KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

KLASTERProgram Murah Untuk

RakyatProgram #3:

Air Bersih Untuk Rakyat

Program #6:Peningkatan Kehidupan

Masyarakat Miskin Perkotaan

4

BAHAN INFORMASI MENTERI PEKERJAAN UMUM

PADA PERTEMUAN PUSAT DAN DAERAH PENGUATAN KELEMBAGAAN TKPK

DAERAH

Tanggal 15 November 2011

SEKILAS KEBIJAKAN PRO RAKYAT :KLASTER 4

01

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

SEKILAS KEBIJAKAN PRO RAKYAT

KLASTER I

Bantuan & Perlindunga

n Sosial Berbasis Keluarga

Mengurangi beban

masyarakat miskin

KLASTER II

Pemberdayaan

Masyarakat

Meningkatkan kemampuan masyarakat

miskin

KLASTER III

Pemberdayaan Usaha Mikro dan

Kecil

Meningkatkan tabungan dan

menjamin keberlanjutan

berusaha

KLASTER IV

Program Murah Untuk Rakyat

Memberikan “sesuatu”

dengan harga murah,

sebagian dibantu pemerintah

Perpres No.13/2009 dilanjutkan Perpres No.15/2010 Keppres No.10/2011

3

SEKILAS KEBIJAKAN PRO RAKYAT

RTSM

RTM

RTHM

Klaster-11.BEASISWA

MISKIN2.JAMKESMAS3.RASKIN4.PKH5.BLT (Bila

diperlukan)

6.Dll.

Klaster-2

PROGRAM PEMBERDAYA

AN MASYARAKAT

(PNPM)

Klaster-3

KREDIT USAHA RAKYAT

(KUR)

Klaster-41. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH2. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM

MURAH3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT4. PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT5. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN

NELAYAN 6. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN

MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN

MASTER PLAN EKONOMI Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,

serta Perluasan dan

Peningkatan Kesempatan

Kerja

Pengurangan Angka

Kemiskinan

RTSM

RTM

RTHM

4

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN :KLASTER IV

Keppres Nomor 10 / 2011 :

TIM KOORDINASI PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO RAKYAT

PROGRAM #3AIR Bersih Untuk Rakyat

Koordinator Pokja : Kementerian Pekerjaan UmumAnggota : Kemendagri,

Kemen ESDM, Kemenkes, Kemenristek, Kemen PDT, Bappenas

PERAN PU DALAM KEBIJAKAN KLASTER 4

PROGRAM #6Peningkatan Kehidupan

Masyarakat Miskin Perkotaan

Koordinator Pokja : Kementerian Pekerjaan UmumAnggota : Kemendagri,

Kemen Kop & UMKM, Kemendiknas,

Kemenkes, Kemensos, BPS, Bappenas, BPN

5

PROGRAM 3PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT

02

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

SEKILAS PROGRAM #3

Proporsi penduduk thdp sumber air minum terlindungi (akses aman)

Nasional : 47,71 %

Perkotaan : 49,82 %

Perdesaan : 45,72 %

Total cakupan pelayanan air minum perpipaan

Nasional : 25,56 %

Perkotaan: 43,96 %

Perdesaan : 11,54 %

Arahan Bapak Presiden RI :Atasi krisis air di daerah tandus dan sulit air, sehingga tidak ada lagi krisis air pada 2025

Proporsi penduduk thdp sumber air minum terlindungi (akses aman)

Nasional : 68,87 %

Perkotaan : 78,19 %

Perdesaan : 61,60 %

Total cakupan pelayanan air minum perpipaan

Nasional : 41,03 %

Perkotaan 68,32 %

Perdesaan : 19,76 %

Ket :1) Pelayanan air minum perpipaan di perkotaan sebagian besar dilayani

PDAM. Hasil audit BPKP menyimpulkan hanya 132 PDAM yang sehat atau hanya 50 % dari 265 PDAM

2) Pengelolaan air minum di perdesaan dilakukan oleh kelompok masyarakat setempat

KONDISI PELAYANAN AIR MINUM TARGET PELAYANAN AIR MINUM 2015

7

Target MDGs Sub Bidang Air Minum Per Provinsi Tahun 20152015

Jumlah penduduk, Sumber: BPS Agustus

2009

Akses terhadap sumber air minum layak (total), sumber: Susenas 2009

Akses terhadap sumber air minum layak (total) untuk

MDGs 2015

(jiwa) (%) (%)(1) (3) (2) (6)

1 Aceh 4.374.901 30,60% 50%2 Sumatera Utara 13.282.201 51,04% 71%3 Sumatera Barat 4.838.658 46,62% 70%4 Riau 5.325.773 40,96% 70%5 Jambi 2.841.734 51,19% 71%6 Sumatera Selatan 7.239.190 48,53% 70%7 Bengkulu 1.671.012 33,02% 50%8 Lampung 7.508.573 40,29% 70%9 Kep. Bangka Belitung 1.140.678 36,84% 52%10 Kep. Riau 1.525.830 37,74% 50%11 DKI Jakarta 9.234.978 34,81% 50%12 Jawa Barat 41.597.759 40,51% 70%13 Jawa Tengah 32.902.860 58,30% 75%14 DI Yogyakarta 3.507.306 60,38% 80%15 Jawa Timur 37.316.833 55,70% 73%16 Banten 9.812.829 27,47% 45%

WILAYAH I

NO. PROVINSI

2009

SEKILAS PROGRAM #3

8

Target MDGs Sub Bidang Air Minum Per Provinsi Tahun 2015

SEKILAS PROGRAM #3

2015

Jumlah penduduk, Sumber: BPS Agustus

2009

Akses terhadap sumber air minum layak (total),

sumber: Susenas 2009

Akses terhadap sumber air minum layak (total) untuk

MDGs 2015

(jiwa) (%) (%)(1) (3) (2) (6)

17 Bali 3.556.628 59,99% 75%18 Nusa Tenggara Barat 4.445.475 44,96% 70%19 Nusa Tenggara Timur 4.633.754 45,45% 70%20 Kalimantan Barat 4.330.635 54,02% 72%21 Kalimantan Tengah 2.090.462 36,89% 52%22 Kalimantan Selatan 3.504.254 51,97% 70%23 Kalimantan Timur 3.176.417 55,71% 73%24 Sulawesi Utara 2.232.257 44,49% 70%25 Sulawesi Tengah 2.487.149 44,36% 70%26 Sulawesi Selatan 7.925.474 50,13% 70%27 Sulawesi Tenggara 2.125.432 59,12% 74%28 Gorontalo 985.873 44,85% 70%29 Sulawesi Barat 1.050.292 42,92% 70%30 Maluku 1.342.613 55,50% 71%31 Maluku Utara 977.555 43,75% 70%32 Papua Barat 746.147 48,08% 70%33 Papua 2.104.262 35,44% 50%

INDONESIA 231.835.791 47,71% 68,87%

PROVINSI

2009

NO.

WILAYAH II

9

Kuadran IIIKuadran IV

Kuadran IKuadran II

144 Kab/Kota tersebar di 31

Prov.

215 Kab/Kota tersebar di 27

Prov.

45 Kab/Kota tersebar di 33

Prov.

44 Kab/Kota tersebar di 33

Prov.

Catatan : - Total Kab/Kota = 448 Kab/Kota- Kuadran I : Akses Air Bersih <47%, Kemiskinan > 13% (Prioritas Penanganan 1)- Kuadran II : Akses Air Bersih <47%, Kemiskinan < 13% (Prioritas Penanganan 2)- Kuadran III : Akses Air Bersih >47%, Kemiskinan > 13% (Prioritas Penanganan 3)- Kuadran IV : Akses Air Bersih >47%, Kemiskinan < 13% (Prioritas Penanganan 4)

CLUSTERING % AKSES AIR MINUM VS % MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

%kemiskinan

%akses air bersih

13%

47%

PELAKSANAAN PROGRAM #3

10

PELAKSANAAN PROGRAM #3

KEGIATAN SASARAN(2011 – 2014)

BIAYA(Rp.)

PENGELOLA

PENYEDIAAN AIR BAKU 40 m3/det 7 T

SPAM PERKOTAAN Peningkatan SPAM Kota/IKK Eksisting IKK Baru

459 lokasi

1.136 lokasi

29,9 T

16,3 T

PDAM / UPTD

PDAM / UPTD

SPAM PERDESAAN Pamsimas Rawan Air / Tertinggal / Terpencil, termasuk Desa Nelayan SPAM BJP *)

5.000 desa1.750 desa2)

36.000 desa

2,1 T1,6 T

8,4 T

MasyarakatMasyarakat

Individual

TOTAL 65,3 T

Ket.:*) BJP : Bukan Jaringan Perpipaan Pembangunan SPAM individual/komunal oleh

masyarakat. Pemerintah memberikan pembinaan teknis.

MATRIKS PROGRAM AIR MINUM TAHUN 2011-2014

11

PELAKSANAAN PROGRAM #3

KOTA

IKK

Desa Rawan Air

DESA dengan air baku mudah (Pamsimas)

Air BakuUnit Produksi

Transmisi

APBNAPBDPDAMKPS (APBN)

APBDPDAMKPSAPBN (MBR)

APBN APBN APBN (s.d Hidran Umum)

APBN APBNAPBN (s.d Hidran

Umum)

APBNAPBNAPBDMasyarakat

APBN : 70 %APBD : 10 %Masyarakat : 20 %

PAMSIM

AS

SR

HUDistribusi

Catatan : Semua sistem yang sudah ada (sudah jadi) dikelola oleh Pemda/PDAM/masyarakat Keikutsertaan Pemda/PDAM/Masyarakat dalam proses pembangunan adalah keharusan HU : Hidran Umum SR : Sambungan Rumah MBR : Masyarakat Berpenghasilan rendah

SKEMA KEBIJAKAN PENDANAAN SPAM

12

PELAKSANAAN PROGRAM #3

KONDISI PDAM BENTUK BANTUAN

PDAM SAKIT / KURANG SEHAT Bantuan Teknis Penyehatan Restrukturisasi Hutang PDAM Pelatihan Pegawai PDAM Penurunan Kehilangan Air

PDAM SEHAT Pinjaman Perbankan dengan Subsidi Bunga (Perpres No. 29 Tahun 2009)

Fasilitasi KPS Penurunan Kehilangan Air

MATRIKS BANTUAN PEMBINAAN UNTUK PDAM

13

PERAN TKPK PROVINSI

1. Menetapkan target capaian MDGs untuk masing-masing Kab./Kota di wilayahnya;

2. Memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) tingkat propinsi untuk pencapaian target MDGs;

3. Mengkoordinasikan dukungan berbagai alternatif pembiayaan untuk percepatan pelayanan air bersih di wilayahnya termasuk CSR, KPS, dan pinjaman perbankan;

4. Mengkoordinasikan upaya-upaya untuk penyehatan PDAM dan penguatan kelembagaan komunitas dalam pengelolaan air minum.

14

PERAN TKPK KAB./KOTA

1. Mengidentifikasi lokasi/kantong-kantong MBR rawan air di tiap Kab./Kota;

2. Melakukaan sinergi dan sinkronisasi lokasi MBR rawan air dengan Kegiatan/Program PNPM;

3. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan DAK yang berkelanjutan;

4. Mendorong peningkatan pelayanan bagi MBR dengan meringankan biaya penyambungan melalui pengalokasian Dana Penyertaan Modal Pemda untuk PDAM;

5. Melakukan evaluasi terhadap optimalisasi pemanfaatan sarana air minum yang telah dibangun;

6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PDAM sesuai prinsip-prinsip pengusahaan yang sehat.

15

PROGRAM 6PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN

03

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KONSEP PNPM PERKOTAAN

Belajar Melakukan Perbaikan

Sikap, Perilaku, dan

Cara Pandang

Peneladanan Prinsip dan Nilai Luhur Universal

Belajar Bersinergi diantara

Masyarakat

Lembaga Masyarakat

yang Representatif

dan Mengakar

(BKM)

Belajar membuat program kegiatan

PembuatanPJM

Pronangkis

Aplikasi rencana kegiatan

Pemanfaatan dana BLM

Belajar Kemitraan

Masyarakat-Pemda

Kegiatan

Belajar mampu

Mengakses Sumber Daya

di Sekitar

Channeling / Replikasi

Belajar Mengelola

Pembangunan

Permukiman

Neighborhood

Development

KEG

IATA

N D

AN

PRO

GRA

MTU

JUAN

MISKIN BERDAYA MANDIRI

17

KONSEP PNPM PERKOTAAN PLUS

PENATAAN KAWASAN KUMUH:1. Peningkatan/pembangunan

infrastruktur kawasan2. Peningkatan kualitas lingkungan

permukiman:• Peningkatan infrastruktur

lingkungan• Perbaikan perumahan• Pengembangan Rusun Umum

3. Pengembangan Permukiman Baru4. Revitalisasi kawasan2 fungsional

PENATAAN KAWASAN KUMUH:1. Peningkatan/pembangunan

infrastruktur kawasan2. Peningkatan kualitas lingkungan

permukiman:• Peningkatan infrastruktur

lingkungan• Perbaikan perumahan• Pengembangan Rusun Umum

3. Pengembangan Permukiman Baru4. Revitalisasi kawasan2 fungsional

Masyarakat miskin yang membentuk kawasan kumuh di perkotaan

PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN:1. Peningkatan infrastruktur lingkungan2. Perbaikan perumahan

PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN:1. Peningkatan infrastruktur lingkungan2. Perbaikan perumahan

Masyarakat miskin yang membentuk kantong-kantong kumuh di permukiman

PEMBANGUNAN RUMAH SINGGAH (apabila diperlukan)PEMBANGUNAN RUMAH SINGGAH (apabila diperlukan)

Masy. miskin yang menggelandang atau menetap di daerah-daerah illegal

1. Memberi akses pada kebutuhan dasar:•Bahan pangan pokok

(Raskin)•Pelayanan kesehatan

(Jamkesmas)•Pelayanan pendidikan

(beasiswa, dan program2 pendidikan formal dan informal lainnya)•Pembinaan

keterampilan (pelatihan)•dll..

2. Pembinaan keluarga (PKH)

3. Pembinaan kelembagaan (BKM)

4. Kembalikedesa/ transmigrasi

5. dll.

1. Memberi akses pada sumber dana•Dana bergulir•Kredit Usaha Rakyat

2. Chanelling pada perusahaan2 besar

3. Pelatihan management perusahaan

4. Mendorong agar usaha masyarakat menjadi bankable

KEMEN DIKNAS

KEMEN KES

KEMEN NAKRTRANS

KEMEN KOP & UKM

SWASTA

BANK

BPN

LSM

BINA LINGKUNGAN BINA USAHABINA

MANUSIA

KEMEN SOS

KEMEN PU

KEMEN PERA

18

PEMBENTUKAN LEMBAGA MASYARAKAT(BKM)

PENYUSUNAN PROGRAM PJM PRONANGKIS

TRIDAYA1. Daya Pembangunan Sosial2. Daya Pembangunan Lingkungan3. Daya Pembangunan Ekonomi

PENATAAN KAWASAN KUMUH1. Peningkatan / pembangunaninfrastrukturkawasan2. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman

Peningkatan infrastruktur lingkungan Perbaikan perumahan Pengembangan Rusun Umum

3. Pengembangan Permukiman Baru4. Revitalisasi kawasan fungsional

Kemen PU

Kemen PU,Pemda, BPN (BilaPerlu)KemenPU,Kemenpera, BankKemen PU,

PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN1. Peningkatan infrastruktur lingkungan2. Perbaikan rumah

PEMBANGUNAN RUMAH SINGGAH(apabila diperlukan)

Kemensos

Memberi akses kebutuhan dasar (Raskin, Jamkesmas, beasiswa, pelatihan, dsb); Pembinaan Keluarga (PKH); Pembinaan Kelembagaan (BKM); kembali ke desa (transmigrasi, dsb.Pemberdayaan Pembangunan Sosial

Kemenkes, Kemensos, Kemendiknas, Kemenakertrans, LSM

Memberi akses pada sumber dana (dana bergulir, KUR);Chanelling pada perusahaan besar; pelatihan managemen perusahaan; mendorong agar usaha masyarakat bankable.Pemberdayaan Pembangunan Ekonomi

Kemen Kop & UKM, Bank, Swasta

BIN

A LI

NG

KUN

GAN

BIN

A M

ANU

SIA

BIN

A U

SAH

A

PNPM

PER

KOTA

AN –

PLU

S

PNPM

PE

RKO

TAAN

(P2K

P) Keterangan :PM : Pemberdayaan

MasyarakatP : Pemerintah

19

PROSES PERENCANAAN

RTRW KOTA

Program 1 2 3 4 5

Bangkim

PLP

PBL

PAM

RPIJM(Rencana Program Investasi

Jangka Menengah)

RPKPP(Rencana Pembangunan Kawasan

Permukiman Prioritas)

INPUT

INPUT

SPPIP(Strategi Pembangunan Permukiman dan

Infrastruktur Perkotaan)

20