perang melawan trafficking

7/25/2019 PERANG MELAWAN TRAFFICKING

1/3

PERANG MELAWAN TRAFFICKING

Oleh Paul SinlaEloE

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari

perbudakan manusia dan merupakan salah satubentuk perlakuan terburuk dari pelanggaranharkat dan martabat manusia (Penjelasan UmumUU No. 21 Tahun 2007, tentang PemberantasanTindak Pidana Perdagangan Orang). Fenomena inioleh banyak pihak dianggap lebih banyak terjadidi luar negeri. Padahal perbudakan modern inibanyak juga terjadi di dalam wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia, khususnya di NusaTenggara Timur (NTT).

Di NTT, Tindak Pidana Perdagangan Orang

(TPPO) begitu subur dan menjamur. Media massa

lokal setiap harinya selalu menyuguhkan berbagai kasus (dugaan) TPPO yang terjadi

hampir di semua wilayah Kab/Kota di NTT. Keseluruhan kasus TPPO yang dipublikasi

ini, menggambarkan betapa gampangnya anak NTT yang miskin, tidak bisa baca tulis,

diperdagangkan di depan mata dari mereka yang oleh konstitusi diberi tanggungjawab

untuk mensejahterakan rakyat. Bahakan, TPPO di NTT sering terjadi di pelupuk mata

dari para petinggi agama yang selalu berpikir tentang surga, padahal belum tetntu

mereka lolos dari ujian duniawi.

Data pendampingan/advokasi dari Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi

Rakyat (PIAR NTT) dalam 3 tahun terakhir menunjukan bahwa pada tahun 2013, PIAR

NTT beserta jaringannya melakukan advokasi terhadap 4 kasus TPPO dengan jumlah

korban sebanyak 127 orang. Di tahun 2014, PIAR NTT melakukan advokasi 6 kasus

TPPO dengan korban sebanyak 216 orang dan pada tahun 2015, ada 3 kasus TPPO

yang advokasi oleh PIAR NTT dengan korban berjumlah 21 orang.

Merajalelanya kasus TPPO di NTT, dipertegas dengan data Polda NTT yang mana di

tahun 2015, telah menangani 27 kasus trafficking, dengan jumlah tersangka 31 orang

dan jumlah korban 238 orang. Dari total 27 kasus trafficking yang ditangani Polda NTT,

9 kasus diantanya telah lengkap penyidikannya (P-21), sedangkan 4 kasus lainnya

masih dilengkapi petunjuk jaksa (P-19), 11 kasus dalam tahap penyidikan, dan 3 kasus

dalam penyelidikan.

Menurut Sarah Lery Mboeik (2012), maraknya kasus TPPO di NTT di sebabkan oleh

berbagai faktor, diantaranya: Pembangunan yang memiskinkan, hak rakyat atas


2/3

pekerjaan yang terabaikan, politik gender yang timpang, rakyat pekerja yang tidak

berdaulat atas pangan, masyarakat sipil yang belum fokus pada rakyat pekerja,

lemahnya proses penegakan hukum, pelayanan publik yang korup dan sistem

ketenagakerjaan yang korup.

Bertolak dari realita TPPO di NTT yang demikian, maka tidaklah mengherankan apabila

dalam kunjungan kerjanya ke NTT pada Desember 2015, Presiden Jokowi memberikan

pesan khusus kepada Kapolda NTT, Brigjen Pol. Endang Sunjaya untuk memberantas

kasus TPPO di NTT. Pesan khusus itu disampaikan langsung Presiden kepada Kapolda

NTT di Bandara El Tari Kupang, Senin (28/12/2015).

Secara substansi, pesan dari Presiden Jokowi pada dasarnya mengajak seluruh

komponen serta instansi terkait maupun rakyat NTT untuk melakukan perang terhadap

trafficking dan Kapolda NTT diharapkan untuk menjadi panglimanya. Karenanya,

Kapolda NTT, Brigjen Pol. Drs. Eustachius Widyo Sunaryo yang pada tanggal 11 Januari2016 telah dilantik untuk menggantikan Brigjen Pol. Endang Sunjaya, harus

menindaklanjuti pesan dari Presiden Jokowi tersebut.

Dalam melakukan perang terhadap trafficking, pembenahan internal (manajamen, SDM

dan pendekatan dalam penanganan kasus) pada institusi kepolisian di NTT dalam

konteks penegakan hukum kasus TPPO merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan.

Hal ini menjadi penting karena belajar dari pengalaman, pihak Polda NTT dalam

DIPAnya Ditreskrimum Polda NTT tahun anggaran 2015, hanya menargetkan

penanganan 2 kasus trafficking.

Selain pembenahan internal untuk penegakan hukum kasus TPPO, Kapolda NTT juga

diharpkan bisa menjadi panglima dalam perang terhadap trafficking dengan melakukan

gerakan pencegahan. Gerakan pencegahan ini tidak dapat terlepas dari kebijakan

penanggulangan pidana, yang secara keseluruhan merupakan bagian dari penegakan

hukum (law enforcement) dan sekaligus memberikan perlindungan pada masyarakat

(social defence).

Membahas konsep pencegahan TPPO, harus difokuskan pada upaya pencegahannya

dan tidak boleh terjebak pada aspek penjahat dan atau kejahatannya. Konsep

pencegahan TPPO yang di desain, tidak dapat terlepas dari kebijakan kriminal (criminalpolicy), yakni kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang pada

implementasinya menggunakan sarana hukum pidana.


3/3

Konsep pencegahan dan penanggulangan TPPO yang dirancang, harus dilaksanakan

secara sistematis dan integral, dengan mengutamakan keseimbangan antara upaya

perlindungan masyarakat (social defence) serta upaya kesejahteraan masyarakat (social

welfare).

Pendekatan integral untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan

mekanisme penaldan non penal, dapat dilakukan secara fungsional/operasionalisasinya

melalui beberapa tahap: Pertama, tahap formulasi (kebijakan legislatif); Kedua, tahap

aplikasi (yudikatif/yudisial); Ketiga, tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administrasi).

Dengan pendekatan integral, upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan

hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas dari pihak eksekutif dan para

pembuat hukum (legislative). Dalam pendekatan integral, kebijakan legislatif

merupakan tahap paling strategis dari penal policy. Karena, kesalahan/kelemahan

kebijakan legislatif, dapat menjadi penghambat upaya pencegahan danpenanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Pada akhirnya, apabila hukum pidana hendak digunakan sebagai sarana untukmenanggulangi kejahatan, maka penggunanya tidak terlepas dalam hubungankeseluruhan politik kriminal atau "planning for social defence". Social defence planningini pun harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunannasional/daerah. LAWAN MAFIA PERDAGANGAN ORANG..!!! (Tulisan ini pernahdipublikasikan dalam Harian Umum Victory News, tanggal 19 Januari 2016).

-------------------------------Penulis: Aktivis PIAR NTT

perang melawan trafficking

Documents