pedoman pelaksanaan penumbuhan dan...

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN

PENYULUH PERTANIAN SWADAYA

TAHUN 2016

PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2015

Pusat Penyuluhan PertanianKanpus Kementerian PertanianGedung D Lantai 6Jl. Harsono RM No. 3, RagunanJakarta Selatan 12550

PEDOMAN PELAKSANAAN



TAHUN 2016

PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN 2015

KATA PENGANTAR

Penyuluh Pertanian merupakan ujung tombak pembangunan

pertanian, yang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006

tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,

diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (1), penyuluhan dilakukan oleh

Penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penyuluh Swasta dan atau

Penyuluh Swadaya.

Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil

dalam usahataninya dan warga masyarakat lainnya yang dengan

kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

Keterbatasan jumlah Penyuluh Pertanian PNS sebagai mitra dan

pendamping petani, perlu disikapi dengan meningkatkan peran

Penyuluh Pertanian Swadaya dalam kegiatan penyuluhan

pertanian.

Pedoman Pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh

Pertanian Swadaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas

Penyuluh Pertanian Swadaya dalam mendukung peningkatan

produksi pangan 7 komoditas strategis nasional dan sebagai

petunjuk operasional dalam penumbuhan dan pengembangan

Penyuluh Pertanian Swadaya.

Jakarta, Desember 2015

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian

Ir. Fathan A. Rasyid, M.Ag

NIP. 19580516 198203 1 016

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................... i

DAFTAR ISI ........................................................ iii

1. PENDAHULUAN ............................................ 1

A. Latar Belakang ....................................... 1

B. Tujuan ................................................ 3

C. Sasaran ................................................ 3

D. Ruang Lingkup ........................................ 3

E. Dasar Hukum ......................................... 4

F. Pengertian............................................. 5

2. PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN PENYULUH

PERTANIAN SWADAYA ................................... 7

A. Tugas dan Fungsi Penyuluh Pertanian Swadaya . 7

B. Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya .... 9

C. Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya .. 14

3. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ............ 18

A. Monitoring ............................................. 18

B. Evaluasi .............................................. 18

C. Pelaporan ............................................ 18

4. PEMBIAYAAN ............................................... 20

5. PENUTUP ................................................... 21

iii

Pedoman Pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya 1

Pendahuluan A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Periode 2015-2019 ditujukan untuk memantapkan

pembangunan nasional dalam segala bidang dengan fokus

peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), termasuk

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta

penguatan daya saing dalam bidang perekonomian. Sebagai

tindak lanjut dari RPJMN periode 2010-2014, Presiden RI

telah menetapkan bahwa dalam kurun waktu 2015-2017

Indonesia berswasembada pangan.

Untuk mencapai swasembada pangan tersebut, Kementerian

Pertanian pada tahun 2015 telah menetapkan target

produksi padi sebesar 73,40 juta ton, jagung sebesar 20,33

juta ton, dan kedelai sebesar 1,27 juta ton. Untuk itu,

Kementerian Pertanian telah mengambil kebijakan Upaya

Khusus (UPSUS) Percepatan Pencapaian Swasembada Pangan

padi, jagung, dan kedelai (Pajale). Pada tahun 2016 target

diperluas terhadap pencapaian produksi pangan 7 komoditas

strategis nasional, yaitu padi sebesar 76,23 juta ton, jagung

sebesar 21,35 juta ton dan kedelai sebesar 2,03 juta ton,

gula sebesar 3,27 juta ton, bawang merah sebesar 1.173 ribu

ton, cabai besar 1.106 ribu ton, daging sapi/dan kerbau 0,59

juta ton.

1

2 Pedoman Pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya

Untuk mewujudkan target tersebut, diperlukan SDM yang

berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial,

kewirausahaan, dan organisasi bisnis, sehingga pelaku utama

dan pelaku usaha mampu membangun usahatani yang

berdaya saing dan berkelanjutan. Salah satu upaya untuk

meningkatkan SDM pertanian, terutama pelaku utama dan

pelaku usaha adalah melalui kegiatan penyuluhan oleh

Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga

Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB

Penyuluh Pertanian) dan Penyuluh Pertanian Swadaya.

Secara empiris jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya yang

terdata di Pusat sampai tahun 2015 sebanyak 16.596 orang,

yang tersebar di 34 provinsi dan baru mencakup 253

kabupaten/kota (49,2%), dari 514 kabupaten/kota yang ada.

Hal ini menunjukkan belum semua kabupaten/kota

melakukan penumbuhan terhadap Penyuluh Pertanian

Swadaya (Permentan Nomor 61 Tahun 2008) atau belum

menyampaikan data Penyuluh Pertanian Swadaya di

wilayahnya.

Dalam rangka pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya, pada

tahun 2016 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Pertanian akan melaksanakan kegiatan Penumbuhan dan

Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya. Untuk

menyamakan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan

penumbuhan dan pengembangan Penyuluh Pertanian

Swadaya, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan

Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian

Swadaya Tahun 2016, sebagai acuan bagi para

penyelenggara penyuluhan dalam melakukan pembinaan

terhadap Penyuluh Pertanian Swadaya.


B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan

kualitas Penyuluh Pertanian Swadaya dalam mendukung

peningkatan produksi pangan 7 komoditas strategis nasional.

C. Sasaran

Sasaran pedoman ini meliputi:

1. Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan (BP3K) yang mendapat fasilitasi peningkatan

kapasitas BP3K tahun 2016;

2. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan, dan Kehutanan atau pimpinan kelembagaan

yang membidangi penyuluhan di kabupaten/kota;

3. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi atau

pimpinan kelembagaan yang membidangi penyuluhan di

provinsi;

4. Penyuluh Pertanian Swadaya, sebanyak 10.000 orang

(alokasi jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya di setiap

provinsi terlampir).

5. Instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Penumbuhan dan

Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya ini meliputi: (1)

Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian


Swadaya; (2) Tugas dan Fungsi Penyuluh Pertanian Swadaya;

dan (3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan;

2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009,

Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyeleng-

garaan Penyuluhan;

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2008

tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian

Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta;


tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan

Gabungan Kelompoktani;


tentang Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja Antar

Kelembagaan Lingkup Pertanian dalam Mendukung

Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;

7. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 100 Tahun 2012

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian Swadaya.


F. Pengertian

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi

pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan

mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya

dalam mengakses informasi pasar, teknologi,

permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya

untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha,

pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan

kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Pelaku utama adalah petani dan/atau beserta

keluarganya, yang melakukan usahatani di bidang

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau

peternakan;

3. Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia

atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia

yang mengelola usaha pertanian.

4. Penyuluh Pertanian adalah terdiri dari Penyuluh

Pertanian Swadaya yang diberi tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang

berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian

untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.

5. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama yang

berhasil dalam usahataninya dan atau warga masyarakat

lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan

mampu menjadi penyuluh pertanian di wilayahnya;

6. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

(BP3K) adalah satuan unit kerja penyuluhan pertanian di

tingkat kecamatan termasuk Balai Penyuluhan Pertanian


(BPP), Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dan Unit

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

7. Kelompoktani yang selanjutnya disingkat Poktan adalah

kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas

dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi

lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan

keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan

usaha anggota.

8. Gabungan Kelompoktani yang selanjutnya disingkat

Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompoktani yang

bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala

ekonomi dan efisiensi usaha.

9. Metode penyuluhan pertanian adalah teknik

penyampaian materi penyuluhan pertanian oleh

penyuluh kepada pelaku utama/anggota poktan dan

gapoktan beserta keluarganya baik secara langsung

maupun tidak langsung (melalui media cetak dan

elektronik) agar mereka tahu, mau dan mampu

menerapkan teknologi anjuran.

10. Kursus Tani adalah kegiatan proses belajar-mengajar

yang diperuntukan bagi para pelaku utama beserta

keluarganya yang diselenggarakan secara sistematis,

teratur dan dalam jangka waktu tertentu.

11. Percontohan adalah wahana untuk pendampingan

penerapan teknologi spesifik lokasi terutama 7

komoditas pangan strategis nasional dilaksanakan di

kecamatan atau di lahan petani yang merupakan

wilayah kerja BP3K yang selanjutnya digunakan sebagai

sarana pembelajaran bagi poktan, gapoktan dan

masyarakat sekitar.


Penumbuhan

dan Pengembangan

Penyuluh Pertanian Swadaya

Dalam rangka mendukung tercapainya percepatan peningkatan

produksi pangan 7 komoditas strategis nasional, diperlukan

peningkatan peran Penyuluh Pertanian Swadaya melalui

pembinaan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan

penumbuhan dan pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya

secara bertahap dalam jangka panjang dan berkelanjutan,

sehingga dapat diperoleh Penyuluh Pertanian Swadaya yang

handal.

A. Tugas dan Fungsi Penyuluh Pertanian Swadaya

1. Tugas Penyuluh Pertanian Swadaya

Tugas Penyuluh Pertanian Swadaya yaitu melakukan

pengawalan dan pendampingan kepada pelaku utama

dan pelaku usaha. Dalam melakukan pengawalan dan

pendampingan, Penyuluh Pertanian Swadaya bekerja

sama dengan Penyuluh Pertanian PNS dan atau THL-TB

Penyuluh Pertanian melalui kegiatan penyuluhan

pertanian. Pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan

Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) yang disusun

berdasarkan programa penyuluhan pertanian di Wilayah

Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP).

2. Fungsi Penyuluh Pertanian Swadaya

Penyuluh Pertanian Swadaya melaksanakan fungsi

sebagai berikut:

2


a. Menyusun Rencana kegiatan penyuluhan pertanian

bersama Penyuluh Pertanian PNS dan atau THL-TB

Penyuluh Pertanian sesuai kebutuhan pelaku utama

yang dikoordinasikan oleh Pimpinan BP3K;

b. Melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian sesuai

dengan rencana kegiatan penyuluhan pertanian;

c. Berperan aktif menumbuhkan calon Penyuluh

Pertanian Swadaya dan menumbuhkembangkan

kelembagaan pelaku utama bersama Penyuluh

Pertanian PNS dan atau THL-TB Penyuluh Pertanian;

d. Berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang

diselenggarakan oleh BP3K, seperti: Rembug Tani

Tingkat Kecamatan, fasilitasi penyusunan RDK/RDKK

termasuk RDKK Pupuk Bersubsidi bersama Penyuluh


Percontohan BP3K; Pelatihan di BP3K dalam Rangka

Latihan dan Kunjungan (LAKU), Kursus Tani tingkat

BP3K, Hari Temu Lapangan Petani;

e. Menjalin kemitraan antara pelaku utama dan pelaku

usaha serta pihak yang terkait dengan bidang

tugasnya bersama Penyuluh Pertanian PNS dan atau

THL-TB Penyuluh Pertanian;

f. Menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan dan

kewirausahaan pelaku utama bersama Penyuluh


g. Menyampaikan informasi dan inovasi teknologi

anjuran dan tepat guna kepada pelaku utama

bersama Penyuluh Pertanian PNS dan atau THL-TB

Penyuluh Pertanian;


h. Melaksanakan proses pembelajaran secara

partisipatif melalui berbagai media penyuluhan

antara lain percontohan; dan

i. Menyusun laporan kegiatan penyuluhan yang telah

dilaksanakan.

B. Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya

Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dilaksanakan

dalam rangka mendorong pelaku utama dan masyarakat

lainnya menjadi Penyuluh Pertanian Swadaya.

1. Tujuan

Meningkatkan jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya.

2. Sasaran

Pelaku utama dan masyarakat pertanian lainnya.

3. Waktu

Periode Januari – Desember 2016.

4. Penanggung jawab

Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan, dan Kehutanan atau pimpinan kelembagaan

yang membidangi penyuluhan di kabupaten/kota.

5. Output

Penentapan Penyuluh Pertanian Swadaya oleh Kepala

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan/Pimpinan Kelembagaan yang membidangi

Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota dan pengukuhan

oleh Bupati/Walikota;

Untuk mendorong tumbuhnya jumlah penyuluh

pertanian swadaya di masing-masing wilayah kerja


BP3K, perlu secara berkelanjutan dilaksanakan

penumbuhan penyuluh pertanian dengan melakukan hal-

hal sebagai berikut:

a. Persiapan

1) Pimpinan kelembagaan penyuluhan pertanian di

setiap tingkatan administrasi pemerintahan

(Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan

Kecamatan) melaksanakan sosialisasi tentang

peran strategis Penyuluh Pertanian Swadaya

sebagai mitra kerja Penyuluh Pertanian PNS dan

THL-TB Penyuluh Pertanian, dalam

pemberdayaan petani secara terpadu;

2) Melakukan identifikasi terhadap calon-calon

Penyuluh Pertanian Swadaya di wilayah kerja

BP3K.

3) Sosialisasi dilaksanakan melalui kegiatan-

kegiatan temu koordinasi di provinsi dan

kabupaten/kota serta temu teknis di

kecamatan, dengan melibatkan pelaku utama

dan masyarakat pertanian lainnya.

b. Pelaksanaan

1) Sosialisasi (tentang pengertian, persyaratan,

tugas, dan fungsi Penyuluh Pertanian Swadaya),

sesuai Permentan Nomor 61 Tahun 2008 dan

Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan

Pengembangan SDM Pertanian Nomor 100 Tahun

2012.

2) Identifikasi pelaku utama dan masyarakat lain

yang memenuhi persyaratan menjadi calon


Penyuluh Pertanian Swadaya oleh pimpinan

BP3K;

3) Rekapitulasi calon Penyuluh Pertanian Swadaya

oleh pimpinan BP3K dan mengusulkan Kepada

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan/pimpinan kelemba-

gaan yang membidangi penyuluhan pertanian

kabupaten/kota;

4) Klarifikasi dan verifikasi data calon Penyuluh

Pertanian Swadaya oleh Tim Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan/pimpinan kelembagaan yang

membidangi penyuluhan pertanian kabupaten/

kota;

5) Hasil verifikasi dilaporkan oleh pimpinan BP3K

kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/pimpinan

kelembagaan yang membidangi penyuluhan

pertanian kabupaten/kota, untuk selanjutnya

ditetapkan sebagai Penyuluh Pertanian

Swadaya, dan dikukuhkan serta ditetapkan

wilayah binaannya oleh Bupati/Walikota;

6) Penentapan oleh Kepala Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan



kota;

7) Penyuluh Pertanian Swadaya yang telah

ditetapkan, selanjutnya diusulkan ke

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/

pimpinan kelembagaan yang membidangi


penyuluhan pertanian provinsi untuk

disampaikan ke Badan Penyuluhan dan

Pengembangan SDM Pertanian/Lembaga

Pelatihan untuk mendapat pelatihan.

c. Persyaratan Calon Penyuluh Pertanian Swadaya

Calon Penyuluh Pertanian Swadaya perlu memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

1) Persyaratan Umum

a) Warga Negara Republik Indonesia;

b) Memiliki keterampilan dan keahlian teknis

dalam bidang pertanian;

c) Mempunyai kesempatan, kesediaan,

kemauan, kemampuan dan perhatian untuk

menyebarluaskan keahliannya kepada

pelaku utama melalui kegiatan penyuluhan

pertanian;

d) Mampu berkomunikasi dengan pelaku

utama dan pelaku usaha;

e) Mampu dan mau bermitra dengan Penyuluh

Pertanian PNS dan THL-TB Penyuluh

Pertanian dalam melakukan kegiatan

penyuluhan pertanian;

f) Bersedia mengikuti pelatihan di bidang

penyuluhan pertanian yang diselenggarakan

oleh Pemerintah, pemerintah daerah dalam

mendukung mendukung peningkatan

produksi pangan 7 komoditas strategis

nasional.


2) Persyaratan Khusus

a) Memiliki dan melaksanakan usaha di bidang

pertanian yang berhasil dan dapat dicontoh

oleh masyarakat di sekitarnya;

b) Mempunyai dan atau menyediakan lahan

percontohan sebagai sarana melakukan

kegiatan pembelajaran penyuluhan

pertanian atas prakarsa dan keswadayaan-

nya;

c) Mempunyai jiwa kepemimpinan, memiliki

komitmen memajukan pelaku utama

melalui kegiatan penyuluhan pertanian

secara berkelanjutan dan menjadi teladan

bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

d. Lokasi

Lokasi penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya di

34 provinsi, yang diprioritaskan pada kabupaten/

kota sebagai sentra produksi 7 komoditas strategis

nasional.

6. Pelaksana

Pimpinan BP3K dibantu oleh Penyuluh Sumber Daya.

7. Laporan

Hasil pelaksanaan penumbuhan Penyuluh Pertanian

Swadaya oleh pimpinan BP3K disampaikan kepada

Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan/pimpinan kelembagaan yang

membidangi penyuluhan pertanian kabupaten/kota.

Data penyuluh pertanian swadaya tersebut dimasukkan

ke dalam SIMLUH oleh admin kecamatan atau

kabupaten/kota.


C. Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya

Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya dilaksanakan

dalam rangka meningkatkan kapasitas Penyuluh Pertanian

Swadaya dalam pengawalan dan pendampingan pelaku

utama dalam mendukung peningkatan produksi pangan 7

strategis nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan di sentra

produksi pangan melalui kegiatan pembelajaran dan kursus

tani bagi pelaku utama.

1. Tujuan

a. Meningkatkan peran Penyuluh Pertanian Swadaya

sebagai mitra kerja Penyuluh Pertanian (PNS, THL-

TB Penyuluh Pertanian) dalam pengawalan dan

pendampingan bagi pelaku utama;

b. Meningkatkan kompetensi Penyuluh Pertanian

Swadaya dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan.

2. Sasaran

Penyuluh Pertanian Swadaya yang telah ditetapkan dan

terdata di BP3K dan diutamakan yang belum mengikuti

program pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya.

3. Waktu

Periode Januari - Desember 2016 atau sesuai dengan

kebutuhan lapangan.

4. Output

a. Meningkatnya peran dan kompetensi Penyuluh

Pertanian Swadaya dalam pengawalan dan

pendampingan bagi pelaku utama;

b. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan pelaku

utama dalam penerapan inovasi teknologi yang


direkomendasikan oleh Balai Pengkajian Teknologi

Pertanian (BPTP).

5. Penyelenggaraan

a. Persiapan

1) Pimpinan BP3K menetapkan Penyuluh Pertanian

Swadaya yang akan menjadi sasaran kegiatan;

2) Penyuluh Pertanian Swadaya yang akan menjadi

sasaran mengikuti temu teknis tingkat

kecamatan untuk persiapan pelaksanaan

kegiatan;

3) Penyuluh Pertanian Swadaya pada butir 1

menyusun rencana kegiatan pembelajaran dan

kursus tani;

4) Menetapkan jadual, peserta dan materi

pembelajaran serta kursus tani (yang dibahas

pada temu teknis tingkat kecamatan);

5) Menentukan penggunaan bahan pembelajaran

(seperti: varietas benih dan jenis pupuk);

b. Pelaksanaan

1) Kegiatan pembelajaran

a) Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui

kegiatan percontohan untuk penerapan

inovasi teknologi pangan yang dipilih dari 7

komoditas strategis nasional dan telah

teruji serta menguntungkan dan sesuai

kebutuhan petani serta mempunyai daya

ungkit terhadap produksi pangan nasional;

b) Penyuluh Pertanian Swadaya membuat

percontohan mengunakan biaya pembelian


bahan pembelajaran berupa benih dan

pupuk yang disesuaikan dengan komoditas

yang dipilih sebagai percontohan;

c) Setiap proses atau tahapan dan hasil

percontohan digunakan sebagai bahan

pembelajaran bagi pelaku utama anggota

kelompoktani binaannya;

d) Setiap Penyuluh Pertanian Swadaya wajib

membina 4 sd 8 kelompoktani di wilayah

kerjanya.

2) Kegiatan kursus tani

a) Pelaksana kursus tani adalah Penyuluh

Pertanian Swadaya bersama dengan

Penyuluh Pertanian PNS dan atau THL-TB

Penyuluh Pertanian;

b) Kursus tani dilakukan sebanyak 2 kali

dengan peserta setiap kali berjumlah 10

orang petani perwakilan dari kelompoktani

di WKPP Penyuluh Pertanian Swadaya;

c) Materi kursus tani sesuai dengan kebutuhan

petani.

d) Biaya yang tersedia berupa konsumsi untuk

2 kali pertemuan.

c. Persyaratan

Penyuluh Pertanian Swadaya yang akan ditingkatkan

kemampuan/kapasitasnya berjumlah 10.000 orang

dengan kriteria:

1) Telah mendapatkan pengukuhan Bupati/

Walikota dan atau penetapan dari Kepala Badan


Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan



kota;

2) Melakukan pembinaan kepada pelaku utama

dan sudah terdata di BP3K.

d. Lokasi

Lokasi pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya

di 34 provinsi, yang diprioritaskan pada kabupaten/

kota sebagai sentra produksi 7 komoditas strategis

nasional. Lokasi tersebut berada di BP3K yang

mendapat kegiatan peningkatan kapasitas BP3K

sebanyak 2.600 unit, sesuai lampiran 1.

6. Penanggung Jawab/Pelaksana

Penyuluh Pertanian Swadaya.

7. Laporan

Laporan hasil pelaksanaan Penumbuhan penyuluh

pertanian swadaya melalui pembelajaran dan kursus

tani oleh Penyuluh Pertanian Swadaya disampaikan

kepada pimpinan BP3K dan selanjutnya secara

rekapitulasi dan berjenjang dilaporkan ke BP4K dan

Bakorluh serta pusat.


Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

A. Monitoring

Kegiatan monitoring Penumbuhan dan Pengembangan

Penyuluh Pertanian Swadaya dilaksanakan secara periodik

dan berjenjang mulai dari persiapan sampai dengan

pelaksanaan, untuk mengetahui peningkatan kuantitas dan

kualitas Penyuluh Pertanian Swadaya. Kegiatan monitoring

ini dilaksanakan oleh Kepala BP4K/Pimpinan Kelembagaan

yang membidangi penyuluhan di kabupaten/kota untuk

mengetahui kesesuaian antara perencanaan dan

pelaksanaan. Sedangkan supervisi dilaksanakan oleh

Bakorluh/Pimpinan Kelembagaan yang membidangi

penyuluhan di provinsi dan pusat.

B. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penumbuhan dan

Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya untuk

mengetahui keberhasilan dan manfaat kegiatan

penumbuhan, pembelajaran dan kursus tani.

C. Pelaporan

1. Pimpinan BP3K wajib membuat laporan kegiatan

penumbuhan dan pengembangan serta menyampaikan

kepada Kepala BP4K/Pimpinan Kelembagaan yang

3


membidangi penyuluhan di kabupaten/kota dan

diteruskan ke Kepala Sekretariat Bakorluh/Pimpinan

Kelembagaan yang membidangi penyuluhan di provinsi

dengan tembusan Kepala Badan Penyuluhan dan

Pengembangan SDM Pertanian;

2. Data Penyuluh Pertanian Swadaya yang baru

ditumbuhkan dan dikembangkan wajib diinput ke dalam

SIMLUH SIPP Pusat Penyuluhan Pertanian oleh admin

daerah.


Pembiayaan

Dukungan pembiayaan yang tersedia, meliputi:

1. Bahan pembelajaran;

2. Kursus tani; dan

3. Bantuan transport bagi Penyuluh Pertanian Swadaya.

4


Penutup

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan

Penyuluh Pertanian Swadaya Tahun 2016 ini sebagai acuan dalam

pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan Penyuluh

Pertanian Swadaya.

5


Lampiran 1. Rekapitulasi Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya Seluruh Indonesia Tahun 2016

No. Provinsi Kabupaten/

Kota BP3K

Pengawal Sentra Pangan

Penyuluh Pertanian Swadaya

1. Aceh 23 128 1.152 420

2. Sumatera Utara 33 140 1.260 450

3. Sumatera Barat 19 65 585 210

4. Riau 12 67 603 210

5. Jambi 11 73 657 300

6. Sumatera Selatan 17 100 900 300

7. Bengkulu 10 59 531 240

8. Lampung 15 110 990 450

9. Kep. Bangka Belitung 7 13 117 60

10. Kepulauan Riau 7 6 54 60

11. DKI Jakarta 6 1 9 0

12. Jawa Barat 27 139 1.390 1050

13. Jawa Tengah 35 293 2.880 1330

14. DI Yogyakarta 5 30 270 150

15. Jawa Timur 38 277 2.711 1050

16. Banten 8 61 549 240

17. Bali 9 26 234 120

18. Nusa Tenggara Barat 10 83 747 240

19. Nusa Tenggara Timur 22 116 1.044 360

20. Kalimantan Barat 14 62 558 240

21. Kalimantan Tengah 14 47 423 150

22. Kalimantan Selatan 13 51 459 210

23. Kalimantan Timur 10 59 531 120

24. Kalimantan Utara 5 7 63 60

25. Sulawesi Utara 15 79 711 330

26. Sulawesi Tengah 13 65 585 210

27. Sulawesi Selatan 24 131 1.179 390

28. Sulawesi Tenggara 17 90 810 360

29. Gorontalo 6 55 495 180

30. Sulawesi Barat 6 40 360 120

31. Maluku 11 32 288 120

32. Maluku Utara 10 40 360 120

33. Papua Barat 13 15 135 30

34. Papua 29 40 360 120

Jumlah 514 2.600 24.000 10.000

PEDOMAN PELAKSANAAN



TAHUN 2016

PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2015

Pusat Penyuluhan PertanianKanpus Kementerian PertanianGedung D Lantai 6Jl. Harsono RM No. 3, RagunanJakarta Selatan 12550

pedoman pelaksanaan penumbuhan dan...

Documents