tulisan 4 badan eksekutif di indonesia

Badan Eksekutif Indonesia//Cecilia Pingkan 1


DAFTAR ISI

Daftar Isi 2

Kata Pengantar 4

Tulisan 4

Badan Eksekutif di Indonesia 5

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar belakang Badan Eksekutif di Indonesia 6

2. Rumusan masalah 7

3. Tujuan 7

BAB 2 PEMBAHASAN

A. Teori Sistem 7

1. Analisis sistem politik menurut David Easton 8

2. Pendekatan struktural fungsional Gabriel Almond 12

3. Analisis structural fungsional dalam sistem politik 13

B. Badan Eksekutif 16

Wewenang badan eksekutif 17

Beberapa macam badan eksekutif 18

Badan eksekutif di Negara Komunis 21

Badan eksekutif di Indonesia 24


C. Badan Legislatif 28

D. Masalah Perwakilan 29

BAB 3 PENUTUP

Kesimpulan 31

Referensi 31


KATA PENGANTAR

Puji Syukur Saya panjtakan kepata Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan

limpahan Rahmat-Nya Saya bisa menyelesaikan sebuah karya tulis dengan waktu

yang tepat.

Berikut ini Saya mempersembahkan sebuah makalah dengan Judul Badan

eksekutif Indonesia yang menurut saya dapat memberikan manfaat bagi para

pembaca.

Saya sebagai penulis mohon maaf bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan

ada tulisan yang saya buat kurang tepat atau terdapat kesalahan pada penulisan.

Dengan ini saya mempersembahkan makalah dengan penuh rasa terimakasih dan

semoga makalah ini memberikan manfaat yang besar untuk para pembaca.

Bekasi, April 2013

Penulis


TULISAN 4

BADAN EKSEKUTIF INDONESIA


BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar belakang Badan Eksekutif Indonesia

Dalam Trias Politica menyatakan adanya pembagian kekuasaan menjadi 3 bagian,

yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga ini bekerja secara

sinergis untuk menjalankan roda pemerintahan suatu negara, sehingga ketiga

lembaga ini terlibat dalam suatu sistem politik yang terdapat di negara tersebut.

Pada garis besarnya, lembaga eksekutif bergerak dalam menjalankan

pemerintahan, lembaga legislatif bergerak dalam bidang pembuatan undang-

undang, melakukan fungsi pengawasan, dan juga melakukan fungsi pembuatan

anggaran (RAPBN), sedangkan lembaga yudikatif bergerak dalam bidang

peradilan.

Kekuasaan eksekutif dalam suatu negara ialah merupakan kekuasaan dimana

dijalankannya segala kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan badan legislatif

dan menyelenggarakan undang-undang yang telah diciptakan oleh badan

legislatif. Akan tetapi, dalam perkembangannya pada masa negara modern seperti

saat ini kekuasaan badan eksekutif jauh lebih luas karena kekuasaannya dapat pula

mengajukan rancangan undang-undang pada lembaga legislatif. Ini menunjukkan

bahwa peran lembaga eksekutif pada masa negara modern sudah mengalami

peningkatan didalam menjalankan kekuasaan.

Dalam sejarahnya, Indonesia telah mengalami rotasi pergantian kekuasaan. Ini

ditandai dengan adanya masa kekuasaan yang dikenal dengan 3 masa, yaitu masa

Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Orde Reformasi. Disetiap masa memiliki

ciri khas kekuasaan yang berbeda-beda. Dari perbedaan setiap masa, dapat dilihat


cara dalam menerapkan kekuasaannya terhadap lembaga-lembaga yang terdapat

pada masa itu.

Apabila kita membahas tentang eksekutif, kita dapat juga melihat bagaimana

pemimpin tersebut dalam memimpin lembaga eksekutifnya. Disetiap masa yang

berbeda, Indonesia mengalami beberapa kali pergantian pemimpin. Dimulai dari

Orde Lama yaitu pada saat di bawah pimpinan Presiden Soekarno, di mana masa

Orde Lama itu sendiri terbagi atas 2 masa, yaitu masa Demokrasi Parlementer dan

masa Demokrasi Terpimpin, yang dilanjutkan dengan masa Orde Baru di bawah

pemerintahan Presiden Soeharto selama 32 tahun, dan masa Reformasi yang telah

mengalami beberapa kali pergantian Presiden hingga sekarang ini.

Oleh karena itu, penulis mencoba menyajikan suatu makalah yang memiliki

konten seperti yang telah disebutkan di atas, dengan judul makalah Fungsi

Lembaga Eksekutif dalam Sistem Politik Indonesia dari Masa Orde Baru hingga

Masa Reformasi.

2. Rumusan Masalah

A. Teori Sistem Politik

B. Pendekatan Struktural Fungsional Gabriel Almond

C. Analisis Struktural Fungsional Dalam Sistem Politik

D. Badan Eksekutif

E. Badan Legislatif

F. Masalah Perwakilan (Representasi)

3. Tujuan

Tujuan dari makalah ini untuk melengkapi tugas softkill saya, selain itu member

pengetahuan kepada pembaca tentang Badan Eksekutif di Indnesia.


BAB 2

PEMBAHASAN

A. TEORI SISTEM POLITIK

1. Analisis Sistem Politik Menurut David Easton

Pendekatan sistem politik pada mulanya terbentuk dengan mengacu pada

pendekatan yang terdapat dalam ilmu eksakta. Adapun untuk membedakan sistem

politik dengan sistem yang lain maka dapat dilihat dari definisi politik itu sendiri.

Sebagai suatu sistem, sistem politik memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu:

a. Ciri-ciri identifikasi, yaitu dengan menggambarkan unit-unit dasar dan

membuat garis batas yang memisahkan unit-unit tersebut dengan

lingkungan luarnya.

1. Unit-unit sistem politik, yaitu unsur-unsur yang mmbentuk sistem

2. Perbatasan (garis batas).

Yang termasuk sistem politik kurang lebih yang berkaitan dengan

pembuatan keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat.

b. Input dan Output

Agar supaya sistem bekerja dengan baik, dibutuhkan input-input yang

mengalir secara konstan. Input akan membuat suatu sistem itu dapat

berfungsi; dan dengan output kita dapat mengidentifikasi pekerjaan yang

dikerjakan oleh sistem itu.

Apa yang terjadi di dalam suatu sistem merupakan akibat dari upaya

angggota-anggota sistem yang menanggapi lingkungan yang selalu berubah-

ubah.


c. Diferensiasi dalam suatu sistem.

Anggota-anggota dari suatu sistem paling tidak mengenal pembagian kerja

minimal yang memberikan suatu struktur tempat berlangusungnya

kegiatan-kegiatan itu.

d. Integrasi dalam suatu sistem sosial.

Suatu sistem harus memiliki mekanisme yang bisa mengintegrasi atau

memaksa anggota-anggotanya untuk bekerjasama walaupun dalam

keadaan minimal sehingga mereka dapat membuat keputusan-keputusan

yang otoritatif.

Perbedaan pendapat mulai muncul ketika harus menentukan batas antara sistem

politik dengan sistem lain yang terdapat dalam lingkungan sistem politik. Namun

demikian, batas akan dapat dilihat apabila kita dapat memahami tindakan politik

sebagai sebuah tindakan yang ingin berkaitan dengan pembuatan keputusan yang

menyangkut publik.

Pada awal abad 1950-an David Easton mengembangkan kerangka kerja untuk

menjelaskan kehidupan politik dan bagaimana penerapan secara universal.

Kerangka kerja ini disebut sebagai pendekatan sistem politik. Menurut David

Easton, kehidupan politik dilihat sebagai sebuah sistem. Kita harus memahami

fungsi secara keseluruhan tidak hanya satu bagian fungsi saja. Ini merupakan

jantung dari analisis kehidupan politik dari David Easton. Pendekatan sistem

politik ini tidak hanya untuk telaah perbandingan politik tapi juga dapat

menjelaskan kehidupan politik suatu Negara.

Perbedaan sistem politik dengan sistem yang lain, tidak menjadikan jurang

pemisah antara sistem politik dengan sistem yang lain. Telah kita ketahui bahwa

sistem politik merupakan suatu sistem yang terpenting dalam sebuah Negara dan


merupakan pengatur input dan output sebuah sistem dalam sebuah tata Negara.

Sebuah sistem politik dapat menjadi input bagi sistem yang lainnya.

Dalam sistem politik terdapat pembagian kerja antar anggotanya. Pembagian kerja

yang ada tidak akan menghancurkan sistem politik karena ada fungsi integratif

dalam sistem politik.

Input

Input dalam sistem politik dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan dan

dukungan. Input yang berupa kebutuhan muncul sebagai konsekuensi dari

kelangkaan atas berbagai sumber-sumber yang langka dalam masyarakat. Input

tidak akan sampai (masuk) secara baik dalam sistem politik jika tidak

terorganisir secara baik. Oleh sebab itu komunikasi politik menjadi bagian

penting dalam hal ini. Terdapat perbedaan tipe komunikasi politik di negara

yang demokratis dengan negara yang nondemokratis. Tipe komunikasi politik

ini pula yang nantinya akan membedakan besarnya peranan dari organisasi

politik.

Ada dua jenis pokok input, yang memberikan enerji dan bahan informasi yang

akan diproses oleh sistem tersebut dalam suatu sistem politik, yaitu:

1. Tuntutan. Tuntutan-tuntutan (bersal dari orang-orang atau kelompok-

kelompok dalam masyarakat) disalurkan dengan suatu usaha yang

diorganisasikan secara khusus dalam masyarakat yang kemudian menjadi

input dalam sistem politik. Tuntutan ini terbagi dua, yaitu tuntutan

eksternal (luar sistem) dan tuntutan internal (dalam sistem)

2. Dukungan. Input dukungan (support) menjadi enerji untuk menjaga

keberlangusungan fungsi sistem politik itu sendiri, yaitu berupa bentuk

tindakan atau pandangan yang memajukan dan merintangi suatu sistem

politik, tuntutan-tuntutan di dalamnya, dan keputusan-keputusan yang

dihasilkannya.


Output

Output merupakan keputusan otoritatif (yang mengikat) dalam menjawab dan

memenuhi input yang masuk. Output sering dimanfaatkan sebagai mekanisme

dukungan dalam rangka memenuhi tuntutan-tuntutan yang muncul.

Output (keputusan) dari suatu sistem politik merupakan pendorong khas bagi

anggota-anggota dari suatu sistem untuk mendukung sistem itu. Dorongan

dapat bersifat positif maupun negatif. Dalam hal ini, pemerintah memiliki

tanggung jawab tertinggi untuk menyesuaikan atau menyeimbangkan output

berupa keputusan dengan input berupa tuntutan.

Politisiasi sebagai Mekanisme Dukungan

Cadangan-cadangan yang telah diakumulasikan sebagai akibat dari keputusan-

keputusan yang lalu bisa ditingkatkan dengan suatu metode rumit untuk

menghasilkan dukungan secara tetap melalui proses yang disebut politisiasi.

Politisiasi sendiri memiliki pengertian sebagai cara-cara yang ditempuh anggota

masyarakat dalam mempelajari pola-pola politik.

Lingkungan

Lingkungan mempunyai peranan penting berupa input, baik kebutuhan

ataupun dukungan. Kemampuan anggota sistem politik dalam mengelola dan

menanggapi desakan ataupun pengaruh lingkungan bergantung pada

pengenalannya pada lingkungan itu sendiri. Lingkungan merupakan semua

sistem lain yang tidak termasuk dalam sistem politik. Secara garis besar,

lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan dalam (intra societal) dan

lingkungan luar (extra societal).

Setidaknya ada dua kritik yang dilontarkan atas gagasan Easton, yaitu adanya

anggapan bahwa pemikiran Easton terlalu teoretis sehingga sulit untuk

diaplikasikan secara nyata. Selain terlalu teoretis, pemikiran Easton dianggap

tidak netral karena hanya mengedepankan nilai-nilai liberal Barat dengan

tanpa memperhatikan kondisi pada masyarakat yang sedang berkembang.


2. Pendekatan Struktural Fungsional Gabriel Almond

Pendekatan struktural fungsional merupakan alat analisis dalam mempelajari

sistem politik, pada awalnya adalah pengembangan dari teori struktural fungsional

dalam sosiologi. Dalam pendekatan ini, sistem politik merupakan kumpulan dari

peranan-peranan yang saling berinteraksi. Menurut Almond, sistem politik adalah

sistem interaksi yang terdapat dalam semua masyarakat yang bebas dan merdeka

yang melaksanakan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi (baik dalam masyarakat

ataupun berhadap-hadapan dengan masyarakat lainnya). Semua sistem politik

memiliki persamaan karena sifat universalitas dari struktur dan fungsi politik.

Mengenai fungsi politik ini, Almond membaginya dalam dua jenis, fungsi input

dan output.

Almond menggunakan pendekatan perbandingan dalam menganalisa jenis sistem

politik, yang mana harus melalui tiga tahap, yaitu:

Tahap mencari informasi tentang sobjek. Ahli ilmu politik memiliki perhatian

yang fokus kepada sistem politik secara keseluruhan, termasuk bagian-bagian

(unit-unit), seperti badan legislatif, birokrasi, partai, dan lembaga-lembaga

politik lain.

Memilah-milah informasi yang didapat pada tahap satu berdasarkan

klasifikasi tertentu. Dengan begitu dapat diketahui perbedaan suatu sistem

politik yang satu dengan sistem politik yang lain.

Dengan menganalisa hasil pengklasifikasian itu dapat dilihat keteraturan

(regularities) dan ubungan-hubungan di antara berbagai variabel dalam

masing-masing sistem politik.

Terkait dengan hubungannya dengan lingkungan, perspektif yang digunakan

adalah ekologis. Keuntungan dari perspektif ekologis ini adalah dapat

mengarahkan perhatian kita pada isu politik yang lebih luas. Agar dapat membuat

penilaian yang objektif maka kita harus menempatkan sistem politik dalam


lingkungannya. Hal ini dilakukan guna mengetahui bagaimana lingkungan-

lingkungan membatasi atau membantu dilakukannya sebuah pilihan politik. Sifat

saling bergantung bukan hanya dalam hubungan antara kebijaksanaan dengan

sarana-sarana institusional saja, namun lembaga-lembaga atau bagian dari sistem

politik tersebut juga saling bergantung. Untuk dapat mengatasi pengaruh

lingkungan, Almond menyebutkan enam kategori kapabilitas sistem politik, yaitu

kapabilitas ekstraktif, kapabilitas regulatif, kapabilitas distributif, kapabilitas

simbolik, kapabilitas responsif, kapabilitas domestik dan internasional.

Ciri sistem politik menurut Gabriel A. Almond:

Semua sistem politik mempunyai sturukut politik

Semua sistem politik, baik yang modern maupun primitif, menjalankan fungsi

yang sama walaupun frekuensinya berbeda yang disebabkan oleh perbedaan

struktur. Kemudian sistem politik ini strukturnya dapat diperbandingkan,

bagaimana fungsi-fungsi dari sistem-sistem politik itu dijalankan dan

bagaimana pula cara/gaya melaksanakannya.

Semua struktur politik mempunyai sifat multi-fungsional, betapapun

terspesialisasinya sistem itu.

Semua sistem politik adalah merupakan sistem campuran apabila dipandang

dari pengertian kebudayaan.

3. Analisis Struktural Fungsional dalam Sistem Politik

Menurut Gabriel Almond, dalam setiap sistem politik terdapat enam struktur atau

lembaga politik, yaitu kelompok kepentingan, partai politik, badan legislatif,

badan eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan. Dengan melihat keenam struktur

dalam setiap sistem politik, kita dapat membandingkan suatu sistem politik dengan

sistem politik yang lain. Hanya saja, perbandingan keenam struktur tersebut tidak

terlalu membantu kita apabila tidak disertai dengan penelusuran dan pemahaman

yang lebih jauh dari bekerjanya sistem politik tersebut.


Suatu analisis struktur menunjukkan jumlah partai politik, dewan yang terdapat

dalam parlemen, sistem pemerintahan terpusat atau federal, bagaimana eksekutif,

legislatif, dan yudikatif diorganisir dan secara formal dihubungkan satu dengan

yang lain. Adapun analisis fungsional menunjukkan bagaimana lembaga-lembaga

dan organisasi-organisasi tersebut berinteraksi untuk menghasilkan dan

melaksanakan suatu kebijakan.

Input yang masuk dalam sistem politik disalurkan oleh lembaga politik, kemudian

akan menghasilkan output, berupa keputusan yang sah dan mengikat yang

sebelumnya melalui proses konversi. Dalam konversi terjadi interaksi antara

faktor-faktor politik, baik yang bersifat individu, kelompok ataupun organisasi.

Fungsi input, meliputi sosialisasi politik dan rekruitmen politik, artikulasi

kepentingan, agregasi kepentingan, dan komunikasi politik. Sedangkan fungsi

output, antara lain pembuatan kebijakan, penerapan kebijakan, dan penghakiman

kebijakan.

Keunggulan dari kedua ragam pendekatan yang dikembangkan oleh Easton dan

Almond antara lain adalah:

Dalam membuat analisis politik, Easton dan Almond selalu peka akan

kompleksitas antara sistem politik dengan sistem sosial yang lebih besar, yang

mana sistem politik adalah sub-sistemnya.

Kesederhanaan pendekatan. Konsep ini dapat dipakai untuk menganalisis

berbagai macam sistem politik, demokratis atau otoriter, tradisional atau

modern, dan sebagainya. Konsep Easton dan Almon berasumsi bahwa semua

sitem memproses komponen-komponen yang sama sehingga kedua

pendekatan itu bermanfaat dalam upaya mencari metode analisis dan

pembandingan sistem politik yang seragam.

Konsep yang diajukan oleh Almond memberi arahan untuk mencari data

baru yang dapat meluaskan cakrawala perhatian ke masyarakat non-Barat

dan non-modern.


Kelemahan dari konsep atau pendekatan yang dikembangkan oleh Easton dan

Almond:

Analisis yang dikemukakan (baik sistem maupun struktural-fungsional) tidak

memberikan rumusan yang terbukti secara empirik (tidak menghasilkan

teori).

Tidak menjelaskan hubungan sebab-akibat. Kedua pendekatan itu lebih

mentitikberatkan pada penjelasan analisis.

Analisis struktural-fungsional Almond memiliki masalah ketidakjelasan konsep

tentang fungsi. Almond tidak menjelaskan garis-garis yang membatasi fungsi-

fungsi dalam masyarakat politik.

Kedua pendekatan itu dikritik karena sangat dipengaruhi oleh ideologi

demokrasi-liberal Barat. Terlihat jelas pada asumsi Almond yang mengatakan

bahwa fungsi-fungsi yang ada di sistem politik di Barat pasti juga ada di

sistem non-Barat.

Kedua pendekatan itu juga dikritik kecenderungan ideologisnya karena cara

memandang masyarakat yang terlalu organismik. Easton dan Almond

menyamakan masyarakat dengan organisme, yang selalu terlibat dalam

proses diferensiasi dan koordinasi. Selain itu mereka juga memandang

masyarakat sebagai makhluk biologis yang selalu mencari keseimbangan dan

keselarasan.

Obsesi Almond tentang ekuilibrum dan kestabilan telah membuatnya keliru

tentang manfaat yang mungkin terdapat dalam dis-ekuilibrum, seperti revolusi

atau perang kemerdekaan. Dis-ekuilibrum bisa dipakai untuk mencniptakan

keadilan sosial, ketika cara-cara konvensional tidak mungkin dilakukan.

Contohnya perang kemerdekaan melawan penjajah atau pemberontakan

melawan kediktatoran.


B. BADAN EKSEKUTIF

Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan

militer. Dalam sistem presidensial menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan

langsung dipimpin olehnya, sedangkan dalam sistem parlementer para menteri

dipimpin oleh seorang perdana menteri. Jumlah anggota badan eksekutif jauh lebih

kecil daripada jumlah anggota badan legislatif, biasanya berjumlah 20 atau 30 orang

lebih. Sedangkan badan legislatif yang angggota sampai 1000 orang lebih. Badan

eksekutif yang kecil dapat bertindak cepat dan memberi pimpinan yang tepat serta

efektif; dalam hal ini ia berbeda dengan badan legislatif yang biasanya terlalu besar

untuk mengambil keputusan dengan cepat.

Tugas badan eksekutif, menurut tafsiran trias politika, hanya melaksanakan

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oelh badan legislative serta


menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislative. Akan tetapi

dalam pelaksanaannya badan eksekutif leluasa sekali ruang geraknya. Disamping itu

jelas dalam perkembangan Negara modern bahwa wewenang badan eksekutif

dewasa ini jauh lebih luas daripada hanya melaksanakan undang-undang dasar saja.

Perkembangan ini terdorong oleh banyak faktor, seperti perkembangan teknologi,

modernisasi yang sudah berjalan jauh, semakin terjalinnya hubungan poltik dan

ekonomi antarnegara, krisis ekonomi dan revolusi sosial.

Dalam menjalankan tugasnya, badan eksekutif ditunjang oleh orang kerja yang

terampil dan ahli serta tersedianya bermacam-macam fasilitas serta alat-alat di masing

kementrian. Sebaliknya keahlian serta fasilitas yang tersedia bagi badan legislatif jauh

lebih terbatas. Oleh karena itu, badan legislatif berada dalam kedudukan yang kurang

menguntungkan dibandingkan badan eksekutif.

Hal ini tidak berarti bahwa peranan badan legislatif tidak ada artinya didalam Negara

demokratis, badan legislatif tetap penting untuk menjaga jangan sampai badan

eksekutif keluar dari garis-garis yang telah ditentukan oelh badan legislative, dan tetap

merupakan penghalang atas kecenderungan yang terdapat pada hamper setiap badan

eksekutif untuk memperluas ruang lingkup wewenangnya.

Wewenang Badan Eksekutif

Kekuasaan Badan Eksekutif mencakup beberapa bidang.

1. Administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan

peraturan-peraturan perundangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi

Negara.

2. Legislatif, yaitu membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya

dalam perwakilan rakyat sampai undang-undang keamanan.

3. Yudikatif, member garis amnesty, dan sebagainya.

4. Diplomatik, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatic

dengan Negara-negara lain.


Beberapa Macam Badan Eksekutif

- Sistem parlementer dengan parliamentary Executive

Dalam sistem ini badan eksekutif dan badan legislatif bergantung satu sama

lain. Kabinet, sebagai bagian dari eksekutif yang bertanggung jawab, harap

mencerminkan kekuatan-kekuatan politik dalam legislative yang

mendukungnya, dan mati hidupnya kabinet bergantung pada dukungan dalam

badan legislative (atas tanggung jawab menteri). Kabinet semacam ini

dinamakan Kabinet parlementer. Sifat serta bobot ketergantungan ini

berbeda dari satu Negara dengan Negara lain, akan tetapi umumnya dicoba

untuk mencapai semacam keseimbangan antara badan eksekutif dan badan

legislatif.

Keseimbangan ini lebih mudah tercapai jika terdapat satu partai yang cukup

besar mayoritasnya untuk membentuk kabinet atas kekuatannya sendiri. Kalau

tidak ada, maka diusahakan terbentuknya suatu kabinet koalisi berdasarkan

kerja sama antara beberapa partai yang bersama-sama mencapai mayoritas

dalam badan legislatif.

Dibawah ini beberapa contoh Negara yang menerapkan sistem parlementer :

a) Republik Prancis IV (1946-1958)

Oleh karena di Prancis tidak terdapat suatu partai yang cukup besar

untuk membentuk kabinet atas kekuasaan sendiri, maka kabinet di

Prancis hampir semuanya berdasarkan koalisi. Badan eksekutif terdiri

dari seorang presiden yang sedikit sekali kekuasaannya serta para

menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kedudukan

menteri tidak boleh dirangkap dengan kedudukan sebagai seorang

parlemen.


b) Republik Prancis V

Terdorong oleh kegagalan sistem parlementer Republik Prancis IV

karena badan eksekutifnya terlalu banyak didominasikan oleh badan

legislative, de Gaulle pada tahun 1958 memprkarsai suatu undang-

undang dasar baru yang memperkuat kedudukan badan eksekutif.

Dengan demikian sistem ini menjurus kepada sistem presidensial.

Kedudukan presideng diperkuat karena ia tidak lagi dipilih oleh anggota

legislatif, seperti Republik Prancis IV, tetapi dipilih oleh majelis

pemilihan yang terdiri atas 80.000 orang.

Sampai sekarang sistem ini menunjukkan cukup keseimbangan antara

badan eksekutif dan badan legislatif, dan malahan dianggap lebih

menjurus ke sistem presidensial.

c) Inggris

Badan eksekutif terdiri atas raja sebagian bagian dari badan eksekutif

yang tidak dapat diganggu gugat, serta kurang lebih 20 menteri yang

bekerja atas tanggung jawab menteri (ministerial responsibility).

Kekuasaan raja bersifat simbolis, sedangkan kekuasaan sesungguhnya

adalah di tangan perdana menteri yang memimpin para menteri.

Inggris terkenal sebagai tempat asal asas tanggung jawab menteri, akan

tetapi di Inggris sendiri masih berbentuk konvensi. Prinsipnya ialah

bahwa menteri ataupun seluruh kabinet yang tidak lagi memperoleh

kepercayaan dari badan legislatif harus meletakkan jabatan.


a. India

Sistem ketatanegaraan India agak mirip dengan inggris, dan sistem

pemerintahannya pun adalah cabinet government. Badan eksekutif

terdiri atas seorang presiden sebagai kepala Negara dan menteri-menteri

yang dipimpin oleh seorang perdana menteri.

- Sistem Presidensial dengan Fixed Executive atau Non-Parliamentary Executive.

Dalam Sistem ini kelangsungan hidup badan eksekutif tidak bergantung padan

badan legislatif, dan badan eksekutif mempunyai masa jabatan tertentu.

Kekuasaan badan eksekutif terhadap badan legislative mengakibatkan

kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislative.

Dibawah ini beberapa contoh Negara yang menerapkan sistem presidensial:

a. Amerika Serikat

Badan eksekutif terdiri atas presiden beserta menteri-menteri yang

merupakan pembantunya. Presiden dinamakan Chief Executive. Secara

formal, sesuai dengan asas trias politika klasik, presiden sama sekali

terpisah dari badan legislatif dan tidak boleh mempengaruhi organisasi

dan penyelenggaraan pekerjaan kongres.

b. Pakistan (dalam masa Demokrasi Dasar)

Seperti india, Pakistan memulai masa kemerdekaannya dengan suatu

parlementer yang mirip dengan sistem di Inggris. Badan eksekutif terdiri

atas presiden yang beragama islam beserta menteri-menteri. Perdana

menteri merupakan pembantunya yang tidak boleh merangkap menjadi

anggota badan legislative. Presiden mempunya wewenang untuk

memveto rancangan undang-undang.


Badan Eksekutif di Negara-Negara Komunis

Disamping badan eksekutif di Negara Negara demokratis, perlu juga kita

bicrakan badan eksekutif di Negara Negara komunis. Beberapa perbedaan yang

menonjol, oleh karena Dewan Perwakilan Rakyat tidak dilihat sebagai badan

legislatif, tetapi sebagai badan dimana semua kekuasaan (eksekutif, legislatif dan

yudikatif) dipusatkan. Sistem ini kadang di sebut dengan pemerintahan majelis

(assembly government). Perbedaan yang terbesar adalah peranan yang dominan

dari Partai komunis yang menyelami semua aparatur kenegaraan. Negara-negara

komunis dalam garis besarnya mengikuti pola Uni Soviet.

Fungsi Eksekutif di Uni Soviet dibagi antara dua badan, yaitu antara pimpinan

Dewan Perwakilan Rakyat, yakni Presidium Soviet Tertinggi dan Kabinet.

Pembagian semacam ini menjadikan perbedaan antara badan eksekutif dan

legislatif seperti di Negara demokratis.

Presidium terdiri atas kira-kira 30 orang anggota Soviet Tertinggi, bertindak sebgai

steering committee dari Soviet Tertinggi dan menyelenggarakan tugas-tugasnya

selama badan itu tidak bersidang. Kedudukan Presidium Soviet Tertinggi dapat

dikatakan unik, sebab selain menyelenggarakan wewenang Soviet Tertinggi

tertentu juga merupakan kepala kolektif. Dalam menjalankan fungsinya anggota-

anggota presidium mempunyai kedudukan yang sama, hanya dalam upacara

formal dan protokoler ketua Presidium bertindak atas seluruh Presidium, biasa

disebut Presiden Uni Soviet.

Wewenang Presidium mencakup bidang eksekutif seperti mengeluarkan dekrit-

dekrit yang dalam sidang Soviet Tertinggi berikutnya disahkan. Dalam wewenag

yudikatif, Presidium membatalkan keputusan-keputusan dan aturan-aturan cabinet

kalau dianggap tidak sesuai dengan undang-undang. Presidium secara formal

bertanggung jawab kepada Soviet Tertinggi, akan tetapi dalam praktiknya


Presidium membimbing Soviet Tertinggi. Hal ini dimungkinkan karena anggota

Presidium merangkap menjadi pemimpin dalam Partai Komunis.

Anggota kabinet berkisar anatara 20 dan 50 orang. Secara formal para menteri

diangkat oleh Soviet Tertinggi dan bertanggung jawab kepadanya. Dalam

praktiknya kabinet lebih berkuasa karena administrasi Negara mencakup dan

menguasai hampir semua aspek kehidupan rakyat terutama di bidang ekonomi.

Kekuasaan kabinet meliputi bidang legislatif, sebab walaupun secara formal Soviet

Tertinggi merupakan badan legislatif yang tertinggi dan merupakan satu-satunya

badan yang menyelenggarakan kekuasaan legislatif tetapi dalam praktiknya

cabinet merupakan legislator paling penting. Kabinet menyusun rancangan

Undang-Undang dan mengajukannya kepada Soviet Tertinggi. Kabinet juga

berwenag mengeluarkan aturan-aturan dan keputusan yang bersifat mengikat di

seluruh wilayah. Secara formal Soviet Tertinggi mempunyai wewenang untuk

membatalkan aturan-aturan dan keputusan ini bila dianggap perlu. Pada

hakikatnya kabinet hanya merupakan alat untuk melaksanakan keputusan-

keputusan yang diambil dalam partai. Hal ini dimungkinkan oleh karena menteri

merangkap jabatan anggota pimpinan Partai Komunis.

Membahas badan eksekutif di China, situasinya hamper mirip dengan di uni

Soviet. Kongres Partai komunis China, Komite Sentral Partai Komunis China,

Politbiro dan Standing Committee Politrbiro adalah organ dari Partai Komunis

China di tingkat Nasional. Chinese Party Congress dalam teorinya adalah organ

partai tertinggi yang berfungsi untuk membuat kebijakan-kebijakan penting. Fungsi

utamanya untuk mengumumkan dan member legitimasi dari kebijakan penting

bukan sebagai inisiator dari pembuatan kebijakan.

Komite Sentral Partai Komunis China (CC PKC) adalah organ yang lebih kecil

dibandingkan dengan Chinese Party Congress tetapi jumlahnya masih terhitung

besar untuk bias berjalan efektif. Anggota ini dipilih oleh Chinese Party Congress,

tapi dalam kenyataannnya adalah nama-nama yang direkomendasikan oleh


Politbiro setelah berkonsultai dengan elite tertinggi. Anggota Komite Sentral Partai

Komunis China merangkap juga sebagai kepala partai di tingkat provinsi,

perwakilan dari kelompok minoritas dan juga tokoh dari beragam kelompok

seperti petani, buruh, pengusaha maupun militer. Dalam pertemuan dan

berkongres fungsi utamanya adalah mendiskusikan serta mengumumkan beragam

kebijakan yang akan diambil tapi bukan sebagai pemutus akhir dan penentu.

Politbiro adalah kelompok yang lebih kecil jumlahnya dan lebih berkuasa

dibandingkan dengan dua organ partai yang dijelaskan sebelumnya. Anggotanyha

berkisar antara 25-35 orang. Fungsi utamanya adalah sebagai komando dan

markas besar PKC. Anggota Politbiro PKC lebih dari anggota CC PKC adalah elite

penting partai yang memiliki kekuasaan, kewenangan dan pengaruh politik yang

besar. Kekuasaan, pengaruh dan kewenangan yang terpenting dipegang oleh

Standing Committee of the Politbiro yang anggotanya berkisar hanya 5-9 orang.

Secara formal, kekuasaan pemerintahan dalam konstitusi China terletak di Kongres

Rakyat Nasional (KRN/ NPC).

Dalam teori, NPC memilih dewan negara yang diketuai oleh perdana menteri.

Perdana menteri sering juga disebut sebagai ketua dewan negara. Perdana menteri

menurut konstitusi China dinominasikan oleh Presiden yang memegang jabatan

ketua Kongres Rakyat Nasional (KRN). Namun dalam praktiknya baik presiden

maupun perdana menteri adalah hasil seleksi dari negoisasi tingkat tinggi dalam

jajaran elite tertinggi PKC. Perdana menteri di China adalah juga anggota Standing

Committee of the Politbiro. Perdana menteri memegang kekuasaan eksekutif dan

membentuk kementerian Negara. Jumlah kementeerian Negara berkisar 24-60

kementerian.s

Perdana menteri di China juga memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk

mengorganisir birokrasi dan administrasi pemerintahan di tingkat pusat yang

kekuasaannya vertical sampai ke tingkat local. Perdana menteri bertanggung


jawab pada rincian teknis implementasi kebijaka Negara sementara Presiden

bertugas untuk mendapatkan dukungan politik bagi kebijakan pemerintah.

Badan Eksekutif Di Indonesia.

Dalam masa pra-Demokrasi Terpimpin, YAITU November 1945- Juni 1959 kita

kenal badan eksekutif yang terdiri atas presiden serta wakil presiden sebagai

bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat dan menteri-menteri

yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan yang bekerja atas dasar asas

tanggung jawab menteri. Kabinet merupakan kabinet yang dipimpin oleh Wakil

Presiden Moh. Hatta yang karena itu dinamakan kabinet presidensial.

Jumlah menteri dalam masa sebelum 27 Desember 1949 berkisar 16 (kabinet

Sjahrir ke-1) dan 37 (kabinet Amir Syarifuddin ke-2) orang. Jumlah menteri dalam

masa sesudahnya berkisar antara 18 (kabinet Wilopo) dan 25 (kabinet Ali

Sastroamidjojo ke-2) orang. Para menteri dapat dibagi dalam beberapa golongan

yaitu menteri inti dan menteri Negara.

Mulai Juni 1959 Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali dan menurut

ketentuan UUD itu badan eksekutif terdiri atas seorang presiden, wakil presiden

beserta menteri-menteri. Menteri-menteri membantu presiden dan diangkat serta

diberhentikan olehnya. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dan

presiden merupakan Mandataris MPR dan bertanggung jawab kepada MPR dan

kedudukannya untergeordnet kepada MPR.

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan selama lima tahun yang hanya

dibatasi oleh peraturan-peraturan dalam UUD dimana sesuatu hal diperlukan

adanya suatu undang-undang. Selama masa itu presiden tidak boleh dijatuhkan

oleh DPR, sebaliknya presiden tidak mempunyai wewenang untuk membubarkan

DPR.


Presiden memerlukan persetujuan dari DPR untuk membentuk undang-undang

dan untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan

Negara lain. Dalam keadaan memaksa, Presiden menetapkan Peraturan

Pemerintah sebagai pengganti undang-undang, maka Peraturan Pemerintah itu

kemudian harus mendapat persetujuan DPR. Selain itu presiden berwenang

menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang

sebagaimana mestinya dan presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas

angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.

Dalam masa Demokrasi Terpimpin tidak ada wakil presiden. Sesuai dengan

keinginannya untuk memperkuat kedudukannya, Ir. Soekarno oleh MPRS

ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup. Begitu pula pejabat teras dari badan

legislatif (yaitu pimpinan MPRS dan DPR Gotong Royong) dan dari badan

yudikatif (yaitu ketua Mahkamah Agung) diberi status menteri. Kemudian berdasar

Penetapan Presiden No. 14 Tahun 1960, presiden diberi wewenang untuk

mengambil keputusan dalam keadaan anggota badan legislatif tidak dapat

mencapai mufakat mengenai suatu hal atau sesuatu rancangan undang-undang.

Dalam masa Orde Baru Ketetapan MPRS yang member kedudukan presiden

seumur hidup kepada Ir. Soekarno telah dibatalkan. Dengan Ketetapan MPRS No.

XXXXIV Tahun 1968 Jenderal Soeharto dipilih oleh MPRS sebagai presiden.

Jabatan wakil presiden untuk sementara tidak diisi. Dengan undang-undang

ditetapkan bahwa menteri tidak boleh merangkap menjadi anggota DPR.

Dalam sidangnya pada tahun 1973 MPR telah memilih Jenderal Soeharto sebagai

Presiden Republik Indonesia dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil

Presiden. Sistem presidensial yang digunakan oleh UUD 1945 memberikan

kekuasaan yang besar bagi presiden. Di samping sebagai kepala Negara dan kepala

pemerintahan, presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang

dengan persetujuan DPR. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945

yang asli. Ketentuan ini menunjukan bahwa UUD 1945 yang asli memberikan


kewenangan legislatif yang besar bagi presiden. Apalagi presiden juga berhak

mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Pengganti UU (Perpu) sebagaimana diatur

dalam Pasal 22 (1) UUD 1945 asli. Kewenangan legislative lainnya dari badan

eksekutif menurut UUD 1945 yang asli adalah pengajuan RUU yang disebut

sebagai hak inisiatif lembaga eksekutif.

Perkembangan politik di Indonesia pada masa awal Orde Baru menunjukan

peranan Presiden Soeharto yang semakin dominan. Di samping kewenangan yang

diberikan oleh UUD 1945, situasi politik Indonesia memberikan kesempatan yang

besar bagi Presiden Soeharto untuk berperan sebagai presiden yang dominan.

Presiden Soeharto adalah tokoh utama yang tampil setelah Gerakan 30 S/PKI yang

memimpin usaha pemberantasan komunis di Indonesia. Meskipu Jenderal

Nasution lebih senior namun posiisnya sebagai Ketua MPRS member peluang

kepada Soeharto untuk tampil sebagai presiden berikutnya yang menggantikan

Presiden Soekarno. Senioritas Soeharto dalam Angkatan Darat memperkuat

posisinya dalam dunia politik Indonesia. Peranan dominan Soeharto semakin

menguat seiring dengan usia Orde Baru.

Keberhasilan Orde Baru dalam membangun ekonomi, termasuk keberhasilan

swasembada beras pada pertengahan decade 1980-an memberikan kedudukan

dominan yang semakin kokoh bagi Presiden Soeharto. Kedudukan dominan

tersebut menyebabkan tidak asa satu pun di antara elite politik nasional yang

dapat dianggap sebagai calon pengganti Presiden Soeharto. Tokoh-tokoh yang

lain dianggap sebagai pengikut dari Soeharto. Mereka bersaing antara mereka

sendiri untuk mendapat posisi terdekat dengan Soeharto.

Sejak awal decade 1990-an, Orde Baru dikuasi sepenuhnya oleh Presiden

Soeharto. Dominasi mutlak dalam politik menghasilkan penyelewengan

kekuasaan. Penyelewengan kekuasaan ini semakin hebat menjelang berakhirnya

Orde Baru pada tahun 1998. Kebebasan berbicara tidak diperbolehkan, persaingan

politik antara dua partai dan Golkar menghilang, peranan ABRI yang semakin


besar seiring dengan meluasnya dwifungsi ABRI, dan munculnya anggota keluarga

Soeharto sebagai pengusaha besar yang menggunakan kekuasaan, fasilitas dan

keuangan Negara untuk kepentingan bisnis mereka.

Kekuasaan yang dominan menghasilkan penyelewengan politik yang meluas yang

berujung pada maraknya praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Perkembangan politik tersebut menyulut terjadinya protes besar yang dilakukan

oleh para mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia dengan cara menduduki

Gedung MPR/DPR di Senayan, Jakarta. Gerakan mahasiswa ini mampu memaksa

pimpinan MPR/DPR untuk mendukung gerakan tersebut dan menuntut

pengunduran diri Presiden Soeharto. Desakan rakyat tersebut membuat Presiden

Soeharto mengambil keputusan untuk mengundurkan diri sebagai Presiden RI

pada tangggal 20 Mei 1998 yang menandai berakhirnya periode Orde Baru dalam

sejarah politik Indonesia.

Masa sesudah Orde Baru dikenal sebagai Orde Reformasi. Yang ingin dilakukan

setelah masa Orde Baru adalah melakukan perubahan-perubahan politik sehingga

system politik Indonesia menjadi lebih demokratis. Praktik yang kurang atau tidak

demokratis dihilangkan dengan melakukan perubahan terhadap peraturan

perundangan. UU politik yang baru dan lebih demokratis dikeluarkan pada awal

1999 dan UU tentang pemerintahan daerah yang lebih demokratis dikeluarkan

pada pertengahan tahun yang sama. UU politik baru menghasilkan Pemilu 1999

yang dianggap sebagai pemilu yang demokratis yang mendapat pujian dari dunia

internasional. Pemerintahan daerah juga mengalami demokratisasi dengan

dihilangkannya kedudukan kepala daerah sebagai penguasa tunggal dan DPRD

menjadi lembaga legislatif daerah.

Langkah terobosan yang dilakukan oleh Orde Reformasi adalah mandemen UUD

1945 yang mengubah UUD 1945 secara dratis sehingga UUD 1945 yang asli

menjadi sangat berbeda dibandingkan UUD 1945 hasil amandemen. UUD 1945

hasil amandemen menjadi lebih demokratis dibandingkan dengan UUD 1945 yang


asli. Amandemen yang dilakukan sebanyak empat tahap dalam empat tahun telah

menjadi sebuah bagian terpenting dari proses demokratisasi di Indonesia.

UUD 1945 hasil amandemen memperkuat sistem presidensial di Indonesia dengan

mengadakan pemilihan umum untuk memilih presiden/wakil presiden secara

langsung oleh rakyat. Pilpres memperkuat legitimasi presiden karena ia dipilih

langung oleh rakyat seperti DPR. Di samping itu, UUD 1945 hasil amandemen

mempersulit pemecetan presiden oleh MPR. Presiden hanya dapat dipecat bila

dianggap telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan nterhadap

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela.

Hal ini diatur dalam Pasal 7A UUD 1945 hasil amandemen. Proses pemecatan

berlangsung panjang karena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden

harus diverifikasi oleh Mahkamah Konstitusi.

Amandemen UUD 1945 mengurangi peranan presiden dalam fungsi legislatif. Pasal

20 (1) UUD 1945 hasil amandemen mengatakan bahwa kekuasaan membentuk

UU diegang oleh DPR. Hal ini jelas berbeda dari UUD 194 asli seperti yang

dijelaskan sebelumnya bahwa presiden memegang kekuasaan membentuk UU.

RUU harus dibicarakan dengan DPR dan badan eksekutif lainnya. Namun apabila

presiden tidak mengundangkan sebuah RUU yang telah diseyujui dalam waktu 30

hari setelah RUU disetujui, RUU tersebut sah sebagai UU dan wajib diundangkan

(Pasal 20 Ayat 5 UUD 1945 hasil amandemen). Ketentuan ini memberikan hak

bagi DPR untuk melakukan by pass sehingga RUU sah menjadi UU tanpa

menunggu persetujuan presiden.

Presiden di bawah UUD 1945 hasil amandemen adalah presiden dalam sistem

presidensial yang demokratis. Tidak dapat diberhentikan oleh DPR karena

masalah-masalah politik, sebaliknya tidak dapat membubarkan DPR. Presiden

membutuhkan dukungan yang cukup kuat sehingga memerlukan adanya partai

politik atau koalisi partai politik yang kuat sehingga presiden dapat memerintah

dengan baik. Yang diperlukan oleh Presiden RI dalam sistem presidensial yang


berlaku sekarang ini adalah kerja sama yang baik dengan DPR sehingga terbentuk

sinergi dalam pemerintahan dan diharapkan perbedaan yang terjadi tidak

menghambat presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai kepala badan

eksekutif.

C. BADAN LEGISLATIF

Badan Legislatif mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislate atau

membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai adalah Assembly yang

mengutamakan unsur berkumpul. Nama lainnya adalah Parliament, suatu istilah

yang menekankan unsur bicara dan merundingkan. Sebutan lain mengutamakan

representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan Peoples

Representative Body atau Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi apa pun perbedaan

dalam istilah namanya dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari

rakyat yang berdaulat.

Menurut teori yang berlaku, rakyatlah yang berdaulat. Rakyat yang berdaulat ini

mempunyai suatu kehendak (yang oleh Rousseau disebut Volonte Generate atau

General Will . keputusan-keputusan yang diambil oleh badan ini merupakan suara

yang authentic dari general will. Karena itu keputusan keputusannya baik bersifat

kebijakan maupun undang-undang mengikat seluruh masyarakat.

Dengan berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan ada di tangan di rakyat, maka

badan legislatif menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu dengan

jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkannya dalam Undang-Undang.

Dalam pada itu badan eksekutif hanya merupakan penyelenggara dari kebijakan

umum itu.

Rousseau yang merupakan pelopor dari gagasan kedaulatan rakyat tidak menyetujui

adanya badan perwakilan tetapi mencita-citakan suatu bentuk demokrasi langsung,


dimana rakyat secara langsung merundingkan serta memutuskan soal-soal kenegaraan

dan politik. Akan tetapi dewasa ini demokrasi langsung seperti yang diinginkan

Rousseau dianggap tidak praktis. Dan hanya dipertahankan dalam bentuk khusus dan

terbatas seperti referendum dan plebisit. Boleh dikatakan bahwa dalam negara

modern dewasa ini rakyat menyelenggarakan kedaulatan yang dimilikinya melalui

wakil-wakil yang dipilihnya secara berkala.

Badan legislatif dinegara-negara demokrasi disusun sedemikian rupa sehingga ia

mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintahan bertanggung jawab kepadanya.

Untuk meminjam perumusan CF Strong yang menggabungkan tiga unsur dari suatu

demokrasi yaitu reprensentasi, partisipasi dan tanggung jawab politik yaitu :

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mayoritas anggota dewasa

dari suatu komunitas politik berpartisipasi atas dasar sistem perwakilan yang

menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-

tindakannya kepada mayoritas kepada mayoritas itu.

Atau dengan kata lain negara demokrasi di dasari oleh sistem perwakilan demokratis

yang menjamin kedaulatan rakyat.

D. MASALAH PERWAKILAN (REPRESENTASI)

Biasanya ada dua kategori yang dibedakan. Kategori pertama adalah perwakilan

politik dan perwakilan fungsional. Kategori kedua menyangkut pperan anggota

parlemen sebagai trustee dan perannya sebagai pengemban mandat Perwakilan

adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau

kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.

Dewasa ini anggota badan legislative pada umumnya mewakili rakyat melalui partai

politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik.

Sekalipun asas perwakilan politik telah menjadi sangat umum, tetapi ada beberapa

kalangan yang merasa bahwa partai politik dan perwakilan yang berdasarkan


kesatuan-kesatuan politik semata-mata mengabaikan berbagai kepentingan dan

kekuatan lain yang ada di dalam masyarakat terutama di bidang ekonomi. Di

samping itu ditemukan bahwa di beberapa Negara asas perwakilan politik diragukan

kewajarannya dan perlu diganti atau sekurang-kurangnya dilengkapi dengan asas

perwakilan fungsional. Dianggap bahwa Negara modern dikuasai oleh bermacam-

macam kepentingan terutama di bidang ekonomi, yang dalam sistem perwakilan

politik kurang diperhatikan dan tidak dilibatkan dalam proses politik.

Dapat dikatakan bahwa dewasa ini perwakilan politik merupakan sIstem perwakilan

yang dianggap paling wajar. Di samping itu beberapa Negara merasa bahwa asas

functional or occupational representation perlu diperhatikan dan sedapat mungkin

diakui kepentingannya di samping sIstem perwakilan politik sebagai cara untuk

memasukkan sifat profesional ke dalam proses pengambilan keputusan yang

menyangkut kepentingan umum.

Di Indonesia asas perwakilan fungsional (Golongan Karya) juga telah dikenal di

samping asas perwakilan politik. Pemilihan Umum tahun 1971 diselenggarakan

dengan mengikutsertakan baik partai politik maupun golongan fungsional.


BAB 3

PENUTUP

Kesimpulan

Ciri-ciri identifikasi, yaitu dengan menggambarkan unit-unit dasar dan

membuat garis batas yang memisahkan unit-unit tersebut dengan lingkungan

luarnya.

Dalam sistem politik terdapat pembagian kerja antar anggotanya. Pembagian

kerja yang ada tidak akan menghancurkan sistem politik karena ada fungsi

integratif dalam sistem politik.

Input dalam sistem politik dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan dan

dukungan.

Output merupakan keputusan otoritatif (yang mengikat) dalam menjawab dan

memenuhi input yang masuk

Menurut Gabriel Almond, dalam setiap sistem politik terdapat enam struktur atau lembaga politik, yaitu kelompok kepentingan, partai politik, badan

legislatif, badan eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan

Referensi

Departemen Penerangan Republik Indonesia, Susunan Kabinet Republik Indonesia

1945-1970 (Jakarta: Pradna Paramita, 1970)

Isjwara, F. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Dhiwantara, 1964

tulisan 4 badan eksekutif di indonesia

Documents