LAPORAN PRAKTIKUM

DECISION SUPPORT SYSTEM UNTUK PEMBANGUNAN WILAYAH

( GPW 0118 )

PRIORITAS PENENTUAN PUSAT PENGEMBANGAN PARIWISATA

KAWASAN PESISIR PROVINSI DIY DENGAN MENGGUNAKAN

ANALITYCAL HIERARCHY PROCESS (AHP)

Disusun oleh:

Sriulina Shinta Lingga (09/ 284521/ GE/ 6609)

Mohammad Ainun Najib Anshori (09/ 284750/ GE/ 6637)

Alpeus Manihuruk (09/ 284820/ GE/ 6643)

Desita Anggraeni (09/ 285189/ GE/ 6678)

Cesar Widyasmara (09/ 288936/ GE/ 6761)

LABORATORIUM ANALISIS DATA WILAYAH

FAKULTAS GEOGRAFI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada abad 21 industri pariwisata diperkirakan akan menjadi

andalanperolehan devisa negara dan perkembangannya dapat memacu

perekonomiansuatu negara. Industri pariwisata akan tumbuh secara berlanjut

rata-rata sebesar 4,6% per tahun dan pertumbuhan pasar pariwisata rata-rata

10% per tahun(WTTC, 2004). Industri pariwisata pada tahun 2010

diperkirakan akanmemberikan kontribusi devisa pada gross domestic product

(GDP) sebesar 12%.Pertumbuhan pariwisata pada tahun yang sama

diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja sebanyak 2,5 juta orang di

Indonesia (WTO, 2002 diacu dalam Cabrini, 2002).

World Tourism Organization (WTO) memperkirakan pada tahun 2020

jumlah wisatawan akan meningkat hingga 1.600 juta orang. Para wisatawan

tersebut akan berwisata ke berbagai negara di dunia. Negara-negara yang

diperkirakan menjadi tujuan wisata meliputi Eropa 816 juta orang (51%),

Amerika 304 juta orang (19%), Asia Timur 240 juta orang (15%), Asean 96

juta orang (6%), Afrika 80 juta orang (5%), dan Asia Selatan 64 juta orang

(4%), (WTO and UNEP, 2002; WTO, 2000). Jumlah wisatawan mancanegara

(wisman) yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2006 mencapai 4.833.507

orang.

Kekayaan alam merupakan sumberdaya utama yang mempengaruhi

tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi wilayah. Salah satu andalan

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada era otonomi daerah adalah

sektor kepariwisataan, dengan sifatnya yang multi sektor dan multi efek

berpotensi untuk menghasilkan pendapatan yang besar. Dengan

berkembangnya sektor kepariwisataan akan menghasilkan pendapatan wilayah

dari berbagai sisi diantaranya retribusi masuk obyek wisata, pajak hotel,

restoran dan industri makanan, perijinan usaha pariwisata maupun penyerapan

tenaga kerja dari sektor formal maupun informal.

Pesisir DIY memiliki potensi wisata cukup berlimpah dan bervariasi.

Obyek wisata di Pesisir DIY dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori

yaitu wisata alam serta wisata budaya dan sejarah. Kegiatan pariwisata

merupakan kegiatan yang strategis untuk dikembangkan di Pesisir DIY dalam

upaya meningkatkan pendapatan daerah dan memperluas lapangan usaha dan

kesempatan kerja. Masyarakat di wilayah pesisir Pesisir DIY sejak lama

mengandalkan pemenuhan kebutuhan hidup dari kegiatan pertanian dan

pariwisata (Asyiawati et. al., 2002). Kegiatan pariwisata yang dilakukan di

Pesisir DIY di dominasi oleh obyek wisata pantai sebagai komoditas

unggulan wilayah.

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Di manakah prioritas pusat pengembangan pariwisata kawasan pesisir di

provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi Kulonprogo, Bantul dan

Gunung Kidul menggunakan software Expert Choice?

2. Apakah alternatif kebutuhan pengembangan yang dibutuhkan untuk

pengembangan pariwisata kawasan pesisir di provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta pada kawasan terpilih.

1.3. TUJUAN

1. Mahasiswa dapat menentukan prioritas pusat pengembangan pariwisata

kawasan pesisir di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi

Kulonprogo, Bantul dan Gunung Kidul menggunakan software Expert

Choice.

2. Mahasiswa dapat menentukanalternatif kebutuhan pengembangan yang

dibutuhkan untuk pengembangan pariwisata kawasan pesisir di provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta pada kawasan terpilih.

1.4. MANFAAT

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bahan masukan dan pertimbangan bagi pengambil keputusan

dalammenetapkan kebijakan pengembangan pariwisata.

2. Memberikan informasi dan gambaran yang jelas bagi berbagai

pihakmengenai kegiatan yang dilaksanakan dalam pengembangan

danpemanfaatan sumberdaya pesisir sebagai kawasan pariwisata.

3. Bagi para peneliti dan perguruan tinggi, sebagai salah satu bahan

kajianilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai

pariwisatapesisir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PARIWISATA

Pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk

rekreasi atau liburan, dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini.

Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan

paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi,

merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata Dunia.

Definisi yang lebih lengkap, turisme adalah industri jasa. Mereka

menangani jasa mulai dari transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal,

makanan, minuman, dan jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi,

keamanan, dll. Dan juga menawarkan tempat istrihat, budaya, pelarian,

petualangan, dan pengalaman baru dan berbeda lainnya.

Banyak negara, bergantung banyak dari industri pariwisata ini sebagai

sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada

wisatawan. Oleh karena itu pengembangan industri pariwisata ini adalah salah

satu strategi yang dipakai oleh Organisasi Non-Pemerintah untuk

mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan

perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang non-lokal.

Menurut Undang Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataan, yang

dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang

didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat,

pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

2.2. PERENCANAAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

Sebagaimana pengembangan bidang-bidang lainnya, pengembangan

kepariwisataan pun memerlukan perencanaan yang seksama. Satu dan lain

hal, karena kepariwisataan menyangkut berbagai bidang kehidupan, baik bagi

wisatawan maupun bagi masyarakat setempat yang menjadi “tuan rumah”.

Perencanaan kepariwisataan, tidak hanya berkepentingan dengan

wisatawan, melainkan juga melibatkan kepentingan masyarakat setempat

(local), daerah (regional) maupun nasional pada umumnya di negara yang

bersangkutan. Oleh karena itu pengembangan kepariwisataan harus digarap

bukan hanya dalam hal penyediaan hotel dan kegiatan promosi semata,

melainkan juga segi-segi lainnya yang menjadi kebutuhan hidup wisatawan,

baik nusantara maupun mancanegara, sebagaimana kebutuhan hidup

masyarakat setempat selaku tuan rumah, mulai dari kebutuhan tempat tinggal,

makan-minum, mobilitas, udara segar, lingkungan bersih, indah, nyaman,

keselamatan perjalanan, keamanan pribadi dan harta bendanya.

Seorang wisatawan (nusantara maupun mancanegara) selaku seorang

tamumembutuhkan layanan (services). Demikian komplexnya pengembangan

kepariwisataan sehingga perlu melibatkan semua pihak pemangku

kepentingan (stakeholder), mulai dari kalangan pemerintah, vertikal maupun

horizontal (pusat maupun daerah secara lintas sektoral), para pelaku usaha

pariwisata sampai pada kalangan masyarakat umum, yang secara logika

memerlukan koordinasi yang serasi, solid dan konsisten.

Satu hal yang pasti sangat dibutuhkan adalah kesefahaman di antara

pemangku kepentingan tentang berbagai hal, antara lain:

Perlunya pemahaman secara menyeluruh (comprihensive) setiap pihak

pemangku kepentingan mengenai seluk beluk kepariwisataan,

termasuk dampaknya baik positif maupun negatif secara timbal balik

antara kepariwisataan dengan bidang / sektor lainnya;

Perlunya perencanaan pengembangan kepariwisataan, secara lokal,

regional dan nasional sebagaimana diamanatkan juga oleh Undang-

undang No. 10/Th. 2009 Tentang Kepariwisataan; serta

Keterkaitan perencanaan pengembangan kepariwisatan pada

pembangunan ekonomi, kehidupan sosial-budaya, stabilitas sosial-

politik dan keamanan, kelestarian lingkungan, keserasian tataruang

dan tataguna lahan (land-use), dsb, baik setempat, regional, maupun

nasional;

Untuk menyusun rencana pengembangan kepariwisataan perlu terlebih

dahulu mengenali sistem kepariwisataan itu melalui tiga sub-sistem sebagai

berikut:

A. Sisi Penyelenggara (Kelembagaan) atau Organizations, yang terdiri dari:

1. Pemerintah selaku penentu, pengatur, pembina dan penyelenggara

kebijakan umum (public policy) yang memberikan jasa/ layanan

kebutuhan umum (public services), termasuk layanan keperluan

penyelenggaraan pariwisata a.l. pelayanan informasi pariwisata;

2. Penyelenggara Usaha Pariwisata, yang menyediakan jasa / layanan

khusus kebutuhan wisatawan (traveller; orang yang bepergian atau

berada dalam perjalanan) termasuk layanan informasi perjalanan;

3. Masyarakat pada umumnya, berupa sikap dan perilaku masyarakat,

termasuk para pengusaha barang dan jasa kebutuhan masyarakat

secara umum, dalam menerima dan melayani wisatawan, termasuk

juga layanan informasi umum;

B. Sisi Supply (Penawaran) atau Tourism Resourcesbisa dibagi ke dalam tiga

kelompok besar sebagai berikut:

1. Kelompok Atraksi, baik yang berupa Atraksi Alam, Budaya maupun

Karya Manusia, yang terdiri dari Site Attraction (Obyek Wisata) yang

pada dasarnya bersifat statis dan tangible dan Event Attraction

(Peristiwa Wisata) bersifat dinamis (tidak terikat tempat) dan

intangible;

2. Kelompok Aksesibilitas, yang tercermin dalam berbagai fasilitas antara

lain angkutan (darat, laut, udara, danau, sungai), izin-izin berkunjung

(kebijakan visa, izin masuk daerah yang dilindungi protected area

seperti suaka alam, suaka margasatwa, suaka budaya, situs sejarah,

dll.)

3. Kelompok Akomodasi, yang menawarkan tempat berteduh, tempat

tinggal, sarana konferensi dan pameran, sarana ibadah, sarana

hidangan (restoran, cafe, bar) dan sejenisnya.

C. Sisi Demand (Permintaan) atau Tourism Markets. Sisi permintaan ini bisa

dikelompokkan ke dalam berbagai kategori:

1. Wisatawan nusantara (wisnus) yang terbagi lagi menjadi berbagai

sub-kategori, kunjungan sehari dalam radius 90km dan dalam radius

90-200km; dalam transit (lewat dalam perjalanan ke tujuan lain);

menginap 1-2 malam; menginap lebih dari 2 malam, dst.;

2. Wisatawan mancanegara (wisman)sama halnya dengan wisnus,

wisman dapat terbagi lagi menjadi sub-kategori;

3. Di samping lamanya kunjungan dan jauhnya jarak perjalanan, juga

dibagi atas dasar lokasi geografi: Negara asal (tempat tinggal) dan

Kebangsaannya;

4. Motivasi (maksud kunjungan) merupakan salah satu indikasi mengenai

produk yang diinginkan wisatawan, seperti pesiar dengan motivasi 

alam, budaya, kesehatan, kunjungan keluarga, keagamaan; bisnis,

konferensi, penelitian, studi (belajar), kunjungan resmi (kenegaraan),

dsb.;

5. Kelompok demografis, laki-laki, perempuan, kelompok usia, kelompok

pekerjaan/ profesi, kelompok penghasilan, dsb.

6. Kelompok Psychografis, gaya hidup, yang antara lain. merinci status

dalam masyarakat, pandangan hidup, selera, dsb.;

Dengan mengenali hal itu semua, perencanaan dapat dilakukan secara

terarah pada hal-hal yang sifatnya berorientasi pada pasar. Pengembangan

kepariwisataan pun menjadi upaya yang efektif dan produktif.

2.3. WILAYAH PESISIR

Wilayah ini merupakan wilayah pertemuan antara darat dan laut. Ke

arah daratan wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik yang kering

maupun yang terndam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti

pasang surut, angin laut, dan perembesan ikan asin. Untuk ke arah laut

wilayahnya mencakup bagian laut yang masih di pengaruhi oleh prose salami

yang terjadi di darat, contohnya sedimentasi dan aliran air tawar, maupun

yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti pencemaran.

Banyaknya permukiman yang ada di sekitar pesisir, seperti

permukiman nelayan. Hal inilah yang menjadi penyebab permasalahan yang

ada di wilayah pesisir seperti permasalahan di aspek ekonomi, social, budaya

dan politik masyarakat. Hal inilah yang menjadi dorongan untuk

mengembangkan wilayah pesisir.

2.4. PENGEMBANGAN PARIWISATA WILAYAH PESISIR

Keadaan dan perkembangan masyarakat pesisir sangat tidak

terpisahkan oleh pembangunan di wilayah pesisir. Apalagi di Indonesia

merupakan Negara kepulauan yang memiliki daerah pesisir yang sangat luas.

Tetapi hal ini bertolak belakang dengan keadaan SDM yang ada disana.

Pendidikan masyarakat yang ada disana masih tergolong rendah sehingga

pengembangan daerahnya masih sangat kurang.

Pembangunan wilayah akan lebih berkembang bila memperhatikan

fasilitas-fasilitas yang mendukung guna melengkapi kegiatan penduduk.

Untuk hal ini diperlukan pengembangan sarana dan prasarana dengan

mempermudah aksisibilitas dan transportasi yang ada. Hal ini dikarenakan

pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar tanpa ada prasarana yang

baik dan memadahi.

Aspek yang penting dalam suatu pusat pengembangan antara lain :

1. Aspek ekonomi (jasa, pertanian, industri).

2. SDM (jumlah penduduk, jumlah wisatawan, kepadatan

penduduk, jumlah penduduk produktif).

3. Aksesibilitas (jarak dengan pusat kota, kualitas jalan,waktu

tempuh).

4. Atraksi (keamanan, luas lahan, potensi perikanan dan panjang

garis pantai, keindahan panorama).

5. Amenitas (Infrastruktur) yang mencakup ketersediaan pos

pelayanan.

2.5. ANALITYCAL HIERARCHY PROCESS (AHP)

Analitycal Hierarchy Process (AHP) adalah metode untuk

memecahkan suatu situasi yang komplek tidak terstruktur kedalam beberapa

komponen dalam susunan yang hirarki, dengan memberi nilai subjektif

tentang pentingnya setiap variabel secara relatif, dan menetapkan variabel

mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada

situasi tersebut.

Proses pengambilan keputusan pada dasarnya adalah memilih suatu

alternatif yang terbaik. Seperti melakukan penstrukturan persoalan, penentuan

alternatif-alternatif, penenetapan nilai kemungkinan untuk variabel aleatori,

penetap nilai, persyaratan preferensi terhadap waktu, dan spesifikasi atas

resiko. Betapapun melebarnya alternatif yang dapat ditetapkan maupun

terperincinya penjajagan nilai kemungkinan, keterbatasan yang tetap

melingkupi adalah dasar pembandingan berbentuk suatu kriteria yang tunggal.

Peralatan utama Analitycal Hierarchy Process (AHP) adalah memiliki

sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Dengan

hirarki, suatu masalah kompleks dan tidak terstruktur dipecahkan ke dalam

kelomok-kelompoknya dan diatur menjadi suatu bentuk hirarki.

Kelebihan AHP dibandingkan dengan lainnya adalah :

1. Struktur yang berhirarki, sebagai konsekwensi dari kriteria yang

dipilih, sampai pada subkriteria yang paling dalam

2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkosistensi

berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh para pengambil

keputusan

3. Memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output analisis

sensitivitas pengambilan keputusan.

Selain itu, AHP mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah

yang multi obyektif dan multi-kriteria yang berdasarkan pada perbandingan

preferensi dari setiap elemen dalam hirarki. Jadi, model ini merupakan suatu

model pengambilan keputusan yang komprehensif

2.5.1. Prinsip Dasar Pemikiran AHP

Dalam memecahkan persoalan dengan analisis logis eksplisit, ada tiga

prinsip yang mendasari pemikiran AHP, yakni : prinsip menyusun hirarki,

prinsip menetapkan prioritas, dan prinsip konsistensi logis.

A. Prinsip Menyusun Hirarki

Prinsip menyusun hirarki adalah dengan menggambarkan dan

menguraikan secara hirarki, dengan cara memecahakan persoalan menjadi

unsur-unsur yang terpisah-pisah. Caranya dengan memperincikan

pengetahuan, pikiran kita yang kompleks ke dalam bagian elemen pokoknya,

lalu bagian ini ke dalam bagian-bagiannya, dan seterusnya secara hirarkis.

Penjabaran tujuan hirarki yang lebih rendah pada dasarnya ditujukan

agar memperolah kriteria yang dapat diukur. Walaupun sebenarnya tidaklah

selalu demikian keadaannya. Dalam beberapa hal tertentu, mungkin lebih

menguntungkan bila menggunakan tujuan pada hirarki yang lebih tinggi

dalam proses analisis. Semakin rendah dalam menjabarkan suatu tujuan,

semakin mudah pula penentuan ukuran obyektif dan kriteria-kriterianya. Akan

tetapi, ada kalanya dalam proses analisis pangambilan keputusan tidak

memerlukan penjabaran yang terlalu terperinci. Maka salah satu cara untuk

menyatakan ukuran pencapaiannya adalah menggunakan skala subyektif.

B. Prinsip Menetapkan Prioritas Keputusan

Menetapkan prioritas elemen dengan membuat perbandingan

berpasangan, dengan skala banding telah ditetapkan oleh Saaty ( Yan O.,

1995).

Table 2.1. Penetapan Prioritas Elemen dengan Perbandingan Berpasangan

Intensitas

KepentinganKeterangan Penjelasan

1Kedua elemen sama

pentingnya

Dua elemen mempunyai pengaruh yang

sama besar terhadap tujuan

3

Elemen yang satu sedikit

lebih penting dari pada

elemen yang lainnya

Pengalaman dan penilaian sedikit

menyokong satu elemen dibandingkan

elemen lainnya

5

Elemen yang satu lebih

penting dari pada elemen

yang lainnya

Pengalaman dan penilaian sangat kuat

menyokong satu elemen dibandingkan

elemen lainnya

7

Satu elemen jelas lebih

penting dari pada elemen

lainnya

Satu elemen yang kuat dikosong san

dominan terlihat dalam praktek

9 Satu elemen mutlak penting

dari pada elemen lainnya

Bukti yang mendukung elemen yang

satu terhadap elemen lain memiliki

tingkat penegasan tertinggi yang

mungkin menguatkan

2,4,6,8

Nilai-nilai antara dua nilai

pertimbangan yang

berdekatan

Nilai ini diberikan bila ada dua

kompromi diantara dua pilihan

KebalikanJika untuk aktivitas I mendapat satu angka disbanding dengan aktivitas

j, maka j mempunyai nilai kebalikannya dibanding dengan i

Perbandingan ini dilakukan dengan matriks. Misalkan untuk memilih

manajer, hasil pendapat para pakar atau sudah menjadi aturan yang dasar

(generic), managerial skill sedikit lebih penting daripada pendidikan, teknikal

skill sama pentingnya dengan pendidikan serta personal skill berada diantara

managerial dan pendidikan.

C. Prinsisp Konsistensi Logika

Matriks bobot yang diperoleh dari hasil perbandingan secara

berpasangan tersebut, harus mempunyai hubungan kardinal dan ordinal,

sebagai berikut:

Hubungan kardinal        : aij . ajk = ajk

Hubungan ordinal          : Ai>Aj>Aj>Ak, maka Ai>Ak

Hubungan diatas dapat dilihat dari dua hal sebagai berikut:

1. Dengan melihat preferensi multiplikatif, misalnya jika apel lebih enak

4 kali dari jeruk dan jeruk lebih enak 2 kali dari melon, maka apel

lebih enak 8 kali dari melon.

2. Dengan melihat preferensi transitif, misalnya apel lebih enak dari

jeruk, dan jeruk lebih enak dari melon, maka apel lebih enak dari

melon.

Pada keadaan sebenarnya akan terjadi beberapa penyimpangan dari

hubungan tersebut, sehingga matriks tersebut tidak konsisten sempurna. Hal

ini terjadi karena ketidakkonsistenan dalam preferensi seseorang.

Untuk model AHP, matriks perbandingan dapat diterima jika nilai

rasio konsisten < 0.1. nilai CR < 0.1 merupakan nilai yang tingkat

konsistensinya baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian

nilai CR merupakan ukuran bagi konsistensi suatu komparasi berpasangan

dalam matriks pendapat. Jika indeks konsistensi cukup tinggi maka dapat

dilakukan revisi judgement, yaitu dengan dicari deviasi RMS dari barisan (a ij

dan Wi / Wj ) dan merevisi judgment pada baris yang mempunyai nilai

prioritas terbesar.

Memang sulit untuk mendapatkan konsisten sempurna, dalam

kehidupan misalnya dalam berbagai kehidupan khusus sering mempengaruhi

preferensi sehingga keadaan dapat berubah. Jika buah apel lebih disuka dari

pada jeruk dan jeruk lebih disukai daripada pisang, tetapi orang yang sama

dapat menyukai pisang daripada apel, tergantung pada waktu, musim dan lain-

lain. Namun konsistensi sampai kadar tertentu dalam menetapkan perioritas

untuk setiap unsur adalah perlu sehingga memperoleh hasil yang sahih dalam

dunia nyata. Rasio ketidak konsistenan maksimal yang dapat ditolerir 10 %.

2.6. PENGGUNAAN SOFTWARE EXPERT CHOISE UNTUK METODE

AHP

Expert Choise adalah suatu sistem yang digunakan untuk melakukan

analisa, sistematis, dan pertimbangan (justifikasi) dari sebuah evaluasi

keputusan yang kompleks. Expert Choice telah banyak digunakan oleh

berbagai instansi bisnis dan pemerintah diseluruh dunia dalam berbagai

bentuk aplikasi, antara lain:

Pemilihan alternatif

Alokasi sumber daya

Keputusan evaluasi dan upah karyawan

Quality Function Deployment

Penentuan Harga

Perumusan Strategi Pemasaran

Evaluasi proses akuisisi dan merger

Dan sebagainya

Dengan menggunakan expert choice, maka tidak ada lagi metode

coba-coba dalam proses pengambilan keputusan. Dengan didasari oleh

Analitycal Hierarchy Process (AHP), penggunaan hirarki dalam expert choice

bertujuan untuk mengorganisir perkiraan dan intuisi dalam suatu bentuk logis.

Pendekatan secara hierarki ini memungkinkan pengambil keputusan untuk

menganalisa seluruh pilihan untuk pengambilan keputusan yang efektif.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

3.1. PROFIL DAERAH BANTUL

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten dari 5

Kabupaten/Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terletak

di Pulau Jawa. Bagian utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan

Kabupaten Sleman, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul,

bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo dan bagian selatan

berbatasan dengan Samudera Indonesia. Kabupaten Bantul terdiri dari 17

Kecamatan, yaitu Kecamatan Srandakan, Sanden, Kretek, Pundong,

Bambanglipuro, Pandak, Bantul, Jetis, Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan,

Banguntapan, Sewon, Kasihan, Pajangan dan Sedayu. Luas wilayah

Kabupaten Bantul adalah 50.685 Ha yang terbagi dalam 17 Kecamatan, yaitu :

1. Kec. Srandakan, luas 1.832 Ha (3,61%)

2. Kec. Sanden, luas 2.316 Ha (4,57%)

3. Kec. Kretek, luas 2.677 Ha (5,28%)

4. Kec. Pundong, luas 2.368 Ha (4,67%)

5. Kec. Bambanglipuro, luas 2.270 Ha (4,48%)

6. Kec. Pandak, luas 2.430 Ha (4,79%)

7. Kec. Bantul, luas 2.195 Ha (4,33%)

8. Kec. Jetis, luas 2.447 Ha (4,83%)

9. Kec. Imogiri, luas 5.449 Ha (10,75%)

10. Kec. Dlingo, luas 5.587 Ha (11,02%)

11. Kec. Pleret, luas 2.297 Ha (4,53%)

12. Kec. Piyungan, luas 3.254 Ha (6,42%)

13. Kec. Banguntapan, luas 2.848 Ha (5,62%)

14. Kec. Sewon, luas 2.716 Ha (5,36%)

15. Kec. Kasihan, luas 3.238 Ha (6,39%)

16. Kec. Pajangan, luas 3.325 Ha (6,56%)

17. Kec. Sedayu,luas 3.436 Ha (6,78%)

Sedangkan daerah yang berbatasan langsung dengan samudra Hidia

ada 3 kecamata yaitu Sanden, Kretek, Srandakan yang sekaligus menjadi

daerah kajian sebagai daerah pesisir dan pantai yang ada disana natara lain :

Parangtritis, Depok, Samas, Kuwaru dll.

Menurut data dari Dinas Pengairan di Kabupaten Bantul terdapat 12

titik Stasiun Pemantau curah hujan, yaitu Stasiun Pemantau Ringinharjo,

Nyemengan, Gandok, Kotagede, Pundong, Barongan, Ngetal, Gedongan,

Piyungan, Sedayu, Ngestiharjo dan Dlingo. Sepanjang tahun 2009 curah hujan

tertinggi terjadi pada bulan April yang tercatat di Stasiun Pemantau Gandok,

yaitu sebanyak 711 mm dengan jumlah hari hujan 15 hari.

3.2. PROFIL DAERAH GUNUNG KIDUL

Wilayah Kabupaten Gunung-kidul terletak antara 7o 46’- 8o 09’

Lintang Selatan dan 110o 21’ - 110o 50’ Bujur Timur, yang berbatasan

dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah di sebelah

utara. Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah di sebelah timur. Samudra

Indonesia di sebelah selatan dan Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, DI

Yogyakarta di sebelah barat. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul tercatat

1.485,36 Km2 yang meliputi 18 kecamatan dan 144 desa/kelurahan.

Kecamatan Semanu merupakan kecamatan terluas dengan luas sekitar 108,39

Km2 atau sekitar 7,30 persen luas Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan

pantauan Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gunungkidul,

hari hujan terbanyak dalam satu bulan adalah 14 hari, dengan rata-rata curah

hujan tertinggi 265,11 mm. Lokasi yang berbatasan dengan samudera Hindia

misalnya pantai Wediombo, Indrayanti, Sundak, dll.

3.3. PROFIL DAERAH KULONPROGO

Kabupaten Kulon Progo dengan ibu kota Wates memiliki luas wilayah

58.627,512 ha (586,28 km2), terdiri dari 12 kecamatan 88 desa dan 930

dukuh. Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari lima

kabupaten/kota di propinsi D.I Yogyakarta yang terletak paling barat, dengan

batas wilayah sebagai berikut:

Barat : Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah.

Timur : Kabupaten Sleman dan Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta

Utara : Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah

Selatan : Samudera Hindia

Bagian Utara merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan

ketinggian antara 500 -1.000 meter dari permukaan laut, meliputi Kecamatan

Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang dan Samigaluh. Bagian Tengah

merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100meter sampai

dengan 500 meter dari permukaan air laut,meliputi Kecamatan Sentolo,

Pengasih, dan Kokap. Bagian Selatan merupakan dataran rendah dengan

ketinggian 0 sampai dengan 100 meter dari permukaan air laut, meliputi

Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur dan Lendah. Untuk potensi pantai

yang terdapat di Kulonprogo salah satunya adalah pantai Glagah.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. JENIS STUDI

Jenis studi dalam kegiatan kelompok ini termasuk dalam jenis studi

kuantitatif yaitu jenis studi yang menggunakan rancangan penelitian

berdasarkan prosedur statistik atau dengan cara lain dari kuantifikasi untuk

mengukur variable penelitiannya.

4.2. UNIT ANALISIS

Unit analisis dalam studi kali ini adalah kawasan pariwisata pesisir

yang meliputi kawasan pariwisata pesisir Kabupaten Kulon Progo, Bantul,

dan Gunungkidul.

4.3. VARIABEL DAN DEFINISI OPERASIONAL

Variabel adalah sesuatu yang mempunyai nilai, sedangkan definisi

operasional adalah operasionalisasi konsep agar dapat diteliti atau diukur

melalui gejala-gejala yang ada. Variabel penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah variabel AHP yaitu:

1. Aspek ekonomi;

Variabel yang digunakan meliputi:

Jasa.

Pertanian.

Industri.

2. Sumber daya manusia; atau biasa disingkat menjadi SDM potensi

yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya

sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu

mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di

alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang

seimbang dan berkelanjutan. Variabel yang digunakan meliputi:

Jumlah penduduk.

Jumlah wisatawan.

Kepadatan penduduk.

Jumlah penduduk produktif.

3. Aksesibilitas Pariwisata; adalah semua jenis sarana dan prasarana

transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal

wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam

wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan

wisata. Variabel yang digunakan meliputi:

Jarak dengan pusat kota.

Kualitas jalan.

Waktu tempuh.

4. Atraksi pariwisata; adalah keunikan dan kualitas daya tarik destinasi

secara berkelanjutan yang dapat meningkatkan pengalaman, lama

tinggal, dan belanja wisatawan serta mampu mendorong adanya

kunjungan ulang.Variabel yang digunakan meliputi:

Keamanan.

Potensi perikanan.

Panjang garis pantai.

Keindahan panorama.

5. Amenitas (Infrastruktur); merupakan sarana pelayanan dasar fisik

suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam

melakukan aktifitas kehidupan keseharian yang mencakup

ketersediaan fasilitas pelayanan, contohnya: hotel, dll.

4.4. PENGUMPULAN DATA

Dalam studi ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan

pengumpulan data sekunder.Data sekunderadalah data yang diperoleh dari

survei instansional melalui sumber yang relevan dengan topik yang

ditelitiPengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka. Studi

pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari

litaratur-literatur yang berhubungan dengan topik penelitian, antara lain buku,

jurnal, laporan dari lembaga terkait dan bahan lainnya yang berhubungan

dengan penelitian ini, khusus dt Daerah Dalam Angka (DAA) Kabupaten

Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul.

4.5. METODE ANALISIS

Metode analisis yang digunakan adalah AHP (Analisis Hirarki

Proses). Metode AHP merupakan suatu model yang diperkenalkan oleh

Thomas L. Saaty pada tahun 1971. Saaty menyatakan bahwa AHP adalah

suatu model untuk membangun gagasan dan mendefinisikan persoalan dengan

cara membuat asumsi-asumsi dam memperoleh pemecahan yang diinginkan,

serta memungkinkan menguji kepekaan hasilnya. Dalam prosesnya, AHP

memasukkan pertimbangan dan nilai-nilai pribadi secara logis yang

bergantung pada imajinasi, pengalaman dan pengetahuan. Dilain pihak proses

AHP memberi suatu kerangka bagi partisipasi kelompok dalam pengambilan

keputusan atau pemecahan persoalan.

Metode ini dipandang sangat tepat dalam memecahkan berbagai

persoalan yang ingin diketahui karena bersifat fleksibel dalam

pemanfaatannya dan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan penelitian.

Dengan demikian, maka dalam upaya mendapatkan model penelitian yang

signifikan baik dalam disiplin ilmu perencanaan, sosial, ekonomi dan politik,

model AHP ini dapat mewakili kepentingan dari berbagai disiplin tersebut

dalam konteks penelitian yang ingin dilakukan. Karaktersiktik peralatan AHP

yang komprehensif ini tentunya merupakan suatu jalan keluar yang tepat

dalam mengatasi kendala yang selama ini dirasakan dalam pemodelan

kuantitatif sehingga hasil-hasil penelitian yang dilakukan tertata secara

kuantitatif dan menyeluruh serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun di sisi

lain metode AHP juga memiliki kelemahan yaitu adanya unsur subjektivitas

dalam prosesnya karena AHP dibuat berdasarkan adanya pendapat dari

responden ahli untuk penentuan variabel-variabelnya.

Sehingga nantinya diperoleh lokasi prioritas pusat pengembangan

pariwisata kawasan pesisir di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi

Kulonprogo, Bantul dan Gunung Kidul melalui metode AHP dengan

menggunakan software Expert Choice.

Setelah diperoleh lokasi prioritas pusat pengembangan pariwisata

kawasan pesisir di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,kemudian disusun

alternatif-alternatif kebutuhan pengembangan yang dibutuhkan untuk

pengembangan pariwisata kawasan pesisir di provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta pada setiap objek wisata pantai di kawasan tersebut.

4.6. DIAGRAM ALIR