1. undang-undang...

Undang-Undang dan K3 Pertambangan H.Thabrie Akma

1. UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN

I. PENGERTIAN

1. ARTI HUKUM

Pengaturan agar setiap anggota masyarakat dapat memeperoleh semaksimal keuntungan

dan kemanfaatan dalam masyarakat itu dengan tidak merugikan anggota masyarakat

lainnya.

2. PENGGOLONGAN HUKUM

Penggolongan hokum itu diantaranya dengan Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Adat,

Hukum Islam, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Negara, Hukum

Atar Negara, dll.

3. ARTI BEBERAPA PENGGOLONGAN HUKUM

A. Hukum Pidana Hukum Pidana hukum yang mengatur anggota masyarakat dalam rangka terjadinya suatu

kejahatan atau pelanggaran.

Contoh: Pembunuhan, Pencurian dll.

B. Hukum Perdata Hukum Perdata ialah yang mengatur hubungan anggota masyarakat dalam rangka

terjadinya suatu ikatan hukum.

Contoh : Jual beli, Hutang piutang dll.

C. Hukum Adat Hukum Adat ialah hukum yang mengatur hubungan anggota masyarakat dalam rangka

susunan adapt kebiasaan masyarakat setempat.

Contoh : Pengaturan tentang tanah, pengaturan tentang perkawinan dll.

D. Hukum Islam Pengaturan-pengaturan menurut Agama Islam sejauh mengenai hubungan kekeluargaan

dalam Islam

Contoh : Hukum kewarisan, hukum perkawinan dll.

E. Hukum Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara petugas-

petugas Negara mengurus pemerintah dan mengurus anggota masyarakat dalam Negara

itu.

Contoh: Bagaimanan pegawai pemerintah menjalankan tugasnya.

1Diklat Perencanaan Tambang Terbuka Unisba, 30 Agustus s.d 07 September 2004


F. Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara ialah ketentuan yang mengatur bagaimana susunan Negara dan

peralatannya dan mengatur wewenang dari peralatan-peralatan Negara itu.

Contoh :Apakah Pemerintah Pusat, dan apakah Pemerintah Daerah?

Perbedaan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara :

- Hukum Tata Negara, mengatur Negara dalam keadaan diam;

- Hukum Administrasi Negara, mengatur Negara dalam keadaan bergerak.

G. Masuk Penggolongan Hukum Apakah, Hukum Pertambangan Itu Sayuti Thalib berpendapat bahwa hukum pertambangan dapat digolongkan kepada Hukum

Administrasi Negara.

Hukum Pertambangan mengatur hubungan mereka yang akan menambang dengan Negara

atau Pemerintah.

II. SEJARAH UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN INDONESIA

1. ZAMAN PENJAJAHAN BELANDA

• Indonesia Mijn Wet Stbl. 1899, berlaku 1907;

• Tahun 1910, dirubah dengan menambah pasal 5a , dikenal 5a contrat;

• Mijn Politie Regelement (MPR) No.341, 1930 berlaku sampai sekarang; penggantinya

masih dalam proses.

2. ZAMAN INDONESIA MERDEKA

• Kekayaan alam Indonesia, diharapkan menjadi sumber pembiayaan; tapi masih dikuasai

oleh perusahaan Belanda;

• 1950 Mosi Mr.Teuku Mohammad Hassan dkk. Di DPR, untuk mengganti UU

Pertambangan produk Belanda;

• Dibentuk Panitia, Ketua : Mr.Muh.Rum, Kabinet Parlemter; kerja Panitia tersendat;

• Tahun 1959,telah tersusun draft;

• Belum diundangkan, sebab hamper seluruh usaha pertambangan milik Belanda;

• 1959, dikeluarkan UU No.10; tentang pembatalan hak-hak pertambangan yang ada

diIndonesia; sebanyak 2871 buah;

• 1961,dibatalkan lagi 4 buah;

• Tahun 1960;keluar UU No.37 Prp,tentang Pertambangan;

• Tahun 1960;keluar UU No 44 Prp,tentang Minyak & Gas Bumi;

• PP No.39-1960; tentang Penggolongan Bahan Galian;



• UU No.11-1960;tentang Ketentuan pokok Pertambangan; 2Diklat Perencanaan Tambang Terbuka

Unisba, 30 Agustus s.d 07 September 2004


III. UNDANG-UNDANG POKOK PERTAMBANGAN NO. 11 TAHUN 1967

Pasal 1. Penguasaan Bahan Galian

Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah Hukum Pertambangan Indonesia yang

merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah

kekayaan Nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan

olehNegara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 2. Istilah-istilah

Bahan galian:

Unsur-unsur kimia mineral-mineral. bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu

mulia, yang merupakan endapan-endapan alam.

Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia:

Seluruh kepulauan Indonesia. tanah di bawah perairan Indonesia dan paparan benua

(continental shelf) kepulauan Indonesia..

Kuasa Pertambangan:

Wewenang yang diberikan kepada Badan/Perseorangan untuk -me k-melaksanakan usaha

pertambangan

Pertambangan Rakyat :

Adalah suatu usaha pertambangan bahan galian dari semua golongan A, B dan C seperti

yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1) yang dilabikan oleh rakyat setempat secara kecil-

kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.

Pasal 3. Penggolongan Bahan Galian

Dasar pikiran

1. Nilai penting dan pemanfaatan untuk Negara dan hajat hidup orang banyak.

• Pembangunan

• Perekonomian

• Hajat hidup orang bayak

2. Dari segi sifat dan keadaan bahan galian

Terdapat dialam (genesa) penggunaan di industri banyak tidaknya di Indonesia



Hubungan dengan pengusahaan

Siapa dan badan apa yang berhak mengusahakan :

Gol A Pemerintah dan BUMN

Gol B dan C Pemerintah,BUMN,Koperasi dan Swasta

Pemberian izin (wewenang)

Gol A dan B : Menteri

Gal C : Gubernur

Pasal 5 Pengusahaan Pertambangan

Penentuan siapa yang dapat mengusahakan pertambangan bahan tergantung pada golongan

bahan tersebut.

1. Bahan galian golongan A (strategis) hanya dapat diusahakan oleh :

• Instansi Pemerintah Pusat

• Perusahan Negara

• Pemerintah/Perusahaan Daerah

2. Bahan galian golongan B (Vital) dan C

• Disamping oleh mereka yang tersebut di atas

• Juga dapat diusahakan oleh Koperasi dan Swasta

Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia

Meliputi :

• Dataran. Kepulauan Indonesia;

• Tanah di bawah laut dalam Wilayah Perairan Indonesia (12 mil dari batas);

• Landas Kontinen. Indonesia (di luar perairan Indonesia, dulu berdasarkan Hukum Laut

1958);

Kedalaman 200 meter

Masih ditambang.

• Landasan kontinen menurut Konfinen Hukum Laut 1982, 200 mil dari garis pangkal dan

dapat diperluas menjadi 350 mil. hasil dalam 200 mil dimilild sepenuhnya oleh Negara

pantai. sedangkan hasil dari daerah yang 150 mil lagi diperhitungkan, semacam

pembayaran kepada Organisasi Dunia, pasal 76.



IV. RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN UMUM

Dasar perbedaan UU No.11/1967 dengan Rancangan Undang-undang Pertambangan Umum

adalah :

• Dalam Undang-undang No.11/1967 lebih menekannkan terhadap percepatan

terlaksananya pembangunan ekonomi nasional dalam mewujudkan masyarakat Indonesia

yang adil dan makmur.

• Rancangan Undang-undang Pertambangan Umum lebih ditekannkan pada pengelolaan

bahan galian secara efisien, transfaran, dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

dan berkeadilan. Tabel 1.

Perbedaan Antara UU NO.11 dengan RUU Pertambangan Umum

NO BAB UU NO 11/1967 RUU PERTAMBANGAN UMUM

Pengertian Bahan Galian mencakup mineral bijih, batuan dan endapan alam

pengertian bahan galian mempunyai penjelasan yang lebih khusus seperti bituminen padat, air bawah tanah, panas bumi, serta mineral radioaktif yang mempunyai nilai ekonomis.

Penyelikan umum bertujuan untuk mengetahui tanda-tanda adanya endapan bahan galian

Penyelidikan umum tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan tanda-tanda adanya bahan galian, ttetapi juga untuk mengetahui gambaran umum kualitas bahan galian tersebut.

Ekplorasi bertujuan untuk menetapkan secara teliti adanya dan sifat letak bahan galian

Ekplorasi bertujuan untuk mengetahui lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumberdaya terukur dari bahan galian tersebut dengan sesuai dengan teknim pengambilan contoh

Pengolahan dan pemurnian merupakan pekerjaan yang bertujuna untuk meningkatkan mutu dari bahan galian

Pengolahan dan pemurnian merupakan bagian dari konstruksi yang berupa tahapan usaha pertambangan

I KETENTUAN UMUM

Kuasa pertambangan berubah menjadi Izin usaha Pertambangan

II

PENGGOLONGAN DAN PELAKSANAAN PENGUASAAN BAHAN GALIAN

Bahan Galian Vital dan Strategis pengaturan usaha oleh mentri,sedangkan Bahan Galian Industri dikelola oleh Pemerintah Daerah

Tidak terdapat penggolongan jenis Bahan Galian, dan pengelolaan Bahan Galian dilakukan oleh Pemerintah pusat dan Daerah yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia

III

KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

TIDAK DIBAHAS Yang berwenang adalah Pemerintah Pusat,Propinsi dan Pemerintah Kota

IV

PENGUSAHAAN DAN PENGGOLONGAN USAHA PERTAMBANGAN

Penggolongan Bahan Galian A,B,C. Bahan Galian dibagi menjadi bituminen padat, air bawah tanah, panas bumi, serta mineral radioaktif yang mempunyai nilai ekonomis

V IJIN USAHA PERTAMBANGAN

Ijin usaha pertambangan dikeluarkan oleh menteri dengan didasari oelh pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan perkembangan pertambangan yang dapat menguntungkan bagi negara

Usaha pertambangan diberikan kepada BUMN,BUMD,PT,Koperasi dan Perorangan dengan perwenangan menteri yang kemudian mendapat persetujuan oleh Pemerintah daerah

VI PENANAMAN MODAL ASING DALAM USAHA PERTAMBANGAN

Merupakan bentuk usaha patungan antar pemodal asing dengan perorangan atau badan hukum Indonesia yang lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah yang dikonsultasikan pada DPR

Merupakan bentuk usaha patungan antar pemodal asing dengan perorangan atau badan hukum Indonesia yang lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah yang dikonsultasikan pasa DPR



VII HAK PEMEGANG IUP DAN PUP Tidak diatur

Hak-hak, ketentuan waktu kegiatan serta luas wilayah usaha pertambangan yang dimiliki oleh pemegang IUP dan PUP dalam melaksanakan kegiatan pertambangan meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi dan operasi produksi sesuai dengan jenis bahan galian

VIII KEWAJIBAN PEMEGANG IUP DAN PUP

Tidak diatur Kewajiban dari pemegang IUP dan PUP

IX

PENGGUNAAN LAHAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN NEGARA

Perbedaan terletak pada kegiatan usaha pertambangan harus memiliki kriteria dalam pemilikan dan pemakaian hak atas tanah milik negara dan juga pungutan, serta peyelesaian dan ketentuan hak tanah diatur undang-undang, kemudian ada beberapa tempat yang tidak dapat dilaksanakannya usaha pertambangan

X PENGAWASAN PERTAMBANGAN

Perbedaan terletak pada pengawasan yang dilakukan dan ditaati oleh aparat daerah setempat dan jua penjelasan pelaporan pelaksanaan usaha pertambangan 6 bulan sekali pada pemerintah, permasalahan pembinaan dan pengawasan

XI KETENTUAN PIDANA Perbedaanya berdasarkan besarnya denda dan lamanya kurungan penjara ayng dijatuhkan pada pemilik kuasa pertambangan

XII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Perbedaan terletak pada peraturan pelaksanaan pengalihan kuasa pertambangan serta hak dan kuasa pertambangan perusahaan

V. UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN

DAERAH

Inti dari Undang-Undang N0.22

1. dalam penyelenggaraan otonomi daerah , dipandang perlu untuk lebih menekankan

pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan,

serta memperhatikan potensi dan keanakeragaman daerah;

2. dalam menghadapi perkembangan baik didalam negeri dan, serta persaingan global,

dipandang perlu meyelenggarakan Otonomi daerah dengan memberikan kewenangan

yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang

diwujjudkan dengan peraturan, pembagian , dan pemanfaatan sumberdaya nasional,

serta perimbangan keuangan pusat atau daerah, sesuai dengan prinsip demokrasi,

peran-serta masyarakat , pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman

Daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia.



VI. KEPMEN ESDM NO. 1453.K/29/29/MEM/2000 TENTANG PEDOMAN

TEKNIS PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN DI BIDANG

PERTAMBANGAN

BAB I PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN Pasal 1

Usaha pertambangan umum baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Kuasa

Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batubara (PKP2B) dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Gubernur/

Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

Usaha Pertambangan dalam rangka KK dan PKP2B harus dilakukan oleh Badan hukum

yang bergerak di bidang usaha pertambangan umum.

Persyaratan, prosedur dan format permohonan perizinan KP, KK dan PKP2B sebagaimana

tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan III Keputusan Menteri ini.

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN Pasal 8

Penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum oleh Propinsi atau

Kabupaten/ Kota diselaraskan dengan potensi sumber daya mineral, sumberdaya

manusia, pendanaan dan organisasi penyelengaraannya.

Organisasi penyelenggaraannya pemerintah dibidang pertambangan umum disusun

berdasarkan fungsi-fungsi :

pengaturan;

pemrosesan perizinan;

pembinaan usaha

pengawasan eksploitasi, produksi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan

dan konservasi;

pengelolaan informasi pertambangan

pengevaluasian dan pelaporan kegiatan

Pemangku jabatan yang melaksanakan fungsi-fungsi organisasi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) agar didasarkan atas kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran

VIII Keputusan Menteri ini.



BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 9

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan umum terhadap pemegang

KP, KK dan PKP2B dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur,

Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek :

eksplorasi;

produksi dan pemasaran;

keselamatan dan kesehatan kerja (K3);

lingkungan;

Konservasi;

tenaga kerja;

barang modal;

jasa pertambangan;

pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri;

penerapan standar pertambangan;

investasi, divestasi dan keuangan

Pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran,

konservasi, K3 serta lingkungan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur,

Bupati/Walikota sesuai lingkup dan kewenangan masing-masing dilakukan sekurang-

kurangnya 6 (enam) bulan sekali.



PROSEDUR PERMOHONAN KP, KK DAN PKP2B KEPMEN ESDM NO. 1453 K/29MEM/2000 PROSEDUR PERMOHONAN KP PADA WILAYAH KEWENANGAN BUPATI/WALIKOTA

Keterangan :

MESDM GUBERNUR

Diklat Perencanaan Tambang Terbuka 9

1. Permohonan diajukan ke Bupati/Walikota

2. Bupati/Walikota memproses permohonan, setelah Surat Keputusan terbit disampaikan ke

Pemohon

2a. Tembusan Surat keputusan disampaikan ke MESDM

2b. Tembusan Surat Keputusan disampaikan ke Gubernur

PROSEDUR PERMOHONAN KP PADA WILAYAH KEWENANGAN GUBERNUR

Keterangan :

1. Permohonan diajukan ke Gubernur

2. Gubernur memproses permohonan, setelah Surat Keputusan terbit disampaikan ke

Pemohon

2a.Tembusan Surat keputusan disampaikan ke MESDM

2b.Tembusan Surat Keputusan disampaikan Bupati/Walikota

MESDM

BUPATI/WALIKOTA

GUBERNUR

PEMOHON

1

2

2a

2b

BUPATI/ WALIKOTA

2a 2b

21

PEMOHON



PROSEDUR PERMOHONAN KK/PKP2B (PMDN/PMA) PADA WILAYAH KEWENANGAN BUPATI / WALIKOTA


Keterangan :

1. Permohonan diajukan ke Bupati/Walikota

2. Bupati/Walikota memberikan persetujuan prinsip.

3a. Bupati/Walikota melakukan konsultasi kepada DPRD Kabupaten/Kota (Standar Kontrak

disusun oleh Pemerintah).

3b. Permohonan Rekomendasi Dinas Penanaman Modal

4a. DPRD Kabupaten/Kota memberikan Rekomendasi

4b. Dinas Penanaman Modal mendirikan Rekomendasi.

5. Bupati/Walikota bersama pemohon menandatangani Kontrak.

6. Kontrak ditembuskan kepada Propinsi dan DESDM

DINAS PENANAMAN MODAL

4b

BUPATI/WALIKOTA

3a3bDPRD

KABUPATEN/KOTA 4a

PROPINSI

PEMOHON

1 2 5

6

DESDM



PROSEDUR PERMOHONAN KK/PKP2B (PMDN/PMA) PADA WILAYAH KEWENANGAN GUBERNUR


Keterangan :

1. Permohonan diajukan ke Gubernur

2. Gubernur memberikan persetujuan prinsip.

3a. Gubernur melakukan konsultasi kepada DPRD Propinsi (Standar Kontrak disusun oleh

Pemerintah).

3b. Permohonan Rekomendasi ke BKPMD

4a. DPRD Propinsi memberikan Rekomendasi

4b. BKPMI memberikan Rekomendasi.

5. Gubernur bersama pemohon menandatangani Kontrak.

6. Kontrak ditembuskan kepada Kabupaten/Kota dan DESDM

BKPMD 4b

GUBERNUR

3a3b

DPRD PROPINSI 4a

DESDM

KABUPATEN/KOTA

PEMOHON

2 1 5

6



2. K3 PERTAMBANGAN I . Sejarah Keselamatan Kerja “Adam dan Hawa di Sorga, Peraturan Keselamatan Kerja, jangan dekati pohon larangan”.

• 1700 Tahun Sebelum Masehi Babilonia, Hamurabi “ Bila seorang ahli bangunan membuat rumah untuk seseorang,

pembuatan tidak sempurna Roboh ahli bangunan dibinasakan, bila anak

pemilik korban jadi korban anak ahli bangunan dibunuh.

• Mozai 1300 Tahun Sebelum Masehi Ahli bangunan bertanggung jawab atas keselamatan pekerja “Bila membangun

rumah baru agar pekerja tidak jatuh tiap ujung atap rumah harus diberi pagar

pengaman

• 80 Tahun Sesudah Masehi Roma Plinius pekerja tambang harus memakai tutup hidung atau masker

• Tahun 1450, Dominico Fontana Membuat Obelist, Dist, Pieter, Roma “Mengharuskan pekerja memakai topi baja”.

II . Definisi /Batasan PENGERTIAN 1. Secara Filosofis

Suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin baik secara jasmani maupun rohaniah tenaga

kerja khususnya dan manusia pada umunya serta menjamin kebutuhan dan kesempurnaan

hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur.

2. Secara Keilmuan

Suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan atau

menanggulangi terjadinya kecelakaan ditempat kerja termasuk peledakan, kebakaran dan

penyakit akibat kerja.

3. Secara Praktis

Merupakan salah satu usaha atau upaya perlindungan terhadap tenaga kerja.



III . Filosofi Dasar Terjadinya Kecelakaan dan Pencegahannya

Gambar 1

Lima Langkah Pencegahan Terjadinya Kecelakaan

Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Mencegah terjadinya kecelakaan;

Mencegah timbulnya penyakit akibat pekerjaan;

Mencegah / mengurangi kecelakaan;

Mencegah / mengurangi cacat tetap;

Mengamankan material, konstruksi pemakaian, pemeliharaan bangunan-bangunan,

alat-alat kerja, mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi-instalasi dsb;

Meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan menjamin

kehidupan produktifnya;

Mencegah pemborosan tenaga keria, modal, alat-alat dan sumber-sumber produksi

lainnya sewaktu kerja tersebut;



Menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman dan aman sehingga dapat

menimbulkan kegembiraan dan semangat kerja

Memperlancar, meningkatkan dan mengamankan produksi, industri serta

pembangunan

IV . Teori Domino DOMINO SEQUENCE (HW. Heinrich, 1959) This theorem shows that:

1. Industrial injuries result from accidents

2. Accidents are caused directly by

a. The unsafe acts of person or

b. Exposure to unsafe mechanical conditions

3. Unsafe actions and conditions are caused by faults of person

4. Faults of persons are created by environment or acquired by inheritance

Chronologically, this theorem is stated must be reversed



Gambar 2 Teori Domino



IV . Statistika Kecelakaan

Meliputi kecelakaan yang diderita pada waktu menjalankan pekerjaan yang berakibat

kematian, kelainan-kelainan, penyakit-penyakit akibat kerja

Dapat pula mencakup kecelakaan Yang dialami tenaga kerja Selama dalam perjalanan

ke atau dari perusahaan

Berguna mentlai kecelakaan bertambah atau berkurang, dan efektifnya usaha

pencegahan

Sebagai alat pembanding darl tahun ke tahun, satu perusahaan ke lain perusahaan,

satu daerah ke daerah lain, satu negara ke negara lain

Untuk kepastian pencegahan kecelakaan, memberikan keterangan lengkap, sebab

frekuensi, perusahaan dan pekerjaan faktor lain mempengaruhi resiko kecelakaan

(pencegahan kecelakaan)

Untuk keputusan administrasi dan kornpensasi mesti menunjukkan banyaknya

kecelakaan menurut tingkat besarnya, lamanya cacat dan besarnya uang yang dibayar

untuk kompensasi

Perhitungan Angka-angka Kecelakaan

FREQUENCY RATE

THE NUMBER OF DESABLING INJURIES PERMILLION MAN HOURS WORKED

FORMULA: FR =

Number of disabling injuries x 1, 000, 000

Number of man hours worked

SEVERITY RATE The number of days charged for disabling (lost – time), injuries per million man hours

worked

The time charge

1) The number of actual calendar days including holidays or plant shutdowns)

2) Specific time chargers taken from a table is tablished by the American standards

Association are used fornel other lost time cases (deaths, permanent total, and

permanent partial disablities)

Diklat Perencanaan Tambang Terbuka

16Unisba, 30 Agustus s.d 07 September 2004


Formula: SR =

Total days Charged X 1000

Number of man hours worked VI . Model Penyebab dan Penanggulangan

Gambar 3. Model Penyebab Kecelakaan

PENCEGAHAN KECELAKAAN

Penelitian bersifat teknik

Penelitian Psikologis

Penelitian secara statistik

Riset medis

Latihan – latihan

Penggairahan

Asuransi

Usaha K – 3 pada tingkat perusahaan

Pengawasan

Standarisasi

Peraturan perundangan

17Diklat Perencanaan Tambang Terbuka



VII . Kecelakaan Tambang dan Penggolongan Penggolongan Cidera (KEPMEN P.E. No. 555.K / 26 / M.PE / 1995 tentang K3 PERTAMBANGAN UMUM)

Pasal 26 Persyaratan: 1. Pekerja Tambang harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan sifat pekerjaan yang

akan diberikan kepadanya dan harus sehat jasmani dan rohani

2. Dilarang bagi pekerja tambang wanita bekerja pada tambang bawah tanah kecuali yang

bertugas dalam pekerjaan kesehatan atau melaksanakan tugas belajar, penelitian dan

mendapatkan rekomendasi dari Kepala Teknik Tambang

3. Dialrang menugaskan pekerja tambang bekerja seorang diri pada tempat yang terpencil

atau dimana ada bahaya yang tidak diduga (kecuali tersedia alat komunikasi yang langsung

dengan pekerja lain yang berdekatan).

4. Dilarang mempekerjakan pekerja tambang dalam keadaaan sakit atau karena sesuatu

sebab tidak mampu bekerja secara normal.

5. Apabila dari hasil penyelidikan Pelaksana Inspeksi Tambang, Kepala Teknik Tambang atau

Kepala Bagian Tambang bawah tanah ternyata ditemukan pekerja tambang melanggar

Keputusan Menteri ini dengan sengaja, maka pekerja tambang tersebut dapat dikenakan

sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27 Pemeriksaan Kesehatan: 1 Para pekerja tambang berhak untuk mendapatikain pemeriksaan kesehatannya yang

menjadi kewajiban perusahaan.

2 Pekerja tambang harus diperiksa kesehatannya (pemeriksaan menyeluruh) secara berkala

oleh Dokter yang berwenang

3 Pekerja tambang bawah tanah harus diperiksa kesehatannya sekurang-kurangnya dua kali

setahun.

4 Pekerja tambang yang bakerja di tempat yang dapat membahayakan paru-paru, harus

dilakukan pemeriksaan kesehatan secara khusus.

5. Berdasarkan ketentuan yang berlaku .Kepala pelaksana Inspeksi Tambang dapat

menetapkan pemeriksaan kesehatan pekerja tambang yang menangani bahan berbahaya

oleh dokter yang berwenang.



Pasal 32 Kewajiban 1. Pekerja Tambang harus mematuhi Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

2. Pekerja Tambang wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tata cara kerja yang aman.

3. Pekerja Tambang selama waktu bekerja wajib untuk :

Memperhatikan atau menjaga keselamatan dirinya serta orang lain yang mungkin

terkena dampak perbuatannya dan

Segera mengambil tindakan dan atau melaporkan kepada pengawas tentang keadaan

yang menurut pertimbangannya akan dapat menimbulkan bahaya

4. Pekerja Tambang yang melihat atau mendengar adanya penyimpangan pelaksanaan

pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dengan segera melaporkan kepada

pengawas yang bertugas.

5. Pekerja Tambang wajib menggunakan dan merawat alat-alat pelindung diri dalam

melaksanakan tugasnya.

6. Memberikan keterangan yang benar apabila diminta keterangan olek Pelaksana Inspkesi

Tambang atau Kepala Teknik Tambang

7. Pekerja Tambang berhak menyatakan keberatan kerja kepada atasannya apabila

persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tidak dipenuhi.

Pasal 39 Kecelakaan Tambang harus memenuhi 5 (lima) unsur sebagai berikut :

1. Benar – benar terjadi;

2. Mengakibatkan cidera pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh Kepala Teknik

Tambang;

3. Akibat kegiatan usaha pertambangan

4. Terjadi pada jam kerja pekerja tambang yang mendapat cidera atau setiap saat orang yang

diberi izin dan

5. Terjadi didalam wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyek



Pasal 40 Penggolongan Cidera Akibat Kecelakaan Tambang Cidera akibat kecelakaan tambang harus dicatat dan digolongkan dalam kategori sebagai

berikut :

a. Cidera Ringan Cidera akibat kecelakaan tambang yang mengakibatkan pekerja tambang tidak mampu

melakukan tugas semula lebih 1 hari dan kurang dari 3 minggu, termasuk hari minggu dan

hari libur

b. Cidera Berat 1. Cidera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tambang tidak mampu

melakukan tugas semula selama lebih dari 3 minggu termasuk hari Minggu dan hari-hari

libur.

2. Cidera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tambang cacat tetap

(invalid) yang tidak mampu menjalankan tugas semula dan,

3. Cidera akibat kecelakaan tambang tidak tergantung dari lamanya pekerja tambang tidak

mampu melakukan tugas semula, tetapi mengalami cidera seperti salah satu dibawah

ini:

a) Keretakan tengkorak kepala, tulang punggung, pinggul, lengan bawah, lengan atas,

paha, atau kaki.

b) Pendarahan didalam, atau pingsan disebabkan kekurangan oksigen;

c) Luka berat atau luka terbuka/terkoyak yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan

tetap dan

d) Persendian yang lepas dimana sebelumnya tidak pernah terjadi

c. Mati Kecelakaan tambang yang mengakibatkan pekerja tambang mati dalam waktu 24 jam

terhitung dari waktu terjadinya kecelakaan tersebut



VIII . Biaya Akibat Kecelakaan

Tabel 2 Biaya Dari Kecelakaan

Compensation And Benefits

Legal / Litigation

Time / Productivity And Production

Material, Equipment and

Property Miscellaneous

Medical and Rehabilitation Pension and Lump sum payments Replaced wages Death Benefits Long term Disbility

Legal fees Penalties, fines, and citations Expert witness Settlements Union grievances

Product Replacement Observing the accident and accompanying victim to hospital Investigator’s Time Cleanup and salvage Laboratory Cost Repair of Equipment and Facilities Retraining Replacement Workers Decreased efficiency of replacements Overtime Product Rejects Light Duty Cost Clean up Materials Set-up / Start-up Cost

Loss of customers and returned products Equipment replacement Capital expenditures Rental costs for replacement equipment Process / Material downtime and loss Emergency Supplies clean-up materials

Consultant fees PR Activities Transportation cost for victims

STATUTORY DAYS CHARGED

(MSHA)

Disability Lost Workdays Charged Death …………………………………………………………….. 6,000 Permanent Total Disability …………………………………….…… 6,000 Dismemberment or Total loss of use Arm above below …………………………………………... 4,500 Arm at or below elbow and above wirst …………………… 3.600 Hand at wrist ………………………………………………. 3.000 Leg above knee ……………………………………………. 4.500 Leg at or below knee ………………………………….…… 3.000 Foot ankle …………………………………………………. 2.400 Loss of Sight : One eye (whether or not there sight in the other eye)….…… 1.800

Both eyes (in one accident) ………………………………… 6.000



Complete industrial loss of hearing : One ear (whether or not there is hearing in the other ear)….. 600 Both ears (in one accident) ………………………………… 3.000 Unrepaired Hernia …………………………………………….……. 50



XI.ANATOMI KECELAKAAN

1. Pendorong terjadinya kecelakaan

a. Pengawasan pelaksanaan K.K.

b. Mental Karyawan

c. Phisik Karyawan

2. Penyebab langsung

a. Tindakan tidak aman

b. Kondisi tidak aman

3. Kecelakaan

a. Jatuh, terbentur, terjepit

b. Terbakar, kena ledakan dll

4. Akibat kecelakaan

a. Produksi tertunda

b. Kualiatas menurun

c. Luka, mati

d. Kerusakan alat dsb



X.PENCEGAHAN KECELAKAAN

Penelitian bersifat teknik

Penelitian Psikologis

Penelitian secara statistik

Riset medis

Latihan – latihan

Penggairahan

Asuransi

Usaha K – 3 pada tingkat perusahaan

Pengawasan

Standarisasi

Peraturan perundangan


1. undang-undang...

Documents