perancangan peraturan yayasan tentang statuta perguruan tinggi · peraturan yayasan tentang statuta...

L2DIKTI Wilayah IV, 27 Februari 2019

PERANCANGAN PERATURAN YAYASAN TENTANG STATUTA PERGURUAN TINGGI

OUTLINE

Pendahuluan

Ketentuan Statuta

Isi Statuta

Tahapan Perancangan Peraturan Yayasan ttg Statuta

Share Pengalaman Perancangan Peraturan Yayasan ttg Statuta

Pendahuluan (1)o Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan formal yang mengemban misi mencari,

menemukan, dan menyebarluaskan kebenaran ilmiah melalui pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;

o Misi mencari, menemukan, dan menyebarluaskan kebenaran ilmiah dapat diwujudkan apabila perguruan tinggi dikelola berdasarkan suatu tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance – al: checks and balances);

o PTS bertugas menyelenggarakan Tridharma PT (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

o PTS berperan: menghasilkan SDM bermutu, inovasi IPTEK, aktif dalam pembangunan nasional, aktif dalam meningkatkan daya saing bangsa.

o Agar tata kelola perguruan tinggi dapat dijalankan dengan baik, maka organisasi dan mekanisme pengelolaan perguruan tinggi tersebut perlu diatur dalam peraturan yang disebut Statuta Perguruan Tinggi

Pendahuluan (2)

Statuta Perguruan Tinggi (Permenristekdikti No 16 Tahun 2018) :

o Setiap Perguruan Tinggi Swasta WAJIB memiliki STATUTA (Pasal 1 ayat 1)

o Peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi (Pasal 1 ayat 2)

Peraturan Yayasan tentang Statuta adalah peraturan yang diterbit

kan oleh Badan Penyelenggara/Yayasan tentang STATUTA

Landasan Hukum ( regulasi Tata kelola PT)

UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

PERMENRISTEKDIKTI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Statuta Perguruan Tinggi Swasta

PermenristekdiktiNo. 16 Tahun 2018 TentangPedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PTS

Pemetaan Pengaturan Statuta PTS

PengaturanTata Kelola

Ditetapkan oleh BadanPenye-leng

gara

STATUTA PTS

PengaturanTridharma

Hal Lain

Permenristekdikti No. 16 tahun 2018, pasal 5

Landasan Hukum ( pengaturan tridarma PT- 3)

DASAR PENGATURAN TRIDHARMA PT

Pengaturan Tridharma PT didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standard Pendidikan TinggiPasal 54 UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:a) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang

bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; danb) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada

Standar Nasional Pendidikan Tinggi

2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepadamasyarakat

3) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiriatas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Pengaturan Tridharma PT meliputi :

1) Pengaturan Penyelenggaraan PT (jenis pendidikan, kurikulum, pembelajaran, penilaian, administrasi penyelenggaraa pendidikan, kalender akademik, bahasa pengantar, hal lainnya)

2) Pengaturan Penyelenggaraan Penelitian (Road Map Penelitian, Keterlibatan sivitas, Publikasi, Pemanfaatan hasil penelitian, HKI, hal lainnya)

3) Pengaturan Penyelenggaraan PkM (Road Map PkM, Keterlibatan sivitas, Publikasi, Pemanfaatan hasil PkM, hal lainnya)

4) Pengaturan Etika dan Kode Etik (Etika Akademik dan Kode Etik)

5) Pengaturan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Kelimuan (Tata cara pelakasaannya dan tanggung jawab PT)

6) Pengaturan Sisten Penjaminan Mutu Internal (Kebijakan SPMI dan Kedudukan)

7) Pengaturan Gelar dan Penghargaan ( Persyaratan dan tata cara pemberian Gelar dan Penghargaan)

Pengaturan Pengelolaan PERGURUAN TINGGI

1) Otonomi Perguruan Tinggi

2) Pola Pengelolaan Perguruan Tinggi

3) Tata Kelola Perguruan Tinggi

4) Akuntabilitas Publik Perguruan Tinggi

Pengaturan Otonomi PT

Prinsip dasarnya adalah Akuntabilias;Transparansi; Nirlaba; Penjaminan Mutu; Efektifitas dan efisiensi

PT memiliki otonomi untuk pengelolaan dalam penyelenggaraan Tridharma PT ( bidang Akademik dan Nonakademik)

PP No 4 Tahun 2014, pasal 22 dan 26

Pengaturan Pola Pengelolaan PT

1) Pola pengelolaan sarana dan prasarana

2) Pola pengelolaan Anggaran

3) Pola pengelolaan Kerjasama

4) Pola pengelolaan Pendaaan dan Kekayaan

5) Bentuk dan tata cara penetapan peraturan

PP No 4 Tahun 2014, pasal 22 dan 26

Pengaturan Tata Kelola PT1) Identitas ( nama PT, domisli, nama dan kedudukan badn penyelenggara, waktu pendirian PT

dan yayasan, riwayat singkat PT, dies natalis PT, lambang, bendera, himne dan mars, busana akademik)

2) Visi, Misi dan Tujuan

3) Pengaturan unsur organisasi PT ( penyusun kebijakan, pelaksana akedemik, pengawas dan penjaminan mutu, penunjang akademik, pekasana admisitrasi)

4) Pengaturan nama dan susunan organ PT

5) Pengaturan nama dan jumlah unit

6) Pengaturan fungsi, wewenang dan tanggung jawab

7) Pengaturan masa jabatan

8) Pengauran persyaratan jabatan

9) Pengaturan tata cara pengangkatan

10) Pengaturan Dosen dan Tenaga Kependidikan

11) Pengaturan Mahasiswa dan Alumni Sumber : PP No 4 Tahun 2014

Akuntabilitas Publik PT

1) Kewajiban menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi Nasional

2) Target kinerja yang sudah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara

3) Standarad Nasional Pendidikan Tinggi dan Satndard Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PT

4) Laporan tahunan PT ke Badan Penyelenggara dan Ringkasan Laporan Tahunan PT ke publik

PP No 4 Tahun 2014, pasal 33

HAL LAIN

1) Ketentuan lain

2) Ketentuan Peralihan

3) Ketentuan Penutup

Ketentuan Lain

1) Dasar perubahan statuta PT

2) Keterlibatan Pimpinan, Senat, dan Badan Penyelenggara dalam proses perubahan statuta

3) Tata cara pengambilan keputusan perubahan statuta PT


Ketentuan Peralihan

1) Waktu penyesuaian pearturan yang diatur di dalam statuta

2) Hal lainnya yang berkenaan dengan ketentuan peralihan


Ketentuan Penutup

1) Tanggal mulai berlakunya statuta yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara

2) Hal lainnya yang berkenaan dengan ketentuan penutup


Contoh Isi Statuta PTS

BAB Isi Statuta PTS

Pembukaan

Bab I Ketentuan Umum

Bab II Visi, Misi dan Tujuan

Bab III Identitas

Bab IV Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Bab V Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Bab VI Gelar, sebutan Lulusan dan Penghargaan

Bab VII Tata Kelola Perguruan Tinggi

Bab VIII Dosen dan Tenaga Kependidikan

Bab IX Mahasiswa dan Alumni

Bab X Kerjasama

Bab XI Sarana dan Prasarana

Bab XII Keuangan dan Kekayaan

Bab XIII Sistem Penjaminan Mutu Internal

Bab XIV Ketentuan Peralihan

Bab XV Ketentuan Penutup

Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisi :

batasan pengertian atau definisi

singkatan atau akronim yang digunakan dalam statuta

hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagipasal-pasal berikutnya dalam statuta, antara lainketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dantujuan

Identitas

Menjelaskan jati diri PT, antara lain :

1. Nama dan tempat kedudukan

2. Tanggal, bulan, dan tahun didirikan

3. Lambang/logo (bentuk, isi, warna, dan makna)

4. Bendera/pataka perguruan tinggi/fakultas (bentuk, ukuran, isi, warna dan makna)

5. Hymne dan/atau mars

6. Busana akademik bagi pimpinan, wisudawan, dan mahasiswa;

7. Identitas lain yang dianggap perlu

Visi, Misi dan Tujuan

• Gambaran tentang masa depan organisasi yang diyakini akan terjadi menurut pandangan internal dan external stakeholders

• Rumusan PT visi harus menunjukkan ke arah mana PT akan dibawa, dan sepertiapa PT tersebut bila telah sampai ditempat tujuan

VISI• Upaya-upaya PT sesuai fungsi dan tugasnya yang harus dilaksanakan untuk

mewujudkan visi PT

• Rumusan misi PT harus menyatakan tindakan tindakan yang harus dilakukan PT agar visi PT dapat diwujudkan

MISI

• sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh PT dalam jangka waktu tertentuTUJUAN

Penyelenggaraan Tridarma PT (1)

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

2. Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

3. Etika Akademik/Kode Etik

4. SPMI

5. Gelar dan Penghargaan

6. Informasi lain yang diperlukan

Penyelenggaraan Tridarma PT (2)

1. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, antara lain memuat programpendidikan yang diselenggarakan (diploma, sarjana, magister, spesialis,doktor), kalender akademik, kurikulum, tata cara penyelenggaraanperkuliahan, penilaian hasil belajar (bentuk, waktu, mekanisme, dan tatacara penilaian), bahasa pengantar, administrasi akademik, jenis programstudi, dan hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan;

2. Penyelenggaraan penelitian antara lain program penelitian, publikasi hasilpenelitian, pemanfaatan hasil penelitian, hak kekayaan intelektual (HKI),dan hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan penelitian;

3. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, memuat antara lainjenis dan tata cara penyelenggaraan dan publikasi pengabdian kepadamasyarakat;

4. Lain-lain yang dianggap perlu.

Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

Berisi uraian mengenai pelaksanaan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2012 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Gelar dan Penghargaan

Berisi uraian mengenai:

o Persyaratan pemberian dan penggunaan gelar akademik gelar akademik, profesi, atau vokasi serta penghargaan di bidang akademik;

o Bentuk, kriteria, dan prosedur pemberian penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang dipandang mempunyai prestasi sangat menonjol di bidang akademik dan nonakademik;

o Hal lain yang dianggap perlu.

Sistem Pengelolaan

1. Organisasi Perguruan Tinggi

2. Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola

3. Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

4. Dosen dan Tenaga Kependidikan;

5. Mahasiswa dan Alumni;

6. Sarana dan Prasarana;

7. Kerjasama

8. Pendanaan

9. Bentuk dan tata cara penetapan peraturan

Organisasi Perguruan Tinggi

Memuat uraian mengenai:

o Nama organ yang ada pada perguruan tinggi;

o Kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing organ;

o Susunan organisasi dan keanggotaan organ;

o Persyaratan untuk menjadi anggota organ.

Tata Cara Pengangkatan Organ

Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan:

a) anggota, ketua, dan sekretaris Senat

b) Pemimpin PT dan unsur pimpinan di bawahnya;

c) anggota, ketua, dan sekretaris Satuan Pengawasan;

d) anggota, ketua, dan sekretaris Dewan Pertimbangan;

e) anggota, ketua, dan sekretaris Organ lain.

Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

o sistem pengendalian dan pengawasan internal yang berlaku dan diterapkan pada perguruan tinggi

o Tata cara/mekanisme pelaksanaan pengawasan/ pengendalian;

o Pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan/pengendalian internal;

o Hal lain yang dinggap perlu.

Dosen dan Tenaga Kependidikan

– Status dosen dan tenaga kependidikan;

– Jenjang jabatan dan pangkat dosen tetap dan tidak tetap;

– Jenis jabatan dan pangkat tenaga kependidikan;

– Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan;

– Hal lain yang dianggap perlu.

Mahasiswa dan Alumni

o Hak dan kewajiban mahasiswa;

o kegiatan kemahasiswaan;

o Organisasi kemahasiswaan;

o Wadah/organisasi alumni dan ikatan alumni;

o Hal lain yang dianggap perlu.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

o Sistem pengelolaan sarana dan prasarana;

o Prosedur (SOP) pendayagunaan sarana dan prasarana

o Sistem akuntansi dan pelaporan sarana dan prasarana

o Hal lain yang dianggap perlu

Kerjasama

o Tujuan dan prinsip kerja sama dalam rangka penyelenggaran kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan kerja sama lainnya dalam rangka pengembangan program dan institusi perguruan tinggi.

o Bentuk dan mekanisme kerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak lain di dalam dan luar negeri;

o Hal lain yang dianggap perlu

Sistem Penjaminan Mutu Internal

o Sistem penjaminan mutu internal yang berlaku dan diterapkan pada perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penjaminan mutu internal;

o Tata cara/mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu internal;

o Pelaporan hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal;

o Akreditasi sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu (eksternal) yang memuat uraian mengenai evaluasi dan akreditasi penyelenggaraan akademik dan administratif dalam kerangka sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.

o Hal lain yang dinggap perlu

Bentuk, Tata Urut Dan Tata Cara Penetapan Peraturan

o Bentuk peraturan yang dapat ditetapkan di PT

o Tata urut peraturan

o Tata cara/mekanisme penyusunan sampai dengan penetapan peraturan di PT

Pendanaan dan kekayaan

• Sumber pembiayaan sesuai ketentuan;

• Mekanisme/prosedur pengelolaan anggaran;

• Sistem akuntansi dan pelaporan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

• Hal lain yang dianggap perlu.

PENDANAAN

• menguraikan mengenai kekayaan yang dimiliki PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEKAYAAN

Ketentuan Peralihan & Penutup

Ketentuan peralihan memuat masa transisi pemberlakuan ketentuan tertentu dalam peraturan menteri ini.

Ketentuan penutup memuat pemberlakuan peraturan tentang Statuta yang baru dan mencabut peraturan yang lama

Tahapan Perancangan Peraturan Yayasan ttg Statuta PTS (1)

Statuta perguruan tinggi swasta dapat disusun dan ditetapkan melalui salah satu model proses sebagaiberikut:

Penyusunan Statuta PTS dilakukan oleh pemimpin PTS (Rektor/Ketua/Direktur), melalui tahap sebagaiberikut:

1. Pemimpin PTS membentuk Tim Penyusun Rancangan Statuta PTS yang terdiri atas:

wakil unsur PTS (pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan);

wakil unsur Senat PTS;

wakil unsur Badan Penyelenggara.

2. Tim Penyusun Rancangan Statuta PTS melakukan kegiatan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Menetapkan organ pokok PTS yang akan diatur dalam Statuta

Pengaturan organ pengelola PTS di dalam Statuta PTS dapat dilakukan dengan cara mengatur semuaorgan/unit PTS secara rinci dan lengkap di dalam Statuta PTS, mulai dari pimpinan PTS sampai denganunit terkecil di PTS.

Tahapan Perancangan Peraturan Yayasan

ttg Statuta PTS (2)

a) Menetapkan Organ Pokok PTS yang akan diatur dalam StatutaOrgan Pokok PTS yang akan diatur aras kewenangannya secara rinci di dalam Statuta antara lain adalah:a. Pengurus Badan Penyelenggara;b. Rektor, Ketua, atau Direktur; danc. Senat Perguruan Tinggi Swasta

Organ lain selain yg disebutkan di atas, antara lain organ Fakultas, organ lembaga lain (sl: LPPM),dan organ Biro, di dalam Statuta PTS hanya akan diatur tentang jumlah maksimum organ tersebut.

Nama dan aras kewenangan dari setiap organ lain yang dimaksud di atas, diatur dalam PeraturanBadan Penyelenggara (terpisah dan berkedudukan lebih rendah dari Statuta PTS) yang memilikifleksibilitas lebih tinggi daripada Statuta PTS. Fleksibilitas ini diperlukan untuk mengantisipasiperubahan tata kelola PTS untuk menghadapi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi dalamsuatu masa tertentu.


b) Menetapkan Aras Kewenangan Badan-Badan Penyelenggara dan PTS

Penetapan aras kewenangan organ pokok sangat diperlukan agar dapat dicegah konflik

kewenangan antara badan penyelenggara dengan PTS yang dapat berakibat negatif pada

perkembangan PTS.

No Aras Kewenangan Keluaran

1 Mengusulkan Naskah Usulan, Studi Kelayakan, atau NaskahAkademik

2 Mempertimbangkan Dokumen/Berita Acara Pemberian Pertimbangan, Saran, atau Rekomendasi

3 Memutuskan Surat Keputusan atau peraturan

4 Melaksanakan Laporan Pelaksanaan

5 Mengesahkan* Surat Pengesahan

* Dapat ditambahkan jika dibutuhkan, misal pengesahan Senat PT


c) Menetapkan Urusan PTS

Aras kewenangan yang dimaksud di atas adalah aras kewenangan dalampengelolaan berbagai urusan PTS, yang dapat dibagi dalam:a) urusan dalam bidang akademik dan non akademik; ataub) urusan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat; atauc) pembagian urusan lain sesuai kebijakan Badan Penyelenggara.

Contoh Urusan PTS:

Identitas (visi, misi, tujuan); Kurikulum; Pendidik (dosen); Tenaga Kependidikan; Mahasiswa dan Kemahasiswaan; Proses Pembelajaran; Penilaian Pendidikan; Lulusan; Penelitian Ilmiah; Publikasi Karya Ilmiah; Pengabdian Kepada Masyarakat; Prasaran dan Sarana; Keuangan dan Kekayaan; Kerjasama; Sistem Informasi danKomunikasi; Pengelolaan.

Bagan Hubungan Pembagian Urusan dan Aras Kewenangan

No URUSAN

ARAS KEWENANGAN ORGAN POKOK

Unsur Penyusun Kebijakan* Unsur PelaksanaAkademik*

Unsur Pengawas BidangAkademik*

PENGURUS BADAN PENYELENGGARA

REKTOR /KETUA/ DIREKTUR

SENAT PERGURUAN TINGGI SWASTA

Me-mutus-

kan

Mem-pertim-bang-kan

Mengesahkan

Melak-sana-kan

Memu-tuskan

Mengu-sulkan

Melaksana-kan

Memu-tuskan

Mem-pertim-bangkan

Mengusul-kan

Melak-sana-kan

1 Identitas 3 - - - - 1 4 - 2 - 4

2 Kurikulum - 3 - - 4 1 5 - 2 - -

3 Pendidik(dosen)

3 - - - - 1 4 - 2 - -

4 TenagaKependidik-an

2 - - - - 1 3 - - - -

* Organisasi penyelenggara paling sedikit terdiri atas unsur : penyusun kebijakan, pelaksana akademik, pengawas dan penjaminan mutu, penunjang akademik dan pelaksana administrasi atau tata usaha


d) Menuangkan Isi Bagan ke dalam Statuta PTS dalam bentuk Pasal- Pasal

Setelah bagan hubungan antara organ pokok, urusan PTS, macam kewenangan, dan urutanpelaksanaan wewenang selesai disusun, Tim Penyusun Rancangan Statuta PTS menuangkannya dalam bentuk pasal-pasal di dalam Statuta PTS. Ketika menuangkan isibagan menjadi pasal-pasal di dalam Statuta PTS, Tim dapat meminta bantuan dari ahlihukum.

Dengan menggunakan model proses penyusunan Rancangan Statuta PTS yang membagihabis urusan PTS kepada organ pokok sesuai dengan kewenangan masing-masing, konflikkewenangan di antara organ pokok PTS dapat dikurangi atau bahkan dapat ditiadakan.

e) Rancangan Statuta PTS yang telah disusun disampaikan kepada senat PTS oleh pemimpinPTS untuk memperoleh pertimbangan;

f) Setelah memperoleh pertimbangan Senat PTS, Rancangan Statuta PTS dilampiripertimbangan Senat PTS, disampaikan kepada Badan Penyelenggara oleh pemimpin PTS;


g) Rancangan Statuta PTS yang diusulkan oleh pemimpin PTS dibahas oleh Badan Penyelenggara bersamadengan pimpinan PTS, dibantu oleh Tim Penyusun Rancangan Statuta PTS;

h) Rancangan Statuta PTS yang telah dibahas dan disepakati oleh Badan Penyelenggara dan pimpinan PTS ditetapkan oleh Badan Penyelenggara dalam Peraturan Badan Penyelenggara tentang Statuta PTS.

i) Apabila kesepakatan belum tercapai, Badan Penyelenggara meminta agar hal-hal yang belum disepakatidikaji kembali oleh Tim Penyusun Rancangan Statuta PTS, kemudian hasil kajian Tim disampaikan kepadaPemimpin PTS, untuk dimintakan pertimbangan Senat PTS oleh Pemimpin PTS. Hasil kajian Tim disertaipertimbangan Senat PTS disampaikan oleh Pemimpin PTS kepada Badan Penyelenggara;

j) Peraturan Badan Penyelenggara tentang Statuta PTS berlaku sejak ditetapkan oleh Badan Penyelenggara; dan

k) Peraturan Badan Penyelenggara tentang Statuta PTS yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggaradiunggah ke dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

Pengalaman

Share Pengalaman Penyusunan

Rancangan Peraturan Yayasan ttg Statuta Itenas

Rektor YayasanPertimbangan Senat

Tim Penyusun Statuta

o Tim Pengarah Statuta

– Komisi II Senat, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, PerwakilanYayasan dan Nara Sumber.

o PIC Tim Perumus dan Penyusun

– Komisi II Senat

– Tim Ahli dari beberapa Program Studi

Tugas Tim Penyusun Statuta tingkat Senat

Tim Pengarah Statuta

– Menentukan garis besar Statuta

– Memberikan Masukan Pada Tim Perumus dan Penyusun

Tim Perumus dan Penyusun Statuta

– Pengumpulan dan Menyediakan Data

– Analisa Awal dari Data

– Menyusun Pelaporan/draft statuta

Rencana Kegiatan Tim Perumus & Penyusun Statuta

Mengkaji perundangan dan peraturan berkenaan dengan statuta PTS

Mengevaluasi Statuta lama Pengumpulan data internal dan eksternal berkenaan tugas

utama PTS SWOT Analysis Visi, Misi dan Tujuan PTS Penyusunan Organ Pokok dalam penyelenggaraan PTS Tugas dan Wewenang Penyusunan urusan PTS Penyusunan Draft Statuta

• Rektor Membentuk Tim Penyusun Statuta dengan SK

• Tim penyusun merencanakan agenda dan jadwal penyusunan

• Rektor menetapkan agenda dan jadwal penyusunan

• Diskusi Tim Penyusunan

• Rapat Pleno penetapan Layout statuta

• Hasil tiap bab dari tim penyusunan dibawa ke rapat dengan tim Pengarah

• Rapat Pleno isi Statuta

• Usulan Draft Statuta

• Usulan di kirim ke Senat untuk memohon pertimbangan melalui rapat pleno

• Finalisasi Statuta dan diserahkan ke Yayasan untuk di tetapkan dan disahkan

Tahapan Perancangan Peraturan Yayasan ttg Statuta

Tahapan Penetapan Statuta di Yayasan

Yayasan membentuk tim adhoc Statuta

Tim adhoc mengkaji usulan statuta dari Rektor

Hasil tim adhoc didiskusikan dengan pimpinan institut dan senat

Tim adhoc menyusun final Statuta

Yayasan menetapkan dan mengesahkan Statuta

Statuta Itenas 2016

CATATAN PENTING

1. Setiap PT WAJIB mempunyai Statuta dan di UPLOAD di PDPT Ristekdikti

2. Penyusunan STATUTA harus melibatkan Pimpinan PT; Senat; dan Yayasan

3. Acuan Penyusunan STATUTA adalah Permenristekdikti No 16 tahun 2018

4. Tahapan perancangan dan punyusunan peraturan Yayasan tentang STATUTA harus didolumentasikan dengan baik (SK; berita acara; foto; dan lainnya)

5. Untuk implementasi STATUTA diperlukan aturan turunannya, baik dari Yayasan maupun dari Eksekutif

6. Sosialisasi STATUTA

Bahan Acuan

o Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti Kemdikbud. (2014). PanduanPenyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.

o Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.

o PP No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan PengelolaanPerguruan Tinggi

o Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

perancangan peraturan yayasan tentang statuta perguruan tinggi · peraturan yayasan tentang statuta...

Documents