tinjauan hukum islam terhadap pemberian izin … · menarik maslahah‛. dan juga kaidah fikih yang...

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN IZIN

POLIGAMI OLEH PENGADILAN AGAMA PASURUAN

DENGAN ALASAN ISTRI TIDAK DAPAT MENJALANKAN

KEWAJIBAN SEBAGAI ISTERI KARENA SERING KECAPEKAN

BEKERJA DAN SUAMI HIPERSEKS

( Studi Putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas )

SKRIPSI

Oleh

SitiKhasanah

NIM C01212056

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga

SURABAYA

2018







SKRIPSI

Oleh

SitiKhasanah

NIM C01212056




SURABAYA

2018







SKRIPSI

Oleh

SitiKhasanah

NIM C01212056




SURABAYA

2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


v

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin

Poligami Oleh Pengadilan Agama Pasuruan dengan Alasan Isteri Tidak Dapat

Menjalankan Kewajiban Sebagai Isteri Karena Sering Kecapekan Bekerja dan Suami

Hiperseks (Studi Putusan Nomor.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas).‛ ini bertujuan untuk

mengetahui bagaimana pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Pasuruan

dalam memutuskan perkara dalam putusan Nomor.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas Tentang

Pemberian Izin Poligami karena isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri

karena sering kecapekan bekerja dan suami hiperseks, dan untuk mengetahui bagaimana

tinjauan hukum islam terhadap putusan nomor.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas tersebut.

Data penelitian dihimpun dari data dokumentasi yang selanjutnya dianalisis

dengan menggunakan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum oleh hakm

Pengadila Agama Pasuruan dalam memberikan izin poligami adalah berdasarkan kaidah

fikih yang berbunyi: ‚ menolak atau menghindari mafsadah harus didahulukan daripada

menarik maslahah‛. dan Juga kaidah fikih yang berbunyi: ‚ apabila dihadapkan dengan

dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan mafsadah yang lebih

berat dan mengerjakan mafsadah yang lebih ringan.‛ Karena memandang keinginan

Pemohon maupun Termohon yang menginginkan untuk melakukan poligami sangat

tinggi hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih

besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami dan jika dua hal yang sama

mengandung mudharat (resiko), maka diipilih mudharat yang lebih ringan. Berdasarkan

fakta-fakta yang ada Dasar hukum dan pertimbangan hakim yan digunakan dalam

memutus perkara izin poligami tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang

ada dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Hakim

yang memiliki kewenangan bahwa alasan yang diajukan menyatakan bahwa isteri

tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri karena sering kecapekan bekerja dan

harus mengurus rumah tangga dan anak-anak, dan menurut keterangan isteri bahwa

suami hiperseks, sudah sesuai dengan alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang

untuk seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu atau poligami.

Penulis berharap untuk kedepannya ketentuan alasan izin poligami dalam

peraturan perundang-undangan lebih dipertegas terutama bagi kasus suami hiperseks,

karena menurut penulis ketika seorang dinyatakan hiperseks berarti memiliki keinginan

berlebihan dalam hal kebutuhan berhubungan biologis suami isteri, melebihi batas

sewajarnya pada umumnya dan melebihi batas kemampuan seorang isteri dalam

pemenuhan hak suami. Karena dikhawatirkan alasan suami hiperseks akan menjadi celah

bagi suami yan ingin mengajukan poligami dengan mudah tanpa adanya alasan yang

darurat (syar’i) yang memamg seorang suami diperbolehkan untuk poligami.



viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................................... i

PERNYATAAN KEASLIAN ...................................................................................... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................................. iii

HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................................... iv

ABSTRAK......................................................................................................... ........... v

KATA PENGANTAR ................................................................................................. vi

DAFTAR ISI .......................................................................................................... viii

DAFTAR TRANSLITERASI ..................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..................................................... 9

C. Rumusan Masalah ............................................................................. 10

D. Kajian Pustaka .................................................................................. 11

E. Tujuan Penelitian .............................................................................. 13

F. Kegunaan Hasil Penelitian ............................................................... 14

G. Definisi Operasional ......................................................................... 15

H. Metode Penelitian ............................................................................. 17

I. Sistematika Pembahasan .................................................................. 22

BAB II DASAR-DASAR POLIGAMI SERTA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI

ISTERI DALAM HUKUM ISLAM

A. Dasar-dasar Poligami ....................................................................... 24

1. Pengertian Poligami ..................................................................... 24

2. Sejarah Poligami ......................................................................... 26

3. Dasar Hukum Poligami ............................................................... 30

4. Syarat dan Prosedur Poligami ……………………………. ......... 34

5. Hikmah Poligami .......................…………………………. ......... 44

6. Hak dan Kewajiban Suami Isteri ....................................... .......... 45



ix

B. Tinjauan Umum Tentang Hiperseks …………….......……………….. 49

1. Definisi dan Ciri-Ciri Hiperseks …………….......…….. ........... 49

2. Penyebab Hiperseks ………………………….......... ........... 51

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN TENTANG PEMBERIAN IZIN POLIGAMI OLEH

PENGADILAN AGAMA PASURUAN DALAM PUTUSAN NOMOR

1284/Pdt.G/2015 PA.Pas.

A. Kompetensi Absolut dan Relatif PA.Pasuruan...................... .......... 54

1. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Pasuruan ……… ......... 54

2. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Pasuruan …… ............. 58

B. Deskripsi Putusan No.1284/Pdt.G/PA.Pas Tentang Pemberian Izin

Poligami oleh Pengadilan Agama Pasuruan dengan Alasan Isteri sering

kecapekan bekerja dan suami Hiperseks........................................... 60

C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama

Pasuruan dalam Putusan

No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas.................................................. .......... 64

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN IZIN POLIGAMI

OLEH PENGADILAN AGAMA PASURUAN DALAM PUTUSAN

NOMOR 1284/Pdt.G/2015 PA.Pas.

A. Analisis Pertimbangan dan Dasar Hukum oleh Hakim .................... 71

B. Analisis Hukum Islam Terhadap dalil Hukum oleh Hakim

Pengadilan Agama Pasuruan No. 1284/Pdt.G/2015/PA.Pas tentang

Izin Poligami .................................................................................... 79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ...................................................................................... 96

B. Saran ................................................................................................ 97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang

sangat kuat atau mi>tha>qan ghali>z}a> untuk mentaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan bertujuan untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa

rahmah.1

Sebagai makhluk Allah SWT yang mulia, manusia tidak pernah

terlepas dari fitrahnya. Islam sebagai agama Rahmatan lil‘a>lami>n

memberikan jalan atau cara bagi umatnya untuk mendapatkan calon

pendamping hidup dengan pernikahan atau perkawinan yang sah menurut

syariat maupun hukum positif di Indonesia. Perkawinan yang dimaksud

ialah ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami isteri

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.2

Tujuan Perkawinan juga telah disebutkan dalam Al-quran

sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Ru>m ayat (21) yang berbunyi :

1 Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam ,(Bandung : CV.Nuansa Aulia, 2012), 2.

2 Pasal 1,Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 , (Bandung: Citra Umbara, 2010)



2

Artinya: ‚Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berfikir ‛. (Q.S.al-Ru>m: 21).3

Pada hakikatnya sistem perkawinan di Indonesia menganut asas

monogami atau hanya memiliki satu pasangan.4 Hukum Islam

memperbolehkan seorang laki-laki beristeri lebih dari satu dan memberi

batasan hingga empat isteri, dengan ketentuan seorang laki-laki tersebut

memenuhi syarat mutlak yaitu dapat berlaku adil. Hal ini sebagaimana

firman Allah dalam Q.S. al-Nisa> (4) ayat 3:

Artinya: ‚Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap

(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya)

maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua,

tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat

berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak

yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih

memungkinkan untuk tidak berbuat aniaya.‛5

3 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 406.

4 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 169.

5 Departemen Agama RI,Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemah, Diterjemahkan oleh

YayasanPenyelenggara Penterjemah Alquran, disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Alquran



3

Seseorang suami yang memiliki isteri lebih dari satu biasa disebut

dengan Poligami Sebagaimana dikemukakan oleh banyak penulis, bahwa

poligami itu berasal dari bahasa Yunani, kata poligami merupakan

penggalan kata poli atau polus yang artinya banyak, dan kata gamein atau

gamos yang berarti kawin atau perkawinan. Maka jikalau kata ini

digabungkan akan berarti kata ini menjadi sah untuk mengatakan bahwa

arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang

tidak terbatas.6 Namun dalam Islam sebagaimana yang sudah diuraikan

diatas poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan

batasan. Umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita saja.7

Di Indonesia poligami diatur sedemikian rupa tentang syarat dan

ketentuannya. Pada hakikatnya sistem perkawinan yang ada di Indonesia

menggunakan asas monogami bukan poligami, yaitu hanya memiliki satu

pasangan. Karena poligami bukan anjuran tetapi salah satu solusi yang

akan diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan dan memenuhi

syarat-syaratnya. Poligami dapat dianalogikandengan pintu darurat

dalam pesawat terbang yang hanya boleh dibuka dalam keadaan

Emergency tertentu.8 Mustafa Al-Maraghi berpendapat mengenai

poligami, beliau berpendapat bahwa kebolehan poligami dalam surat Al-

Nisa> ayat (3) merupakan poligami yang diperketat, poligami

(Bandung : CV.Diponegoro, 2012), 77.

6 Labib MZ, Pembelaan Ummat Manusia, (Surabaya: Bentang Pelajar, 1986), 15.

7 Khoiruddin Nasution, Riba Dan Poligami, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia,

1996) , 84. 8 Anshori Fahmie, Siapa Bilang Poligami itu Sunnah? (Bandung: Pustaka IIMaN,2007), 11.



4

diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat saja, yang hanya boleh

dilakukan oleh orang-orang yang benar membutuhkan saja, seperti isteri

dalam keadaan tidak dapat melahirkan keturunan, isteri sudah berusia tua,

dan jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki dengan keadaan

yang sangat mencolok.9 Yang bisa jadi dikarenakan terjadinya perang,

akibat lain yang mungkin muncul dari perang ini adalah banyak anak

yatim dan janda yang perlu dilindungi atau dikarenakan memang didalam

suatu wilayah yang memang jumlah penduduk wanita lebih banyak

dibandingkan jumlah penduduk pria, Maka ini pun termasuk alasan yang

membolehkan.10

Didalam Islam ulama berbeda pendapat dalam kebolehan

melakukan poligami seperti pendapat Muhammad ‘Abduh sebagaimana

dikutip oleh Khoirudin Nasution, poligami yang tujuannya untuk

kesenangan hukumnya haram dan jika alasannya untuk memenuhi

kebutuhan biologis menjadi tidak boleh, akan tetapi jika alasannya

darurat, maka kemungkinan untuk melakukannya tetap ada yang disertai

dengan syarat mampu berlaku adil kepada isteri-isterinya.11

Sayyid Quthb mengatakan bahwa poligami merupakan suatu

perbuatan rukhs}ah. Karena rukhs}ah, maka bisa dilakukan hanya dalam

keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun tentunya

9 Ahmad Musthafa al –Maraghi, Tafsir Al-Maraghi alih abahasa oleh Bahrun Abu Bakar dan Hery

Noer Aly, 326-327.cet.ke 2 10

Khoiruddin Nasution, Riba Dan Poligami… 90. 11

Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami…, 102-104.



5

masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang

dituntut disini termasuk dalam bidang nafkah, mu’amalah, pergaulan,

serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat

adil, maka diharuskan cukup satu saja. Sementara bagi yang bisa berbuat

adil terhadap isterinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat

isteri.12

Ali al-Shabuni lebih menekankan kepada hikmah kebolehan

poligami namun sebelum menjelaskan hikmah poligami ini, lebih dahulu

menekankan jumlah wanita yang boleh dinikahi maksimal hanya empat,

pendapat ini didasarkan pada ijma’ ulama. Adapun hikmah dari poligami

ada tiga. Pertama, mengangkat martabat wanita sendiri. Kedua,

keselamatan dan terjaganya sebuah keluarga. Ketiga, untuk keselamatan

masyarakat secara umum. Disamping itu menurutnya, juga harus diakui

bahwa, poligami masih jauh lebih baik dari pergaulan yang bebas yang

melanda dunia secara umum. Juga tidak kalah pentingnya untuk mencatat

bahwa, poligami merupakan salah satu cara menyelesaikan masalah yang

muncul, seperti jumlah wanita yang dalam sejarah umat manusia lebih

banyak dari pria. Dengan kata lain, Poligami bisa dilakukan lebih banyak

karena tuntutan sosial masyarakat yang ada.13

Persoalan mengenai poligami di Indonesia telah diatur dalam

undang-undang perkawinan yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974

12

Khoirudin Nasution, Riba dan Poligami…, 90-91 13

Khoirudin Nasution, Riba dan Poligami…, 91.



6

dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berkenaan dengan poligami,

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 memuat beberapa ketentuan sebagai

berikut :

1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang hanya mempunyai

seorang isteri, wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

2) Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk

beristeri lebih dari satu, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang

bersangkutan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat

izin dari pengadilan agama.

2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan

menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan

Pemerintah No.9 Tahun 1975.

3) Perkawinan dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, ataupun keempat

tanpa izin dari pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan

hukum.

Dari peraturan-peraturan atau ketentuan tentang poligami diatas

merupakan latar belakang pengambilan keputusan atau pertimbangan

hakim ketika seorang suami mengajukan permohonan izin poligami di

pengadilan.Pengadilan Agama berwenang memberikan izin poligami atau

tidak memberikan izin poligami jika ternyata pengajuan izin poligami

tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam

perundang-undangan.



7

Peran hakim dalam hal ini berperan penting terkait dalam

memutuskan apakah izin poligami dapat di terima atau tidak, dan dalam

pengambilan keputusan tentunya hakim memiliki dasar dan pertimbangan

hukum yang dijadikan pedoman dalam mengambil suatu keputusan dalam

memutuskan perkara pemberian izin poligami. oleh karena itu

pertimbangan hakim sangatlah menarik untuk dikaji.

Dalam skripsi ini Putusan Hakim Pengadilan Agama yang di kaji

adalah Putusan Pengadilan Agama Pasuruan, karena dalam hal ini

Pengadilan Agama Pasuruan telah memutus perkarapemberian izin

poligami yaitu pada putusan Nomor. 1284/Pdt.G/2015/PA.Pas

Dalam isi putusannya Pengadilan Agama Pasuruan mengabulkan

permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan

isteri atau Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri

karena sering kecapekan bekerja dan harus mengurus rumah tangga serta

anak-anak, akibatnya Termohon sering menolak saat diajak hubungan

intim suami isteri. Selain itu menurut keterangan tambahan dari

Termohon, Termohon dalam persidangan menyatakan secara lisan bahwa

Pemohon mengalami Hiperseks. Oleh karenanya Pemohon sangat

khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama

apabila Pemohon tidak melakukan poligami.



8

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57

Kompilasi Hukum Islam ada 3 (tiga) syarat untuk melakukan poligami

yaitu. 14

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.

2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di

sembuhkan

3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam Putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas menerangkan bahwa

alasan Suami mengajukan izin poligami dikarenakan isteri tidak dapat

menjalankan kewajiban sebagai isteri karena sering kecapekan bekerja

dan harus mengurus rumah tangga dan anak-anak, menurut keterangan

tambahan isteri atau Termohon dalam persidangan yang menyatakan

secara lisan bahwa Suami atau Pemohon hiperseks.

Menurut penulis ketika memahami situasi dan kondisi tersebut,

Jika Suami hiperseks, maka isteri seharusnya tidak bisa dinyatakan tidak

dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, karena definisi hyper berarti

berlebihan. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa isteri pada dasarnya

telah menjalankan kewajiban sesuai batas kemampuannya. Akan tetapi

dalam putusan Pengadilan Agama No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas,

menyatakan bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin

poligami tersebut. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk melakukan

penelitian lebih lanjut kedalam sebuah skripsi yang berjudul ‚Tinjauan

14

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (2).



9

Hukum Islam Pemberian Izin Poligami oleh Pengadilan Agama Pasuruan

dengan Alasan Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Isteri

Karena Sering Kecapekan Bekerja dan Suami Hiperseks (Studi Putusan

No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas)‛.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang Masalah diatas dapat dilakukan

identifikasi masalah sebagai berikut :

a. Hak dan kewajiban Suami Isteridalam Perkawinan Islam

b. Ketentuan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan

Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan-alasan izin

poligami.

c. Kewenangan Pengadilan dalam memutuskan perkara izin

poligami.

d. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara di

Pengadilan Agama Pasuruan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas

tentang izin poligami.

e. Tinjauan hokum Islam terhadap putusan Pengadilan

Pengadilan Agama Pasuruan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas

tentang pemberian izin poligami.



10

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari

pokok penelitian, maka dari itu penulis membatasi masalah yang

akan dibahas yaitu:

a. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan

Agama Pasuruan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas tentang

pemberian izin poligami.

b. Tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama

Pasuruan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas tentang pemberian izin

poligami.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, agar penelitian ini terarah dan

terfokuskan maka permasalahan yang akan dibahas di dalamnya adalah :

1. Bagaimana Pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan

perkara di Pengadilan Agama Pasuruan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas

tentang pemberian izin poligami dengan alasan isteri tidak dapat

menjalankan kewajiban karena sering kecapekan bekerja dan suami

hiperseks?

2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan

Agama Pasuruan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas tentang pemberian izin



11

poligami dengan alasanIsteri tidak dapat menjalankan kewajiban

karena sering kecapekan bekerja dan suami hiperseks ?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian

yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti

sehinggaterlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak

merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian / penelitian yang telah

ada.15

Masalah izin poligami yang di ajukan di Pengadilan Agama sudah

banyak dibahas dalam pembuatan karya ilmiah sebelum-sebelumnya akan

tetapi judul ‚ Tinjauan Hukum Islam Pemberian Izin Poligami oleh

Pengadilan Agama Pasuruan dengan Alasan Isteri Tidak Dapat

menjalankan Kewajiban Sebagai Isterikarena Sering Kecapekan Bekerja

dan Suami Hiperseks(Studi Putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas)‛,

Menurut telaah pustaka yang dilakukan penulis belum menemukan.

Namun terdapat karya ilmiah yang korelasinya hampir sama dengan judul

diatas diantaranya yaitu :

1. Skripsi ‚Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama

Sidoarjo No. 150/Pdt.G/2008/PA.Sda tentang Pemohonan Izin

Poligami (Pembuktian Kekurangmampuan Isteri Melayani Suami)‚

15

Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya : 2016), 8.



12

Oleh Fitrohtun Nazilah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2009. Skripsi ini menjelaskan

tentang upaya pembuktian kekurangmampuan isteri melayani suami

yang dilakukan oleh hakim dalam perkara ini yaitu dengan alat bukti

pengakuan dari termohon, bahwa Termohon kurang mampu melayani

suami karena kecapekan bekerja. Sedangkan alasan ini tidak ada

dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi

Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan permohonan izin

poligami (pembuktian kekurangmampuan isteri melayani suami) tidak

semata-mata berpedoman pada ayat dalam Undang-Undang saja,

melainkan juga berpatokan pada Al-Quran dan Hadi>th. Kemudian

Pengadilan Agama Sidoarjo menganalogikan alasan pemohon dengan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2. 16

2. Skripsi ‚Ketidakmampuan Isteri Melayani Hubungan Seks Suami

yang HiperseksSebagai Alasan Izin Poligami (Analisa Hukum Islam

Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No.

913/Pdt.G/2014/PA/Gs)‛, oleh Ahmad Fajar Danial 2017. Hasil dari

penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa pertimbangan

hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memberikan izin

poligami adalah berdasarkan kaidah fiqih yang berbunyi: ‚apabila

dihadapkan dengan dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai

16

Fitrohtun Nazilah, ‚Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama

SidoarjoNo.150/Pdt.G/2008/PA.Sda ‚(Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya, Surabaya, 2009),vi



13

mengerjakan yang lebih besar mafsadah-nya dengan cara mengerjakan

mafsadah yang lebih ringan‛. 17

Yang membedakan skripsi yang berjudul ‚ Tinjauan Hukum

Islam Pemberian Izin Poligami oleh Pengadilan Agama Pasuruan

dengan Alasan Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai

Isteri Karena Sering Kecapekan Bekerja dan Suami Hiperseks(Studi

Putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas)‛, dengan judul skripsi

sebelumnya adalah dalam skripsi ini penulis akan

menganalisisputusan Pengadilan Agama Pasuruan dalam putusan

No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas ditinjau terhadap ketentuan pemenuhan

hak dan kewajiban suamiisteridalam hal ini menurut ketentuan hukum

Islam .

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim

Pegadilan Agama Pasuruan dalam memutuskan perkara Pemberian

Izin Poligami dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajiban

sebagai isteri karena sering kecapekan bekerja dan suami hiperseks

studi putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas ?

17

Ahmad Fajar Danial, “Ketidakmampuan Isteri Melayani Hubungan Seks Suami Yang Hiperseks

Sebagai Alasan Izin Poligami(Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PA Gresik

No.913/Pdt.G/2014/PA.Gs” (Skripsi – Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,

2017), vi.



14

2. Mendeskripsikan tinjauan hukumIslam terhadap putusan Pengadilan

Agama Pasuruan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas tentang pemberian

izin poligami dengan alasanisteri tidak dapat menjalankan kewajiban

sebagai isteri karena sering kecapekan bekerja dan suami hiperseks.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian yang di lakukan penulis ini, diharapkan

bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis

Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan baru pemikiran dibidang ilmu pengetahuan hukum,

khususnya hukum perdata lingkungan Pengadilan Agama, serta dapat

digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya

khususnya yang berhubungan dengan poligami.

2. Dari segi praktis

Dengan demikian penelitian ini diharapkan agar dapat menambah

serta memperkaya Khazanah keilmuan atau sebagai acuan tentang

izin poligami. Serta berguna bagi para pihak yang terkait dengan

adanya pengajuan izin poligami.Hal ini juga bermanfaat bagi peneliti

untuk dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut

terhadap penelitian sejenis.



15

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang menunjukkan apa

yang harus dilakukan dan bagaimana melakukkannya, apa yang diukur

dan bagaimana mengukurnya. Maksudnya bahwa definisi operasional

memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari

konsep penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri dan

menguji konsep tersebut sebagai operasional.

Penelitian ini berjudul ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Pemberian Izin Poligami oleh Pengadilan Agama Pasuruan dengan alasan

isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri karena sering

kecapekan bekerja dan Suami Hiperseks,(Studi Putusan

No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas).‛ Untuk memperjelas arah dan tujuan

penelitian, serta memudahkan pemahaman dalam penelitian ini maka

perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci sebagai definisi

operasional:

1. Tinjauan Hukum Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan

adalah mempelajari dengan cermat memeriksa (untuk memahami),

pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari,dan

sebagainya).18

Sedangkan hukum Islam dalam hal ini adalah peratuan

yang bersumber dari al-Quran dan Hadist yang berupaUndang-Undang

18

Departemen Pendidikan National,Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi

Keempat, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012).



16

No.1974 danKompilasi Hukum Islam, kaidah fiqh, serta ketetuan-

ketentuan hukum Islam lainnya yang tentunya masih ada

relevansinya dengan permohonan izin poligami.

2. Pemberian Izin Poligami.

Sebagaimana dalam pasal 3 Undang-Undang no.1 tahun 1974

menerangkan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang

pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya

boleh mempunyai seorang suami, dan pengadilan, dapat memberi izin

kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila

dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan.Dan dalam pasal 4

diterangkan syarat-syarat alternatif yang harus dijalani Pemohon,

dalam hal seorang suami akan berisri lebih dari seorang, maka ia wajib

mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat

tinggalnya. Dalam hal ini Pengadilan Yang dimaksud adalah

Pengadilan Agama Pasuruan.

3. Hiperseks

Merupakan penyimpangan seksual yang ditandai dengan tingginya

keinginan untuk melakukan hubungan seksual dan sulitnya

mengontrol keinginan seks tersebut. Nama lain untuk kondisi ini bisa

juga disebut sebagai kecanduan seksual (sex addict).19

19 http://www.sehatfresh.com/ciri-ciri-penyimpangan-seksual-hiperseks/ diakses pada tanggal 17

November 2017

http://www.sehatfresh.com/ciri-ciri-penyimpangan-seksual-hypersex/



17

4. Putusan

Kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi

wewenang dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa

antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum.20

Dalam hal ini putusan yang dimaksud yaitu

putusan Pengadilan Agama Pasuruan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas.

Jadi yang dimaksud dengan judul diatas adalah menganalisis

putusan hakim Pengadilan Agama Pasuruan

No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas tentang pemberian izin poligami, yang

mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan isteri tidak

dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri karena sering kecapekan

bekerja, dan suami hiperseksdengan paradigma perundangan-

undangan yang berlaku di Indonesia diantaranya adalah UU No. 1

Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam , Hukum Islam , dan

Undang-Undang atau hukum positif lainnya yang masih ada

relevansinya.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem

atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara

rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan

20

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta:

Kencana, 2008), 292.



18

optimal. 21

dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian

kualitatif(Qualitative Research).

1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berkas isi

putusan dan alasan-alasan hakim sebagai berikut:

a. Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan.

b. Poligami menurut Kompilasi Hukum Islam .

c. Putusan hakim tentang pengabulan permohonan izin poligami

dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajiban

sebagai isteri karena sering kecapekan bekerja dan Suami

Hiperseks. Dalam putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber darimana data akan digali,

adapun sumber data yang digunakan penulis untuk menyusun skripsi

ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer yaitu sumber yang diperoleh langsung dari

pihak yang terkait.22

Dalam hal ini, adalah berupa salinan

putusan di Pengadilan Agama Pasuruan

No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas.

21

Anton Beker, Metode-Metode Filsafat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10. 22

Bambang Sanggona, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003), 34.



19

b. Sumber Sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan

informasi tentang bahan primer untuk menunjang sumber

hukum primer.23

Data pendukung yang diambil dan diperoleh dari bahan

pustaka yang terkait dengan masalah yang diteliti,

diantaranya:

a. Al-Quran dan al-Hadith

b. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

c. Kompilasi Hukum Islam

d. Yahya Khusnan Manshur, Ulasan Nadhom Qowaid

Fiqhiyyah al-Faraid al-Bahiyyah

e. Hamim, Ahmad Muntaha, Pengantar Kaidah Fiqh

Syafi’iyah Penjelasan Nazhom Al-Fara’id Al-Bahiyah

f. Abd.Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat

g. Khoirudin Nasution, Riba dan Poligami

h. Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan

Agama

3. Tekhnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini

menggunakan teknikDokumentasiYaitu menelaah sumber data

Primer secara mendalam berkaitan dengan masalah pemberian izin

poligami dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan

23

Ibid, 36



20

kewajibannya sebagai isteri karena sering kecapekan bekerja dan

suami Hiperseks.Dalam hal ini penulis mempelajari berkas perkara

dalam putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas tentang pemberian

izin poligami.Dengan menggunakan dokumentasi, penulis

mendapatkan databerupa isi putusan Pengadilan Agama Pasuruan

No. 1284/Pdt.G/2015/PA.Pas tentang pemberian izin poligami.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan dapat terkumpul, selanjutnya

penulis akan melakukan pengolahan data dengan teknik sebagai

berikut :

a. Editing , Yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh

dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai

segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang

lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan

permasalahan.24

b. Organizing, yakni mengatur dan menyusun data sedemikian

rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai

dengan rumusan masalah.25

24

Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya

Bakti,2004),91. 25

Ibid,92



21

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian skripsi ini

adalah:

a. Teknik Deskriptif analitis, yaitu teknik analisis dengan

menjelaskan atau menggambarkan secara sistematis semua

fakta aktual yang diketahui, kemudian dianalisis dan ditarik

sebuah kesimpulan sehingga dapat memberikan sebuah

pemahaman yang konkrit. Dalam hal ini dengan

mengemukakan perkara dalam putusan

No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas tentang izin poligami dengan

alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai

isteri karena sering kecapekan bekerja dan Suami

Hipersekskemudian dikaitkan dengan Undang-Undang No.1

Tahun 1974, serta ketentuan tentang izin poligami dalam

Kompilasi hukum Islam dan dalil-dalil yang terdapat dalam

literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu

kesimpulan yang bersifat umum.

b. Pola pikir Deduktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan

mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset

terhadap putusan Pengadilan Agama Pasuruan tentang perkara

permohonan izin poligami dengan alasan suami hiperseksdan

isteri sering kecapekan bekerja. Untuk selanjutnya dipaparkan

teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan perkara



22

alasan izin poligami, dalil-dalil, nas, dan aturan perundang-

undangan, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat dipaparkan dengan alur pemikiran yang

sitematis dan mudah di fahami, maka penulis akan menyusun sistematika

pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang mencangkup latar

belakang masalah , identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi

operasional dan metode penelitian.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang dasar teoriyang

menjelaskan konsep poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Yang meliputi: Pengertian

Poligamidan sejarah poligami, dasar hukum poligami dalam Islam, syarat-

syarat poligami dan prosedur dalam perundang-undangan perkawinan

Hikmah Poligami, Definisi dan ciri-cirihiperseks, penyebab hiperseks,hak

dan kewajiban suami isterimenurut hukum Islam .

Bab ketiga merupakan uraian terhadap hasil penelitian yang

memuat deskripsi data yang berkenaan dengan gambaran umum

Pengadilan Agama Pasuruan yang meliputi wewenang Pengadilan Agama

Pasuruan, yang kemudian dilanjutkan dengan deskripsi



23

mengenaipemaparan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan

No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pastentang izin poligami, Pembahasan ini

dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar dalam mempertajam

analisis.Gambaran Umum Perkara izin poligami

No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas, dalil hukum yang dipakai oleh Majelis

Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutuskan Perkara

Permohonan Izin Poligami Nomor. No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas, isi Amar

Putusan Hakim tentang izin poligami poligami

No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas.

Bab keempat memuat tentang Analisis Hukum Islam terhadap

putusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 1284/Pdt.G/2015/PA.Pas

tentang pemberian izin poligami. Bab ini merupakan inti pembahasan

dalam skripsi ini, yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang

konkrit dari pokok masalah serta mengantarkan pada bab selanjutnya.

Yaitu meliputi Pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan

perkara di Pengadilan Agama Pasuruan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas

tentang izin poligami dan Tinjauanhukum Islam terhadap putusan

Pengadilan Agama Pasuruan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas tentang izin

poligami.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan

saran.Kesimpulan yang di maksud adalah jawaban dari rumusan masalah

dalam penelitian secara keseluruhan dan berdasarkan hasil penelitian,

penulis menyampaikan saran bila di perlukan.



24

BAB II

DASAR-DASAR POLIGAMI SERTA HAK DAN KEWAJIBAN

SUAMI ISTERI DALAM HUKUM ISLAM

A. Dasar-Dasar Poligami

1. Pengertian Poligami

Islam sebagai agama yang menebar Rahmatan lil‘a>lami>n (Rahmat

bagi semesta alam), salah satu bentuk rahmat yang dibawanya adalah

ajaran tentang perkawinan. Perkawinan merupakan aspek penting dalam

ajaran Islam, didalam al-Quran dijumpai tidak kurang dari 80 ayat yang

berbicara soal perkawinan, baik yang memakai kata naka>ha (berhimpun),

maupun menggunakan kata zawwa>ja (berpasangan). Keseluruhan ayat

tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya

menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan

mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan, menuju kehidupan

sakinah (damai, tenang, dan bahagia) yang diridhai Allah. Untuk itu Islam

merumuskan sejumlah ketentuan yang harus dipedomani, meliputi tata

cara seleksi calon suami atau isteri, peminangan, penentuan mahar, cara

ijab kabul, hubungan suami isteri serta pengaturan hak-hak dan kewajiban

keduanya dalam rumah tangga. 26

26

Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), 1.



25

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam

masyarakat adalah poligami, karena mengundang pandangan yang

controversial.27

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu

polus yang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Bila

pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu

perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.28

Pengertian Poligami secara istilah yaitu ikatan perkawinan yang

salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri

dalam waktu yang bersamaan. Kebalikan dari poligami adalah monogami

yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai

satu isteri pada jangka waktu tertentu. istilah lainnya yaitu monogini ,

yaitu prinsip bahwa suami hanya mempunyai satu isteri. Dalam

realitasnya, monogami lebih banyak dipraktekkan karena dirasakan paling

sesuai dengan tabiat manusia.29

Sedangkan dalam Islam yang dimaksud dengan Poligami yaitu

adalah Perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan tanggungannya dua

sampai empat orang isteri, tidak boleh lebih darinya.30

Menurut Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya mengartikan

bahwa poligami adalah seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, akan

27

Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2007), 43. 28

Supardi Mursalin, Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum

Islam (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007), 15. 29

Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami…, 2 30

Arij Abdurrahman As-Sanan, Al-‘adlu Baina Az-Zaujaat: Memahami Keadilan Dalam

Poligami, Alih Bahasa oleh Ahmad Sahal Hasan, (Jakarta: Globalmedia Cipta Publishing,

2003), 25.



26

tetapi dibatasi hanya empat orang, apabila melebihi dari empat orang

maka mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT, yaitu

kemaslahatan hidup bagi suami isteri, jadi poligami adalah ikatan

perkawinan yang dalam hal ini suami mengawini lebih dari seorang isteri

dalam waktu yang sama akan tetapi hanya terbatas sampai empat orang.31

2. Sejarah Poligami

Banyak orang salah paham tentang poligami mereka mengira

poligami itu baru dikenal setelah datangnya Islam. Mereka menganggap

Islam lah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan secara ekstrem

berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam

sejarah manusia. 32

Di jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam masyarakatnya telah

mempraktekkan poligami, bahkan poligami yang tak terbatas.Sejumlah

riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki

puluhan isteri, bahkan tidak sedikit kepala suku yang mempunyai sampai

ratusan isteri.33

Supardi Mursalin mengemukakan bahwa bangsa barat Purbakala

menganggap poligami sebagai suatu kebiasaan, karena dilakukan oleh

raja-raja yang melambangkan ketuhanan sehingga orang banyak

menganggap sebagai perbuatan suci.Orang Hindu melakukan poligami

31

Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 131. 32

Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami…, 3 33

Ibid.



27

secara meluas sejak zaman dahulu.Begitupula Orang Babilonia, Assiria,

dan Parsi tidak mengadakan pembatasan mengenai jumlah wanita yang

dikawini oleh seorang laki-laki. Seorang Brahma berkasta tinggi bahkan

juga di zaman modern ini, boleh mengawini wanita sebanyak yang ia

suka. Di kalangan bangsa Israil, poligami telah berjalan sejak sebelum

zaman Nabi Musa as.yang kemudian menjadi adat kebiasaan yang

dilanjutkan tanpa ada batasan jumlah perempuan yang boleh diperisteri

seorang laki-laki. Kemudian Talmud membatasi jumlah itu menurut

kemampuan suami memelihara isterinya dengan baik. Meskipun para

Rabbi menasihatkan supaya tidak memiliki isteri lebih dari empat

orang.34

Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta

dihapuskan.Namun setelah ayat yang menyinggung soal poligami

diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang cepat sesuai dengan

petunjuk kandungan ayat.35

Pertama membatasi jumlah bilangan isteri hanya sampai empat.

Sejumlah riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut,

diantaranya Pada riwayat lain Qais ibn Tsabit berkata:

‚Ketika masuk Islam aku punya delapan isteri. Aku

menyampaikan hal itu kepada Rasul beliau berkata: ‚Pilihlahdari

mereka empat orang.‛36

34

Supardi Mursalin, Menolak Poligami…, 355. 35

Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami…,4. 36

Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Jilid I, Dar al-Fikr, 1990, 499.



28

Riwayat Serupa dari Ghailan ibn Salamah ats-Tsaqafi menjelaskan

bahwa dirinya punya sepuluh orang isteri, lalu Rasul bersabda: ‚Pilih

Empat orang dan Ceraikan yang lainnya.‛ 37

Kedua menetapkan syarat ketat bagi poligami, yaitu harus mampu

berlaku Adil.Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu

sangat berat, dan hampir dapat dipastikan tidak ada yang mampu

memenuhinya.Artinya Islam memperketat syarat poligami sedemikian

rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap

isteri mereka seperti sedia kala.38

Maksud dari berlaku adil terhadap isteri-

isteri dan anak-anaknya ini menyangkut masalah lahiriah seperti

pembagian waktu, pembagian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut

kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin tentu saja, selamanya

manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.39

Dengan demikian terlihat bahwa praktek poligami di masa Islam

sangat berbeda dengan Praktik Poligami sebelumnya. Perbedaan itu

menonjol pada dua hal Pertama, Pada Bilangan isteri, dari tidak terbatas

jumlahnya kemudian Islam datang memberi batasan hanya empat.

Pembatasan ini dirasakan sangat berat, sebab laki-laki pada masa itu

sudah terbiasa dengan banyak isteri, lalu mereka disuruh memilih empat

saja dan menceraikan selebihnya.Kedua, pada syarat poligami sebelum

Islam tidak mengenal syarat apapun, termasuk syarat

37

Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami…,4 38

Ibid,4 39

Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap,( Jakarta : Rajawali

Pers,2010)



29

keadilan.Akibatnya poligami tidak terikat pada keharusan berlaku adil,

sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan

nafsunya.40

Ditinjau dari segi historis dan kultur masyarakat Arab dalam hal

poligami, para Ulama memahami poligami Rasulullah dengan sejumlah

pemahaman sebagai berikut:

1) Untuk melihat kondisi batin orang-orang musyrik yang telah

menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir;

2) Untuk memuliakan kabilah Arab dengan menjadi bagian dari

keluarga mereka;

3) Untuk menambah persahabatan;

4) Menambah bekal, karena cinta Nabi tidak menyibukkan dan

memalingkan diri dari berdakwah;

5) Memperbanyak keluarga dari perempuan yang dinikahi Nabi

sehingga pendukung beliau semakin banyak;

6) Menstransformasikan hukum-hukum Islam yang tidak mugkin

diketahui laki-laki karena mayoritas yang terjadi pada perempuan

yang tidak mugkin diketahui oleh laki-laki;

7) Menyingkap moral kebaikan Nabi seperti ketika menikahi Ummu

Habibah yang saat itu ayahnya memusuhinya dan ketika syafiyah

pada saat suami dan ayahnya terbunuh;

8) Untuk menyingkap keutamaan pribadi Nabi, Bahwa beliau mampu

memberi nafkah batin kepada istri-istrinya walaupun makan

minumnya sedikit serta banyak berpuasa sebagaimana beliau

merintahkan orang-orang yang tidak mampu menikah untuk

berpuasa;

9) Nabi adalah obat dan penegak hak-hak dasar perempuan; 41

Sebagai agama yang sangat mengutamakan keadilan dalam segala

hal, Islam datang membawa perubahan-perubahan dengan memberi syarat

bagi seorang yang akan berpoligami yaitu calon suami yang akan

40

Ibid, 5. 41

Mufidah, Psikologi Keluarga Islam, Berwawasan Gender, (Malang : UIN Maliki Press, 2013),

207-208.



30

poligami harus mampu bersikap Adil.Demikianlah poligami telah menjadi

budaya, tradisi, dan nilai yang dianut oleh beberapa bangsa sebelum Islam

.42

3. Dasar Hukum Poligami

Agama Islam telah mengikis kekacauan yang terjadi pada ummat

terdahulu di mana poligami saat itu tidak dibatasi oleh jumlah tertentu.

Ketika Islam datang, para lelaki kabilah Tsaqif banyak yang memiliki 10

orang Isteri, mereka adalah: Mas’ud bin Mu’tib, Mas’ud bin Amr bin

Umair, Urwah bin Mas’ud, Sufyan bin Abdullah, Ghailan bin Salamah,

dan Abu Aqil Mas’ud bin Amir bin Mu’tib. Lalu Islam membatasinya

hanya empat isteri saja, sehingga ketika masuk Islam dan syariat

poligami telah diturunkan, Ghailan Sufyan, dan Abu Aqil memilih Empat

Orang Isteri mereka dan menceraikan 6 yang lain. Sedangkan Urwah

masuk Islam lalu wafat sebelum syariat poligami diturunkan.43

Dalil disyariatkannya poligami berasal dari Al-quran, Sunnah

Rasulullah, dan Ijma.44

42

Supardi Mursalin, Menolak Poligami… 17-18 43


Poligami…, 27 44

Ibid.



31

a. Ayat Al-Quran itu ialah firman Allah swt dalam Q.S al-Nisa> ayat (3):


(hak- hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya)


tiga,atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat




Ayat ini membolehkan seorang laki-laki untuk beristeri tidak

lebih dari empat, Huruf wawu pada ayat itu berfungsi sebagai badal

(ganti), artinya nikahilah tiga orang kalau tidak dua orang, dan empat

orang kalau bukan tiga orang.46

Poligami hanya diperbolehkan, bila

dalam keadaan darurat, misalnya isterinya tidak dapat melahirkan

keturunan. Sebab menurut Islam anak adalah salah satu dari tiga

human investment yang sangat berguna bagi manusia setelah ia

meninggal dunia.47

45

Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemah, Diterjemahkan oleh Yayasan

Penyelenggara Penterjemah Alquran, disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Alquran( Bandung

: CV.Diponegoro, 2012), 77. 46


Poligami…, 28. 47

Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Group),131.



32

Maksud dari ayat al-Quran Surat al-Nisa> ayat (3) tersebut diatas

adalah memperbolehkan poligami, sekaligus membatasinya dengan

bilangan empat. Akan tetapi, ayat tersebut juga memerintahkannya

agar seorang suami yang berpoligami berlaku adil di antara isteri-

isterinya.Ayat tersebut menganjurkan untuk membatasi dengan satu

isteri saja, dalam kondisi takut tidak berlaku adil merupakan tindakan

yang lebih dekat kepada tidak berbuat zhalim.48

Sikap semacam ini

harus dimiliki oleh setiap Muslim.49

b. Dalil dari Sunnah Rasulullah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Qais

bin Harits ra sebagai berikut:

أسلوج وعٌزي ثواى ًسىة فأ حٍج الٌبً صلى هللا علٍَ و سلن فز مشث رلل لَ فقال:

اخخش هٌهي أسبعا

Beliau berkata:

‚Ketika masuk Islam saya memiliki delapan isteri.

Saya menemui Rasulullah saw dan menceritakan

keadaan saya, lalu beliau besabda: Pilih empat diantara

mereka.’’ 50

Hadits kedua ialah:

وعي سلن عي ابٍَ سضً هللا عٌَ اى غٍالى بي سلوت اسلن ولَ عسش ًسىة فا سلوج هعَ

فأ هشٍ الٌبً صلى هللا علٍَ وسلن اى ٌخخٍش هٌهي اسبعا

(سواٍ احوذ والخشهزي)

Artinya:Dari Salim dari ayahnya RA: Bahwa Ghailan bin Salamah

masuk Islam , dan dia sedang mempunyai isteri sepuluh,

lalu mereka ikut masuk Islam bersama Ghailan, kemudian

48

Taqiyuddin An-Nabhani, An-Nizham Al-ijtima’I fi Al-Islam : Sistem Pergaulan Dalam Islam

/Hizbut Tahrir, alih bahasa oleh M.Nashir dkk, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia), 214. 49

Ibid, 214. 50

Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad Al-Qazwani, Sunan Ibni Majah, No.1952,(Beirut: Dar

Al-Ma’rifah, 1996), 628.



33

Nabi Muhammad SAW menyuruhnya untuk memilih empat

orang isteri diantara mereka. (HR. Ahmad dan Al-

Tirmidzi).51

c. Sedangkan dalil dari ijma ialah kesepakatan kaum muslimin tentang

kehalalan poligami baik melalui ucapan atau perbuatan mereka sejak

masa Rasulullah saw sampai hari ini. Para sahabat utama Nabi

melakukan poligami seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib,

Muawiyyah bin Abi Sufyan, dan Muaz bin Jabbal radhiyallahu

‘anhum.52

Kesimpulannya bahwa generasi salaf (terdahulu) dan khalaf (kini)

dari ummat Islam telah bersepakat melalui ucapan dan perbuatan

bahwa poligami itu halal.53

Hukum menikah mungkin saja wajib, sunnah, atau makruh sesuai

keadaan seseorang. Begitupula halnya dengan poligami dimana

hukumnya tergantung kondisi seseorang laki-laki kebutuhannya

terhadap poligami, dan kemampuannya memenuhi hak-hak isteri-

isterinya.54

Jadi pada dasarnya, poligami itu hukumnya mubah (boleh) seperti

yang diisyaratkan oleh Q.S al-Nisa> ayat (3) sebagaimana tertera pada

pembahasan sebelumnya.Ayat tersebut menjelaskan kehalalan

poligami dengan syarat dapat berlaku Adil. Jika syarat ini tidak dapat

51

Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah Al-Tirmidzi, Jami’ Al-Tirmidz, Hadits

No.1156,(Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah, 2004), 347. 52


Poligami…, 29. 53

Ahkam Asy-Syari’ah Al-Islam iyyah Fi Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah, Umar Abdullah, hal 190. 54


Poligami…,32



34

dipenuhi dimana seorang suami yakin bahwa ia akan terjatuh kepada

kezaliman dan menyakiti isteri-isterinya, dan tidak dapat memenuhi

hak-hak mereka dengan adil, maka poligami menjadi haram. Jika ia

merasa kemungkinan besar menzalimi salah satu isterinya, maka

poligami menjadi makruh. Namun jika ia yakin akan terjatuh kepada

perbuatan zina jika tidak berpoligami menjadi wajib atasnya. 55

Sedangkan aturan-aturan perundangan-undangan di Indonesia

mengenai poligami tertuang dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974

tentang Perkawinan yaitu pada pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan

(2). Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

poligami juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

yaitu tepatnya pada pasal 40 smapai 44. Serta juga tertuang dalam

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 55, 56, 57, 58 dan 59.

4. Syarat-Syarat dan Prosedur Poligami

a. Syarat Poligami

Beristeri lebih dari seorang membuat seorang suami untuk

berlaku adil adalah sangat penting. hal ini sebagaimana tujuan

perkawinan dalam Islam adalah menciptakan suatu keluarga yang

sejahtera di mana suami dan isteri atau isteri-isterinya, serta anak-

55

Ibid, 33.



35

anaknya hidup dalam kedamaian, kasih sayang. Sebagaimana yang

dimaksud dalam al-Quran Surat al-Ru>m ayat (21).56

Dengan demikian begitu seorang muslim menikahi lebih dari

seorang isteri, maka dia berkewajiban untuk memperlakukan mereka

secara sama dalam hal makan, kediaman, pakaian, dan bahkan

hubungan seksual sejauh yang memungkinkan. Bila seorang ragu

untuk dapat memberikan perlakuan yang sama dalam memenuhi hak

mereka, maka dia tidak boleh beristeri lebih dari 1 orang.57

Sederhananya adil yang dimaksud adalah supaya seorang suami

tidak terlalu cenderung kepada salah seorang isterinya dan

membiarkan yang lain terlantar.58

Dalam Tafsir Al-Maraghi

disebutkan bahwa alasan untuk dapat melakukan poligami adalah

sebagaimana yang dikutip oleh Khoiruddin Nasution adalah sebagai

berikut:

1) Karena isteri mandul, sementara keduanya atau salah satunya

sangat mengharapkan keturunan

2) Apabila suami memiliki kemampuan seks yang sangat tinggi,

sementara isteri tidak akan mampu meladeni sesuai dengan

kebutuhannya

56

Titik Triwulan Tutik,Trianto, Poligami Perspektif Perikatan Nikah: Telaah Konstektual

Menurut Hukum Islam & Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, (Jakarta : Prestasi

Pustakaraya, 2007), 68. 57

Ibid, 69. 58

Ibid ,71.



36

3) Kalau si suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai

segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan isteri,

sampai kepentingan anak-anak

4) Kalau jumlah wanita lebih dari jumlah pria, yang bisa jadi

dikarenakan terjadinya perang. Akibat lain yang akan muncul

dari perang ini adalah banyak anak yatim dan janda yang perlu

dilindungi. Maka inipun termasuk alasan yang membolehkan.59

Sedangkan Arij Abdurrahman As-Sanan mengemukakan bahwa

syarat-syarat poligami yaitu:

1) Maksimal Empat Orang

Islam hanya membolehkan seorang laki-laki melakukan

poligami dengan empat orang isteri seperti yang dijelaskan

sebelumnya.

2) Adil Terhadap Semua Isteri

Allah telah memerintahkan lelaki yang ingin berpoligami

agar berlaku adil dalam Q.S. Al-Nisa> ayat (3):

Artinya: ‚Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil

terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu

59

Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami..., 90.



37

mengawininya) maka nikahilah wanita-wanita (lain)

yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat, kemudian

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka

(nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu

miliki yang demikian itu adalah lebih memungkinkan

untuk tidak berbuat aniaya.‛60

Maksudnya: jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil

terhadap empat isteri, nikahilah tiga saja, jika tidak mampu, dua

saja, dan jika tidak sanggup, nikahilah satu isteri saja atau

hamba-hamba sahaya yang kamu miliki.

Yang dimaksud adil disini adalah keseimbangan dalam hal-

hal yang menjadi kesanggupan seseorang bukan yang ha yang

tidak mampu dilakukan. Imam Ath-Thabari menafsirkan ayat

diatas sebagai berikut: 61

‚Nikahilah perempuan dengan jumlah yang aku bolehkan

bagimu, dua tiga, atau empat, jika kamu merasa aman

dari sikap zhalim terhadap isteri-isterimu jika kamu

khawatir berlaku zalim terhadap seorang isteri, maka

kawinilah hamba sahaya saja, karena itu lebih aman bagi

kamu karena kewajiban kamu atas mereka tidak seperti

kewajiban kamu atas perempuan-perempuan merdeka,

sehingga kamu lebih aman dari dosa dan kezaliman.‛

Ayat tersebut meyatakan bahwa jika kamu khawatir tidak

dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim (yang kamu pelihara

lalu kamu peristeri) maka jangan kamu peristeri mereka, takutlah

kepada perilaku tidak adil terhadap isteri, dan jangan menikahi

60


Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Al-Quran

(Bandung: CV. Diponegoro, 2012). 77. 61

Arij Abdurrahman As-Sanan, Al-‘adlu Baina Al-Zauja>t: Memahami Keadilan Dalam Poligami…, 33.



38

dua, tiga, atau empat perempuan yang kamu merasa tidak dapat

berlaku adil terhadap mereka. Dan bila kamu masih khawatir

tidak dapat memenuhi hak seorang isteri, maka cukuplah bagimu

hamba sahaya yang kamu miliki.62

3) Mampu memberi Nafkah

Seseorang tidak diperbolehkan maju menikah dengan

seorang perempuan atau jika ia tidak mampu memberi nafkah

secara berkesinambungan.

Menurut Yusuf Qardhawi, adil dalam tataran praktis

merupakan kepercayaan pada dirinya, bahwa dia mampu berbuat

adil diantara isteri-isterinya dalam masalah makanan, minum,

pakaian, tempat tinggal, bermalam dan nafkah. Jika tidak yakin

akan kemampuan dirinya untuk menunaikan hak-hak tersebut

secara adil dan imbang, maka haram baginya menikah lebih dari

seorang.63

Kata adil dalam ayat tersebut berbentuk umum mencakup

setiap bentuk keadilan. Akan tetapi kata yang bersifat umum ini

kemudian di takhsi>s}(dikhususkan) oleh ayat lain hanya dalam

sesuatu yang mampu direalisasikan oleh manusia. Allah SWT

berfirman dalam Q.S. al-Nisa> ayat 129 sebagai berikut;

62

Ibid, 34. 63

Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam , Terj.Abu Sa’id Al-Falahi (Jakarta: Robbani

Press, 2000), 214.



39

Artinya: ‚Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di

antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin

berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu

cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu

biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu

Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari

kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang.‛64

Allah SWT telah menjelaskan di dalam ayat ini bahwa

mustahil kita bisa berbuat adil dan berlaku sama diantara isteri-

isteri, sampai tidak ada kecenderungan sama sekali (kepada salah

satunya). Keadilan yang dibebankan adalah keadilan yang

mampu di wujudkan, dengan syarat telah mengerahkan segala

kemampuan dan potensi yang ada.Sebab pemberian beban di luar

kemampuan adalah termasuk kezaliman.65

Pernyataan tersebut merupakan dalil bahwa maknanya

adalah kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil dalam

membagi cinta dan kasih sayang. Karenanya keadilan yang

64

Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemah..., 99. 65

Taqiyuddin An-Nabhani, An-Nizham Al-ijtima’I fi Al-Islam : Sistem Pergaulan Dalam Islam

/Hizbut Tahrir…, 216.



40

dituntut itu dikhususkan dalam hal selain cinta dan kasih

sayang.66

Persoalan mengenai poligami di Indonesia telah diatur

dalam Undang-Undang perkawinan yaitu undang-undang nomor

1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berkenaan

dengan poligami, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 3

memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang hanya

mempunyai seorang isteri, wanita hanya boleh mempunyai

seorang suami.

b. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami

untuk beristeri lebih dari satu, apabila dikehendaki oleh pihak-

pihak yang bersangkutan.

Kemudian dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan

menjelaskan tentang jika seorang suami ingin melakukan poligami

maka suami tersebut harus mengajukan permohonan terlebih dahulu

kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dan persyaratan yang

harus dilakukan oleh seorang suami yang ingin melakukan poligami

maka harus menjelaskan di hadapan majelis hakim tentang alasan

suami itu ingin menikah lagi, sebagaimana yang di jelaskan dibawah

ini:

66

Ibid, 217.



41

1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang,

sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang

ini maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di

daerah tempat tinggalnya.

2) Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya

memberi izin kepada suami yang beristeri lebih dari seorang

apabila:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan;

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

d. Jika seorang suami yang ingin melakukan permohonan izin

poligami kepada pengadilan maka seorang suami tersebut

harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh

Undang-Undang

Perkawinan dan peraturan hukum yang ada di Indonesia.

Sebagaima yang telah di dijelaskan di dalam pasal (5) secara

terperinci sebagai berikut :

1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan

sebagaimana dimaksud dalam 4 ayat (1) Undang-Undang ini

harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a Adanya persetujuan dari isteri/ isteri – isteri.

b adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin

keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya.

c Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-

isteri dan anak-anaknya.

2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini

tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isterinya

tidak mungkin diminati persetujuannya dan tidak dapat

menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak dapat kabar

dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau

karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian

b. Prosedur Poligami

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur

oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti namun di

Indonesia, dengan Kompilasi Hukum Islam nya, telah mengatur hal

tersebut sebagai berikut:67

67

Slamet Abidin, H.Aminuddin, Fikih Munakahat 1,(Bandung: CV.Pustaka Setia ,1999), 126.



42

Pasal 56

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus

mendapat izin dari Pengadilan Agama.

2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan

menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan

Pemerintah No.9 Tahun 1975.

3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau

keempat tanpa izin dari Pengadilan agama tidak mempunyai

kekuatan hukum.

Di indonesia pada dasarnya menganut sistem monogami,

akan tetapi bagi seorang suami (yang beragama Islam) jika

karena keadaan yang darurat hendak beristeri lebih dari satu

dapat diizinkan atau diperbolehkan dan diharuskan untuk

mengajukan izin poligami di pengadilan agama. kebolehan ini

tentunya juga dengan ketentuan alasan yang diajukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia,

sebagaimana dapat di lihat pada pasal 57 Kompilasi Hukum

Islam berikut ini.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya member izin kepada Seorang Suami

yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin

poligami, kemudian memeriksa ada atau tidaknya alasan yang

memungkinkan seorang suami kawin lagi (Ps.41.a) ialah meliputi

keadaan seperti telah disebutkan pada pasal 57 diatas. Ada atau

tidaknya persetujuan dari isteri tersebut, baik persetujuan secara lisan



43

maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan,

persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

Sebagaimana telah tertuang dalam pasal 58 berikut ini.

Pasal 58

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka

untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula dipenuhi

syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang

No.1 Tahun 1974, yaitu:

a. Adanya persetujuan isteri

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan

hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan

Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-

isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi

sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini

dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang

pengadilan agama.

3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan

bagi seorang suami apabilan isteri atau isteri-isterinya tidak

mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi

pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri

atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena

sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi

pemohon untuk beristri lebh dari seorang maka pengadilan

memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih

dari satu (Pasal 43 PP No.9 Tahun 1975). Jadi pada dasarnya,

pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk

beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak

yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1

Tahun 1974.



44

Pasal 59

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan dan

permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan

atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2)

dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin

setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di

persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri

atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.68

Dalam perspektif metodelogis pengaturan ketentuan hukum

mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang

bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan izin

istri atau istri-istri, dimaksudkan untuk merealisasikan

kemaslahatan.Yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan,

rumah tangga, yang kekal dan abadi yang di ridhai Allah SWT.69

5. Hikmah Poligami

Mengenai hikmah diizinkan (dalam keadaan darurat dengan syarat

berlaku adil) antara lain adalah sebagai berikut :

a) Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri

mandul

b) Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri sekalipun

istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai isteri atau ia

mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

68

Kompilasi Hukum Islam 69

Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013),

144.



45

c) Untuk menyelamatkan suami dari hiperseks dan perbuatan zina dan

krisis akhlaknya.

d) Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di

negara / masyarakat yang jumlah wanitanya jau lebih baik banyak

dari kaum prianya misalnya akibat peperangan yang cukup lama.70

6. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat

rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akad

tersebut menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami isteri

dalam keluarga , yang meliputi: hak suami isteri secara bersama, hak

suami atas isteri, dan isteri atas suami. 71

Termasuk di dalamnya adab

suami terhadap isterinya sepertinya yang telah dicontohkan Oleh

Rasulullah SAW.72

yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang

diterima seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan

kewajiban adalah apa yang mesti di lakukan seseorang terhadap orang

lain.73

Jika suami sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-

masing, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati

sehingga sempurnalah kebahagian hidup berumah tangga. Dengan

70

Abdul Rohman Ghozali, Fiqh Munakahat..., 136-137. 71

Tihami,Sohari Sahrani , Fikih Munakahat :Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali

Pers, 2010) , 153. 72

Ibid 73

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,(65Jakarta: Prenada Media Group),

159.



46

demikian tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan

tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. 74

1. Hak Bersama Suami Isteri

Dengan adanya akad nikah maka antara suami dan isteri

mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama yaitu sebagai

berikut: 75

a. Suami dan Isteri dihalalkan mengadakan hubungan seksual.

Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami isteri yang

dihalalkan secara timbal balik. Suami isteri halal melakukan

apa saja terhadap isterinya, demikian pula bagi isteri terhadap

suaminya. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak

bagi suami isteri yang dilakukan secara bersamaan.

b. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun isteri

tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-

masing.

c. Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling

mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah

meninggal meskipun belum bersetubuh.

d. Anak mempunyai nasab jelas

e. Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat

melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.

Hal ini berdasarkan fiman Allah dalam suratal-Nisa> ayat (19):

74

Ibid 75

Slamet Abidin dan H.Aminuddin, Fikih Munakahat Jilid 1 dan 2, (Bandung: CV.Pustaka Setia,

1999), 157-158.



47

Artinya: wahai orang-orang yang beriman tidak halal bagi

kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan

janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak

mengambil kembali sebagian dari apa yang telah

kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka

melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah

dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu

tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena

boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal

Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. 76

2. Kewajiban Suami Isteri

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa kewajiban

suami isteri, secara rinci adalah sebagai berikut: 77

a. Suami memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah

tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi

dasar dari susunan masyarakat

b. Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan

memberi bantuan lahir batin

c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara

anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmai, rohani,

maupun kecerdasannya, serta pendidikan agamanya.

d. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya

e. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing

dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

3. Hak dan Kewajiban Suami terhadap isteri

a. Hak Suami atas isteri

Diantara beberapa hak suami terhadap isterinya, yang paling

pokok adalah:

(1) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.

(2) Isteri menjaga dirinya sendiri dan harta suami

(3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat

menyusahkan suami

(4) Tidak bermuka masam dihadapan suami; dan

(5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.78

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang

dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah.

Jika suami memerintahkan isteri untuk berbuat maksiat maka ia

harus menolaknya. Diantara ketaatan isteri kepada suami adalah

tidak keluar dari rumah dengan izinnya. Singkatnya apapun yang

76

Hasbi As-Shiddieqi, Al-Quran dan Terjemahannya:Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran.

(Jakarta: Depag RI), 116. 77

Tihami, Fikih Munakahat :Kajian Fikih Nikah Lengkap, 157. 78

Samsul Munir Amin dan Haryanto Al-Fandi, Kenapa Harus Stres, terapi Stres Ala Islam ,

(Jakarta: Amzah, 2007), 7.



48

dilakukan isteri selain menjalankan kewajiban kepada Allah adalah

atas izin suaminya.79

b. (Kewajiban Suami Terhadap Isteri)

Kewajiban suami terhadap isteri mencakup kewajiban materi

berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan berupa

kebendaan.Sesuai penghasilannya, suami mempunyai kewajiban

terhadap isteri yaitu antara lain :

1) Memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal

2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan

bagi isteri dan anak

3) Biaya pendidikan bagi anak

4) Dua kewajiban paling awal diatas mulai berlaku sesudah ada

tamkin, yaitu isteri mematuhi suami, khususnya ketika suami

ingin menggaulinya. Disamping itu nafkah bisa gugur apabila

isteri Nushu>z. 80

c. Kewajiban Isteri Terhadap Suami

Kewajiban isteri terhadap suaminya yang merupakan hak suami

dari isterinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung.Yang

ada adalah kewajiban dalam bentuk nonmateri. Kewajiban bersifat

nonmateri tersebut adalah:81

1) Menggauli suami secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini

dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauili

isterinya dengan baik yang dikutip diatas, karena perintah untuk

menggauli itu itu berlaku untuk timbal balik.

2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan

memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam

batas-batas yang berada dalam kemampuannya. Hal ini sejalan

dengan bunyi surat al-Ru>m ayat (21), karena ayat itu ditujukan

kepada masing-masing suami isteri.

3) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak

menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.

4) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya

sedang tidak berada di rumah kewajiban ini dapat dilihat dari

isyarat firman Allah dalam Q.S al-Nisa> ayat (34).

5) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak

disenangi oleh suaminya.

6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak

dipandang dan suara yang tidak enak didengar. 82

79

Tihami, Fikih Munakahat :Kajian Fikih Nikah Lengkap, 159 80

Ibid 81

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia…, 162. 82

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia…, 162-163.



49

Hak dan kewajiban suami isteri diatur secara tuntas dalam

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Perkawinan dalam satu bab yaitu bab

VI yang materinya secara esensial telah sejalan dengan yang digariskan

dalam kitab-kitab fiqh yang bunyinya sebagai berikut: 83

Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah

tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hal dan kedudukan

suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam

masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1) Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh

suami ditentukan isteri bersama

Pasal 33

(1) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia,

dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain.

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknnya

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat

mengajukan gugatan kepada pengadilan.

B. Tinjauan Umum tentang Hiperseks

1. Definisi dan Ciri-Ciri Hiperseks

Kata Hiperseks berasal dari kata hyper dan seks, sedangkan

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti nafsu atau

keinginan untuk melakukan hubungan seksual yang

berlebihan.84

Hiperseks Merupakan penyimpangan seksual yang

83

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia…, 164. 84

Ahmad Zamagsari,”Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Nomor:1608/Pdt.G/2011/PA.Pas

Tentang Putusan Cerai Gugat Karena suami Hiperseks,” (Skripsi-- UIN Sunan Ampel

Surabaya, 2015 ), 35.



50

ditandai dengan tingginya keinginan untuk melakukan hubungan

seksual dan sulitnya mengontrol keinginan seks tersebut. Nama lain

untuk kondisi ini bisa juga disebut sebagai kecanduan seksual (sex

addict).85 Setiap orang adalah makhluk seksual dengan minat dan

fantasi yang dapat mengejutkan dari waktu ke waktu. Hal itu

merupakan fungsi seksual yang normal.Namun ketika fantasi atau

hasrat tersebut mulai membahayakan, maka hal tersebut dapat

digolongkan abnormal.86

Haris dan Baron mengatakan bahwa perilaku hiperseks merupakan

perilaku penyimpangan aktifitas seksual dimana individu tidak pernah

merasakan kepuasaan dalam hubungan seksual dengan tempo yang

tidak terkendali. Sedangkan menurut Wiramiharja, hiperseksualitas

adalah suatu istilah yang merujuk pada hasrat untuk melakukan

aktifitas seksual pada suatu tingkat yang dianggap sangat tinggi

dalam hubungannya dengan perkembangan yang normal.Hal ini

dianggap sebagai kelainan psikologis yang ditandai dengan hasrat

seksual yang berlebih, obsesi yang berlebihan, dan halangan seksual

yang rendah.87

Ciri-ciri dari penderita hiperseksual menurut Prof. Dr.dr Wimpie

Pangkahila, Sp.And diantaranya adalah:


November 2017 86

A.Sutarto Wiramiharja, Psikologi Abnormal, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 118. 87 http://www.academia.edu/24587555/HYPERSEX Diakses pada tanggal 31 Januari 2018


http://www.academia.edu/24587555/HYPERSEX



51

a. Tidak pernah merasa puas saat berhubungan seks walaupun ia

sudah mengalami orgasme. Inilah terkadang yang membuat pria

hiperseks tak puas dengan satu wanita.

b. Tuntutan seks tidak bisa ditunda

c. Tidak bisa mengontrol keinginan seks

d. Sangat tergila-gila dengan hal yang berhubungan dengan seks.88

2. Penyebab hiperseks

Adapun penyebab seseorang menjadi hiperseks dikarenakan

adanya faktor fisik dan psikologis.Secara fisik biasanya lantaran

adanya gangguan pada metabolisme dalam tubuh atau terjadi

gangguan pada bagian saraf.Sedangkan secara psikologis, karena

adanya rasa trauma atau pola pikir yang berubah.89

Prof. Dr.dr Wimpie Pangkahila, Sp.And dalam hal ini juga

menjelaskan beberapa penyebab yang diduga menjadi penyebab

seseorang menjadi hiperseks di antaranya, yaitu:

a. Abnormalitas otak, penyakit atau kondisi medis tertentu

kemungkinan dapat menimbulkan kerusakan pada bagian otak

yang mempengaruhi perilaku seksual. Penyakit seperti multiple

selerosis, epilepsi, dan demensia juga berkaitan dengan hiperseks.

Selain itu pengobatan penyakit parkinson dengan dopamine

diduga dapat memicu perilaku hiperseks.

b. Senyawa kimia otak, senyawa kimia pembawa pesan antarsel

otak (neurotransmiter) seperti serotonin, dopamin,

norepinephrine dan zat kimia alami lain dalam otak berperan

penting bagi fungsi seksual dan mungkin juga berkaitan dengan

hiperseks meski belum jelas mekanismenya.

88

Marzuki Umar Sa’adah, Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas ,(Yogyakarta: UII Press,

2001), 108. 89

Ibid, 110



52

c. Androgen Hormon seks ini secara alami terdapat pada lelaki dan

perempuan. Walaupun androgen juga memiliki peran yang sangat

penting dalam memicu hasrat atau dorongan seks, belum jelas

apakah hormon ini berkaitan langsung dengan hiperseks. d. Perubahan sirkuit otak , beberapa ahli membuat teori bahwa

hiperseks adalah sebuah jenis kecanduan yang seiring waktu

menimbulkan perubahan pada sirkuit syaraf otak. Sirkuit ini

merupakan jaringan syaraf yang menjadi sarana komunikasi

antara satu sel dengan sel lain dalam otak. Perubahan ini dapat

menimbulkan reaksi psikologis menyenangkan saat terlibat dalam

perilaku seks dan reaksi tidak menyenangkan ketika perilaku itu

berhenti. 90

Selain dari penyebab-penyebab di atas, terdapat beberapa

penyebab-penyebab seorang menjadi hiperseks ditinjau dari segi

kejiwaannya yaitu:

a. Seks sebagai satu-satunya cara berkomunikasi, biasanya

terjadi pada seorang yang tidak mampu membuka diri dan

berkomunikasi dengan baik. Jadi kalau dia mau

berkomunikasi, ujung-ujungnya melalui hubungan intim. b. Pelepas ketegangan, pada pekerjaan dengan tingkat stres

tinggi, seringkali melampiaskan ketegangan dengan cara

berhubungan seksual. c. Terobsesi segala hal berbau seks, meski sebenarnya dalam

dirinya timbulnya konflik karena sadar terobsesi oleh seks itu

tidak baik. d. Gangguan jiwa, yang menganggap dirinya yang paling hebat,

termasuk dalam hal seks. e. Perasaan rendah diri (inferiority), misalnya seorang tak

kunjung memberikan konstribusi bagus untuk kehidupan

rumah tangga, atau memiliki latar belakang keluarga, status

sosial, atau pendidikan yang lebih rendah dari pasangan, maka

dia bisa melampiaskan rasa rendah diri tersebut dengan

kegagalan di tempat tidur. 91

Dari penelitian para ahli, penderita hiperseks memang

memiliki gangguan kejiwaan yang disebabkan kurangnya

kasih sayang dari kedua orang tua, kurang mendapat

perhatian atau ditelantarkan keluarga, sehingga ingin

mendapat perhatian yang lebih dan ini diungkapkan dalam

seks. Jadi semua kenikmatannya seakan-akan harus dibayar

dengan seks.Menurut dr.Boyke karena masa lalu mereka yang

90 Ibid, 112. 91

A.Sutarto Wiramiharja,Psikologi Abnormal…, 124.



53

kurang baik ada yang disiksa oleh ayah atau ibu tirinya

misalnya.92

Kebutuhan berhubungan biologis suami istri merupakan

salah satu kebutuhan dasar manusia (dewasa) secara fitrah, yang

dapat dipenuhi melalui adanya perkawinan yang sah secara

hukum dan agama. Kepuasan dalam aktifitas ini merupakan

salah satu faktor kebahagian dalah kehidupan rumah tangga.

Namun apabila salah satu pasangan baik suami atau istri

merasa tidak menikmati maka aktifitas atau hubungan biologis

tersebut dapat menjadi sesuatu yang dihindari bahkan hingga di

benci. Terutama jika ada tuntutan yang berlebihan dan dengan

cara-cara yang tidak wajar dan atau berlebihan dalam

pemenuhannya. Hal ini tentunya akan menimbulkan suatu

masalah, karena salah satu pihak ada yang merasa tersakiti.

Apabila tidak bisa diselesaikan dengan baik akan dapat

mengancam keutuhan rumah tangga sehingga salah satu tujuan

perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah,

mawadah dan rahmah tidak tercapai.

92

Marzuki Umar Sa’adah, Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas (Yogyakarta: UII Press,

2001), 113.



54

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN TENTANG PEMBERIAN IZIN POLIGAMI

PENGADILAN AGAMA PASURUAN DALAM PUTUSAN NOMOR

1284/Pdt.G/2015.PA.Pas.

A. Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Pasuruan

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam , mengenai

perkara, perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.93

Adapun

undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pada perubahan

pertama berupa Undang-Undang No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua

berupa Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.94

Dalam hal ini Pengadilan Agama Pasuruan merupakan Pengadilan

tingkat pertama dengan wilayah hukum meliputi kabupaten. Mengenai

kewenangan atau kekuasaan kehakiman dalam hukum acara peradilan di

Indonesia mengenal dua bentuk kekuasaan (kewenangan) yakni

kekuasaan atau kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

93

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2003), 15. 94

Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, (Bogor : Ghalia Indonesia,

2012), 25.



55

1. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Pasuruan.

kompetensi absolut adalah menyangkut masalah kekuasaan

antar badan peradilan dilihat dari segi macamnya pengadilan,

menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam bahasa

belanda disebut ‚attributie van rechtsmacht‛, sesuai peran dan fungsi

peradilan (peradilan agama misalnya) harus menyatakan tidak

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bukan

menjadi kewenangannya, tidak tergantung pada ada atau tidak adanya

eksepsi dari tergugat, dan hal ini dapat dilaksanakan pada awal

pemeriksaan.95

Ruang lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama

sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006

menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas untuk memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan,

waris, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah yang

dilakukan berdasarkan hukum Islam.96

Sehingga apabila dalam

perkara-perkara tersebut dilakukan oleh orang yang tidak beragama

Islam dan tidak dengan landasan hukum Islam, perkara tersebut

95

Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, (Bogor : Ghalia Indonesia,

2012), 119. 96

UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama, Pasal 49 ayat (1).



56

secara absolut tidak menjadi kewenangan Peradilan Agama, tetapi

menjadi kewenangan Peradilan Umum.97

Maksud dari ungkapan ‚antara orang-orang yang beragama

Islam ‛ dalam pasal tersebut adalah termasuk orang atau badan hukum

dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum

Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama

sesuai dengan ketentuan pasal ini.98

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan

Agama Pasuruan sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1989

tentang peradilan agama yang kemudian diamandemen dalam

Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir diamandemen dengan

Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama

Adalah sebagai berikut: 99

a. Perkawinan yang meliputi :

Yang dimaksud dengan ‚perkawinan‛ adalah hal-hal yang diatur

dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan

yang berlaku dan dilakukan menurut syariah Islam , antara lain

seperti berikut:100

(1) Izin beristeri lebih dari seorang

(2) Dispensasi nikah

97

Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama…, 119. 98

Ibid, 119. 99

Zumrotus Sholihah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Dalil Hukum Hakim Pengadilan Agama

Lamongan No. 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg Tentang Izin Poligami,” (Skripsi- -Institut Agama

Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya,2013). 100

Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama…, 120.



57

(3) Pencegahan perkawinan

(4) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah

(5) Pembatalan nikah

(6) Perceraian karena talak

(7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan Isteri

(8) Gugatan perceraian

(9) Penyelesaian harta bersama

(10) Penguasaan anak-anak, dan lain-lain

b. Waris

c. Wasiat

d. Hibah

e. Wakaf

f. Zakat

g. Infaq

h. Shodaqoh

i. Ekonomi syari’ah yang meliputi

(1) Bank syariah

(2) Lembaga Keuangan mikro syariah

(3) Asuransi syariah

(4) Reasuransi syariah

(5) Reksadana syariah

(6) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah

syariah



58

(7) Sekuritas syariah

(8) Pembiayaan syariah

(9) Pegadaian syariah

(10) Dana pensiun lembaga keuangan syariah

(11) Bisnis syariah

Perkara-perkara yang telah di uraikan tersebut diatas

menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sehingga pengadilan

lain tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.101

2. Kompetensi Relatif.

Kompetensi Relatif Mengatur pembagian Kekuasaan

mengadili antara Pengadilan yang serupa tergantung pada tempat

tinggalnya tergugat.Kekuasaan Relatif (‚disteributie van

rechtsmacht‛) asasnya adalah yang berwenang pada pengadilan di

mana tergugat bertempat tinggal (‚actor sequator forum rei‛).Khusus

perkara cerai gugat pada lingkungan Peradilan Agama Yang diajukan

oleh Pihak Isteri, gugatan tersebut diajukan ditempat tinggal

Penggugat (Isteri).102

Tempat tinggal berbeda dengan tempat kediaman.Tempat

Tinggal seorang adalah tempat di mana seorang menempatkan pusat

kediamannya.103

lebih tepatnya dikatakan bahwa tempat tinggal

101

Ibid, 122. 102

Ibid, 123. 103

Burgelijk Wetbook.Pasal 17.



59

seorang dapat dilihat dari kartu penduduknya, sedangkan kediaman

adalah tempat seorang berdiam untuk sementara waktu pada tempat-

tempat tertentu. 104

Menurut hukum acara perdata umum yang diatur HIR Pasal

118 dan R.Bg Pasal 142, Kompetensi Relatif titik tekannya adalah

berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan, apabila suatu

gugatan atau permohonan diajukan bukan pada tempat tinggal

tergugat maka pengadilan tanpa harus menunggu eksepsi yang

diajukan oleh tergugat berwenang untuk menolaknya.105

Wilayah

hukum dari Pengadilan Agama Pasuruan yaitu meliputi dua daerah,

yaitu Kabupaten dan Kota Pasuruan. Untuk Kabupaten Pasuruan

terdiri dari 13 Kecamatan, yang terdiri dari 198 desa dan 2 Kelurahan,

yakni:

1) Kecamatan Rejoso Terdiri dari 16 desa

2) Kecamatan Lekok terdiri dari 11 desa

3) Kecamatan Grati terdiri dari 15 desa

4) Kecamatan Nguling terdiri dari 15 desa

5) Kecamatan Kraton terdiri dari 25 desa

6) Kecamatan Pohjentrek terdiri dari 25 desa

7) Kecamatan Kejayan terdiri dari 25 desa

8) Kecamatan Puspo terdiri dari dari 7 desa

104

Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama…, 123. 105

Ibid. 123.



60

9) Kecamatan Gondangwetan terdiri 20 desa

10) Kecamatan Winongan terdiri dari 18 desa

11) Kecamatan Lumbang terdiri dari 12 desa

12) Kecamatan Pasrepan terdiri dari 17 desa

13) Kecamatan Tosari terdiri dari 8 desa.

Sedangkan Daerah Kota Pasuruan meliputi 4 Kecamatan

yang terdiri dari 34 Kelurahan, yakni: kecamatan bugulkidul yang

terdiri dari 6 kelurahan kecamatan Gadingrejo yang terdiri dari 7

kelurahan, kecamatan Purworejo terdiri dari 8 kelurahan, kecamatan

Panggungrejo yang terdiri dari 13 kelurahan.

B. Deskripsi Putusan No.1284/Pdt.G/PA.Pas Tentang Pemberian Izin

Poligami oleh Pengadilan Agama Pasuruan dengan Alasan Isteri sering

kecapekan bekerja dan suami Hiperseks.

Pengadilan Agama Pasuruan memeriksa dan mengadili perkara

perdata pada tingkat pertama Yang Terdaftar dengan Nomor Perkara

1284/Pdt.G/2015/PA.Pas, Sebagaimana duduk perkaranya yang akan

dijelaskan dibawah ini:

Dalam perkaran ini hakim yang memeriksa dan yang mengadili

adalah sebagai berikut : Hj.Siti Aisyah, S.Ag, M.HP. yang ditetapkan

oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Hakim Ketua, Slamet,

S.Ag., S.H. sebagai hakim Anggota I, Drs.Moh.Hosen, S.H. sebagai

hakim anggota II, dan Drs. H.M. Yuliani sebagai panitera Pengganti.



61

1. Identitas Para Pihak

Perkara izin Poligami ini diajukan oleh Pemohon yang berumur 57

tahun, beragama Islam yang bekerja sebagai pedagang, bertempat

tinggal di Kabupaten Pasuruan. Melawan Termohon yang berumur 37

Tahun, beragama Islam , bekerja sebagai pedagang, dan bertempat

tinggal di Kabupaten Pasuruan. Perihal yang diajukan kepada majelis

hakim adalah untuk menikah lagi dengan Calon Isteri Kedua Yang

Berumur 44 tahun, beragama Islam , tempat kediaman berada di

Kabupaten Malang dan calon Isteri kedua tersebut berstatus gadis.

2. Duduk Perkara

Pengadilan Agama Pasuruan memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari

Rabu tanggal 30 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal

16 dzulhijah 1436 Hijriah, dengan Nomor.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas,

yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Pada tanggal 05 Juni 2005, Pemohon dengan Termohon telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota

Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor 624/38/vi/2005 tanggal 05

Juni 2005).

b. Selama pernikahan tersebut berlangsung Pemohon dengan

Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami Isteri

dan dikaruniai 2 orang anak , anak pertama berumur 9 tahun

dan anak yang kedua berumur 5 tahun.

c. Kemudian setelah pernikahan berlangsung sekitar 10 Tahun

tepatnya pada tahun 2015, Pemohon ingin menikah lagi

(poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON

ISTERI KE 2 PEMOHON yang berumur 44 tahun beragama

Islam , pekerjaan pedagang dan kediamannya di kabupaten

Malang. Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bantur,

Kabupaten Malang, disebabkan karena termohon tidak dapat

menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena termohon

sering kecapaian bekerja dan harus mengurus rumah tangga

serta anak-anak, akibatnya termohon sering menolak saat diajak



62

berhubungan biologis sebagai suami Isteri. Oleh karenanya

pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang

dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan

poligami.

d. Pemohon juga menyatakan bahwa pemohon mampu memenuhi

kebutuhan hidup isteri-isteri pemohon serta anak-anaknya,

karena pemohon bekerja sebagai pedagang mempunyai

penghasilan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulannya;

e. Pemohon sanggup berlaku Adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

f. Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila

pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua pemohon

tersebut.

g. Calon Isteri kedua Pemohon Menyatakan Tidak akan

mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini,

melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon

dengan Termohon;

h. Selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon

telah memperoleh harta berupa:

- Sebuah bangunan rumah seluas 256 m2 yang terletak di

Sungikulon, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;

- Sepeda Motor merk Honda WIN tahun 1997 dengan Nopol

N 6244 FB

- Sepeda Motor merk Yamaha Vixion tahun 2014 dengan

Nopol N 5971 TAM;

i. Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua

Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila

Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;

j. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara

dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon

isteri kedua Pemohon, calon isteri kedua Pemohon berstatus

perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain,

Wali nikah calon Isteri kedua Pemohon adalah kakak kandung

calon isteri kedua Pemohon. Karena ayah kandung calon isteri

kedua Pemohon telah meninggal dunia, kakak kandung calon

isteri kedua Pemohon bernama WALI ISTERI KE 2

PEMOHON, umur 47 Tahun, Warga Negara Indonesia, agama

Islam , Pekerjaan Usaha Toko, tempat kediaman di Kabupaten

Malang bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon

isteri kedua Pemohon;

k. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil, pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Pasuruan segera memanggil pihak-pihak dalam

perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



63

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi

(Poligami) dengan Calon Isteri Kedua Pemohon bernama ISTERI KE

2 PEMOHON;

3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon;

4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon

hadir di persidangan, Majelis Hakim telah menasehati kedua belah Pihak

agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Bahwasesuai peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh Proses Mediasi

Dengan Hakim Mediator Drs. H. ABDUL KHOLIK yang telah disepakati

oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai laporan Hakim Mediator

Tanggal 28 September 2015 mediasi tersebut gagal.

Dalam persidangan yang terbuka untuk umum majelis hakim telah

membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap

dipertahankan oleh Pemohon. Bahwa atas permohonan Pemohon

Tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di

depan sidang yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil

permohonan Pemohon dan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon

untuk Menikah lagi/Poligami dengan Calon Isteri Kedua Pemohon,

dengan Menambahkan keterangan karena Pemohon hiperseks.

Bahwa calon isteri kedua Pemohon Bernama ISTERI KE 2

PEMOHON, umur 44 Tahun, agama Islam , pekerjaan dagang, tempat

kediaman di Kabupaten Malang, Hadir menghadap sidang dan

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus gadis;

2. Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram

maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan

Termohon juga tidak ada hubungan saudara baik bibi atau keponakan

dengan Termohon;

3. Bahwa calon isteri kedua pemohon setuju dan tidak keberatan menjadi

Isteri kedua dari Pemohon;

4. Bahwa pemohon dan calon Isteri kedua Pemohon telah menikah siri

pada bulan Agustus 2015;

5. Bahwa Termohon mengetahui Pernikahan sirri antara Pemohon dengan

Calon Isteri Kedua Pemohon dan tidak keberatan dengan Pernikahan

tersebut;

Kemudian untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon mengajukan Bukti-Bukti dalam surat-surat pada Form sebagai

berikut P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P9, P.10., P.11, P.12, P.13 dan



64

P.14. (sebagaimana tercantum dalam salinan putusan

No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas, dapat dilihat di halaman Lampiran)

Baik antara Pemohon dan Termohon keduanya juga telah

menghadirkan Saksi-Saksi masing-masing yang selanjutnya disebut

SAKSI 1 dan SAKSI 2. Menurut keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Yang

mana dalam pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon

b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Isteri bertempat

tinggal dirumah kediaman bersama dan telah hidup rukun

sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 orang anak.

c. Bakwa saksi mengetahui alasan Pemohon menikah lagi dengan isteri

kedua Pemohon karena Termohon kecapekan bekerja dan harus

mengurus anak-anak, Termohon sehingga sering menolak ketika

diajak Pemohon Untuk berhubungan biologis suami Isteri.

d. Bahwa Pemohon telah menikah secara sirri dengan ISTERI KE 2

PEMOHON

e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon Isteri kedua

Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan.

f. Bahwa calon Isteri kedua pemohon berstatus gadis dan tidak dalam

pinangan orang lain.

g. Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja dagang buah, saksi

mengetahui bahwa Pemohon tergolong mampu dan sanggup berlaku

adil kepada termohon dan Calon Isteri Pemohon.

h. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta

berupa rumah, sepeda motor Honda WIN dan sepeda motor vixion.

C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama

Pasuruan dalam Putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas.

Sebagaimana maksud dari permohonan Pemohon yang telah di

uraikan dalam surat permohonan pemohon yang juga telah dikuatkan oleh

keterangan Termohon bahwa selama dalam Pernikahan antara Pemohon

dan Termohon telah dikarunia dua orang anak, kemudian setelah

pernikahan berlangsung selama 10 tahun, Pemohon ingin menikah lagi

dengan seorang perempuan yang masih gadis berumur 44 tahun, beragama

Islam, sehari-hari bekerja sebagai pedagang. Pemohon mengajukan



65

poligami Dengan alasan Termohon tidak dapat menjalankan

kewajibannya karena sering kecapaian bekerja, serta megurus rumah

tangga dan anak-anak. Kemudian menurut keterangan secara lisan Dari

Termohon menyatakan bahwa Suami hiperseks.

Menurut putusan tersebut bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20006 dan Perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya huruf a

dan angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat

pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang

perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin

berisitri lebih dari seorang, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup

kewenangan Pengadilan Agama.

Upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada hari sidang

yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sidang,

majelis hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar

mengurungkan niatnya akan tetapi tetap tidak berhasil.

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diupayakan perdamaian

melalui mediasi oleh Hakim Mediator Drs. H. ABDUL KHOLIK namun

upaya mediasi tersebut gagal. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa



66

yang menjadi alasan pemohon untuk menikah lagi dengan seorang

perempuan bernama ISTERI KE 2 PEMOHON adalah karena Termohon

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena Termohon

sering kecapekan bekerja dan harus mengurus rumah tangga serta anak-

anak, akibatnya sering menolak saat diajak hubungan biologis suami

isteri.

Termohon juga telah mengakui dan membenarkan alasan Pemohon

tersebut, dan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah

lagi/poligami dengan Calon Isteri kedua Pemohon. Hal ini telah sesuai

dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi

Hukum Islam .Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon

mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi. Bahwa bukti P.1 Sampai

denga P.13 Sebagaian adalah surat-surat asli dan fotokopi yang cocok

dengan aslinya, bermaterai cukup dan dibenarkan oleh Termohon, maka

bukti-bukti tersebut Sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR.

Baik Pemohon dan termohon telah menghadirkan saksi masing-masing

yang bernama SAKSI 1 DAN SAKSI 2 , keduanya SAKSI 1 dan SAKSI 2

telah memberikan Keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan

keterangannya tersebut didasarkan kepada Penglihatan dan

Pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai

alat bukti Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR.



67

Dari keterangan para pihak, calon Isteri pemohon, dan bukti-bukti

tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan

yang sah (bukti. P.4)

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan izin Poligami dengan

alasan karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya

sebagai isteri karena Termohon sering kecapekan bekerja dan harus

mengurus rumah tangga serta anak-anak, akibatnya Termohon

sering menolak saat diajak hubungan biologis suami isteri.

- Bahwa termohon telah menyetujui Permohonan Pemohon tersebut

dan Calon Isteri Pemohon bersedia untuk dinikahi Oleh Pemohon

(bukti P.12 dan P.13) Yang mana hal ini telah sesuai dengan

ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a)

Kompilasi Hukum Islam .

- Bahwa pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk

menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka (bukti

P.10)

- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan

anak-anak mereka (bukti P.14)

- Bahwa calon Isteri Pemohon tidak ada ikatan Perkawinan dengan

laki-laki tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik



68

dengan Pemohon maupun dengan Termohon, Serta Pemohon dan

calon Isteri Pemohon beragama Islam .

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Permohonan a quo telah

memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi

Hukum Islam .

Pemohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon tidak ada halangan

perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal

42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam .

Maksud pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan

kondisi Termohon yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung

jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak

hal-hal di luar batas ketentuan agama. Hal demikian juga tidak

bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT

dalam Al-Quran surat al-Nisa> ayat (3):\



69








Berkenaan dengan maksud dari pemohon tersebut Majelis hakim

dalam pertimbangan hukumnya mengungkapkan bahwa perkawinan

antara Pemohon dan Calon Isteri Kedua dipandang akan membawa

maslahat bagi kedua belah pihak, menghindarkan mafsadat yang mungkin

timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai

dengan dengan kaidah:

د س ء الوفا سذ هقذم عل جلب الوصا لح

‚Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada

menarik maslahat.‛107

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis

Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi

telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan

106


Penyelenggara Penterjemah Alquran, disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Alquran(

Bandung : CV.Diponegoro, 2012), 77. 107

Hamim HR, Ahmad Muntaha, Pengantar Kaidah Fikih Syafi’iyah:Penjelas Nazhm al-Fara’id

al-Bahiyah,(Kediri:Santri Salaf Press, 2013), 97.



70

peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum

Islam , oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.



71

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN IZIN POLIGAMI

OLEH PENGADILAN AGAMA PASURUAN DALAM PUTUSAN

NOMOR 1284/Pdt.G/2015.PA.Pas.

A. Analisis Pertimbangan dan Dasar Hukum Oleh Hakim

Allah SWT membolehkan berpoligami terbatas sampai dengan empat

istri, dengan syarat mampu berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam

melayani isteri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan

segala hal yang bersifat lahiriah.Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu

istri saja (monogami).Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam Q.S al-

Nisa> ayat 3.108

Artinya : ‚Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap







108

Abdul Rohman Ghozali, Fikih Munakahat…, 130. 109

Departemen Agama RI,Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemah..., 77.



72

Menurut Sayyid Quthb berpendapat bahwa poligami merupakan

suatu perbuatan rukhs}ah. Karena merupakan rukhs}ah maka bisa dilakukan

hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun

masih disyaratkan berbuat adil terhadap isteri-isteri.Keadilan yang dituntut

di sini termasuk dalam bidang nafkah, mu’amalah, pergaulan, serta

pembagian malam.110

Kemudian Menurut perundang-undangan di Indonesia mengenai

seorang suami (agama Islam ) yang ingin beristeri lebih dari satu harus

mengajukan izin ke Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (1).

Berkenaan perkara tersebut di atas Penulis meneliti satu putusan di

Pengadilan Agama Pasuruan, Berikut deskripsi putusan Izin Poligami dengan

Nomor perkara 1284/Pdt.G/2015/Pas, dalam memutuskan suatu perkara

Hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang berwenang menangani izin

poligami, harus mempunyai dasar pertimbangan-pertimbangan yang dapat

diterapkan sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar nantinya

para pihak yang berperkara tidaka ada yang merasa di rugikan.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor

1284/Pdt.G/2015/PA.Pas Tentang izin poligami, adalah karena istri sering

kecapekan bekerja serta mengurus rumah tangga dan anak-anak, sehingga

sering menolak ketika diajak berhubungan biologis suami istri. Oleh

110

Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami…, 90.



73

karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang

dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami.

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang

proses Mediasi di Pengadilan telah ditempuh proses mediasi dengan Hakim

Mediator Drs. H. Abdul Kholik, yang telah disepakati oleh Pemohon dan

Termohon, namun sesuai Laporan Hakim Mediator tanggal 28 Semptember

2015 mediasi tersebut gagal.

Atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan

jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya Termohon

membenarkan dalil-dalil Pemohon dan tidak Keberatan terhadap maksud

Pemohon untuk menikah lagi Poligami dengan calon istri kedua Pemohon.

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1)

huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat 1 huruf (a)

Kompilasi Hukum Islam. Dalam keterangan Termohon yang disampaikan

tersebut termohon juga menambahkan keterangan bahwa Pemohon/ suami

Mengalami hiperseks.

Calon Istri Kedua Pemohon bernama ISTRI KE 2 PEMOHON, juga

hadir menghadap sidang dan menerangkan yang pada pokoknya menyatakan

bahwa calon istri kedua pemohon berstatus gadis, antara calon istri kedua

dengan Pemohon maupun Termohon juga tidak ada hubungan saudara baik

sebagai bibi atau keponakan dengan Termohon, setuju tidak keberatan

menjadi istri kedua dari Pemohon, bahwa Pemohon dan Calon Isteri Kedua



74

Pemohon telah menikah sirri pada bulan Agustus 2015, dan Termohon juga

telah mengetahui pernikahan sirri antara Pemohon dengan Calon Istri Kedua

Pemohon dan tidak Keberatan dengan Pernikahan tersebut.

Pemohon juga menyertakan surat keterangan Penghasilan dari kepala

desa setempat yang menerangkan bahwa pemohon sebagai pedagang

memiliki penghasilan Rp.4.000.000,-/bulan. Keterangan tersebut juga di akui

oleh Termohon dan keterangan saksi-saksi, yang menunjukkan adanya

kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-

anak mereka.Pemohon dalam keterangannya juga menyatakan sanggup

berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Dimana mampu berlaku

adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dalam pemberian nafkah lahir

batin merupakan syarat utama bagi seorang laki-laki yang ingin beristeri

lebih dari satu sebagaimana yang telah di terangkan dalam Q.S al-Nisa> ayat 3

tersebut diatas..

Berdasarkan dalam fakta hukumnya Pemohon dan Calon isteri kedua

telah dilangsungkan pernikahan sirri pada bulan agustus 2015. Serta

keinginan pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh

Majelis Hakim telah diberi Nasihat dan penjelasan mengenai kewajiban yang

harus ditanggung oleh seorang suami yang melakukan poligami.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan memberikan izin kepada seorang suami

yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:



75

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam hal ini yang menjadi dalil hakim Pengadilan Agama

Pasuruan dalam mengabulkan permohonan izin poligami adalah

dikarenakan isteri sering kecapekan bekerja dan mengurus rumah tangga

serta anak-anaknya, akibatnya sering menolak saat diajak hubungan intim

suami isteri, Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan

perbuatan yang dilarang oleh Norma agama apabila Pemohon tidak

melakukan poligami. Maksud dari pemohon ini merupakan salah satu

pertimbangan yang dijadikan Majelis Hakim dalam membuat putusan.

Akan tetapi pada dasarnya alasan yang diajukan tersebut tidak

termasuk dalam alasan-alasan yang dapat diterima Undang-Undang

sebagai alasan pengajuan izin Poligami.

Akan tetapi seperti yang dijelaskan sebelumnya Salah satu

pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini didasarkan atas maksud

Pemohon untuk menikah lagi tersebut, dengan alasan kondisi Termohon

yang demikian menurut majelis hakim dapat menunjukkan rasa tanggung

jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak

hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak



76

bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT

dalam al-Quran surat al-Nisa> ayat (3):

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada pasal 5

ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan

kehakiman, bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali,

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

dalam masyakat.

Selain pertimbangan tersebut majelis hakim juga menyatakan

bahwa antara Pemohon dan Calon Istri Kedua Pemohon tidak ada

halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41,

Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam .

Kemudian majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa

perkawinan antara Pemohon dan Calon Istri kedua dipandang akan

membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindarkan mafsadat

yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal

ini sesuai dengan kaidah berikut ini :




77

Artinya : ‚Menolak atau Menghindari mafsadat harus

didahulukan dari pada menarik maslahat‛.111

Meski di dalam undang-undang tidak menyebutkan secara

eksplisit alasan izin poligami karena istri sering kecapekan bekerja,

sedangkan suami hiperseks sebagaimana yang telah dikemukakan diatas,

akan tetapi majelis hakim menafsirkan bahwa alasan tersebut dapat

dianalogikan dan termasuk izin poligami karena istri tidak dapat

menjalankan kewajibannya sebagai isteri atau berdasarkan peraturan

perundangan-undangan yaitu Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4

ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah di uraikan dalam pembahasan

sebelumnya penulis memahami bahwa permohonan pemohon telah

memenuhi syarat kumulatif untuk beristeri lebih dari seorang sesuai

ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo, Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 KHI, dan telah memenuhi

syarat alternatif untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana diatur

dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam .

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dasar dan

pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara permohonan ijin

poligami oleh Pengadilan Agama Pasuruan dengan alasan Istri tidak

111





78

dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri karena sering kecapekan

bekerja dan suami hiperseks dalam putusan

Nomor.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas telah sesuai.

Menurut penulis majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan

dalam memutus perkara juga telah sesuai dengan asas-asas hukum acara

Perdata Peradilan agama. Diantaranya yang kami pahami dalam putusan

tersebut yaitu asas ketuhanan, asas legalitas, asas personalitas keIslam

an, asas Ishlah (Upaya Perdamaian), Hal ini dapat diketahui melalui :

1. Asas Ketuhanan : Penetapan dalam Putusan

No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas , dimulai dengan kalimat basmalah, yang

di ikuti dengan irah-irah ‚Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa‛.112

2. Asas legalitas : semua tindakan yang dilakukan dalam rangka

menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan harus berdasarkan pada

hukum, mulai dari tindakan pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan di

persidangan, putusan yang dijatuhkan dan eksekusi putusan,

semuanya harus berdasarkan pada hukum.

3. Asas personalitas keisilaman : para pihak yang bersengketa beragama

Islam , hal ini dapat diketahui dari KTP para pihak,. Perkara yang di

sengketakan yaitu mengenai perkawinan dalam hal ini adalah

pemberian izin suami untuk berisitri lebih dari satu.

112

Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama…, 32.



79

Asas Ishlah (Upaya Perdamaian) : sebelum memutuskan atas perkara

tersebut hakim telah mengupayakan perdamaian dengan dilakukannya

mediasi, namun mediasi tersebut gagal. Dalam tahap mediasi ini berpendapat

dapat diketahui keinginan pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi

meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi Nasihat dan penjelasan mengenai

kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang suami yang melakukan

poligami, akan tetapi mediasi tidak berhasil.

Peran hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara Adalah

terbatas sampai pada menganjurkan, menasehati, menjelaskan, dan memberi

bantuan dalam perumusan format dan isi perdamaian sepanjang hal tersebut

diminta oleh para pihak, sehingga hasil perdamaian benar-benar merupakan

hasil kesepakatan kedua belah pihak. 113

Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi

telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan

perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka

permohonan Pemohon tersebut dapat di kabulkan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dalil Hukumoleh Hakim Pengadilan

Agama Pasuruan No. 1284/Pdt.G/2015/PA.Pas tentang Izin Poligami.

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Allah

mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara

113

Ibid, 36.



80

laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan rasa saling

meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha

meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa

pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.114

Perkawinan yang dilakukan yang sesuai dengan Norma dan Agama

memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan

baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa

dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. 115

Islam adalah agama yang mengatur tentang kemasyarakatan. Islam

mempunyai konsep kemanusiaan yang luhur, yang dibebankan kepada

manusia untuk menegakkannya dan harus disebarluaskan kepada seluruh

umat manusia. Risalah Islamiyah tidak akan tegak melainkan apabila ada

kekuatan yang mendukung, adanya pemerintahan yang mengelola segala segi,

pertahanan, keamanan, pendidikan, industri, perdagangan, pertanian, dan

sektor-sektor lain yang menunjang tegaknya suatu pemerintahan. Semuanya

itu tidak akan sempurna tanpa adanya orang-orang yang hidup pada tiap

generasi yang banyak jumlahnya.116

Dan jalan untuk mendapatkan masa yang

banyak ini menurut Al-Hamdani ialah dengan menikah dan memperbanyak

keturunan.117

114

Ibid., 11. 115

Ibid., 11. 116

Al-Hamdani, Risalah Nikah:Hukum Perkawinan Islam …, 41

117 Ibid, 41.



81

Dinegara-negara yang sedang dilanda peperangan tidak jarang rakyatnya

gugur di medan perang dan banyak janda-janda yang harus dilindungi. Tidak

ada jalan yang terbaik untuk melindungi mereka selain dengan menikahi

mereka dan tidak ada jalan untuk menggantikan orang yang gugur di

peperangan itu selain dengan memperbanyak keturunan, dan menurut Al-

Hamdani poligami adalah salah satu jalan untuk memperbanyak keturunan.

118

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai dengan empat orang istri

dengan syarat berlaku adil kepada mereka yaitu adil dalam melayani istri,

seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang

bersifat lahiriah.119

Jika tidak mampu berlaku adil maka di cukup satu istri

saja (monogami).Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S al-Nisa> ayat

(3).

Setelah mengetahui dan memahami Deskripsi Putusan Pengadilan Agama

PasuruanNo.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas tentang Pemberian Izin Poligami

dengan Alasan Istri Sering Kecapekan Bekerja dan Suami Hiperseks yang

tertulis di Bab Sebelumnya maka di Bab ini Penulis menganalisis Putusan

tersebut mengenai pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama

Pasuruan, dan analisis berdasarkan hukum Islam .

Adapun dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Pasuruan tentang

izin poligami No.Putusan 1284/Pdt.G/2015/Pa.Pas, dengan alasan isteri tidak

dapat menjalankan kewaibannya sebagai isteri karena sering kecapekan

118

Ibid, 41. 119

Abdul Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat…, 130.



82

bekerja dan harus mengurus rumah tangga serta anak-anaknya, akibatnya

Istri/Termohon sering menolak saat diajak berhubungan biologis Suami isteri,

dimana menurut keterangan dari termohon bahwa suami/Pemohon hiperseks.

Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang

dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami.

Seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus memenuhi

beberapa persyaratan, yaitu harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan

Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya dan dalam surat permohonannya,

yang bersangkutan harus menyertai alasan-alasan sebagaimana yang

dimaksud pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 57

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2)

Huruf (c) Pengadilan Agama Hanya akan memberikan izin kepada suami

yang akan beristri lebih dari seorang apabila memenuhi alasan-alasan sebagai

berikut:

a. Tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Alasan yang demikian harus dapat dibuktikkan bahwa memang

isteri benar-benar tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Dalam perkara putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas, diterangkan bahwa

yang menjadi alasan suami untuk menikah lagi yaitu karena isteri sering

kecapekan bekerja dan harus mengurus rumah tangga serta anak-anaknya,

sehingga mengakibatkan isteri sering menolak jika diminta suami untuk



83

berhubungan biologis. Dan dalam putusan tersebut, menurut keterangan

isteri atau dalam hal ini Termohon menambahkan keterangan secara lisan

di persidangan bahwa Suami Hiperseks, Yaitu Merupakan penyimpangan

seksual yang ditandai dengan tingginya keinginan untuk melakukan

hubungan seksual dan sulitnya mengontrol keinginan seks tersebut. Nama

lain untuk kondisi ini bisa juga disebut sebagai kecanduan seksual (sex

addict).120Jika dipahami dari pengertian tersebut penulis berpendapat

bahwa pada dasarnya Istri telah melaksanakan kewajibannya hanya saja

dengan kondisi suami yang demikian, maka membuat istri seolah-olah

tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, terutama dalam

memenuhi kebutuhan biologis suami. Selain itu bahwa istri juga bekerja,

mengurus rumah tangga dan anak-anaknya yang mengakibatkan sering

kecapekan, dan menolak untuk diajak berhubungan biologis dengan

suaminya.

Salah satu tujuan perkawinan menurut Imam Al-Ghazali adalah

memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan

menumpahkan kasih sayangnya. Maka ketika seorang istri menolak

perintah suami dalam pemenuhan kebutuhan biologis dalam kondisi

tersebut diatas, bisa kategorikan bahwa istri tidak dapat menjalankan

kewajiban sebagai isteri.


November 2017




84

b. mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Bagaimana seorang beristri dapat mengurus rumah tangganya

dengan baik. Apabila istrinya menderita penyakit yang tidak mungkin

akan sembuh. Dalam kondisi seperti ini, apakah dipandang baik suami

dibiarkan menderita karena kekurangan dari istri ( tidak dapat memberi

keturunan), dan sakitnya istri yang tidak dapat lagi mengurus dirinya dan

keperluan rumah tangganya lalu ditimpakan semuanya kepada suami?

Atau apakah lebih baik istrinya diceraikan sehinga ia tambah menderita

karena perceraian itu padahal ia masih menginginkan hidup berdampingan

sebagai suami istri. Atau dengan persetujuan keduanya sehingga

suaminya boleh menikah lagi dan istrinya tetap berada disampingnya

sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat dijamin dengan

baik.Seseorang yang nuraninya hidup dan perasaannya sehat mau

menerima pemecahan yang terakhir ini, karena dirasa lebih bijaksana dan

dapat diterima.121

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan ini dapat diterima karena mendapat keturunan adalah

merupakan tujuan dari perkawinan.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa maksud Pemohon

untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi Termohon yang

121

Tihami, Sohari Sahrani,Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap…, 374.



85

demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki

atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan

agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan al-Quran Surat al-

Nisa> Ayat (3).

Pemohon juga menyatakan bahwa pemohon sanggup berlaku adil

terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (bukti P.14) dan juga

dikuatkan oleh penyataan oleh salah Saksi, yang juga mengetahui

pekerjaaan dari pemohon adalah berdagang dan memiliki penghasilan

Rp.4.000.000,- /bulan, untuk itu Pemohon juga dinilai mampu untuk

menafkahi isteri-isteri dan anak-anaknya.

Atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah

menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada

pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon dan tidak

Keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi ( Poligami )

dengan calon istri kedua Pemohon. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan

Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam .

Majelis hakim dalam putusan tersebut juga mempertimbangkan

bahwa istri Pemohon sudah mengizinkan dan tidak keberatan terhadap

maksud Suaminya untuk menikah lagi (Poligami) dengan Calon Istri

Kedua Pemohon. Maka hal ini untuk memiliki tujuan mengakomodir

kedua keinginan yang baik tanpa ada paksaan apapun dari berbagai pihak.



86

Kemudian untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon

mengajukan bukti-bukti dalam surat-surat pada yang dalam putusan

tersebut di beri kode sebagai berikut P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8,

P9, P.10., P.11, P.12, P.13 dan P.14. ( untuk keterangan lengkap

sebagaimana dapat di ketahui dalam halaman Lampiran)

Berdasarkan isi dari putusan tersebut penulis berpendapat

Pertimbangan hakim dalam putusan ini tidak hanya berlandaskan atas

peraturan perundang-undangan akan tetapi juga memperhatikan kaidah

fiqh untuk menentukan pengambilan putusan yang akan ditetapkan,

sebagaimana yang telah dinyatakan dalam putusan tersebut. Pernyataan

yang mendukung pendapat penulis ini adalah yaitu majelis hakim

mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Izin

Poligami tersebut bahwa pemohon sangat khawatir akan melakukan

perbuatan yang dilarang oleh norma agama Apabila pemohon tidak

melakukan poligami, yaitu dalam menghindari hal-hal yang dipastikan

melanggar ajaran agama, dan mencegah perbuatan yang akan

menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka poligami menjadi solusi dari

kekhawatiran tersebut. Dalam hal ini sesuai dengan Kaidah :


‚ Menolak atau Menghindari mafsadat harus didahulukan dari

pada Menarik Maslahat‛. 122

122


al-Bahiyah…, 97.



87

Kaidah ini dilatarbelakangi dengan penekanan Allah dalam

peninggalan larangan lebih kuat daripada pelaksanaan perintah-Nya.

Sebagaimana hadits Nabi Saw:

سواٍ عبذ العزٌز بي ْاحوذ فً)لخشك رسة هوا ًهى اهللا عٌَ ْافضل هي عبادة الثقلٍي

(مشف االسشاس

Artinya :‚Sungguh meninggalkan sedzarrah perkara yang dilarang Allah

lebih utama daripada ibadah jin dan manusia.‛ (HR.Abdul Aziz

bin Ahmad dalam Kasyf al-asrar). 123

Hadits tersebut menyatakan, bahwa ibadah seseorang dengan

meninggalkan larangan Allah SWT lebih mulia dan lebih berat

dibandingkan dengan ibadah yang berupa menjalankan perintah-

Nya.Sebab meninggalkan maksiat memiliki tingkat kesulitan yang lebih

tinggi dengan melawan dan memerangi hawa nafsu.124

Artinya: ‚ketika aku perintahkan sesuatu maka lakukanlah perkara

tersebut semampunya, dan ketika aku melarang melakukan

sesuatu maka hindarilah‛. (Mutafaq’alaih). Hadits ini

menegaskan, Nabi Saw mewajibkan perintahnya dengan

kadar kemampuan seseorang, dan memerintah menjauhi

larangannya selamanya dengan hukum wajib pada perkara

yang haram, dan hukum sunnah pada perkara yang

makruh.125

Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia

dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-

kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat serta

kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan

123

Ibid 124

Ibid 125

Ibid, 98.



88

syariah, yaitu melalui dalil syara’ baik al-Quran , al-Sunnah, Ijma’, Qiyas

yang diakui (mu’tabar) dan istislah yang sahih (akurat).126

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini,

dijelaskan oleh Imam al-Ghazali dalam al-Mustashfa,127

Imam al-Syatibi

dalam al-muwafaqat,128dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah,

129

dan Abdul Wahab Khalaf.130

Apabila disimpulkan, maka persyaratan

kemaslahatan tersebut adalah:

a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqa>shid al-Syari>’ah, semangat

ajaran, dalil-dalil dan dalil qath’i baik wurud maupun dalalah-Nya.

b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu

berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak

meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan

mudarat.

c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan

kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa

dilaksanakan.

126

A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2006), 29. 127

Al-Ghazali, al-Mustashfa min Ilm al-Ushu>l, (Mesir: t.pn, tt.), 2. 128

Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwa>faqat Fi Ushu>l al-Syari >’ah, (tt.: al-Maktabah al- Tijariyah, tt.)

Juz II, 8-38. 129

Abu Zahrah, al-Alaqah al-Dauliyah fi al-Islam, terj: Mahmud Nur, (Jakarta: Bulan Bintang,

1973), cet. I. 130

Abd. Wahab al-Khalaf, Mashadir al-Tasyri>’ fi ma> la> Nashsha fih, (Kuwait: Da>r al-Qalam,

1392H/1972 M), Cet.III.



89

d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat

bukan kepada sebagian kecil masyarakat.131

Dalam perkara permohonan izin poligami ini, diizinkan atau tidak

Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan

menanggung mudharat (risiko) atau dampak negatif. Untuk menghindari

risiko yang lebih besar jika pemohon tidak diizinkan melakukan poligami,

dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat (risiko),

maka hendaknya mengerjakan yang lebih ringan, hal ini sesuai dengan

kaidah fiqih yang berbunyi :

اذا تعا ر ض مفسد تا ن رو عي اعظمهما ضر را بار تكا ب اخفهما

Artinya: apabila dihadapkan dengan dua mafsadah maka supaya

dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya

dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan.‛132

Contoh penerapan kaidah fiqih tersebut adalah mengenai legalitas

qis{a>s} bila orang membunuh, maka dibunuh. Pada dasarnya membahas

pembunuhan merupakan dhara>r, Namun bila qis{a>s} tidak dilegalkan, orang

akan mudah melakukan Pembunuhan. Maka pelegalan hukum qis{a>s}

merupakanpemilihan dhara>r yang lebih ringan.

Jika dihubungkan dengan masalah poligami ini, maka ilustrasinya

adalah sebagai berikut, di dunia ini antara makhluk satu dengan yang

131

A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih..., 29-30. 132

Yahya Chusnan Manshur, Ulasan Nadhom Qawaid Fiqhiyah al-Faroid al-Bahiyyah,

(Jombang:Pustaka AL-Muhibbin, 2011), 87.



90

lainnya tidaklah sama, seperti halnya manusia dengan manusia yang lain

memiliki karakteristik baik fisik maupun psikis adalah berbeda.

Terkadang terdapat seorang laki-laki yang karena kejiwaannya atau

karena fisiknya sangat kuat nafsu seksnya, ia belum akan puas kalau hanya

dilayani oleh seorang isteri.133

Agar terhindar dari pemuasaan syahwat

tersebut yang tidak halal baginya dan akan merusak moralnya, maka dalam

hal ini ia diizinkan untuk memuaskan nafsu dengan jalan yang halal yaitu

poligami.134

Kekhawatiran sebagaimana dalam ilustrasi tersebut diatas,

adalah tidak jauh berbeda dengan maksud dari Pemohon untuk menikah lagi

dengan Calon istri kedua Pemohon, dikarenakan Istri dari Pemohon atau

Termohon sering menolak saat diajak berhubungan biologis suami isteri,

yang disebabkan istri sering kecapekan bekerja dan mengurus rumah tangga

serta anak-anaknya, sedangkan sang suami menurut keterangan secara lisan

di persidangan oleh Termohon, bahwa pemohon hiperseks.

Dalam perkara pemohonan izin poligami di Pengadilan Agama

Pasuruan putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas, Pemohon menyatakan

bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan kondisi Termohon

demikian, atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas

ketentuan agama, hal tersebut juga tidak bertentangan dengan hukum

Islam, Dan hal tersebut dalam putusan ini menjadi salah satu

133

Al-Hamdani, Risalah Nikah..., 43. 134

Ibid, 43.



91

pertimbangan hakim. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan yang

termaktub dalam al-quran dalam surat al-Nisa> ayat (3) tersebut diatas.

Agama pada hakekatnya diturunkan untuk lebih memanusiakan

manusia, sehingga berbeda dengan satwa ataupun makhluk lainnya. Salah

satu ajaran agama adalah mendidik manusia agar mampu menjaga organ-

organ reproduksinya dan tidak mengumbar nafsu seksualnya sedemekian

rupa. Itulah akhlak Islam yang telah dicontohkan dengan sempurna pada

diri Nabi Muhammad SAW. Salah satu cara untuk mejaga kesucian organ-

organ reproduksi itu adalah melalui perkawinan, karena itu perzinahan,

selingkuh, dan segala bentuk hubungan seksual yang tidak sah diharamkan

dalam Islam. Dalam konteks hubungan suami istri selingkuh yang

dilakukan oleh suami istri pasti akan menyakiti perasaan istri, ini sangat

bertentangan dengan prinsip perkawinan Islam : yaitu memerintah suami

memperlakukan isteri dengan ma’ruf ( santun ). 135

Menurut Penulis dapat dikatakan bahwa dengan diajukannya

Permohonan izin Poligami ini juga termasuk upaya atas dasar

melaksanakan perintah Allah untuk memperlakukan istri dengan santun

(ma’ruf), karena sebagaimana telah diketahui keadaan suami yang

hiperseks yaitu Merupakan penyimpangan seksual yang ditandai dengan

tingginya keinginan untuk melakukan hubungan seksual dan sulitnya

mengontrol keinginan seks tersebut. Nama lain untuk kondisi ini bisa juga

135

Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami…,61.



92

disebut sebagai kecanduan seksual (sex addict).136 maka kemungkinan

ketika tidak di lakukan poligami maka sesuatu hal yang buruk dapat terjadi

terutama di pihak istri yang menjadi korban, karena dengan keadaan

hiperseks maka bisa dikatakan melebihi kemampuan istri dalam

menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam hal pemenuhan hak suami

dalam kebutuhan biologis tersebut. Sebagaimana yang di terangkan dalam

putusan tersebut bahwa maksud suami adalah untuk menghindari perbuatan

yang melanggar norma dan agama jika tidak dilakukan poligami. Terlebih

lagi hukum Islam sebagaimana dalam Alquran surat Q.S al-Nisa> ayat (3)

yang menjadi dasar hukum poligami, juga memperbolehkan untuk seorang

laki-laki (Suami) memiliki istri lebih dari satu dengan batasan hingga

Empat isteri, dengan syarat yang ketat yaitu mampu berlaku adil terhadap

isteri-isteri dan anak-anaknya.

Menurut penulis ini adalah suatu kebijaksanaan suami dalam

melindungi kehormatan keluarga ( suami maupun istri). Karena mengingat

keadaan yang darurat yaitu suami mengalami hiperseks, dengan mengambil

poligami sebagai solusi maka telah menyelamatkan istri dari

ketidakmampuan menjalankan kewajiban dalam hal ini pemenuhan Hak

Suami dalam kebutuhan Biologisnya. Sehingga juga dapat menyelamatkan

istri dari Nushu>z.


November 2017




93

Oleh karenanya penulis sependapat dengan keputusan majelis

hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami di Pengadilan

Agama Pasuruan dengan Nomor Putusan 1284/Pdt.G/2015/PA.Pas. yang

menjatuhkan putusan dikabulkannya Permohonan izin poligami yang

diajukan oleh Pemohon tersebut. Dengan alasan Isteri Sering Kecapekan

bekerja dan harus mengurus rumah tangga serta anak-anaknya, dan juga

istri menambahkan keterangan secara Lisan di Persidangan Bahwa Suami

Hiperseks. Yang berarti dalam putusan ini majelis hakim menganologikan

alasan tersebut dengan alasan yang telah ditentukan Oleh perundang-

undangan yaitu dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat ( 2 )

juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk dapat mengajukan

izin poligami di Pengadilan Agama maka pengajuan permohonan izin

poligami itu diterima apabila :

a. Istri Tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri

b. mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c. Tidak dapat melahirkan keturunan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis

Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah

memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan

perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, oleh

karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan adalah

keputusan yang sesuai.



94

Hal ini juga berdasarkan analisis-analisis hukum Islam atas

pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkkan putusan

Nomor. 1284/Pdt.G/2015/PA.Pas. sebagaimana diketahui bahwa dampak

yang ditimbulkan apabila tidak dilaksanakan poligami dalam kondisi rumah

tangga Pemohon dan Termohon juga dengan calon istri kedua Pemohon yang

merupakan isteri yang telah di nikahinya secara sirri tersebut, adalah

menurut majelis hakim dipandang akan membawa maslahat bagi kedua

belah pihak, menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus

didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan dengan kaidah

dibawah ini :


Artinya :‚ menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada

menarik maslahat.‛137

Berdasarkan fakta-fakta yang telah di uraikan penulis menyimpulkan bahwa

permohonan pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristeri lebih dari

seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan jo, Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 KHI, dan telah memenuhi

syarat alternatif untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam

Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam . Maka dapat disimpulkan dasar hukum dan

137





95

pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara tersebut sudah relevan

dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun

1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini hakim memiliki hak untuk

menafsirkan bahwa alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai

isteri karena sering kecapekan bekerja, sehingga sering menolak saat diajak untuk

berhubungan biologis suami isteri yang dalam hal ini suami hiperseks, Sehingga

hakim dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

Menurut penulis untuk kedepannya diharapkan adanya ketentuan perundang-

undangan yang secara tegas mengatur mengenai seorang suami hiperseks yang

akan mengajukan izin poligami, dan dilakukan penanganan secara medis terlebih

dahulu. Karena akan dikhawatirkan alasan suami hiperseks menjadi celah bagi

suami yang sebenarnya tidak ada alasan darurat untuk mengajukan poligami.

Misalnya dalam ketentuan tersebut dijelaskan mengenai indikator atau ciri-ciri

seorang suami dapat dinyatakan hiperseks, sehingga dalam keadaan tersebut

seorang suami memang diperbolehkan untuk mengajukan izin poligami untuk

menghindari kemaksiatan (zina) dan menjaga isteri agar tidak termasuk

melakukan perbuatan nushu>z, dalam hal ini dikarenakan tidak dapat menjalankan

kewajiban sebagai isteri, yang disebabkan isteri tidak mampu menjalankan

perintah karena kebutuhan hubungan biologis suami yang berlebihan, dan pada

intinya melebihi batas kemampuan isteri. Sehingga diharapkan dengan adanya

ketentuan tersebut alasan seorang suami yang akan mengajukan poligami tidak

hanya untuk kepentingan duniawi saja akan tetapi juga memperhatikan

kepentingn ukhrawi.



96

BAB V

PENUTUP.

A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan Hukum oleh Hakim:

Berdasarkan fakta-fakta yang telah di uraikan penulis menyimpulkan bahwa

permohonan pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristeri lebih dari

seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan jo, Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 KHI, dan telah memenuhi

syarat alternatif untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4

ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 57

Kompilasi Hukum Islam .

Kemudian majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa perkawinan antara

Pemohon dan Calon Istri kedua dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah

pihak. sesuai dengan kaidah berikut ini :

د س ء الوفا سذ هقذم عل جلب الوصا لحArtinya : ‚Menolak atau Menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada

menarik maslahat‛.138

اذا تعا ر ض مفسد تا ن رو عي اعظمهما ضر را بار تكا ب اخفهما

Artinya: apabila dihadapkan dengan dua mafsadah maka supaya dijaga jangan

sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan

mafsadah yang lebih ringan.

138

Hamim HR, Ahmad Muntaha, Pengantar Kaidah Fikih Syafi’iyah:Penjelas Nazhm al-Fara’idal-

Bahiyah,(Kediri:Santri Salaf Press, 2013), 97.



97

B. SARAN

Menurut penulis ketika seorang dinyatakan hiperseks memiliki arti bahwa

melebihi batas normal sewajarnya maka seharusnya istri tidak dapat disebut tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam pemenuhan hak suami atas

kebutuhan biologis yang melebihi batas sewajarya pada umumnya. Dan perlu

adanya ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut, dan dilakukan penanganan

secara medis terlebih dahulu. Karena dikhawatirkan keadaan suami hiperseks

menjadi celah bagi suami yang ingin mengajukan poligami dengan mudah

mengajukan izin poligami dengan alasan tersebut.

Untuk seorang laki-laki yang hendak berniat untuk poligami agar lebih

berpikir secara matang sebelum melakukan poligami untuk mempersiapkan segala

hal yang mejadi tanggungjawabnya ketika telah berpoligami. Poligami dalam

ketentuan hukum Islam adalah diperbolehkan, akan tetapi kebolehan ini hanya

sampai dengan batas empat orang isteri dan dengan syarat dapat berlaku adil dalam

pemenuhan nafkah lahir bathin, dan memahami bahwa Islam telah

memerintahkan seorang suami agar berbuat ma’ruf terhadap isterinya, agar dasar

keinginan untuk poligami tidak hanya berdasarkan nafsu duniawi saja.



98

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI. Al-Hikmah Alquran dan Terjemah. Diterjemahkan oleh Yayasan

Penyelenggara Penterjemah Alquran, disempurnakan oleh Lajnah Pentashih

Alquran Bandung : CV.Diponegoro, 2012.

A.Djazuli. Kaidah-Kaidah Fikih. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2006.

Abdurrahman As-Sanan, Arij. Al’adlu Baina Az-zauja>t: Memahami Keadilan dalam Poligami, Alih Bahasa Ahmad Sahal Hasan. Jakarta : Globalmedia Cipta

Publishing, 2003.

Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

Abu Zahrah, al-Alaqah al-Dauliyah fi al-Islam, terj: Mahmud Nur, (Jakarta: Bulan Bintang,

1973), cet. I.

Ahmad Syarif, Abdhilla Nisa, Khoirun Niat.Cet.ke-1 Solo: PT. Aqwam Media Profetika,

2013.

Ahmad Fajar Danial, ‚Ketidakmampuan Isteri Melayani Hubungan Seks Suami Yang

Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami (Analisis Hukum Islam Terhadap

Putusan PA Gresik No.913/Pdt.G/2014/PA.Gs‛ Skripsi – Universitas Islam

Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Ahmad Zamagsari, ‛Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim

Nomor:1608/Pdt.G/2011/PA.Pas Tentang Putusan Cerai Gugat Karena suami

Hiperseks,‛ (Skripsi-- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015 )

Al Hamdani. Risalatun Nikah, Alih bahasa oleh Agus Salim. Jakarta : Pustaka Amani,

2011.

Al-Ghazali, al-Mustashfa min Ilm al-Ushu>l, (Mesir: t.pn, tt.), 2.

Ali bin Sa’id Al-Ghamidi. Fikih Wanita.(Panduan Ibadah Wanita). Alih bahasa.

al-Khalaf, Abd. Wahab. Mashadir al-Tasyri>’ fi ma> la> Nashsha fih, (Kuwait: Da>r al-Qalam,

1392H/1972 M), Cet.III.

al-Syatibi, Abu Ishaq. al-Muwa>faqat Fi Ushu>l al-Syari>’ah, (tt.: al-Maktabah al- Tijariyah,

tt.) Juz II, 8-38.

An-Nabhani, Taqiyuddin. An-Nizham Al-ijtima’I fi Al-Islam : Sistem Pergaulan Dalam Islam/Hizbut Tahrir, alih bahasa oleh M.Nashir dkk. Jakarta: Hizbut Tahrir

Indonesia.



99

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian, Yogyakarta: PT.Remaja Rosdakarya, 2004.

Chusnan Manshur, Yahya. Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah al-Faroid al-Bahiyyah. Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2011.

Dani Tirtana, ‚Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta

Selatan‛ Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.

Departemen Agama RI. Al-Hikmah Alquran dan Terjemah. Diterjemahkan oleh Yayasan

Penyelenggara Penterjemah Alquran, disempurnakan oleh Lajnah Pentashih

Alquran Bandung : CV.Diponegoro, 2012.

Departemen Pendidikan National. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi

Keempat), Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Fahmie, Anshori. Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?.Bandung: Pustaka IIMaN, 2007.

Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya : 2016),

Fitrohtun Nazilah, ‚Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo

No.150/Pdt.G/2008/PA.Sda‛. Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya, Surabaya, 2009.

Hamim, Muntaha Ahmad. Kaidah Fikih Syafi’iyah. Kediri: Santri Salaf Press, 2013.

Irfan Nurhadi, ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami karena Isteri Bekerja Di

Luar Negeri‛ . Skripsi -- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

Irfan Nurhadi, Muammar. Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami karena Istri Bekerja Di Luar Negeri…. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Kadir, Abdul Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Labib MZ.Pembelaan Ummat Manusia, Surabaya: Bentang Pelajar, 1986.

M.Marwan dan Jimmy P. Kamus Hukum,Surabaya : Reality Publisher.2009.

Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta :

Kencana, 2008.

Marzuki Umar Sa’adah, Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas. Yogyakarta: UII Press

2001.

Mufidah, Psikologi Keluarga Islam, Berwawasan Gender. Malang : UIN Maliki Press, 2013.

Mujahidin , Ahmad. Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama. Bogor: Ghalia Indonesia,

2012.



100

Mulia, Musdah. Pandangan Islam Tentang Poligami. Jakarta: The Asia Foundation, 1999.

Mursalin, Supardi. Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007.

Nasution, Khoirudin. Riba Dan Poligami.Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia,

1996.

Rahman Ghozali, Abdul. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana Media Group, 2003.

Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.

Sanggona,Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Siti Musdah Mulia. Islam Menggugat Poligami. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Sohari Sahrani, Tihami. Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali

Pers,2010.

Wahhab, Abdul Khallaf. Kaidah-Kaidah Hukum Islam. alih bahasa Noer Iskandar al-

Barsany.Moh.Tolchah Mansoer, cet.ke-6 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

1996.

Wiramiharja, A.Sutarto. Psikologi Abnormal. Bandung: Refika Aditama, 2005.\

http://www.academia.edu/24587555/HYPERSEX Diakses pada tanggal 31 Januari 2018

http://www.pa-pasuruan.go.id/wp-content/uploads/2015/12/1284-2015-Poligami-Copy.pdf

diakses pada tanggal 25 September 2017.

https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=1284%2FPdt.G%2F2015%2FPA.

Pas+ diakses pada tanggal 25 September 2017

http://www.sehatfresh.com/ciri-ciri-penyimpangan-seksual-hypersex/ diakses pada tanggal

17 November 2017

http://www.academia.edu/24587555/HYPERSEX

http://www.pa-pasuruan.go.id/wp-content/uploads/2015/12/1284-2015-Poligami-Copy.pdf


tinjauan hukum islam terhadap pemberian izin … · menarik maslahah‛. dan juga kaidah fikih yang...

Documents