perbub spm

~:~t:}\BUPATIBATANG

PERATURANBUPATIBATANG

NOMOR 8 T TAHUN2012

TENTANG

STANDARPELAYANANMINIMALBIDANGKESEHATAN

DI KABUPATENBATANG

Menimbang

Mengingat:

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIBATANG,

a. bahwa untuk menjamm terselenggaranya urusan

wajib daerah yang berkaitan dengan hak dan

pelayanan dasar di bidang kesehatan kepada warga

negara telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di

Kabupaten / Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan Standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a di Kabupaten Batang, perlu menyusun

rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Bidang Kesehatan di Kabupaten Batang;

c. bahwa > berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten

Batang;

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah- Tingkat 11 Batang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,

97

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2757);


Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,


Nomor 3851);


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4846);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah





Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,


Nomor 4438);


Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang~

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah




10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2007 ten tang Pedoman Penyusunan Rencana

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

741/ MENKES/ PER/VII/ 2008 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di

Kabupaten/Kota;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di

Kabupaten /Kota;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang

(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008

Nomor 1 Seri E Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun

2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan

Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun

2011 Nomor 24);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13

Tahun 2010 ten tang Pelayanan Kesehatan (Lembaran

Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 13);

17. Peraturan Bupati Batang Nomor 27 Tahun 2008

tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata

Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang (Berita

Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 27

Seri D Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN

MINIMALBIDANGKESEHATANDI KABUPATENBATANG.

BABI

KE1'ENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur pelaksana pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Batang.

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat

APBDadalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Batang.

7. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik

yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam

memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar

masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya

disebut SPMBidang Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten Batang.

9. Pelayanan Kesehatan adalah semua kegiatan dengan maksud

melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan (promotif),

pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), rehabilitasi

(rehabilitative) dan pendidikan kesehatan dengan tujuan untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

10. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri

dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau

keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk

jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya

kesehatan.

11. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan yang diberikan oleh

Puskesmas dan jaringannya baik rawat jalan maupun rawat inap.

12. Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah pelayanan yang diberikan

oleh Rumah Sakit baik rawatjalan maupun rawat inap.

13. Indikator Kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan

kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran

pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Standar Pelayanan

Minimal bidang kesehatan.

14. Target Tahunan adalah tolok ukur nilai persentase dan atau nilai

akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai

sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan.

BAB11

SPMBIDANGKESEHATAN

Bagian Kesatu

Maksud, Tujuan dan Fungsi

Paragraf 1

Maksud

Pasal2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai pedoman

daerah di bidang pelayanan kesehatan dalam mencapai Standar

Pelayanan Minimal di Kabupaten Batang.

Paragraf2

Tujuan

Pasal3

Tujuan ditetapkan SPMBidang Kesehatan di Kabupaten Batang adalah :

a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada bidang

kesehatan;

b. meningkatkan pengawasan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah

lingkup kesehatan terhadap pelaksanaan kebijakan yang langsung

berhadapan dengan masyarakat;

c. meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal4

Fungsi SPM Bidang Kesehatan yang meliputi pelayanan terhadap

masyarakat adalah sebagai :

a. alat Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan

terselenggaranya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara

merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah

Daerah di bidang kesehatan;

b. acuan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjamm

tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai

Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan kesehatan kepada

masyarakat;

c. acuan dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan,

pengukuran kinerja daerah di bidang kesehatan.

d. pedoman penyusunan program tahunan se1ama lima tahun bidang

kesehatan;

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan, Indikator dan Target SPMBidang Kesehatan

Pasal5

( 1) SPMBidang Kesehatan meliputi jenis pelayanan beserta indikator

dan target capaian kinerja;

(2) Jenis Pelayanan, indikator dan target capaian kinerja pada SPM

Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak

terpisahkan dari peraturan bupati ini;

BABIII

PENGORGANISASIAN

Pasal6

(1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan

bidang kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan yang te1ah

ditetapkan.

(2) Penyelenggaraan pe1ayanan kesehatan sesuai SPM Bidang

Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional

dikoordinasikan oleh Dinas.

(3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang

Kesehatan dilakukan 'oleh tenaga kesehatan.

BABIV

PELAKSANAAN

Pasal7

(1) SPM Bidang Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam

perencanaan program dan pencapaian target pe1aksanaan

pelayanan kesehatan di daerah.

(2) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan pedomanj standar teknis yang

ditetapkan.

(3) Dinas bertanggung jawab mengkoordinasikan penye1enggaraan dan

pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan dengan Satuan Kerja

Perangkat Daerah lain.

(4) Dinas melakukan evaluasi pencapaian SPM Bidang Kesehatan

setiap tahun.

BABV

PELAPORAN

Pasal8

(1) Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan

dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan kepada Menteri Kesehatan

dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

(2) Dinas berkewajiban menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja

pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan

kepada Bupati.

BABVI

PENDANAAN

Pasal9

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerjaj target,

pe1aporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan,

pembangunan sub sistem informasi manajemen dibebankan pada APBD

dan sumber lain yang tidak mengikat.

BABVII

PEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal10

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan

pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh dinas.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai

teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala

Dinas.

Pasal12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten

Batang.

Ditetapkan di Batang

Pada tanggal2.} O~f.eM Be!l. 2012

BUPATIBATANG,

YOYOKRIYOSUDIBYO

Diundangkan di Batang

pada tanggal L 7 ~ es.£-t111? &~ '2D t cz

~~'.ARIS DAERAHKABUPATENBATANG,r

NA u ••..L.L.L.L

BERITADAERAHKABUPATENBATANGTAHUN2012 NOMOR31

27 Desember 2012

27 Desember 2012

ttd

ttd

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

NASIKHIN

97

Lampiran Ill: Pcraturan Bupati Batang

Nomor : 32 Tahun 2() 12

Tanggal : 15 .Iuni 2()12

KEPUTUSAN

NomOI" ..• 1)

tentang

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

KABUPATEN BATANG

BUPATIBATANG

Mcnirnbang a. 2) }h.

M~llgillgal I.

} 3)

MEMUTUSKAN

Mcnctapkan : Kcputusan Bupati rcnrang Pembcbanan Kerugian Daerah Scrnentara.

PERTAMA Mcmbchani pcnggantiun kcrugian Dacrah semcntara terhadap Saudara (nama, pangkat.jabatan, NIP) selakuBcndnhara Pengampu/Wuris/Kcluarga dari Bcndahara") pada.. . sebesar Rp ( dcngunhurul.. ... ).4)

KEDUA Mcnugaskan kepada Saudara .... sclaku Ketua TPKD di.. untuk mcnagih dan mcmiuiakcp.ida Saudara agar mcnyetor kc Kas Daerah") scjumlah kcrugian dacrah tersebut. 5)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tcmbusan KCPUIU',ll1 disampaikan kCpada}7I BPK,2 .3. Yang bcrsangkutan.

Ditetapkan di .Pada tauggal .

.6)

BUPATIBATANG( Nama )

*) Corer yang tidak perlu

Pctunjuk Pcngisian :

I) Diisi dengan nomor kcputusan yang bcrlaku scsuai dcngan keiemuan yang hcrlaku p.ida SKPD yang bcrsangkutan.

2) Diisi dengan uraian singkat mengenai lakta dan kcadaan yang mcnjadi alasan/tujuan/kepentingan/penimhangan tentang perlunyaditctapkannya keputusan ini.

3 ) Diisi dcngan pcraturan pcrundang-undangan schagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tiugkatannya sarna atau lebih tinggi.

4) Diisi dengan numa pangkat.jabatan, NIP selaku Bendallala/Pengampu/Wmis/Keluarga dari Bendahara, danjumlah kerugian Daerah yangtcriadi.

5) Diisi dcugan numa Ketua TPKD dan nama bcndahara.

6) Diisi dcngan tcmpat dan tanggal keputusan ditetapkan.

7) Diisi dengan nama-nama SKPD yang terkait dengan keputusan ini.

Disalin sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUMSETDA KABUPATEN BATANG

ttd

BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.HumPembina Tingkat I

NIP 19641214 198603 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATl BATANG

NOMOR 91 TAHUN 2012TENTANG '2.1fJl%r=,MfgGK. ~O 12...STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATANDI KABUPATEN BATANG

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR DAN TARGET SPM BIDANG KESEHATANDI KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 - 2017

NO JENIS PELAYANAN INDIKATORTARGET

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Pelayanan Kesehatan Dasar 1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 92% 93% 94% 95% 95% 96%2. Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani 78% 79% 80% 81% 82% 83%3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan 94% 95% 95% 95% 96% 96%4. Cakupan pelayanan Nifas 94% 95% 95% 95% 96% 96%5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang di tangani 80% 81% 82% 83% 84% 85%6. Cakupan kunjungan bayi 95% 95% 96% 97% 98% 99%7. Cakupan Desa/ Kelurahan UCI 80% 90% 95% 100% 100% 100%8. Cakupan oelayanan anak balita 90% 91% 92% 93% 94% 95%9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bin

BGM dari keluarga miskin 100% 100% 100% 100% 100% 100%10. Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan 100% 100% 100% 100% 100% 100%11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100% 100% 100% 100% 100% 100%12. Cakupan peserta KBaktif 79,81% 79,97% 80,14% 80,37% 80,60% 81%13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

a. Acute Flacid Paralysis ( AFP ) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun >1/100.000 !!1/100.000 >1/100.000 ~2/100.ooo ~2/100.000 >2/100.000

b. Penemuan kasus TBC BTA positif ( CDR / Cure) 75% 76% 77% 78% 79% 80%c. Cakupan balita dengan pneumoni yang ditemukan dan ditangani 100% 100% 100% 100% 100% 100%d. Penderita DBD yang ditemukan dan ditangani 100% 100% 100% 100% 100% 100%e. Cakupan pelayanan diare yang ditangani 100% 100% 100% 100% 100% 100%f. Klien yang mendapatkan penanganan HIV/AIDS 100% 100% 100% 100% 100% 100%

14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Pelayanan Kesehatan Rujukan 1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% 100% 100% 100% 100% 100%2. Cakupan pelayanan kesehatan gawat darurat level I yang harus diberikan 100% 100% 100% 100% 100% 100%

sarkes (RS) di Kab / Kota

3 Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan 1. Cakupan desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan 100% 100% 100% 100% 100% 100%Kejadian Luar Biasa (KLB) epidemiologi < 24 jam

4 Promosi kesehatan dan pemberdayaan 1. Cakupan Desa Siaga Aktif 71% 72% 76% 80% 82% 85%masyarakat

BUPATI BATANG,

~

YOYOK RIYO SUDIBYO

97

ttd

perbub spm

Documents