Hendri Wijaya ( 12410206)

Putusan Kasasi Mahkamah Agung antara Endrizal VS Zaharuddin dengan Nomor Putusan 1049K/Pdt/2014

1. Identitas PerkaraPerkara yang penulis angkat dalam analisa ini adlah perkara perdata pada tingkat kasasi mengenaihokum warisdengannomorperkara1049 K/Pdt/2014 sebagai berikut dalam perkara :

ENDRIZAL, bertempat tinggal di Jalan Raya Padang By Pass (Kaposek Kuranji Kota Padang);Pemohon Kasasi dahulu Tergugat A3/Pembanding;

Melawan

ZAHARUDDIN Glr.RAJO NAN GADANG, bertempat tinggal di Kubu Dalam, Nomor RT.02, RW.01, Kelurahan Kubu Dalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yurli, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jhoni Anwar, Nomor 22 C, RT.II, RW.02, Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2012;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/TerbandingDan:1 SUWIRMAN, bertempat tinggal di Kelurahan Kuranji, RT. 01, RW. I (dekat Lapangan Bola kaki), Kecamatan Kuranji, Kota Padang;2 ROSMAINI (pr), bertempat tinggal di Belimbing RT. 01 RW. IV Kelurahan Kuranji Kota Padang;3 LUKMAN, bertempat tinggal di Kandang Gabuo, RT. 5, RW. III, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;4 ZAINAL GELAR RAJO NAN GADANG, bertempat tinggal di Jalan Jhoni Anwar, Nomor 11, RT. 01, RW. I, Kelurahan Kampung Lapai Nanggalo, Kota Padang;Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat A1, A2, B, C/ Pembanding, Turut Terbanding ;Perkara ini dipimpin oleh ketua majelis Hakim Soltoni Mohdally, S.H., M.H. dengan anggota majelis Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., ; Drs. H.dan Muchtar Zamzami, S.H., M.H

2. Fakta Hukum yang Termuat dalam PutusanSetelah membaca putusan Mahkamah Agung dalam perkara a quo, maka penulis menemukan beberapa fakta-fakta hukum yang muncul selama proses pemeriksaan udexjurisolehmahkamahagung.Faktafaktahukumtersebutdapatkitalihatpadaputusanperkaraaquoyaknipadabagianalasan alasanmengajukankasasi.Adapunfakta-fakta hukum yang terdapat di dalam putusan adalah :

Pemohon kasasi menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang yang tidak ditandatangani oleh hakim Ketua dan hakim anggota serta panitera yang ikut dalam persidangan perkara tersebut telah jelas-jelas menyalahi hukum acara yang berlaku adalah melanggar hukum acara perdata, Pasal 194 ayat 3 Pemohon kasasi menyatakan bahwa Penggugat tidak menyatakan dalam surat gugatanya dalam kedudukan apa Penggugat mengajukan surat gugatannya, sedangkan Penggugat mendalilkan harta pusaka tinggi kaumnya, walaupun Petitum Penggugat menyatakan sebagai mamak kepala Waris yang tidak didukung oleh Posita; Pemohon kasasi menyatakan bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum dengan memperkuat Putusan pengadilan Negeri Padang yang menyatakan dan menguatkan petitum Nomor 3 dari Penggugat. Menyatakan objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang diterima secara turun temurun dari si Jonjon Glr. Rajo Nan Gadang turun kepada H. Marah Glr Rajo Nan Gadang turun kepada Pakuah Akuik Glr. Rajo Nan Gadang dan terus kepada Zaharuddin Glr. Rajo Nan Gadang; Pemohon kasasi menyatakan bahwa tanah pandam pasandian Rumah Gadang Pakiah Akuik sampai sekarang kaum Para Tergugat yang menguasai (etek siah adalah adik ibu Tergugat A.1), lihat putusan Nomor 58/2000 halaman 35 stip 8) namun tidak dipertimbangkan PT PDG; Pemohon kasasi menyatakan bahwa pertimbangan Judex Facti nampaknya mengada-ada terlalu berlebihan, sebetulnya jika kaji kembali, tak satupun keterangan saksi Penggugat orang berbatas sepadan dan tak tahu tentang kepemilikan, bahkan Penggugat sendiri waktu sidang ditempat tanggal 5 Oktober 2012 atas pertanyaan hakim anggota Jamaludin menyatakan, bahwa perkubur diatas objek perkara adalah tanah kaum Para Tergugat yang berkubur disana semenjak dahulu.

3. Pertimbangan Mahkamah AgungBahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/ Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tidak salah dalam menerapkan hukum dengan mengabulkan gugatan Penggugat karena terbukti obyek sengketa adalah bagian harta pusaka tinggi kaum Penggugat, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat, terbukti tidak sekaum. Dengan demikian maka penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hokum dan menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;4. Pendapat PenulisMasalah warisan akan mengenai setiap orang apabila ada diantaranya yang meninggal dunia, oleh karena itu hukum waris sangat penting dalam kehidupan manusia terutama para ahli waris, karena menyangkut kelangsungan hidup dan kebutuhan penerima warisan tersebut. Kelangsungan kepemilikan dan pemanfaatan harta warisan serta keharmonisan hubungan keluarga antara ahli waris. Sebagaimana kebiasaan masyarakat Minangkabau bahwa harta warisan dimiliki bersama secara kolektif di antara para ahli waris yang berdasarkan pada garis keturunan ibu (matrilineal). Minangkabau memiliki tiga hukum waris. Yaitu hukum waris Minangkabau, hukum waris Islam dan hukum waris Perdata. Lalu bagaimana pembagian harta warisan di Minangkabau terutama terhadap anak laki-laki dan anak perempuan Minangkabau menurut hukum di Indonesia ? Pembagian harta warisan tersebut tergantung kepada kondisi dan keadaan dari masyarakat Minangkabau itu sendiri. epada masyarakat Minangkabau yang memegang teguh hukum adat maka memakai hukum waris Minangkabau dengan ketentuan pembagian harta warisan berdasarkan dari macam harta warisan tersebut, apakah harta pusaka atau bukan harta pusaka. Jika harta warisan merupakan harta pusaka, maka ahli waris ibu hanya anak perempuan dan ahli waris ayah adalah saudara perempuannya dan kemenakannya. Dan kepada masyarakat Minangkabau yang beragama Islam dan tidak memegang teguh hukum adat maka memakai hukum waris Islam dengan ketentuan berdasarkan Al-Qur`an dan Hadits. Dan untuk masyarakat Minangkabau yang non Muslim dan tidak memegang teguh hukum adat maka memakai hukum waris Perdata dengan ketentuan berdasarkan KUHPerdata. Dengan demikian ketentuan untuk menentukan pembagian warisan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan Minangkabau tergantung kepada keadaan dari masyarakat Minangkabau itu sendiri dan juga dapat dengan musyawarah yang mencapai suatu kemufakatan. Dalam kasus tersebut adalah memakai hokum waris perdata dengan menitikberatkan adanya pebuktian diantara para pihak dan sesuai dengan ketentuan hokum waris Indonesia yang tercantum dalam KUHPerdata.