mahkamah agung

5/28/2018 Mahkamah Agung

1/15

Mahkamah Agung (MA)

(Supreme Court)

Oleh: I Gusti Ngurah Santika, SPd

Terkait dengan Mahkamah Agung telah ditegaskan merupakan salah satu pelaku kekuasaan

kehakiman yang merdeka dalam melakukan tugasnya, kemudian ditentukan secara tegas dalam

UUD 1945 (lihat juga ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009), di samping terdapat

pula Mahkamah Konstitusi yang juga merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka

dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bahkan kedua lembaga tersebut kedudukan sejajar

dalam UUUD 1945 (lihat juga ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009). UUD 1945

setelah mengalami amandemen, ternyata telah merubah ketentuan tentang Mahkamah Agung,

untuk itu hasil dari perubahan tersebut adalah sebagai berikut.

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal24

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakanperadilanguna menegakan hukum dan keadilan.

2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agungdan badan peradilanyang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh

sebuah Mahkamah Konstitusi.3. Badan-badan lain yangfungsinya berkaitandengan kekuasaan kehakiman diatur dalamundang-undang (kursif penulis).

Sebelum adanya perubahan terhadap UUD 1945, berkaitan dengan pengaturan Mahkamah

Agung di Bab X tentang Kekuasaan Kehakiman dalam ketentuan Pasal 24 dan 25 UUD 1945,

ternyata hanya terdiri dari dua pasal disertai pula dengan dua ayat. Pasal beserta ayat

sebagaimana dimaksud di atas dapat dilihat di bawah ini.

Pasal 24

1. Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badankehakiman menurut undang-undang.

2. Susunan dan kekuasaanbadan-badan kehakiman itu diaturdengan undang-undang.Pasal25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan

undang-undang (kursif penulis).


2/15

Hasil amandemen UUD 1945 telah merombak kedudukan dan fungsi dari kekuasaan

kehakiman yaitu lebih mempertegas lagi tentang kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dengan

menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Ketentuan ini kemudian

akan lebih menegaskan kedudukan Mahkamah Agung, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

yang tidak dapat di intervensi oleh kekuatan apapun, untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan

amanat dari UUD 1945, guna menegakan hukum dan keadilan. Ketentuan yang sama, yaitu

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, dapat

pula kembali kita temui dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam

ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut menyatakan bahwa :

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara

HukumRepublik Indonesia (kursif penulis).

Adanya ketentuan seperti tersebut di atas, tentunya akan berbeda dengan sebelum adanyaamandemen terhadap UUD 1945, yang sebelumnya tidak secara tegas menyatakan bahwa

kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka, atau dengan kata lain bahwa tidak ada

satu pasal pun yang secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan

kekuasaan yang merdeka. Namun, jika kita lihat kembali ke dalam UUD 1945 sebelum di

amandemen, berkaitan dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman ternyata hanya dapat kita

temui dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum dihapus yang menyatakan bahwa.

Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh

kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-

undang tentang kedudukan para hakim(kursif penulis).

Agar hakim dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tenang, tentram serta agar

peradilan terlaksana secara fair, menurut hukum, tidak memihak, tidak semena-mena dan adil,

maka perlu adanya jaminan (Mertokusumo,2011;135). Dalam pasal 24 UUD 1945 tersebut

ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah sebuah kekuasaan yang independen, terutama

untuk membuat sebuah keputusan tanpa adanya pengaruh darimanapun, baik legislatif maupun

eksekutif, masyarakat dan pers serta lain-lain di luar badan peradilan dalam menjalankan tugas

konstitusionalnya.Terkait dengan kekekuasaan kehakiman yang merdeka, Penjelasan UU No. 14

Tahun 1970 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ini mengandung

pengertian di dalamnyaKekuasaan Kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan

Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari

pihak extra judiciil, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh undang-undang.Kebebasan dalam

melaksanakan wewenang judiciil tidaklah mutlak sifatnya, karenatugas dari pada Hakim adalah

untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkanPancasila dengan jalan menafsirkan hukum

dan mencari dasar-dasar serta azas-azas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang

dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan

Rakyat Indonesia. Tujuannya kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah untuk tegaknya


3/15

hukum dan keadilan, serta sebagai prasyarat utama untuk terwujudnya negara hukum yang

berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Mahmud MD (2010;87)

bahwa kebebasan lembaga peradilan dari campur tangan kekuatan di luarnya merupakan masalah

esensial dalam penegakan hukum. Jadi, prasyarat utama untuk tegaknya hukum adalah bebasnya

badan peradilan dari campur tangan di luar kekuasaan kehakiman. Karena jika badan peradilan

dicampuri urusannya dalam menegakan hukum dan keadilan, yang terjadi hanyalah jatuhnya

keadilan ke dalam kesewenang-wenangan hakim, yang kemudian tercermin dari putusannya,

yang tentunya tidak dapat memenuhi rasa keadilan. Untuk itulah Najih (2008;8) kemudian

menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun

kecuali kepada kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, jelas dinyatakan bahwa untuk

tegaknya hukum dan keadilan diperlukan adalah adanya jaminan terhadap peradilan yang bebas

dan merdeka serta tidak memihak pada siapapun kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan.

Tidak memihaknya kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan dapat dilihat

kemudian dari putusan-putusan yang dihasilkan, tentunya putusan hakim tersebut tidak

bertentangan dengan undang-undang serta memperhatikan pula rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan

jaminan dalam menegakan hukum demi tercapainya keadilan. Karena kekuasaan kehakiman

yang merdeka, merupakan pencerminan daripada suatu negara untuk dianggap sebagai negara

hukum, yang menempatkan hukum sebagai derajat tinggi, terutama dalam menegakan hukum

untuk mencapai keadilan. Bahkan, Utama (2007;34) dengan tegas menyatakan bahwa badan

peradilan di negara hukum, merupakan sub sistem hukum yang paling kentara sekaligus, menjadi

wujud nyata bekerjanya hukum. Pernyataan di atas tidaklah berlebihan, dikarenakan bahwa

keputusan badan peradilan merupakan kata akhir bagi para pencari keadilan, dengan demikian

pada akhirnya, semua keputusan penentu berada pada tangan hakim, sebagai organ yudikatif

yang memberi keputusan hukum atas proses hukum selama ini yang dijalani oleh para pencari

keadilan. Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa ujung tombak daripada negara hukum adalah

terletak pada kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri. Walaupun mungkin aparat

penegak hukum yang lainnya dalam menjalankan kekuasaannya ternyata tidak mampu

menegakan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat, namun dengan adanya

kemerdekaan hakim dalam menjalankan tugasnya, tentunya akan lebih mampu untuk

mengurangi lunturnya keadilan. Lembaga peradilan yang merdeka merupakan upaya pencegahan

terhadap kekuasaan sewenang-wenang daripada negara, yang memang telah terbukti dalam

lintasan sejarah. Bahkan, lebih tegas lagi Huijbers (2011;87) menyatakan bahwa prinsip

kedaulatan kekuasaan yudikatif sangat mendorong perkembangan negara hukum. Untuk itu,

ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman merupakan pedoman di dalam menjalankan tugasnya,

sebagaimana di amanatkan oleh UUD 1945 untuk tercapainya negara hukum (Pasal 1 ayat (3)

UUD 1945). Negara hukum yang dimaksud di sini adalah negara hukum yang berdasarkan

Pancasila bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa, yang tentram aman,

sejahtera, dan tertib, dalam mana kedudukan hukum warga negara dalam masyarakat dijamin,

sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan masyarakat


4/15

(Soemitro,1998;1-2). Seomitro dalam pernyataannya telah memberikan pedoman untuk

menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu selalu berpedoman dan bercermin pada

nilai-nilai luhur yang menjadi kesepakatan bangsa, yaitu Pancasila. Tentunya keputusan yang

diambil oleh hakim dalam menjalankan tugasnya tidak akan terlepas dari kelima nilai tersebut di

atas, sebagai dasar untuk mengambil keputusan, dengan tujuan untuk mewujudkan tegaknya

hukum dan keadilan. Jika dituruti kelima sila tersebut sebagai acuan dalam pertimbangan untuk

mengambil keputusan, niscaya terkait dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman akan selalu

tercermin kemudian dalam setiap keputusannya yang bersifat objektif, serta mampu

mencerminkan independensinya dalam menegakan hukum dan keadilan, untuk tercapainya

negara hukum yang demokratis.

Lebih lanjut terkait dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, maka Azhary (tt;97)

memberikan pengertian kemerdekaan yudisial sebagai kemerdekaan dari segala macam bentuk

pengaruh dan campur tangan kekuasaan lembaga lain, baik eksekutif maupun legislatif.

Tentunya, tidak hanya dari eksekutif maupun legislatif yang dapat kemudian menjadi sumber

dari ketidak merdekaan hakim di dalam menjalankan tugasnya, namun mungkin dapat saja

disebabkan oleh kekuasaan lainnya seperti masyarakat, pers, serta kekuatan ekonomi. Namun,

tidak kurang pentingnya untuk disebutkan adalah dengan cara mengurangi penyebab seperti di

atas, yaitu berupa keberanian hakim sebagai modal dalam menegakan hukum dan keadilan,

merupakan salah satu syarat utama untuk merdekanya kekuasaan kehakiman dari pengaruh luar.

Mertokusumo (2006;46) memandang bahwa asas kebebasan peradilan merupakan dambaan

setiap bangsa. Yang dimaksudkan dengan kebebasan peradilan atau hakim ialah bebas untuk

mengadilidan bebas dari campur tangan dari pihak ekstra yudisiil. Pendapat dari Mertokusmo

tersebut di atas merupakan suatu pendapat yang sifanya paling luas, dari berbagai pendapat

sebelum-sebelumnya dengan menyatakan bebas dari campur tangan dari pihak ekstra yudisiil.Dengan demikian, jika intervensi kemudian datang dari dalam kekuasaan yudisial maka hal

tersebut akan bisa dibenarkan. Dalam pada itu dapatlah dicontohkan kemudian terutama terkait

dengan bidang tingkatan peradilan dalam mengambil keputusan, misalnya dapat saja putusan

dari pengadilan negeri yang dikarenakan adanya banding kemudian dinyatakan batal oleh

pengadilan tinggi yang merupakan pengadilan lebih tinggi, kemudian ternyata keputusan dari

pengadilan tinggi tersebut berlanjut kembali dengan adanya permintaan kasasi yang dapat saja

kemudian dibatalkannya keputusan dari pengadilan tinggi tersebut oleh Mahkamah Agung, tiada

lain dikarenakan MA merupakan puncak daripada keempat peradilan yang ada di bawahnya.

Ketentuan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dari luar, dapat pula kita temukan dalam

ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, bahwa.

Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman

dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (kursif penulis).

Dengan demikian, campur tangan oleh badan peradilan yang lebih tinggi terhadap

peradilan yang lebih rendah dengan membatalkan keputusannya tersebut dapatlah dibenarkan


5/15

kemudian. Ini merupakan suatu upaya mekanisme dalam melakukan pengawasan terhadap badan

peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung dalam menjalankan kekuasaan. Kemudian ada

pula tujuan lainnya yaitu merupakan suatu upaya untuk mencapai unifikasi hukum serta

penyamaan persepsi dalam hukum. Dengan demikian, jelaslah bahwa mekanisme seperti itu

tidaklah kemudian dikatakan telah mengurangi serta mempengaruhi kebebasan hakim dalam

mengambil keputusannya. Dalam hal ini berarti tidak dibenarkan untuk mempengaruhi hakim

baik dengan melalui tekanan, paksaan maupun karena kekuasaan yang dimilikinya sehingga

hakim merasa tidak bebas dalam memberikan keputusan (Afandi,1981;65). Tidak lain tujuan

utamanya adalah agar pengadilan benar-benar dapat menjadi benteng terakhir tegaknya hukum

dan keadilan (Nasution,2007;6). Karena peradilanlah merupakan tempat yang terakhir bagi

pencari keadilan untuk meminta keputusan yang adil tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Karena

pengaruh dari pihak lain dalam peradilan dapat saja kemudian menyebabkan hakim terpengaruh

untuk memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Bahkan diharapkan peradilan

mampu memenuhi semua harapan dari para pencari keadilan, bukannya sebaliknya yaitu

mempersulit bahkan menghambat dan merintanginya untuk memperoleh keadilan. Pengadilanmembantupencarikeadilandan berusaha mengatasisegalahambatandan rintanganuntuk dapat

tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (kursif penulis) (Pasal 4 ayat (2)

UU No. 48 Tahun 2009).

Dalam pada itu, akan berbeda sekali dengan UU No 19 Tahun 1964, yang kemudian dalam

ketentuan undang-undang tersebut diketahui bahwa antara lainnya menyatakan untuk

memberikan wewenang kepada Presiden, dalam beberapa hal untuk dapat turut campur tangan

terkait soal-soal pengadilan. Terkait dengan adanya UU No. 19 Tahun 1964, menurut Lubis

(1987;197) merupakan suatu penyimpangan dari prinsip bahwa kekuasaan kehakiman harus

independent yaitu lepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif, consideren UU itu,menilai UU No 19 Tahun 1964 itu sebagai memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan

dengan UUD 1945. Dengan demikian, undang-undang yang dibentuk tersebut sebenarnya adalah

sangat bertentangan dengan konstitusi, walaupun dalam kenyataan telah ditentukan oleh

konstitusi bahwa undang-undang tersebut dibuat oleh lembaga demokrasi, namun jika ternyata

bertentangan dengan prinsip hukum terutama dengan kebebasan kehakiman adalah harus

dibatalkan atau dapat dinyatakan batal demi hukum. Sehingga, Supriyanto (2004;10) kemudian

berpendapat bahwa the Independence of Judiciary is core element of supremacy of law and

democracy) yang sangat didambakan, dapat terwujud. Walaupun untuk dapat mewujudkan

independensi kekuasaan kehakiman sangatlah tidak mudah untuk mengukurnya, namun dapatlah

kemudian dilihat daripada keputusan-keputusan yang tentunya disertai pertimbangan-

pertimbangan hakim yang dikeluarkannya untuk menjawab pertanyaan para pencari keadilan.

Peran Lembaga Peradilan yaitu untuk menjamin penerapan hukum dalam masyarakat dapat

berlangsung dengan baik dan mencapai sasaran (Perwita dan Yani,2011;114). Lebih lanjut bagi

negara yang meletakan rakyat sebagai sumber kedaulatan, maka berdasarkan pemikiran tersebut

masyarakat kemudian dapatlah melakukan kontrol terhadap proses peradilan, apakah kemudian

dalam melaksanakan tugasnya hakim dapat mencerminkan kemerdekaannya untuk menegakan


6/15

hukum dan keadilan. Oleh karena itulah, kemudian dalam ketentuan dari Pasal 13 ayat (1) dan

(1) UU No. 48 Tahun 2009, pada intinya mengamanatkan agar semua sidang pemeriksaan dalam

proses peradilan dilaksanakan terbuka untuk umum, bahkan juga termasuk putusannya haruslah

kemudian diucapkan di depan pengadilan yang terbuka untuk umum. Apabila hal tersebut tidak

dituruti maka berakibat batalnya putusan yang diambil oleh hakim. Sidang yang tertutup

memang dapat saja dibenarkan, apabila kemudian dalam undang-undang menentukannya dengan

tegas, seperti berkaitan dengan kesusilaan, perceraian, dll.

Perlu ditegaskan kembali berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yang tidak hanya

dilakukan oleh Mahkamah Agung, seperti sebelum diamandemennya UUD 1945. Karena

ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen, ternyata menentukan bahwa selain

adanya Mahkamah Agung, ternyata terdapat Mahkamah Konstitusi yang berada di sampingnya

serta memiliki peran sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, bahkan pada dasarnya memiliki

kedudukan sama pula. Ketentuan yang sama dapat dijumpai kemudian dalam ketentuan dari

Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang pelaksana kekuasaan kehakiman, yaitu

Mahkamah Agung dengan keempat badan peradilan yang berada di bawahnya, serta terdapat

Mahkamah Konstitusi yang berdiri di sampingnya, tentunya kedudukannya terpisah dengan

Mahkamah Agung selain adanya perbedaan tugas dan wewenang lainnya, seperti apa yang

memang telah ditentukan dalam UUD 1945. Dengan demikian, terdapat dua lembaga negara

yang pada dasarnya merupakan pelaksana daripada kekuasaan kehakiman. Namun, bedanya

adalah berupa tugas dan kewenangan yang telah ditentukan di dalam UUD 1945, termasuk pula

dalam hal ini berkaitan dengan struktur dari keempat peradilan yang berada di bawah Mahkamah

Agung tidaklah dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Perlulah kemudian untuk diketahui

selanjutnya terkait dalam menjalankan kekuasaannya, yaitu Mahkamah Agung, kemudian dalam

kenyataannya terdapat lembaga negara lainnya yang bertugas pula untuk menjalankan kekuasaankehakiman, yang struktural ternyata tidak berada di bawahnya atau dengan kata lain bahwa pada

intinya kedua lembaga negara tersebut tidaklah memiliki hubungan, karena memang keduanya

lembaga negara tersebut terpisah satu sama lain menurut UUD 1945. Sehingga jika kita simak

kembali ketentuan dari Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 terlihatlah bahwa dari rumusan ini kemudian

dapat disimpulkan bilamana kekuasaan kehakiman ternyata terbagi dalam 2 (dua) cabang, yaitu

cabang peradilan biasa (ordinary court) yang berpuncak pada MA dan cabang peradilan

konstitusi yang dijalankan oleh MK (Wasito dkk,2010;593). Dengan kata lain, bahwa reformasi

di bidang hukum (amandemen UUD 1945) telah menempatkan Mahkamah Agung tidak lagi

satu-satunya kekuasaan kehakiman, tetapi Mahkamah Agung hanya salah satu pelaku kekuasaan

kehakiman (Triwulan dan Widodo,2011;83).

Berkaitan dengan Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang

merdeka dengan empat badan peradilan yang berada di bawahnya. Maka setelah reformasi UUD

1945, berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga

diperkenalkan sebuah lembaga negara baru yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman

yaitu Mahkamah Konstitusi, yang ditentukan juga merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman


7/15

yang merdeka. Menurut Asshiddiqie (2006;41) bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi dan

Mahkamah Agung adalah lembaga independen yang sama sekali terpisah dari cabang kekuasaan

legislatif dan eksekutif oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi peradilan (rechtsprekende

functie) dan fungsi pengaturan (regelende functie), kedua mahkamah ini bersifat independen dari

segala bentuk intervensi. Fatmawati (2005;17) kemudian menyatakan Mahkamah Agung dan

Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, merupakan lembaga negara

yang dijamin kemerdekaannya dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan

demikian, ketentuan kemerdekaan kekuasaan kehakiman tentunya sangat penting bagi

Mahkamah Agung di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan UUD 1945

agar kemudian tercipta negara hukum yang bersifat demokratis. Karenanya, Manan dan Magnar

(1997;40) menyatakan bahwa baik menurut paham kedaulatan (demokrasi) maupun paham

negara berdasarkan atas hukum (der rechtsstaatatau the rule of law, kekuasaan kehakiman yang

bebas, merupakan unsur mutlak untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang

berkedaulatan rakyat dan berdasarkan atas hukum. Tanpa adanya kemerdekaan bagi kekuasaan

kehakiman, yang kemudian diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, maka kedaulatan rakyatakan mudah tergelincir sehingga menjadi anarki. Dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi

kekuasaan kehakiman, hakim diwajibkan untuk tetap mempertahankan kemandirian sistem

peradilan. Ini artinya bahwa asas imparsial dan bebas merdeka itu tidak boleh digunakan sebagai

perisai dalam melindungi anasir-anasir negatif yang mungkin saja bermain ketika peradilan

memutus perkara (Asshiddiqie dan Syahrizal,2012;91). Ini membuktikan bahwa kekuasaan

kehakiman ternyata begitu rentan terhadap intervensi dari kekuasaan-kekuasaan lain, yang pada

akhirnya menginginkan agar kekuasaan kehakiman menjadi tidak independen dalam

menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, untuk menghadapi tekanan-tekanan penguasa terhadap

lembaga peradilan merupakan suatu keniscayaan, yang harus selalu dilakukan oleh lembaga

peradilan terutama hakim agar tetap independen dalam memutus kasus. Kekuasaan lainnya akan

selalu mencoba untuk melakukan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman, tidak lain

dikarenakan bahwa peradilan merupakan suatu kekuasaan (dalam arti functie), yang berdiri

sendiri berdampingan dengan kekuasaan lainnya (Basah,1985;28). Kekuasaan dimaksud adalah

lembaga kekuasaan eksekutif, legislatif, serta partai politik, pers dan lain-lainnya yang sewaktu-

waktu dapat saja kemudian mengintervensi daripada kekuasaan kehakiman.

Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, khususnya Mahkamah Agung dalam menjalankan

tugasnya yang berat sebagai suatu lembaga negara bertujuan untuk menegakan hukum dan

keadilan, maka diperlukan orang-orang yang bijaksana untuk kemudian menjadi hakim agung

dalam menjalankan tugasnya yang mulia. Sebutan atau kata Agung mencerminkan betapa tinggi

nilai lembaga, sekaligus terkandung pengertian betapa besar kewajiban yang diletakan pada

lembaga tersebut untuk menegakan keadilan (Ranadireksa,2009;223). Oleh karenanya, tumpuan

utama yang diletakan oleh rakyat melalui UUD 1945, kepada Mahkamah Agung haruslah

kemudian dilaksanakan dengan konsekuen. Tidak lain disebabkan tanpa itu, hukum yang

sebenarnya menjadi tumpuan dalam mencari keadilan, tidak akan mampu memberikan suatu

perlindungan yang nyata bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan sebagamana amanat dari


8/15

UUD 1945. Untuk menegakan keadilan, maka diperlukan hakim yang benar-benar memiliki

integritas, serta dapat memahami amanat yang dibebankan kepadanya secara konstitusional.

Bahkan, menurut Setiyono (2008;33) bahwa hakim harus mengadili menurut hukum dan

menjalankan dengan kesadaran akan kedudukan, fungsi dan sifat hukum. Untuk itu, perlukan

hakim yang jujur dan berani dalam menegakan hukum, yang dalam kenyataannya memang

sebenarnya diamanatkan oleh lembaganya yang tentunya merdeka, sehingga benar-benar mampu

memberikan keputusan yang sifanya objektif, serta dapat memenuhi harapan para pencari

keadilan. Sekalipun putusan hakim yang diambil belum tentu sesuai dengan ketentuan yang ada

dalam undang-undang, namun bisa saja karena hakim tersebut memiliki perasaan keadilan,

sehingga kemudian dapat memberi dasar-dasar putusan yang dapat diterima, serta

dipertanggungjawabkan tidak hanya secara yuridis, sosial, serta moral, namun tetap dengan

menjungjung tinggi Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan, dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun

2009 dinyatakan, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas , melainkan

wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hakim wajib menggali, mengikuti, danmemahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (kursif penulis)

(Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

Berkaitan dengan struktur organisasi Mahkamah Agung, maka dapat dikatakan bahwa

Mahkamah Agung merupakan puncak dari keempat peradilan yang berada di bawahnya yaitu

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan

lingkungan peradilan tata usaha negara. Bahkan, Mahkamah Agung merupakan badan peradilan

yang tertinggi daripada peradilan yang ada di bawahnya (lihat Pasal 20 UU No. 48 Tahun 2009).

Asshiddiqie (2003;34) menyatakan ditinjau dari segi hubungan hakim dalam kelembagaan

tersebut bahwa hubungan antar satu hakim dengan hakim yang lain besifat horizontal, tidak adahubungan vertical atasan dan bawahan. Lebih lanjut menurutnya semua pendapatnya tersebut

timbul dari doktrin kebebasan atau kemerdekaan hakim, yaitu setiap individu hakim dalam

menjalankan tugas utamanya sebagai hakim yang bersifat bebas dan merdeka tidak bertanggung

jawab kepada atasannya. Menurut Kelsen (2011;390) bahwa para hakim biasanya bebas yakni,

mereka hanya tunduk kepada hukum dan tidak tunduk kepada perintah atau intruksi dari organ

yudikatif atau administratif yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan, ke atas hakim bertanggung

jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ke bawah bertanggungjawab secara

hukum. Bahkan, dengan adanya doktrin kebebasan kekuasaan peradilan, yang kemudian menurut

Soepomo (2005;67) bahwa di mana undang-undang memberi peraturan, hakim adalah bebas

di dalam menentukan keputusannya. Terkait dengan peradilan yang secara struktural berada di

bawah Mahkamah Agung maka Kusnardi dan Sarigih (1986;84) berpendapat bahwa hubungan

Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili

perkara-perkara tertentu, sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada

umumnya mengenai baik perkara pidana maupun perkara perdata. Karena dalam peradilan

militer yang terkait di sana adalah berkenaan dengan kepentingan militer, sedangkan peradilan

agama adalah peradilan yang khusus yang berkaitan dengan agama Islam, sedangkan peradilan


9/15

tata usaha negara merupakan berkaitan dengan tindakan penyelenggara tata usaha negara yang

merugikan rakyat, maka dapat dimintakan putusan peradilan tata usaha negara tentang tindakan

pemerintah tersebut.

Untuk selanjutnya, kemudian ternyata masih diakuinya adanya badan-badan lain selain

ditentukan dalam UUD 1945 yang menjalankan kekuasaan kehakiman (Pasal 24 ayat (3) UUD1945). Dalam Penjelasan Pasal 38 UU No. 48 Tahun 2009 kemudian dalam ketentuan tersebut

ternyata memberikan penafsiran terhadap pengertian badan-badan lainnya yang bertugas

menyelenggarakan kekuasaan kehakiman bahwa Yang dimaksud dengan "badan-badan lain"

antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Sedangkan dalam

ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Fungsi yang berkaitan

dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.penyelidikan dan penyidikan;b.penuntutan;

c.pelaksanaan putusan;d.pemberian jasa hukum; dan

e.penyelesaian sengketa di luar pengadilan.Pada intinya lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud di atas, tentunya memiliki

keterkaitan fungsi secara nyata atau bersentuhan dengan kekuasaan kehakiman. Adanya

ketentuan ini merupakan jalan keluar bagi tidak dimasukannya kejaksaan sebagai salah satu

pelaku kekuasaan kehakiman pada saat berlangsungnya amandemen UUD 1945. Pencantuman

ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 di atas juga merupakan suatu antisipasi terhadap

perkembangan yang mungik saja terjadi pada masa yang akan datang, misalnya kalau ada

perkembangan terhadap badan-badan peradilan lain yang tidak termasuk dalam kategori keempat

lingkungan peradilan yang sudah ada seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tentu

kemudian kedudukan badan-badan peradilan selain yang sudah ditentukan dalam UUD 1945,

dapatlah dikatakan tidak berbeda dengan badan-badan lainnya yang juga melaksanakan

kekuasaan kehakiman, hal ini dikarenakan baik badan-badan pelaksana kekuasaan kehakiman

dalam UUD 1945 muapun kejaksaan misalnya, dalam kenyataaannya memiliki kedudukan sama

penting dalam konsitusi atau sama-sama penting secara konstitusional. Terkait dengan adanya

ketentuan dari Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, MPR (2011;147-148) menyatakan bahwa.

Ketentuan Pasal 24 ayat (3) menjadi dasar hukum keberadaan berbagai badan lain yang

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, antara lain lembaga penyidik dan lembaga

penuntut. Hal-hal mengenai badan lain itu diatur dalam undang-undang. Pengaturan dalam

undang-undang mengenai badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman

membuka partisipasi rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR untuk memperjuangkan agar

aspirasinya dan kepentingannya diakomodasi dalam pembentukan undang-undang tersebut.

Adanya ketentuan pengaturan dalam undang-undang tersebut merupakan salah satu wujud

saling mengawasi dan mengimbangi antara kekuasaan yudikatif MA dan badan peradilan di

bawahnya serta MK dengan kekuasaan legislatif DPR dan dengan kekuasaan eksekutif


10/15

lembaga penyidik dan lembaga penuntut. Selain itu, ketentuan itu dimaksudkan untuk

mewujudkan sistem peradilan terpadu (integrated judiciary system) di Indonesia.

Pencantuman Pasal 24 ayat (3) di atas juga untuk mengantisipasi perkembangan yang

terjadi pada masa yang akan datang, kalau ada perkembangan badan-badan peradilan lain

yang tidak termasuk dalam katagori keempat lingkungan peradilan sudah diatur dalam

undang-undang.

Selanjutnya pengaturan berkaitan dengan kewenangan, syarat-syarat seorang hakim agung

dan juga proses pengangkatan hakim agung serta tata cara pemilihan Ketua dan wakil ketua

Mahkamah Agung, telah ditentukan dengan tegas dalam ketentuan Pasal 24A UUD 1945 yang

menyatakan bahwa.

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan

mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat

untuk mendapatkanpersetujuandan selanjutnya ditetapkansebagai hakim agung oleh

Presiden.

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilihdaridan oleh hakim agung.

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan

peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung yang telah ditentukan dalam UUD 1945

menurut ketentuan Pasal 24A ayat (1), pasal ini menegaskan bahwa dalam UUD 1945,Mahkamah Agung diberikan dua kewenangan secara konstitusional yaitu (1) mengadili pada

tingkat kasasi, dan (2) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

terhadap undang-undang. Sedangkan, kewenangan lainnya, merupakan kewenangan yang

didelegasikan oleh pembentuk undang-undang. Dengan kata lain, bahwa kewenangan tersebut

merupakan bersifat tambahan yang tidak diberikan oleh UUD 1945 namun oleh UU

(Asshiddiqie,2006). Pengaturan yang sama kemudian juga dapat dilihat kembali dalam ketentuan

Pasal 20 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, yang menyatakan kewenangan Mahkamah Agung

yaitu.

a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhiroleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah

Agung, kecualiundang-undang menentukan lain;

b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan

c. Kewenangan lainnyayang diberikanundang-undang.


11/15

Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung yang mengadili pada tingkat kasasi,

maka menurut Subekti (1983;105) bahwa perkataan kasasi berasal dari perkataan Perancis

casser yang berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga kalau suatu permohonan kasasi

terhadap suatu putusan Pengadilan bawahan diterima oleh Mahkamah Agung, maka itu berarti

bahwa putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung

kesalahan penerapkan hukum. Sedangkan, untuk kamus istilah hukum Fockema Andreae dalam

Marpaung (2004;3) menyatakan bahwa cassatie, kasasi, pembatalan, pernyataan tidak

berlakunya keputusan Hakim rendahan oleh Mahkamah Agung, demi kepentingan kesatuan

peradilan. Menurut penulis kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung untuk

membatalkan keputusan pengadilan di bawahnya (banding) merupakan salah satu bentuk

pengawasan Mahkamah Agung dari dalam terutama terkait dengan penerapan hukumnya.

Menurut Mertokusumo (2011;131) bahwa kasasi adalah peradilan, sedang peradilan berarti

pelaksanaan hukum, maka pada hakikatnya tujuan kasasi bukanlah mencapai kesatuan hukum,

melainkan kesatuan dalam pelaksanaan hukum atau kesatuan dalam peradilan. Bahkan, putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap pun masih dapat dimintakan peninjauankembali, tentunya jika karena keadaan tertentu yang kemudian dapat diterima oleh undang-

undang (lihat Pasal 24 UU No. 48 Tahun 2009). Dapatlah kemudian dikatakan, bahwa

kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan peradilan yang ada di bawahnya

merupakan tugas utama daripada Mahkamah Agung dalam bidang pengawasannya. Pendapat

tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan

bahwa Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (kursif penulis). Bahkan, pengawasan MA

sebagaimana dimaksud tersebut di atas tentunya juga meliputi pengawasan tertinggi terhadap

pelaksana tugas administrasi dan keuangan. Selain itu, ternyata pengawasan internal terhadap

tingkah laku hakim dilakukan juga oleh MA. Namun, dalam rangka menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pula pengawasan eksternal oleh

Komisi Yudisial. Komisi Yudisial mempunyai tugas utama yaitu melakukan pengawasan

terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Namun,

pada dasarnya ditentukan bahwa pengawasan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim

dalam memutus perkara.

Katamenguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah merupakan

hak MA untuk melaksanakan tugasnya berkaitan penyesuaian bidang peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang agar tidak ada peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut yang kemudian bertentangan dengan

kedudukan undang-undang yang ada di atasnya. Hal ini berarti jika suatu saat ada peraturan

perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang yang bertentangan

dengan undang-undang di atasnya, maka terhadap peraturan tersebut kemudian dapatlah diuji

dan dapat pula dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan untuk pengujian peraturan

perundang-undang yang kedudukannya berada di bawah undang-undang dapat diuji dengan dua


12/15

cara yaitu secara formil dan materil. Terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan

secara materil, maka Abdullah (2006;10) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hak uji

Materiil adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yudikatif untuk melakukan

pengujian mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan

perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi. Lebih jelas lagi bahwa jika ternyata ada suatu

peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang, yang

dilihat dari isinya ternyata bertentangan dengan isi undang-undang, maka untuk itu kemudian

dapat dimintakan pembatalan kepada Mahkamah Agung. Dengan kata lain yang diuji merupakan

keputusan penguasa yang dilihat dari segi isinya mempunyai kekuatan mengikat umum

(Soemardi,1986;15). Adanya pengaturan hal tersebut merupakan suatu konsekuensi dari

dianutnya prinsip hierarkis peraturan perundang-undangan, yang tentunya menyatakan bahwa

suatu peraturan yang kedudukannya lebih rendah, isinya tidak boleh bertentangan dengan isi dari

peraturan yang kedudukannya lebih tinggi tingkatannya (lex superior derogate legi inferiori).

Dalam pada itu, tentunya akan berbeda dengan pengujian secara formal yang dilakukan oleh

Mahkamah Agung, di mana jika ada suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yang dalam kenyataan dibentuk tidak sesuai dengan prosedur seperti apa yang telah

ditentukan dalam ketentuan undang-undang, maka secara keseluruhan daripada peraturan

perundang-undangan yang berkedudukan di bawah undang-undang tersebut dapat dibatalkan.

Dari paparan tersebut kemudian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa jika pengujian peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang dilakukan oleh

MA secara materiil, maka dapat dinyatakan batal adalah salah pasal atau bagian tertentu dari

peraturan tersebut yang diminta untuk diujikan. Sedangkan jika ternyata pengujian peraturan

perundang-undangan yang berkedudukan di bawah undang-undang terhadap undang-undang-

undang ternyata dilakukan secara formil, maka akibatnya putusan dari pembatalan tersebut oleh

MA adalah secara keseluruhan peraturan perundang-undang yang kedudukannya berada di

bawah undang-undang adalah batal dan tidak berlaku. Pengujian peraturan perundang-undangan

yang kedudukannya berada di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang dilakukan

oleh Mahkamah Agung, dapat dilakukan melalui tingkat kasasi maupun secara langsung, yaitu

dapat kemudian diajukan ke Mahkamah Agung, kemudian permohonan tersebut cukup dibuat

secara tertulis dalam bahasa Indonesia baik oleh pemohon maupun kuasanya. Pendapat tersebut

adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 bahwa Putusan

mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian dapat diambil

baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan

langsung pada Mahkamah Agung (kursif penulis). Permohonan hanya dapat dilakukan oleh

pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di

bawah undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat

hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. badan hukum

publik atau badan hukum privat. Berkaitan dengan kewenangan MA yang hanya menguji

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, maka


13/15

Mahkamah Agung tidaklah memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD

1945. Pendapat tersebut adalah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Kartasapoetra (1987;69)

bahwa pada dasarnya Mahkamah Agung tidak mempunyai hak menguji, baik formal maupun

material terhadap undang-undang.

Mengenai upaya pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangterhadap undang-undang, dapat dikatakan merupakan upaya pengujian legalitas (legal review).

Pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini jelas berbeda dari pengujian konstitusional

(constitutional review) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Pertama, obyek yang diuji

hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (judicial review of

regulation). Hal ini dikarenakan, pengujian arah konstitusionalitas undang-undang (judicial

riview of law) dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua, yang dijadikan batu penguji oleh

Mahkamah Agung adalah undang-undang, bukan UUD. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa

pengujian norma hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah pengujian legalitas

peraturan (judicial review on the legality of regulation), sedangkan pengujian oleh Mahkamah

Konstitusi merupakan pengujian konstitusionalitas undang-undang (judicial review on the

constitutionality of law). Yang terakhir ini biasa di sebut dengan istilah pengujian konstitusional

atas undang-undang (constitutional of law) (Asshiddiqie,2006;158).

Dalam ketentuan Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 ditentukan pula syarat untuk dicalonkan

menjadi hakim agung, kemudian dinyatakan bahwa untuk menjadi hakim agung haruslah

memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional yang tentunya berkaitan

dengan keahliannya dalam bidang hukum dan sudah memiliki pengalaman sesuai dengan

keahliannya di bidang hukum tersebut (lihat Pasal 6 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Calon hakim agung kemudian

ditetapkan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari DPR yang sebelumnya diajukan

oleh KY (Pasal 24A ayat (3) UUD 1945). Jumlah calon hakim agung yang diajukan oleh KY ke

DPR adalah tiga kali lipat dari jumlah yang dibutuhkan untuk menjadi hakim agung (lihat Pasal

8 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2009). Kemudian, selanjutnya ditentukan bahwa untuk memilih

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung diserahkan kembali kewenangannya kepada anggota

hakim agung sendiri untuk memilihnya (Pasal 24A ayat (4) UUD 1945) jo. (Pasal 8 ayat (7) UU

No. 3 Tahun 2009),, Terkait dengan susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara

Mahkamah Agung serta badan peradilan yang kedudukannya berada di bawahnya diatur dengan

undang-undang (Pasal 24A ayat (5) UUD 1945). Undang-undang yang di maksud adalah UU

No.14 tahun 1985 jo. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Selain adanya tugas seperti apa yang telah disebutkan di atas, ternyata MA memiliki suatu

tugas yaitu untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden berkaitan dengan pemberian grasi

dan rehabilitasi (Pasal 14 UUD 1945). Kemudian dapatlah diketahui bahwa berkaitan dengan

pertimbangan yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung kepada Presiden terkait dengan grasi

dan rehabilitasi tersebut tentunya tidaklah mengikat secara hukum. Namun, dapatlah dikatakan

mengikatnya pertimbangan Mahkamah Agung terkait dengan pemberian grasi adalah terletak


14/15

pada bidang moral. Kemudian juga ditentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk

mengajukan 3 orang guna menjadi hakim konstitusi (Pasal 24C ayat (3) UUD 1945). Berkaitan

dengan semua tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh MA adalah sesuai dengan ketentuan

Pasal 22 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 yang pada dasarnya menyatakan bahwa Mahkamah

Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga

negara dan lembaga pemerintahan.Ketentuan ini merupakan hubungan MA dengan lembaga-

lembaga negara lainnya dalam sistem ketatanegaran Indonesia, yang merupakan wujud daripada

saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances).


15/15

BIODATA PENULIS

I Gusti Ngurah Santika S.Pd, lahir di Yeha 1 Agustus

1988. Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan I Gusti

Ngurah Oka dan I Desak Ayu Putu. Menyelesaikan pendidikandasar di SDN 1 Peringsari (1996-2002) kemudian melanjutkan ke

SMPN 1 Selat (2002-2005) dan pendidikan menengah di SMAN

1 Selat (2005-2008) kemudian pada peruguruan tinggi (2009-

2012). Setelah menyelesaikan pendidikan SMA kemudian bekerja

sebagai security pada PT Arkadena sampai januari 2012. Pada

saat yang bersamaan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti

pendidikan di perguruan tinggi sambil bekerja, akhirnya lulus

dengan predikat cumlaude. Kemudian untuk sekarang ini penulis

belum bekerja, namun sedang melanjutkan pendidikan S2 pada

Program Studi Pendas di Undhiksa.

Pengalaman penulis selama mengikuti pendidikan di perguruan tinggi adalah sebagai

nara sumber dalam temuwicara menyambut bulan Bung Karno yang diselenggarakan Gor

Kapten Sujana (Lapangan Buyung) Kota Denpasar (2012). Nara sumber dalam seminar alumni

FKIP Universitas Dwijendra (2012), Mahasiswa berprestasi Prodi PKn, sebagai salah satu

pemenang karya ilmiah tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Dikti. Selain itu, penulis juga

aktif mengikuti seminar-seminar yang berhubungan dengan bidang studi yang di dalami.

Berkaitan dengan kritik dan saran terhadap tulisan sebelumnya, dapat disampaikan langsung

kepada penulis dengan menghubungi alamat maupun no hp yang ada di bawah ini.

Alamat rumah : Banjar Dinas Padang Aji Tengah, Peringsari, Selat Karangasem. No. Hp :

085237832582/085738693121.

mahkamah agung

Documents