Nama : Ditiya Duparia Mona Timur

Nim : 02091001024

Mata Kuliah : Hukum Ekonomi Internasional

PERMASALAHAN PERDAGANGAN BEBAS DI INDONESIA

DITINJAU DARI TEORI EKONOMI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut teori ekonomi klasik, perdagangan dan pertumbuhan

bisa berjalan secara seiring satu sama lain. Sama dengan manusia yang

harus bergantung satu sama lain untuk kelangsungan hidupnya, sebuah

negara tergantung pada negara lain untuk barang dan jasa yang

dibutuhkannya. Pada dasarnya teori tersebut yang menjadi panduan bagi

konsep perdagangan bebas.

Perekonomian Indonesia pada saat ini dihadapkan dengan sistem

perdagangan bebas. Padahal Indonesia belum siap menghadapi

perdagangan bebas, sebab nilai-nilai dasar seperti; kejujuran, disiplin,

visioner, kerjasama, tanggung jawab, peduli dan adil, belum menjadi

landasan para pelaku industri atau ekonomi. Jadi rakyat, para pelaku

industri & ekonomi di Indonesia tidak siap untuk menerima perdagangan

bebas.

Dalam skala nasional, masalah yang timbul di bidang ekonomi

tidak sederhana. Perubahan orientasi perekonomian nasional ke arah

pasar ekspor, membawa berbagai konsekuensi termasuk di dalamnya

kebutuhan peningkatan kegiatan perdagangan luar negeri. Hubungan

ekonomi Indonesia dalam kerjasama dalam pasar perdagangan bebas

memasuki babak baru yang lebih erat dengan semakin gencarnya

penandatanganan berbagai kerjasama terutama dalam bidang ekonomi.

Sebagai contoh dengan pembentukan blok perdagangan regional yang

diharapkan akan mempercepat integrasi ekonomi kawasan ASEAN.

Namun, tidak selamanya bahwa perdagangan bebas selalu

menguntungkan. Dampak yang ditimbulkan dari perdagangan bebas bisa

positif namun juga bisa negatif. Begitu banyak persoalan dan implikasi

yang ditimbulkan oleh adanya perdagangan bebas dunia. Dalam makalah

ini nantinya juga akan dibahas kaitan perdagangan bebas jika ditinjau

dari teori ekonomi yang ada di Indonesia serta keuntungan, kebebasan,

dampak pada Negara berkembang.

B. Permasalahan

Berdasarkan dari latar belakang sebagaimana diurakan pada bagian latar

belakang, maka  masalah – masalah yang menjadi landasan tulisan ini

dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perdagangan bebas jika ditinjau dari teori ekonomi yang

diterapkan di Indonesia ?

2. Bagaimana keuntungan dan kelemahan yang ditimbulkan dari adanya

perdagangan bebas?

3. Apa factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perdagangan

bebas?

4. Bagaimanakah dampak pasar bebas bagi Negara yang sedang

berkembang terutama Indonesia?

5. Bagaimana sikap dunia terhadap perdagangan bebas?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan pembuatan makalah ini adalah:

1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Ekonomi

Internasional.

2. Untuk menambah pengetahuan tentang permasalahan seputar

lingkup Hukum Ekonomi Internasional.

D. Metode dan teknik penulisan

Metode dan teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan

karya tulis ini adalah metode studi pustaka. Studi pustaka dilakukan

untuk mendapatkan data dan informasi yang bersifat teoritis yang

kemudian data tersebut akan dijadikan dasar atau pedoman untuk

melihat adanya ketidaksesuaian antara teori dengan kenyataan sebagai

penyebab dari permasalahan yang dibahas dalam karya tulis ini. Sumber

– sumber yang dijadikan sebagai rujukan untuk studi pustaka diperoleh

dari berbagai sumber bacaan. Baik itu buku maupun situs – situs yang

ada di internet.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bagian pendahuluan yang latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, metode dan tehnik penulisan

serta sistematika penulisan.

BAB II: Merupakan pembahasan yang menguraikan tentang tema yang

dibahas berdasarkan hasil pengolahan data dan informasi dari berbagai

sumber.

BAB III : Merupakan bagian akhir dari karya tulis ini dalam bentuk

kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Perdagangan Bebas Ditinjau dari teori Ekonomi

Menurut teori ekonomi klasik, perdagangan dan pertumbuhan bisa

berjalan secara seiring satu sama lain. Sama dengan manusia yang harus

bergantung satu sama lain untuk kelangsungan hidupnya, sebuah negara

tergantung pada negara lain untuk barang dan jasa yang dibutuhkannya. Pada

dasarnya teori tersebut yang menjadi panduan bagi konsep perdagangan

bebas.

Perdagangan bebas adalah suatu konsep ekonomi yang dapat dikatakan

pertama kali dicetuskan oleh Adam Smith, di mana transaksi perdagangan

antarnegara dilakukan secara bebas tanpa hambatan apapun juga.1

Kepentingan ekonomi yang mendasari berlangsungnya perdagangan bebas

menghendaki keterpisahan antara kepentingan politik dan ekonomi. Dalam

mekanismenya negara tidak memiliki peran signifikan dalam mengatur siklus

usaha dan bertindak sebagai penjamin saja bahwa aktifitas ekonomi berjalan

dengan semestinya.

Perdagangan bebas diyakini dapat meningkatkan kemajuan ekonomi

bahhkan sanggup mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki dengan

optimal. Di sana terjadi perilaku yang harmonis dan kompetitif dan turut

meningkatkan volume perdagangan internasional. Perdagangan bebas hadir

ketika tuntutan globalisasi juga semakin meninggi dimana perluasan jaringan

pasar dunia harus semakin ditingkatkan guna memenuhi targen meksimal

1 Tambunan, Tulus T. H., 2004, Globalisasi dan Perdagangan Internasional, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 227

pendapatan dan demi siklus distribusi komoditas yang lancer. Siapapun

berkesempatan untuk terlibat dalam pasar bebas. Berkesempatan pula

mendapatkan keuntungan yang lebih besar juga. Perdagangan terjadi karena

kenyataan bahwa tidak semua negara dapat menghasilkan sendiri barang dan

jasa untuk dirinya sendiri, dan akan lebih baik jika mengimpor barang dan

jasa dari negara lain yang lebih murah karena diproduksi lebih efisien.

Sebaliknya negara akan memiliki nilai tambah jika mengekspor barang dan

jasa yang bisa mereka produksi secara efisien.

Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu

kepada Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) dengan

ketentuan dari World Customs Organization yang berpusat di Brussels,

Belgium. Penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau

hambatan perdagangan lainnya.

Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya

hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam

perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang

berada di negara yang berbeda. Perdagangan internasional sering dibatasi

oleh berbagai pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang

ekspor impor, dan juga regulasi non tarif pada barang impor. Secara teori,

semua hambatan-hambatan inilah yang ditolak oleh perdagangan bebas.

Namun dalam kenyataannya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang

didukung oleh penganut perdagangan bebas ini justru sebenarnya

menciptakan hambatan baru kepada terciptanya pasar bebas. Perjanjian-

perjanjian tersebut sering dikritik karena melindungi kepentingan

perusahaan-perusahaan besar.

Saat ini perdagangan internasional sudah menjadi bagian yang

tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan suatu negara di dunia, begitupula

denganIndonesia sebagai bagian dari perekonomian dunia juga tidak

mungkin terlepas darikegiatan perdagangan internasional, baik itu

perdagangan barang maupun jasa. Ide perdagangan bebas digagas pertama

kali oleh David Ricardo, yang kemudianmenjadi cikal bakal teori perdagangan

internasional. Menurut David Ricardo dalam teorinya yang dikenal sebagai

teori keuntungan komparatif itu, pedagangan bebasantar bangsa pasti akan

menguntungan setiap negara yang terlibat.

Dalam membahas perdagangan bebas penting diketahui konteks yang

melatar belakangi munculnya ide perdagangan bebas dan teori yang

mendasari pengembangan ide tersebut. Alasannya adalah dengan

perdagangan bebas antar  bangsa yang meliputi dua negara atau lebih, maka

masing-masing negara akan didesak untuk meningkatkan dan

mengefisienkan penggunaan sumber daya produktif yang dimilikinya. Awal

pangkal teori David Ricardo ini adalah sekedar tenaga kerja yang bila

asumsikan bahwa dengan adanya perdagangan bebas, setiapnegara akan

menggeser penggunaan tenaga kerjanya untuk hanya memproduksi barang

yang dapat diproduksi secara paling produktif dan efisien. Menurut

ekonomdunia pada umumnya, walaupun sudah berusia satu abad lebih tapi

sampai sekarangteori itu masih tetap terbukti kebenarannya sehingga masih

relevan. Artinya paraekonom yakin betul bahwa perdagangan bebas akan

menguntungkan semua negara. Namun ada hal-hal yang perlu diwaspadai

dari ide David Ricardo itu adalah :

Pertama, secara ideologis, ide perdagangan bebas dikembangkan

dalamkonteks kapitalisme. Sehingga ide itu tidak dapat berjalan

bilaideologinya bukan kapitalisme.

Kedua, secara konseptual, sejak David Ricardo hingga saat ini, teori-

teori perdagangan internasional sama sekali tidak berbicara mengenai

siapayang secara khusus paling diuntungkan dari perdagangan bebas

tersebut.

Mengenai siapa yang paling diuntungkan pada masing-masing negara

adalah urusan lain, karena ilmu ekonomi tidak  berbicara mengenai siapa

yang diuntungkan atau dirugikan. Apakah yang diuntungkan itu kaum

kapitalis, buruh.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa segala pembahasan terkait

dengan perdagangan bebas, secara ideologis tidak dapat dilepaskan dari

kapitalisme dan secara teori ekonomi ini termasuk kedalam kelompok teori

ekonomi klasik dan neoklasik atau yang belakangan ini dikenal sebagai

neoliberalisme.Liberalisasi perdagangan akan sangat tergantung dengan

kemampuan daya saing bangsa, artinya makin tinggi tingkat daya saingnya,

maka negara tersebut akan makin siap untuk menjalankan persaingan

perdagangan di pasar internasional. Namun karena sistem liberalisasi

perdagangan ini umumnya muncul dari negara-negara maju, maka diperlukan

kehati-hatian bagi negara dunia ketiga atau negara berkembang untuk

mengikatkan diri pada kesepakatan liberalisasi perdagangan.

Tetapi yang seringkali kita temui dan terjadi pada umumnya,

negara berkembang ikut atau masuk dalam sistem liberalisasi perdagangan

karena adanya keterikatan aspek politik atau hutang misalnya, yang pada

akhirnya dengan terpaksa masuk dalam kesepakatan liberalisasi. Bukan

hanya itu, kecerobohan juga dapat terjadi karena kurangnya tingkat

kemahiran dalam bernegosiasi, sehingga padaakhirnya liberalisasi

perdagangan memberatkan negara berkembang.2

2 http://baubaupos.com/page.php?kat=10&id_berita=1104(Artikel ini diakses pada 11 Mei 2012)

B. Keuntungan dan Kelemahan yang Ditimbulkan dari Adanya

Perdagangan Bebas

Perdagangan bebas

Perdagangan bebas dapat diartikan sebagai perdagangan antarnegara

dengan berbagai prasyarat dan syarat yang diharapkan dapat memberikan

keuntungan dari pihak-pihak yang terlibat di dalam perdagangan tersebut.

Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada

Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) dengan

ketentuan dari World Customs Organization yang berpusat di Brussels,

Belgium. penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau

hambatan perdagangan lainnya.

Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan

buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar

individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara

yang berbeda. Semakin terhapusnya sekat karena internasionalisasi

perdagangan diharapkan mempermudah dalam pencukupan kebutuhan

Negara. Setiap negara memiliki posisi yang berbeda terkait dengan

perdagangan bebas tergantung pada seberapa jauh dampak liberasisasi

perdagangan terhadap ekonomi mereka. Jika kebijakan perdagangan

memberikan manfaat terhadap ekonomi lokal dan pendapatan rakyat, maka

ada peluang besar bagi negara tersebut untuk lebih mengembangkan

perdagangan yang lebih terbuka.

Namun sebaliknya, jika liberalisasi perdagangan berdampak buruk terhadap

ekonomi lokal dan pendapatan masyarakat maka negara tersebut cenderung

menolak membuka pasar mereka.

Keuntungan Perdagangan Bebas

Dampak dari perdagangan bebas terhadap perekonomian suatu negara bisa

positif atau negatif, tergantung pada kesiapan negara tersebut dalam

menghadapi peluang-peluang maupun tantangan-tantangan yang muncul

dari proses tersebut.

Secara umum, ada empat (4) wilayah yang pasti akan terpengaruh, yakni :

1. Ekspor

Dampak positifnya adalah ekspor atau pangsa pasar dunia dari suatu

negara meningkat sehingga volume produksi dalam negeri dan

pertumbuhan PDB naik sehingga lebih lanjut akan mengurang

pengangguran dan tingkat kemiskinan.

2. Impor

Peningkatan volume impor akan berpengaruh terhadap kecukupan

kebutuhan domestik. Ketika suatu Negara tidak mampu untuk memenuhi

kebutuhan dalam negerinya tentu kegiatan impor akan sangat membantu

untuk stabilitas perdagangan Negara. Selain itu, ketika impor barang

dihitung lebih efektif dan efisien maka kegiatan impor dapat menghemat

APBN Negara jika dibandingkan dengan memproduksi barang sejenis

dalam negeri.

3. Investasi

Bebasnya arus modal antarnegara sangat berpengaruh terhadap arus

investasi suatu negara. Jika daya saing investasi tinggi, dengan keadaan

Negara yang kondusif dibandingkan di negara-negara lain, maka arus

modal ke dalam negeri akan bertambah dan modal investasi domestik

akan bertahan yang pada akhirnya membuat saldo neraca modal di dalam

neraca pembayaran Negara tersebut tumbuh positif. Yang berimbas pada

kondisi produksi dagang domestik.

4. Tenaga kerja

Jika pekerja serat tenaga ahli dari luar negeri makin mudah untuk

memperoleh akses kerja di Negara lain maka dapat akan diperoleh orang-

orang terseleksi dan professional sebenarnya yangbekerja dalam bidang

pekerjaan tersebut. Kesempatan kerja makin terbuka lebar, sebab

peluang kerja tersebut tidak hanya diperoleh dari dalam negeri namun

sudah menjadi kebutuhan global. Semakin tinggi penddikan, semakin

ahli, dan semakin mampu orang dalam bersaing di dunia global, tentu

saja akan membuka lebar peluang kerja bagi orang tersebut. Negara akan

membayar sepada anatara input kerja dengan output yang dihasilkan.

Kerugian Perdagangan Bebas

1. Ekspor

Efek negatifnya adalah suatu negara kehilangan pangsa pasar

dunianya yang selanjutnya berdampak negatif terhadap volume

produksi dalam negeri dan pertumbuhan PDB serta meningkatkan

jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan.

2. Impor

Dampak negatifnya adalah peningkatan impor yang apabila tidak

dapat dibendung karena daya saing yang rendah dari produk-produk

serupa buatan dalam negeri, maka tidak mustahil pada suatu saat

pasar domestik sepenuhnya akan dikuasai oleh produk-produk dari

luar negeri. Dalam beberapa tahun belakangan ini ekspansi dari

produk-produk Cina ke pasar domestik Indonesia, mulai dari kunci

inggris, jam tangan tiruan hingga sepeda motor, semakin besar.

Ekspansi dari barang-barang Cina tersebut tidak hanya ke pertokoan-

pertokoan moderen tetapi juga sudah masuk ke pasar-pasar rakyat

dipingir jalan.

3. Investasi

Bebasnya arus modal antarnegara sangat berpengaruh terhadap arus

investasi suatu negara. Jika daya saing investasi rendah, dengan

keadaan yang tidak kondusif dibandingkan di negara-negara lain,

maka bukan saja arus modal ke dalam negeri akan berkurang tetapi

juga modal investasi domestik akan lari dari dalam negeri yang pada

aknirnya membuat saldo neraca modal di dalam neraca pembayaran

Negara bersangkutan negatif. Pada gilirannya, kurangnya investasi

juga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan produksi dalam

negeri dan ekspor.

4. Tenaga kerja

Dampak negatifnya adalah membanjirnya tenaga ahli dari luar di

negeri, dan kalau kualitas SDM domestik tidak segera ditingkatkan

untuk dapat menyaingi kualitas SDM dari negara-negara lain, tidak

mustahil pada suatu ketika pasar tenaga kerja atau peluang

kesempatan kerja di dalam negeri sepenuhnya dikuasai oleh orang

asing. Hal ini menjadi tantangan Negara untuk meningkatkan kualitas

SDM dalam negeri akan mampu bersaing dalam dunia global.

C. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Perdagangan Bebas

Pertama, Industri sangat mempengaruhi dalam perdagangan bebas

global. Kalangan industri telah berulang kali mengemukakan bahwa

rendahnya daya saing industri disebabkan oleh permasalahan seperti

keterbatasan suplai energi dan biaya yang tidak bersaing, sistem dan aturan

ketenagakerjaan tidak terkait produktivitas, infrastruktur jalan dan

pelabuhan, prosedur kepabeanan serta kinerja birokrasi yang menghambat

arus barang, akses pendanaan terbatas dan bunga kredit yang tidak bersaing,

hingga persaingan di pasar yang tidak fair. Dengan belum adanya perbaikan

yang berarti di sisi kebijakan pemerintah, pelaku industri, terutama industri

manufaktur, jauh-jauh hari telah merekomendasikan peninjauan ulang

semua FTA yang telah diteken pemerintah.

Kedua, merek ternama masih menjadi gantungan karena membuat merek

sendiri tidak mudah, dibutuhkan banyak promosi yang memakan biaya

besar. Pasar lokal sepatu Indonesia nilainya mencapai Rp 25 triliun. Merek

lokal menguasai sekitar 60 persennya melalui merek-merek Carvil, Bata,

Ardiles, dan Homyped. Porsi itu turun menjadi hanya sekitar 40 persen

setelah masuknya barang China, Taiwan, Thailand, dan Malaysia (Yanuar

2008).

Sedangkan menurut M. Porter. Thn. 1997. Porter dalam Sihaan (2009)

menawarkan kata kunci dalam memengkan persaingan global yaitu; Factor

Condition. Yaitu sumber daya (resources) yang dimiliki oleh suatu negara

meliputi: Sumber Daya Manusia (human resources), Sumber Daya Alam

(physical resources), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (knowledge

resources), Permodalan (capital resources) dan Prasarana (infrastructure

resources)

Demand Condition. Permintaan sebagai salah satu faktor penting dalam

menunjang keunggulan daya saing, dan kondisi permintaan dimaksud

meliputi : Konsumsi dalam negeri, Skala dan jumlah permintaan dalam

negeri, pertumbuhan pasar, dan trend permintaan pasar internasional.

Related & Supporting Industry, yaitu menjaga hubungan antara produsen

dan pemasok (supplier) dengan menjaga dan mempertahankan nilai-nilai

hubungan yang saling menguntungkan (value chain). Firm Strategy, yaitu

strategi yang menyangkut struktur kelembagaan dan pemodalan serta

kondisi persaingan termasuk persaingan persaingan dalam negeri.

a. Faktor Keberhasilan

Kualitas Sumber Daya Alam

Kualitas pengelolaan usaha oleh sumber daya manusia yang berkiprah

dalam dunia usaha kecil menurut hasil survey yang dikemukakan oleh Tim

Lembaga Penelitian IPB. Yang perlu mendapat perhatian adalah tentang

adanya perilaku bisnis yang kurang mendukung. Tentunya solusi untuk itu

adalah perlunya lembaga pelatihan yang dapat merubah dan mengarahkan

perilaku agar sesuai dengan tuntutan bisnis.

Bagaimana pemerintah daerah dapat menyikapi fenomena ini tentu

termasuk juga mempengaruhi kesiapannya dalam menjalankan peningkatan

ekonomi wilayah. Sebagai bahan pembanding boleh kita melihat bagaimana

kemajuan industri padat karya yang dilakukan oleh negara China, dimana

menurut realita bahwa produk-produk (tekstil, elektronik dan sepeda

motor) yang membanjiri pasar Indonesia saat ini adalah merupakan hasil

industri padat karya. Sumber daya alam Indonesia pada umumnya masih

berupa sumber daya alam murni yang masih harus memerlukan olahan lebih

lanjut untuk mendapatkan dan menambah nilai ekonomis. Sumberdaya alam

mumi selama ini lebih banyak digunakan sebagai input produksi bagi

industri-industri besar termasuk logam dan kimia, yang selama ini Indonesia

mengekspornya dalam bentuk murni sedangkan pengolahan selanjutnya

dilakukan di negara lain. Sebagai contoh, Sumber Daya Alam Migas, Kimia

dan hasil tambang lainnya seperti yang dilakukan oleh Freeport, Pertamina

dan sebagian usaha perikanan. Akibatnya kita kurang dan bahkan tidak

mendapatkan nilai tambah dan nilai garda (multyflier effect) atas olahan

tersebut. Sedangkan Sumber Daya yang selama ini dikelola oleh industri kecil

dan menengah lebih banyak Sumber Daya yang bersifat hasil ikutan dari

industri besar (Sihaan (2009).

Hal lain yang berhubungan dengan sumber daya alam ini yaitu terjadinya

keragaman pemilikan Sumber Daya Alam di masing-masing wilayah

(daerah), sehingga diperlukan kejelian dalam menetapkan usaha strategis

atau produk unggulan di masing-masing wilayah, agar tercipta kondisi

kompetisi yang saling menguntungkan, karena masing-masing wilayah

memproduksi barang yang ekonomis. Dengan kata lain masing- masing

wilayah harus menyadari apakah lebih baik memproduksi atau membeli

tentunya dengan dasar pertimbangan yang disebut di atas.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) mengandung makna yang tidak

terpisahkan, karena teknologi merupakan hasil penerapan ilmu

pengetahuan. Harus kita terima bahwa faktor Iptek masih memerlukan

perjuangan yang sangat panjang. Kelemahan yang ada selama ini, adalah

pembangunan Iptek dilakukan hanya untuk mengejar prestige di mata

Internasional. Terjadinya pengerahan dana yang sangat besar untuk

pemilikan peralatan, modal tidak rnendukung input produksi industri kecil.

Sehingga produk-produk yang kita miliki yang tadinya memiliki keunggulan

komparative tidak tereksploitir seperti argo industri pertanian dan

perkebunan, perikanan dan peternakan, juga industri kerajinan.

Persoalan lain juga sama seperti pemilikan Surnber Daya Alam yang

dikemukakan di atas, yaitu penyebaran atau distribusi Iptek di wilayah-

wilayah juga bervariasi menurut kuantitas dan frekuensi aktivitas

pembangunan yang telah berjalan di masing-masing wilayah.

Permodalan

Untuk menghindari rasa apriori tentang permasalahan permodalan ini,

maka penulis lebih memfokuskan uraian mengenai kondisi permodalan yang

ada di daerah nota bene pemerintah daerah. Sumber kapital yang dimiliki

oleh pemerintah daerah selama ini lebih banyak bersumber dari pemerintah

pusat, yang jumlahnya dilakukan atas dasar pendekatan aktivitas

pembangunan daerah.

Data yang diperoleh dari pusat ini secara rational tidak akan mungkin

dapat menghasilkan simpanan karena penetapan besamaya dilakukan

melalui pendekatan biaya. Artinya bahwa jumlah dana yang diterima

tersebut akan dialokasikan untuk membiayai aktivitas yang telalh ditetapkan

prinsip berimbang. Rasionalnya bahwa penghasilan pemerintah daerah

bersumber dari pendapatan daerah yang diperoleh atas penyediaan barang

dun jasa. Akan tetapi sesuai dengan sistem yang dianaut, bila penerimaan

daerah yang bersumber dari barang dan jasa ini tersentralisir dan

didistribusik lagi ke daerah melalui aktivitas riel dalam pelayanan

masyarakat berupa penyediaan infrastruktur dalam dana lainnya seperti

fasilitas umum dan sosial.

Dengan demikian sudah dapat diperkirakan kondisi capital daerah secara

umum saat ini, apabila dihubungkan dengan tuntutan pembangunan

ekonomi daerah. Sehingga peranan lembaga keuangan dan perbankan dapat

menjadi tumpuan dalam maengatasi kendala permodalan ini, akan tetapi

kondisi lembaga keuangan dan perbankan saat ini sama halnya dengan yang

dialami oleh sektor riel. Akhimaya bahwa untuk menjadikan fungsinya

sebagai lembaga penarik dan penyalurkan dana akan bertindak sangat

selektif dengan prinsip nyaman dan cepat kembali.

Altematif lain yang menjadi harapan untuk mendapatkan dana

penyanggah (revolving fund) dalam penggerak (starting fttnd) bagi aktivitas

ekonomi di daerah adalah masing-masing daerah harus menciptakan kondisi

ekonomi menjadi menarik (favorable) bagi investor/penanam modal asing

(H. Hady. 1996 dalam (Pardede 2009). Menarik berarti bukan hanya dari segi

substansi bisnis akan tetapi lebih menyangkut kenyamanan menyeluruh

sebagaimana yang tersebut dalam indikator Country Risk sebagai salah satu

pertimabangan bagi investor asing.

Prasarana

Penyiapan prasarana merupakan partisipasi pemerintah dalam upaya

mendorong lancamaya aktivitas ekonomi terutama menyangkut pembukaan

jalan-jalan ke sentra-sentra produksi pasar. Kemudahan akses yang

ditunjang oleh ketersediaan jalan dan alat transportasi akan memperlancar

penyaluran dan distribusi bahan dan hasil- basil olahan. Untuk kedua

fasilitas ini kerjasama antar pemerintah dan swasta sangat dibutuhkan.

Penyediaan jalan lebih diharapkan kepada pemerintah sedangkan

transportasi biasanya ditangani oleh swasta. Pembukaan jalan penghubung

antar sentra produksi dan pasar hendaknya dapat memperhatikan manfaat

ganda terhadap munculnya aktivitas ekonomi masyarakat di sepanjang

Lintas jalan tersebut, yang berarti memberikan kesempatan bagi masyarakat

untuk berpartisipasi dalam peningkatan ekonomi sesuai dengan batas

kemampuan masing-masing. Hasil survei menunjukkan bahwa pada

umumnya kondisi prasarana jalan dan alat komunikasi sudah memadai

terutama antar kota/propinsi, akan tetapi perlu ditingkatkan mengingat

pertambahan jumlah alat transportasi yang kurang seimbang dengan

kapasitas jalan yang tersedia.

Upaya pemerintah

Upaya yang dilakukan pemerintah; Pertama, tentu saja Pemerintah harus

peka terhadap kondisi ini. Pemerintah jangan hanya menunggu dan baru

bertindak ketika industri kita mulai mati atau bangkrut. Sudah saatnya

Pemerintah memberlakukan safeguard (perlindungan pasar) terhadap

barang khususnya produk China, yaitu dengan cara menaikkan tarif bea

masuk khusus untuk produk Cina. Hal itu bukan tindakan tabu karena

Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa pun melakukan tindakan tersebut.

Bahkan tindakan safeguard ini diperbolehkan oleh Organisasi Perdagangan

Dunia (WTO).

Kedua, Pemerintah juga bisa melindungi produk dalam negeri yaitu

dengan melakukan pengawasan mutu. Artinya produk dari luar yang tidak

sesuai dengan standar mutu Indonesia yang telah ditetapkan, dilarang masuk

ke pasar domestik. Ini dapat mencegah produk-produk yang tidak

berkualitas masuk ke Indonesia, seperti yang sekarang ini kerap terjadi.

Ketiga, praktek KKN dan berbagai pungutan liar yang dilakukan

Pemerintah di semua lapisan harus dibersihkan. Kalau tidak maka hal ini

akan menyebabkan biaya ekonomi tinggi yang berpengaruh terhadap daya

saing produk dalam pasar intemasional.

Keempat, yang tidak kalah pentingnya, Pemerintah harus

memperbaiki infrastruktur yang ada dan meningkatkan kualitas dari sumber

daya manusia (SDM) agar dapat mendukung industri dalam negeri dalam

menghadapi persaingan pasar bebas. SDM yang berkualitas dapat dilakukan

dengan meningkatkan mutu pendidikan serta menjamin biaya pendidikan

yang murah.

Yang terakhir, kita sebagai bangsa Indonesia, harus lebih mencintai

produk lokal ketimbang produk asing. Bagaimanapun juga, kebebasan itu

jatuh pada kita sebagai konsumen untuk memilih, apakah produk luar yang

kebarat-baratan atau dengan harga yang sangat murah namun dengan

kualitas yang tidak jelas ataukah produk sendiri yang merupakan hasil karya

anak bangsa sendiri. Kalau kita memilih produk lokal, berarti kita ikut

membantu memajukan industri dalam negeri, yang secara tidak langsung

ikut mensejahterahkan masyarakat.

Bila kelima hal tersebut dilakukan maka niscaya di era globalisasi

dan perdagangan bebas ini, Indonesia akan mampu bangkit dan bersaing di

pasar domestik maupun di pasar global sehingga diakui dimata dunia dan

pada gilirannya dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran yang

diharapkan seluruh rakyat Indonesia.

D. Dampak Pasar Bebas Bagi Negara yang Sedang Berkembang Terutama

Indonesia

Ketika kita berbicara mengenai Negara yang sedang berkembang tentu

akan sangat luas jika akan dibahas lebih lanjut. Karena Negara berkembang

tidak hanya ada pada satu atau dua Negara tetapi banyak Negara di dunai ini

yang masuk dalam kategori Negara berkembang. Oleh sebab itu, dalam hal ini

Penulis akan mengkhususkan dalam pemabahasan Indonesia,yang masih

dikategorikan sebagai Negara berkembang. Namun tidak menutup dalam

pembahasan nantinya akan disinggung Negara-negara di luar Indonesia.

Khor (2002) berpendapat bahwa globalisasi ekonomi mempengaruhi

berbagai kelompok negara secara berbeda. Secara umum, menurutnya,

dampak dari proses ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga grup negara. Grup

pertama adalah sejumlah kecil negara yang mempelopori atau yang terlibat

secara penuh dalam proses ini mengalami pertumbuhan dan perluasan

kegiatan ekonomi yang pesat, yang pada umumnya adalah negara-negara

maju. Grup kedua adalah negara-negara yang mengalami pertumbuhan

ekonomi yang sedang dan fluktuatif, yakni negara-negara yang berusaha

menyesuaikan diri dengan kerangka globalisasi ekonomi atau liberalisasi

perdagangan dan investasi. Misalnya negara-negara dari kelompok NSB yang

tingkat pembangunan/ kemajuan industrinnya sudah mendekati tingkat dari

negara-negara industri maju, seperti NICs. Grup ketiga adalah negara-negara

yang termarjinalisasikan atau yang sangat dirugikan karena ketidakmampuan

mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dari proses tersebut dan

persoalan-persoalan pelik yang terkait langsung maupun tidak langsung

dengan globalisasi ekonomi seperti harga-harga komoditas primer yang

rendah dan fluktuatif serta hutang luar negeri. Grup ini didominasi oleh NSB

terutama di Afrika, Asia Selatan (terkecuali India) dan beberapa negara di

Amerika Latin (tidak termasuk negara-negara yang cukup berhasil seperti

Brazil, Argentina, Chile dan Meksiko).

Banyak ekonom yang berpendapat bahwa perdagangan bebas

meningkatkan standar hidup melalui teori keuntungan komparatif dan

ekonomi skala besar. Sebagian lain berpendapat bahwa perdagangan bebas

memungkinkan negara maju untuk mengeksploitasi negara berkembang dan

merusak industri lokal, dan juga membatasi standar kerja dan standar sosial.

Sebaliknya pula, perdagangan bebas juga dianggap merugikan negara maju

karena ia menyebabkan pekerjaan dari negara maju berpindah ke negara lain

dan juga menimbulkan perlombaan serendah mungkin yang menyebabkan

standar hidup dan keamanan yang lebih rendah.

Perdagangan bebas dianggap mendorong negara-negara untuk

bergantung satu sama lain, yang berarti memperbesar suasana aman dunia.

Di Indonesia, tentu saja perdagangan bebas jika dapat disikapi secara bijak,

dengan iklim ekonomi Indonesia yang terkondisikan apalagi ditambah faktor

produksi yang melimpah, sudah seharusnya Indonesia mampu untuk

bersaing dalam perdagngan global, namun faktanya masih banyak kelemahan

yang terjadi dalam perdagangan di Indonesia jika menyangkut kegiatan

ekspor impor.

Posisi tawar Indonesia yang masih lemah dalam persaingan global

menempatkan Indonesia menjadi sebuah Negara yang kurang mampu untuk

mempengaruhi perjanjian dalam perdagangan internasional. Dalam hal ini,

tidak menutup kemungkinan terjadi di berbagai Negara berkembang yang

lain. Ketika Negara maju masih memiliki kekuatan yang lebih maka untuk

seterusnya Negara maju yang akan mengeksploitasi kesempatan dan peluang

dari Negara berkembang tersebut.

Indonesia telah masuk ke dalam perjanjian perdagangan bebas Asean-

Cina (ACFTA) yang mulai diberlakukan Januari 2010. Namun, terdapat

banyak celah yang membuat posisi industri dan tenaga kerja Indonesia rentan

jika perjanjian tersebut benar-benar diimplementasikan. Sebelum perjanjian

ACFTA diimplementasikan saja, banyak industri dalam negeri gulung tikar

dan bahkan, sebagaimana dikemukakan oleh Faisal Basri, telah terjadi

deindustrialisasi yang ditandai oleh, salah satunya, pertumbuhan konsumsi

listrik industri yang negative dan industri-industri baru yang lebih sedikit

dibandingkan dengan jumlah industri yang bangkrut atau keluar. Namun,

sebagaimana dikemukakan oleh moderator, Ivan A. Hadar dalam pengantar

diskusi, bahwa Indonesia memang suka menandatangani perjanjian-

perjanjian tanpa melihat isinya dengan jelas. Dalam konteks ACFTA,

Indonesia memang tidak melakukan persiapan- persiapan yang seharusnya

dilakukan. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia tidak berusaha

memperkuat struktur ekonomi.3

E. Sikap Dunia terhadap Perdagangan Bebas

Banyak ekonom yang berpendapat bahwa perdagangan bebas

meningkatkan standar hidup melalui teori keuntungan komparatif dan

ekonomi skala besar. Sebagian lain berpendapat bahwa perdagangan bebas

memungkinkan negara maju untuk mengeksploitasi negara berkembang dan

merusak industri lokal, dan juga membatasi standar kerja dan standar sosial.

Sebaliknya pula, perdagangan bebas juga dianggap merugikan negara maju

karena ia menyebabkan pekerjaan dari negara maju berpindah ke negara lain

dan juga menimbulkan perlombaan serendah mungkin yang menyebabkan

standar hidup dan keamanan yang lebih rendah.

Perdagangan bebas dianggap mendorong negara-negara untuk

bergantung satu sama lain, yang berarti memperkecil kemungkinan perang.

Kawasan Pasifik, dan dunia pada umumnya, ternyata belum siap dengan

sistem perdagangan bebas dalam arti yang sebenarnya. Di Eropa semua sibuk

dengan upaya memenuhi persyaratan Maastricht, dan banyak yang percaya

bahwa perjalanan mereka masih jauh. Dalam praktek perdagangan bebas, AS

sebenarnya juga tergolong macan kertas. Dari posisinya yang keras menuntut

liberalisasi sektor pertanian, yang sangat ditentang oleh Eropa, mereka

akhirnya tunduk juga pada EU.

3 Jurnal Sosial Demokrasi. Pergerakan Indonesia dan Komite Persiapan Yayasan Indonesia Kita. Hal 38.

Tapi, prinsip perdagangan bebas jelas dikorbankan, apapun alasannya.

Sebenarnya, tekanan dalam negeri AS berada di belakang pelunakan sikap

tersebut. Suatu pasal dalam undang undang pertanian AS yang dikeluarkan

baru baru ini dengan tegas menyebutkan bahwa “tidak semua sektor

pertanian siap untuk masuk ke pasar bebas”.

Di bidang jasapun sama saja. AS tidak berniat untuk menciptakan

perdagangan bebas di sektor jasa; yang mereka inginkan hanya akses pasar

yang lebih besar bagi industri jasa mereka. Lalu masih ada cerita lama tentang

lobi buruh industri di AS yang terpukul oleh produk impor dari negara

berkembang.

Amerika Latin mempunyai cerita yang tidak berbeda. Walaupun sudah

ada FTAA dan Mercosur, banyak negara anggauta yang tidak terlalu

bersemangat. Ambil contoh Brasil. Dengan defisit perdagangan yang makin

besar, mudah dimengerti mengapa mereka cenderung menangguhkan ide

pasar bebas. Satu per-satu negara di kawasan ini mulai memasuki masa sulit

lagi setelah tanda tanda kebangkitan sempat muncul di awal tahun 1990an.

Di kawasan Asia Pasifik, pada awal 1990an semua bersemangat dengan

perdagangan bebas, dan sejumlah statistik klasik selalu dipaparkan untuk

menunjukkan dampak positif dari peningkatan perdagangan di kawasan ini.

AFTA dan APEC kemudian lahir. Namun, setelah banyak negara anggota

mengalami kesulitan neraca pembayaran, tindakan mengurangi impor mulai

diterapkan. Sekali lagi prinsip perdagangan bebas dikorbankan demi

kepentingan nasional. Jadi, harus diakui dunia memang belum siap dengan

sistem perdagangan bebas.

Beberapa Kawasan Perdagangan Bebas Dunia

1. Uni Eropa

Uni Eropa adalah sebuah organisasi antar pemerintah dan

supranuasional yang terdiri dari negara-negara Eropa yang sejak 1

Januari 2007 telah memiliki 27 negara anggota. Persatuan ini didirikan

atas nama tersebut di bawah Perjanjian Uni Eropa (yang lebih dikenal

dengan perjanjian Maastricht) pada 1992.

Badan ini memiliki 4 institusi utama, yaitu : Dewan Uni Eropa,

Parlemen Eropa, Pengadilan Eropa, dan Komisi Eropa. Tiap institusi

memiliki presiden sendiri, dan memiliki peran dan tanggung jawab

tertentu. Uni Eropa memili beberapa negara, yaitu : Swedia, Finlandia,

Latvia, Lituania, Polandia, Denmark, Jerman, Belanda, Belgia, Luxemburg,

Irlandia, Britania Raya, Prancis, Portugal, Spanyol, Italia, Malta, Austria,

Slovenia, Rep. Ceko, Slowakia, Hongaria, Yunani, Siprus, Bulgaria, dan

Rumania.

Hubungan perdagangan antara negara-negara Eropa terus

berkembang dan diperkirakan telah mencapai peningkatan dua kali lipat

berkat dihilangkannya berbagai hambatan perdagangan yang ada selama

ini. Lebih dari separuh peningkatan perdagangan tersebut merupakan

perdagangan intra-industri. Pembentukan Uni Eropa tersebut juga

meningkatkan perdagangan antara negara-negara anggota dengan pihak

luar non-anggota. Adapun peningkatan perdagangan eksternal Uni Eropa

tersebut dikarenakan :

Tumbuhnya perekonimoian Uni Eropa secara keseluruhan secara

drastic sehingga meningkatkan permintaannya terhadap impor atas

berbagai produk industry dari negara-negara luar bukan anggota.

Turunnya tingakat tariff untuk berbagai produk industry impor di

berbagai negara berkat tercapainya kesepakatan penting seri

perundingan multilateral dalam kerangka GAAT. Akan tetapi di sisi lain,

pembentukan Uni Eropa ternyata juga mengakibatkan diversi

perdagangan khususnya dalam komoditi pertanian, terutama produk-

produk musiman seperti biji-bijian yang biasa diimpor dari Amerika

Serikat.

Keuntungan-keuntungan kesejahteraan yang bersifat statis dari

dibentuknya Uni Eropa itu diperkirakan mencapai 1 hingga 2 persen GDP,

sedangkan keuntungan dinamisnya diperkirakan mencapai hingga 5,3

persen. Masyarakat internasional senantiasa memberi perhatian besar

pada perkembangan Uni Eropa, karena sampai sejauh ini merupakan

satu-satunya bentuk integrasi ekonomi berskala besar yang terus maju,

dan yang paling maju. Bila ditinjau dari segi ekonomi, Uni Eropa yang

bersatu akan menjadi pesaing kuat bagi Amerika Serikat.

Akhir-akhir ini dikatakan bahwa Uni Eropa menjadi biang keladi

kebuntuan pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal ini

dikarenakan Uni Eropa belim bersedia memotong tarif impor pertanian

demi melindungi petaninya. Negara-negara kaya dianggap sebagai pihak

yang berupaya mengeksploitasi negara miskin.

2. Assosiasi perdagangan bebas Eropa (EFTA)

Asosiasi ini didirikan pada 3 mei 1960 sebagai sebuah alternative

bagi negara-negara Eropa yang memilih untuk tidak bergabung dengan

Masyarakat Ekonomi Eropa (sekarang bernama Uni Eropa).

AFTA dibentuk untuk pertama kalinya pada 4 Januari 1960 di Stockholm

oleh 7 negara. Sekarang hanya terdiri dari negara Iceland, Norway,

Switzerland, dan Liechtenstein.

Pada tahu 1961 EFTA telah berhasil mewujudkan perdagangan

bebas untuk produk-produk industry, namun sampai sejauh ini EFTA

belum mencapai kemajuan yang cukup berarti dalam penghapusan

hambatan-hambatan perdagangan untuk produk pertanian. Tidak seperti

UE, EFTA masih membebaskan para anggota dalam merumuskan

kebijakan perdagangan nasionalnya terhadap negara-negara luar bukan

anggota.

Timbulnya defleksi perdagangan (trade deflection) akibat

dipertahankannya kebijakan nasional masing-masing negara anggota

yang berkenaan dengan hambatan perdagangan terhadap negara luar

yang bukan anggota. Pada tahun 1973 Inggris dan Denmark melepaskan

keanggotaanya dalam EFTA, dan selanjutnya bersama Irlandia kedua

negara itu bergabung kedalam Uni Eropa.

Tindakan yang sama dilakukan juga oleh portugal pada tahun

1986, sementara itu Islandi justru bergabung kedalam EFTA pada tahun

1970, dan Finlandia mengubah statusnya dari negara Asosiasi menjadi

anggota penuh pada tahun 1982, disusul oleh Lichtestein yang

merupakan wilayah pabean Swiss pada tahun 1991. Jadi jumlah anggota

EFTA tetap tujuh negara dan kini bermarkas di Jenewa.

Perkembangan penting terjadi pada 1 Januari 1994, ketika EFTA

bergabung di Uni Eropa untuk membentuk kawasan Kawasan Ekonomi

Eropa(EEA, European Economic Area) yakni suatu persekutuan pabean

yang lebih besar lagi, yang diharapkan akan dapat memperlancar arus

perdagangan barang dan jasa serta pergerakan modal dan tenaga kerja

diantara 17 negara anggota Uni Eropa dan EFTA(Swiss yang sejak semula

menentang fakta pembentukan EEA pada bulan Desember 1992

menyatakan diri tidak akan bergabung, sedangkan Linchtenstein

mengikuti jejak swiss karena ia tidak mungkin bergabung jika Swiss tidak

bersedia).

Dengan terbentuknya EEA, maka terciptalah sebuah

perekonomian gabungan yang lebih besar lagi dari Eropa. Potensi

pasarnyapun lebih besar, karena wilayah EEA dihuni oleh 370 juta

manusia. Austria, Finlandia, Norwegia, dan Swedia bahkan diperkirakan

akan melepaskan keanggotannya dalam EFTA dan bergabung sebagai

anggota penuh Uni Eropa pada tahun 1995.

3. Latin Amerikan Free Trade Association (LAFTA-ALALC)

Begitu banyak perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat

sebelum terbentuknya kawasan perdagangan bebas Mercosur ini. Pada

tahun 1960, the Latin American Free Trade Association (LAFTA-ALALC)

dibentuk dengan Montevideo Traety yang melibatkan Argentina, Brasil,

Chili, Kolombia, Ekuador, Meksiko, Paraguay, Uruguay, Venezuela37.

Tujuan utama dari pembentukan LAFTA-ALAC ini adalah untuk

memciptakan sebuah kawasan perdagangan pertanian yang memiliki

ketentuanketentuan khusus dengan tarif preferensi khusus, promosi dan

regulasi. Mengapa kesepakatan ini hanya mengatur komoditas pertanian?

Ide dari pembentukan LAFTA-ALC adalah untuk menghindari

perdangangan dalam sektor pertanian dari prinsip-prinsip kompetisi

klasik yaitu dengan penerapan pajak dan trade-barrier lainnya.

Namun LAFTA-ALAC ini tidak terlalu berhasil. Negara-negara di

Andean seperti Bolivia, Chili, Ekuador dan Peru menarik diri dari

kesepakatan ini. Mereka beragumentasi bahwa kuantitas dan kualitas

perdagangan yang terlalu jauh perbedaannya dengan negara-negara

besar seperti Argentina dan Chili membuat hasil dan manfaat

perdagangan tidak terlalu besar bagi negara-negara di Andean ini.

Negara-negara di Andean ini pun membentuk Perjanjian

Cartagena yang akan menciptakan sebuah harmonisasi kebijakan-

kebijakan ekonomi di negara-negara anggota. Seiring dengan

perkembangan perjanjian Cartagena, Brasil dan Argentina mulai

memikirkan format perdagangan baru yang dapat saling menguntungkan

di antara negara-negara di Amerika Selatan khususnya Brasil dan

Argentina sebagai dua negara dengan dominant power40 di kawasan

tersebut. Berawal dari pembentukan High-Level Joint Commitee yang

tersusun atas elit-elit politik dan bisnis yang merepresentasikan Brasil

dan Argentina. Komite ini akan menganalisa prospek pembentukan

kerjasama ekonomi khusus antara kedua negara tersebut. Pada tanggal

30 Juni 1986 Joint Commitee ini mengeluarkan Argentine-Brazilian

Integration Act yang berisi program kerjasama dan integrasi ekonomi

antara Argentina dan Brasil.

Sebenarnya begitu banyak kelompok penekan yang menginginkan

penguatan institusi LAFTA-ALAC ketimbang penguatan hubungan

bilateral Argentina-Brasil. Namun apabila melihat perkembangan LAFTA-

ALAC yang lambat dengan mekanisme perdagangan yang sulit dan tidak

dapat mengakomodasikan kepentingan Argentina maka hal yang wajar

apabila Argentina mengambil keputusan untuk meningkatkan kerjasama

perdagangan dengan Brasil.

Selain itu, para pembuat kebijakan di Argentina terinspirasi oleh

model kerjasama Jerman-Perancis yang mengilhami pembentukan Uni

Eropa. Brasil dan Argentina yang memiliki pendapatan GDP relatif tinggi

dan jumlah populasi serta ukuran geografis menjadikan kedua negara ini

sebagai dominant power. Keberhasilan perdagangan bebas antara kedua

negara ini akan menarik negara-negara lain di kawasan ini untuk

bergabung dengan mereka. Dan memang strategi ini relatif berhasil.

Uruguay dan Paraguay akhirnya bergabung dengan Argentina dan Brasil

membentuk kawasan perdagangan bebas.

Melihat kemajuan yang luar biasa dari kerjasama perdagangan ini

akhirnya pada tahun 26 Maret 1991, Argentina, Brasil, Paraguay dan

Uruguay menandatangani Treaty of Asunción dengan tujuan utamanya

yaitu membentuk sebuah pasar bersama di antara keempat negara

tersebut42. Untuk membentuk pasar bersama ini maka terdapat empat

instrumen yang terdapat di Treaty of Asunción yang harus dilaksanakan

yaitu:

Liberalisasi perdagangan berupa pengurangan tarif secara progresif

dan penghapusan non-tariff barriers.

Koordinasi bertahap untuk kebijakan ekonomi bersama.

Pembentukan common external tariff.

Pada tahun 1991 sampai tahun 1994 merupakan masa transisi

yaitu periode bagi keempat negara tersebut untuk menerapkan ketiga

kebijakan yang terdapat di Treaty of Asunción. Pada tanggal 17 Desember

1994 masing-masing kepala pemerintahan dari Argentina, Brasil,

Paraguay dan Uruguay menandatangani perjanjian akhir di Oure Preto,

Brasil. Dari perjanjian ini, kawasan perdagangan bebas beroperasi pada 1

Januari 1995 dengan common external tariff sebesar 85% dari kuantitas

produksi negara tersebut. Terciptalah sebuah kawasan perdagangan

bebas di Argentina, Brasil, Paraguay dan Uruguay. Sebagai badan

penyelesaian sengketa, di dalam Treaty of Asunción dibentuk Common

Market Group dan Council of the Common Market. Council of the

Common Market menyerupai European Commission yang menjadi

institusi penting dalam pengambilan keputusan. Badan ini terdiri dari

menteri ekonomi perdagangan dari keempat negara tersebut. Sedangkan

Common Market Group merupakan badan yang ditugaskan untuk

mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah dihasilkan oleh

Council of the Common Market.

Untuk proses penyelesaian sengketa perdagangan antara negara-

negara anggota Mercosur, setiap negara diberikan waktu dan ruang

untuk saling bernegosiasi terlebih dahulu. Apabila gagal maka

perundingan dilanjutkan ke Pengadilan Arbitrase yang dibentuk Council

of the Common Market. Apabila telah diputuskan, Common Market Group

akan menjamin pelaksanaan keputusan pengadilan tersebut.

4. North American Free Trade Agreement (NAFTA)

NAFTA merupakan suatu bentuk organisasi kerjasama

perdagangan bebas negara-negara Amerika Utara: Amerika Serikat,

Kanada dan Meksiko. Pada hakekatnya NAFTA telah terbentuk sejak

tahun 1988, karena sejak tahun tersebut telah dimulai kerjasama

pedagangan bebas antara Amerika Serikat dan Kanada. Pada saat itu

kerjasama ekonomi antara Kanada dan Amerika tersebut masih bersifat

bilateral, dalam rangka memperbaiki kondisi perekonomian Kanada yang

semakin memburuk diakibatkan meningkatnya pengangguran dan

banyaknya perusahaaan-perusahaan Kanada yang memindahkan

investasi ke Amerika Serikat.

Pada dasarnya NAFTA merupakan organisasi yang menjanjikan

kemudahan bagi negara-negara persertanya di bidang ekonomi, mulai

dari diberikannya pembebasan tarif bea masuk bagi komoditi-komoditi

tertentu hingga adanya perlakuan adil terhadap penanam modal asing

yang akan menanamkan modalnya di masing-masing negara peserta.

NAFTA didirikan pada tanggal 12 Agustus 1992 di Washington DC oleh

wakil-wakil dari pemerintahan Kanada serta pemerintahan tuan rumah

yaitu Amerika Serikat. Dan diresmikan pada tanggal 1 Januari 1994.

Saat masih direncanakan, NAFTA adalah topik yang sering diperdebatkan

diantara ketiga negara. Saat Presiden George Bush (yang berperan utama

pada perencanaan) dan Presiden Bill Clinton (yang membantu

mempromosikan dan mengimplementasikan NAFTA) mendukung

perjanjian, milyuner Texas Roos Perot dan politikal Pat Buchanan

menentangnya.

Banyak yang berfikir NAFTA akan menyebabkan hilangnya

pekerjaan di Amerika karena kebanyakan perusahan berpindah ke utara

dengan alasan murahnya tenaga kerja dan deregulasi pasar, serta

meningkatnya ekploitasi tenaga kerja dan pelanggaran hak asasi manusia.

Alasan lain adalah membantu menyelesaikan masalah ekonomi Meksiko

dan ketiga negara akan mendapat keuntungan dengan meningkatnya

perdagangan.

Pakar lingkungan berpendapat dengan meningkatnya

perdagangan akan berdampak pula pada berkembangnya industri di Rio

Grande yang akan menyebabkan masalah polusi semakin bertambah.

Pendukung NAFTA malah berpendapat bahwa dengan

diimplementasikannya perjanjian ini akan lebih mudah mengatur dan

memonitor polusi sepanjang perbatasan.

NAFTA menghilangkan semua batas-batas nontarif bagi

perdagangan sektor pertanian antara Amerika dan Meksiko. Ketentuan-

ketentuan agrikultural Amerika-Kanada (FTA, Free Trade Agreement)

berdampak sejak 1989 digabungkan dengan NAFTA. Dengan ketentuan

ini semua tarif pada perdagangan sektor pertanian antara Kanada dan

Amerika dicakup oleh tariff-rate quotas (TRQ’s) dihapus sejak 1 Januari

1998.

Meksiko dan Kanada mencapai kesepakatan NAFTA bilateral yang

terpisah pada akses pasar bagi produk-produk sektor pertanian.

Perjanjian Kanada-Meksiko menghilangkan hampir semua tarif baik

secara langsung atau selama 5, 10, 15 tahun. Tarif kedua negara tersebut

berdampak pada perdagangan susu, ayam, telur, dan gula.

5. Council of Mutual Economic Assistance (CMEA)

Integrasi ekonomi di Eropa Timur dan Uni Soviet diawali dengan

dibentuknya CMEA atau COMECON (Council of Mutual Economic

Assistance) pada tahun 1949 oleh Uni Soviet. Dewan ini mencakup

negara-negara komunis seperti Bulgaria, Chekoslovakia, Jerman Timur,

Hongaria, Polandia, Rumania, Mongolia, lalu Kuba, Korea Utara, dan

Vietnam yang bergabung beberapa saat kemudian.

Tujuan didirikannya CMEA ini adalah untuk memisahkan diri dari

perdagangan Barat dan menciptakan kemandirian ekonomi yang lebih

tinggi. Selain itu, tujuan pokok lainnya adalah menutup kesenjangan

dalam keseimbangan material (material balance).

a) Transaksi Dagang Antar Anggota CMEA

Transaksi Internasional antar anggota CMEA diatur dan

dikendalikan oleh pemerintah melalui perusahaan dagang milik

pemerintah (state trading companies) yang masing-masing

menguasai sektor industri tertentu. Dalam sistem tersebut,

barang yang boleh diekspor dan diimpor ditentukan oleh

pemerintah dimana barang yang boleh diimpor adalah barang

yang tidak dapat diproduksi dalam negeri.

Sistem seperti ini mengakibatkan harga-harga tidak ditentukan

oleh kekuatan pasar namun ditentukan oleh pemerintah.

Perekonomian seperti itu disebut dengan perekonomian yang

terencana secara terpusat (centrally planned economies).

Centrally planned ecomonies mengutamakan kemandirian

dancenderung menganggap perdagangan yang bebas dan terbuka

yang bebas dan sifat negatif. Namun, perekonomian ini juga tetap

mengambil manfaat dari perdagangan tersebut dalam mengatasi

kesenjangan dalam keseimbangan material.

b) Perjanjian Bilateral

Perdagangan antar anggota CMEA didasarkan pada perjanjian

bilateral (bilateral agreements). Transaksi dilakukan secara

borongan (bulk purchasing) dimana suatu Negara membeli suatu

komoditi dalam jumlah tertentu selama satu atau beberapa tahun

dari salah satu mitra dagangnya dengan harga yang tetap. Hal

tersebut diterapkan karena dapat memudahkan pelaksanaan

perencanaan jangka panjang.

Praktek perjanjian bilateral yang sering dilakukan dalam CMEA

adalah perdagangan barter (barter trade) dan perdagangan

seimbang (counter trade). Perdagangan barter dilakukan dengan

cara menukarkan komoditi/barang dengan berang lain tanpa

perantara uang. Sedangkan perdagangan seimbang diakukan

dengan cara melakukan penyeimbangan antara nilai komoditi

yang diekspor dan komoditi yang diimpor dengan tujuan agar

tidak tercipta surplus ataupun defisit (besarya nilai komoditi yang

diekspor harus sama besar dengan nilai komoditi yang diimpor.

c) Restrukturisasi

Pada tahun 1989, CMEA mulai runtuh. Apalagi dengan bubarnya

Uni Soviet pada tahun 1991. Hal itu diakibatkan serangkaian

kegagalan perekonomian akibat lemahnya sistem perencanaan

terpusat yang selama ini diterapkan CMEA.

Sekarang, Negara-negara bekas anggota CMEA itu tengah

berupaya merestrukturisasi perekonomian mereka menuju

perdagangan internasional yang didasarkan pada mekanisme

pasar. Pengembangan yang dilakukan Negara-negara tersebut

antara lain :

Pembebasan tingkat harga dan upah dari kuasa pemerintah.

Program swastanisasi perekonomian secara keseluruhan.

Menerapkan perekonomian bebas dan terbuka (penerapan

mekanisme pasar).

Pembetukan keseluruhan kerangka kerja hukum dan

institutional yang diperlukan untuk memperlancar penerapan

perekonomian pasar.

6. ASEAN Free Trade Areas

ASEAN Free Trade Area (AFTA) adalah kawasan perdagangan

bebas ASEAN dimana tidak ada hambatan tarif (bea masuk 0-5%)

maupun hambatan non tarif bagi negara-negara anggota ASEAN, melalui

skema CEPT-AFTA.

Melalui spesialisasi bidang usaha, tiap bangsa akan mengkonsumsi

lebih banyak dibanding yang dapat diproduksinya sendiri. Namun dalam

konsep perdagang tersebut tidak ada hambatan tarif (bea masuk 0-5%)

maupun hambatan non-tarif bagi negara – negara ASEAN melalui skema

CEPT-AFTA.

Common Effective Preferential Tarif Scheme (CEPT) adalah

program tahapan penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif

yang disepakati bersama oleh negara-negara ASEAN. Maka dalam

melakukan pedagangan sesama anggota biaya operasional mampu

ditekan sehingga akan menguntungkan.

Pada pelaksanaan perdagangan bebas khususnya di Asia Tenggara

yang tergabung dalam AFTA proses perdagangan tersebut tersistem pada

skema CEPT-AFTA. Common Effective Preferential Tarif Scheme (CEPT)

adalah program tahapan penurunan tarif dan penghapusan hambatan

non-tarif yang disepakati bersama oleh negara-negara ASEAN. Dalam

skema CEPT-AFTA barang – barang yang termasuk dalam tariff scheme

adalah semua produk manufaktur, termasuk barang modal dan produk

pertanian olahan, serta produk-produk yang tidak termasuk dalam

definisi produk pertanian. (Produk-produk pertanian sensitive dan highly

sensitive dikecualikan dari skema CEPT).

Tujuan dibentuknya AFTA adalah meningkatkan daya saing

ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis

produksi pasar dunia, untuk menarik investasi dan meningkatkan

perdagangan antar anggota ASEAN. Oleh karena itu, penerapan AFTA

guna meningkatkan perdagangan antar anggota juga memiliki beberapa

persyaratan produk yang harus dipenuhi yaitu:

a. Produk yang bersangkutan harus sudah masuk dalam Inclusion List

(IL) dari negara eksportir maupun importir.

b. Produk tersebut harus mempunyai program penurunan tarif yang

disetujui oleh Dewan AFTA (AFTA Council);

c. Produk tersebut harus memenuhi persyaratan kandungan lokal 40%.

Suatu produk dianggap berasal dari negara anggota ASEAN apabila

paling sedikit 40% dari kandungan bahan didalamnya berasal dari

negara anggota ASEAN.

AFTA diberlakukan secara penuh untuk negara ASEAN-6 sejak 1

Januari 2002 dengan fleksibilitas (terhadap produk-produk tertentu

tarifnya masih diperkenankan lebih dari 0-5%). Target tersebut

diterapkan untuk negara ASEAN-6 sedangkan untuk negara baru sbb :

Vietnam (2006); Laos dan Myanmar (2008); dan Camboja (2010). AFTA

2002 tidak mencakup pula adanya kebebasan keluar masuk sektor jasa

(misalnya arus perpindahan tenaga) di negara-negara ASEAN. CEPT-

AFTA hanya mencakup pembebasan arus perdagangan barang.

Sedangkan liberalisasi sektor jasa di atur sendiri dengan kesepakatan

yang di sebut ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), dimana

liberalisasinya ditargetkan tercapai pada tahun 2020.

Perkembangan terakhir AFTA Dalam KTT Informal ASEAN III para

kepala negara menyetujui usulan dari Singapura untuk menghapuskan

semua bea masuk pada tahun 2010 untuk negara-negara ASEAN-6 dan

tahun 2015 untuk negara-negara baru ASEAN. Selanjutnya dalam KTT

ASEAN-Cina tahun 2001, telah di sepakati pembentukan ASEAN-Cina

Free Trade Area dalam waktu 10 tahun.

Perdagangan bebas ASEAN (AFTA = ASEAN Free Trade Area)

disetujui pada KTT-ASEAN di Singapura tahun 1992, dengan tujuan untuk

meningkatkan perdagangan intra-ASEAN dan pendayagunaan bersama

semua sumber daya dari dan oleh negara-negara ASEAN. Pada waktu

disetujuinya AFTA tersebut, target implementasi penuhnya adalah pada 1

Januari 2008, dengan cakupannya adalah produk industri.

Dalam perjanjian CEPT-AFTA, perselisihan atau sengketa dapat diproses

penyelesaiannya secara formal melalui Dispute Settlement Mechanism.

Namun dalam prakteknya tidak ada sengketa yang diproses secara formal

melalui mekanisme ini. Sengketa yang terjadi diselesaikan melalui

semangat ASEAN dan secara kekeluargaan, melalui pertemuan yang

bertingkat-tingkat dalam Working Group, Senior Economic Official

Meeting (SEOM), AFTA Council dan Menteri-menteri Ekonomi ASEAN

(AEM).

PENUTUP

KESIMPULAN

Dampak dari perdagangan bebas terhadap perekonomian suatu negara

bisa positif atau negatif, tergantung pada kesiapan negara tersebut dalam

menghadapi peluang-peluang maupun tantangan-tantangan yang muncul dari

proses tersebut. Posisi tawar Indonesia yang masih lemah dalam persaingan

global menempatkan Indonesia menjadi sebuah Negara yang kurang mampu

untuk mempengaruhi perjanjian dalam perdagangan internasional.

Diperlukan peningkatan daya saing jika ingin menang dalam perdagangan

global.

Perdagangan bebas antar negara dapat meningkatkan kesejahteraan dan

kemakmuran suatu negara yang ikut dalam perdagangan bebas, dengan

mengandalkan komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif dan

keunggulan kompetitif. Hal ini dapat dicapai dengan cara menghilangkan

berbagai hambatan perdagangan baik hambatan tarif maupun hambatan

bukan tarif sehingga tercipta aliran perdagangan yang semakin cepat dan

meningkatnya volume perdagangan antar negara.

Perdagangan bebas (CAFTA) yang diberlakukan pada tahun 2010 ini

menimbulkan berbagai permasalahan pada industri di Indonesia, khususnya

industri tekstil. Dampak yang terjadi dengan diberlakukannya CAFTA adalah

meningkatkan kesejahteraan masyarakat negara-negara anggota ASEAN dan

juga China dengan mendorong efisiensi para pelaku usaha dari negara-negara

yang terlibat dalam perjanjian ini, meningkatkan daya saing antara industri

TPT Indonesia dengan China dengan banjirnya produk China di indonesia.

Selain itu, dampak negatif yang dikhawatirkan bagi para pelaku usaha adalah

penurunan penjualan dan kerugian akibat produk China yang relatif lebih

murah.

Kunci keberhasilan dalam menghadapi perdagangan bebas adalah

terletak pada kesiapan dari negara itu sendiri. Kesiapan suatu negara dapat

dilihat dari kesiapan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Berdasarkan survei dan pendapat para pengamat, bahwa infrastruktur di

tanah air belum mendukung untuk menghadapi perdagangan bebas,

ditambah lagi kualitas Sumber Daya Manusia SDM kita masih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Adolf. Huala, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, Jakarta: PT.

RajaGrafindo Persada, 2005.

Chacholiades, M. 1978. International Trade Theory and Policy. McGraw-Hill.

Hadi santoso. 2008. Eksport, import dan perdagangan internasional. Universitas

sangga buana ypkp bandung.

Halwani, Hendra, Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi, Jakarta: Ghalia

Indonesia, 2002.

Krugman,Paul R., Obstfeld, Maurice. Ekonomi Internasional Teori dan Kebijkan,

Edisi Kedua Buku Pertama : Perdagangan.

M. Porter. Thn. 1997. Porter dalam Sihaan (2009), Harapan dan Tantangan

Ekonomi Lokal Menuju Perdagangan Bebas.

Rinaldy,Eddie, Kamus Perdagangan Internasional, 2006.

Tambunan, Tulus T. H., 2004, Globalisasi dan Perdagangan Internasional,            

Ghalia Indonesia: Bogor.

http://baubaupos.com/page.php?kat=10&id_berita=1104(Artikel ini diakses

pada 11 Mei 2012)

Administrator, Mengagali Potensi Koperasi Sebagai Solusi Perdagangan bebas,

http//www.satuportal,net/content/menggali-potensi-koperasi-

sebagi-solusi-perdagangan-bebas.

Smith Adam ,Teori Adam Smith,

http://www.nytimes.com/2006/06/26/business/26endbuffet.html?

ex=1308974400&en=1a8df7bb4f340d38&ei=5088&partner=rssnyt&e

mc=rss

Jurnal Sosial Demokrasi. Pergerakan Indonesia dan Komite Persiapan Yayasan

Indonesia Kita.

Leonard J. Theberge, law and Economic Development, Journal of Internastional

and Policy, volume.9. 1980.

Suherman, Ade, Manan, Perdagangan bebas Free Trade Dalam Perspektif

Keadilan Internasional, Jurnal Hukum, Vol. 5, no. 2, 2008.