LAPORAN EVALUASI TINGKAT KEPUASAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sekretariat Jenderal Biro Hubungan Masyarakat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas

limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pelaksanaan Evaluasi Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Informasi Publik PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Tahun 2020 dapat berjalan dengan lancar. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak atas bantuan dan dukungannya, sehingga kegiatan

ini dapat terselenggara dengan lancar. Evaluasi ini merupakan pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 tahun 2010 pasal 4 huruf k dimana disebutkan bahwa Badan Publik wajib melakukan evaluasi dan

pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik pada instansinya. Selanjutnya saran dan kritik membangun sangat kami harapkan demi terwujudnya

kualitas layanan informasi publik yang lebih baik di masa mendatang.

Jakarta, Juli 2021 PPID Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi I. Pendahuluan

A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan

C. Ruang Lingkup II. Metodologi

A. Metode B. Pengolahan Data

III. Hasil Survei A. Jumlah Responden

B. Hasil Survei IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan B. Rekomendasi

V. Lampiran Formulir Survei Kepuasan Layanan Informasi Publik Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 (UU

KIP) mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus

dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Komisi Informasi sebagai lembaga yang berfungsi menjalankan UU KIP

telah mengatur berbagai aspek operasional pelayanan informasi publik tersebut dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar

Layanan Informasi Publik sebagai acuan pelayanan informasi sebagaimana dimandatkan oleh UU KIP Nomor 14 Tahun 2008.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, melayani, mengumumkan,

mendokumentasikan dan menyimpan informasi publik yang akurat secara benar dan tidak menyesatkan sesuai pasal 9 Undang-Undang Keterbukaan Informasi

Publik Nomor 14 tahun 2008. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Badan Publik telah

membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 185 tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pembentukan PPID

tersebut untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai amanat pasal 13 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun

2008. Berdasarkan pasal 4 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 tahun

2010, Badan Publik memiliki kewajiban untuk mengumumkan pelayanan informasi publik. Dalam pasal 8 ayat (3) disebutkan bahwa kewajiban mengumumkan

informasi publik dapat dilakukan melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan, disampaikan dalam bahasa

Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.

Pengumuman pelayanan informasi yang dilakukan oleh PPID Kementerian

LHK saat ini menggunakan berbagai sarana antara lain website, siaran pers dan pemberitaan media massa, sosialisasi, dialog, webinar, kegiatan pameran, hingga

publikasi media sosial (Youtube, Instagram, Twitter, Facebook) yang berperan penting dalam penyebarluasan informasi di era digital.

Kewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik diamanatkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 tahun 2010 pasal 4

huruf k dimana disebutkan bahwa Badan Publik wajib melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik pada instansinya.

Biro Hubungan Masyarakat selaku PPID Utama Kementerian LHK mengambil langkah inisiatif untuk melakukan evaluasi tingkat kepuasan terhadap

pelayanan informasi publik dengan melakukan survey kepada para Pemohon Informasi ke PPID Utama Kementerian LHK. Adapun metode survey yang

dilakukan secara kuantitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling dimana responden dipilih dari Pemohon yang mengajukan permohonan informasi kepada

PPID Kementerian LHK.

B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud pelaksanaan evaluasi tingkat kepuasan terhadap pelayanan

informasi publik Kementerian LHK ini adalah:

1. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Kementerian LHK untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas.

2. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses terhadap informasi publik yang badan publik hasilkan.

3. Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Meningkatkan citra positif Kementerian LHK.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah: 1. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat pemohon informasi publik terhadap

layanan PPID Kementerian LHK.

2. Memperoleh bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja PPID Kementerian

LHK dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

C. RUANG LINGKUP Kegiatan evaluasi tingkat kepuasan terhadap layanan informasi publik

Kementerian LHK Tahun 2020 ini dilaksanakan periode bulan Juli-Agustus 2021 dengan sasaran Pemohon Informasi Publik di PPID Kementerian LHK.

BAB II

METODOLOGI

A. METODE Kegiatan survey layanan informasi publik Kementerian LHK dilaksanakan

dengan metode kuantitatif deskriptif menggunakan teknik purposive sampling dimana responden dipilih dari Pemohon yang mengajukan permohonan informasi

kepada PPID Kementerian LHK. Pelaksanaan survey dilakukan dengan pengisian kuesioner.

Penetapan respoden ditentukan dengan metode sistematis sampling. Jumlah responden ditentukan berdasarkan kebutuhan tingkat ketelitian yang

diinginkan. Intensitas sampling ditetapkan minimal 10%. Berdasarkan data register PPID Kementerian LHK, pada tahun 2020 terdapat 100 Pemohon yang

mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID KLHK. Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan metode dan responden. 2. Membuat daftar pertanyaan.

3. Pelaksanaan evaluasi. 4. Pengolahan data.

5. Penyusunan laporan.

B. PENGOLAHAN DATA

Data yang diperoleh dari evaluasi tingkat kepuasan terhadap pelayanan informasi publik Kementerian LHK diolah dengan metode metode skoring.

BAB III

HASIL EVALUASI TINGKAT KEPUASAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TAHUN 2020

A. JUMLAH RESPONDEN Responden dipilih dengan menggunakan metode random sampling dari

sekitar 100 Permohonan Informasi Publik di Kementerian LHK. Adapun total Permohonan Informasi pada tahun 2020 antara lain sebanyak 11

pelajar/mahasiswa, 6 badan publik, 59 badan hukum dan 24 individu sebagaimana grafik berikut:

Jika dilihat dari hasil survey dapat disimpulkan bahwa Permohonan

Informasi paling mendominasi berasal dari kategori Badan Hukum mencapai 59% antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengajukan permohonan

informasi beberapa kali kepada PPID Utama KLHK. Diantara 100 permohonan informasi tahun 2020 dimana 1 (satu) Pemohon dapat mengajukan beberapa kali

permohonan informasi, maka dipilih sebanyak 30 responden secara random sampling untuk diikutsertakan dalam survey kepuasan layanan informasi publik

tahun 2020.

Pelajar/Mahasiswa, 11% Badan Publik, 6%

Badan Hukum, 59%

Individu, 24%

Permohonan Informasi Publik Tahun 2020

Pelajar/Mahasiswa Badan Publik Badan Hukum Individu

B. HASIL SURVEY

Evaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik Kementerian LHK Tahun 2020 berupa kuesioner yang terdiri atas 10 pertanyaan.

Detail jawaban seluruh responden untuk masing-masing kuesioner duraikan pada grafik sebagai berikut:

1. Kompetensi pengetahuan yang dimiliki oleh petugas pelayanan informasi publik

Berdasarkan hasil survei, terlihat bahwa 9 responden (30%) menjawab sangat

memadai dan 18 responden (60%) menjawab memadai. Sedangkan yang lainnya, 2 responden (7%) menilai tidak memadai dan 1 responden (3%) yang

menyatakan kompetensi kemampuan petugas pelayanan informasi publik masih sangat tidak memadai.

2. Mengenai kecepatan petugas dalam memberikan pelayanan

Berdasarkan perhitungan hasil survei, memperlihatkan bahwa 3 responden (10%) menjawab kecepatan petugas dalam memberikan pelayanan informasi

terhitung sangat cepat, 12 responden (40%) menjawab cepat, 10 responden (33%) menjawab tidak cepat dan 5 responden (17%) menjawab sangat tidak

cepat.

930%

1860%

27%

13%

Kompetensi Kemampuan yang dimiliki Petugas Pelayanan Informasi Publik

Sangat memadai Memadai Tidak memadai Sangat tidak memadai

3. Mengenai kejelasan informasi tentang biaya pelayanan

Berdasarkan perhitungan hasil survei terhadap kejelasan informasi tentang biaya pelayanan, masyarakat menilai biaya pelayanan informasi yang diberikan

PPID KLHK sangat jelas (6 responden atau 20%) dan jelas (24 responden atau 80%). Tidak ada masyarakat yang menilai biaya pelayanan informasi PPID

KLHK tidak jelas (0%).

310%

1240%10

33%

517%

Kecepatan Petugas dalam Memberikan Pelayanan

Sangat cepat Cepat Tidak cepat Sangat tidak cepat

620%

2480%

00%0

0%

Kejelasan Informasi tentang Biaya Pelayanan

Sangat jelas Jelas Tidak jelas Sangat tidak jelas

4. Mengenai sarana dan prasarana yang disediakan dalam pelayanan

Berdasarkan perhitungan hasil survei memperlihatkan bahwa 8 responden (27%) menjawab sarana dan prasarana yang disediakan PPID KLHK dalam

pelayanan informasi publik sangat memadai, 21 responden (70%) menjawab memadai. Sedangkan yang lainnya, 1 responden (3%) menjawab sarana

prasarana masih tidak memadai.

5. Mengenai kemudahan tentang persyaratan pelayanan untuk dipahami

827%

2170%

13%

00%

Sarana dan Prasarana yang Disediakan dalam Pelayanan

Sangat memadai Memadai Tidak memadai Sangat tidak memadai

1757%

620%

413%

310%

Pemahaman Syarat Pelayanan

Sangat jelas Jelas Tidak jelas Sangat tidak jelas

Berdasarkan perhitungan hasil survei, memperlihatkan bahwa 17 responden

(57%) menjawab sangat jelas, 6 responden (20%) menjawab jelas. Sedangkan yang lainnya, 4 responden (13%) menjawab tidak jelas dan 3

responden (10%) menjawab sangat tidak jelas.

6. Mengenai kemudahan tentang prosedur pelayanan untuk dipenuhi Berdasarkan perhitungan hasil survei, memperlihatkan bahwa 15 responden

(50%) menjawab sangat mudah, 12 responden (40%) menjawab mudah. Sedangkan yang lainnya, 1 responden (3%) menjawab tidak mudah dan 2

responden (7%) menjawab sangat tidak mudah.

7. Mengenai ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan sesuai yang

diinformasikan Berdasarkan perhitungan hasil survei, memperlihatkan bahwa 4 responden

(13%) menjawab sangat tepat, 9 responden (30%) menjawab tepat. Sedangkan yang lainnya, 13 responden (44%) menjawab tidak tepat dan 4

responden (13%) menjawab sangat tidak tepat.

1550%

1240%

13%

27%

Kemudahan Prosedur Pelayanan

Sangat mudah Mudah Tidak mudah Sangat tidak mudah

8. Mengenai keramahan petugas pelayanan informasi Berdasarkan perhitungan hasil survei, memperlihatkan bahwa 10 responden

(33%) menjawab sangat ramah, 17 responden (57%) menjawab ramah. Sedangkan yang lainnya, 3 responden (10%) menjawab tidak ramah dan tidak

ada yang menjawab sangat tidak ramah.

413%

930%

1344%

413%

Ketepatan Waktu Pelayanan

Sangat tepat Tepat Tidak tepat Sangat tidak tepat

1033%

1757%

310%

00%

Keramahan Petugas Pelayanan Informasi

Sangat ramah Ramah Tidak ramah Sangat tidak ramah

9. Mengenai kemudahan tentang akses informasi publik

Di tengah masa pandemi Covid-19, PPID KLHK terus berupaya memberikan kemudahan terhadap akses informasi publik melalui inovasi website.

Berdasarkan perhitungan hasil survei, memperlihat bahwa 5 responden (17%) menjawab sangat mudah, 12 responden (40%) menjawab mudah. Sedangkan

yang lainnya, 9 responden (30%) menganggap tidak mudah dan 4 responden (13%) menjawab sangat tidak mudah.

10. Mengenai kepuasan terhadap pelayanan yang diperoleh Berdasarkan perhitungan hasil survei, memperlihat bahwa 12 responden

(40%) menjawab sangat puas, 13 responden (44%) menjawab puas. Sedangkan yang lainnya, 4 responden (13%) menjawab tidak puas dan 1

responden (3%) menjawab sangat tidak puas.

517%

1240%

930%

413%

Kemudahan Akses Informasi Publik

Sangat mudah Mudah Tidak mudah Sangat tidak mudah

1240%

1344%

413%

13%

Kepuasan terhadap Pelayanan

Sangat puas Puas Tidak puas Sangat tidak puas

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil evaluasi tingkat

kepuasan terhadap Pelayanan Informasi Publik Kementerian LHK adalah: 1. Pemohon informasi merasakan kemudahan dalam prosedur pelayanan. Ini

menunjukan bahwa PPID KLHK mempermudah prosedur permohonan informasi dengan mengajukan syarat yang tidak berbelit kepada para

pemohon. 2. Selanjutnya, keramahan petugas PPID KLHK sangat diapresiasi pemohon

dilihat dari tingginya nilai kuesioner pada pertanyaan tentang keramahan petugas. Ini menunjukkan sikap petugas pelayanan yang responsif dalam

memberikan pelayanan terhadap kebutuhan pelayanan informasi. Masyarakat merasa harapannya sudah terpenuhi.

3. Perlu menjadi sorotan dan evaluasi adalah kecepatan petugas dalam memenuhi permohonan informasi. Meskipun faktor keterlambatan

pemenuhan informasi yang dimohon bukan hanya tergantung pada petugas pelayanan informasi saja. Besarnya organisasi Kementerian LHK membuat

koordinasi dengan pemegang data kadang lambat. Hal ini perlu menjadi

bahan pertimbangan bagi PPID KLHK. Ditambah lagi terkadang permohonan informasi ternyata terkait dengan beberapa unit terpisah sehingga petugas

harus berkoordinasi dengan beberapa unit kerja sekaligus. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja Pelayanan Informasi

Publik Kementerian Lingkngan Hidup dan Kehutanan adalah BAIK.

B. REKOMENDASI Memperhatikan hasil evaluasi dan kesimpulan di atas disampaikan

beberapa rekomendasi sebagai berikut: 1. Peningkatan sistem yang lebih efektif untuk pelayanan masyarakat yang lebih

cepat.

2. Modernisasi sistem penyampaian informasi kepada masyarakat seperti

penggunaan website agar lebih mudah diakses masyarakat. 3. Peningkatan publikasi sistem layanan.

4. Perlu ada pengumuman bahwa layanan informasi di Kementerian LHK tidak dikenakan biaya.

5. Peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan sistem pelayanan bisa diproses dengan cepat dan dapat mencapai kualitas layanan yang maksimal.

Lampiran: Kuesioner Evaluasi tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Informasi Publik

Kementerian LHK