palembang.bpk.go.id · lpmd, tp pkk, karang taruna,posyandu, pernangku adat kpd dan unsur...

13

Upload: others

Post on 27-Sep-2019

12 views

Category:

Documents

0 download

Report

Download

Embed Size (px):

TRANSCRIPT

Page 1: palembang.bpk.go.id · LPMD, TP PKK, Karang Taruna,Posyandu, Pernangku Adat KPD dan unsur masyarakat jika sangat diperlukan. TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan

Page 2: palembang.bpk.go.id · LPMD, TP PKK, Karang Taruna,Posyandu, Pernangku Adat KPD dan unsur masyarakat jika sangat diperlukan. TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan

Page 3: palembang.bpk.go.id · LPMD, TP PKK, Karang Taruna,Posyandu, Pernangku Adat KPD dan unsur masyarakat jika sangat diperlukan. TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan

Page 4: palembang.bpk.go.id · LPMD, TP PKK, Karang Taruna,Posyandu, Pernangku Adat KPD dan unsur masyarakat jika sangat diperlukan. TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan

Page 5: palembang.bpk.go.id · LPMD, TP PKK, Karang Taruna,Posyandu, Pernangku Adat KPD dan unsur masyarakat jika sangat diperlukan. TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan

Page 6: palembang.bpk.go.id · LPMD, TP PKK, Karang Taruna,Posyandu, Pernangku Adat KPD dan unsur masyarakat jika sangat diperlukan. TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan

Page 7: palembang.bpk.go.id · LPMD, TP PKK, Karang Taruna,Posyandu, Pernangku Adat KPD dan unsur masyarakat jika sangat diperlukan. TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan

Page 8: palembang.bpk.go.id · LPMD, TP PKK, Karang Taruna,Posyandu, Pernangku Adat KPD dan unsur masyarakat jika sangat diperlukan. TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan

Page 9: palembang.bpk.go.id · LPMD, TP PKK, Karang Taruna,Posyandu, Pernangku Adat KPD dan unsur masyarakat jika sangat diperlukan. TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan

Page 10: palembang.bpk.go.id · LPMD, TP PKK, Karang Taruna,Posyandu, Pernangku Adat KPD dan unsur masyarakat jika sangat diperlukan. TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan

Page 11: palembang.bpk.go.id · LPMD, TP PKK, Karang Taruna,Posyandu, Pernangku Adat KPD dan unsur masyarakat jika sangat diperlukan. TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan

Page 12: palembang.bpk.go.id · LPMD, TP PKK, Karang Taruna,Posyandu, Pernangku Adat KPD dan unsur masyarakat jika sangat diperlukan. TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan

Page 13: palembang.bpk.go.id · LPMD, TP PKK, Karang Taruna,Posyandu, Pernangku Adat KPD dan unsur masyarakat jika sangat diperlukan. TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan

LAMPIRAN-LAMPIRANetheses.uin-malang.ac.id/391/11/10210096 Lampiran.pdf · Nama LPMD Desa Bendosari No Nama Jabatan 1 H. Moch. Azhari Ketua LPMD 2 Drs. Wasito Anggota LPMD 3 Qodim

sttaa.ac.id · 2019-11-07 · Alasan keluar/mengundurkan diri ... Unit asrama* untuk mahasiswa berkeluarga diprioritaskan bagi mahasiswa yang berasal dari luar kota dan tidak memiliki

palembang.bpk.go.id · Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

palembang.bpk.go.id · Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinag dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang berdasarkan surat keputusan p indah; Surat perjalanan

palembang.bpk.go.id · Bulanan dan Tahunan. (2) Laporan Bulanan sebagaimana dirnaksud pada ayat (l), terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada

palembang.bpk.go.id · Surat Ketetapan Retrlbusl Daerah Leblh Bayar selanjutnya dlsfngkat SKRDL9 adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihao pembayaran retribusi karena

palembang.bpk.go.id...materai, oleh penyedia menara atau orang/ Badan yang diberi kuasa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Inform a tika. (2) Pengajuan Permohonan

palembang.bpk.go.id · 2016-04-21 · Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan ... Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, ... Pembubaran dan likuidasi PT.PATRALOG

Pembinaan Ldpm Lpmd

MONOGRAFI SEMESTER I 2015 - bandungkab.go.id SEMESTER I 2015.pdf · Monografi 2015 3 Kecamatan Kertasari 3.8 Data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) a. Nama Lembaga : LPMD

Studi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang … · Kasi Kepala Seksi Kaur Kepala Urusan ... LPJ Laporan Pertanggungjawaban . The SMERU Research Institute viii LPMD Lembaga

palembang.bpk.go.id...Laporan Akuntabititas Kine -a ... Laporan Bulanan Jumlah media relation yang dilaksanakan Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN MULTIKRITERIA …digilib.its.ac.id/public/ITS-paper-33577-1210100066-Presentation-.pdf · dan lokasi yang tepat untuk diprioritaskan dalam pembangunan

palembang.bpk.go.id...(4) Apabila Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP MB berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, pejabat yang berwenang menunjuk satu pejabat setingkat

palembang.bpk.go.id · 30. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu

palembang.bpk.go.id · Masa retribusi adalah suatu jangka waktu terfentu yang merupakan bates waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pembinaan, pengaturan dan pengawasan

palembang.bpk.go.id...Dana Hibah WISMP-2 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Dana Hibah WISMP.2 setelah Perubahan 448630.000,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud

palembang.bpk.go.id...pelaksanaan penyelenggaraan pelabuhan laut regional dan pelabuhan sunoai, danau dan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota pelaksanaan tugas lain yang diberikan

INTENSIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT: DARI … · 2019-12-16 · kelapa sawit rakyat di 11 provinsi dan 23 kabupaten di Indonesia yang dapat diprioritaskan untuk program intensifikasi

palembang.bpk.go.id · Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Urnum dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

palembang.bpk.go.id...Pasal 3 (1) Pengemudi memungut tarif dari pelajar yang menggunakan angkutan bus sekolah. (2) Pengemudi Bus sekolah wajib menyetor hasil Pendapatan sebagaimana