PERJANJIAN KERJASAMAANTARA

PUSAT DATA INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKATBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

DENGANBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

DANPUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIRKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DANPUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI

BADAN GEOLOGIKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

DANBADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

DANLEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

TENTANG

PEMANFAATAN DAN PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI UNTUKPENGEMBANGAN SISTEM PERINGATAN DINI BANJIR DAN GERAKAN

TANAH

Nomor 01/PKS/02/2016

KS.30 1/002 /KPD /11/ 20 16Nomor

Nomor 01/SPK/La/2016

Nomor 424/04/BGV/2016

B-001/PKS/PTRRB/TPSA/BPPT/02/2016

04/02/2016

Nomor

Nomor

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu EnamBelas bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr. Sutopo Purwo Nugroho, selaku Kepala Pusat Data, Informasi, danHubungan Masyarakat, berkedudukan di Jalan Pramuka Kav. 38,Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BadanNasional Penanggulangan Bencana (BNPB),selanjutnya disebut sebagaiPIHAK KESATU.

2. Ir. Jaumil Achyar D.S., M.Sc., selaku Kepala Pusat Database,berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi,Klimatologi, dan Geofisika (BMKG),selanjutnya disebut sebagai PIHAKKEDUA.

3. Dr. Ir. William M. Putuhena, M.Eng., selaku Kepala Pusat Penelitiandan Pengembangan Sumber Daya Air berkedudukan di Jalan Ir. H.Juanda 193 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnyadisebut sebagai PIHAK KETIGA.

4. Dr. Edi Prasodjo, M.Sc., selaku Kepala Pusat Vulkanologi dan MitigasiBencana Geologi (PVMBG), berkedudukan di Jalan Diponegoro 57Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan GeologiKementerian Energi Dan Sumberdaya Mineral, selanjutnya disebutsebagai PIHAK KEEMPAT.

5. Ir. Eko Widi Santoso, M.Si., selaku Direktur Pusat Teknologi ReduksiRisiko Bencana, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 8 JakartaPusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengkajiandan Penerapan Teknologi (BPPT), selanjutnya disebut sebagai PIHAKKELIMA.

6. Dr. M. Rokhis Khomarudin, selaku Kepala Pusat PemanfaatanPenginderaan Jauh, yang berkedudukan di Jalan Kalisari Lapan No.8,Pekayon, Pasar Rebo Jakarta, dalam hal ini bertindak dan atas namaLembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN),selanjutnyadisebut sebagai PIHAK KEENAM.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPATPIHAK KELIMA dan PIHAK KEENAM secara bersama-sama selanjutnyadisebut PARA PIHAK.PARA PIHAK dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU memiliki kewenangan dan kemampuandalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidangpenanggulangan bencana secara nasional;

b. bahwa PIHAK KEDUA memiliki kewenangan dan kemampuan dalampenyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang meteorologi,klimatologi, dan;

c. bahwa PIHAK KETIGA memiliki kewenangan dan kemampuan dalampenyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pengelolaan data

2

hidrologi untuk penanggulangan dan pengurangan risiko banjir,banjir bandang, dan banjir lahar dingin;

d. bahwa PIHAK KEEMPAT memiliki kewenangan dan kemarnpuandalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang mitigasibencana geologi;

e. bahwa PIHAK KELIMA memiliki kewenangan dan kemarnpuandalarn penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pengkajiandan penerapan teknologi khususnya di bidang reduksi risikobencana;

f. bahwa PIHAK KEENAM memiliki kewenangan dan kemarnpuandalarn penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang penelitian,pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya sertapenyelenggaraan keantariksaan.

Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikaduntuk bersinergi mewujudkan pembangunan Sistem Peringatan Dini Banjirdan Gerakan Tanah melalui kegiatan pertukaran data.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuatPerjanjian Kerja Sarna, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASARHUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentangPenanggulangan Bencana (Tarnbahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4723);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentangMeteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5058);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133,Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang PenyelenggaraanPenanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2013 Nomor 133, Tarnbahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5435);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atasJenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada BadanMeteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5274);

3

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanPengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, danGeofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atasJenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada BadanMeteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 56, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5516);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2014 tentang PengembanganSumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan NasionalPenanggulangan Bencana;

10. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang LembagaPenerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 91);

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentangPenanggulangan Banjir dan Tanah Longsor;

12. Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencanadengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi NomorMoU.06/BNPB/02/2012 dan Nomor 12/KB/BPPT-BNPB/02/2012tanggal 2 Februari 2012 tentang Pengkajian dan Penerapan Teknologi diBidang Pengurangan Resiko Bencana;

13. Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencanadengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika NomorMoU.08/BNPB/02/2012 dan Nomor MoU.HK.303/A.23/BMKG/2012tanggal 2 Februari 2012 tentang Pemanfaatan Informasi Gempa Bumidan Peringatan Dini Tsunami, Cuaca Ekstrem, Iklim Ekstrem, danGelombang Laut Berbahaya untuk Penanggulangan Bencana;

14. Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencanadengan Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralNomor MoU.84/BNPB/II/2013 dan Nomor 600/05/BGL/2013 tanggal 5Februari 2013 tentang Penanggulangan Bencana Geologi;

15. Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencanadengan Kementerian Peketjaan Umum Nomor MoU.85/BNPB/II/2013dan Nomor MoU.02/PKS/M/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentangPenanggulangan Bencana Bidang Peketjaan Umum;

16. Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencanadengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor30/BNPB/Ill/2014 dan Nomor 70/03/2014 tentang Penelitian,Pengembangan, Perekayasaan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan danTeknologi Kedirgantaraan di Bidang Penanggulangan Bencana;

4

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentangperubahan ke 7 atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

18. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LembagaPemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun2013;dan

19. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasidan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 11).

Pasal2

RUANGLINGKUPKERJASAMA

Ruang lingkup kerja sarna meliputi kegiatan:a. Penyediaan data dan informasi yang mendukung pembangunan

sistem peringatan dini banjir dan gerakan tanah;b. Penyediaan fasilitas yang memungkinkan terjadinya pertukaran data

sistem peringatan dini banjir dan gerakan tanah secara digital danterkini (up-to-date);

c. Pemberian fasilitas pemanfaatan data bersarna oleh PARA PIHAK;d. Memberikan masukan bagi perbaikan dan penyempurnaan sistem

peringatan dini sesuai dengan tupoksinya masing-masing;e. Memberikan dukungan bagi kelancaran proses pertukaran data

sarnpai kepada terbangunnya sistem peringatan dini; danf. Kegiatan lain yang diperlukan terkait sistem peringatan dini banjir

dan gerakan tanah.

Pasal3

MAKSUDDANTUJUAN

(1)Maksud Perjanjian Kerja Sarna ini adalah untuk digunakan sebagailandasan bagi PARA PIHAK dalarn melakukan kegiatan sebagaimanadimaksud dalarn ruang lingkup Perjanjian Kerja Sarna ini.

(2)Tujuan dari Perjanjian Kerja Sarna ini adalah sebagai wujud kepeduliandan partisipasi PARA PIHAK dalarn rangka penyediaan dan pertukarandata untuk pengembangan sistem peringatan dini banjir dan gerakantanah dalarn melaksanakan tugas pemerintah dan memberikanpe1ayanan kepada masyarakat terkait dengan pemberian informasiperingatan dini.

5

Pasal4

HAKPARAPIHAK

(1)Memperoleh akses dan memanfaatkan data dan informasi yang disetujuiuntuk dipertukarkan di dalarn kegiatan ini.

(2)Memperoleh akses kepada sistem peringatan dini banjir dan gerakantanah yang telah dan akan dibangun.

(3)Berperan serta dalarn kegiatan pengembanganjpengelolaan sistemperingatan dini banjir dan gerakan tanah.

Pasal5

KEWAJIBANPARAPIHAK

(1)PIHAKKESATUberkewajiban:a. menjadi koordinator kegiatan pembangunan sistem peringatan dini

banjir dan gerakan tanah;b. menyediakan kebutuhan infrastruktur dan jaringan;c. memfasilitasi pertemuan dan diskusi; dand. menyediakan dan mendiseminasikan informasi peringatan dini.

(2)PIHAKKEDUAberkewajiban:a. menyediakan informasi prakiraan cuaca bulanan, mmgguan dan

tiga harian;b. menyediakan data radar cuaca dan data Automatic Weather Station

(AWS)secara real-time; danc. menyediakan data klimatologi dan meteorologi lainnya sebagaimana

terlarnpir dalarn perjanjian kerja sarna ini.

(3)PIHAKKETIGAberkewajiban:a. menyediakan data hidrologi telemetri (curah hujan, klimatologi, dan

debit air); danb. menyediakan data dan informasi serta karakteristik Daerah Aliran

Sungai (DAS).

(4)PIHAKKEEMPATberkewajiban:a. menyediakan peta zona kerentanan gerakan tanah;b. menyediakan peta prakiraan wilayah potensi terjadi gerakan tanah

bulanan; danc. menyediakan data gerakan tanah.

(5)PIHAKKELIMAberkewajiban:a. memberikan dukungan teknologi terhadap pembangunan sistem

peringatan dini banjir dan tanah gerakan;

6

b. memfasilitasi keterhubungan antara masing-masing institusi agartercipta pertukaran data yang handal dan arnan;

c. turut serta dalarn kegiatan pemanfaatan data untuk sistemperingatan dini banjir dan gerakan tanah; dan

d. membantu pengintegrasian semua sistem peringatan dini kepadasistem InAWARE.

(6)PIHAKKEENAMberkewajiban:a. menyediakan data dan informasi penginderaan jauh periodik harian,

potensi daerah banjir dari data satelit; danb. menyediakan informasi citra satelit resolusi menengah dan tinggi

pada lokasi yang dibutuhkan.

Pasal6

MEKANISMEPERTUKARANDATA

Mekanisme pemanfaatan dan pertukaran data dan informasi untukpembangunan sistem peringatan dini banjir dan gerakan tanahdilaksanakan sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) yangakan ditetapkan oleh PARAPIHAK.

Pasal 7

PELAKSANAAN

(1)Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sarna mi perlu dibentuk timpelaksana.

(2)Tim memiliki tugas:a. Sebagai pelaksana dalarn pemanfaatan dan pertukaran data

kebencanaan;b. Mengimplementasikan hal teknis dalam rangka pertukaran data

kebencanaan;c. Mengidentifikasi upaya-upaya perbaikan untuk meningkatkan

kinerja pertukaran data; dand. Menyelenggarakan pertemuan rutin dan ad hoc.

(3)PARA PIHAK menetapkan satu orang pejabat eselon III darr/ atau pejabateselon IV atau yang setingkat sebagai perwakilan dalarn Tim Pelaksanadisesuaikan dengan jangka waktu perjanjian.

(4)Perwakilan PIHAK KESATU bertindak sebagai koordinator tim.

7

Pasal8

PEMBIAYAAN

(1)Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sarna inidibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(2)Jika diperlukan, PIHAK KESATU akan memberikan dukunganpembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal9

JANGKAWAKTU

(1)Perjanjian Kerja Sarna ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun,terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapatdiperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2)Dalarn hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri PerjanjianKerja Sarna ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukanmaksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selarnbat-larnbatnya 3 (tiga)bulan sebelumnya.

(3)Pengakhiran Perjanjian Kerja Sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yangharus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian KerjaSarna ini.

Pasal10

KEADAANMEMAKSAjFORCE MAJEURE

(1)Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan-keadaan di luarkekuasaan salah satu atau lebih PIHAK yang mengakibatkan PIHAKdimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sarna ini, yaitu:a. Gempa bumi, angin ribut (topan), kebakaran banjir besar, gerakan

tanah, dan wabah penyakit; danb. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan

keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakansebagai Force Majeure.

8

(2)Dalarn hal terjadi Force Majeure dimaksud ayat (1), maka PIHAK yangmengalarni Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertuliskepada PIHAK lainnya dalarn waktu 14 (empat belas) hari kalender sejaksaat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secararesmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

(3)keterlarnbatan dalarn memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diterimanya peristiwasebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Force Majeure.

(4)Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karenaterjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggungjawab PIHAK lain.

Pasal11

HAKKEKAYAANINTELEKTUAL

(1)Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu pmAK untukpelaksanaan kegiatan di bawah Perjanjian Kerja Sarna ini tetap menjadimilik PIHAK terse but.

(2)PARA PIHAK hams menjarnin Hak Kekayaan Inte1ektualnya tidakberasal dari pelanggaran hak-hak yang sah dari pihak di luar PARAPIHAK.

(3)Masing-rnasing PIHAK hams bertanggung jawab atas klaim di luar PARAPIHAK atas kepemilikan dan legalitas penggunaaan hak kekayaanintelektual yang dibawa oleh PIHAK tersebut untuk pe1aksanaankegiatan di bawah Perjanjian Kerja Sarna ini.

(4)Semua Hak Kekayaan Intelektual, data, dan informasi yang dihasilkandari kegiatan yang dilakukan di bawah Perjanjian Kerja Sarna ini akandimiliki bersarna oleh PARA PIHAK, dan PARA PIHAK diizinkan untukmenggunakan Hak Kekayaan Inte1ektual tersebut untuk tujuan non-komersial dengan bebas royalti.

Pasal 12

PENYELESAIANPERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalarn pelaksanaandan atau penafsiran Perjanjian Kerja Sarna ini, sejauh mungkin PARAPIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapatdisarnpaikan dalarn bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jikadikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan

9

tanda terimanya atau faksimili atau surat elektronik ke alamat sebagaiberikut:

PIHAK KESATU

Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan MasyarakatBadan Nasional Penanggulangan BencanaGraha BNPBLt.12Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta TimurTelp. (021) 21281200Fax. (021) 21281200Email: contact@bnpb.go.id

PIHAK KEDUA

Kepala Pusat DatabaseBadan Meteorologi, Klimatologi, dan GeofisikaJalan Angkasa I Nomor 2, Kemayoran, Jakarta PusatTelp. (021) 4246321Fax. (021) 4246703Email: pusatdatabase@bmkg.go.id

PIHAK KETIGA

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya AirKementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan RakyatJalan Ir. H. Juanda 193 BandungTelp. (022) 2501554Fax. (022) 2500163Email: pusat@pusair-pu.go.id

PIHAK KEEMPAT

Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana GeologiBadan GeologiKementerian Energi dan Sumber Daya MineralJalan Diponegoro Nomor 57 Bandung.Telp. (022) 7271402 / 7272606Fax. (022) 7202761Email: vsi@vsi.esdm.go.id

PIHAK KELIMA

Direktur Pusat Teknologi Reduksi Risiko BencanaBadan Pengkajian dan Penerapan TeknologiGedung II BPPT, Lt. 12Jalan M.H. Thamrin No.8, Jakarta 10340Telp. (021) 3169437Fax. (021) 31924255Email: direktur-ptlwb@bppt.go.id

10

PIHAK KEENAM

Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan JauhLembaga Penerbangan dan Antariksa NasionalJalan Kalisari Lapan No.8 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710Telp. (021) 871 0065Fax. (021) 872 2733Email: pusfatja@lapan.go.id

Pasal14

ADDENDUM/AMANDEMEN

(1)Hal-hal yang belum diatur dan Zatau belum tercakup dalam PerjanjianKerja Sarna ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian atas dasarpersetujuan tertulis PARA PIHAK dalam bentukAddendum/ Amandemen;

(2)Addendum/ Amandemen sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sarna ini.

Pasal15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sarna ini dibuat dalam rangkap 6(enam) asli, bermateraicukup, dan masing-rnasing mempunyai kekuatan hukum yang sarna setelahditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

~*utopo Purwo Nugroho

NIP. 19691007 199501 1 001

PIHAK KEDUA

M.Sc.

NIP. 19590425 198503 1 001

..---------------.------------------------------------------------------- --------------------.---------------------------.--.--------------------'

11

.-------------------------------------------------------------------------,-------------------------------------------------------------------------,, ,

PIHAK KETIGA

Dr. Ir. Willia

PIHAK KEEMPAT

~

-. -.--.- .. -_ _.- _ .. _ _ _ _. -. --. -.- _. - -. - - -- -- --- -. -- - - - - -.- - - -- -- - - -- - - - -- - -- _. _ _ .. - - _. -- - _. - - ---_ ..- - -- -- -- -- ---:

NIP. 19580524 198703 1 005

PIHAK KELIMA PIHAK KEENAM

Ir. Eko Widi Santoso, M.Si.

NIP. 19660630 199503 1 001

12

-~I,,-4

*~~~.::W:I"":':'_l;: his Khomarudin

NIP. 19740722 199903 1 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMANomor 01/PKS/02/2016Nomor KS.30 1/002/KPD /11/2016Nomor 01/SPK/La/2016Nomor 424/04/BGV /2016Nomor B-001/PKS/PTRRB/TPSA/BPPT/02/2016Nomor 04/02/2016Tanggal 5 Februari 2016

DAFTAR JENIS DATA YANG TERSEDIA DAR! SETIAP INSTANSI

1. BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (BMKG)

No Nama Data Format Data Keterangan

1 Radar Cuaca format CAPPI ketinggian 2 dan atau 5 km 1NetCDF atau Seluruh IndonesiaCAPPI

2 Prakiraan Curah Huian Bulanan Shape me Seluruh Indonesia3 Analisis Curah Hujan dan Sifat Hujan Bulanan Shape file Seluruh Indonesia4 Potensi Banjir DKI 1 harlan Shape me DKIJakarta5 Potensi Banjir Bulanan Seluruh Indonesia Shape me Seluruh Indonesia6 Potensi Hujan (3 Harian) XMLFile Seluruh Indonesia7 Neraca Air Shape me Seluruh Indonesia8 DataAWS CSV/ Excel File Seluruh Indonesia9 Prospek cuaca (3 harian) Teks Seluruh Indonesia10 Prospek cuaca minzguan (7 harian) Teks Seluruh Indonesia11 Hari tanpa hujan (10 harian) XMLFile Seluruh Indonesia

Data Hujan Harian,Data Angin Harian

12 Data his tori klimatologi (fokus data curah hujan harian, CSV File dan (Kecepatan angin Maks, Arah anginangin) Metadata terbanyak, Arah angin pada saat

kecepatan angin maks )

13

2. PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR

No Nama Data Format Data Keterangan1 Data hidrologi telemetri (bulanan, harian, jam dan 5 menit) CSV Seluruh Indonesia

2 Data dan informasi serta karakteristik Daerah Aliran Sungai (DAS) Excel Seluruh Indonesia

3 Data Lainnya yang mendukung Peringatan Dini Banjir Seluruh Indonesia

3. PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI (PVMBG)

No Nama Data Format Data Keterangan

1 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Shape File/TAB Seluruh Indonesia (yang tersedia)

2 Peta Prakiraan Wilayah Potensi Terjadi Gerakan Tanah Bulanan TAB Seluruh Indonesia (skala Provinsi)

3 Data Gerakan Tanah Excel Seluruh Indonesia / lokasi terpasanginstrumentasi

4. LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

No Nama Data Format Data Keterangan

1Data dan informasi penginderaan jauh periodik harian, potensi Seluruh Indonesiabanjir dari data satelit)

2 Citra satelit Landsat-8 mosaic tahunan Seluruh Indonesia

3 Data Lainnya yang mendukung Peringatan Dini Banjir dan Wilayah yang dibu tuhkanGerakan Tanah seperti OEM dan citra resolusi tinggi

14