tentang tim akreditasi penjamin mutu pengadilan …pn-kisaran.go.id/images/pdf/sk_9.pdf · 11....

3
Menimbang Mengingat KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS IB NOMOR: £ /SK/KPN/3/2020 TENTANG TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS IB KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS IB : a. Dalam rangka melaksanakan Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IB, maka dipandang perlu melakukan Akreditasi terhadap Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IB; b. Bahwa untuk melancarkan tugas-tugas tersebut, perlu dibentuk Tim Akreditasi dan Asistensi terhadap Pengadilan Negeri Kisaran IB; c. Bahwa karena adanya promosi dan mutasi Ketua dan Wakil Ketua pada Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IB, maka dipandang perlu melakukan perubahan susunan personil pada Tim Akreditasi Penjamin Mutu pada Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IB; d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan Tugas Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IB; : 1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 2. Undang-UndangNomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355; 3. Undang-Undang Nomor Nomor : 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI; 4. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman; 6. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1 tentang Perradilan Umum; 7. Peraturan Pemeritahan Nomor Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor PER/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik; 10. PMA Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Publik 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Mahkamah Agung RI; 11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/111/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI; 12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor /DJU/OT 01/2/2016, tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Indonesia Tahun Anggaran 2016; 13. DIPA Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IB Tahun Anggaran 2017;

Upload: others

Post on 24-Oct-2020

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • Menimbang

    Mengingat

    KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS IBNOMOR: £ /SK/KPN/3/2020

    TENTANG

    TIM AKREDITASI PENJAM IN MUTU

    PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS IB

    KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS IB

    : a. Dalam rangka melaksanakan Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IB, maka dipandang perlu melakukan Akreditasi terhadap Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IB;

    b. Bahwa untuk melancarkan tugas-tugas tersebut, perlu dibentuk Tim Akreditasi dan Asistensi terhadap Pengadilan Negeri Kisaran IB;

    c. Bahwa karena adanya promosi dan mutasi Ketua dan Wakil Ketua pada Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IB, maka dipandang perlu melakukan perubahan susunan personil pada Tim Akreditasi Penjamin Mutu pada Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IB;

    d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan Tugas Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IB;

    : 1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;2. Undang-UndangNomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembar Negara

    Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;

    3. Undang-Undang Nomor Nomor : 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

    4. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;6. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

    Nomor 2 Tahun 1 tentang Perradilan Umum;7. Peraturan Pemeritahan Nomor Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang-Undang

    Nomor : 25 Tahun 2009;8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor

    PER/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

    9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

    10. PMA Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Publik 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Mahkamah Agung RI;

    11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/111/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;

    12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor /DJU/OT 01/2/2016, tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Indonesia Tahun Anggaran 2016;

    13. DIPA Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IB Tahun Anggaran 2017;

  • M E M U T U S K A N

    Menetapkan

    Kesatu

    Kedua

    Ketiga

    Keempat

    Kelima

    : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS IB TENTANG PERUBAHAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS IB;

    : Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 45/SK/

    KPN/11/2019, Tanggal 28 November 2019 tentang Perubahan Tim Akreditasi Penjamin Mutu pada Pengadilan Negeri Kisaran;

    : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada daftar lampiran keputusan ini sebagaiTim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IB;

    : Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IB mempunyaitugas sebagaimana uraian tugas terlampir;

    : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut, dibebankansepenuhnya kepada DIPA Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IB;

    : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudianhari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

    D ite tapkan : K isaranP ada tangga l______: ' l l M a re t 2020

    KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

    ULINA MARBUN

  • i

    Lam piran I

    Keputusan Ketua Pengadilan Negeri K isaran Kelas IB

    N om or : /SKI K PN/ 3 / 2020Tanggal : Maret 2020

    TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS IB

    NAMA JABATANDr. ULINA MARBUN, S.H, M.H. Top Manager (TM)

    NELSON ANGKAT, S.H., M.H. Manager Representative (MR)

    TEMAZIDUHU HAREFA, S.H. MEDIANA BR. TARIGAN, S. E.

    Wakil Manager Representative 1 (WMR 1) Wakil Manager Representative 2 (WMR 2)

    MEDIANA BR. TARIGAN, S. E. Document Control (DC)

    NELLY ANDRIANI, S.H., M.H.AHMAD ADIB, S.H., M.H.MIDUK SINAGA, S.H.BOY ASWIN AULIA, S.H., M.H.YOHANA TIMORA PANGARIBUAN, S.H., M.Hum. NELLY RAHKMASUR1 LUBIS, S.H., M.H.ANTONI TRIVOLTA, S.H.NONI AFRIANTI DAMANIK, S.H.

    Internal Auditor (IA)

    DOHARNI SIREGAR SUBAKTI, S.H. MURSAL PAHRI

    Tim Survei Kepuasan Pelanggan dan Survei Indeks Persepsi Korupsi

    D ite tapkan : K isaran

    P ada tangga l_____ : 23 M a re t 2020

    KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

    wULINA MARBUN^RE