laporan kinerja direktorat jenderal rehabilitasi...

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL

REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA TAHUN 2016

[Document subtitle]

1

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pembangunan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk

mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur,

sejahtera, mandiri dan bermartabat.

Keberhasilan pembangunan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia tidak mungkin

dapat terwujud tanpa didukung oleh Sumber Daya Pegawai yang memiliki kapasitas dan

kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan

akuntabel. Setiap penyelenggara pemerintahan harus mampu menampilkan akuntabilitas

kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi

antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang

dihasilkan. Untuk mewujudkan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia yang profesional serta

sesuai dengan tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi

yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis.

Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban

setiap penyelenggara Sosial dan Pemerintahan.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur

penyelenggara Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan

peranannya, dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan

kepadanya, berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan, serta berlandaskan

peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Ketetapan MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Bebas KKN.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan

Kesejahteraan Lanjut Usia

2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I

Kementerian.

9. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia

10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas

Program Nasional tahun 2011.

11. Instruksi Presiden Nomor3 Tahun 2011 tentang Program Pembangunan yang

berkeadilan.

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Sosial, maka kedudukan, tugas, fungsi,

susunan organisasi dan tata kerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, di bawah

Kementerian Sosial RI.

1. Kedudukan

Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dipimpin oleh seorang Direktur yang

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.

2. Tugas Pokok

Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Rehabilitasi sosial

lanjut usia.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya;

3

b. Penyiapan pelaksanaan kebijaksanaan di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya;

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya;

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya;

e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya; dan

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi Advokasi sebagai tindak lanjut dari upaya

peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia telah mendapat berbagai dukungan yang

dikoordinasikan melalui Komisi Nasional Lanjut Usia (KOMNAS LANSIA) yang

dibentuk berdasarkan Keppres No. 52 tahun 2004. Adapun tugas Komnas Lansia

adalah:

a. Mengkoordinasikan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.

b. Memberikan saran/masukan kepada Presiden dalam upaya peningkatan

kesejahteraan lanjut usia.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan LAKIP sebagai bahan dokumentasi yang dapat dijadikan dasar

untuk pertanggungjawaban administratif dan teknis pelaksanaan Program dan

Kegiatan di lingkungan Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

2. Tujuan

a. Bahan evaluasi untuk mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah bagi pihak

yang membutuhkan.

b. Sarana untuk mengkomunikasikan hasil yang telah dicapai dan proses

pencapaiannya.

c. Penyempurnaan pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan.

d. Penyediaan dan Penyempurnaan dokumentasi program dan kegiatan.

4

D. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam susunan organisasi dan tata kerja

tersebut, sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2015

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Sosial, susunan Organisasi Direktorat

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia terdiri dari :

1. Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi;

2. Subdirektorat Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia;

3. Subdirektorat Reintegrasi dan Bimbingan Lanjut;

4. Subdirektorat Sumber Daya; dan

5. Subbagian Tata Usaha

6. Kelompok Jabatan Fungsional;

Struktur dan Susunan Organisasi

Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

5

1. Kepala Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang identifikasi dan rencana

intervensi.

b. Fungsi

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis dan identifikasi serta rencana intervensi;

2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan identifikasi serta rencana intervensi;

3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dan identifikasi serta rencana intervensi;

4) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis dan identifikasi serta rencana intervensi; dan

5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan identifikasi serta rencana intervensi.

c. Uraian Tugas

1) Merencanakan kegiatan Identifikasi dan Rencana Intervensi, meliputi

perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria

serta pemberian bimbingan teknis serta penyiapan evaluasi dan pelaporan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

2) Memberikan arahan / petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada para Kepala Seksi

di lingkungan Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi baik secara

lisan maupun tertulis untuk meningkatkan kompetensi para Kepala Seksi.

3) Mendistribusikan kegiatan kepada para Kepala Seksi di lingkungan

Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi sesuai dengan bidang tugas

agar beban kerja terbagi rata sehingga tugas terlaksana sesuai tujuan.

4) Menyiapkan alternatif keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang

timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subdirektorat Identifikasi dan

Rencana Intervensi.

6

5) Membuat konsep, memeriksa dan menelaah isi surat atau bahan lain yang

terkait dengan tugas dan fungsi Subdirektorat Identifikasi dan Rencana

Intervensi untuk mengetahui permasalahan dan upaya tindak lanjut.

2) Mengkoordinasikan kegiatan Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi

secara lintas program/sektoral dengan Subdirektorat lain di lingkungan

Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, unit lain di lingkungan Direktorat

Jenderal Rehabilitasi Sosial, serta instansi terkait lainnya.

3) Melaksanakan pembinaan staf dalam rangka pelaksanaan kegiatan/ program

Identifikasi dan Rencana Intervensi.

4) Memberikan umpan balik informasi kegiatan Subdirektorat Identifikasi dan

Rencana Intervensi dalam rapat dan pertemuan lain sesuai dengan instruksi

Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

5) Menyelia, memantau, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subdirektorat

Identifikasi dan Rencana Intervensi.

6) Memonitor pelaksanaan kegiatan para Kasi di lingkungan Subdirektorat

Identifikasi dan Rencana Intervensi agar proses dan hasilnya sesuai dengan

rencana.

7) Melaporkan pelaksanaan tugas Subdirektorat Identifikasi dan Rencana

Intervensi kepada Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur Rehabilitasi

Sosial Lanjut Usia atau pimpinan terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan

yang berlaku.

9) Melaksanakan penyusunan program dan sasaran tahunan Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia berdasarkan kebijakan dan program Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan pelaksanaan sebelumnya, serta perkiraan yang akan datang.

10) Melaksanakan penyusunan program kerja dan rencana kerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas.

1.a. Kepala Seksi Analisis dan Identifikasi Permasalahan.

a. Tugas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan

7

teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis dan identifikasi permasalahan.

b. Uraian Tugas :

1) Merencanakan kegiatan seksi Analisis dan Identifikasi Permasalahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

2) Membagi tugas kepada staf seksi Analisis dan Identifikasi Permasalahan sesuai dengan bidang tugas dan kemampuan.

3) Memberikan arahan/petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada staf di lingkungan seksi Analisis dan Identifikasi Permasalahan baik secara lisan maupun tertulis untuk meningkatkan kompetensi staf.

4) Membimbing dan mengawasi staf seksi Analisis dan Identifikasi Permasalahan agar melaksanakan tugas dengan baik.

5) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis di bidang Analisis dan Identifikasi Permasalahan rehabilitasi sosial lanjut usia.

6) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Analisis dan Identifikasi Permasalahan rehabilitasi sosial lanjut usia.

7) Membuat konsep, memeriksa dan menelaah isi surat atau bahan lain yang terkait dengan tugas dan fungsi Seksi Analisis dan Identifikasi untuk mengetahui permasalahan dan upaya tindak lanjut.

8) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, instrumen pemantauan dan evaluasi serta indikator kinerja di bidang Analisis dan Identifikasi Permasalahan Rehabilitasi social lanjut usia.

9) Mengkoordinasikan kegiatan seksi Analisis dan Identifikasi Permasalahan dengan seksi lain di lingkungan Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

10) Melaksanakan evaluasi terhadap pekerjaan staf seksi di Analisis dan Identifikasi Permasalahan.

11) Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Analisis dan Identifikasi Permasalahan kepada Kepala Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi.

12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi atau pimpinan yang terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

2.b. Kepala Seksi Rencana Intervensi

a. Tugas Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rencana intervensi.

b. Uraian Tugas

8

1) Merencanakan kegiatan seksi Rencana Intervensi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

2) Membagi tugas kepada staf seksi Rencana Intervensi sesuai dengan bidang tugas dan kemampuan.

3) Memberikan arahan/petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada staf di lingkungan seksi Rencana Intervensi baik secara lisan maupun tertulis untuk meningkatkan kompetensi staf.

4) Membimbing dan mengawasi staf seksi Rencana Intervensi agar melaksanakan tugas dengan baik.

5) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis Rencana Intervensi di bidang Rehabilitasi sosial lanjut usia.

6) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rencana Intervensi Rehabilitasi sosial lanjut usia.

7) Membuat konsep, memeriksa dan menelaah isi surat atau bahan lain yang terkait dengan tugas dan fungsi Seksi Rencana Intervensi untuk mengetahui permasalahan dan upaya tindak lanjut.

8) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, instrumen pemantauan dan evaluasi serta indikator kinerja di bidang Rencana Intervensi Rehabilitasi sosial lanjut usia.

9) Mengkoordinasikan kegiatan seksi Rencana Intervensi dengan seksi lain di lingkungan Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

10) Melaksanakan evaluasi terhadap pekerjaan staf seksi Rencana Intervensi pada Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi.

11) Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Rencana Intervensi kepada Kepala Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi.

12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi atau pimpinan yang terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

2. Kepala Subdirektorat Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemampuan lanjut usia.

b. Fungsi :

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kemampuan lanjut usia dalam dan luar institusi;

2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kemampuan lanjut usia dalam dan luar institusi;

9

3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kemampuan lanjut usia dalam dan luar institusi;

4) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supevisi di bidang pengembangan kemampuan lanjut usia dalam dan luar institusi; dan

5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kemampuan lanjut usia dalam dan luar institusi.

c. Uraian Tugas :

1) Merencanakan kegiatan operasional Subdirektorat Pengembangan Kemampuan

Lanjut Usia, meliputi perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis serta penyiapan

evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

2) Memberikan arahan/petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada para Kepala Seksi

di lingkungan Subdirektorat Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia baik

secara lisan maupun tertulis untuk meningkatkan kompetensi para Kepala

Seksi.


Subdirektorat Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia sesuai dengan bidang

tugas agar beban kerja terbagi rata sehingga tugas terlaksana sesuai tujuan.


timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subdirektorat Pengembangan

Kemampuan Lanjut Usia.


terkait dengan tugas dan fungsi Subdirektorat Pengembangan Kemampuan

Lanjut Usia untuk mengetahui permasalahan dan upaya tindak lanjut.

6) Mengkoordinasikan kegiatan Subdirektorat Pengembangan Kemampuan Lanjut

Usia secara lintas program/sektoral dengan Subdirektorat lain di lingkungan




standarisasi, evaluasi dan pelaporan.

10

8) Memberikan umpan balik informasi kegiatan Subdirektorat Pengembangan

Kemampuan Lanjut Usia dalam rapat dan pertemuan lain sesuai dengan

instruksi Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.


Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia.


Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia agar proses dan hasilnya sesuai

dengan rencana.

11) Melaporkan pelaksanaan tugas Subdirektorat Pengembangan Kemampuan

Lanjut Usia kepada Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.



yang berlaku.

2. a. Kepala Seksi Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia Dalam Institusi

a. Tugas :

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemampuan lanjut usia dalam institusi.

b. Uraian Tugas

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia

Dalam Institusisebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

2) Membagi tugas kepada staf Seksi Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia

Dalam Institusisesuai dengan bidang tugas dan kemampuan.

3) Memberikan arahan/petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada staf di

lingkungan seksi Rehabilitasi sosial dalam pantibaik secara lisan maupun

tertulis untuk meningkatkan kompetensi staf.

4) Membimbing dan mengawasi staf Seksi Pengembangan Kemampuan Lanjut

Usia Dalam Institusiagar melaksanakan tugas dengan baik.

11

5) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta

pemberian bimbingan teknis di bidang Rehabilitasi sosial lanjut usia dalam

panti.

6) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi

sosial dalam panti.


terkait dengan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Kemampuan Lanjut

Usia Dalam Institusiuntuk mengetahui permasalahan dan upaya tindak

lanjut.

8) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, instrumen pemantauan dan

evaluasi serta indikator kinerja di bidang Rehabilitasi sosial dalam panti.

9) Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia

Dalam Institusidengan seksi lain di lingkungan Direktorat Rehabilitasi Sosial

Lanjut Usia.

10) Melaksanakan evaluasi terhadap pekerjaan staf Seksi Pengembangan

Kemampuan Lanjut Usia Dalam Institusi pada Subdirektorat Pengembangan

Kemampuan Lanjut Usia .

11) Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Kemampuan Lanjut

Usia Dalam Institusi kepada Kepala Subdirektorat Pengembangan


12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala

Subdirektorat Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia atau pimpinan yang

terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

2. b. Kepala Seksi Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia Luar Institusi a. Tugas :

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemampuan lanjut usia dalam institusi.

12

b. Uraian Tugas :

1) Merencanakan kegiatan Kepala Seksi Pengembangan Kemampuan Lanjut

Usia Luar Institusi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

2) Membagi tugas kepada staf Kepala Seksi Pengembangan Kemampuan

Lanjut Usia Luar Institusi sesuai dengan bidang tugas dan kemampuan.


lingkungan seksi Rehabilitasi sosial luar pantibaik secara lisan maupun

tertulis untuk meningkatkan kompetensi staf.

4) Membimbing dan mengawasi staf Kepala Seksi Pengembangan

Kemampuan Lanjut Usia Luar Institusi agar melaksanakan tugas dengan

baik.

5) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria,

serta pemberian bimbingan teknis di bidang Rehabilitasi sosial lanjut

usia luar panti.

6) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi

sosial luar panti.

7) Membuat konsep, memeriksa dan menelaah isi surat atau bahan lain

yang terkait dengan tugas dan fungsi Kepala Seksi Pengembangan

Kemampuan Lanjut Usia Luar Institusi untuk mengetahui permasalahan

dan upaya tindak lanjut.


evaluasi serta indikator kinerja di bidang Rehabilitasi sosial luar panti.

9) Mengkoordinasikan kegiatan Kepala Seksi Pengembangan Kemampuan

Lanjut Usia Luar Institusi dengan seksi lain di lingkungan Direktorat

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

10) Melaksanakan evaluasi terhadap pekerjaan staf Kepala Seksi

Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia Luar Institusi pada

Subdirektorat Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia .

13

11) Melaporkan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengembangan Kemampuan

Lanjut Usia Luar Institusi kepada Kepala Subdirektorat Pengembangan



Subdirektorat Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia atau pimpinan

yang terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

3. Kepala Sub Direktorat Reintegrasi dan Bimbingan Lanjut

a. Tugas :



serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang reintegrasi dan bimbingan

lanjut.

b. Fungsi :

1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Reintegrasi dan Bimbingan

LanjutRehabilitasi sosial lanjut usia.

2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Reintegrasi dan Bimbingan


3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

Reintegrasi dan Bimbingan LanjutRehabilitasi sosial lanjut usia.

4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang Reintegrasi dan Bimbingan


5) Penyiapan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang. Reintegrasi dan

Bimbingan LanjutRehabilitasi sosial lanjut usia.

b. Uraian Tugas :

1) Merencanakan kegiatan operasional Subdirektorat Reintegrasi dan Bimbingan

Lanjut, meliputi perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis serta penyiapan

evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.


di lingkungan Subdirektorat Reintegrasi dan Bimbingan Lanjut baik secara lisan

maupun tertulis untuk meningkatkan kompetensi para Kepala Seksi.

14


Subdirektorat Reintegrasi dan Bimbingan Lanjut sesuai dengan bidang tugas

agar beban kerja terbagi rata sehingga tugas terlaksana sesuai tujuan.


timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subdirektorat Reintegrasi dan

Bimbingan Lanjut.


terkait dengan tugas dan fungsi Subdirektorat Reintegrasi dan Bimbingan

Lanjut untuk mengetahui permasalahan dan upaya tindak lanjut.

6) Mengkoordinasikan kegiatan Subdirektorat Reintegrasi dan Bimbingan Lanjut

secara lintas program/sektoral dengan Subdirektorat lain di lingkungan




Reintegrasi dan Bimbingan Lanjut.

8) Memberikan umpan balik informasi kegiatan Subdirektorat Reintegrasi dan

Bimbingan Lanjut dalam rapat dan pertemuan lain sesuai dengan instruksi

Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

9) Menyelia, memantau, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan

SubdirektoratReintegrasi dan Bimbingan Lanjut serta kegiatan Rehabilitasi sosial

lanjut usia.


Reintegrasi dan Bimbingan Lanjut agar proses dan hasilnya sesuai dengan

rencana.

11) Melaporkan pelaksanaan tugas Subdirektorat Reintegrasi dan Bimbingan Lanjut

kepada Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia atau pimpinan terkait sesuai dengan prosedur

dan ketentuan yang berlaku.

15

3. a. Kepala Seksi Reintegrasi

a. Tugas :

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang reintegrasi.

b. Uraian Tugas :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Reintegrasi sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas.

2) Membagi tugas kepada staf Seksi Reintegrasi sesuai dengan bidang tugas dan

kemampuan.

3) Memberikan arahan/petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada staf di lingkungan

Seksi Reintegrasi baik secara lisan maupun tertulis untuk meningkatkan

kompetensi staf.

4) Membimbing dan mengawasi staf Seksi Reintegrasi agar melaksanakan tugas

dengan baik.


pemberian bimbingan teknis di bidang Pembinaan Lembaga.

6) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pembinaan

Lembaga.


terkait dengan tugas dan fungsi Seksi Reintegrasi untuk mengetahui

permasalahan dan upaya tindak lanjut.


evaluasi serta indikator kinerja di bidang Pembinaan Lembaga.

9) Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Reintegrasi dengan seksi lain di lingkungan

Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

10) Melaksanakan evaluasi terhadap pekerjaan staf Seksi Reintegrasi pada

Subdirektorat Reintegrasi dan Bimbingan Lanjut.

11) Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Reintegrasi kepada Kepala Subdirektorat

Reintegrasi dan Bimbingan Lanjut.

16


Subdirektorat Reintegrasi dan Bimbingan Lanjut atau pimpinan yang terkait

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

3.b. Kepala Seksi Bimbingan Lanjut

a. Tugas :

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bimbingan lanjut

b. Uraian Tugas :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Bimbingan Lanjut sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas.

2) Membagi tugas kepada staf Seksi Bimbingan Lanjut sesuai dengan bidang

tugas dan kemampuan.


lingkungan Seksi Bimbingan Lanjut baik secara lisan maupun tertulis untuk

meningkatkan kompetensi staf.

4) Membimbing dan mengawasi staf Seksi Bimbingan Lanjut agar

melaksanakan tugas dengan baik.


pemberian bimbingan teknis di bidang Kerjasama Kelembagaan.

6) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kerjasama

Kelembagaan.


terkait dengan tugas dan fungsi Seksi Bimbingan Lanjut untuk mengetahui



evaluasi serta indikator kinerja di bidang Kerjasama Kelembagaan.

9) Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Bimbingan Lanjut dengan seksi lain di

lingkungan Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

17

10) Melaksanakan evaluasi terhadap pekerjaan staf Seksi Bimbingan Lanjut

pada Subdirektorat Reintegrasi dan Bimbingan Lanjut.

11) Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Bimbingan Lanjut kepada Kepala

Subdirektorat Reintegrasi dan Bimbingan Lanjut.


Subdirektorat Reintegrasi dan Bimbingan Lanjutatau pimpinan yang terkait

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

4. Kepala Sub Direktorat Sumber Daya a. Tugas :



serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya.

b. Fungsi :

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis, serta peningkatan kapasitas sumber daya;

2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis, serta peningkatan kapasitas sumber daya;

3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan analisis, serta peningkatan kapasitas sumber daya;

4) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan dan analisis, serta peningkatan kapasitas sumber daya

5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis, serta peningkatan kapasitas sumber daya

c. Uraian Tugas :

1) Merencanakan kegiatan operasional Subdirektorat Sumber Daya, meliputi

perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria

serta pemberian bimbingan teknis serta penyiapan evaluasi dan pelaporan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas.


di lingkungan Subdirektorat Sumber Daya baik secara lisan maupun tertulis

untuk meningkatkan kompetensi para Kepala Seksi.


Subdirektorat Sumber Daya sesuai dengan bidang tugas agar beban kerja

terbagi rata sehingga tugas terlaksana sesuai tujuan.

18


timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subdirektorat Sumber Daya.


terkait dengan tugas dan fungsi Subdirektorat Sumber Daya untuk mengetahui


6) Mengkoordinasikan kegiatan Subdirektorat Sumber Daya secara lintas

program/sektoral dengan Subdirektorat lain di lingkungan Direktorat

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, unit lain di lingkungan Direktorat Jenderal

Rehabilitasi Sosial, serta instansi terkait lainnya.


Sumber Daya.

8) Memberikan umpan balik informasi kegiatan Subdirektorat Sumber Daya dalam

rapat dan pertemuan lain sesuai dengan instruksi Direktur Rehabilitasi Sosial

Lanjut Usia.


Sumber Daya serta kegiatan Rehabilitasi sosial lanjut usia.

10) Memonitor pelaksanaan kegiatan para Kasi di lingkungan Subdirektorat Sumber

Daya agar proses dan hasilnya sesuai dengan rencana.

11) Melaporkan pelaksanaan tugas Subdirektorat Sumber Daya kepada Direktur




yang berlaku.

4.a. Kepala Seksi Pemetaan dan Analisis Potensi Sumber Daya

a. Tugas :

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan dan analisis potensi sumber daya.

b. Uraian Tugas :

19

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pemetaan dan Analisis Potensi Sumber Daya

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

2) Membagi tugas kepada staf Seksi Pemetaan dan Analisis Potensi Sumber

Daya sesuai dengan bidang tugas dan kemampuan.


lingkungan Seksi Pemetaan dan Analisis Potensi Sumber Daya baik secara

lisan maupun tertulis untuk meningkatkan kompetensi staf.

4) Membimbing dan mengawasi staf Seksi Pemetaan dan Analisis Potensi

Sumber Daya agar melaksanakan tugas dengan baik.


pemberian bimbingan teknis di bidang Advokasi Sosial.

6) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Advokasi Sosial.


terkait dengan tugas dan fungsi Seksi Pemetaan dan Analisis Potensi Sumber

Daya untuk mengetahui permasalahan dan upaya tindak lanjut.


evaluasi serta indikator kinerja di bidang Advokasi Sosial.

9) Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Pemetaan dan Analisis Potensi Sumber

Daya dengan seksi lain di lingkungan Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut

Usia.

10) Melaksanakan evaluasi terhadap pekerjaan staf Seksi Pemetaan dan Analisis

Potensi Sumber Daya pada Subdirektorat Sumber Daya.

11) Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pemetaan dan Analisis Potensi Sumber

Daya kepada Kepala Subdirektorat Sumber Daya.


Subdirektorat Sumber Daya atau pimpinan yang terkait sesuai dengan

prosedur dan ketentuan yang berlaku.

20

4. b Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

a. Tugas :

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas sumber daya

b. Uraian Tugas :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas.

2) Membagi tugas kepada staf Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya sesuai

dengan bidang tugas dan kemampuan.

3) Memberikan arahan/petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada staf di lingkungan

Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya baik secara lisan maupun tertulis

untuk meningkatkan kompetensi staf.

4) Membimbing dan mengawasi staf Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

agar melaksanakan tugas dengan baik.


pemberian bimbingan teknis di bidang Rehabilitasi Sosial Kedaruratan.

6) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi Sosial

Kedaruratan.


terkait dengan tugas dan fungsi Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

untuk mengetahui permasalahan dan upaya tindak lanjut.


evaluasi serta indikator kinerja di bidang Rehabilitasi Sosial Kedaruratan.

9) Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

dengan seksi lain di lingkungan Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

10) Melaksanakan evaluasi terhadap pekerjaan staf Seksi Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya pada Subdirektorat Sumber Daya.

21

11) Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

kepada Kepala Subdirektorat Sumber Daya.


Subdirektorat Sumber Daya atau pimpinan yang terkait sesuai dengan

prosedur dan ketentuan yang berlaku.

5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha (TU)

a. Tugas :

Melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga serta administrasi perencanaan program dan anggaran Direktorat.

b. Uraian Tugas :

1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas.

2) Membagi tugas kepada staf Subbagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugas

dan kemampuan.

3) Membimbing dan mengawasi staf dalam pelaksanaan tugas.

4) Melakukan urusan persuratan dan kearsipan Direktorat.

5) Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan Direktorat.

6) Melakukan urusan keuangan Direktorat.

7) Melakukan urusan kepegawaian Direktorat.

8) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data lingkup Direktorat.

9) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta

pelaporan kegiatan di lingkungan direktorat.

10) Mendukung pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Direktorat.

11) Menyiapkan urusan tata laksana, hukum dan humas Direktorat.

12) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha kepada Direktur.

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur atau pimpinan

terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

E. Lingkungan Strategis yang berpengaruh

Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan

masyarakat untuk melaksanakan peningkatan usaha Kesejahteraan Sosial. Hal ini

22

dilatarbelakangi oleh kenyataan akan besarnya permasalahan sosial yang tumbuh dan

berkembang serta dihadapi oleh sebagian besar masyarakat.

Kemiskinan, ketelantaran, kecacatan dan ketunaan sosial merupakan permasalahan

sosial yang menonjol serta memerlukan penanganan secara khusus dan

berkeseimbangan sebagai wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan

martabat bangsa.

Keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial dipengaruhi oleh lingkungan strategis

sebagai berikut :

1. Stabilitas ekonomi dengan mengutamakan perluasan lapangan kerja dan kesempatan

usaha bagi sebagian besar penduduk terutama PMKS (Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial).

2. Kecepatan penanganan wilayah tertinggal, terpencil dan terisolasi, daerah minus,

daerah kumuh perkotaan, daerah pantai dan kantong kemiskinan lainnya.

3. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya dan

lingkungan melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi.

4. Pengembangan dan penguatan kelembagaan sosial lanjut usia terutama yang berbasis

masyarakat baik lembaga maupun SDM-nya.

Dalam perencanaan dan pelaksanaannya, sektor/kegiatan strategis lain yang terkait

perlu diintegrasikan dengan strategi pembangunan dan penanganan masalah sosial.

23

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2016

A. Perencanaan

Perencanaan Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia pada hakekatnya merupakan

komitmen bersama mengenai upaya yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan

kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban,

penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-

undangan bidang Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia termasuk pembinaan terhadap akhlak

dan perilaku pelaksana Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia serta evaluasi, pengawasan dan

pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam

pelaksanaan pemerintahan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang harus diemban, maka

Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dalam penyelenggaraan pembangunan

kesejahteraan sosial lanjut usia dilaksanakan secara sistematis, terencana dan

berkesinambungan. Termasuk penyelenggaraan program/kegiatan tahun 2015

merupakan tindak lanjut kegiatan sebelumnya yang terarah, untuk pencapaian dan

penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan.

B. Visi dan Misi

Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia menetapkan Visi dan Misi sebagaimana

tersebut :

1. Visi

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan

Nilai dan Semangat Gotong Royong”

2. Misi

“Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera”

C. TUJUAN

1. Terlaksananya/ terwujudnya kesejahteraan sosial lanjut usia melalui rehabilitasi

sosial lanjut usia sesuai dengan standar pelayanan baik dalam maupun luar panti

2. Meningkatnya kemampuan, keterampilan dan kepadulian masyarakat dalam

memberikan rehabilitasi kepada lanjut usia

3. Tersalurkannya bantuan sarana dan prasarana rehabilitasi lanjut usia dan kepedulian

masyarakat dalam melayani lanjut usia melalui lembaga kesejahteraan sosial

24

D. Arah Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

1. Arah Kebijakan

a. Mewujudkan dukungan keluarga dan masyarakat terhadap kehidupan lanjut

usia;

b. Mewujudkan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang dapat meningkatkan

kehidupan penduduk lanjut usia;

c. Mewujudkan kesempatan kerja dan aktivitas untuk mengaktualisasikan diri dalam

keluarga dan masyarakat;

d. Mewujudkan iklim kehidupan yang mendorong lanjut usia dapat melakukan

kegiatan sosial keagamaan dan kerohanian;

e. Mewujudkan aksesibilitas lanjut usia terhadap sarana dan rehabilitasi umum

serta sumber lainnya.

f. Mewujudkan profesionalisme petugas rehabilitasi sosial lanjut usia.

g. Mewujudkan lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia yang mandiri dan

mempunyai jaringan kerja yang luas

2. Strategi

a. Kemitraan

Yaitu kerjasama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan dan jaringan kerja untuk

menumbuhkembangkan kemanfaatan timbal balik antara pemerintah pusat dan

daerah serta masyarakat/orsos dan dunia usaha dalam penyelenggaraan

rehabilitasi sosial lanjut usia.

b. Pemberdayaan

Yaitu peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku rehabilitasi social lanjut

usia, termasuk aparatur pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah, masyarakat,

organisasi sosial, dunia usaha serta penerima rehabilitasi untuk mencegah dan

mengatasi masalah yang ada serta merealisasikan aspirasi dan harapan untuk

meningkatkan kualitas hidup lanjut usia.

c. Partisipasi

Yaitu meliputi prakarsa, peran aktif dan keterlibatan lanjut usia serta seluruh

unsur komponen masyarakat termasuk dunia usaha dalam penyelenggaraan

rehabilitasi sosial lanjut usia.

d. Advokasi Sosial

Meliputi pendampingan, konsultasi dan perlindungan dalam rangka pelaksanaan

rehabilitasi sosial bagi lanjut usia.

e. Rehabilitasi Sosial

Adalah proses bantuan pertolongan, perlindungan, bimbingan, santunan dan

perawatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan social lanjut usia.

25

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia tahun 2016 adalah sebagai

berikut :

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET

Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi lanjut usia

Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar Family Support Kedaruratan Bedah rumah

Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima bantuan sosial 31.250

orang

SDM yang melaksanakan pelayanan sosial lanjut usia

Pelatihan dan bimbingan teknis pendamping dan pelaksana rehabilitasi sosial lanjut usia

SDM yang meningkat kapasitasnya dalam melaksanakan rehabilitasi sosial lanjut usia

870 orang

Lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia

Pemberian bantuan kepada lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia

Jumlah lembaga kesejahteraan sosial (LKS) penyelenggaran rehabilitasi sosial lanjut usia yang dibantu/

60 lembaga

Pedoman, juklak dan juknis pelayanan sosial lanjut usia

Penyusunan dan penyempurnaan pedoman, juklak dan juknis, peraturan, produk literasi yang dirancang/ diterbitkan terkai akses lingkungan inklusif bagi lanjut usia

Jumlah inisiasi/ regulasi/ peraturan/ produk literasi yang dirancanag/ diterbitkan terkait akses lingkungan inklusif bagi lanjut usia

8 Pedoman

Perjanjian kinerja tersebut merupakan perjanjian untuk memberikan rehabilitasi sosial

lanjut usia yang dilaksanakan melalui kegiatan pusat. Selain kegiatan pusat masih ada

kegiatan yang dilaksanakan melalui UPT dan melalui dana dekosentrasi. Perjanjian kinerja

tersebut adalah sebagai berikut:

26

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET


Layanan SBK PSTW UEP Day care Home Care Nursing Care Penjangkauan PSTW

Jumlah lanjut yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti Jumlah lanjut yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan bantuan sosial

23.365 orang




3.111 orang


Pemberian bantuan Operasional kepada Komda propinsi / Kab/Kota


15 lembaga

Perjanjian kinerja yang dicapai melalui UPT dan dana dekonsentrasi dilaksanakan melalui

berbagai kegiatan yag mendukung berbagai sasaran rehabilitasi sosial lanjut usia. Sasaran

Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi lanjut usia dica[ai dengan program Layanan SBK

PSTW, UEP, Day care, Home Care, Nursing Care dan Penjangkauan yang dilaksanakan

oleh PSTW dengan target sebayak 23.365 orang.

Sasaran SDM yang melaksanakan pelayanan sosial lanjut usia dicapai dengan kegiatan

pelatihan dan bimbingan teknis pendamping dan pelaksana rehabilitasi sosial lanjut usia

yang ditujukan kepada pendamping ASLUT dengan target sebanyak 3.111 orang. Sasaran

Lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia dicapai dengan Pemberian bantuan Operasional

kepada Komda propinsi / Kab/Kota dengan target sebanyak 15 lembaga.

Untuk capaian yang dilaksanakan melalui UPT dan dana dekonsentrasi akan dilaporkan

oleh masing-masing kepala satker pelaksana kegiatan karena merupakan tanggung jawab

dan sebagai capaian kinerja masing-masing kepala satker.

27

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia menyusun penetapan kinerja tahun 2016

sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi. Penetapan kinerja tersebut menjadi tolak ukur

akuntabilitas kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target di

penetapan kinerja dengan realisasi target yang dilaksanakan selama tahun 2016.

29

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

SASARAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA TARGET REALISASI

HASIL CAPAIAN (%) PROGRAM ANGGARAN

OUT PUT OUT COME


Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima bantuan sosial

31.250 orang

32.089 orang

103 %

20 % dari realisasi lanjut usia telah terpenuhi kebutuhan dasarnya

Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar Family Support Kedaruratan Bedah rumah

76.363.274.000



870 orang

770 orang 88 %

20 % SDM penyelenggaran pelayanan sosial lanjut usia meningkat kapasitasnya


5.970.560.000



60 lembaga

2 Lembaga 3 %

20 % meningkatnya kualitas rehabilitasi sosial lanjut usia yang dilakukan masyarakat melalui LKS LU

Pemberian bantuan kepada lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia

533.490.000

30

SASARAN INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI

HASIL CAPAIAN (%) PROGRAM ANGGARAN

OUT PUT OUT COME

Pedoman, juklak dan juknis pelayanan sosial lanjut usia


8 Pedoman

10 Pedoman 125

20 Meberikan pemahaman kepada pelaksana/ pendamping rehabilitasi sosial lanjut usia (petugas pusat, propinsi, kab/kota)

Penyusunan dan penyempurnaan pedoman, juklak dan juknis, peraturan, produk literasi yang dirancang/ diterbitkan terkai akses lingkungan inklusif bagi lanjut usia

1.141.750.000

31

B. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia tahun 2016 dilakukan

dengan cara mengukur sasaran strategis. Sasaran strategis diukur dengan

indikator kinerja yang tercantum dalam penetapan kinerja tahun 2016. Capaian

kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia tahun 2016 adalah sebagai

berikut:

Sasaran 1 : Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi lanjut usia

Sasaran lanjut usia yang mendapatkan Rehabilitasi merupakan sasaran

Rehabilitasi yang ditujukan langsung kepada lanjut usia dan manfaatnya dapat

dirasakan oleh lanjut usia. Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah

lanjut usia miskin atau terlantar yang mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam

upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya.

Pengukuran sasaran ini masih bersifat kualitatif karena penerima bantuan

jumlahnya jauh lebih besar dari pada pelayanan yang ada. Selain itu kondisi

awal lanjut usia sebelum menerima bantuan tidak diketahui sehingga tidak bisa

mengukur perubahan yang terjadi terhadap lanjut usia pada saat sudah

menerima bantuan. Fokus utama sasaran ini adalah peningkatan jumlah lanjut

usia yang mendapatkan Rehabilitasi sosial. Target yang telah dicapai dalam

pemberian pelayanan kepada lanjut usia dari tahun 2011-2016 adalah sebagai

berikut :

32

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 sampai tahun 2013

mengalami peningkatan jumlah target. Peningkatan terbesar terjadi pada

tahun 2012. Pada tahun 2012 terjadi kenaikan yang signifikan karena

mendapatkan reword anggaran yang digunakan sepenuhnya untuk

peningkatan sasaran langsung kepada lanjut usia. Pada tahun 2014 terjadi

penurunan sasaran. Penurunan ini terjadi karena adanya pengalihan target

yang semula ditangani oleh pusat dialihkan ke daerah baik dekon maupun

UPT, sehingga sasaran di pusat turun dan sasaran Rehabilitasi melalui dana

dekonsentrasi dan UPT meningkat.

Pada tahun 2015 terjadi peningkatan sasaran yang sangat signifikan hal ini

disebabkan karena adanya tambahan anggaran (APBNP). Penambahan

anggaran tersebut digunakan untuk program-program yang langsung

ditujukan pada peningkatan target lanjut usia.

Pada tahun 2016 terjadi penurunan sasaran lagi karena sasaran pelayanan

dialokasikan melalui dana dekonsentrasi. Selain itu adanya penghematan

anggaran yang terjadi sampai dua kali penghematan. Sebelum penghematan

target Direktorat Rehabilitasi Sosial lanjut usia berjumlah 31.750 orang turun

menjadi 31.250 orang serta bantuan ASLUT yang semula 12 bulan menjadi 10

bulan.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah pengembangan sasaran sangat

tergantung dengan anggaran yang tersedia (APBN) dan belum adanya

kemampuan dalam menggali sumber dana lain baik dari dalam maupun luar

negeri sehingga target sasaran tidak dapat naik secara signifikan.

Capaian kinerja sasaran lanjut usia yang mendapatkan Rehabilitasi diukur

keberhasilannya melalui perbandingan target dan realisasi yang dapat dilihat

pada tabel berikut:

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

%

1 Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima bantuan sosial

31.250 32.089 103

33

Lanjut usia yang mendapatkan Rehabilitasi sosial di luar panti merupakan

Rehabilitasi yang diberikan langsung kepada lanjut usia. Lanjut usia penerima

Rehabilitasi adalah lanjut usia yang berada di masyarakat dan tidak tinggal di

dalam panti. Kriteria Lanjut Usia Terlantar yang mendapat Asistensi Sosial

Lanjut Usia Terlantar adalah lanjut usia miskin, sakit-sakitan dan atau

badridden untuk kriteria penerima bantuan pemenuhan kebutuah hidup.

Sedangkan kriteria Lanjut Usia yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar

Panti adalah lanjut usia miskin, masih memiliki keluarga maupun lanjut usia

yang berada dalam situas darurat baik bencana alam maupun bencana sosial

bagi lanjut usia yang menerima bantuan kedaruratan.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja ini adalah

sebagai berikut:

a. Asistensi Sosial Lanjut UsiaTerlantar

Asistensi Sosial Lanjut Usia adalah program pemberian bantuan secara

tunai kepada lanjut usia terlantar yang bertujuan untuk meningkatkan

tingkat kesejahteraan lanjut usia terlantar. Kegiatan ini dilakukan dengan

memberikan bantuan tunai sebesar Rp. 200.000,- per bulan selama satu

tahun. Sasaran asistensi sosial lanjut usia adalah berjumlah 30.000 orang

yang tersebar di 34 propinsi, 359 kabupaten/kota, 1188 Kecamatan dan

3.039 desa. Pelaksanaan program bekerjasama dengan PT. POS Indonesia

untuk lembaga penyalur. Kerjasama dilakukan dengan PT. POS Indonesia

karena sebagai pemenang lelang, PT. POS Indonesia mempunyai jaringan

sampai ke tingkat kecamatan yang berdekatan dengan penerima bantuan

agar pendamping dapat mengambil uang ke PT. Pos terdekat dengan

penerima bantuan dengan menunjukkan surat kuasa dan SK sebagai

pendamping dan selanjutnya diserahkan ke penerima.

Karena keterbatasan anggaran yang ada, penerima bantuan antara lain

ditentukan berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dana bantuan digunakan untuk

pemenuhan sebagian kebutuhan dasar lansia penerima program. Dalam

pelaksanaannya, selain mendapatkan dana bantuan ASLUT setiap

bulannya, lanjut Usia telantar penerima program mendapatkan

34

pendampingan psikososial dari seorang pendamping yang berasal dari

unsur masyarakat yang ditentukan oleh dinas/ instansi sosial

kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan tugasnya pendamping mendapatkan

honor dan transport secara berkala. Satu pendamping rata rata

mendampingi 10 – 15 orang lanjut usia di satu desa. Tugas dari

pendamping antara lain adalah memberikan kemudahan bagi lanjut usia

dalam menerima bantuan, memantau penggunaan bantuan serta

memberikan bimbingan dan konseling psikososial secara simple kepada

lanjut usia.

Pemberian bantuan kepada lanjut usia terlantar melalui program ASLUT

semula selama 12 bulan namun karena adanya penghematan anggaran

maka pemberian bantuan ASLUT hanya diberikan selama 10 bulan.

Perkembangan jumlah penerima bantuan ASLUT dari tahun 2012 sampai

dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

JUMLAH PENERIMA ASLUT

TAHUN 2012-2016

Perkembangan jumlah penerima pada tahun 2012-2014 tidak ada kenaikan

target penerima ASLUT. Hal ini disebabkan alokasi anggaran sejak tahun

2012 cenderung untuk menurun. Peningkatan sasaran terjadi pada tahun

35

2015 sebanyak 500 lanjut usia, menjadi 27.000 lanjut usia dan pada tahun

2016, naik menjadi 30.000 orang.

36

b. Rehabilitasi Lanjut Usia Dalam Situasi Darurat

Kegiatan kedaruratan bertujuan untuk memberikan Rehabilitasi kepada

lanjut usia yang berada dalam situasi darurat baik berupa bencana,

penelantaran , tindak kekerasan dan eksploitasi. Bantuan diberikan dalam

bentuk konseling, penanganan trauma, Reunifikasi, pemenuhan kebutuhan

dasar dan rujukan dengan jumlah sasaran sebanyak 250 orang lanjut usia.

Namun karena adanya penghematan anggaran II yaitu berupa blokir

mandiri maka sasaran yang bisa teralisasi berjumlah 30 orang bagi korban

bencana tanah longsor di Desa Clapar Kecamatan Madukara Kabupaten

Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. Disamping pemberian bantuan sosial

dimaksud Dit RSLU juga melakukan penanganan kedaruratan dan

pendampingan bagi korban bencana, serta penanganan kasus lansia

terlantar dengan rincian sebagai berikut :

No Lokasi Jumlah Keterangan

1. Kab. Garut 41 Jiwa Banjir bandang

2. Kab. Sumedang 40 Jiwa Tanah longsor

3. Kab. Pidie jaya 650 Jiwa Gempa bumi

4. Kota Bima 171 Jiwa Banjir bandang

5. Kab. Karawang 38 Jiwa Konflik/sengketa tanah

6. DKI Jakarta 19 Jiwa Kasus lansia terlantar

Total 959 Jiwa

.

Secara keseluruhan target rehabilitasi sosial lanjut usia dalam situasi

darurat berjumlah 989 orang dengan rincian lanjut usia yang mendapat

bantuan sosial sebanyak 30 orang dan yang mendapatkan pendampingan

psikosial sebanyak 959 orang.

37

c. Program Fammily Support

Program family support merupakan kegiatan pemberdayaan terhadap

keluarga miskin yang memiliki lanjut usia tidak potensial. Kegiatan yang

dilaksanakan adalah memberikan bantuan kepada keluarga lanjut usia

melalui keluarganya untuk peningkatan ekonomi keluarga dan diharapkan

mampu memberikan pelayanan terhadap lanjut usia sehingga lanjut usia

terhindar dari keterlantaran. Dalam memberikan pelayanan Family Support

terdapat 5 (lima) dukungan terhadap keluarga :

1. Dukungan Emosional

Dukungan ini memberikan Lanjut Usia perasaan nyaman, merasa

dicintai saat mengalami depresi, bantuan dalam bentuk semangat,

empati, rasa percaya, perhatian sehingga Lanjut Usia merasa berharga.

2. Dukungan Penghormatan

Dukungan ini memberikan penghormatan yang positif, memberikan

pernyataan setuju, pujian dan penilaian positif terhadap ide-ide,

perasaan dan penampilan Lanjut Usia.

38

3. Dukungan Instrumental

Dukungan ini meliputi penyediaan dukungan jasmaniah seperti

pelayanan, bantuan finansial dan material berupa bantuan nyata, suatu

kondisi dimana benda atau jasa akan membantu memecahkan masalah

praktis, termasuk di dalamnya bantuan langsung, seperti saat

seseorang memberi atau meminjamkan uang, membantu pekerjaan

sehari-hari, menyampaikan pesan, menyediakan transportasi, menjaga

dan merawat saat sakit ataupun mengalami depresi yang dapat

membantu memecahkan masalah.

4. Dukungan Informasi

Jenis dukungan ini meliputi jaringan komunikasi dan tanggung jawab

bersama, termasuk di dalamnya memberikan solusi dari masalah,

memberikan nasehat, pengarahan, saran, atau umpan balik tentang

apa yang dilakukan oleh Lanjut Usia.

5. Dukungan Kelompok

Dukungan ini merupakan suatu bentuk dukungan yang dapat

memberikan motivasi bagi seseorang dalam usaha untuk mengurangi

tekanan yang dirasakan. Melalui dukungan ini Lanjut Usia merasa

menjadi bagian dari kelompok dimana anggotanya dapat saling berbagi

(network support).

Dalam pelaksanaan Family Support Lanjut Usia Kementerian Sosial

bekerjasama dengan Bank BNI 46 untuk pencairan dana melalui MOU.

Pendampingan dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk menjadi

pendamping program Family Support dengan perbandingan 1 orang

pendamping mendampingi 10 orang lanjut usia.

Program Family Support tahun 2016 merupakan penguatan dari tahun

sebelumnya. Sasaran tahun ini berjumlah 1.000 orang lanjut usia dan

keluarganya dengan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 1.500.000,- per

orang. Semula bantuan sebesar Rp. 3.000.000,- sehubungan dengan

adanya penghematan anggaran maka besaran bantuan menjadi Rp.

1.500.000,-. Bantuan digunakan untuk pengembangan usaha keluarga

39

lanut usia dan pemenuhan kebutuhan lanjut usia. Uji coba ini dilaksanakan

di propinsi Sumatera Barat, DIY, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Utara.

40

d. Bedah Rumah Lanjut Usia

Bedah rumah lanjut usia merupakan program rehabilitasi rumah lanjut usia

bagi lanjut usia miskin terlantar. Tujuan dari program ini adalah agar lanjut

usia memiliki rumah yang layak huni, sehat dan aman. Rehabilitasi rumah

dilakukan oleh masyarakat secara gotong royong. Besar bantuan yang

diberikan Rp. 15.000.000,-. Bantuan tersebut diperuntukkan hanya

pembelian bahan bangunan sedangkan untuk kebutuhan pendukung

lainnya berasal dari masyarakat atau pemerintah setempat.

Pada tahun 2016 target sebanyak 300 unit rumah. Namun karena adanya

penghematan anggaran maka bantuan untuk bedah rumah dihemat namun

sebagai pengganti bantuan diusulkan melalui dana hibah dalam negeri

dalam bentuk uang.

Foto bedah rumah

Sasaran 2 : SDM yang meningkat kapasitasnya dalam melaksanakan

rehabilitasi sosial lanjut usia

Sasaran yang ke dua adalah pengembangan SDM rehabilitasi sosial lanjut

usia. SDM yang dimaksud adalah masyarakat baik swasta maupun pemerintah

yang terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia. Unsur

masyarakat maupun pemerintah tersebut adalah pendamping program

41

rehabilitasi sosial lanjut usia, pimpinan dan petugas administrasi LKS LU,

lembaga/instansi terkait pemerintah daerah/propinsi yang terkait dengan

Rehabilitasi sosial lanjut usia.

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan

SDM pelaksana rehabilitasi sosial lanjut usia dibidang kelanjutusiaan.

Saat ini masih banyak pendamping dan pimpinan/petugas administrasi LKS LU

yang belum memahami Rehabilitasi dan permasalahan sosial lanjut usia

sehingga dalam melaksanakan tugasnya hasilnya kurang maksimal. Hal ini

juga terjadi pada pegawai lembaga/instansi terkait yang disebabkan kerena

seringnya mutasi pegawai di daerah.

SDM perlu mendapatkan bimbingan teknis karena mereka secara langsung

memberikan Rehabilitasi terhadap lanjut usia sehingga dituntut untuk

mempunyai kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam memberikan

Rehabilitasi. Selain itu, pelaksana dilapangan baik tingkat desa,

kebupaten/kota dan propinsi merupakan kepanjangan tangan dan

implementator kegiatan yang merupakan hasil kebijakan dari pusat sehingga

memerlukan kemampuan dan keterampilan yang memadai.

Capaian kinerja SDM yang mendapatkan bimbingan teknis bidang Rehabilitasi

sosial lanjut usia dilakukan melalui indikator kinerja jumlah SDM yang

mendapatkan bintek melalui kegiatan Pembinaan Dan Pemantapan yang

target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)

Jumlah SDM yang mendapatkan

bintek melalui kegiatan

Pembinaan Dan Pemantapan

870 770 90

Pencapaian indikator dilakukan melalui kegiatan :

1. Rakor Kerukunan Purnakaryawan

2. Rapat Koordinasi Penguatan Managerial Pengelolaan LKS LU

3. Penguatan dan Pengembangan Managerial Lembaga Kesejahteraan Sosial

(LKS) Lanjut Usia

42

4. Bimbingan Teknis Pelaksana UEP Lanjut Usia

5. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaksana Ekonomi

Produktif

6. Pengembangan Keterampilan Pendamping Home Care dan Day Care

7. Bimbingan Teknis Keterampilan Pendamping Asistensi Lanjut Usia

Terlantar

8. Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Lanjut Usia

9. Rapat Koordinasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Lanjut Usia

Jumlah target SDM yang mendapatkan bintek melalui kegiatan Pembinaan

Dan Pemantapan dari tahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut:

Dari diagram di atas terlihat sasaran untuk SDM naik dan turun. Hal ini

dikarenakan sedikit banyak jumlah SDM tergantung pada kebutuhan

dilapangan. Namun setiap tahun diupayakan dapat meningkat karena

banyaknya SDM pelaksana Rehabilitasi yang belum memiliki keterampilan dan

pengetahuan yang memadai dalam penanganan permasalahan

kelanjutusiaan.

Sasaran 3 : Lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia

Sasaran ketiga yaitu lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia yang

mendapatkan bantuan. Sasaran ini bertujuan untuk membentuk dan

memberikan penguatan lembaga Rehabilitasi sosial lanjut usia yang baru

43

maupun yang lama sehingga lembaga tersebut mampu meningkatkan dan

mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan serta mampu

memberikan Rehabilitasi terhadap lanjut usia secara maksimal. Selain itu

lembaga penerima bantuan diharapkan menjadi lembaga yang mandiri.

Target lembaga yang mendapatkan bantuan adalah lembaga lanjut usia yang

dikelola oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena lembaga yang dikelola

oleh masyarakat masih lemah terutama dalam pelaksanaan operasional dan

pemberian Rehabilitasi terhadap lanjut usia. Dengan adanya dukungan

berupa bantuan baik operasional maupun pemberian bantuan untuk

rehabilitasi terhadap kelayannnya, diharapkan dapat memperkuat lembaga

dan meningkatkan rehabilitasi lembaga yang bersangkutan.

Disisi lain, sasaran ini dapat memacu daerah lain yang belum ada lembaga

kesejahteraan sosial lanjut usia untuk membentuk lembaga Rehabilitasi sosial

lanjut usia karena adanya perhatian dan dukungan yang diberikan sehingga

mempercepat dan mempermudah akses lanjut usia terlantar yang

membutuhkan pertolongan.

Sasaran ini dicapai melalui indikator kinerja jumlah lembaga lanjut usia yang

mendapatkan bantuan, dimana indikator kinerja target dan realisasinya dapat

dilihat pada tabel dibawah ini:

Indikator Target Realisasi Capaian

Jumlah lembaga kesejahteraan

sosial (LKS) penyelenggaran

rehabilitasi sosial lanjut usia yang

dibantu/dikembangkan

60 2 3

Perkembangan jumlah lembaga lanjut usia yang mendapatkan bantuan dari

tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

44

Dilihat dari grafik diatas dari tahun 2012 dan 2014 mengalami penurunan dan

kanaikan, tahun 2015 mengalami kenaikan dan tahun 2016 kembali

mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan besar anggaran yang disalurkan

ke lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia tergantung dari alokasi anggaran

yang tersedia. Sebenarnya tren pertumbuhan lembaga lanjut usia dari tahun

ke tahun mengalami peningkatan namun yang dibantu melalui anggaran

pusat mengalami penurunan karena tergantung dari anggaran yang

teralokasi. Namun diharapkan bantuan terhadap lembaga kesejahteraan sosial

Lanjut Usia terus akan meningkat karena lembaga lanjut usia merupakan

ujung tombak dalam Rehabilitasi terhadap lanjut usia.

Pada tahun 2016, semula target pengembangan lembaga mempunyai sasaran

sebanyak 60 lembaga karena adanya penghematan dan blokir mandiri maka

pengembangan kelembagaan menjadi 2 lembaga.

Sasaran 4 : Pedoman, juklak dan juknis pelayanan sosial lanjut usia

Sasaran ke empat yaitu pedoman, juklak dan juknis pelayanan sosial lanjut

usia. Tujuan sasaran ini adalah memberikan pedoman, juklak dan juknis

pelaksanaan pelayanan sosial di bidang pelayanan sosial lanjut usia yang

merupakan implementasi kebijakan pusat. Sasaran ini digunakan untuk

45

panduan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial lanjut usia sehingga

dalam pelaksanaanya dapat berhasil dan tepat guna serta tidak melenceng

dari proses pelayanan yang telah ditetapkan.

Target sasaran ini adalah pelaksana kegiatan pelayanan sosial lanjut usia baik

itu pendamping, masyarakat, petugas kabupaten/kota dan propinsi,

Lembaga/instansi terkait, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan

permasalahan dan penanganan lanjut usia.

Sasaran pedoman, juklak dan juknis pelayanan sosial lanjut usia diukur

melalui indikator kinerja jumlah buku pedoman bidang pelayanan sosial lanjut

usia. Pengukuran capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator Target Realisasi Capaian

Jumlah inisiasi/ regulasi/ peraturan/

produk literasi yang dirancanag/

diterbitkan terkait akses lingkungan

inklusif bagi lanjut usia

8

10

110

Indikator kinerja jumlah buku pedoman bidang pelayanan sosial lanjut usia

dengan keseluruhan target sebanyak 8 buku pedoman dengan realisasi target

sebanyak 10 buku pedoman dan literature bidang kelanut usiaan. Tambahan

capaian tersebut merupakan hasil optimaliasi anggaran dari sisa kegiatan

yang telah dilaksanakan. Apabula tidak ada blokir mandiri maka capaian yang

tercapai adalah 11 pedoman. Kegiatan penyusunan pedoman yang terkena

blokir mandiri sebanyak 1 kegiatan.

Pencapaian indikator kinerja dilakukan melalui kegiatan :

1. Penyempurnaan Pedoman Program ASLUT

2. Penyusunan Pedoman Bedah Rumah Bagi Lanut Usia

3. Penyempurnaan Pedoman Fammily Support

4. Penyempurnaan Pedoman Kedaruratan

5. Penyempurnaan Permensos Tentang Penghargaan Kesejahteraan Sosial

Lanjut Usia

6. Penyusunan Pedoman Standardisasi Program Home Care

7. Penyusunan Pedoman Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan RS LU

46

8. Penyempurnaan Permensos Tentang Pelayanan Home Care

9. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Dana Hibah Dalam Negeri Dalam

Bentuk Uang

10. Penyusunan Pedoman Pemantapan Dan Pengembangan Usaha Lanjut

Usia Potensial

11. Penyusunan NA Perubahan UU No 13 Tahun 1998

Kegiatan peyusunan pedoman yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya

blokir mandiri adalah Penyusunan Pedoman Pemantapan Dan Pengembangan

Usaha Lanjut Usia Potensial.

47

C. Rekapitulasi Capaian Target Tahun 2012 – 2016

No Indikator Kinerja 2012 2013 2014 2015 2016

Target Realisasi Target Realisasi Target Target Target Realisasi Target Realisasi

1

Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima bantuan sosial

39.895 39.895 39.910 39.910 31.250 31.250 43.070 42.818 31.250 32.089

2


950 950 1.44

6

1.29

6 870 870

1.24

0 1.240 870 770

3

Jumlah lembaga kesejahteraan sosial (LKS) penyelenggaran rehabilitasi sosial lanjut usia yang dibantu/dikembangkan

60 60 60 60 3 3 124 124 3 2

4


6 6 7 8 7

7

5 5 8 10

48

D. Langkah-Langkah Yang Dilakukan

Dalam mewujudkan indikator sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membangun kerjasama dan dukungan yang baik antara Instansi/Dinas

sosial, instansi terkait, masyarakat Orsos/LSM di daerah dan lembaga


2. Memanfaatkan sarana yang ada di tingkat provinsi/kota/kabupaten untuk

melaksanakan kegiatan program.

3. Melaksanakan sinkronisasi antara program pusat dan daerah sehingga

terjadi efektifitas dan efisiensi program Rehabilitasi terhadap lanjut usia.

E. Kendala Yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi program Rehabilitasi dan perlindungan

sosial lanjut usia ditemukan beberapa permasalahan dan kendala sebagai

berikut:

1. Keterbatasan kualitas petugas layanan kelanjutusiaan.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang masalah kelanjutusiaan

3. Terbatasnya data yang akurat dari masing-masing provinsi.

4. Jangkauan Rehabilitasi yang sangat terbatas karena sasaran Rehabilitasi

tersebar sampai ke desa terpencil, dan jumlah Rehabilitasi tidak seimbang

dengan besarnya populasi lanjut usia terlantar .

5. Masih rendahnya dana bagi pendamping lanjut usia terlantar.

6. Sarana dan prasarana layanan sosial lanjut usia masih terbatas.

7. Rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam upaya penanganan

kelanjutusiaan.

F. Strategi Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi seperti diuraikan

diatas maka disusun beberapa strategi pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Memantapkan petugas layanan kelanjutusiaan.

2. Meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya

penanganan permasalahan kelanjutusiaan.

49

3. Melakukan kerjasama dengan BPS, Pusdatin, dan dinas terkait dalam hal

penyediaan data.

4. Mengupayakan peningkatan anggaran dan mengembangkan model-model

serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Rehabilitasi

sosial lanjut usia.

5. Perlu adanya sharing budget dari pemerintah daerah untuk dana

pendamping lanjut usia terlantar.

6. Meningkatkan dan Mengoptimalkan sarana dan prasarana Layanan sosial

Lanjut Usia.

7. Mengadvokasi dan mendampingi Pemerintah Daerah dalam penyusunan

Peraturan Daerah tentang kelanjutusiaan.

8. Pemaksimalan penyusunan anggaran yang ada untuk mempertahankan

kualitas dan kuantitas Rehabilitasi sosial lanjut usia

G. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran yang diwujudkan dalam

tahun 2016 adalah sebagai berikut :

NO SASARAN BIAYA

1 Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi lanjut usia 94.669.394.000

2 SDM yang melaksanakan pelayanan sosial lanjut usia 5.989.360.000

3 Lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia 978.500.000

4 Pedoman, juklak dan juknis pelayanan sosial lanjut usia 814.000.000

Jumlah Anggaran Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah Rp.

102.451.254.000,- setelah adanya penghematan maka anggaran pencapaian

sasaran adalah sebagai berikut:

50

NO SASARAN BIAYA

1 Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi lanjut usia 76.363.274.000

2 SDM yang melaksanakan pelayanan sosial lanjut usia 5.970.560.000

3 Lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia 533.490.000

4 Pedoman, juklak dan juknis pelayanan sosial lanjut usia 1.141.750.000

Jumlah Anggaran Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia setelah penghmatan

adalah Rp 84.009.074.000,-. Anggaran tersebut sudah termasuk blokir mandiri

sebesar Rp. 4.000.000.000,-

Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia selain melaksanakan kegiatan

Rehabilitasi sosial lanjut usia di pusat juga memberikan anggaran untuk

Rehabilitasi sosial lanjut usia di daerah atau dana dekonsentrasi. Anggaran yang

disediakan untuk dana dekonsentrasi sebesar Rp. 49,610,913,000,- untuk 34

propinsi dengan sasaran sebanyak 21,410 orang lanjut usia. Kegiatan yang

dilakukan adalah UEP, pendampingan dan perawatan lanjut usia di lingkungan

keluarga, Pengisian waktu luang lanjut usia dan Nursing Care. Pengembangan

SDM sebanyak 2.322 orang yang merupakan pertemuan dan pelatihan

pendamping ASLUT. Selain itu juga digunakan untuk operasional pendampingan

ASLUT, bantuan komda lanjut usia, monitoring dan evaluasi serta operasional

perkantoran dalam rangka pelaksanaan dana dekonsentrasi.

Selain itu, Rehabilitasi sosial lanjut usia juga dilaksanakan melalui 3 UPT yaitu

PSTW Budhi Dharma Bekasi, PSTW Gauma Baji dan PSTW Minaula Kendari

dengan jumlah Rehabilitasi sebanyak 940 orang lanjut usia dengan biaya

sebesar Rp. 24,354,039,000,-. Rehabilitasi yang diberikan adala pemenuhan

kebutuhan dasar berupa permakanan, papan, sandang, bimbingan dan

kesehatan serta Rehabilitasi lanjut dan perluasan penjangkauan luar panti

dengan kegiatan day care, home care dan kedaruratan atau penjangkauan.

Selain itu juga rehabilitasi sarana dan prasarana panti.

51

BAB IV

PENUTUP

Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia tahun 2016 dari alokasi anggaran

sebesar Rp. 102.451.254.000,- setelah penghematan menjadi Rp. 84.009.074.000,-

dan blokir mandiri sebesar Rp. 4.000.000,-. Sampai akhir bulan Desember 2016

untuk realisasi keuangan setelah penghematan dan blokir mandiri sebesar Rp.

79.247.710.958,- atau 99,04% sedangkan realisasi fisik sebesar 100%.

Beberapa faktor yang menjadi masalah/penghambat dan pendukung

keberhasilan program kegiatan Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia tahun 2016

diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor penghambat

Pada umumnya tidak terdapat kendala yang berarti, karena seluruh program

kegiatan tahun 2016 dapat dilaksanakan dengan baik, namun karena adanya

penghematan anggaran maka target yang ditetapkan dalam kinerja tidak dapat

tercapai sepenuhnya.

2. Faktor pendukung

Berbagai faktor pendukung berhasilnya pelaksanaan kegiatan Direktorat

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia tahun 2016 diantaranya :

a. Perencanaan program kegiatan yang baik sesuai dengan tuntutan kebutuhan

permasalahan yang berkembang.

b. Tersedianya sumber daya manusia di Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

yang mempunyai komitmen tinggi terhadap kebijakan dan program

Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

c. Tersedianya tenaga Narasumber/penceramah yang kompeten dan profesional

dalam mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan Direktorat Rehabilitasi

Sosial Lanjut Usia.

d. Adanya dukungan, kerjasama dan koordinasi yang baik antara masyarakat,

LSM /Yayasan /Orsos / Instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun

daerah dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

52

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Pelaksanaan program kegiatan Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia tahun

2016 pada umumnya dapat berjalan dengan baik lancar.

2. Saran

a. Program kegiatan yang sudah berjalan perlu terus dikembangkan dengan

lebih menekankan pada pemberdayaan dan penguatan Lembaga

Kesejahteraan Sosial (LKS).

b. Peningkatan kualitas petugas layanan kelanjut usiaan perlu terus dilakukan

secara intensif untuk menjawab tantangan perkembangan permasalahan

lanjut usia yang semakin kompleks.

laporan kinerja direktorat jenderal rehabilitasi...

Documents