machine generated alternative text: maten tes kompetensi ... · pdf fileb. membawa senjata...

Machine generated alternative text: Maten Tes Kompetensi Dasar (TKD)

1. Tes wawasan kebangsaan yang meliputi:

1) Pancasila;

2) Undang Undang Dasar 1945;

3) Ehineka Tunggal Ika; dan

4) NKRI ( sistem tata negara pusat dan daerah, sejarab perjuangan bangsa, peranan bangsa Indonesia

dalam tatanan regional maupun global, kemampuan berbahasa indonesia yang baik)

2. Tes Intelektual Umum untuk nenilai:

1) Kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lesan maupun tulisan;

2) Kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan

diantara angka-angka;

3) Kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis;

4) Kemampuan berpikir analitis yaltu kemampuan menguraikan suatu permasalahan secara sistematis.

3. Tes Karakteristik Pribadi untuk menilai:

1) Integritas din;

2) Semangat berprestasi;

3) Onientasi pada pelayanan;

4) Kemampuan beradaptasi;

5) Kemampuan mengendalikan din;

6) Kemampuan bekenja man din dan tuntas;

7) Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan;

8) Kemampuan bekenja sama dalam kelompok;

9) Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain;

10) Onientasi kepada orang lain;

11) Kreatifitas dan inovasi.

1. Peserta wajib membawa Tanda Peserta Ujian serta menunjukkannya kepada panitia.

2. Peserta harus duduk pada tempat yang telah ditentukan.

3. Peserta menenima soal-soal ujian dan Lembar Jawaban Komputer (UK) dan panitia.

4. Peserta wajib menggunakan pensil 2B (ash) dalam mengisi formuhir UK, dan menggunakan karet

penghapus untuk memperbaiki/menghapus jawaban apabila dianggap salah.

S. Peserta harus mencantumkan Nomor Peserta dan Nama pada UK.

6. Peserta dilarang:

a. membawa buku, kalkulator, alat komunikasi atau alat lainnya yang dapat mengganggu ketenangan

pengisian ujian kecuali pensil 2B, rautan, alas tulis, dan penghapus;

b. membawa senjata api/ta jam atau sejenisnya, selama mengikuti ujian;

c. bertanya/berbicara dengan sesama peserta;

d. menenima/memberikan sesuatu dani/kepada orang lain tanpa seizin panitia, selama mengerjakan

soal

ujian;

e. keluar ruangan, kecuahi memperoleh izin dan panitia ujian; dan

f. merokok dalam ruangan ujian.

7. Fesertawajib:

a. mengerjakan semna seal u5ian yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu;

b. menandatangani UK di tempat yang telafi disediakan; dan

c. mengisi daftar hadir peserta yang telah disediakan.

8. Peserta yang terlambat lebih dan 15 (lima belas) menit setelah dimulainya ujian, tidak diperbolehkan

mengikuti ujian.

9. Peserta diperbolehkan menjawab soal ujian setelah mendapat penintah dan panitia.

10. Pesenta harus menjawab soal ujian pada UK dengan pensil 2B dan tidak diperkenankan melakukan

coretan-conetan pada lembar ujian maupun UK.

11. Peserta yang telah selesai menjawab soal ujian sebelum waktu ujian usai, dapat meninggalkan

tempat

setelah menyerahkan soal ujian dan UK kepada panitia

¡‘anda/aman Maten CPNS

Machine generated alternative text: BEBERAPA KEBIJAKAN PEMERENTAH DALAM LINGKUP DINAS

PENDIDIKAN NASIONAL

Undang-undang

. Undanq-undang Nomor 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

. Undang-undang Nomor 2 th 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

. Undang-undang Nomor 22 th 1999 tentang Pemerintahan Daerah

. Undang-undang Nomor 43 th 1999 tentang peruhahan atas UU no 8

tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Peraturan Pemerintah

. pp 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan

. Pp 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Hadan Hukum

. Pp Nomor 57 th 1998 tentang Perubahan Atas PP 30 th 1990 tentang Pendidikan Tinggi

. pp Nomor 55 th 1998 tentang Perubahan Atas Pp 28 th 1990 tentang Pendidikan Dasar

. pp Nomor 56 th 1998 tentang Perubahan Atas PP 28 th 1990 tentang Pendidikan Menengah

. PP Nomor 32 th 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Keppres & Inpres

. Keppres Nomor 93 th 1999 tentang perubahan IKIP menjadi Universitas

. Keppres Nomorl99 Tahun 1998 tentang Tunjangan Posen

. Keppres Nomor 68 th 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja

. Inpres No, 6 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Kepmen

Kepmen

. Kepmendiknas NOMOR 045/U/2002 tentang KURIKULUM INTl PENDIDIKAN TINGGI

. Kepmendiknas Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi

Kepmendiknas Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan - Pengendalian dan

Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi

. Kepmendiknas Nomor 178/U/2001 tentang CELAR DAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI

. Kepmendiknas Nomor 107/U/2001 tentang PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

JARAK JAUH

. Kepmendiknas Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi

. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil

Belajar Mahasiswa

. Kepmendiknas Nomor 36/D/0/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit

Jabatan Posen

. Kepmendiknas Nomor 042/U/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi

Sebagai Hadan Hukum

. Keputusan Menko Wasbang PAN tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa

. Kepmendikbud Nomor 036/U/1993 tentang gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi

. Kepmendikbud Nomor 222/U/1998 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi

. Kepmendikbud Nomor 188/U/1998 mengenai akreditasi program studi PT untuk program sarjana

. Kepmendikbud Nomor 187/U/1998 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

. Kepmendikbud Nomor 155/U/1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan

. 5KB Mendikbud dan Ka. BAKN tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka

kreditnya

t Kkwenthlckrnd citwtc 316(U teutau% p %ng,katau dan pemberheatian çtmpnan çerg, tingg,t dan

pimpinan fakultas

. Kepmendikbud Nomor 223/U/1998 tentang Kerjasama antar Perguruan Tinggi

. Perubahan Keputusan Mendikbud tentang svarat dan prosedur WNA untuk meniadi mahasiswa PT di

Indonesia

. Surat Menkeu tentang: Kriteria Mengenai Pengelolaan Dana Non Budgetair

Pendalaman Maten CPNS

Halaman 3

Machine generated alternative text: SK Dirjen

SK Dirjen Dikti tentang perubahan dan peraturan tambahan 5K Dirjen Dikti No ; 08/DIKTI/Kep/2002

5K Dirien Diktl tentang penyelenggaraafl program reguler dan non reguler di perguruan tinggi negeri

SK Dirjen Dikti tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/ataU Jurusan Berdasarkan Keputusan

Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000

5K Dirien Dikti tentang Penetapan penerima dana hibah program Domestic Colaborative Research Grant

SK Dirjen Dikti tntang petunjuk tatacara pengangkatan PembantU Rektor, Dekan, ... dstSK Dirjen Dikt’

tentang

Petunjuk Pelaksanaafl Pembinaafl dan Pengawasafl Terhadap Program Studi yang tidak TerakreditaSi

SK Dirien Dikti mengeflai Tindak Lanjut KepmefldikbUd Nomor 188/U/1988 tentang AkreditaSi

Program Studi pada Perguruafl Tinggi untuk Program Sarjana.

Edaran & Surat Dirjen

Surat Dirjen Dikti tentang penundaan pembukaafl program studi Kedokterafl Umum

Surat Dirjen Dikti tentang nota kesepahamafl antara KPU dan DepdiknaS Nota kesepahaman antara KPU

dan

DepdiknaS

Surat Diijen Dikti tentang Penyalahgunaafl Kewenangan Pendirian Perguruan Tinggi Swasta: STU

International

University tidak sah (illegal) dan tidak dibenarkan menyelenggarakafl pendidikan tinggi,

Surat Diijen Dikti ; Klarifikasi terhadap pemberitaafl di GATRA edisi 20 Desember 2003 kepada Rektor

UniversitaS

Mercu Buana dan Rektor Institut Teknologi Pembangunafl Surabaya

Surat Dirjen Dikti tentang citra perguruan tinggi negeri dan BHMN yang terganggU akibat adanya

pemberitaafl

media cetak yang mengarah kepada komersialisaSi PTN dan BHMN

Surat Dirien Dikti tentarig Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 017/U/2003 tanggal 7 Februari

2003

tentang Ujian Akhir Nasional Tahun ajaran 2002/2003 dan ketentuan mengçflai penerimaan mahasiswa

baru.

Surat Dirjen Dikti tentang penawaran pendidikan tinggi melalui iklan

Surat Dirjen Dikti tentang Keteladanan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sehubungan dengan perselisihan

dan

pertikaian antara pihak pimpinan PTS dengan pihak Yayasan secara berkepanjangafl sehingga

menurunkan

kredibilitaS PTS tersebut

Surat Dirjen Dikti tentang penerimaafl mahasiswa baru

Surat Dirjen Dikti tentang kerjasama Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)

. Surat Dirjen Dikti tentang Pas photo berjilbab/berkerUdUflg .

Surat Dirjen Dikti tentang Penghentian seluruh kegiatan dengan Royal Melbourne Institute of

Technology

(RMIT)

Surat Dirjen Dikti tentang Tata krama dan kepatutan dalam hal peneñmaan mahasisWa baru

Surat Dirien Dikti tentang kesediaan PTN dan PT-BHMN untuk menerima calo” mahasiswa pascasarjafla

yang mendapat beasiswa pemerintah Indonesia

Surat Dirien Dikti mekanisme penerimaan mahasiSWa baru di PTN

Surat Dirjen Dikti tentang kelas jauh oleh UGM, Unpad dan ITS

Surat Dirien Dikti tentang lembaga penjual gelar.

Surat Dirjen Dikti kepada pimpinan PTN mengenal daya tampung PTN

Surat Dirjen Dikti tentang pernyataafl Rektor ITB di Kompas dan Media Indonesia

Surat Dirjen Dikti tentang pemberitaan di media massa tentang pembukaan program studi di UniversitaS

Jenderal Soedirman yang belum mempunyai ijin

Surat Dirjen Dikti tentang ketentuan penerimaafl mahasisWa asing di PTN

Surat Dirjen Dikti Persyaratan menulis artikel di Jumal Ilmiah TerakreditaSi untuk kenaikan jabatan

dosen

Surat Dirjen Dikti tentang rancangafi dokumen “Landasafl Implementasi Perguruan Tnggi sebagai Badan

Hukum Milik Negara

Surat Dirjen Dikti tentang Kesepakatan para pimpinan PTN untuk tetap menggunakan poa UMPTN

Surat Dirien Dikti tentang Evaluasi Status program studi yang telah habis masa berlakunya

Surat Dirjen Dikti tentang AkuntabilitaS Perguruan Tinggi Negeri

Surat Dirjen Dikti tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan

Tinggi dan

Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi

Surat Dirien Dikti tentang Rekomendasi Pendirian Akademi Bidang Kesehatan yang diselenggarakan

masyarakat.

Pengelolaan Sistem dan Penvelenggaraan Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran

Surat edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Sept 2000 tentang Penyelenggaraan Kelas Jauh format word97;

Pembukaan program studi baru dan pendirian perguruan tinggi baru format word97

Surat Dirien Dikti tentang penerimaan mahasiSWa baru sebelum pelaksanaan Ebtanas SMU/SMK

Surat Dirien Dikti mengenai pencegahan plagiat

Pendalamafl Maten CPNS Halaman 4

Machine generated alternative text: BEBERAPA KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM LINGKUP DINAS

PENDIDIKAN NASIONAL 2

1. Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang STANDAR KEPALA SEKOLAH

2. Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang STANDAR GURU

3. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang STANDAR PENGELOLAAN

4. Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang STANDAR

5. Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang STANDAR SARANA PRASARANA

6. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang STANDAR 1ST KTSP

7. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKLJ SMP/MTs

8. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) SD/MI

9. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) SMA/MA

10. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) PLB/SLB

11. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) SML/MAK

12. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) KELOMPOK MATA PELAJARAN (MAPEL)

13. pp NO. 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU

14. PP. NO. 79 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

15. UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS

16. PP NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDID1KAN (SNP)

17. pp NO.36 TAHUN 2007 TENTANG PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU

18. PENHITUNGAN BEBAN KERJA GURU 241AM

19. MODEL-MODEL PEMBELAJARAN

20. PERMENDIKNAS NO. 10 TAHUN2009 TENTANG SERTIFIKASI GURU

21. PERMENDIKNAS NO.28 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

22. PERMENDIKNAS NO.28 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR KOMPETENSI KONSELOR

23. UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

24. UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS

25. UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTRIAN NEGARA

26. Pp fO. 37 TAHUN 2009 TENTANG DOSEN

27. PP NO.48 TAHUN 2008 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN

28. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

29. PERMENNEGPAN RB N 0.16 TAHTJN 2009 JABFUNG GURU DAN AK NYA

PERIODISASI JABATAN PRESIDEN

Periode

Presiden

Wakil Presiden

1945-1966

Ir. Soekarno

Dr. Mohammad Hatta

1996-1998.

H. Muh. Soeharto

1973-1978

Sri Sultan Hamengku Buwono IX

1978-1983

H. Adam Malik

1983-1988

Jend. Pum. Umar Wirahadi Kusumah

1988-1993

Sudhannono

1993-1998

Tri Sutrisno

1998

Prof. Dr. Ing. BJ Habibie

1998-1999

Prof. Dr. ¡ng. BJ Habibie

1999-2001

Abdurrahman Wahid

Megawati Soekarno Putri

2001-2004

Megawati Soekdrno Putri

Dr. (HC) Hamzah Haz

2004-2009

Susio BambangYudhoyono

YusufKal la

2009-2014

Susilo BambangYudhoyono

Budiyono

Halaman 5


Machine generated alternative text: LAMBANG NEGARA PANCASILA

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA

2. KEMANUSIAAN YANG ARIL DAN BERADAB

3. PERSATUAN INDONESIA

4. KERAKYATPN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT

KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWABATAN /

PERWAKILAN.

5. KEADILAN SOSIALBAGI SELURUH RAKYAT

INDONESIA BHINEKA TUNGGAL IKA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66/1 951, Pasal 1 : ini menyebutkan bahwa lambang negara

terbagi atas

tiga bagianyaitu:

1. Garis melintang pada pensai yang digambar tebal melambangkan bahwa negara Indonesia dilalui oleh

garis

Khatulistiwa.

2. Lambang negara RI Garuda Pancasila, ditetapkan sebagai lambang negara dalam Peraturan

Pemerintah No.

66 Tahun 1951 tanggal 17 Oktober 1951. Penggunaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43

Tahun

1958.

3. Kaki burung Garuda mencengkeram sebuah pita yang melengkung ke atas. Pada pita itu ada tulisan

“Bhinneka Tunggal Ika”, yang berasal dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular.

Bhinneka Tunggal Ika berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu jua”. Maksudnya ialah kita bangsa

Indonesia

meskipun terdiri dan berbagai macam suku bangsa, agama, dan adat istiadat tetapi kita tetap

merupakan satu

bangsa dengan satu kebudayaan nasional dan dengan satu bahasa nasional.

Pasa! 4 memberikan penjelasan ten tang lima ruang dalam Pensai, lima buah ruang dalam Pensai itu

masin,g-masing

mewujudkan Dasar Pancasila.

I. Dasar Ketuhanan Yang Maka Esa tertulis dengan NUT Cahaya di ruangan tengah berbentuk Bintang

yang bersudut

lima

II. Dasar Kerakyatan dilukiskan dengan kepala Banteng sebagai lambang tenaga rakyat.

III. Dasar Kebangsaan dilukiskan dengan pohon Beringin, tempat berlindung.

IV. Dasar Pri-KemanuSiaafl dilukiskan dengan tali Rantai bermata bulat dan persegi.

V. Dasar Keadilan Sosial dilukiskan dengan Kapas dan Padi sebagai tujuan kemakmuran.

Di dalam Pasa! 5 disebutkan bahwa semboyan yang tertulis dengan huruf Latin dalam bahasa Jawa Kuno

berbunyi:

Bhineka Tunggal Ika

Burung Garuda menjadi lambang negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No.66

Tanggal :17 Oktober

1951. Tetapi telah berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. Berbentuk Burung Garuda yang di dadanya

tergantung Peñsai

dengan “Lima Simbol’, yang lazim disebut Pancasila

Sejak tahun 1976 provinsi kita berjumlah 27. Pada tahun 1999 Provinsi Timor Timur melalui penentuan

pendapat yang diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur memilih untuk memisahkan

din

dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 2000 provinsi di Indonesia menjadi 33 buah. Pada

awal

tahun 2004 jumlah provinsi menjadi 32 buah, karena adanya perubahan Provinsi Papua yang semula 3

provinsi

menjadi 2 yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Irian jaya Barat. Namun pada bulan Oktober 2004

pemerintah telah

mengesahkan Provinsi Sulawesi Barat, sehingga jumlah Provinsi di Indonesia kembali menjadi 33

provinsi.


Halaman 6

Machine generated alternative text: Pasa!-pasa! UUD 1945 yang diamandemen

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEM PAT

tzt0-l999)

(18-08-2000)

(10-11-2001)

(10-08-2002)

asa! 5 ayat 1

Pasa! 18

Pasa! 1 ayat 2 dan 3

Pasa! 2 ayat 1

Pasal 7

Pasa! 18 A

Pasal 3 ayat 1 dan 3, ayat 4

Pasa! 6A ayat 4

Pasa! 9

Pasa! 18 B

Pasa I 6 ayat I dan 2

Pasa! 8 ayat 3

Pasa! 13 ayat 2,3

Pasa! 19

Pasal 6A ayat 1,2,3 dan 5

Pasa! 23 B

Pasa! 14

Pasa! 20 ayat 5

Pasal 7 A

Pasal 23 D

Pasal 15

Pasa! 20 A

Pasa! 7B ayat 1,2,3,4,5,6,7

Pasa! 24 ayat 3

Pasa! 17 ayat 2

Pasa ! 22 A

. Pasa! 7 C

Pasa! 31 ayat 1, 2, 3, 4

dan 5

Pasa I 17 ayat 3

Pasa! 22 B



Pasa I 20

Bab IX A Pasa! 25 E


Pasa! 33 ayat 4,5

Pasa! 21

Bab X Pasa! 26 ayat 2;

Pasa! 17 ayat 4

Pasa! 34 ayat 1,2, 3 dan 4

ayat 3

Pasa ! 27 ayat 3

Bab VIlA pasa! 22C ayat 1,2,3 dan 5

Pasa! 37 1,2,3,4,

dan 5

Pasa! 22D ayat 1,2,3, dan 4

Aturan peralihan pasal 1, II

Bab XA Pasa! 28A,28B,

Pasa! 22E ayat 1,2,3,4,5,6

dan III

28C,28D,28E,28F,28G,

28H, 281, 293

Bab XII pasa! 30

PMa! 23 ayat 1,2 dan 3

Aturan tambahan pasal I dar

II

BabXV pasa! 36A;

Pasa! 23A

Bab XV pasa! 36B:36C

Pasa! 23C

Bab VIII A Pasa! 23 E ayat 1,2 dan

3

¡ .

..

Pasa! 23F ayat 1 dan 2

Pasa! 23G ayat 1 dan 2


Pasal 24A ayat 1,2,3,4,5

Pasa! 24B 1, 2, 3 dan 4

Pasa! 24C ayat 1,2,3.4,5,6


Ha/aman 7

Machine generated alternative text: BIDANG-BIDANG TUGAS KOMISI DPR-RI

1 .TUGAS POKOK KOMISI I DPR RI

MA

. Pertahanan, Intelijen,Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika.

2 .TUGAS POKOK KOMISI II DPR RI

Kekuasaan

Kehakiman

YUDIKATIF

. Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria.

3 TUGAS POKOK KOMISI III DPR RI

. Hukum, HAM, Keamanan.

4 .TUGAS POKOK KOMISI IV

. Pertanian,Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan.

5 .TUGAS POKOK KOMISI V

. Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan

Tertinggal, Meteorologi, Iclimatologi dan Geofisika.

6 TUGAS POKOK KOMISI VI

. Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM dan BUMN, Standarisasi Nasional.

7 .TUGAS POKOK KOMISI VII

. Energi Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup.

8 .TUGAS POKOK KOMISIVIII

. Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan. .

9 ,TUGAS POKOK KOMISI IX

. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan

10 .TUGAS POKOK KOMISI X

. Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan

11 .TUGAS POKOK KOMISI XI

. Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan

STRU KTU R KETATAN EGARAAN

SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945

DPR

Presiden BPK DPA

STRUKTUR KETATANEGARAAN

SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

LEGISLATIF EKSEKUTIF


Halaman 8

machine generated alternative text: maten tes kompetensi ... · pdf fileb. membawa senjata...

Documents