lembaga penjamin simpanan (lps)

KELOMPOK IM SANDY OKTOFAN (1511031135)FARIZ MUHAMMAD HAIKAL (1511031136)ARIE RYAN SAPUTRA (1511031137)TEGUH IMANTO (1511031138)

BAHASAN

1. Apa itu LPS2. Latar Belakang Terbentuknya LPS3. LPS menurut Undang-undang4. Peranan LPS5. Kesimpulan

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN• Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu

lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia•Dasar Pendirian : Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan tanggal 22 September 2004• Equity Tower Lantai 20-21, Jalan Jenderal Sudirman

Kav. 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9. Jakarta, Telepon (021) 5151000

KENAPA LPS DIBENTUK?• Krisis yang melanda Indonesia pada tahun

1997-1998, membuat banyak bank yang mengalami kesulitan keuangan.• Pemerintah pun dengan kebijakannya

menyatakan akan membubarkan sebagian bank dengan tujuan untuk menyehatkan sektor perbankan Indonesia.• Namun dampak buruk dari kebijakan

tersebut ialah runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap bank.

KENAPA LPS DIBENTUK?• Untuk menangani masalah tersebut, pemerintah melakukan program

penjaminan penuh sebagai salah satu cara memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Program penjaminan penuh ini merupakan program dimana pemerintah menjamin penuh dana masyarakat yang tersimpan pada bank umum yang berbadan hukum. Pemerintah pun mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. Penjaminan atas dana masyarakat ini dilakukan oleh suatu lembaga yang kita kenal dengan nama Lembaga Penjamin Simpanan.

VISI DAN MISILEMBAGA PENJAMIN SIMPANANVisi LPS yaitu menjadi lembaga penjamin simpanan yang dipercaya dalam memelihara stabilitas sistem perbankan nasional.

Misi LPS yaitu• mewujudkan program penjaminan simpanan yang efektif;• melakukan resolusi bank dengan efektif dan efisien; dan• membangun organisasi yang efektif berbasis kompetensi,

teknologi informasi yang andal dan manajemen risiko yang komprehensif.

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG LPS

Fungsi utama LPS adalah sebagai badan yang menjamin dana masyarakat yang tersimpan di bank, dengan cara(1)merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan

penjaminan simpanan dan(2)melaksanakan kegiatan penjaminan simpanan.


LPS juga berfungsi untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangan dari LPS itu sendiri, dengan cara:• Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut

aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;• Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan

penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik; dan• Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak

sistemik.


Pelaksanaan tugas LPS tersebut memberikan kewenangan kepada LPS untuk:1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan;2. Menetapkan dan memungut kontribusi saat bank pertama kali

menjadi peserta;3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank,

laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank serta melakukan rekonsiliasi, verifikasi dan/atau konfirmasi atas data tersebut;


Pelaksanaan tugas LPS tersebut memberikan kewenangan kepada LPS untuk:5. pembayaran klaim;6. Menunjuk, menguasakan dan/atau menugaskan pihak lain

untuk bertindak bei kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;

7. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan;

8. Menjatuhkan sanksi administratif.

STRUKTUR ORGANISASI LPS

•Penjaminan dan Klaim•Penanganan Bank Gagal oleh LPS•Kekayaan, Pembiayaan dan Pengelolaan LPS•Peranan LPS dalam Keuangan Indonesia

PENJAMINAN DAN KLAIM

Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan terkecuali bagi Badan Kredit Desa.Kewajiban bank sebagai peserta LPS adalah:• menyerahkan dokumen-dokumen kelengkapan administrasi,• membayar kontribusi kepesertaan,• membayar premi penjaminan,• memberikan data serta informasi dan• menempatkan bukti kepesertaan agar dapat diketahui publik.


Bank peserta LPS diwajibkan salah satunya untuk membayar premi dengan ketentuan:1. Premi dibayar dua kali dalam satu tahun yaitu periode 1 Januari - 30 Juni dengan

tenggat waktu pembayaran pada tanggal 31 Januari dan periode 1 Juli - 31 Desember dengan tenggat waktu pembayaran pada tanggal 31 Juli.

2. Besaran premi yakni 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan pada setiap periode. Perubahan tingkat premi dapat disebabkan apabila terjadi perubahan nilai simpanan yang dijamin bagi setiap nasabah, akumulasi cadangan penjaminan telah melampau tingkat sasaran sebesar 2,5%, atau terjadi perubahan tingkat risiko kegagalan pada industri perbankan.

3. Apabila terjadi perbedaan antara perhitungan bank dan LPS maka bank wajib melakukan penyesuaian jumlah premi periode selanjutnya sesuai hasil perhitungan LPS.


Ketika suatu bank dicabut izin usahanya, maka LPS wajib membayar klaim penjaminan kepada nasabah bank tersebut. Klaim penjaminan dapat dipenuhi oleh LPS apabila nasabah memenuhi syarat-syarat:• Simpanan tercatat dalam pembukuan bank,• Tidak memperoleh bunga simpanan yang melebihi tingkat

bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS, dan• Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank seperti

memiliki kredit macet.

PENANGANAN BANK GAGAL OLEH LPS

Penyelesaian bank gagal dilakukan LPS setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS.1. Penanganan Bank yang Tidak Berdampak Sistemik2. Penanganan Bank yang Berdampak Sistemik


1. Penanganan Bank yang Tidak Berdampak SistemikBagi kegagalan bank yang tidak berdampak sistemik, keputusan untuk dilakukan penyelamatan atau tidak didasarkan pada besarnya biaya penyelamatan yang timbul dan perkiraan biaya apabila tidak melakukan penyelamatan. Apabila keputusan tidak dilakukan penyelamatan diambil, maka LPS meminta pencabutan izin usaha bank tersebut.


2. Penanganan Bank yang Berdampak SistemikUpaya penyelamatan bank yang berdampak sistemik terdiri dari 2 cara: - mengikutsertakan pemegang saham lama; atau - tanpa mengikutsetakan pemegang saham lama. Upaya penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham dapat dilakukan apabila pemegang saham bank menyetor modal sekurang-kurangnya 20% dari perkiraan biaya penanganan dan adanya penyerahan hak dan kewenangan dari RUPS bank kepada LPS.

PENANGANAN BANK GAGAL OLEH LPSLPS mengeluarkan biaya penanganan bank gagal yang kemudian menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank tersebut. LPS kemudian menjual seluruh saham bank yang dilakukan secara terbuka dan transparan. Penjualan saham dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS yaitu paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara LPS pada bank tersebut.Batas waktu penjualan saham bagi bank gagal yang tidak berdampak sistemik ialah dua tahun sejak dimulai penanganannya oleh LPS sedangkan bagi bank gagal yang berdampak sistemik ialah tiga tahun. Dapat diperpanjang sebanyak dua kali dengan masing-masing perpanjangan selama satu tahun. Dalam hal perpanjangan waktu belum memberikan tingkat pengembalian yang optimal maka pada satu tahun berikutnya LPS wajib menjual saham bank tanpa memperhatikan tingkat pengembalian.


Hasil penjualan saham akan dibagikan kepada(1)LPS, sebesar biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh

LPS dan(2)Pemegang saham. Apabila terdapat hasil sisa setelah pembagian kepada pihak-pihak tersebut, maka hasil sisa penjualan saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada LPS dan pemegang saham sesuai dengan perbandingan awal.


Sampai dengan akhir 2015, tercatat 64 bank yang telah dicabut izin usahanya. Pada tahun 2016 terdapat dua bank yang dicabut izin usahanya dan sedang dalam proses likuidasi oleh LPS. Bank tersebut ialah PT BPR Agra Arthaka Mulya dan PT BPR Mitra Bunda Mandiri.

KEKAYAAN, PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN LPSKekayaan LPS merupakan aset negara yang dipisahkan dengan modal awal ditetapkan sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000.000,- dan sebesar-besarnya Rp8.000.000.000.000,-.LPS dapat menempatkan kekayaannya dalam bentuk:- Kekayaan LPS yang berbentuk investasi hanya dapat

ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia;- Kekayaan dalam bentuk bukan investasi ialah dalam pelaksanaan

kegiatan operasional LPS tersebut.

KEKAYAAN, PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN LPS

Hasil lebih dari kegiatan operasional LPS dalam 1 tahun dialokasikan menjadi:- 20% untuk cadangan tujuan;- 80% cadangan penjaminan.Bila jumlah cadangan penjaminan telah mencapai tingkat sasaran dari total simpanan pada seluruh bank, maka hasil lebih tersebut merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

20% 80% 100%

KEKAYAAN, PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN LPSApabila terjadi defisit dalam kegiatan pembayaran klaim penjaminan maka defisit tersebut diperhitungkan sebagai pengurang cadangan penjaminan. Bila cadangan penjaminan tidak mencukupi untuk menutupi defisit tersebut maka diperhitungkan sebagai pengurang modal LPS. Pengurangan modal yang menyebabkan posisi modal kurang dari modal awal LPS dapat ditutup kekurangannya oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

PERANAN LPS DALAM KEUANGAN INDONESIALembaga Penjamin Simpanan berkerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.• Otoritas Jasa Keuangan memberikan informasi kepada LPS mengenai

bank-bank yang bermasalah.• Bank Indonesia dalam mengatur kebijakan bagi industri perbankan.• LPS menjadi lembaga yang melindungi para nasabah bank ketika

bank dicabut izin usahanya.• Kementerian Keuangan bertugas sebagai pemegang otoritas

terhadap fiskal untuk menjaga sistem perbankan agar tetap stabil.

PERANAN LPS DALAM KEUANGAN INDONESIAUntuk memudahkan pelaksanaan koordinasi 4 lembaga tersebut, maka dibentuklah Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) sebagai sarana yang berfungsi sebagai tempat pertukaran informasi yang terintegrasi.Masing-masing pimpinan lembaga dalam FSSK (Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK dan Ketua Dewan Komisioner LPS) berwenang mengambil dan melaksanakan keputusan untuk dan atas nama institusi yang diwakilinya dalam rangka pengambilan keputusan. Kebijakan FSSK yang terkait dengan keuangan negara wajib mendapatkan persetujuan DPR.

KESIMPULAN

Lembaga Penjamin Simpanan adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia yang salah satu perannya adalah menangani bank yang gagal dengan melihat dari dampak yang muncul akibat kegagalan bank tersebut, apakah adanya dampak sistemik atau tidak. Bagi kegagalan bank yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap bank dimaksud. Seperti pada PT BPR Agra Arthaka Mulya dan PT BPR Mitra Bunda Mandiri yang dianggap gagal dan saat ini sedang dilaksanakan proses likuidasi oleh LPS dan Bank Century yang dianggap berdampak sistemik sehingga LPS memberikan dana besar dan pada akhirnya dijual ke J. Trust Co. Ltd.

TERIMA KASIH

• Suhermanto• LPS aturan 2miliar itu berlaku akumulasi ato terpisah?• Ganjar• Misalkan nasabah punya utang di bank, nasabah meninggal, tanggungan

nasabah bagaimana?• Alfian• Penanganan bank sistemik dan tidak sistemik? Siapa yang menentukan?

Kriteria sistemik gimana? Kasus Bank Century gimana?

lembaga penjamin simpanan (lps)

Economy & Finance