syarat pendirian yayasan

41
Syarat Pendirian Yayasan, PT, CV, Wakaf, dll. 20 Maret 2009, 19:55 Filed under: Artikel | Tag: Artikel Syarat Pendirian Yayasan : 1. KTP pendiri 2. KTP pengurus/ pembina/ pengawas 3. NPWP calon ketua Yayasan. 4. Surat pernyataan bersedia menjadi pengurus/pembina/pengawas Yayasan 5. Bukti modal/Aset untuk Yayasan 6. Domisili perusahaan Yayasan (setelah akta dibuat) 7. NPWP yayasan (setelah akta dibuat) Syarat Pendirian Perseroan Terbatas ( PT ) : 1. KTP/Pasport pendiri, 2. KTP/Pasport Calon Direksi, 3. NPWP calon Direktur utama / Direktur, 4. Bukti Modal yang disetor 5. Domisili perusahaan PT. (setelah akta dibuat) 6. NPWP perusahaan (setelah akta dibuat ) 7. Syarat Pendirian Perseroan Komanditer ( CV ) : 8. KTP/Pasport pendiri, 9. KTP/Pasport pengurus 10. NPWP calon direktur 11. Domisili perusahaan CV (setelah dibuat akta) 12. NPWP perusahaan CV (setelah dibuat akta) Syarat pengurusan pendirian Koperasi : 1. Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi 2. Surat Kuasa 3. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang- kurangnya sebesar simpanan pokok yang wajib dilunasi oleh para pendiri . 4. Neraca awal koperasi 5. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan 6. susunan pengurus dan pengawas 7. Daftar hadir rapat pembentukan 8. Daftar Pendiri Koperasi 9. Untuk koperasi primer melampirkan fotocopy KTP (yang masih

Upload: satriyo-widodo

Post on 31-Dec-2015

59 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Syarat Pendirian Yayasan

Syarat Pendirian Yayasan, PT, CV, Wakaf, dll. 20 Maret 2009, 19:55 Filed under: Artikel | Tag: Artikel

Syarat Pendirian Yayasan :1. KTP pendiri2. KTP pengurus/ pembina/ pengawas3. NPWP calon ketua Yayasan.4. Surat pernyataan bersedia menjadi pengurus/pembina/pengawas Yayasan5. Bukti modal/Aset untuk Yayasan6. Domisili perusahaan Yayasan (setelah akta dibuat)7. NPWP yayasan (setelah akta dibuat)

Syarat Pendirian Perseroan Terbatas ( PT ) :1. KTP/Pasport pendiri,2. KTP/Pasport Calon Direksi,3. NPWP calon Direktur utama / Direktur,4. Bukti Modal yang disetor5. Domisili perusahaan PT. (setelah akta dibuat)6. NPWP perusahaan (setelah akta dibuat )7. Syarat Pendirian Perseroan Komanditer ( CV ) :8. KTP/Pasport pendiri,9. KTP/Pasport pengurus10. NPWP calon direktur11. Domisili perusahaan CV (setelah dibuat akta)12. NPWP perusahaan CV (setelah dibuat akta)

Syarat pengurusan pendirian Koperasi :1. Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi2. Surat Kuasa3. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok yang wajib dilunasi oleh para pendiri .4. Neraca awal koperasi5. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan6. susunan pengurus dan pengawas7. Daftar hadir rapat pembentukan8. Daftar Pendiri Koperasi9. Untuk koperasi primer melampirkan fotocopy KTP (yang masih berlaku) dari para pendiri10. Untuk koperasi sekunder melampirkan Keputusan Rapat Anggota masing-masing koperasi pendiri tentang persetujuan pembentukan koperasi sekunder dan foto copy anggaran dasar masing-masing koperasi pendiri.11. Daftar riwayat hidup dan pas photo para pengurus sebanyak 2 (dua) buah ukuran 4 x 612. Syarat Pengurusan :a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP )b. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU/HO)c. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )

Page 2: Syarat Pendirian Yayasan

d. Asli Salinan Akta Pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (PT,CV,PD/UD)e. Asli Surat keterangan Domisili perusahaanf. Foto copy Nomor Wajib Pokok pajak perusahaang. Foto copy Sertifikat, Akta peralihan Hak, Akta sewa menyewah. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)i. Asli SPPT & STTS PBB tahun terakhir (asli)j. Rekening telpon/ Nomor telpon tempat usaha/kantork. Foto Direktur Utama 3 lembar 4 x 6l. Asli Surat Izin tetangga sekitar diketahui RT dan RWm. Asli Surat Izin pemilik rumah /Bangunan.

BAGAIMANA MELAKSANAKAN PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAHDAN PENDAFTARAN DI KANTOR PERTANAHANSyarat Pengurusan Peralihan Hak karena jual Beli (alas hak Sertifikat ) :1. Sertifikat2. Salinan Akta sebelumnya.3. SPPT PBB & STTS PBB ( 5 tahun terakhir)4. KTP suami istri (penjual)5. Surat Nikah (penjual)6. Kartu keluarga (penjual)7. NPWP penjual8. KTP pembeli9. Bukti bayar BPHTB10. Bukti bayar PPH11. Kwitansi jual beli

Syarat Pengurusan Peralihan Hak karena jual beli ( Tanah bekas milik Adat ) :1. Salinan letter C / petok desa / kikitir yang diketahui oleh kepala desa2. Warkah dari Desa (Riwayat Tanah, surat pernyataan penguasaan fisik, surat pernyaan tidak sengketa, belum pernah memiliki sertipikat sebelumnya)3. SPPT PBB & STTS PBB ( 5 tahun terakhir)4. KTP suami istri (penjual)5. Surat Nikah (penjual)6. Kartu keluarga (penjual)7. NPWP penjual8. KTP pembeli9. Bukti bayar BPHTB10. Bukti bayar PPH11. Kwitansi jual beli

Syarat – syarat Pengurusan Peralihan Hak karena Hibah (orangtua ke anak)1. Sertifikat2. Salinan Akta sebelumnya3. SPPT PBB & STTS PBB ( 5 tahun terakhir)4. KTP Suami/istri (pemberi hibah)5. Surat Hibah (pemberi hibah)

Page 3: Syarat Pendirian Yayasan

6. Kartu Keluarga (pemberi hibah)7. Akta kelahiran (penerima hibah)8. KTP (penerima hibah)9. Surat pernyataan pasal 99 (penerima hibah)10. Bukti bayar BPHTB 50 % ( NJOP – Tidak kena pajak) x 5 % )

Syarat – syarat peralihan hak karena Hibah (umum) :1. Sertifikat2. Salinan Akta sebelumnya3. SPPT & STTS PBB ( 5 tahun terakhir )4. KTP suami istri (pemberi hibah)5. pernyataan belum kawin (pemberi hibah)6. Surat pernyataan dan pasal 997. Bukti setor BPHTB8. Syarat Pengurusan Peralihan Hak karena Bagi Waris :9. Sertifikat10. Salinan Akta sebelumnya11. SPPT & STTS PBB ( 5 tahun terakhir)12. Surat keterangan silsilah waris13. KTP ahli waris (pemberi hak waris)14. KTP ahli waris (penerima hak waris)15. Bukti setor BPHTB

Page 4: Syarat Pendirian Yayasan

Akta Pendirian Yayasan  Rate This

AKTA PENDIRIANYAYASAN……………………………-Pada hari, tanggal pukulWIB ( Waktu Indonesia bagian Barat).——————–Berhadapan dengan saya, IRMA DEVITA PURNAMASARI, SarjanaHukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi, dengan dihadiripara saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan namanamanyapada bagian akhir akta ini.——————————————————-1.-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:————————–a. untuk diri sendiri;————————————————————b. selaku kuasa dari2.3.-untuk sementara ketiga berada di-Para penghadap dengan ini menerangkan :——————————————Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar——–Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dansetuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasarsebagaiberikut :——————————————————————————-—————– NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN —————————–—————————— Pasal 1 ——————————————1. Yayasan ini bernama(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan : “Yayasan”bekedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.——————————————2. Yayasan dapat membuka Kantor di luar cabang atau perwakilan di tempat lain,baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusanPengurus dengan persetujuan Pembina.————————————————————————————-MAKSUD DAN TUJUAN —————————————————————————- Pasal 2 ——————————————-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :————————————1. Sosial;—————————————————————————-2. Kemanusiaan ;—————————————————————————————————– K E G I A T A N —————————————-————————————— Pasal 3 ————————————————--Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan ——————

Page 5: Syarat Pendirian Yayasan

menjalankan kegiatan sebagian berikut :————————————————-1. Di bidang sosial meliputi : ——————————————————–a. Lembaga formal dan nonformal.—————————————-b. Pendidikan.—————————————————————–c. Pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai programpendidikan dan pengetahuan yang di dasarkan pada pemahamanantarbudaya.—————————————————————–d. Pembinaan olah raga.——————————————————e. Penelitian di bidang Ilmu pengetahuan.——————————–f. Studi banding.———————————————————-2. Di bidang Kemanusiaan meliputi :————————————————a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.———————–b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.————–c. Memberi bantuan Kepala tuna wisma, farkir miskin dangelandangan.—————————————————————–d. Melestarikan lingkungan hidup.————————————————————————— JANGKA WAKTU ————————————————————————– Pasal 4 ——————————————–Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dandianggap berdiri terhitung sejak tanggal pengesahan.———————————–———————————— K E K A Y A A N ————————————–——————————————- Pasal 5 ———————————————1.Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yangdipisahkan.———————————————————————————–-Sebagai modal awal Yayasan, telah dipisahkan dari kekayaan para pendirinyayaitu berupa uang tunai sebesar Rp. _________________2..Selain kekayaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 kekayaan Yayasandapat juga diperoleh dari :—————————————————————–a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;————————————–b. wakaf;————————————————————————————-c. hibah;————————————————————————————–d. hibah wasiat; d a n ———————————————————————-e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan —–dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.—————————-3. semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dantujuan Yayasan.—————————————————————————————————————- ORGAN YAYASAN —————————————————————————- Pasal 6 ———————————————-yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :——————————————–a. Pembina ;———————————————————————————–b. pengurus;———————————————————————————–c. pengawas;———————————————————————————-———————————– P E M B I N A ——————————————————————————— Pasal 7 ———————————————–1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidakdiserahkan kepada Pengurus dan Pengawas.——————————————–

Page 6: Syarat Pendirian Yayasan

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.—————————3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorangdiantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.—————————————–4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah organ perseorangansebagai Pendiri Yayasan dan /atau mereka yang berdasarkan keputusan rapatanggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapaimaksud dan tujuan Yayasan.————————————————————–5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Yayasan.————-6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggotaPembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongantersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapatgabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.———————————-7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatan denganmemberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasanpaling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduruan dirnya.——–—————————————— Pasal 8 ———————————————1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.———————————-2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan ———————————–sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :————————————a. meninggal dunia ;———————————————————————b. mengindurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis ———————-sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7 ;—————————————c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang ——berlaku;———————————————————————————d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.————————–e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan ———-suatu penetapan pengadilan;——————————————————–f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang- —-undangan yang berlaku.————————————————————–3. Anggota Pembinaan tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurusdan/atau anggota Pengawas.——————————————————————————– TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA ————————-————————————— Pasal 9 ————————————————1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.——————2. Kewenangnan Pembina meliputi :—————————————————-a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ;—————————–b. Pengangkatan dan pemberhentikan anggota Pengurus dan anggotaPengawas;—————————————————————————–c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran DasarYayasan;——————————————————————————d. Pengesahaan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; —-e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaranYayasan;——————————————————————————f. Pengesahan laporan tahunan;——————————————————g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.————————3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan ———

Page 7: Syarat Pendirian Yayasan

wewenang yang diberikan kepada ketua Pembina atau anggota Pembina ——–atau anggota Pembina berlaku pula baginya.—————————————————————————- RAPAT PEMBINA ————————————-—————————————- Pasal 10 ———————————————1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit dalam 1 (satu) tahun, paling lambatwaktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan,sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapatsetiap waktu bila dianggap perlu atas pemintaan tertulis dari seorang ataulebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.————-2. Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, ataumelalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) harisebelum rapt diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal Panggilan dantanggal rapat.——————————————————————————3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat danacara rapat.——————————————————————————–4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempatkegiatan yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum RepublikIndonesia.———————————————————————————5. Dalam hal semua angota Pembina hadir, atu diwakili, panggilan tersebut tidakdisyaratkan dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.———-6. Rapat Pembinaan dipimpin oleh ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidakhadir atau berhalaman, maka Rapat Pembina akn dipimpin oleh orang yangdiplih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.———————————–7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnyadalam rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.———————————————————————————— Pasal 11 —————————————–1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil ———————————keputusan yang mengikat apabila : —————————————————a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;——b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak ———tercapai, maka dapat diadakan pengmanggilan Rapat Pembuna kedua;——-c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus —–dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggaran, ——–dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;——-d. rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari ——-dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RapatPembina pertama;——————————————————————–e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan ——–yang mengikat, apabila dihindari lebih dari ½ (satu per dua) —————–jumlah anggota Pembina.———————————————————–2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,maka keputusan diambilberdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua)jumlah suara yang sah.——————————————————————-4. Dalam hal suara setuju adan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak..5. Tata cara pengmungutan suara dilakukan sebagai berikut :————————

Page 8: Syarat Pendirian Yayasan

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suaradan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yangdiwakilinya;————————————————————————–b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suaratertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai halhallain dilakukan secara terbuka dan ditanda-tangani, kecuali ketua Rapatmenentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;———————c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalammenentukan jumlah suara yang dikeluarkan.————————————6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditanda-tangani olehketua rapat dan sekretaris rapat.——————————————————-7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkanapabila berita acara rapat dibuat dengan akata notaries.—————————-8. Pembina dapat mengambil keputusan yang tanpa mengadakan Rapat Pembina,dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahukan secara tertulisdan semua anggota Pembina memberiakn persetujuan mengenai usul yangdiajukan secara tertulis serta————————————————————9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyaikekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RapatPembina.———————————————————————————–10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambilkeputusan yang sah dan mengikat.—————————————————–—————————— RAPAT TAHUNAN —————————————–————————————– Pasal 12 ————————————————1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5(lima) bulan setelah tahun buku Yayasan di tutup.———————————-2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :—————————————–a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yanglampau sebagai dasar——————————————————————b. pengesahaan Laporan Tahunan yang diaukan Pengurus;————————c. Penetapan kebijakan untuk Yayasan;———————————————–d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan —————–Yayasan.——————————————————————————–3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berartimemberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnyakepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurus dan pengawasyang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakantersebut tercemin dalam Laporan Tahunan.————————————–————————————- P E N G U R U S ————————————–——————————————- Pasal 13 ——————————————-1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan —————yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :————————————–a. seorang Ketua;————————————————————————-b. seorang sekretaris ; dan —————————————————————c. seorang Bendahara.——————————————————————–2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, mak 1 (satu) orang di

Page 9: Syarat Pendirian Yayasan

antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.——————————————–3. Dalam hal diangkat lebih ari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) ———–orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.—————————-4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) ——–orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.—————————————————————— Pasal 14 ———————————————–1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah orang perseoranganyang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalahdalam melakukan pengurusan Yayasa yang menyebabkan kerugian bagi ——-Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalamjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebutberkekuatan hukum tetap.—————————————————————2. pengurus diangkat oleh Pembina melalui rapt Pembina untuk janka waktu 5(lima) tahun dan dapat diangkat kembali.———————————————3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila PengurusYayasan :———————————————————————————-a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina danPengurus; dan ————————————————————————–b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.———-4. dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harusmenyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.————————–5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong,maka dalam jangka waktu palinglama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harusmenyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuksementara Yayasan diurus oleh Pengawas.——————————————-6. Pengurusan berhak mengundurkan diri dari jabatnnya, denganmemberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepadaPembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengurusdirinya.————————————————————————————-7. Dalam hal terdapat pengganti pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktupaling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukanpenggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikanpemberitahuan secar tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia dan instansi terkait.———————————–8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau PelaksanaKegiatan.———————————————————————————-———————————– Pasal 15 —————————————————-Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :———————————————1. meninggal dunia;————————————————————————2. mengundukan diri;———————————————————————–3. bersalah melakukan tidakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yangdiancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;—————–4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat pembina;—————————–5. masa jabatan berakhir.——————————————————————-——————-TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS ————————

Page 10: Syarat Pendirian Yayasan

—————————————- Pasal 16 ———————————————–1. Pengurus bertangung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untukkepentingan Yayasan.——————————————————————-2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunanYayasan untuk disahkan Pembina.—————————————————–3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakanoleh Pengawas.—————————————————————————4. Setiap anggotaPengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawabmenjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undanganyang berlaku.——————————————————————————5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan luar pengadilan tentangsegala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-halsebagai berikut :————————————————————————–a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasukmengambil uang Yayasan di Bank);———————————————-b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagaibentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;—————————–c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;—————————d. memberi atau dengan cara lain mendapatkan/memperolehan harta tetapatas nama Yayasan;——————————————————————e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan sertamengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;———————————-f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasanatau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebutbermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.——————–6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e, dan fharus mendapat persetujuan dari Pembina.——————————————-——————————————– Pasal 17 ——————————————-Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :—————————–1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;——————————————2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;——————–3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan,Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekarjapada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagitercapainya maksud dan tujuan Yayasan.—————————————————————————————- Pasal 18 ——————————————–1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnyaberwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.–2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapunjuga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorangKetua lainnya bersama-sama dengan sekretaris Umum atau apabila SekretarisUmum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebuttidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua lainya bersamasamadengan seorang Sekretaris lainnya ———————————————berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang

Page 11: Syarat Pendirian Yayasan

diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.——————————4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanyaada seorang sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikankepada sekretaris Umum berlaku juga baginya.————————————–5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanyaada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberkankepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.————————————6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan olehPembina melalui Rapat Pembina.——————————————————7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebihwakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.————————————————————————- PELAKSANA KEGIATAN —————————————————————— Pasal 19 ————————————————1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatanYayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.———————————–2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orangperseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernahdinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikanYayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan ———————–pengadilan, dalm jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ———-putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.——————————————-3. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkankeputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu dan dapat diangkat kembalidengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikansewaktu-waktu.—————————————————————————4. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yangjumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.——————-5. Pelaksanaan kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yangjumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.——————-————————————- Pasal 20 ————————————————–1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggotaPengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurusbertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutantidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakiliYayasan, maka anggota Pengurus serta mewakili Yayasan.———————–2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengankepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengurus.———-—————————————- RAPAT PENGURUS —————————–——————————————— Pasal 21 ——————————————1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu ataspermintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atauPembina.———————————————————————————–2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka RapatPengurus akan dipimpin oleh dan dipimpin oleh seorang anggota Pengurusyang dipilih oleh dan dari Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yanghadir.—————————————————————————————

Page 12: Syarat Pendirian Yayasan

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurussecara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, palinglambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak———————–4. Panggilan rapat pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat,dan acara rapat.—————————————————————————5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempatkegiatan Yayasan.————————————————————————6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilah RepublikIndonesia dengan persetujuan Pembina.———————————————-——————————————– Pasal 22 ——————————————-1. Rapat Pengurus dipimpin oleh ketua Umum.—————————————–2. Dalam hal ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka RapatPengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipimpin olehdan dari pengurus yang hadir.———————————————————-3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam RapatPengurus berdasarkan surat kuasa.—————————————————–4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputuasan yang mengikatapabila:————————————————————————————-a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus.——————-b. Dalam hal korom sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidaktercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus Kedua.——-c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harusdilakukan paling lambat 7 (tujuh).————————————————-hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkantanggal panggilan dan tanggal rapat.———————————————-d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari danpaling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Penguruspertama.——————————————————————————-e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yangmengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Pengurus.—————————————— Pasal 23 ———————————————–1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat.————————————————————————————2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua)jumlah suara yang sah.——————————————————————-3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.–4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutuptanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal laindilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak adakeberatan dari yang hadir.—————————————————————5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukanjumlah suara yang dikeluarkan.——————————————————–6. Setiap Rapat Pegurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketuarapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapatsebagai sekretaris rapat.—————————————————————–

Page 13: Syarat Pendirian Yayasan

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabilaBerita acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.————————————–8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RapatPengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secaratertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usulyang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.——-9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyaikekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RapatPengurus.———————————————————————————-————————————– P E N G A W A S ——————————————————————————- Pasal 24 —————————————–1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan danmemberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.——2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.—————3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.————————————————————————— Pasal 25 ———————————————1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseoranganyang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalahdalam melakukan pengawas Yayasan yang menyebabkan kerugian bagiYayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalamjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebutberkekuatan hukum tetap.—————————————————————2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.——————————————3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harusmenyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.————————–4. Dalam hal semua jabatan Pengwasan kosong, maka dalam jangka waktupaling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut,Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru,dan untuk sementara Yayasan diurus oleh pengurus.——————————-5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, denganmemberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepadaPembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengundurandirinya.————————————————————————————-6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangkawaktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukanpenggantian pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikanpemberitahukan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia dan instansi terkait.———————————–7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, pengurus atauPelaksanaan kegiatan.——————————————————————–——————————————– Pasal 26 ——————————————-Jabatan Pengawas berakhir apabila :——————————————————1. Meninggal dunia;————————————————————————-

Page 14: Syarat Pendirian Yayasan

2. Mengundurkan diri;———————————————————————-3. Bersalah melakukan tidak pindana berdasarkan putusan pengadilan yangdiancam dengan hkuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;——————-4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;—————————–5. Masa jabatan berakhir.——————————————————————-——————— TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS ————————————————————- Pasal 27 ———————————————–1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankantugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.————————————-2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk danata nama Pengawas.———————————————————————-3. Pengawas berwenang :——————————————————————-a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakanYayasan.——————————————————————————b. memeriksa dokumen;—————————————————————c. memerikasa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau——d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;———–e. memberi peringatan kepada Pengurus.——————————————-4. Pengawas dapat memberikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebihPengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan AnggaranDasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.———————5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yangbersangkutan disertai alasannya.——————————————————-6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentiansementara itu, pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepadaPembina.———————————————————————————–7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terghitung sejak tanggal laporan diterimaoleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajibmemanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatanmembela diri.—————————————————————————–8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan dirisebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan rapatPembinaan wajib :————————————————————————a. mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau—————————b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.———————–9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara batal demi hukum,dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.——————–10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, amaka untuk sementaraPengawas diwajibkan mengurus Yayasan.——————————————–———————————- RAPAT PENGAWAS ———————————–——————————————— Pasal 28 ——————————————1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu ataspermintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.————-2. Panggilan Rapat Pengawas dilakaukan oleh Pengawas yang berhak mewakilipengawas.———————————————————————————-

Page 15: Syarat Pendirian Yayasan

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secaralangsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan.———–tanggal panggilan dan tanggan rapat.————————————————–4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acararapat.—————————————————————————————5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempatkegiatan Yayasan.————————————————————————6. Rapat Pengawas dapat di adakan ditempat lain dalam wilayah hukumRepublik Indonesia dengan persetujuan Pembina.———————————–——————————————- PASAL 29 —————————————-1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.—————————————2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka RapatPengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.———————–3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh pengawas lainnya dalamRapat pengawas berdasarkan surat kuasa.——————————————–a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas;————-b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidaktercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas Kedua;——-c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harusdilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;——-d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari danpaling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak RapatPengawas pertama;——————————————————————e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yangmengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit ½ (satu per dua) jumlahPengawas.—————————————————————————–———————————————– Pasal 30 —————————————-1. KeputusanRapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat.————————————————————————————2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapi,maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua)jumlah suara yang sah.——————————————————————-3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.—4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutuptanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal laindilakukan secara terbuka, kecuali ketua Rapat menentukan lain dan tidak adakeberatan dari yang hadir.—————————————————————5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalm menentukanjumlah suara yang dikeluarkan.——————————————————–6. Setiap Rapat pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani olehketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk olehrapat sebagai sekretaris rapat.———————————————————–7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabilaBerita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.————————————-

Page 16: Syarat Pendirian Yayasan

8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakanRapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahukansecara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usulyang diajukan secara tertulis dengan menanda-tangani usul tersebut.————9. Keputusan yang diambil sebagimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyaikekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RapatPengawas.—————————————————————————————————————————– RAPAT GABUNGAN ————————————————————————- Pasal 31 ————————————–1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawasuntuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina,apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.———————————–2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejakYayasan tidak lagi mempunyai Pembina.———————————————3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.—————————–4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus danpengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima,paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.—————————-5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, wakt tempat, danacara rapat.——————————————————————————–6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempatkegiatan Yayasan.————————————————————————7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.————————————8. Dalam hal ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan tidak ada atauberhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.—–9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua pengawas tidak ada atau barhalanganhadir, maka Rapat gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yangdipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.————————–——————————————– Pasal 32 ——————————————-1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapatGabungan berdasarkan surat kuasa.—————————————————-2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam rapatGabungan berdasarkan surat kuasa.—————————————————-3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir behak mengeluarkan 1 (satu) suaradan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap pengurus atau Pengawas lain yangdiwakilinya.——————————————————————————-4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suaramengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapatmenentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.————————-5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dandianggap tidak ada.———————————————————————–—————– KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN —————-—————————————— Pasal 33 ———————————————1. a. Rapat gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikatapabila dihadiri Paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota

Page 17: Syarat Pendirian Yayasan

Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3(dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.———————————–b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidaktercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.——-c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harusdilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelim rapat diselenggarakan,dengan tidal memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.——–d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari danpaling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat GabunganPertama.——————————————————————————-e. Rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yangmengikat apabila dihadiri paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlahanggota Pengurus dan ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.—-2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkanberdasarkan musyawarah untuk mufakat.———————————————3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setujupaling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yangdikeluarkan dalam rapat.—————————————————————-4. Setiap Rapat Gabungan dibuat berita acara rapat, yang untuk pengesahannayaditanda tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atauanggota pengawas yang ditunjuk oleh rapat.—————————————–5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yangsah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatuyang terjadi dalam rapat.—————————————————————-6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkanapabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.——————————-7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga emngambil keputusanyang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semuaPengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semuapengurus dan semua pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yangdianjukan secara tertulis, ddengan menanda-tangani usul tersebut.—————8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sahdalam Rapat gabungan.————————————————————————————————————– TAHUN BUKU ——————————————————————————— Pasal 34 —————————————1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengantanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.———————————————–2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.—————————3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluhsatu) Desember tahun _____.———————————————————-———————————- LAPORAN TAHUNAN ——————————–—————————————- Pasal 35 ———————————————–1. Pengurusan wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5(lima) bulan setelah berakhirnya tahunan buku Yayasan.————————–

Page 18: Syarat Pendirian Yayasan

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :————————————-a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu sertahasil yang telah dicapai;————————————————————b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhirperiode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.-3. Laporan tahunan wajib ditanda-tangani oleh pengurus dan Pengawas.———–4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau pengawas yang tidak menandatanganilaporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasantertulis.————————————————————————————-5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.——————-6. Ikhtisar lapoaran tahunan Yayasan disusun sesuai degan standar akuntansikeuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantorYayasan.———————————————————————————–—————————PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ———————-——————————————- Pasal 36 ——————————————–1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusanRapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlahPembina.———————————————————————————–2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.———————3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (duaper tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.———–4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, makadiadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hariterhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.——————————5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu persatu) dari seluruh Pembina.————————————————————-6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuansuara terbanyak dari jumlah Pembina yag hadir atau yang diwakili.————–—————————————— Pasal 37 ———————————————1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akata notaries dan dibuat dalambahasa Indonesia.————————————————————————-2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuanYayasan.———————————————————————————–3. Perubahan Anggaan Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatanYayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia.———————————————————–4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyakut hal – hal sebagaimanadimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia.———————————————-5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasandinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.———————————-———————————- P E N G G A B U N G A N —————————–——————————————– Pasal 38 ——————————————-1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabung 1 (satu) ataulebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang

Page 19: Syarat Pendirian Yayasan

menggabungkan diri menjadi bubar.—————————————————2. Penggabungan Yayasan sebagimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukandengan memperhatikan :—————————————————————-a. ketidakmampuanYayasan melakukan kegiatan usaha tanpa dukunganYayasan, atau ————————————————————————b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannyasejenis; atau—————————————————————————c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatanyang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dankesusilaan.—————————————————————————-3. Usulan penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepadaPembina.———————————————————————————–—————————————— Pasal 39 ———————————————1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RapatPembina yang dihadiri palingan sedikit ¾ (tiga per empat) dari seluruhanggota Pembina, dan disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari seluruhjumlah anggota Pembina yang hadir.————————————————–2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan dari danyang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.—3. Usul rencana penggabung sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkandalam rancangan akata penggabung oleh Pengurus dari Yayasan yang akanmenggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.——————-4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembinamasing-masing Yayasan.—————————————————————-5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam aktapenggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.———-6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasilpenggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30(tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.—————-7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan anggaran Dasaryang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan Wajibdisampaikan Kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampirkan aktapenggabungan.—————————————————————————-———————————– P E M B U B A R A N ———————————-—————————————– Pasal 40 ———————————————-1. Yayasan bubar karena : ——————————————————————-a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalamAnggaran Dasar berakhir;———————————————————-b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapaiatau tidak tercapai ;——————————————————————c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukuk tetap berdasarkan ——alasan:———————————————————————————1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ;———————-2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau ——-

Page 20: Syarat Pendirian Yayasan

3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utanng setelahpernyataan pailit dicabut.——————————————————-2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan hurufb, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.——3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagailikuidator.———————————————————————————-4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RapatPembina yang dihadiri paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggotaPembina dan disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggotaPembina yang hadir.——————————————————————————————————————- Pasal 41 —————————————–1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum,kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.—————-2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluardicantumkan frase “dalam likuidasi” di belakang nama Yayasan.—————-3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan jugamenunjuk likuidator.———————————————————————4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundangundangandi bidang kepailitan.———————————————————5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara,pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, sertapengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.———————6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaanYayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitungsejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan danproses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.—————7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paing lambat 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasillikuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.—————————8. Likuidasi atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitungsejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan PembubaranYayasankepada Pembina.—————————————————————9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksudayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidakdilakukan, mak bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.————–———— CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI —————————————————– Pasal 42 ———————————————-1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yangmempunyai maksud dan tuuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.——–2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapatdiserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang samadenganYayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undangyang berlaku bagi badan hkum tersebut.———————————————-3. Dalam kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lainatau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan

Page 21: Syarat Pendirian Yayasan

sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.—————————————————————- PERATURAN PENUTUP————————————————————————– Pasal 43 —————————————1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar iniakan diputuskan oleh Rapat Pembina.————————————————-2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 Ayat 4, Pasal 14 Ayat dan Pasl 25ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina,Penguerus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina,pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikit :————–a. Pembina : 1.2.3.4.5.b. Pengurus :———————————————————————–Ketua :Sekretaris :Bendahara :c. Pengawas :Anggota : 1.2.3. pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dananggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yangbersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kalidiadakan, setelah akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkanpada Instansi yang berwenang.———————————————————-Pengurus Yayasan dan , pegawai Kantor Notaris,bertempat tinggal di Bekasi serta.baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkankekuasaan ini kepada orang ini dikuasakan untuk memohon pengesahandan/atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada Instansi yangberwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentukyang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahantersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dandokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakantindakan lain yang mungkin diperlukan.———————————————--Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas parapenghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris danbertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadapjuga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.—————————-Akta ini diselesaikan para pukul WIB (Waktu Indonesia bagian Barat).————————————————————-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.———————————————-——————————— DEMIKIANLAH AKTA INI —————————-Dibuat dan diselesaikan di Bekasi, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian

Page 22: Syarat Pendirian Yayasan

awal akta ini, dengan dihadiri oleh :——————————————————-1.2-Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.——————————--Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan parasaksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menanda-tanganiakata ini.—————————————————————————————--Dibuat

TATA CARA PERMOHONAN PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN

Apa saja syarat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pengesahan pendirian yayasan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Depkumham?

Pengertian Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahakan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota (Pasal 1 ayat 1).

Permohonan Pengesahan Pendirian Yayasan

Permohonan pengesahan badan hukum yayasan diajukan oleh notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Menkumham RI) dengan melampirkan:

1. Salinan akta pendirian yayasan yang dibubuhi materai,

2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama yayasan yang telah dilegalisir notaris,

3. Fotokopi surat keterangan domisili yayasan yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa setempat dan dilegalisir notaris,

4. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (menunggu PP PNBP baru),

5. Bukti pembayaran pengumuman dalam TBN (menunggu diterbitkan PP).

Permohonan Persetujuan atas Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan (Pasal 21 ayat 1)

Page 23: Syarat Pendirian Yayasan

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar yayasan diajukan oleh notaris kepada Menkumham RI dengan melampirkan:

1. Salinan akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar yayasan yang dibubuhi materai,

2. Fotokopi NPWP atas nama yayasan yang telah dilegalisir notaris,

3. Fotokopi surat keterangan domisili yayasan yang dikeluarkan oleh lurah atau Kepala Desa setempat dan dilegalisir notaris,

4. Bukti pembayaran PNBP (menunggu PP PNBP baru),

5. Bukti pembayaran pengumuman dalam TBN (menunggu diterbitkan PP).

Pemberitahuan Pasal 21 ayat 2

Permohonan diajukan oleh notaris kepada Menkumham RI dengan melampirkan:

1. Salinan akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar yayasan yang dibubuhi materai

2. Fotokopi NPWP atas nama yayasan yang telah dilegalisir notaris,

3. Fotokopi surat keterangan domisili yayasan yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa setempat dan dilegalisir notaris,

4. Bukti pembayaran PNBP (menunggu PP PNBP baru),

5. Bukti pembayaran pengumuman dalam TBN (menunggu diterbitkan PP).

Pemberitahuan Pasal 71 ayat 2

Permohonan diajukan oleh notaris kepada Menkumham RI dengan melampirkan:

1. Salinan akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar yayasan yang dibubuhi materai,

2. Bukti pendaftaran yayasan pada pengadilan negeri dan surat ijin kegiatan atau operasional dari instansi terkait sebelum tanggal 6 Agustus 2002,

Page 24: Syarat Pendirian Yayasan

3. Bukti pendaftaran yayasan pada pengadilan negeri dan Tambahan Berita Negara (TBN) sebelum tanggal 6 Agustus 2002,

4. Seluruh dokumen yang terkait dengan yayasan,

5. Fotokopi NPWP atas nama yayasan yang telah dilegalisir notaris,

6. Fotokopi surat keterangan domisili yayasan yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa setempat dan dilegalisir notaris,

7. Bukti pembayaran PNBP (menunggu PP PNBP baru),

8. Bukti pembayaran pengumuman dalam TBN (menunggu diterbitkan PP).

Sumber: UU No. 28 Tahun 2004 dan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) No. C-26.HT.01.10.Tahun 2004 tanggal 06 Desember 2004.

PENDAFTARAN MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA

Pascasarjana Universitas Surabaya melakukan penerimaan mahasiswa baru dengan seleksi melalui :

Tes Potensi Akademik (TPA) Tes Substansi Akademik (TSA) ----> (Khusus untuk Magister Psikologi Profesi. Sedangkan khusus

bagi Magister Manajemen dan Magister Akuntansi diperlukan untuk penentuan matrikulasi) Evaluasi Dasar Psikodiagnostik (khusus untuk Magister Psikologi Profesi)

Persyaratan pendaftaran :

Memiliki Ijazah dan Transkrip S1 dari semua jurusan ( Khusus bagi Magister Manajemen dan Magister Akuntansi)

Memiliki Ijazah dan Transkrip yang sama/ sesuai dengan program studi yang dituju (Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Psikologi Profesi dan Magister Farmasi Klinis)

Memiliki Ijazah dan Transkrip Apoteker (Khusus untuk Magister Farmasi Klinis) IPK S1 min 2.75

Tata cara Pendaftaran :

Membeli formulir sesuai dengan harga yang ditentukan di petugas promosi dan informasi

Page 25: Syarat Pendirian Yayasan

Petugas promosi dan informasi memberi kwitansi sesuai dengan harga formulir Pendaftar mengisi formulir pendaftaran calon mahasiswa, form yang telah diisi dikembalikan ke

petugas promosi dan informasi dengan dilengkapi persyaratan administratif yang berupa : o formulir biodatao fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang sudah dilegalisiro surat rekomendasi dari dosen (bagi lulusan S1) atau atasan (bagi yang sudah bekerja)o pasfoto 3x3 dan 3x4 masing-masing sebanyak 4 lembaro surat ijin dan persyaratan kesanggupan menanggung beban program bagi peserta yang

ditugaskan oleh instansi

 

Pembelian formulir dilakukan di :Sekretariat PascasarjanaGedung Pascasarjana Lantai 2 , Jl. Raya Kalirungkut – SurabayaTelp. 2981190, Fax. 2981191  (Setiap jam kerja)Jam Kerja : Senin – Jumat   (Pukul 10.00 – 18.00)                Sabtu (Pukul 08.30 – 12.00)