i

ii

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdullillah kepada Allah

SWT, penulis merasa sangat berbahagia dapat menyusun buku yang

diberi judul “Dinamika Sosial Masyarakat Pesisir”. Bahan kajian

yang disajikan dalam buku ini merupakan hasil penelitian pada tahun

2009-2010 dalam rangka persiapan penulisan disertasi pada Program

Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Penerbitan buku didasarkan

atas dorongan dan motivasi dari teman sejawat dan teman seprofesi,

terutama Bapak Abisai Rollo, SH (Ondoa i Besar Lembaga Adat

Kampng Skouw Yambo Kota Jayapura).

Melalui buku ini pembaca diajak untuk memahami dinamika

sosial masyarakat pesisir di Indonesia. Dalam penjabaran materi

buku ini dibuat seperaktis mungkin sehingga akan sangat mudah

untuk dipahami pembaca. Secara garis besarnya, setelah membaca

buku ini pembaca akan memahami tentang interaksi sosial

masyarakat pesisir, kon lik nelayan, dinamika kon lik, bentuk

penyelesaian kon lik, dan kelembagaan lokal masyarakat pesisir.

Penulis tidak dapat mewujiudkan buku ini sebagaimana mestinya

tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini

perkenankan pengucapkan terima kasih kepada penghargaan kepada

iii

Prof. Ir. Saleh S. Ali, M.Sc., Ph.D., Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, M.S., Prof.

Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., Prof. Dr. Ir. Niartiningsih, M.P., dan

Prof. Dr. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si., serta semua pihak yang telah

berpartisipasi dalam proses penyusunan dan penerbitan buku ini. Selain

itu, penulis juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Istriku

(Irnawati), keempat putriku (Widi, Wiwi, Winda, Wilda), kedua

orangtuaku, dan saudara-saudaraku, serta teman sejawat dan teman

seprofesi di STITEK Balik Diwa Makassar atas dorongan, motivasi dan

doanya sehingga penulis dapat melahirkan sebuah karya yang dapat

bermanfaat bagi keharmonisan hidup masyarakat pesisir.

Tentu saja, buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena

itu, tegur sapa dari mana pun datangnya demi kesempurnaan buku

ini, akan penulis terima dengan hati yang lapang.

Makassar, 31 Maret 2017

Penulis

iv

KATA PENGANTAR ONDOAFI

BESAR LEMBAGA ADAT

KAMPUNG SKOUW YAMBE KOTA

JAYAPURA PROVINSI PAPUA

Ide dan gagasan penerbitan buku ini cukup menarik, karena ide

dan gagasan penerbitannya lahir melalui diskusi kecil tentang budaya

dan kearifan lokal masyarakat pesisir dibeberapa daerah di

Indonesia. Diskusi itu dilakukan dengan santai dan penuh

kekeluargaan di daerah ujung timur negara Republik Indonesia,

tepatnya di Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi

Papua. Distrik Muara Tami yang merupakan wilayah ke-Ondoa i-an

Skouw Yambe berbatasan langsung dengan negara Papua New Giniea.

Saya secara pribadi dan selaku Ondoa i Besar Skouw Yambe

menyambut baik terbitnya buku yang berjudul “Dinamika Sosial

Masyarakat Pesisir” yang ditulis oleh sahabat saya Dr. Lukman

Daris, S.Pi., M.Si., yang selama ini saya anggap sebagai saudara

sekaligus teman diskusi dalam berbagai hal. Saya sangat berharap

semoga buku yang ditulis oleh saudara Lukman Daris ini dapat

menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir di era

otonomi daerah seperti sekarang ini.

Buku ini penting dimiliki dan dibaca oleh akademisi, birokrasi,

politisi, dan pamangku kepentingan lainnya agar dapat dijadikan acun

dalam penyusunan program dan kebijakan di daerah pesisir. Begitu juga

v

dengan masyarakat adat, tokoh-tokoh nelayan, dan masyarakat

pesisir lainnya penting untuk dijadikan pedoman dalam berinteraksi

dalam kehidupan sehari-hari.

Saya berharap, agar penulis tetap proaktif mencari ilmu dan

informasi dari berbagai sumber agar mampu menjawab tantangan

perkembangan ilmu dan teknologi yang berkembang begitu cepat

saat ini. Terima kasih____Janawo

Skouw Yambe, 07 April 2017 Ondoa i Besar,

Abisai Rollo, S.H.

vi

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ............................................................................... iii DAFTAR ISI .............................................................................................. v DAFTAR GAMBAR ................................................................................ vii DAFTAR TABEL ..................................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1

A. Latar Belakang .................................................................. 1

B. Konsepsi Kon lik Sosial ................................................... 11

C. Masalah dan Kegunaan Buku 15

BAB II KONSEP KONFLIK SOSIAL WILAYAH PESISIR ................. 17

A. Teori Kon lik .................................................................... 17

B. Masyarakat Nelayan ....................................................... 24

C. Kon lik Nelayan di Wilayah Pesisir 29

D. Resolusi Kon lik ............................................................... 35

E. Proses dan Interaksi Sosial ............................................ 38

vii

F. Kelembagaan Masyarakat Pesisir 42

G. Kebijakan Pemanfaatan Sumberdaya

Perikanan Tangkap ......................................................... 46

H. Pemanfaatan Wilayah Pesisir Secara Terpadu

dan Berkelanjutan .......................................................... 49

I. Teknologi Penangkapan Ikan ......................................... 52

BAB III DINAMIKA SOSIAL DAN PENYELESAIAN KONFLIK NELAYAN ............................................................................... 57

A. Bentuk Interaksi Sosial Masyarakat dan Potensi

Kon lik Dalam Kegiatan Perikanan Tangkap ................ 57

B. Bentuk dan Dinamika Kon lik Nelayan dalam

Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap ........ 109

C. Jenis dan Peran Kelembagaan Lokal dalam

Pengelolaan Sumberdaya dan Penyelesaian

Kon lik Nelayan ............................................................ 149

BAB IV PENUTUP ............................................................................ 191

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. 193

viii

Daftar Gambar

Gambar 1. Kerangka Pikir Dinamika Kon lik dan Peran

Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap di Kabupaten Maros. 15

Gambar 2. Respon terhadap Berbagai Kon lik melalui

Beberapa Istilah .............................................................. 36 Gambar 3. Jaring Klitik Siap Dioperasikan (A),

dan Jaring Klitik Sedang Beroperasi (B). 79 Gambar 4. Alat Tangkap Cantrang atau Parenreng/Pattarik (A),

dan Cantrang Sedang Beroperasi (B). 85 Gambar 5. Bubu atau rakkang (A), dan alat tangkap bubu

kepiting dioperasikan (B). .............................................. 90 Gambar 6. Jenis Alat Tangkap Sodo yang Menggunakan

Tenaga Manusia (A), dan Hasil Modi ikasi

Menjadi Sodo Perahu (B) ................................................ 93 Gambar 7. Peta Sebaran Akti itas Alat Tangkap Nelayan

di Desa Pajjukukang Berdasarkan Hasil FGD

dan Survey Lapangan ...................................................... 96

ix

Gambar 8. Ilustrasi Kon lik Kenelayanan yang Terjadi

di Wilayah Pesisir Desa Pajjukukang 108 Gambar 9. Eskalasi kon lik nelayan di wilayah perairan

Desa Pajjukukang ........................................................... 142 Gambar 10. Posko POKWASMAS dan kegiatan Pembinaan

Kelompok dari Dinas Perikanan & Kelautan

Kabupaten Maros ........................................................... 170 Gambar 11 Jalinan Hubungan antara Punggawa, Pa’bilolang

dan nelayan .................................................................... 178

x

Daftar Tabel

Tabel 1. Kelompok Alat Tangkap Ikan Nelayan di Indonesia. ......... 54 Tabel 2. Bentuk Akomodasi antara Nelayan Alat Tangkap

Cantrang, Sodo Perahu, Jaring Klitik dan

Bubu Rakkang di Desa Pajjukukang. .................................. 96 Tabel 3. Bubu Rakkang ...................................................................... 97 Tabel 4. Bentuk Persaingan antara Nelayan Alat Tangkap

Cantrang, Sodo Perahu, Jaring Klitik

dan Bubu Rakkang di Desa Pajjukukang. 106 Tabel 5. Dinamika kon lik antar kelompok nelayan

di Desa Pajjukukang .......................................................... 143 Tabel 6 Eskalasi Kon lik .................................................................. 146 Tabel 7 Bentuk Kon lik antara Nelayan Alat Tangkap

Cantrang, Sodo Perahu, Jaring Klitik

dan Bubu Rakkang di Desa Pajjukukang 148 Tabel 8 Identi ikasi kelembagaan appalili’ dalam konteks

tindakan kolektif dalam tataran nilai tradisi 164

xi

Tabel 9. Eksistensi Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan

dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap

dengan Basis Kultural serta Kategori menurut Sektor

di Desa Pajjukukang ........................................................... 182 Tabel 10. Eksistensi Kelembagaan Lokal dalam Penyelesaian

Kon lik Nelayan dengan Basis Kultural serta

Kategori menurut Sektor di Desa Pajjukukang 188

xii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan peradaban dan pertumbuhan penduduk dunia menyebabkan pengelolaan sumberdaya perikanan pun semakin

kompleks. Apabila dilihat dari konteks negara berkembang seperti

Indonesia di mana faktor sosial, politik, ekonomi, dan demogra i yang

tidak mendukung menyebabkan pengelolaan perikanan menjadi

tantangan besar bagi siapapun yang terlibat didalamnya. Tidaklah

mengherankan apabila kemudian selama enam puluh tahun lebih

bangsa ini merdeka, sektor perikanan belum menunjukkan

potensinya sebagai sektor yang dapat diunggulkan, meski realitas

potensi isik dan geogra is sumberdaya perikanan jauh lebih baik

daripada negara-negara di Asia lainnya.

Dibalik peran strategis dan prospek potensi dari ekosistem pesisir

dan lautan berserta sumberdaya alam yang terdapat di dalamnya bagi

pembangunan nasional, terdapat berbagai kendala dan kecenderungan

yang mengancam kapasitas berkelanjutan (sustainable capacity) kedua

ekosistem ini. Berdasarkan kajian Balai Riset Kelautan dan Perikanan

tahun 2005, mengilustrasikan bahwa tingkat pemanfaatan sumberdaya

ikan umumnya sudah menunjukkan gejala lebih tangkap

1

(overϔishing) pada beberapa wilayah pengelolaan perikanan, yang

ditandai dengan menurunnya trend produksi sumberdaya ikan dan

perubahan komposisinya seperti menurunnya rata-rata panjang ikan

yang tertangkap disamping makin mendominasinya ikan-ikan yang

dahulu umumnya dikategorikan sebagai ikan tangkapan samping atau

by-catch. Masa-masa sepanjang tiga dekade yang lampau telah

menjadi beban yang berat bagi sumber daya alam ekosistem pesisir

dan laut di Indonesia. Sumber daya alam di kedua ekosistem ini telah

mengalami kerusakan parah akibat beban eksploitasi komersial yang

hanya bertujuan mengejar keuntungan jangka pendek semata.

Berbagai studi telah menunjukkan kerusakan terumbu karang akibat

penangkapan ikan dengan bom, penggunaan racun asam (potasium),

penambangan karang dan polusi. Menurut Pusat Pengembangan dan

Studi Oceanology LIPI, diperkirakan hanya 7% dari batuan karang

yang masih dalam keadaan baik, sedangkan 70% sudah dikategorikan

rusak parah. Data resmi lainnya menyatakan pula bahwa dari total

luas batuan karang di Indonesia yang mencapai 60.000 meter persegi,

hanya 6% dalam keadaan baik. Bentuk pengelolaan dan pemanfaatan

dalam konteks kekinian jelas menunjukkan fenomena terbalik

(ahistory) dari sistem pengelolaan tradisional yang sarat dengan

upaya perlindungan sumberdaya alam.

Perubahan-perubahan tersebut berkolerasi signi ikan dengan

kenyataan-kenyataan di lapangan yang semakin menyulitkan nelayan

dalam upaya pencarian daerah ϔishing ground. Hampir pada umumnya

nelayan semakin sulit mendapatkan ikan di daerah tangkapan

sebelumnya. Wilayah tangkap semakin jauh dari pantai ke arah perairan

lepas dengan dukungan teknologi yang masih serba terbatas.

Konsukuensinya, biaya produksi seperti bahan bakar minyak yang

diperlukan jauh lebih besar sementara perolehan jumlah hasil tangkapan

semakin berkurang. Dengan kondisi seperti ini, dapat diasumsikan secara

ekonomi usaha penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tradisional

menjadi tidak lagi menguntungkan. Fenomena lain yang

2

tak-kalah menariknya di dalam pencarian daerah-daerah penangkapan

ikan yang lebih menguntungkan, faktanya telah pula menimbulkan kon

lik horisontal di daerah-daerah penangkapan tersebut. Munculnya friksi-

friksi antara nelayan telah menjadi konsukuensi logis dari efek negatif

akibat keadaan yang dimaksud. Bahkan banyak diantara nelayan

terpaksa memanfaatkan sumberdaya ikan di daerah penangkapan yang

dilarang seperti di kawasan konsevarsi laut, kawasan suaka perikanan,

daerah perlindungan dan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang.

Diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 yang direvisi dengan UU No.

32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana setiap daerah

memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya

ikan di suatu perairan tertentu. Diasumsikan juga sebagai pemicu

terjadinya kon lik sosial antar nelayan di berbagai wilayah di Indonesia

baik yang sifatnya kon lik vertikal maupun horisontal. Penafsiran tentang

ketentuan pengelolaan sumberdaya ikan, telah diterjemahkan keliru oleh

sebagian daerah yang kemudian mengklaim wilayah-wilayah tertentu

dalam kewenangannya sebagai wilayah perairan yang hanya boleh

dimiliki oleh daerah tersebut. Kon lik agraria antar kelompok-kelompok

nelayan tentu saja menjadi implikasi dari penafsiran pengkaplingan

wilayah pengelolaan oleh masing-masing daerah otonomi.

Fakta-fakta tersebut di atas diindikasi telah menjadi pemicu

timbulnya kon lik-kon lik kenelayanan dewasa ini, baik yang sifanya laten

maupun manifes. Proposisi ini dibangun berdasarkan kondisi empirik

dari berbagai kon lik sosial antar nelayan yang dimensinya sudah

semakin meluas, bukan hanya melibatkan antar desa, kecamatan dalam

suatu kabupaten tetapi juga nelayan antar kabupaten dalam satu provinsi

dengan berbagai macam motif yang melatarinya.

Jika kita kembali melihat catatan sejarah kon lik perikanan di

Indonesia, kon lik kenelayanan merupakan fenomena yang sudah lama

terjadi. Pada tahun 1970-an misalnya, telah terjadi kon lik besar-besaran

antara nelayanan “tradisional” dengan nelayan pengguna alat tangkap

pukat harimau (trawl) yang terjadi di Sumatera dan Jawa. Meskipun

3

pemberitaannya sangat minim (jaman Orde Baru1), tetapi kon lik ini

telah menelan banyak korban jiwa dan juga harta (alat tangkap dan

perahu). Bahkan begitu seriusnya kon lik tersebut, Presiden Soeharto

sampai harus mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan trawl

melalui KEPRES No. 39 tahun 1980.

Kon lik dalam dunia kenelayanan di Indonesia menjadi hal

penting untuk mendapatkan perhatian yang serius, karena ; (1)

gejalanya meluas banyak tempat di Indonesia2, (2) kompleksitasnya

tidak sesederhana yang kita bayangkan. Selain itu, (3) korban yang

diakibatkan kon lik kenelayanan ini juga tidak sedikit baik berupa

harta benda (alat tangkap dan perahu/kapal) maupun korban jiwa,

(4) tidak tampak usaha-usaha yang sistematis secara kelembagaan

untuk memahaminya apalagi mengelolanya.

Kon lik kenelayanan sebagaimana telah disebutkan pada uraian

sebelumnya, sesungguhnya merupakan re leksi masyarakat pesisir

sebagai suatu sistem sosial3, dimana dalam eksistensinya, ia menghadapi

berbagai ‘masalah fungsional’ agar dapat bertahan hidup (survive),

tumbuh dan berkembang (develop) dalam mengadaptasi sumberdaya

alamnya. Oleh karena itu, Satria (2002) mengidenti ikasikan kon lik yang

terjadi di masyarakat nelayan menjadi empat macam, yaitu : (1) kon lik

kelas, yaitu kon lik yang terjadi antar kelas sosial nelayan dalam

memperebutkan wilayah penangkapan (ϔishing ground), seperti kon lik

nelayan trawl di perairan pesisir yang sebenarnya wilayah tangkapan

nelayan tradisional; (2) kon lik orientasi, yaitu kon lik yang terjadi antar 1 Pada rezim pemerintahan Orde Baru, media dan pemberitaan dikuasai dan dikontrol oleh

negara. Pada masa ini, rezim pemerintahan telah mendefinisikan konflik secara sempit dan

negatif. Konflik selalu dikaitkan dengan ketidakamanan dan ketidakharmonisan yang

mengancam eksistensi pemerintah. Oleh karena itu, segala bentuk kejadian yang bersifat

konflik sedapat mungkin tidak dipublikasikan kepada masyarakat (Susan, 2009). 2 Penelitian Wahono dkk (2009) konflik kenelayanan intensif terjadi di tiga provinsi (Papua,

Sulawesi Utara dan Maluku). Zenner (1996), Satria dkk (2002) juga menulis konflik di Sulawesi Selatan. Analisis terhadap kliping dari berbagai surat kabar pada kurun waktu tiga tahun terakhir juga menunjukkan bahwa konflik kenelayanan telah terjadi di perairan dari ujung utara Sumatra sama Masalembo di Kalimantan (Adhuri, 2003).

3 Sistem sosial masyarkat pesisir adalah suatu sistem atau mekanisme hubungan antara masyarakat yang sedikitnya hubungan tersebut berada dalam tiga aspek, yaitu (1) hubungan masyarakat dengan sang pencipta, (2) hubungan antara masyarakat itu sendiri, dan (3) hubungan masyarakat dengan sumberdayanya. Ketiga hubungan inilah yang mewarnai dnamika perjalanan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir (Nur Indar, 2005).

4

nelayan yang memiliki perbedaan orientasi (jangka pendek dan

jangka panjang) dalam pemanfaatan sumberdaya, seperti kon lik

horizontal antara nelayan yang menggunakan bom atau potassium

cyanide dengan nelayan lain yang alat tangkapnya ramah lingkungan;

(3) kon lik agraria, yaitu kon lik yang terjadi akibat perebutan ϔishing

ground. Kon lik ini dapat terjadi pada nelayan antar kelas maupun

nelayan dalam kelas sosial yang sama. Bahkan, kon lik dapat juga

terjadi antara nelayan dengan pihak bukan nelayan, seperti kon lik

penambangan pasir Riau, dimana nelayan harus berhadapan dengan

para pengusaha penambang pasir; dan (4) kon lik primordial, seperti

yang telah disebutkan di atas. Namun jika ditelusuri lebih jauh, kon lik

identitas tersebut tidak bersifat murni, melainkan tercampur dengan

kon lik kelas maupun kon lik orientasi yang sebenarnya kerap terjadi

sebelum diterapkannya otonomi daerah.

Sementara Nur Indar (2005) mengkategorikan kon lik di wilayah

pesisir atas 2 (dua) jenis, yaitu; (1) Kon lik vertikal. Kon lik vertikal

terjadi akibat terdapatnya perbedaan kebijakan pengelolaan dan

pemanfaatan sumberdaya dari pemerintah dengan sistem pengelolaan

dan pemanfaatan yang dianut oleh masyarakat pesisir yang bersifat

tradisional (asli). Jenis kon lik ini paling dominan terjadi pada era Orde

Baru atau rejim sentralistik yang berakibat terjadinya degradasi

ekosistem dan sumberdayanya; dan makin meningkatnya biaya

pengelolaan dan pengawasan. Praktek pengelolaan sumberdaya berbasis

sentralistik selama kurun waktu lebih kurang 32 tahun menonjolkan

degradasi peran sentral sistem tradisional (kelembagaan lokal),

hilangnya karakter pluralistik masyarakat pesisir, dan kuatnya kon

igurasi sumberdaya milik bersama. (2) kon lik horizontal adalah kon lik

kepentingan yang terjadi diantara masyarakat pesisir itu sendiri akibat

makin variatifnya stakeholders dalam peran dan strateginya. Kon lik ini

terjadi akibat intervensi faktor eksternal, seperti perubahan indeks pasar,

informasi dan kebijakan pemerintah dalam hal pengelolaan dan

pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut. Diantara faktor

eksternal yang menyebabkan terjadinya kon lik horizontal adalah

5

orientasi ekonomi yang berupaya menggantikan sistem sosial dengan

argumentasi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hubungan

antara masyarakat pesisir tidak lagi berlandaskan hubungan sosial dan

kekerabatan (kearifan lokal yang humanis), tetapi lebih ditujukan kepada

hubungan timbal balik ekonomi yang kapitalistik. Serupa dengan Kusnadi

(2002) tersimpulkan pula bahwa faktor-faktor yang menyebabkan

terjadinya kon lik di kalangan masyarakat nelayan setidaknya

dipengaruhi oleh enam faktor utama, yakni tidak dipatuhinya pranata-

pranata pengelolaan sumber daya lokal; konteks sosial-budaya; kebijakan

negara; variabel-variabel teknologis; tingkat tekanan pasar; dan tekanan

penduduk. Nelayan atau kelompok-kelompok nelayan dengan teknologi

penangkapan yang dimilikinya (tradisonal, semi-tradisonal dan modern)

harus bersaing secara bebas dan kompetitif diantara mereka untuk

mendapatkan sumberdaya perikanan. Dalam persaingan bebas yang

tidak seimbang ini, berlaku hukum besi “siapa yang kuat, dialah yang

menang” yang merupakan pemicu timbulnya kon lik terbuka di antara

mereka. Dalam pandangan Pollnac (1984) dalam Wahyono et,all (2000)

dikemukakan bahwa, salah satu sumber kon lik di wilayah pesisir dan

laut adalah meningkatnya intensitas eksploitasi sumberdaya yang

berkaitan erat dengan pertambahan unit eksploitasi, pertambahan

penduduk (demograϔi), lapangan kerja, perubahan tingkat komersialisasi

(permintaan pasar) yang diiringi oleh perubahan teknologi, serta kondisi

ekologis sumberdaya yang semakin terbatas.

Dari uraian singkat para peneliti kon lik pada masyarakat nelayan diatas,

menarik untuk dicermati adalah kesimpulan yang sama terhadap

terdegradasinya peran kelembagaan lokal yang dianggap cukup efektif

sebagai katalisator peredam kon lik. Ini menjadi penting, karena dalam

komunitas di pedesaan kelembagaan lokal merupakan entitas yang telah

menjadi tatanan yang melembaga dalam masyarakat yang terbangun dari

unsur-unsurnya serta aturan-aturan sebagai nilai dan norma yang mengatur

lembaga asli tersebut. Dalam pengelolaan sumberdaya perairan misalnya, di

Maluku telah eksis lembaga sasi, di Bali dan Nusa Tenggara

6

dikenal awig-awing, di Aceh dikenal lembaga panglima-laut (Basuki dan

Nikijuluw, 1996). Kombong di Sulawesi Selatan (Salman, 1995), Mapalus

di Sulawesi Utara (Kasakoy, 1986). Kelembagaan Ondoaϔi di Papua,

Mappalili di Kabupaten Pangkep (Nyonri, 2009), Panglima Menteng serta

Kappalli di Selayar (Ahmadin dan Jumadi, 2009) dan masih banyak yang

lain yang tidak sempat disebutkan satu per-satu. Konteks keberadaan

kelembagaan lokal ini, sangat penting artinya karena merupakan

pedoman bertingkah laku bagi petani/nelayan yang tidak melihat alam

sebagai sesuatu yang harus dikuras untuk mendapatkan hasil yang

sebesar-besarnya tetapi petani/nelayan berusaha untuk menjaganya

melalui aturan-aturan yang sangat dihormati oleh sesamanya yang juga

sekaligus berfungsi efektif untuk mencegah terjadinya kon lik diantara

mereka (S. Ali, 2000). Namun dalam perkembangannya, menurunnya

peran dan eksistensi kelembagaan lokal dalam mengelola tata kehidupan

masyarakat pedesaan/pesisir, Salman (2003) mengkritisinya bahwa ini

erat kaitannya dengan paham paradigma pembangunan modernisasi

yang pernah kita anut pada rezim pemerintahan Orde Baru, dimana

kelembagaan yang sifatnya tradisional (asli) dianggap tidak cocok

sebagai wahana pembangunan sehingga harus diabaikan, bahkan

“dihilangkan fungsi dan perannya” dan dihadapkan keharusan untuk

membentuk lembaga/organisasi baru (modern) yang ternyata dalam

implementasinya tidak selalu berhasil dan justru banyak menimbulkan

leg (kesenjangan) di dalam masyarakat.

Bukti empiris ini dapat juga dijadikan penjelas bahwa kon lik pada

masyarakat pesisir dapat pula muncul karena adanya kesenjangan antara

tujuan, sasaran, perencanaan, dan fungsi antara berbagai pihak yang

terkait (lembaga/organisasi pengelola modern)4. Banyak pihak 4 Dalam pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan laut, sering muncul konflik antara

berbagai pihak yang berkepentingan untuk memanfaatkannya. Pihak-pihak yang berkepentingan itu antara lain sektor perikanan, pariwisata, pertambangan lepas pantai, perhubungan laut, industri maritim, konservasi dan pertahanan/keamanan (Cicin-Sain, 1998). Masing-masing pihak tersebut mempunyai kepetingan, maksud, target dan rencana untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumberdaya tersebut. Misalnya, sektor perikanan mempunyai tujuan untuk meningkatkan produksi ikan tangkap dan budidaya. Sektor pariwisata bahari bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang melakukan

tamasya, snorkelling dan scuba diving. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) ingin mengkonservasi keanekaragaman hayati lautnya. Perbedaan maksud, tujuan, sasaran dan rencana tersebut mendorong terjadinya konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir dan kelautan (Putra, 1994).

7

pengambil keputusan menyadari bahwa telah terjadi penangkapan ikan

secara illegal, terjadi pengeboman terumbu karang, berkembangnya

pengrusakan ekosistem mangrove dan padang lamun, benturan antar

kelompok nelayan, namun faktanya memperlihatkan bahwa hampir tidak

ada perhatian yang serius dan memadai untuk dapat mengatasi persoalan

tersebut sebagai upaya yang sistematis dan terintegrasi.

Sulawesi Selatan yang menjadikan sektor perikanan dan kelautan

sebagai sektor andalan dalam pertumbuhan ekonominya terdiri dari

empat suku bangsa yaitu : Suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja.

Jumlah penduduknya tercatat sampai tahun 2009 sebanyak 8.342.083

jiwa. Terdapat 354.007 jiwa merupakan nelayan dan 121.895 jiwa adalah

petani ikan. Potensi perikanan dan kelautan meliputi panjang garis pantai

2.500 km, perikanan laut 600.000 ton/tahun, perairan umum 40.000

ton/tahun, budidaya tambak 150.000 ha, budidaya air tawar 100.000 ha

dan areal budidaya laut 600.000 ha. Disamping itu terdapat pula pulau-

pulau kecil sebanyak 232 buah, terdiri dari pulau-pulau Sangkarang

(Spermonde), Taka Bonerate dan pulau-pulau Sembilan di Pantai Timur

(Dinas Perikanan dan Kelautan SULSEL, 2009).

Serupa dengan wilayah persisir lainnya di Indonesia, kasus kon lik

kenelayanan di Sulawesi Selatan juga memperlihatkan pola dan indikasi

yang sama atau hampir sama dengan kasus kon lik kenelayanan pada

umumnya. Kasus-kasus tersebut, misalnya; (1) di Kabupaten Pangkep

dan Barru, terjadi pengusiran kelompok nelayan penggunaan bagan

rambo (lift net) yang beroperasi di wilayah penangkapan nelayan

tradisional (di jalur penangkapan I perairan pantai hingga batas 3 mil

laut) oleh kelompok nelayan pengguna bagan tancap; (2) kon lik nelayan

di Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros, terjadi pelarangan

pengoperasian alat tangkap trawl mini dalam kegiatan penangkapan

udang dan kepiting oleh kelompok nelayan pengguna alat tangkap jaring

insang tetap, jaring klitik dan nelayan pengguna bubu; (3) kon lik di

Kabupaten Pangkep, Takalar, Sinjai, dan Kota Makassar, terjadi

pelarangan dan penyanderaan perahu penangkap ikan karang dengan

menggunakan bahan kimia (cyanide ϔishing) dan bahan peledak (blash

ϔishing) oleh nelayan tradisional (Satria, et. all., 2002). 8

Dalam konteks demikian diatas, memperlihatkan bahwa berkon lik

merupakan instrumen yang paling sering digunakan dalam mengatasi

krisis relasi sosial menuju ke kondisi ekuilibrum nilai dan norma sosial

sebagai pemecahan masalah (problem solving). Dengan demikian, kon lik

di wilayah pesisir atau kon lik sosial nelayan pada dasarnya tidak selalu

berkonotasi negatif, seringkali kon lik tersebut menjadi entry point untuk

mengetahui keinginan masyarakat pesisir dalam memanfaatkan suatu

sumberdaya milik bersama (common property) yang open acces. Oleh

karena itu dalam perkembangannya, sangat dibutuhkan kajian-kajian

mengenai kon lik kenelayanan yang terintegratif sehingga dapat

mengelola kon lik secara arif dan bersifat konstruktif dalam

mendinamisasi poses sosial pada masyarakat pesisir.

Dari beberapa hasil kajian penelitian dalam hal konflik nelayan

baik secara eksplisif maupun tidak, pada umumnya masih berfokus

kepada kondisi konfliknya itu sendiri, sementara untuk studi yang

menghubungkan dinamika konflik dengan peran kelembagaan lokal

baik sebagai pengelola sumberdaya perikanan maupun sebagai

mediasi dalam penanganan konflik yang terjadi belum pernah

dilakukan. Misalnya; Kusnadi (2002) tentang Konflik Sosial Nelayan,

Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan; Shaliza F (2004)

tentang Dinamika Konflik Antar Komunitas di Kabupaten Bengkalis;

Lukman (2004) tentang Konflik Nelayan dalam Pemanfaatan Ruang

Wilayah di Kabupaten Maros; Yanti (2006) tentang Konflik

Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir Kabupate Bulukumba; Kinseng

(2007) tentang Kelas dan Konflik Kelas pada Kaum Nelayan di

Indonesia, Studi Kasus di Balik Papan Kalimantan Timur; Nur Indar

(2008) tentang Kajian Konflik Wilayah Penangkapan Ikan di

Kabupaten Maros; dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, menjadikan apa yang telah disebutkan diatas

sebagai salah satu pertimbangan, maka studi ini memfokuskan diri

kepada dinamika konflik dan peran kelembagaan lokal dalam

pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap sebagai kajian spesifik

yang membedakan penelitian-penelitian sebelumnya.

9

Lokasi penelitian buku hasil penelitian disertasi ini adalah Desa

Pajjukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Di desa ini,

berdasarkan survey awal yang dilakukan tampak bahwa interaksi sosial

masyarakat nelayan cukup tinggi dalam memanfaatkan sumberdaya

perikanan yang ditandai oleh beragamnya alat tangkap perikanan yang

dipergunakan seperti; pukat gadan, pattarik atau parrenreng, pa’sodo

perahu, pa,bubu dan sebagainya sehingga fenomena kon lik kenelayanan

menjadi proses sosial yang juga ikut mewarnai interaksi sosial kelompok-

kelompok nelayan tersebut dalam dinamikanya. Asumsi ini terbangun

berdasarkan berbagai kasus kon lik kenelayanan yang pernah terjadidi

desa ini, seperti; kon lik nelayan pengguna alat tangkap trawl mini, sodo

perahu dengan nelayan jaring klitik dan nelayan bubu.

Oleh karena itu, asumsi sementara yang dapat dijelaskan bahwa,

dinamika kon lik kenelayanan yang telah berlangsung di Pajukukang,

disatu sisi telah melahirkan tipologi konflik kaitannya dengan

penggunaan alat tangkap yang perubahannya dari masing-masing

tahap kon lik sesuai dengan kondisi lingkup sosial yang lebih besar

dan bervariasi mengikuti interaksi dengan kekuatan produksi yang

peredarannya lebih dominan namun hubungan-hubungan

kemasyarakatan (social relation) masih memperlihatkan hubungan-

hubungan penyesuaian atau keterikatan berdasarkan kearifan

tradisional melalui nilai-nilai adat kenelayanan serta pelaksanaan

upacara-upacara yang bersifat tradisi dan keagamaan sebagai wujud

kelembagaan lokal yang masih melembaga (institutionalized).

Atas dasar asumsi inilah yang memunculkan ide dalam kajian ini

untuk menjadikan konflik kenelayanan dan peran kelembagaan lokal

sebagai kerangka berpikir dalam memahami kenyataan sosial

tersebut. Proposisi ini dikonstruksi berdasarkan konteks faktual

bahwa, masyarakat nelayan Sulawesi Selatan adalah masyarakat

bahari yang secara umum dalam struktur sosialnya telah memiliki ciri

tersendiri dalam kegiatan kenelayanan berdasarkan budaya lokal

yang diwarisinya, seperti pengetahuan lokal (indigeneous knowledge),

teknologi tradisional (traditional technology), dan

10

hubungan-hubungan produksi (relation of production) melalui relasi

kekerabatan dan patronase, sehingga konteks konflik kenelayanan

dan peran kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumberdaya

perikanan tangkap, gambarannya akan terlihat dari ciri dan dinamika

konflik yang terjadi dan bentuk-bentuk penyelesaian konflik yang

pernah dilakukan.

Hasil studi ini diharapkan membawa suatu pemahaman terhadap

sosiologi kon lik dan kelembagaan masyarakat nelayan sebagai bahan

formulasi kebijakan. Studi ini juga memiliki kepentingan akademis

untuk mencoba mengembangkan perspektif teori-teori kon lik dan

kelembagaan yang telah dominan dalam wacana sosiologi perikanan,

khususnya dalam menelaah kondisi masyarakat pesisir yang semakin

kompleks, yang dicirikan dengan beragamnya usaha perikanan, baik

perikanan tangkap maupun budidaya dengan cara produksi

sederhana-tradisional maupun kapitalis-modern, yang dalam

perspektif Neo-Marxis bahwa kompleksitas struktur sosial akan

menjadi sumber munculnya kon lik-kon ik baru dalam masyarakat.

B. Konsepsi Konflik Sosial Konsep kon lik dalam pandangan Karl Marx, harus terpahami

sebagai suatu kenyataan sosial yang bisa ditemukan di mana-mana. Bagi

Marx, kon lik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen

masyarakat untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai, sehingga jenis

dari kon lik sosial ini pun bisa bermacam-macam, yakni; kon lik antara

individu, kon lik antara kelompok, dan bahkan kon lik antara bangsa

(Raho, 2007). Dalam konteks ini, laut merupakan suatu sumberdaya yang

bernilai, ia merupakan common property maupun open access sehingga

membuka ruang untuk terjadinya kon lik dengan segala dimensinya.

Sementara Max Weber, berpandangan bahwa kon lik dan

pertentangan kepentingan dari berbagai individu dan kelompok

merupakan determinan utama dalam pengorganisasian kehidupan

sosial. Dengan kata lain, struktur dasar masyarakat sangat ditentukan

oleh upaya-upaya yang dilakukan berbagai individu dan kelompok

untuk mendapatkan sumberdaya yang bernilai dan terbatas yang

11

akan memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan mereka. Karena

segala sumberdaya dalam kadar tertentu selalu terbatas, maka kon lik

merupakan realitas untuk mendapatkannya (Wulansari, 2009),

Dari dua pandangan penggagas teori kon lik diatas (Karl Max dan

Marx Weber) yang penegasannya kepada kepemilikan dan

pengorganisasian sosial, maka kondisi sumber daya yang menjadi ruang

perebutan yang dapat menimbulkan kon lik di suatu kawasan, sedikitnya

dipengaruhi oleh enam faktor utama, yaitu: pranata pengelolaan sumber

daya lokal, konteks sosial budaya, kebijakan negara, variable teknologi,

tingkat tekanan pasar dan tekanan penduduk. Keenam faktor tersebut

mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak terhadap keadaan

sumber daya. Konteks sumberdaya laut bernilai tinggi atau sebaliknya,

dapat dilihat dari: pertama, misalnya, tingkat kepentingan laut. Untuk

mereka yang sangat tergantung pada laut, baik untuk keperluan

transportasi, sumber mata pencaharian hidup maupun untuk keperluan

lain, menjadikan kepentingan laut sangat tinggi. Sebaliknya, bagi mereka

yang keperluan hidupnya tidak tergantung dengan laut, nilai kepentingan

laut menjadi rendah. Kedua, laut juga dikatakan bernilai jika memiliki

sumberdaya dan kondisi ekologisnya sedemikian rupa sehingga orang

mudah mengeksploitasinya. Dalam hal yang terakhir ini, tentu

berhubungan pula dengan mudah atau tidaknya proses distribusi pasar

berjalan, atau ada atau tidaknya permintaan pasar. Kondisi pasar itu

sendiri sedikit banyak dipengaruhi oleh masyarakat lain, sehingga

kemungkinan intensitas terjadinya proses tukar-menukar semakin besar

dapat terjadi.

Dalam tataran kon lik Wahyono, et all (2000) menyebutkan

bahwa salah satu sumber kon lik utama dalam pengelolaan

sumberdaya laut adalah peningkatan intensitas eksploitasi. Hal ini

berkaitan erat dengan unit eksploitasi, pertambahan penduduk

(demograϔi), lapangan kerja, permintaan pasar, kondisi ekologis

sumberdaya, dan perubahan teknologi. Yang kesemuanya

berimplikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap

aspek sosial, ekonomi, ekologi, teknologi, serta hukum dan kebijakan

terhadap masyarakat pesisir, khususnya komunitas nelayan. 12

Jika dilihat secara empirik dinamika komunitas nelayan yang

bermukim di wilayah pesisir, pada dasarnya mereka dipengaruhi oleh

faktor internal dan faktor eksternal dalam dinamisasi kehidupannya.

Faktor internal yang dimaksud antara lain; pertumbuhan penduduk,

cara pemanfaatan sumberdaya perikanan, dan penggunaan teknologi

penangkapan. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi, antara

lain; perubahan ekologi/ekosistem, kebutuhan pangsa kerja, dan

permintaan pasar. Dinamika ini juga akan semakin nyata dan variatif

karena terjadinya proses interaksi antara masyarakat lokal dan

masyarakat pendatang, pemerintah lokal, antara pemerintah lokal

dengan pelaku pasar lokal, masyarakat lokal dengan pelaku pasar

lokal (baik yang sifatnya temporer maupun yang permanen).

Konteks interaksi dalam pandangan Max Weber dikatakan bahwa

ketika terjadi interaksi, seseorang atau kelompok sebenarnya tengah

berusaha atau belajar bangaimana memahami tindakan sosial orang atau

kelompok lain. Sebuah interaksi sosial akan kacau bilamana antara pihak-

pihak yang berinteraksi tidak saling memahami motivasi dan makna

tindakan sosial yang mereka lakukan (Suyanto, 2007). Dengan demikian,

interaksi sosial yang terjadi dalam komunitas nelayan diasumsikan dapat

menimbulkan perbedaan motivasi, makna atau persepsi tentang tatacara

pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap sehingga dapat memicu

terjadinya kon lik sosial kenelayanan.

Dengan acuan teori dan kajian fenomologis yang demikian, maka

masyarakat nelayan di pesisir Kabupaten Maros diasumsikan juga

mengalami hal yang demikian, khususnya nelayan Desa Pajjukukang.

Misalnya, persepsi masyarakat tentang tatacara pemanfaatan alat

penangkapan ikan dengan menggunakan sodo perahu di wilayah pesisir

Kecamatan Bontoa. Nelayan pengguna alat tangkap jaring klitik dan bubu

menganggap bahwa sodo perahu termasuk jenis alat tangkap yang

dilarang karena dapat merusak ekosisten padang lamun dan terumbu

karang. Sementara nelayan pengguna sodo perahu berpendapat bahwa

alat tangkap yang digunakan bukan sejenis trawl mini ataupun cantrang

karena belum ada aturan mengatakan bahwa sodo perahu sejenis trawl

13

dan dalam pengoperasiannya tidak ditarik oleh perahu motor

melainkan didorong dengan menggunakan perahu motor. Kondisi

inilah yang menyebabkan terjadinya kon lik internal antara kelompok

nelayan yang berbasis pada alat tangkap yang berbeda.

Demikian halnya dengan perilaku masyarakat nelayan pada tingkat

aktor juga turut mempengaruhi durasi dan intensitas kon lik yang terjadi,

konteks ini erat kaitannya dengan “sistem nilai budaya dan sikap” sebagai

“faktor-faktor mental” yang mempengaruhi pemikiran, sikap dan

tindakan mereka dalam kehidupan kesehariannya maupun dalam hal

membuat keputusan-keputusan penting lainnya (Koentjaraningrat,

1985). Hal tersebut merupakan suatu rangkaian konsepsi-konsepsi

abstrak yang hidup dalam alam pikiran yang terwadahi dalam

kelembagaan lokal yang memberikan pegangan kepada masyarakat

untuk melakukan kontrol sosial, yakni sistem pengawasan tingkah laku

anggotanya (Soekanto, 1987). Artinya, kelembagaan lokal baik yang

bersifat kultur maupun lembaga lokal yang termasuk dalam sektor publik

(administrasi lokal dan pemerintahan lokal), sektor sukarela (voluntary

sector) serta yang termasuk dalam sektor swasta (private sector)

mengandung makna sebagai aturan yang menjadi pedoman perilaku yang

terwadahi sehingga tercipta penerimaan dan kepatuhan pada masyarakat

dimana lembaga beraktivitas (Salman, 2003). Mengacu pada pendekatan

konseptual sebelumnya, maka dapat diasumsikan bahwa kelembagaan

lokal sesuai dengan fungsinya dapat berperan aktif dan efektif dalam

meredam terjadinya kon lik sosial antar nelayan baik yang bersifat laten

(tersembunyi) maupun manifes (terbuka) dalam upaya menjaga

keutuhan masyarakat yang bersangkutan.

Dengan demikian, maka kelangsungan proses - proses sosial

tersebut akibat dinamika konflik yang terjadi dan peran kelembagaan

lokal dalam pengelolaan maupun mediasi konflik pada perikanan

tangkap di Kabupaten Maros menjadi kajian yang dilihat. Alur

kerangka pemikiran dari buku hasil penelitian ini sebagaimana yang

telah diuraikan di atas dapat disederhanakan seperti yang terlihat

pada gambar-1:

14

- Nelayan Cantrang - Nelayan Jaring klitik

- Nelayan Sodo Perahu - Nelayan Bubu

Pemanfaatan Sumberdaya

Perikanan Tangkap

Konflik Nelayan :

- Konflik agrarian (wilayah) - Konflik orientasi - Konflik teknologi

Masyarakat Lokal Administrasi dan Pemerintah (Voluntary Sector) : Lokal (Public Sector) :

- Appalili‟ - Kepala Desa - Punggawa-sawi - Kepala Dusun

- Pokwasmas Pesisir - Penyuluh Perikanan

K

E L

Resolusi Konflik E M B

A

G A A

N

L Pasar Lokal (Private Sector) :

- Pedagang pengumpul O

K

(pabbilolang /pappalele) A L

Gambar 1. Kerangka Pikir Dinamika Kon lik dan Peran Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap di Kabupaten Maros.

C. Masalah dan Kegunaan Buku

Konteks pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap di wilayah pesisir yang sangat beragam dengan intensitas eksploitasi yang cukup

tinggi, dipengaruhi oleh jumlah dan variasi jenis alat tangkap, jumlah

penduduk, permintaan pasar, dan perubahan teknologi penangkapan

ikan. Perebutan sumberdaya perikanan sebagai sumber daya alam milik

bersama (common property) maupun open access menjadikan kon lik

kenelayanan sebagai fenomena sosial dan ia merupakan kenyataan

15

bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya. Artinya, dalam

masyarakat pesisir akan tersadari dan terasakan bahwa kon lik itu

dapat muncul sewaktu-waktu dalam lingkungan kehidupannya. Kon

llik juga dapat terartikan sebagai suatu proses sosial dalam

masyarakat, yang terjadi akibat adanya proses perubahan dari

tatanan sosial yang lama ke tatanan sosial yang berbeda (baru).

Oleh karena itu, dalam kenyataannya kon lik bersifat inherent dalam

kesadaran masyarakat sehingga selalu ada gambaran yang nyata tentang

fenomena tersebut. Bahkan masyarakat menyimpan pengalaman tentang

kon lik sebagai pengetahuan dan realitas sosial mereka menuju ketatanan

yang dinamis. Dalam tatanannya, maka yang perlu diketahui bukanlah

apakah kon lik itu ada atau tidak ada, tetapi bagaimana intensitas dan

tingkat kekerasannya, dan dalam bentuk apa kon lik itu terjadi. Apakah

menyangkut masalah fundamental atau isu-isu sekunder, pertentangan

tajam atau sekadar perbedaan pandangan? Seperti apa intensitas kon lik

yang menunjuk pada tingkat pengeluaran energi dan keterlibatan pihak-

pihak (kelompok-kelompok) yang berkon lik dan berujung pada

kekerasan kon lik menyangkut alat/sarana yang digunakan dalam situasi

kon lik, mulai dari negosiasi hingga saling menyerang secara isik. Dengan

demikian, dibutuhkan suatu proses pengelolaan kon lik yang baik

(konstruktif) dan melembaga, karena dapat mengindenti ikasi dan

memecahkan persoalan kon lik yang bertujuan mewujudkan

keseimbangan ekonomi, sosial, budaya dan kelestarian sumberdaya alam

dalam dinamisasi kehidupan manusia dalam ruang sosial masyarakat.

Kegunaan buku ini secara akademik, keterangan ilmiah yang

diperoleh dimaksudkan untuk menunjang teori perubahan sosial

(social change) khususnya pada teori-teori konflik sosial (social

conflict).

Secara praktis, buku hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan informasi dalam perumusan kebijakan pemanfaatan dan

pengelolaan wilayah pesisir khususnya di Kabupaten Maros melalui

penguatan peran kelembagaan lokal dalam pengelolaan kon lik

nelayan dalam kerangka yang konseptual. ()

16

BAB II

KONSEP KONFLIK SOSIAL

WILAYAH PESISIR

A. Teori Konϐlik

Teori kon lik muncul sebagai reaksi atas teori fungsionalisme struktural yang kurang memperhatikan fenomena kon lik di dalam

masyarakat. Teori kon lik adalah suatu perspektif di dalam sosiologi yang

memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri dari bagian-

bagian atau komponen-komponen yang mempunyai kepentingan yang

berbeda-beda dimana komponen yang satu berusaha untuk menaklukkan

komponen yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh

kepentingan sebesar-besarnya (Raho, 2007).

Kon lik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan

sering bersifat kreatif. Kon lik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak

sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan kon lik biasanya

diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang

lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Karena

itu kon lik tetap berguna, apalagi karena memang merupakan bagian

dari keberadaan kita. Dari tingkat mikro, antar pribadi hingga tingkat

kelompok, organisasi, masyarakat dan negara, semua bentuk

hubungan manusia-sosial, ekonomi dan kekuasaan, mengalami

pertumbuhan, perubahan dan kon lik (Fisher dkk., 2000).

17

Pandangan tentang kon lik juga dikemukakan, Karl Marx dalam

Raho (2007), dimana kon lik pahami sebagai suatu kenyataan sosial

yang bisa ditemukan di mana-mana. Bagi Marx, kon lik sosial adalah

pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk

memperebutkan aset-aset yang bernilai. Jenis dari kon lik sosial ini

bisa bermacam-macam yakni kon lik antara individu, kon lik antara

kelompok, dan bahkan kon lik antara bangsa. Tapi kon lik yang paling

menonjol menurut Marx dalam Raho (2007) adalah kon lik yang

disebabkan oleh cara produksi barang-barang material. Dalam proses

produksi barang-barang material, ada dua kelompok yang terlibat. (1)

Kelompok kapitalis, mereka adalah orang-orang yang mempunyai

modal (capital) dan mengusai sarana produksi, seperti nelayan

punggawa. (2) Kelompok pekerja, mereka adalah orang-orang yang

menyerahkan tenaganya untuk menjalankan alat-alat produksi dan

imbalannya mereka mendapatkan upah, misalnya nelayan sawi.

Teori kon lik menurut Dahrendorf (1986) lebih dikenal dengan nama

teori kon lik dialektika. Bagi Dahrendorf, masyarakat mempunyai dua

wajah yakni kon lik dan konsensus. Kita tidak mungkin mengalami kon lik

kalau sebelumnya tidak ada konsensus. Distribusi kekuasaan yang

berbeda-beda merupakan faktor yang menentukan bagi terciptanya kon

lik sosial. Kekuasaan dalam sebuah perkumpulan bersifat dialektika.

Dalam setiap perkumpulan terdapat dua kelompok yang saling

bertentangan, yaitu kelompok yang berkuasa (atasan) dan kelompok

yang dikuasai (bawahan). Kedua kelompok tersebut mempunyai

kepentingan yang berbeda (Dahrendorf, 1986 ). Oleh karena itu, kon lik

pasti selalu ada dalam setiap kehidupan bersama walaupun mungkin

secara tersembunyi (laten). Fungsi kon lik menurut Dahrendorf adalah

menciptakan perubahan dan perkembangan.

Kepentingan yang berbeda-beda memudahkan terjadinya kon lik.

Masing-masing kelompok mengejar tujuan untuk kepentingan masing-

masing yang berbeda, maka kelompok-kelompok akan bersaing dan

berkon lik dalam memperebutkan kesempatan dan sarana. Perbedaan

pendirian, tujuan, budaya, kepentingan dan sebagainya, sering terjadi

18

pada situasi-situasi perubahan sosial. Perubahan-perubahan sosial ini

secara tidak langsung dapat dilihat juga sebagai penyebab terjadinya

kon lik-kon lik sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial yang begitu

cepat inilah yang akan mengakibatkan berubahnya sistem nilai di

dalam masyarakat, dan pada akhirnya akan menyebabkan perbedaan-

perbedaan pendirian di dalam masyarakat. Kon lik adalah sebuah

proses sosial yang bersifat disosiatif dan sering berlangsung dengan

keras dan tajam (Masmuh, 2008).

Hal yang berbeda dikemukan oleh Lewis Coser dalam Poloma

(2007), yang menekankan fungsi kon lik bagi sistem sosial atau

masyarakat. Coser lebih memusatkan perhatian pada fungsi kon lik dalam

mempertahankan keutuhan kelompok. Dia berpendapat bahwa proses-

proses kon lik yang sering terjadi mempunyai akibat-akibat yang positif

bagi masyarakat. Oleh karena itu, teori kon lik yang dikemukakan Coser

disebut teori fungsionalisme kon lik (Poloma,2007).

Lebih lanjut, Coser dalam Poloma (2007), berpandangan bahwa

sumbangan kon lik berpotensi positif untuk membentuk dan

mempertahankan struktur. Coser menekankan pentingnya kon lik untuk

mempertahankan keutuhan kelompok. Kon lik dapat memperkuat

solidaritas kelompok yang agak longgar. Dalam masyarakat yang

terancam disintegrasi, kon lik dengan masyarakat lain dapat menjadi

kekuatan untuk mempersatukan. Coser melihat kon lik sebagai sesuatu

yang fungsional dan secara positif dapat membantu mempertahankan

struktur sosial. Sejalan dengan pandangan Coser, Dahrendorf (1986)

menyatakan bahwa keberadaan kon lik tidak perlu dipandang sebagai

peristiwa yang merisaukan, tetapi justru dengan munculnya kon lik dapat

menghasilkan sebuah perubahan dalam masyarakat sehingga lebih

dinamis dalam berinteraksi.

Max Weber dalam Suyanto (2007), berpandangan bahwa ketika

terjadi interaksi sosial, seseorang atau kelompok sebenarnya tengah

berusaha atau belajar bagaimana memahami tindakan sosial orang atau

kelompok lain. Sebuah interaksi sosial akan kacau bilamana antara pihak-

pihak yang berinteraksi tidak saling memahami motivasi dan

19

makna tindakan sosial yang mereka lakukan. Interaksi sosial ini dapat

menimbulkan perbedaan motivasi, makna atau persepsi tindakan

sosial seseorang atau kelompok sehingga dapat memicu terjadinya

kon lik sosial dalam masyarakat. Max Weber dalam Wulansari (2009), memandang kon lik dan

pertentangan kepentingan dan concern dari berbagai individu dan

kelompok yang saling bertentangan sebagai determinan utama dalam

pengorganisasian kehidupan sosial. Dengan kata lain, struktur dasar

masyarakat sangat ditentukan oleh upaya-upaya yang dilakukan berbagai

individu dan kelompok untuk mendapatkan sumberdaya yang terbatas

yang akan memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan mereka. Karena

segala sumberdaya ini dalam kadar tertentu selalu terbatas, maka kon lik

untuk mendapatkannya selalu terjadi dalam masyarakat.

Kon lik dapat berwujud kon lik tertutup (latent), mencuat

(emerging), dan terbuka (manifest). Kon lik tersembunyi dicirikan

dengan adanya tekanan-tekanan yang tidak nampak yang tidak

sepenuhnya berkembang dan belum terangkat kepuncak kon lik.

Sering kali satu atau dua pihak boleh jadi belum menyadarinya

adanya kon lik bahkan yang paling potensialpun. Kon lik mencuat

adalah perselisihan dimana pihak-pihak yang berselisih teridenti

ikasi. Mereka mengakui adanya perselisihan, kebanyakan

permasalahannya jelas, tapi proses negosiasi dan penyelesaian

masalahnya belum berkembang. Disisi lain kon lik terbuka adalah kon

lik dimana pihak-pihak yang berselisih secara aktif terlibat dalam

perselisihan yang terjadi, mungkin sudah mulai untuk bernegosiasi,

dan mungkin juga mencapai jalan buntu (Wijardjo dkk., 2001).

Menurut Wijardjo dkk (2001), kebanyakan kon lik atas sumberdaya

alam mempunyai sebab-sebab ganda. Biasanya kombinasi dari masalah-

masalah dalam hubungan antara pihak yang bertikai yang mengarah

pada kon lik terbuka. Lebih lanjut, Wijardjo (2001) mengatakan bahwa

dari pengalaman empirik di berbagai daerah di Indonesia, sumber pokok

kon lik atas sumberdaya alam adalah kon lik yang bersifat struktural,

dengan melibatkan unsur-unsur lainnya. Unsur yang dimaksud, dapat

dianalisis dengan kerangka-kerangka sebagai berikut : 20

(1) Kon lik struktural, terjadi ketika terjadi ketimpangan untuk

melakukan akses dan kontrol terhadap sumber daya. Pihak yang

berkuasa dan memiliki wewenang formal untuk menetapkan

kebijakan umum, biasanya lebih memiliki peluang untuk menguasai

akses dan melakukan kontrol sepihak terhadap pihak lain. Di sisi lain

persoalan geogra is dan faktor sejarah/waktu seringkali dijadikan

alasan untuk memusatkan kekuasaan serta pengambilan keputusan

yang hanya menguntungkan pada satu pihak tertentu; (2) Kon lik kepentingan, disebabkan oleh persaingan kepentingan yang

dirasakan atau yang secara nyata memang tidak bersesuaian. Kon lik

kepentingan terjadi ketika satu pihak atau lebih meyakini bahwa

untuk memuaskan kebutuhannya, pihak lain yang harus berkorban. (3) Kon lik nilai, disebabkan oleh sistem-sistem kepercayaan yang

tidak bersesuaian, entah itu hanya dirasakan atau memang ada.

Nilai adalah kepercayaan yang dipakai orang untuk memberi arti

pada hidupnya. Nilai menjelaskan mana yang baik dan buruk,

benar atau salah, adil atau tidak. Perbedaan nilai tidak harus

menyebabkan kon lik. Manusia dapat hidup berdampingan

dengan harmonis dengan sedikit perbedaan sistem nilai. Kon lik

nilai baru muncul ketika orang berusaha untuk melaksanakan

suatu sistem nilai kepada yang lain, atau mengklaim suatu sistem

nilai yang eksklusif di mana di dalamnya tidak dimungkinkan

adanya percabangan kepercayaan; (4) Kon lik hubungan antar manusia, terjadi karena adanya emosi-emosi

negatif yang kuat, salah persepsi atau stereotip, salah komunikasi,

atau tingkah laku negatif yang berulang (repetitive). Masalah-

masalah ini sering menghasilkan kon lik-kon lik yang tidak realistis

atau tidak perlu, karena kon lik ini bisa terjadi bahkan ketika kondisi

obyektif untuk terjadinya kon lik, seperti terbatasnya sumber daya

atau tujuan-tujuan bersama yang eksklusif, tidak ada. Masalah

hubungan antar manusia seperti yang disebut diatas, sering kali

memicu pertikaian dan menjurus pada lingkaran spiral dari suatu

kon lik destruktif yang tidak perlu;

21

Dalam rangka memahami cara mengelola kon lik (Fisher dkk.,

2001) menyebutkan ringkasan teori-teori utama mengenai penyebab

terjadinya kon lik, masing-masing dengan metode dan sasaran yang

berbeda. Teori-teori tersebut, antara lain: (1) Teori hubungan masyarakat yang menganggap bahwa kon lik

disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan

dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu

masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dalam teori ini adalah :

a. Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara

kelompok-kelompok yang mengalami kon lik dan

b. Mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa

saling menerima keragaman yang ada di dalamnya. (2) Teori negosiasi prinsip, yang menganggap bahwa kon lik

disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan

pandangan tentang kon lik oleh pihak-pihak yang mengalami.

Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah :

a. Membantu pihak-pihak yang mengalami kon lik untuk

memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan

isu dan memampukan mereka untuk melakukan negosiasi

berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada

posisi tertentu yang sudah tetap.

b. Melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang

menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak. (3) Teori kebutuhan manusia berasumsi bahwa kon lik yang berakar

dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia isik mental dan

sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi, keamanan, identitas,

pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti

pembicaraan. Sasaran yang ingin dicapai adalah :

a. Membantu pihak-pihak yang mengalami kon lik untuk

mengidenti ikasi dan mengupayakan bersama kebutuham

mereka yang tidak terpenuhi dan menghasilkan pilihan-

pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu dan;

b. Agar pihak-pihak yang mengalami kon lik mencapai

kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.

22

(4) Teori identitas berasumsi bahwa kon lik disebabkan karena

identitas yang terancam yang sering berakar pada hilangnya

sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang tidak diselesaikan.

Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah :

a. Melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara pihak-pihak

yang mengalami kon lik mereka diharapkan dapat

mengidenti ikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang

mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun

empati dan rekonsiliasi di antara mereka dan;

b. Meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan

identitas pokok semua pihak. (5) Teori kesalahpahaman antar budaya berasumsi bahwa kon lik

disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di

antara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran yang ingin dicapai

adalah :

a. Menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami kon lik

mengenai budaya pihak lain;

b. Mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang

pihak lain dan;

c. Meningkatkan keefektifan komunikasi antar budaya. (6) Teori transformasi kon lik berasumsi bahwa kon lik disebabkan

oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang

muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi.

Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah :

a Mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang

menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan termasuk

kesenjangan ekonomi;

b Mengembangkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di

antara pihak-pihak yang mengalami kon lik dan;

c Mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk

mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian,

pengampunan, rekonsiliasi dan pengakuan.

23

B. Masyarakat Nelayan

Pengertian masyarakat adalah kelompok-kelompok individu yang

teratur, dimana setiap kelompok manusia saling bergaul dan

berinteraksi dan bekerjasama dalam jangka waktu yang cukup lama

(Linton 1973 dalam Sunarto, 1993). Menurut Mattulada (1997),

masyarakat pesisir adalah sekelompok manusia yang hidup

bekerjasama di suatu daerah tertentu yang disebut pantai. Sementara

itu orang yang bertempat tinggal di pesisir pantai dan mempunyai

mata pencaharian pokok sebagai penangkap ikan dan hasil laut

lainnya disebut nelayan. Sebagai masyarakat nelayan dalam

melakukan penangkapan ikan di laut bergantung pada kemudahan

bersama karena tempat usahanya tergolong liar, berpindah-pindah,

dan ikan yang ditangkap berkembang biak secara alamiah.

Arti nelayan dalam buku statistik perikanan Indonesia disebutkan

nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam

operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Orang yang

hanya melakukan pekerjaan, seperti membuat jaring, mengangkut alat-

alat/perlengkapan kedalam perahu/kapal, mengangkut ikan dari

perahu/kapal tidak dimasukkan sebagai nelayan. Tetapi ahli mesin, juru

masak yang bekerja diatas kapal penangkap ikan dimasukkan sebagai

nelayan. Dari pengertian itu tersirat jelas, nelayan dipandang tidak lebih

sebagai kelompok kerja yang tempat bekerjanya di air; yaitu sungai,

danau atau laut. Karena mereka dipandang sebagai pekerja, maka

kegiatan-kegiatannya hanya re leksi dari kerja itu sendiri dan terlepas

dari iloso i kehidupan nelayan, bahwa sumber penghidupannya terletak

dan berada dilautan. Sumber kehidupan yang berada di laut mempunyai

makna bahwa manusia yang akan memanfaatkan sumber hidup yang

tersedia dilaut tidak mempertentangkan dirinya dengan hukum-hukum

alam kelautan yang telah terbentuk dan terpola seperti yang mereka lihat

dan rasakan. Tindakan yang harus dilakukan dan perlu dilaksanakan

adalah mempelajari melalui penglihatan, pengalaman sendiri atau orang

lain guna melakukan penyesuaian alat-alat pembantu penghidupan

sehingga sumber penghidupan itu dapat berguna dan berdaya guna bagi

kehidupan selanjutnya (Raharjo, 2002). 24

Menurut Arief (2002) laut sebagai bagian dari alam semesta

mempunyai kecirian tersendiri dibandingkan dengan bagian alam

semesta lainnya seperti tanah, udara dan panas matahari. Kecirian

yang berbeda nyata dan sangat besar antara laut dengan tanah telah

memberikan kesempatan pada manusia untuk mengenalinya lebih

dalam, terutama setelah dikaitkan dengan udara dan panas matahari

diantara keduanya, agar dapat bermanfaat bagi sumber penghidupan.

Ternyata dari pengalaman yang berlangsung berabad-abad lamanya

telah memberikan pengetahuan pada mereka bahwa perlakukan

terhadap laut dan tanah harus berbeda, karena keduanya itu

mempunyai sifat-sifat alam yang berbeda. Pengenalan sifat-sifat alam

tersebut telah mendorong manusia untuk bersikap dan berbuat

terha-dapnya selaras dengan sifat-sifat alam itu. Dari hasil

pengenalan sifat alam tadi, peleburan manusia terhadap laut dan

tanah telah pula menciptakan sikap hidup yang berbeda diantara

keduanya. Dapat dilihat dari hasil hidup itu dari peralatan hidup yang

mereka ciptakan. Manusia yang bergelut dengan laut; peralatan hidup

utamanya seperti perahu dengan segala atributnya. Sedangkan,

manusia yang bergelut dengan tanah; peralatan hidup utamanya

seperti bajak tanah, dengan segala atributnya pula.

Selanjutnya dikatakan bahwa dengan terciptanya peralatan untuk

hidup yang berbeda itu, maka secara perlahan tapi pasti, tatanan

kehidupan perorangan, dilanjutkan berkelompok, kemudian

membentuk sebuah masyarakat, akan penataannya bertumpu pada

sifat-sifat peralatan untuk hidup tersebut. Peralatan hidup ini dapat

pula disebut sebagai hasil manusia dalam mencipta. Dengan bahasa

umum, hasil ciptaan yang berupa peralatan isik disebut teknologi dan

proses penciptaannya dikatakan ilmu pengetahuan dibidang teknik.

Bagi nelayan hasil ciptaan berupa alat-alat teknik kelautan sangatlah

serasi dengan kebutuhan mereka sehari-hari, karena peralatan

tersebut berguna secara langsung dalam menopang mewujudkan

kehidupan mereka yang bersumber dari laut.

25

Adapun hasil ciptaan yang berupa bukan isik, adalah yang disebut

sendi-sendi yang mengatur kehidupan mereka, baik secara perorangan

atau berkelompok terhadap alam atau kekuatan supra natural yang

berada diluar jangkauan pikir mereka. Hasil kedua ciptaan itu, dalam

praktek kehidupan nelayan tidak boleh saling dipertentangkan, tetapi

harus difungsikan setara dan serasi dalam keharmonisan, sehingga

tercipta kondisi yang seimbang antara kedudukan nelayan sebagai

manusia dengan kedudukan alam sekitarnya yang menghidupi mereka.

Perwujudan dari sendi-sendi dasar pengaturan kehidupan nelayan

tampak pada dinamika kehidupannya. Dinamika itu dapat berupa

kelembagaan dan sistem yang mereka anut, dan ada juga pandangan

kehidupan. Hal-hal itu dapat dilihat dari sumber kehidupan dan

fenomena kehidupan yang berkenaan dengan kelautan, pengetahuan,

tempat tinggal, norma-norma kemasyarakatan dan sanksi-sanksinya,

peranan kepemimpinan dan juga pola interaksi kehidupan diantara

sesama nelayan atau diluar mereka, juga proses asimilasi terhadap orang

yang masuk kedalam kelompok mereka. Kesemuanya itu didasarkan pada

sistem nilai-nilai yang telah mereka miliki dan jaga bersama.

Dari pendapat Fernando, dkk, (1985) menyatakan bahwa ada

bentuk-bentuk kebiasaan pengaturan penangkapan (ϔishing rights) di

“Masyarakat Perikanan” (Fishing Communities), bahwa orang diluar

masyarakat perikanan tersebut tidak dibolehkan menangkap ikan di

daerah-daerah penangkapan masyarakat nelayan (Community ϔishing

ground) dan tenaga kerja penangkapannya juga tidak diambil dari

masyarakat diluar mereka. Pada mulanya, seperti daerah-daerah

penangkapan yang tertutup bagi anggota masyarakat lainnya mulai

terbuka, karena sebab-sebab kelangkaan tenaga kerja untuk menangkap

ikan di tempat-tempat tertentu yang selama ini sifatnya tertutup.

Kecenderungan tersebut makin tampak jelas, setelah alat penang-kapan

nelayan secara tekhnik makin meningkat kemampuannya. Dan

pemakaian istilah ‘Masyarakat Perikanan’ tidak hanya digunakan oleh

Fernando, tetapi didalam buku yang sama itu, telah dipakai juga oleh

Frederichs and Nair (1985) pada penelitian nelayan pantai di Peninsular

26

Malaysia, maka istilah nelayan, secara fungsional tidak dapat lagi hanya

dipandang sebagai kelompok kerja statis, tetapi mereka ada-lah bagian

dari masyarakat tersendiri yang dinamis yang mampu mengatur dirinya

sendiri dan beradaptasi atau saling tergantung dan mempengaruhi

masyarakat lain yang berada diluar sistem kemasyarakatan mereka.

Aspek budaya dalam suatu masyarakat tidak terlepas atau erat

kaitannya dengan kondisi pekerjaan/matapencaharian masyarakatnya.

Soemardjan (1974) dalam Sunarto (1993), mengemukakan bahwa

masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan

kebudayaan, sehingga setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat

satu dengan lainnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa ikatan yang membuat

satu kesatuan manusia menjadi satu masyarakat adalah pola tingkah laku

yang khas mengenai semua faktor kehidupan dalam batas-batas

kesatuannya termasuk matapencahariannya.

Dalam masyarakat mempunyai struktur dan seringkali memiliki

perbedaan masyarakat etnik tertentu dengan masyarakat etnik lainnya.

Sehubungan dengan itu Mubyarto (1984), mengemukakan bahwa

masyarakat nelayan ditinjau dari aspek ekonomi memiliki strati ikasi

sebagai berikut : (1) nelayan kaya yang mempunyai kapal yang

mempekerjakan nelayan lain sebagai pendega tanpa dia sendiri ikut

bekerja, (2) nelayan kaya yang mempunyai kapal tetapi dia sendiri masih

ikut bekerja sebagai awak kapal; (3) nelayan sedang yang kebutuhan

hidupnya dapat ditutupi dengan pendapatan pokoknya dari bekerja

sebagai nelayan, dan mempunyai perahu tanpa mempekerjakan tenaga

dari luar keluarga; (4) nelayan miskin yang pendapatan dari perahunya

tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga harus ditambah dengan

bekerja lain untuk kebutuhannya beserta istri dan anaknya; (5) nelayan

pendega atau Nelayan Sawi yang tidak mempunyai perahu, sehingga

kebutuhan hidupnya dipenuhi dengan bekerja sebagai awak kapal.

Secara sosiologis, Sallatang (1982), berpandangan bahwa dalam

komunitas masyarakat pesisir khususnya di Sulawesi Selatan terdapat

kelompok nelayan yang terdiri atas Punggawa dan Sawi. Kelembagaan ini

sangat kuat ikatannya karena selain dimensi ekonomi, dimensi sosialpun

27

sangat kuat beroperasi didalamnya. Ciri patron - klien disegala aspek

kehidupan (ekonomi, sosial dan politik) masyarakat nelayan menjadi ciri

tersediri didalam komunitasnya. Secara struktural punggawa terdiri atas

dua kelompok yaitu : (1) Punggawa Besar berkewajiban mengorganisir

anggotanya, menyediakan modal, memasarkan produksi ikan, dan

melakukan pembagian bagi hasil; (2) Punggawa kecil, berkewajiban

membantu Punggawa Besar terutama dalam mewujudkan pelaksanaan

operasi penangkapan ikan yang dipimpinnya secara langsung; (3) para

Sawi, berkewajiban mentaati Punggawa terutama dalam mendukung dan

melaksanakan operasi penangkapan ikan. Untuk keperluan itu menjadi

kewajiban Punggawa membimbing, menuntun, dan mengarahkan para

Sawi dalam upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilannya.

Dilihat dari aspek teknologi, nelayan tradisional pada umumnya

cukup terampil dengan peralatan yang dimilikinya yang merupakan

sarana tangkap dengan kemampuan terbatas tetapi sukar untuk

ditingkatkan ke arah modernisasi. Sumberdaya manusia (pendidikan

yang rendah) dan posisi ekonomi nelayan yang sangat rendah karena

modal terbatas, produkti itas rendah dengan hasil tangkapan yang tidak

menentu karena pengaruh musim, serta jaminan pemasaran yang tidak

menentu pula karena berbagai kendala. Keadaan ini akan menyulitkan

dalam proses transformasi teknologi yang akhirnya menghambat

transformasi struktural masyarakat nelayan kearah kondisi yang lebih

baik. Kondisi prasarana dan sarana seperti jalan, dermaga, pasar, TPI, dok

serta cold storage dan pabrik es belum menunjang upaya peningkatan

produksi dan mutu hasil tangkapan nelayan (Setyohadi, 2000).

Dari aspek lingkungan isik dalam mengadaptasi atau mengelola

sumberdaya yang dimilikinya, merupakan kondisi dimana nelayan

mempertaruhkan jiwa dalam mencari/memburu sumberdaya (khususnya

ikan), maka keterikatan nelayan terhadap hal-hal yang sifatnya mistik atau

kepercayaan lokal, dipengaruhi oleh dua motif utama, yaitu untuk

memperoleh keselamatan dan untuk memperoleh rezeki atau tangkapan ikan

yang banyak. Tampaknya memang lapangan pencaharian hidup kaum

nelayan amat menantangnya untuk mempercayai kekuatan-

28

keuatan gaib dan untuk mendekat padanya. Mereka selama berada

diatas samudra merasa sedang mempertaruhkan jiwa - raga dalam

mendapat rezeki yang disediakan Tuhan untuknya. Motif rezeki

didasari oleh sikap alam pada dirinya, alam samudra dengan segala

kekuatan gaibnya kadang-kadang dirasakan demikian ramah (banyak

hasil tangkapan), tetapi tidak jarang pula dirasakan sangat angkuh

padanya (kurang atau tidak ada hasil tangkapan). Menurut mereka

kondisi tersebut erat kaitannya dengan masalah nazar, perahu atau

jala yang jarang diselamati dengan ritual barasanji atau baca salawat.

Jadi intropeksi diri senantiasa dilakukan sampai diperoleh

pemecahannya (Darwis, dalam Mukhlis (ed) 1989).

Disamping itu profesi sebagai nelayan tradisional, secara umum

dalam setahun hanya dapat melakukan penangkapan ikan antara 6 – 8

bulan akibat dibatasi oleh musim penangkapan dan jangkauan wilayah

operasi akibat minimnya fasilitas yang dimilikinya. Aspek pengelolaan

usaha mereka, juga masih sangat lemah sehingga mudah menjadi sasaran

eksploitasi. Minimnya pendapatan keluarga nelayan dan banyaknya

waktu luang yang dimiliki menjadi satu diantara pemicu cara berpikir

pintas baik yang dilakukan secara partisipasi maupun secara prakarsa,

yang dampaknya antara lain menimbulkan tindakan penangkapan ikan

secara ilegal menggunakan bahan peledak, racun kimia bahkan

pengambilan karang untuk bahan baku industri kapur dan keperluan

lainnya. Kesemuanya itu bermuara kepada pengrusakan lingkungan

dengan alasan yang sangat sederhana yaitu untuk menghidupi keluarga.

C. Konϐlik Nelayan di Wilayah Pesisir Berdasarkan studi di lima provinsi, Satria et. all (2002)

mengidenti ikasi paling tidak terdapat empat macam kon lik nelayan

berdasarkan faktor penyebabnya. Pertama, kon lik kelas, yaitu kon lik

yang terjadi antarkelas sosial nelayan dalam memperebutkan wilayah

penangkapan (ϔishing ground), yang mirip dengan kategori gear war

conϔlict-nya Charles (2001). Ini terjadi karena nelayan tradisional

merasakan ketidakadilan dalam pemanfaatan sumberdaya ikan akibat

29

perbedaan tingkat penguasaan kapital. Seperti, kon lik yang terjadi

akibat beroperasinya kapal trawl pada perairan pesisir yang

sebenarnya merupakan wilayah penangkapan nelayan tradisional.

Kedua, kon lik orientasi, adalah kon lik yang terjadi antar nelayan

yang memiliki perbedaan orientasi dalam pemanfaatan sumberdaya,

yaitu antara nelayan yang memiliki kepedulian terhadap cara-cara

pemanfaatan sumberdaya yang ramah lingkungan (orientasi jangka

panjang) dengan nelayan yang melakukan kegiatan pemanfaatan yang

bersifat merusak lingkungan, seperti penggunaan bom, potasium, dan

lain sebagainya (orientasi jangka pendek).

Ketiga, kon lik agraria (wilayah penangkapan), merupakan kon lik

yang terjadi akibat perebutan ϔishing ground, yang bisa terjadi antar

kelas nelayan, maupun inter-kelas nelayan. Ini juga bisa terjadi antara

nelayan dengan pihak lain non-nelayan, seperti antara nelayan dengan

pelaku usaha lain, seperti akuakultur, wisata, pertambangan, yang oleh

Charles (2001) diistilahkan sebagai external allocation conϔlict.

Keempat, kon lik primordial, merupakan kon lik yang terjadi

akibat perbedaan identitas, seperti etnik, asal daerah, dan seterusnya.

Anatomi kon lik di atas menggambarkan betapa kompleksnya kon lik

nelayan. Keempat tipe tersebut terjadi baik sebelum maupun sesudah

otonomi daerah.

Disamping keempat tipe tersebut di atas, masih ada satu tipe kon

lik nelayan yang sering terjadi dalam masyarakat pesisir dewasa ini,

yaitu konϔlik teknologi. Kon lik teknologi, merupakan kon lik yang

terjadi karena penggunaan teknologi penangkapan ikan yang tidak

ramah lingkungan. Penggunaan teknologi semacam ini hampir terjadi

disemua daerah di Sulawesi Selatan. Teknologi penangkapan ikan

yang digunakan umumnya menyebabkan kerusakan dan kehancuran

sumberdaya perikanan, misalnya penggunaan alat tangkap trawl

mini, cantrang, bagan rambo, dan sodo perahu yang sampai saat ini

masih banyak beroperasi di wilayah pesisir Kabupaten Barru,

Pangkep dan Kabupaten Maros (Satria, et. all, 2002).

Kon lik nelayan adalah suatu situasi dimana seorang nelayan atau

kelompok nelayan bersaing satu sama lain dalam upaya memperebutkan

30

sumberdaya ikan atau ruang wilayah penangkapan ikan. Kon lik yang

sering terjadi dalam masyakat nelayan, yaitu; (a) kon lik antara nelayan

mini trawl dengan nelayan sero, (b) kon lik antara nelayan mini trawl

dengan nelayan rajungan (trammel net), dan (c) kon lik antara nelayan

mini trawl dengan nelayan payang. Selain itu, belakangan ini muncul juga

kon lik dalam pemanfaatan ruang penangkapan ikan. Kon lik tersebut

muncul karena perbedaan jenis alat tangkap, seperti kon lik antara

nelayan mini trawl dengan pukat cincin, kon lik antara nelayan bagan

tancap dengan bagan rambo di Pangkep, dan kon lik antara nelayan mini

trawl dengan jaring klitik di Maros (Satria, dkk., 2002), serta (d) kon lik

nelayan sodo yang didorong oleh perahu motor dengan nelayan

pengguna jaring klitik dan bubu di Kabupaten Maros (Achmad, 2003).

Setiap pihak yang berkepentingan mempunyai maksud, tujuan,

target dan rencana untuk mengeksploitasi sumberdaya tersebut.

Perbedaan maksud, tujuan, sasaran dan rencana tersebut mendorong

terjadinya kon lik pemanfaatan sumberdaya kelautan (Putra, 1994).

Sektor perikanan mempunyai tujuan untuk meningkatkan produksi ikan

tangkap dan budidaya. Sektor pariwisata bahari bertujuan untuk

meningkatkan jumlah wisatawan yang melakukan tamasya, snorkelling

dan scuba diving. Pengembang kawasan reklamasi bertujuan membangun

kota pantai yang bisa langsung melihat ke pulau, matahari tenggelam dan

pantai berpasir, sementara Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

ingin mengkonservasi keanekaragaman hayati lautnya. Untuk mencapai

maksud, tujuan dan sasaran tersebut, setiap instansi menyusun

perencanaan sendiri, dengan sasaran dan fungsinya yang berbeda-beda.

Perencanaan dari masing-masing sektor ini sering tumpang tindih dan

berkompetisi memanfaatkan ruang laut yang sama. Tumpang-tindih

perencanaan dan kompetisi pemanfaatan sumberdaya ini memicu

munculnya kon lik pemanfaatan di wilayah pesisir.

Dalam skala tertentu pemerintah membiarkan kelompok masyarakat

pesisir untuk mengelolanya secara tradisional. Tetapi bila ada investor

yang minta izin, hak pengelolaannya diberikan kepada investor dan

penduduk lokal sering tersingkir oleh situasi seperti ini tanpa

31

kompensasi ekonomi yang layak. Sehingga timbul kerancuan bahwa

di satu sisi Sumber Daya Kelautan (SDK) dianggap milik penduduk,

tetapi di sisi lain dianggap milik pemerintah. Kerancuan pemilikan

dan penguasaan SDK ini mendorong timbulnya dua jenis kon lik yaitu

kon lik kewenangan dan kon lik pemanfaatan (Crawford, 1998;

Cincin-Sain, 1998).

Kon lik pemanfaatan muncul akibat meningkatnya persaingan dalam

pemanfaatan SDK di wilayah pesisir. Kon lik ini dipicu oleh beberapa

faktor, yaitu; (1) pihak yang berkepentingan menyusun perencanaannya

sendiri-sendiri, dan sering rencana sektor berbeda dengan rencana

pemerintah daerah atau masyarakat, (2) belum tersedia data dan

informasi yang akurat mengenai sumber daya di wilayah pesisir, (3) intensitas dan jumlah kegiatan pembangunan belum ditetapkan

menurut pertimbangan daya dukung lingkungannya, dan (4) adanya

ambiguitas (kerancuan) pemilikan dan penguasaan sumberdaya

kelautan (Putra, 1994).

Kon lik pemanfaatan berkembang karena adanya ambiguitas

(kerancuan) pemilikan dan hak penguasaan SDK, serta kerancuan di

antara beberapa instansi yang mempunyai hak mengeluarkan izin pemanfaatan. Sampai saat ini status pemilikan dan penguasaan SDK

belum ditata dengan baik, apakah tanpa pemilik (open access property),

milik masyarakat tertentu (common property), milik pemerintah (state

property) atau quasi-swasta (quasi-private property) (Bromley and

Cernea, 1989). Kerancuan dalam pemilikan ini berimplikasi pada ketidak

jelasan siapa yang berhak mengelola dan memberi izin pembangunannya.

Sering pemilikan dan hak pemanfaatan ini dikaitkan dengan pemilikan

lahan di pesisir (Ruddle dkk., 1994).

Masyarakat di pesisir mempunyai persepsi yang berbeda dengan

pemerintah, pemilik lahan menganggap mereka yang berhak

memanfaatkan SDK di depan lahan mereka. Persepsi ini dapat

dilaksanakan penduduk selama pemanfaatan tersebut tidak

menimbulkan nilai ekonomi yang relatif besar, dan instansi yang

berwewenang kurang tertarik mencampuri urusan keabsahan pemilikan

32

tersebut. Tetapi bila nilai ekonomi pemanfaatan SDK relatif besar,

maka berbagai pihak mengklaim bahwa mereka yang berhak

mengelolanya (Rossiter, 1997). Ironisnya bila sumberdaya tersebut

mengalami degradasi banyak masyarakat dan Pemerintah Daerah

yang dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab. Dari kasus kon

lik diatas, belum ada instansi yang berwewenang secara resmi

menyatakan bertanggung jawab terhadap degradasi SDK dan ikut

menyelesaikan kon liknya (Butarbutar, 1998).

Kusnadi (2002) mengemukakan beberapa alternatif sebagai jalan

keluar yang bisa dipertimbangkan untuk mengurangi kon lik di

wilayah pesisir yaitu : (1) Menegakkan aturan hukum yang melarang penggunaan teknologi

penangkapan yang merusak lingkungan, seperti trawl yang dapat

mengakibatkan kecemburuan sosial dan meningkatnya

kesenjangan pendapatan diantara kelompok-kelompok nelayan.

Dalam berbagai kasus masyarakat nelayan penegakan norma

hukum tidak mudah dilaksanakan karena potensi melanggarnya

cukup besar. Oleh sebab itu keterlibatan aparat yang berwenang

sangat diperlukan (Acheson, 1989). Akan tetapi ini akan sulit,

kalau terdapat keterlibatan oknum birokrat dan aparat. (2) Mengembangkan pranata penangkapan dan pengelolaan sumberdaya

yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Terdapat

empat model pengelolaan sumber daya perikanan yang dapat

dikembangkan adalah goverment management (pengelolaan yang

dilakukan oleh pemerintah), co-management (pengelolaan bersama

antara pemerintah dan komunitas), open-acces (pengelolaan terbuka

untuk semua pihak) dan lokal level management (pengelolan oleh

komunitas). Model yang berisiko tinggi terhadap komunitas dan

lingkungan adalah open acces. (3) Mengembangkan secara intensif kesadaran konservasi sumberdaya

perikanan. Kesadaran akan konservasi lingkungan sangat dibutuhkan

untuk mendasari hal diatas dalam upaya berkesinambungan

membangun masyarakat nelayan. Pengembangan kesadaran

33

konservasi dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan pranata-

pranata lokal. Dalam kasus di Ghana, peranan pranata lokal

sangat penting untuk menjaga kelangsungan penggunaan

sumberdaya lingkungan. (Kusnadi, 2002).

Marx dalam Poloma, 2007, mengemukakan bahwa kepentingan yang

berbeda-beda merupakan faktor yang menentukan bagi terciptanya kon

lik sosial. Dalam kaitannya dengan kon lik nelayan di Kabupaten Maros

yang melibatkan berbagai pelaku antara lain kelompok nelayan pengguna

alat tangkap sodo perahu, nelayan pengguna alat tangkap bubu

(rakkang), nelayan pengguna jaring klitik (jaring rajungan), tokoh

masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah yang

mempunyai tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda. Pada sisi ini

dapat menguntungkan bagi perkembangan dan rekayasa teknologi

penangkapan ikan serta memudahkan terbentuknya kelompok-kelompok

nelayan berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan. Di sisi lain, jika

tidak terkoordinasikan dengan baik, maka berpontensi menimbulkan kon

lik baik antara individu maupun kelompok yang dapat mempengaruhi

perubahan interaksi sosial masyarakat nelayan, serta pemanfaatan

sumberdaya perikanan dan laut yang tidak berkelanjutan.

Mengikuti Bennet (1976) dan Harris (1980), cara produksi

menunjukkan usaha manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan

material dan sosial di sekitarnya. Melalui sistem matapencaharian hidup,

manusia berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, dan dengan

demikian melalui sistem matapencaharian hidup, dapat dilihat usaha

manusia untuk memanfaatkan dan mengubah lingkungan ekologi dan

sosial untuk mendukung kelangsungan hidupnya (Bennet, 1976). Sebagai

suatu sistem matapencaharian hidup, hak ulayat dan hak masyarakat

lokal/tradisional dapat memperlihatkan aspek sosial, ekonomi, politik,

ekologi dan teknologi yang terlibat dalam suatu cara adaptasi masyarakat

nelayan (Wahyono dkk., 2000).

Dalam hal ini, adaptasi dipahami secara umum sebagai cara manusia

atau komunitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (Alland,

34

1975 dalam Wahyono dkk., 2000). Adaptasi adalah suatu konsep yang

mengandung pengertian bersifat prosesual, dalam arti bahwa terjadi

proses interaksi antara manusia dan lingkungan di sekitarnya, dan proses

itu selalu terbuka. Adaptasi dapat menghasilkan suatu bentuk pranata

baru, di samping itu dapat pranata lama yang sudah ada (Orlove, 1980

dalam Wahyono dkk., 2000). Apabila terjadi suatu pranata baru, maka

dikatakan bahwa proses interaksi tersebut berupa evolusi yang

cenderung merubah struktur suatu komunitas masyarakat nelayan.

Adaptasi teknologi penangkapan ikan yang dilakukan oleh sebagian besar

masyarakat nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Maros telah

menimbulkan kon lik nelayan yang berkepanjangan, karena peran

pemerintah sebagai mediator belum mampu menghasilkan bentuk

penyelesaian yang optimal, nyata, dan hanya bersifat sementara.

D. Resolusi Konϐlik

Penyelesaian kon lik bertujuan untuk memfasilitasi proses pembuatan keputusan oleh kelompok-kelompok yang bersengketa, sehingga

sedapat mungkin menghindari penyelesaian masalah melalui meja hukum

atau meja perundangan. Terdapat beberapa karakteristik teknis penyelesaian

kon lik, yaitu : (1) lebih menekankan pada kesamaan kepentingan kelompok

yang saling bersengketa daripada tawar menawar, (2) ber ikir kreatif untuk mencari upaya penyelesaian, dan (3) menuntut

kesepakatan banyak pihak untuk satu keputusan. Seorang mediator yang tidak memihak biasanya diperlukan dalam penyelesaian

sengketa (Maguire dan Boiney, 1994 dalam Musdalifah, 2007).

Meskipun upaya penyelesaian kon lik pemanfaatan sumberdaya alam

yang ada dapat diselesaikan melalui jalur hukum di pengadilan, namun

kebanyakan kasus kon lik pada saat ini tidak diselesaika