laporan akhir ekpd 2009 sumatera selatan - unsri

Bab I : Pendahuluan

EKPD Provinsi Sumatera Selatan 2009 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan pembangunan pada era Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009 telah menyelesaikan tahun keempat dan memasuki tahun terakhir pada tahun 2009. Telah banyak program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dilaksanakan dalam berbagai bidang oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama semua elemen masyarakat. Pemerintah telah merencanakan secara serius dan komprehensif upaya untuk meningkatkan pembangunan wilayah dan masyarakat Indonesia yang tentu pada pelaksanaannya di masing-masing wilayah dijalankan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Jelas pula bahwa untuk mencapai keberhasilan mesti memenuhi salah satu syarat terjadinya sinkronisasi dan keterpaduan antara rencana pembangunan pusat dan daerah, meskipun setiap daerah dapat memiliki agenda khusus spesifik sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing. Seluruh agenda, sasaran dan prioritas pembangunan nasional yang telah dituangkan dalam RPJMN 2004-2009 merupakan kebutuhan bersama sehingga relevan dan sangat perlu untuk dilaksanakan seluruh daerah dengan pengecualian satu atau beberapa aspek masalah dan program pembangunan yang tidak ada atau tidak muncul permasalahannya di daerah tersebut.

Selanjutnya, yang mesti menjadi pertimbangan adalah pada hakekatnya keberhasilan pembangunan tidak hanya dinilai dari tingkat pertumbuhan atau peningkatan kuantitatif aspek fisik variabel-variabel pembangunan tersebut seperti produksi output total dan pendapatan per kapita, peningkatan jumlah konsumsi, infrastruktur, dan lain-lain. Elemen kunci pembangunan adalah bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur ke arah kemajuan. Hal ini berarti pula bagaimana partisipasi mereka dalam menikmati manfaat dari hasil-hasil pembangunan, bukan malah segelintir penduduk yang berpendapatan kaya saja yang banyak menikmatinya. Fenomena tersebut sedapat mungkin diupayakan untuk disampaikan dalam laporan evaluasi empat tahun pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Provinsi Sumatera Selatan.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sampai saat ini merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkesinambungan dari kegiatan

BAB I

Bab I : Pendahuluan


pembangunan sebelumnya, dimana sistem perencanaan dengan penggunaan pola rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang sudah memasuki tahap kedua yaitu tahap I pada periode 2005-2008 dan tahap II pada 2008-2013. Hal tersebut dilakukan selain dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, juga sebagai upaya mensinkronkannya dengan agenda pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Pelaksanaan pembangunan di wilayah ini telah menghasilkan keberhasilan dalam banyak hal, namun masih menyisakan masalah-masalah yang menghambat atau mengganggu kelancaran proses pembangunan tersebut seperti kemiskinan, pengangguran dan rendahnya pendapatan perkapita yang perlu diantisipasi dan segera dicarikan jalan keluarnya. Sejauh mana isu-isu tersebut di atas yang telah memacu Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan pembangunan dengan memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai langkah strategis dan kebijakan pokok yang disusunnya demi kepentingan kemajuan daerah maupun mendukung pelaksanaan agenda-agenda pembangunan dalam RPJMN 2004 – 2009 perlu untuk dievaluasi secara komprehensif.

Keberhasilan dan hambatan pembangunan tersebut sebagai ekspresi dari kinerja pembangunan nasional dapat secara faktual diketahui dari hasil penilaian melalui evaluasi yang dilakukan terhadap hasil pelaksanaan program-programnya di seluruh daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini sangat relevan karena, pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, dan pada hakekatnya pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan amanat UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan di daerah masing-masing. Oleh karena itu sudah tentu pula keberhasilan pembangunan daerah akan menentukan keberhasilan pembangunan nasional, dan kendala atau masalah yang terjadi juga merupakan bagian dari hambatan pembangunan nasional tersebut. Untuk itulah mulai tahun 2006 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melaksanakan kegiatan evaluasi pembangunan daerah (EKPD) bekerja sama dengan perguruan tinggi di seluruh wilayah provinsi di Indonesia, sehingga dapat diketahui sejauh mana kinerja pembangunan setiap daerah provinsi dalam wilayah Republik Indonesia, Kinerja pembangunan daerah yang dinilai berupa tingkat keberhasilan yang dicapai, keterkaitan atau sinkronisasi dan sinergisme antara pembangunan daerah dan pembangunan nasional, partisipasi elemen

Bab I : Pendahuluan


masyarakat, serta kendala dan hambatan yang dialami. Tahun 2009 ini merupakan tahun ke empat pelaksanaan kegiatan EKPD yang untuk Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Tim dari Universitas Srwijaya.

1.2. Tujuan dan Keluaran

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2009 di Sumatera Selatan ini disusun dengan tujuan untuk :

1. Menilai relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004-2008.

2. Mengetahui pencapaian tujuan/sasaran yang diharapkan dan manfaat dari pembangunan daerah tersebut bagi masyarakat.

Sementara keluaran dari evaluasi ini adalah berupa informasi kuantitatif penting yang

berguna sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, diharapkan hasil evaluasi ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai rekomendasi yang spesifik sesuai kondisi lokal guna mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan daerah periode berikutnya, termasuk untuk penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekonsentrasi (DEKON). 1.3. Metodologi

Merujuk pada buku panduan dari Bappenas, kerangka kerja EKPD 2009 meliputi beberapa tahapan kegiatan utama yaitu: (1) Penentuan indikator hasil (outcomes) yang memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah; (2) Pemilihan pendekatan dalam melakukan evaluasi; dan (3) Pelaksanaan evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan, sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Ketiga tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan


Gambar 1. Kerangka Kerja EKPD 2009 di Provinsi Sumatera Selatan

(1) Penentuan Indikator Hasil (outcomes) Indikator kinerja dari tujuan/sasaran pembangunan daerah merupakan indikator dampak

(impacts) yang didukung melalui pencapaian 5 kategori indikator hasil (outcomes) terpilih. Pengelompokan indikator hasil serta pemilihan indikator pendukungnya, dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

a. Specific, atau indikator dapat diidentifikasi dengan jelas; b. Relevant: mencerminkan keterkaitan secara langsung dan logis antara target output

dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcomes dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan;

c. Measurable : jelas dan dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas dan biaya;

Bab I : Pendahuluan


d. Reliable: indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja;

e. Verifiable: memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator;

f. Cost-effective: kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

Pengelompokan 5 kategori indikator hasil (outcomes) yang mencerminkan tujuan/sasaran pembangunan daerah meliputi:

1. Tingkat pelayanan publik dan demokrasi. 2. Tingkat kualitas sumber daya manusia. 3. Tingkat pembangunan ekonomi. 4. Kualitas pengelolaan sumber daya alam. 5. Tingkat kesejahteraan sosial.

(2) Pemilihan Pendekatan dalam Melakukan Evaluasi

Hubungan antar tingkat indikator dengan pendekatan pengukuran kinerja dapat dilihat dalam Gambar 2 yaitu:

a. Relevansi, untuk menilai sejauh mana pembangunan yang dijalankan relevan terhadap sasaran atau kebutuhan daerah dalam menjawab permasalahannya.

b. Efektivitas, untuk melihat apakah pembangunan yang dilakukan berkontribusi terhadap pencapaian baik tujuan spesifik maupun umum pembangunan daerah.

c. Efisiensi, untuk mengetahui bagaimana masukan (inputs) dirubah menjadi keluaran (outputs).

d. Efektivitas Biaya, untuk menggambarkan hubungan antara input dengan outcomes pembangunan.

e. Kualitas, yaitu pengukuran derajat kesesuaian antara hasil-hasil pembangunan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

f. Waktu, yaitu ketepatan waktu/periode pencapaian kinerja yang ditetapkan. g. Produktivitas, untuk melihat nilai tambah dari setiap tahapan proses pembangunan

dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan EKPD 2009, maka

pendekatan dalam melakukan evaluasi hanya meliputi relevansi dan efektivitas pencapaian.

Bab I : Pendahuluan


Gambar 2 . Hubungan antara Indikator dan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi (3) Pelaksanaan evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan

Tahapan evaluasi dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan dan tantangan utama pembangunan daerah serta mengidentifikasi tujuan pembangunan daerah. Tahap kedua adalah melengkapi dan mengoreksi Tabel Capaian yang dilanjutkan dengan tahap ketiga yaitu melakukan penilaian berkaitan dengan relevansi dan efektivitas pencapaian. Tahap keempat adalah melakukan identifikasi berbagai alasan atau isu yang menyebabkan capaian pembangunan daerah (tidak) relevan dan (tidak) efektif. Tim Evaluasi Provinsi menjelaskan “How

and Why” berkaitan dengan capaian pembangunan daerah. Tahap kelima adalah menyusun rekomendasi untuk mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan periode berikutnya. (4) Metode Penentuan Capaian Pembangunan

Metode yang digunakan untuk menentukan capaian 5 kelompok indikator hasil adalah sebagai berikut:

a. Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberapa indikator pendukung terpilih yang memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil (outcomes).

Bab I : Pendahuluan


b. Pencapaian indikator hasil (outcomes) dihitung dari nilai rata-rata indikator pendukung dengan nilai satuan yang digunakan adalah persentase.

c. Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase maka tidak dimasukkan dalam rata-rata, melainkan ditampilkan tersendiri.

d. Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna negatif, maka sebelum dirata-ratakan nilainya harus diubah atau dikonversikan terlebih dahulu menjadi (100%) – (persentase pendukung indikator negatif). Sebagai contoh adalah nilai indikator pendukung persentase kemiskinan semakin tinggi, maka kesejahteraan sosialnya semakin rendah.

e. Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusun indikator hasil dibagi jumlah dari penyusun indikator hasil (indicator pendukungnya). Contoh untuk indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial disusun oleh: 1) persentase penduduk miskin 2) tingkat pengangguran terbuka 3) persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak 4) presentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia 5) presentase pelayanan dan rehabilitasi sosial

Semua penyusun komponen indikator hasil ini bermakna negatif, sehingga Indikator

kesejahteraan sosial = {(100% - persentase penduduk miskin) + (100% - tingkat pengangguran terbuka) + (100% - persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak) + (100%- persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia) + (100% - persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial}/5

Untuk menilai kinerja pembangunan daerah, pendekatan yang digunakan adalah Relevansi dan Efektivitas. Relevansi digunakan untuk menganalisa sejauh mana tujuan/sasaran pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini, relevansi pembangunan daerah dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah sejalan atau

lebih baik dari capaian pembangunan nasional. Sedangkan efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan daerah membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Bab I : Pendahuluan


(5) Metode Pengumpulan Data dan Infromasi

a. Pengamatan langsung

Sebagian data dan informasi diperoleh dari pengamatan langsung kepada masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan di daerah, diantaranya dalam bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, lingkungan hidup dan permasalahan lainnya yang terjadi di wilayah provinsi terkait.

b. Pengumpulan Data Primer

Data primer diperoleh melalui kegitan focus group discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan pembangunan daerah. Tim Evaluasi Provinsi menjadi fasilitator rapat/diskusi dalam menggali masukan dan tanggapan peserta diskusi.

c. Pengumpulan Data Sekunder

Data dan informasi sekunder diperoleh dari yang telah tersedia pada instansi pemerintah seperti BPS daerah, Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. 1.4. Sistematika Penulisan Laporan

Laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan ini disusun dengan sistematika yang mengacu pada pedoman penyusunan laporan evaluasi tahun 2009 yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan sistematika penulisan laporannya sebagai berikut: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Tujuan 1.2 Keluaran 1.3 Metodologi 1.4 Sistematika Penulisan Laporan

BAB II HASIL EVALUASI 2.1 Tingkat Pelayanan Publik

2.1.1. Capaian Indikator

Bab I : Pendahuluan


2.1.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 2.1.3. Rekomendasi Kebijakan

2.2. Tingkat Demokrasi 2.2.1. Capaian Indikator 2.2.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 2.2.3. Rekomendasi Kebijakan

2.3. Tingkat Kualitas Sumberdaya Manusia 2.3.1. Capaian Indikator 2.3.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 2.3.3. Rekomendasi Kebijakan

2.4. Tingkat Pembangunan Ekonomi 2.4.1. Capaian Indikator 2.4.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 2.4.3. Rekomendasi Kebijakan

2.5. Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam 2.5.1. Capaian Indikator 2.5.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 2.5.3. Rekomendasi Kebijakan

2.6. Tingkat Kesejahteraan Rakyat 2.6.1. Capaian Indikator 2.6.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 2.6.3. Rekomendasi Kebijakan

BAB III. KESIMPULAN

Bab II : Hasil Evaluasi


HASIL EVALUASI

Proses pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2004 dihadapkan dengan beberapa permasalahan dan tantangan utama, yaitu 1. Belum optimalnya kinerja aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik sehingga

belum mampu memuaskan keinginan berbagai lapisan masyarakat, masih realtif tingginya tingkat kejahatan yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat, dan belum tuntasnya penanganan kasus korupsi, serta berbagai perkara pidana dan perdata ;

2. Belum berjalan sepenuhnya implementasi dan kehidupan demokrasi, yang ditandai dengan masih cukup maraknya konflik pada pemilihan anggota legislatif, pemilihan bupati/ walikota maupun gubernur, dan terjadinya unjuk rasa yang tidak tertib dan cenderung anarkis;

3. Belum optimalnya pengembangan mutu sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh relatif rendahnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), tingginya angka kemiskinan dan penyeberannya di pedesaan dan besarnya angka pengangguran akibat rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, terbatasnya akses terhadap kegiatan ekonomi, sulitnya mendapat pekerjaan, dan buruknya lingkungan permukiman;

4. Belum optimalnya pelayanan pendidikan sebagai akibat terbatasnya sarana-prasarana dan dana pendidikan, belum maksimalnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan, masih rendahnya kualitas dan kesejahteraan guru, serta masih terbatasnya mutu pendidikan;

5. Kurangnya pelayanan kesehatan dan mahalnya biaya kesehatan sebagai akibat terbatasnya fasiitas kesehatan, belum meratanya persebaran tenaga kesehatan dan sulitnya prasarana di daerah perdesaan;

6. Masih rendahnya investasi PMA dan PMDN, termasuk perkembangan UMKM yang sebagian disebabkan oleh peraturan perundangan di daerah dan iklim investasi yang belum kondusif bagi pengembangan usaha;

7. Lebih lambatnya laju pasokan energi dibandingkan laju permintaan konsumsinya sehingga posisi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi belum mampu memenuhi kebutuhan energi masyarakat maupun industri.

8. Kurangnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap kelestarian lingkungan sehingga menyebabkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dan cenderung menurunannya daya

BAB II



dukung lingkungan. Selain itu, lemahnya kontrol pengelola kawasan lindung menyebabkan kawasan hutan terus menjadi sasaran penebang kayu liar dan perambah hutan.

9. Terbatasnya infrastruktur perekonomian (jalan, listrik, telepon, penyediaan air) dan sarana transportasi yang menghambat pengembangan usaha dan pelayanan publik, serta menyebabkan belum meratanya aksesibilitas fisik maupun informasi/komunikasi ke sebagian wilayah provinsi ini. Selain itu terbatasnya kapasitas pelabuhan menyebabkan terhambatnya laju ekspor komoditi andalan provinsi ini ke luar daerah maupun luar negeri.

10. Masih adanya permasalahan sosial yang cukup beragam dan meningkat jumlahnya, di antaranya anak terlantar dan anak nakal, tuna-susila dan waria, pengemis dan gelandangan, korban penyalahgunaan narkoba, penyandang cacat, penderita HIV/AIDS, mantan narapidana, lanjut usia terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, fakir miskin, dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan, serta maraknya aksi anak-anak jalanan.

Berdasarkan permasalahan dan tantangan utama pembangunan daerah Sumatera Selatan berikut ini disampaikan hasil evaluasi kinerja dari upaya-upaya yang telah dilakukan hingga 2008. 2.1. Tingkat Pelayanan Publik

Paradigma baru dalam pelayanan adalah adanya peran aktif dari masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik pada setiap tingkatan proses sesuai etika negara. Dalam kaitan tersebut hak mayarakat untuk mendapat layanan yang baik dan berkualitas perlu disampaikan dengan cara yang disepakati bersama antara pemerintan daerah sebagai penyelenggara dengan masyarakat sebagai pemanfaat/ pengguna jasa.

Kewajiban semua pihak untuk mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku tentu saja menjadi prioritas utama yang harus ditaati. Masyarakat madani perlu dukungan pengorganisasian yang profesional dari lembaga non pemerintah/ LSM. Keahlian keterampilan dan kepemimpinan lembaga mereka diperlukan agar partisipasinya lebih bermanfaat bagi peningkatan kapasitas pelayanan publik. Inisiatif mulai dari pengembangan komunitas sampai pada advokasi dan pengawasan perlu mengacu kepada mekanisme (termasuk mekanisme komplain) yang disepakati berdasarkan pendekatan yang adil dan berkualitas.

Dalam RPJMD 2005-2008 secara tegas disebutkan pelayanan publik berhubungan langsung dengan penerapan Otonomi Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi tata pemerintahan antara pusat dan daerah bertujuan untuk menciptakan persatuan dan kerukunan



bangsa serta menjamin keserasian hubungan antara warga masyarakat, antar daerah serta antara daerah dan pusat. Disisilain, esensi otonomi daerah juga memiliki makna penting yakni memberdayakan masyarakat, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah karena pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik menjadi lebih sederhana dan lebih cepat. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, merupakan titik awal Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan secara Otonom untuk melaksanakan berbagai urusan yang sebelumnya dilaksanakan Pemerintah Pusat.

Kebijakan Otonomi Daerah telah membawa kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintah yang telah dicapai antara lain adalah harmonisasi hubungan Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan harmonisasi hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumberdaya alam, pemilihan kepala daerah secara langsung. Selain itu perlunya dukungan kemampuan dan profesionalisme kinerja Aparatur Pemerintah Daerah yang lebih akuntabel guna memenuhi tuntutan masyarakat akan pemenuhan pelayanan publik yang semakin berkualitas serta menghadapi tantangan global serta perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) dan Pemerintah yang bersih ( clean government).


Selama kurun waktu pelaksanaan pembangunan 2004-2008, kinerja pelayanan publik oleh aparatur pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun penegak hukum (Jaksa, Polisi) menunjukan perkembangan ke arah peningkatan pelayanan publik atau menunjukkan bahwa terjadi perkembangan yang cukup baik dalam hal penanganan korupsi dilihat dari jumlah yang ditangani dibandingkan yang dilaporkan. Hampir semua kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat dilakukan penyelidikan dan penyidikan (diproses) oleh Pihak Kejaksanaan Tinggi yaitu kisaran 90% lebih, namun demikian, tidak semua laporan tersebut ditindak lanjuti ke tingkat penuntutan, misalnya tahun 2006, dari 76 kasus yang ditangani hanya 63 kasus yang dilanjutkan ketahap penuntutan, tahun 2006 dari 27 kasus korupsi yang ditangani, hanya 26 yang lanjutkan ke tahap penuntutan, tahun 2008, dari 38 kasus yang ditangani, hanya 21 yang diteruskan ke tahap



Tabel 2.1. Tingkat Pelayanan Publik di Sumatera Selatan

Jenis Capaian 2004 2005 2006 2007 2008 Capaian Ind. Outcome Sumsel 11.67 48.92 51.07 60.67 64.10 Capaian Ind. Outcome Nasional 42.98 43.35 49.17 61.96 66.43 Tren Capaian IOC Sumsel 3.193 0.044 0.188 0.057 Tren Capaian IOC Nasional 0.009 0.134 0.260 0.072

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

2004 2005 2006 2007 2008

Tahun

Cap

aian

indk

ator

out

com

e

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

Tren

indi

kato

r out

com

e

Capaian Indiaktor Outcome Sumsel Capaian Indikator Outcome NasionalTren Outcome Sumsel Tren Outcome Nasional

Gambar 2.1. Grafik capaian indikator outcome tingkat pelayanan publik

penuntutan. Kebanyakan kasus korupsi yang ditangani pihak Kejaksanaan pada tahap penyidikan dan tidak diteruskan ke tahap penuntutan, karena masih kurangnya alat bukti. Selain itu diperkirakan masih banyak pula kasus-kasus korupsi yang tidak dilaporkan.

Selain tingkat pelayanan publik cenderung meningkat, kemampuan profesionalisme aparat juga dipersyaratkan harus ditingkatkan, terutama jenjang pendidikan, selama lima tahun terakhir jenjang pendidikan aparatur pemerintah masih dominan berpendidikan sekola menengah atas (SLTA), namun demikian, berdasarkan data statistik, tingkat kemampuan dan pendidikan aparatur pemerintah juga meningkat selama tiga tahun terakhir, Pada pada awalnya terdapat kenaikan proporsi aparat yang berijazah minimal S1 di perintahan provinsi (2004-2006), namun menurun lagi pada tahun 2008 yang diperkirakan akibat adanya pegawai yang pensiun dan mutasi pegawai ke kabupaten/kota untuk memperoleh jabatan yang lebih tinggi dibandingkan yang disandangnya di pemerintah provinsi.



Dengan demikian, peningkatan jenjang pendidikan menjadi suatu keharusan dan kebutuhan untuk meningkatkan pangkat dan menduduki Eselon tertentu. Dengan kata lain untuk jabatan-jabatan tertentu secara normatif (aturan kepangkatan dan jabatan strukturtal) telah dipersyaratkan minimal jejang pendidikan Strata 1 (S1). Selain peningkatan kemampuan aparatur pemerintah, pemerintah juga telah melakukan upaya meningkatkan sarana prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik, terutama di Kabupaten dan Kota telah dimulainya pelayanan satu pintu atau One Stop Service.

Selama lima tahun terakhir (2004-2009), perkembangan kabupaten dan kota yang memiliki sistem pelayanan satu atap/pintu juga mengalami kenaikan seiring dengan tuntutan jaman dan keinginan dan komitmen yang kuat dari setiap pemerintah daerah tersebut untuk menggalakan penanaman modal dan pengembangan usaha di wilayahnya masing-masing. Pendirian Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan telah dimulai sejak tahun 2005 hingga 2008 yaitu ada 8 (delapan) kabupaten telah membentuk Unit Pelayanan terpadu Satu Pintu yaitu kabupaten MUBA, Lahat, OKU, Banyuasin, OKI, MURA, Muara Enim dan tahun 2009, Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bawah koordinasi Badan Penanaman Modal Daerah.

Tabel 2.2.

Capaian Indikator Output Pelayanan Publik

Indikator Hasil (Output) Capaian per tahun 2004 2005 2006 2007 2008

Persentase jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan

100 96,30 83,00 96,00 97,70 Presentase aparat yang berijazah minimal S1 35,00 36,18 48,81 43,00 37,60 Persentase jumlah kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap - 14,30 21,40 43,00 57,00

Sumber : BPS, Kejaksaan Tinggi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

a. Analisis Relevansi

Data yang telah dikemukakan di atas menunjukan bahwa pelayanan publik dalam penanganan laporan tindak pidana korupsi, jika dibanding dengan persentase tingkat nasional relatif sama, sedangkan tingkat pendidikan aparatur pemerintah, jika dibandingkan dengan persentase nasional, aparatur pemerintah daerah Propinsi Sumatera selatan relatif di atas rata-



rata yaitu 35%-48%.. sedangkan pembangunan atau pendirian unit pelayalanan terpadu satu pintu yang dilegalisasi dengan Peraturan Daerah juga lebih maju dan berkisar 50% kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan telah mendirikan unit pelayanan terpadu satu pintu, termasuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mendirikan unit pelayanan termasuk dan merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang telah menyelenggarakan one stop service. b. Analisis Efektivitas

Pelayanan publik di Sumatera Selatan tamapk cukup efektif, karena terjadi kecenderungan perkembangan yang membaik pada indikator output dan outcomenya. Ccenderung meningkatnya pelayanan publik dalam penanganan perkara korupsi tersebut disebabkan oleh:

1) Kasus korupsi menjadi pusat perhatian masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) selama lima tahun terakhir ini (desakan masyarakat dan LSM),

2) meningkatnya kinerja aparatur kejaksanaan sebagai pelayanan publik, 3) pemberantasan korupsi merupakan program utama pemerintah.

Selanjutnya, cenderung meningkatnya jenjang pendidikan aparat pemerintah d Provinsi Sumatera Selatan disebabkan oleh:

1) Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dipersyaratkan minimal S1 2) Ada kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan peningkatan jejang pendidikan bagi

PNS. 3) Inisiatif individu PNS meningkatkan pendidikan kejenjang S1, jika tidak maka jenjang

kepangkatan stop pada level tertentu, yaitu jenjang pendidikan SLTA maksimum 3A, S2 maksimum 3D dan seterusnya.

Sementara, kecenderungan peningkatan sarana prasarana pelayanan publik berupa pelayanan terpadu satu pintu (one stop service) disebabkan oleh:

1) Adanya Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Pelayanan terpadu satu pintu

2) Tuntutan transparansi proses perizinan (syarat, biaya dan waktu). 3) Tuntutan meminimalisir kontak antara petugas dengan pemohon. 4) Tuntutan meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas aparatur pemerintah 5) Tuntutan kepastian waktu pelayanan dari masyarakat dan pembisnis.



Berdasarkan pembahasan di atas, pada dasarnya pelayanan publik di Provinsi Sumatera Selatan telah menunjukan peningkat selama lima tahun terakhir seiring dengan peningkatan jenjang pendidikan aparatur pemerintah dan pembangunan sarana prasarana untuk pelayanan publik.

2.1.2. Analisis Capaian indikator Spesifik dan Menonjol

Dalam kegiatan pelayanan publik, sumber daya manusia (SDM) atau aparatur pemerintah, dari aspek pendidikan telah menunjukan kemajuan, yaitu telah telah berpendidikan S1 (41%) dan sebagian kecil S2/S3 dan sebagian besar berpendidikan SMA.. Jika dicermati lebih

3536.17

48.81

43

37.6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Apa

rat b

erija

zah

min

imal

S1

(%)

2004 2005 2006 2007 2008Tahun

Gambar 2.2. Perkembangan proporsi aparat yang berijazah minimal S1 jauh, peningkatan pendidikan SDM nampaknya telah dipayakan meningkat setiap tahun. Oleh karena itu Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan program peningkatan pendidikan aparatur pemerintah ke tingkat S2 dan S3. Selain itu telah pula dilakukan peningkatan sarana prasarana pelayanan publik, terutama pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Penanaman Modal dan beberapa Peraturan Menteri Negara



Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Dalam Negeri tentang pelayanan terpadu satu pintu. Selanjutnya yang diharapkan adalah peningkatan keseriusan dan efektifitas pelayanan yang dijalankan oleh aparat yang bertugas di kantor pelayanan terpadu tersebut.

2.1.3. Rekomendasi Kebijakan Sejalan dengan tekad pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi, maka

diperlukan koordinasi dan kerjasama yang lebih baik antara lembaga pengawas pembangunan, lembaga pemeriksa keuangan dan aparat penegak hukum, dengan fokus kepada pencegahan terjadinya tindakan korupsi. Perbaikan sistem insentif pada para penanggung jawab dan pelaksana kegiatan juga diperlukan agar mereka lebih bertanggung jawab dan lebih giat untuk melaksanakan tugasnya, karena saat ini terdapat kecenderungan menurunnya minat untuk menjadi penanggung jawab atau pelaksana kegiatan di kalangan aparat karena ketakutan terhadap ancaman pidana korupsi.

Untuk mengefektikan pelayanan kepada publik yang terkait dengan sistem pelayanan satu atap masih diperlukan koordinasi yang lebih baik dari seluruh instansi terkait dan peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan agar sistem pelayanan yang dilakukan benar-benar efektif dan efsien.

2.2. Tingkat Demokrasi

Sejak sepuluh tahun terakhir proses demokratisasi di Indonesia berlangsung cukup dramatis. Namun demikian, terbukanya ruang demokrasi yang sangat luas selama masa transisi ini belum menunjukkan adanya kerangka kuat untuk mewujudkan kemapanan budaya demokrasi. Tumbuh sumburnya sejumlah partai politik baru, kemerdekaan mengeluarkan pendapat/berorganisasi, adanya kebebasan pers, yang disertai pelaksanaan desentralisasi melalui pemberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ternyata belum bisa membangkitkan pilar-pilar demokrasi yang kokoh. Artinya, lembaga-lembaga demokrasi yang tumbuh subur di Indonesia sejak runtuhnya Orde Baru lalu belum bisa menjadi alat demokrasi yang baik. Bahkan, sistem kepartaian di Indonesia yang dibangun selama masa transisi ini belum memiliki kapasitas yang kokoh dalam melancarkan partisipasi politik masyarakat melalui jalur partai hingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomik dan kekerasan. Perlu dicatat bahwa yang mendorong pembangunan politik bukanlah banyaknya jumlah partai politik yang muncul, melainkan tergantung



kekokohan dan adaptabilitas sistem kepartaian dalam menyerap dan menyatukan semua kekuatan sosial baru yang muncul sebagai akibat modernisasi. Pada pihak lain partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi cukup tinggi, terutama dalam pemilihan wakil wakyat, kepala Negara, dan pemilihan kepala daerah.


Tabel 2.3. Capaian Indikator Output Demokrasi

Inkator Output Demokrasi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi 72,00 Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Legislatif 74,00 76,70 Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilpres 76,00 74,59

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tahun

Cap

aian

indi

kato

r out

com

e

Capaian Indikator Outcome Sumsel Capaian Indikator Outcome Nasional Gambar 2.3. Grafik capaian indikator outcome tingkat demokrasi

Selama dua priode pemilihan kepala negara, anggota legislatif, dan satu kali pemilihan

kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung menunjukan peningkatan yang cukup baik, dimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah provinsi, legislatif dan presden relatif stabil dan seimbang pada kisaran 72 -76 %, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Provinsi Sumatera selatan cukup mempunyai kepedulian yang tinggi untuk memilih pemimpinnya maupun wakil-wakil mereka di lembaga legislatif, demikian juga partisipasi politik



masyarakat dalam pemilihan presiden masih cukup tinggi walaupun ada penurun persentase yaitu tahun 2004 tingkat persetase partisipasi masyarakat mencapai 76,00% dan tahun 2009 menurun menjadi 74,59%, dan demikian juga dengan pemilihan kepala daerah PILKADA) Gubernur Sumatera selatan, tingkat partisipasi masyarakat Provinsi Sumatera selatan cukup tinggi pada tahun 2008 yaitu 72% .

Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan sangat diperlukan karena kualitas kehidupan perempuan akan mempengaruhi kualitas dan keberlanjutan kehidupan sumberdaya manusia. Peranan perempuan dalam pembangunan sebenarnya telah mengalami peningkatan meskipun belum optimal. Permasalahan yang membebani perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga, rendahnya pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, dan bahkan rendahnya peran dalam pengambilan keputusan termasuk di bidang politik.

Sasaran pembangunan gender secara umum adalah peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, adanya kesadaran, kepekaan dan kepedulian gender dalam masyarakat di setiap aspek pembangunan, meningkatnya kesejahteraan perempuan, menurunnya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan, terjaminnya keadilan gender dalam setiap proses kebijakan di semua tingkat pemerintahan serta penegakan hukum.


Berdasarkan Tabel 2.3, jika dibandingkan dengan persentase partisipasi politik masyarakat provinsi lain di Indonesia. Secara nasional tingkat partisipasi politik masyarakat Provinsi Sumatera Selatan relatif lebih tinggi. Peningkatan Partisipasi politik warga negara merupakan indikator majunya sistem demokrasi dan menguatnya legitimasi masyarakat terhadap pemerintahan. Ada beberapa Iindikator penyebab tingginya partisipasi politik masyarakat yaitu:

1. Adanya kedewasaan berdemokrasi

Secara umum, demokrasi telah diakui sebagai sistem politik yang berhasil, karena demokrasi terbukti mampu memberikan hasil optimal dalam membangun kesejahteraan dan keadilan. Demokrasi juga terbukti lebih sanggup dalam menjamin penghormatan atas hak asasi manusia di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Demokrasi juga terbukti lebih mampu membuka ruang untuk adanya penyelesaian damai atas berbagai konflik kepentingan yang timbul dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.



2. Adanya prilaku kematangan berpolitik kedewasaan berdemokrasi tanpa diikuti dengan kematangan berpolitik, berpotensi untuk mengurangi makna dan nilai penyelenggaraan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada prinsipnya menyeimbangkan kedewasaan berdemokrasi dengan kematangan berpolitik, hal ditunjukan dalam pelaksanaan Pilkada dan Pilpres tidak terjadi: 1). Anarki dan pelanggaran nilai-nilai demokrasi. 2). Adanya kesanggup menerima keputusan-keputusan bersama secara

demokratis,

3. Adanya kesanggupan melaksanakan keputusan-keputusan tersebut secara lugas, konsekuen, dan konsisten.

Selain itu, pencapaian nyata dalam kesetaraan gender adalah dengan melihat seberapa jauh upaya pemberdayaan terhadap perempuan, khususnya peningkatan peranan perempuan dalam proses pembangunan. Capaian keberhasilan dalam pemberdayaan perempuan dalam kurun waktu 2005-2009 hanya pada tahap penguatan dan sosialisasi, sehingga nilainya juga lebih rendah dari rata-rata nasional. Relevansi sasaran pembangunan dalam upaya pembangunan berwawasan gender belum secara optimal diimplementasikan dalam kehidupan. Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan terlihat dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik. Peran dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan masih tertinggal dibandingkan laki-laki, karena pemahaman masyarakat dan program pembangunan yang kurang peka terhadap gender. Keterlibatan perempuan dalam jabatan publik juga masih rendah dan peranannnya dalam pengambilan keputusan terutama bagi kepentingannya sendiri belum optimal.

Tabel. 2.4. Gender Development Index (GDI) Sumatera Selatan

Tahun 2002, & 2005-2008

Tahun Angka Harapan Hidup (Tahun)

Angka Melek Huruf (%)

Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

Pengeluaran Perkapita (ribu

rupiah) GDI

2002 63,7 96,8 7,6 743 55,5 2005 70,4 93,9 7,0 381 58,5 2006 70,4 94,1 7,4 438 59,2 2007 70,4 94,6 7,7 452 59,7 2008 70,4 94,8 7,9 455 59,8 2009 70,9 94,8 7,6 455 59,8

Sumber: Biro Pemberdayaan Perempuan Sumsel, 2009



Jumlah perempuan yang menjadi anggota dewan saja belum memenuhi kuota 30%. Dari sejumlah 616 orang anggota dewan hanya ada 5 % saja anggota dewan yang berjenis kelamin perempuan. Kecuali PNS yang ratio antara laki-laki dan perempuan relatif lebih besar PNS perempuan, namun dari segi menduduki jabatan, jumlah PNS laki-laki justru yang banyak menduduki jabatan penting daripada perempuan.

Tabel 2.5. Gender Empowerment Meassurement (GEM) Sumatera Selatan

Tahun 2002, 2005 – 2008

Tahun Wanita di Parlemen

Wanita Pekerja Profesional (%)

Wanita dalam Angkatan Kerja

Rata-rata Upah Disektor Non-

Pertanian (Rp.1.000,-)

GEM

2002 14,7 47,1 39,5 738,4 56,9 2005 15,4 40,1 38,3 456,3 56,1 2006 15,4 43,7 38,7 466,5 56,3 2007 15,4 44,5 35,8 475,3 56,8 2008 15,7 44,6 39,2 486,6 57,2 2009 15,9 44,9 39,3 495,2 57,4

Sumber: Biro Pemberdayaan Perempuan Sumsel, 2009 b. Analisis Efektivitas

Meskipun tidak terjadi secara kontinyu per tahun, kondisi demokrasi yang dicerminkan oleh pilleg, pilkada dan pilpres cukup efektif karena kondisinya membaik dari sebelumnya. Hal ini menunjukkan cukup tingginya kesadaran dan keperdulian masyarakat Sumatera Selatan akan pentingnya peranan pemimpin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu meskipun tingkat relevansi pembangunan gender lebih rendah dari rata-rata nasional, tingkat efektifitasnya mengalami perbaikan dengan adanya peningkatan peran wanita dalam kedudukan dan jabatan di lingkungan pemerintahan, lembaga legislatif, di lingkungan masyarakat maupun dalam dunia usaha.

2.2.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Kondisi perkembangan pembangunan gender yang masih relatif rendah dapat dilihat dari

masih tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan masyarakat. Faktor yang mendorong kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai urusan rumah-tangganya sendiri. Lemahnya kelembagaan dan jaringan Pengarus Utamaan Gender termasuk di dalamnya



mengenai ketersediaan data mengenai lembaga atau individu yang berkomitmen dalam perlindungan perempuan. Lemahnya PUG juga dapat dilihat dari hubungan pendidikan terhadap perempuan dan banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, dan diskriminatif terhadap perempuan.

Tabel 2.6. Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan di Sumatera Selatan Tahun 2007

No. Jenis Tindak Kekerasan Perempuan Jumlah %

1. Pelecehan Seksual 13 4,56 2. Kekerasan dalam rumah tangga 190 66,67 3. Perkosaan 32 11,23 4. Kasus trafficking 40 14,04 5. Lainnya 10 3,51

Jumlah 285 100

2.2.3. Rekomendasi Kebijakan

Pada masa mendatang kehidupan berdemokrasi di wilayah Sumatera Selatan perlu ditingkatkan dan ditumbuhkembangkan. Pemerintah telah berketetapan untuk terus memfasilitasi rakyat agar dapat melaksanakan proses perilaku politik yang menuju pada kematangan berpolitik. Dalam kaitan itu, maka ke depan pemerintah mengedepankan beberapa prinsip pokok, yaitu; 1) Terus memfasilitasi dan mendorong kedewasaan dalam berperilaku politik melalui

pembelajaran politik di masyarakat. 2). Terus mengembangkan demokrasi melalui proses yang menitikberatkan pada partisipasi dan

pemberdayaan seluruh masyarakat (inclusiveness). Pemerintah juga terus mengedepankan prinsip toleransi dan pembentukan konsensus dibandingkan dengan persaingan dan pertarungan.

Dalam kaitan dengan perwujudan kematangan berpolitik, UU Nomor 2 Tahun 2008 telah mengamanatkan lima fungsi pokok dari partai politik, yaitu: pertama, sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; kedua, sebagai komponen bangsa yang ikut terlibat aktif dalam penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; ketiga, sebagai wahana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan



menetapkan kebijakan negara; keempat, sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia; dan kelima, sebagai sarana untuk rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. . 2.3. Tingkat Kualitas Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses pembangunan baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Jumlah penduduk yang banyak merupakan keunggulan tersendiri bagi Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Selatan. Akan tetapi tentunya akan lebih tinggi lagi tingkat keunggulannya bila dibarengi dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ada yang dicirikan dengan semakin tingginya rata-rata tingkat pendidikan maupu keahlian/keterampilannya. Hal itu jelas membuat daya saing bangsa juga akan lebih tinggi. Pemerintah telah berupaya serius untuk membangun sumber daya manusia Indonesia. Bagaimana kinerja pembangunan bidang ini di Sumatera Selatan dapat dikemukakan berikut.


Kualitas masyarakat di Sumatera Selatan diukur dari pendidikan formal yang ditamatkan

penduduk tampaknya yang masih relatif rendah hanya pada tingkat pendidikan menengah, meskipun angka melek huruf sudah mencapai 95,90 persen. Sementara dengan partisipasi sekolah yang relatif rendah, nampaknya program wajib belajar 9 tahun belum sepenuhnya menjangkau anak-anak untuk menyelesaikan sekolah. Masih tingginya angka putus sekolah pada tingkat SD, SLTP maupun SLTA mendekati 2 persen. Disamping itu, tingkat partisipasi sekolah yang relatif rendah ini akan berimplikasi pada kenaikan tingkat pengangguran.

Tabel 2.7. Capaian Indikator Outcome Kualitas Sumberdaya Manusia

Jenis Capaian 2004 2005 2006 2007 2008 Capaian Ind. Outcome Sumsel 85.53 90.92 91.84 91.78 63.42 Capaian Ind. Outcome Nasional 88.39 88.92 91.10 90.84 90.56 Tren Capaian IOC Sumsel 0.063 0.010 ‐0.001 ‐0.309 Tren Capaian IOC Nasional 0.006 0.024 ‐0.003 ‐0.003

Indikator keberhasilan dari bidang pendidikan ini sifatnya relatif, disamping adanya peningkatan, angka partisipasi sekolah, menurunnya buta aksara, tetapi juga ada bidang-bidang



yang perlu ditingkatkan, seperti program Wajib Belajar 9 tahun nampaknya masih belum menjangkau sepenuhnya ke masyarakat dan masih cukup besarnya angka putus sekolah dari tingkat dasar hingga menengah.

86.50

87.00

87.50

88.00

88.50

89.00

89.50

90.00

90.50

91.00

91.50

92.00

2004 2005 2006 2007 2008

Tahun

Cap

aian

indi

kato

r out

com

e

-0.03

-0.02

-0.02

-0.01

-0.01

0.00

0.01

0.01

0.02

0.02

0.03

0.03

Tren

cap

aian

indi

kato

r out

com

e

Kualitas SDM Sumsel Kualitas SDM NasionalTren Sumsel Tren Nasional

Gambar 2.4. Grafik capaian indikator outcome tingkat kualitas sumberdaya manusia Dalam bidang kesehatan, masih relatif rendahnya derajat kesehatan masyarakat Sumatera Selatan, hal ini terlihat pada angka mortalitas dan morbiditas, yaitu angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan masih relatif cukup tinggi serta angka kesakitan malaria, TBC maupun demam berdarah dengue yang mengalami peningkatan. Masalah lain adalah masih terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusinya belum merata, mutu pelayanan kesehatan dan rendahnya status kesehatan penduduk miskin serta masih terbatasnya sarana-prasarana kesehatan.

Dibidang keluarga berencana, bahwa peningkatan kualitas penduduk merupakan langkah yang penting dalam melaksanakan dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Karakteristik pembangunan antara lain dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk dan pengembangan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas. Program Keluarga Berencana dapat berhasil karena ditopang oleh kemajuan pendidikan, peningkatan



mobilitas penduduk, bertambahnya wanita dalam angkatan kerja, dan lain-lain. Namun demikian masalah internalisasi motivasi melaksanakan KB tampaknya belum optimal. a. Analisis Relevansi

Perkembangan tingkat kualitas sumberdaya manusia di Sumatera Selatan cukup relevan dengan perkembangannya pada tingkat nasional. Hal tersebut ditunjukkan oleh tren capaian IPM yang cenderung meningkat, salah satunya disebabkan adanya kebijakan kabupaten/kota yang memprogramkan penuntasan wajib belajar 9 tahun pada tahun 2009. Kebijakan ini meningkatkan Angka Partisipasi Murni di jenjang pendidikan dasar, tahun 2004 sampai tahun 2009. Untuk tingkat pendidikan dasar, khususnya sekolah dasar trennya cenderung naik, sedangkan untuk pendidikan menengah, trennya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2005 persentase APM naik dibandingkan pada tahun 2004, namun mengalami penurunan pada tahun 2006, dan pada tahun 2007 hampir tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2008 dan 2009, mengalami kenaikan yang cukup signifikan di atas nasional

Tabel 2.8.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004-2009

Tahun Angka Harapan Hidup (tahun)

Tingkat Melek Huruf (%)

Rata-rata lama Sekolah (tahun)

Pengeluaran perkapita (ribu

rupiah) IPM

2004 67,7 95,7 7,4 610,20 69,60 2005 68,3 95,9 7,5 610,50 70,20 2006 68,8 96,5 7,6 615,30 71,09 2007 69,0 96,6 7,7 617,59 71,40 2008 69.9 96.6 7,9 625,53 72,42 2009 70.4 96.7 8,2 633,25 73,53

Sumber : BPS – Sumatera Selatan Sedangkan persentase angka putus sekolah, pada tingkat pendidikan dasar maupun

menengah trennya cenderung menurun. Pada pendidikan sekolah dasar sederajat indikator capaiannya sudah baik, persentasenya kurang dari 1 persen. Namun untuk tingkat pendidikan SMP dan SMA sederajat trennya menurun tetapi persentase angka putus sekolahnya masih di atas 1 persen, hampir sama dengan rata-rata nasional. Persentase angka melek aksara penduduk umur 15 tahun ke atas trennya meningkat dari tahun 2004 sampai tahun 2009, kondisinya masih di atas rata-rata nasional.



Tabel 2.9. Persentase Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tahun 2004 - 2009 Sumatera Selatan

Tahun SD SLTP SLTA 2004 0,93 1,67 1,42 2005 0,90 1,63 1,31 2006 0,84 1,60 1,25 2007 0,74 1,45 1,16 2008 0,78 1,62 1,35 2009 0,44 1,43 1,17

Sumber : Diknas dan BPS - Sumsel Asumsi kelayakan guru mengajar, adalah guru yang memiliki kualifikasi pendidikan D-IV

atau Strata Satu (S-1). Ada kesulitan mendapatkan data kelayakan guru mengajar ini tahun 2006 ke bawah karena terdapat perbedaan yang cukup banyak antara data dari BPS dan Diknas Provinsi Sumatera Selatan. Namun berdasarkan data yang ada dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan proporsi jumlah guru yang layak mengajar pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah, namun pada tingkat SD angkanya masih relatif rendah. Untuk itu beberapa tahun tahun terakhir pemerintah provinsi dan kabupaten telah berupaya meningkatkan kualitas guru SD dengan mengikutkan mereka pada program beasiswa pendidikan S1 di Universitas terbuka atau program diploma. Dengan demikian diharapkan mulai tahun 2009 ini terjadi kenaikan proporsi jumlah guru yang SD yang layak mengajar.

Tabel 2.10. Jumlah Guru dan Kelayakan Guru Mengajar

Tahun 2004 – 2009 Sumatera Selatan.

Tahun

Kelayakan Mengajar Guru

SD SMP SMA

∑Guru Layak % ∑Guru Layak % ∑Guru Layak %

2004 41.368 - - 16,031 - - 9.814 - -

2005 38.179 - - 16,124 - - 9.903 - -

2006 40.039 - - 18,431 - - 9.982 - -

2007 41.113 564 1,64 18,632 11.686 62,72 10.134 7.367 72,70

2008 41.163 6.147 14,93 19,334 12.910 66,77 14.031 11.481 81,82

2009* 58.558 6.147 10,50 19.683 12.910 65,59 14.321 11.481 80,17 Sumber : Diknas dan BPS - Sumsel



Selanjutnya untuk bidang kesehatan terjadi peningkatan kinerja pembangunannya. Indikator keberhasilan dari program kegiatan bidang kesehatan antara lain menurunnya angka kematian ibu melahirkan, menurunnya angka kematian bayi, meningkatnya umur harapan hidup, meningkatnya proporsi keluarga yang hidup secara bersih dan sehat dan menurunnya persentase balita dengan gizi buruk, menurunnya prevalensi angka kesakitan malaria, TB dan demam berdarah.

Pencapaian hasil ini di dukung oleh kesadaran masyarakat yang telah memanfaatkan pelayanan di Puskesmas. Tahun 2007 sekitar 48,78 % dari total penduduk Sumatera Selatan telah memanfaatkan pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas, dan kesadaran masyarakat, khususnya dalam proses persalinan telah memanfaatkan jasa tenaga medis, meskipun capaiannya baru sekitar 83%. Namun demikian, rasio tenaga medis, baik dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi maupun tenaga keperawatan rasionya masih cukup rendah. Dokter umum misalnya satu dokter umum menangani sekitar 14.456 orang. Begitu juga sebaran dokter, khusunya dokter spesialis dan dokter gigi belum merata, masih terkonsentrasi di perkotaan.

Tabel 2.11. Derajat Kesehatan Penduduk Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2009

No. Mortalitas 2005 2006 2007 2008 2009

1. Angka Kematian Bayi (AKB) per-1.000 Kelahiran Hidup 40 30 38 42 47

2. Angka Kematian Balita (AKABA) per-1.000 Kelahiran Hidup 46 40 44 49 43

3. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) per-100.000 Kelahiran Hidup 288 282 275 269 258

4. Angka Harapan Hidup (tahun) 68,3 68,8 69,0 69,9 70,4

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Selatan

Namun untuk variabel lain ada yang mesti menjadi perhatian karena perkembangannya fluktuatif dan ada yang angkanya tidak signifikan menurun dalam tendensi yang negatif, misalnya angka kematian bayi dan persentase balita dengan status gizi buruk. Untuk persentase balita dengan status gizi kurang masih diupayakan untuk didapatkan datanya, namun untuk data spot yang ada sementara persentasenya lebih rendah dibandingkan persentase pada tingkat nasional. Artinya kondisi di Sumatera Selatan lebih baik dibandingkan rata-rata pada tingkat nasional.



Tabel 2.12. Status Gizi dan Keadaan Lingkungan Sehat

Tahun 2005 - 2009

No. Kondisi 2005 2006 2007 2008 2009*

1 Persentase Balita dengan Status Gizi Buruk 0,7 1,7 1,1 1,2 1,1

2 Persentase Kecamatan Bebas Rawan Gizo 69,00 69,29 79,21 80,32 80,76

3 Persentase Rumah Sehat 45,4 51,0 58,1 60,3 61,06

4 Persentase Tempat-Tempat Umum Sehat 56,3 56,5 62,8 63,28 83,56

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Selatan Hal penting yang mesti dicermati pula adalah terjadinya penurunan proporsi peserta KB aktif di wilayah provinsi ini, meskipun dalam jumlah mutlaknya mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan jumlah pasangan usia subur yang tidak aktif sebagaii peserta KB atau tidak menjadi peserta sama sekali. Tentu hal tersebut dapat berdampak pada terjadinya peningkatan laju kelahiran bayi dan pertumbuhan penduduk wilayah ini, meskipun tergantung pula pada laju mortalitas dan perkembangan kesehatan masyarakat sendiri.

Tabel 2.13. Jumlah Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Sumatera Selatan

Tahun 2005-2009

No. Tahun Pasangan Usia Subur Peserta KB Aktif Persentase (%)

1. 2005 1.292.427 881.550 68,20 2. 2006 1.324.839 908.150 68,54 3. 2007 1.412.394 911.050 64,70 4. 2008 1.456.171 925.833 63,58 5. 2009* 1.488.325 929.161 62,43

Sumber: BPS, Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2007

b. Analisis Efektivitas

Tolok ukur efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas pembangunan dapat dilihat dari tren kenaikan indikator rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Murni, menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2004



sebesar 7,4 tahun meningkat menjadi 8,2 tahun pada tahun 2009. Persentase angka putus sekolah untuk pendidikan dasar masi di atas satu, dan pada tahun 2009 menurun menjadi 0,94 persen, meskipun pada jenjang pendidikan menengah masih diatas 1 satu persen. Sedangkan persentase angka melek hurup setiap tahunnya meningkat, pada tahun 2004 sekitar 95,70 % menjadi 96,75 persen pada tahun 2009. Untuk aspek kesehatan telah dikemukakan beberap faktor pendukung keberhasilan pembangunannya.

Tabel 2.14. Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15 Tahun Keatas

Tahun 2004 - 2009 Sumatera Selatan

Tahun Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan 2004 96,98 94,41 95,70 2005 97,19 94,62 95,90 2006 98,09 95,10 96,59 2007 98,16 95,13 96,66 2008 98,21 95,17 96.69 2009 98,32 95,23 96.75

Sumber : BPS - Sumsel

2.3.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol a. Pendidikan

Angka partisipasi murni berdasarkan jenjang pendidikan tahun 2004 sampai tahun 2009, untuk tingkat pendidikan dasar, khususnya sekolah dasar trennya cenderung naik, sedangkan untuk pendidikan setingkat sekolah lanjutan pertama, trennya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2005 persentase APM naik dibandingkan pada tahun 2004, namun mengalami penurunan pada tahun 2006, dan pada tahun 2007 hampir tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2008 dan 2009, mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sejalan dengan meningkatnya perhatian pemerintah pusat pemerintah daerah pada program pendidikan dasar dan menengah melalui penambahan anggaran pendidikan.

Meskipun indikator rata-rata lama sekolah di atas nasional (sebesar 7,3 tahun), namun angka ini masih di bawah program Wajar 9 tahun. Tingkat partisipasi sekolah yang relatif rendah ini menyebabkan tingkat pengangguran relatif mengalami kenaikan. Ada beberapa masyarakat memandang anak sebagai aset ekonomi bagi orang tuanya, sehingga harus bekerja di usia masih dini, disamping ketidakmampuan orang tuanya untuk membiayai sekolah anaknya.



b. Kesehatan Keberhasilan pencapaian indikator bidang kesehatan didukung oleh kesadaran

masyarakat yang telah memanfaatkan pelayanan di Puskesmas. Tahun 2007 sekitar 48,78 % dari total penduduk Sumatera Selatan telah memanfaatkan pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas, dan kesadaran masyarakat, khususnya dalam proses persalinan telah memanfaatkan jasa tenaga medis, meskipun capaiannya baru sekitar 83%. Namun demikian, rasio tenaga medis, baik dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi maupun tenaga keperawatan rasionya masih cukup rendah. Dokter umum misalnya satu dokter umum menangani sekitar 14.456 orang. Begitu juga sebaran dokter, khusunya dokter spesialis dan dokter gigi belum merata, masih terkonsentrasi di perkotaan.

Pola penyakit dominan yang dikeluhkan oleh warga masyarakat adalah penyakit khas daerah tropis yaitu penyakit infeksi. Meskipun besaran dan pola penyakit untuk setiap daerah bervariasi, tergantung dari lingkungan dan perilaku kebiasaan warga masyarakat dalam hidup sehat. Pada umumnya penyakit menular yang banyak diderita adalah penyakit infeksi pada saluran pernafasan atas (ISPA), diare, penyakit kulit, malaria, demam berdarah, tuberculosis dan lainnya. Penyakit ISPA hampir semua kota dan kabupaten terjangkiti penyakit ini (rata-rata daerah antara 18%-20%). Tahun-tahun terakhir ini di wilayah Sumatera Selatan ada peningkatan kasus Demam Berdarah, Malaria dan Tuberculosis. Kasus Demam Berdarah terjadi peningkatan, pada tahun 2003 sebesar 19,2 per 1000 penduduk, menglami penurunan pada tahun 2004 menjadi 16,1 per 1000 penduduk, dan pada tahun 2005 mengalami kenaikan menjadi 23 per 1000 penduduk. Tahun 2007 penderita DBD mencapai 2.426 orang dan meninggal 13 orang. Faktor penyebab adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

Begitu juga angka kesakitan malaria masih cukup tinggi, hal ini ditandai dengan Annual Malaria Incidence (AMI), tahun 2005 adalah 8,7 per 1000 penduduk, menjadi 8,9 per 1000 penduduk tahun 2006 dan meningkat menjadi 9,8 tahun 2007. Angka kesakitan TB Paru juga mengalami peningkatan, pada tahun 2003 angka kesakitan dari penyakit ini sebesar 50 per 1000 penduduk menjadi 68 per 1000 penduduk tahun 2006 dan pada tahun 2007 menjadi 70. Perkiraan jumlah penderita TBC di Sumatera Selatan sebanyak 10.720 jiwa dan hanya 43,7% yang dapat ditangani Dinas Kesehatan Sumsel. Penyebabnya pelayanan kesehatan belum dapat menjangkau desa-desa yang jaraknya relative jauh dan penderita enggan berobat karena malu.



Angka kematian ibu hamil melahirkan masih cukup tinggi, tahun 2003 sekitar 472 per 100.000 kelahirann hidup, dan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 467 per 100.000 kelahiran hidup. Data angka kematian ibu hamil ini belum didata secara akurat, hal ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2005 angka kematian ibu hamil sekitar 288, menjadi 275 pada tahun 2007. Penyebab langsung kematian ibu melahirkan di Sumatera Selatan adalah pendarahan (50%), infeksi (12,8%), eklamsia (22,9 %) dan lain-lain (14,3%).

Sedangkan umur harapan hidup meningkat, khususnya UHH perempuan, pada tahun 2001 adalah 66,8 tahun (laki-laki 63,3 tahun), tahun 2003 adalah 69,3 tahun (laki-laki 66,6 tahun), tahun 2005 menjadi 68,5 tahun (laki-laki 65,5 tahun), tahun 2007 rata-ratanya menjadi 68,8 tahun. Status gizi dapat dilihat dari persentase balita dengan gizi buruk, tahun 2003 sampai dengan 2006, persentase gizi buruk menurun dari 1,31 % pada tahun 2003 turun menjadi 0,70 % pada tahun 2005 dan mengalami peningkatan menjadi 1,70% pada tahun 2006 dan pada tahun 2008 menurun menjadi 1,2 %.. Begitu juga persentase gizi kurang yaitu dari 9,33 % pada tahun 2003 turun menjadi 6,43 % pada tahun 2005 dan pada tahun 2006 mengalami peningkatan menjadi 10,38 % dan menjadi 10,68 %.

Masalah lain adalah kesehatan lingkungan, seperti penggunaan air bersih dan jamban keluarga. Pelayanan air bersih erat kaitannya terhadap peningkatan dengan kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Total kapasitas terpasang air bersih di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 4.385,65 liter/detik dengan tingkat pelayanan tahun 2005 lebih kurang 31,5 %. Secara umum dapat dikatakan tingkat pelayanan tersebut masih sangat rendah, hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya kapasitas instalasi pengolahan air bersih yang ada, disamping itu budaya masyarakat yang masih terikat dengan sungai sebagai pendukung aktivitas sehari-hari serta keengganan untuk memenuhi kewajibannya sebagai pelangan.

Rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang dominan adalah dari air sumur 59,05% (air sumur terlindung maupun sumur tak terlindung), disamping dari air ledeng (17,70%) dan air sungai (12,81%). Rata-rata rumah tangga di daerah menggunakan air minum dari sumber sumur, sedang air minum dari sumber ledeng sebagian besar sudah dinikmati oleh rumah tangga kota Palembang, yaitu sekitar 48,15%. Rumah tangga di Kabupaten Musi Banyuasin, Lahat dan Ogan Komering Ilir belum banyak menikmati air minum dari sumber ledeng. Kabupaten Musi Banyuasin baru 2,36%, Lahat 5,75% dan OKI 5,51% rumah tangga menggunakan air minum dari ledeng. Rumah tangga dari OKU, OKI, MUBA dan MURA yang masih banyak menggunakan air minum dari sumber air sungai, selain sumur. Oleh karena masih



Tabel 2.15. Kondisi Sumberdaya Kesehatan Tahun 2005 - 2009

No Sumberdaya Kesehatan 2005 2006 2007 2008 2009*

1. Rasio Dokter Per-100.000 Penduduk 4,98 7,00 6,80 6,60 6,97 2. Rasio Dokter Spesial Per-100.000

Penduduk 3,81 1,23 1,10 1,32 1,43 3. Rasio Dokter Gigi Per-100.000 Penduduk 1,57 2,03 1,90 1,96 2,13 4. Rasio Apoteker Per-100.000 Penduduk 4,76 0,50 3,70 3,93 4,21 5. Rasio Bidan Per-100.000 Penduduk 38,93 40,57 30,00 29,78 32,12 6. Rasio Perawat Per-100.000 Penduduk 33,86 32,59 31,20 32,20 33,17 7. Rasio Ahli Gizi Per-100.000 Penduduk 3,98 4,44 4,30 4,50 4,90 8. Rasio Ahli Sanitasi Per-100.000

Penduduk 6,04 6,98 5,80 5,89 5,98 9. Rasio Ahli Kesehatan Masyarakat Per-

100.000 Penduduk 1,82 3,58 4,70 4,67 4,73 Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Selatan

banyak rumah tangga yang menggunakan air bersih selain ledeng, maka dikhawatirkan air bersih yang digunakan tidak memenuhi persyaratan dilihat secara fisik, kimiawi maupun bakteriologis. Pada tahun 2007 sekitar 62,48 % penduduk telah terpenuhi kebutuhan air bersih.

Begitu juga masalah jamban keluarga, rumah tangga yang memiliki jamban keluarga sekitar 59,11%, tidak ada sekitar 26,28%, bersama sekitar 7,90% dan umum sekitar 6,71%. Rumah tangga di Kabupaten Lahat yang memiliki jamban keluarga sendiri baru sekitar 36,26% sedang tidak ada/memiliki sekitar 45,24%, begitu juga di OKI antara yang memiliki jamban keluarga dengan tidak ada persentasenya hampir seimbang, sekitar 45% : 41%. Tahun 2007 rumah tangga yang memiliki jamban keluarga di Sumatera Selatan baru mencapai 47 persen. c. Keluarga Berencana

Saat ini belum semua fasilitas pelayanan kesehatan primer dapat melayani KB dan

kesehatan reproduksi. Disamping itu, masih banyak pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi yang kurang efektif dan efisien untuk jangka panjang. Nampaknya partisipasi pria dalam ber KB masih rendah, hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta KB aktif yang menggunakan kontrasepsi MOP dan kondom masih relatif kecil, yaitu 1,55 % tahun 2005, sekitar 1,79 % tahun 2006 dan 2,21 tahun 2007. Hal ini disebabkan keterbatasan macam dan jenis alat kontrasepsi laki-laki juga oleh keterbatasan pengetahuan mereka akan hak-hak dan kesehatan reproduksi



serta kesetaraan keadilam gender. Demikian pula, penyelenggaraan KB dan kesehatan reproduksi masih belum mantap dalam aspek kesetaraan dan keadilan gender. Dari sebanyak 265 Puskesmas, hanya 96 Puskesmas atau 36,23 persen yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu dan 88 Puskesmas atau 24,29 persen memberikan kesehatan reproduksi remaja. Sedangkan angka unmetneed yang menggambarkan besaran angka PUS yang bukan peserta KB/tidak menggunakan salah satu kontrasepsi dan tidak ingin memiliki anak lagi.

2.3.3. Rekomendasi kebijakan a. Pendidikan

Implikasi dari kondisi pendidikan di atas jika dikaitkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya indikator pendidikan, yaitu rata-rata lama sekolah (tahun) masih relatif rendah capaian pada tahun 2007 hanya 7,7 tahun dan angka buta huruf 3,40 persen. Angka rata-rata lama sekolah ini belum sampai setingkat program wajib belajar 9 tahun. Strategi kebijakan pendidikan ke depan lebih diarahkan untuk menuntaskan program Wajar 9 tahun dan peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan pada tingkat pendidikan menengah.

Dalam jangka panjang dilakukan strategi peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan tingkat pendidikan menengah. Strateginya adalah peningkatan mutu pendidik (sertifikasi guru), peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah agar mendorong anak lulus wajar 9 tahun melanjutkan sekolah lebih lanjut dan mengurangi anak putus sekolah di tingkat pendidikan menengah. b. Kesehatan

Indikator keberhasilan dari program kegiatan bidang kesehatan antara lain menurunnya angka kematian ibu melahirkan, meskipun masih diatas rata-rata, menurunnya angka kematian bayi, meningkatnya umur harapan hidup, meningkatnya proporsi keluarga yang hidup secara bersih dan sehat dan menurunnya persentase balita dengan gizi buruk, menurunnya prevalensi angka kesakitan malaria, TB dan demam berdarah.

Masih perlunya peningkatan jangkauan pelayanan dan mutu pelayanan kesehatan. Hal ini akan tercapai jika program pembangunan kesehatan diarahkan sesuai orientasi pengembangan program kesehatan secara terpadu. Strateginya adalah peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan sampai pada masyarakat di daerah terpencil. Konsekuensi dari hal ini diperlukan



peningkatan sumber daya kesehatan, sarana-prasarana, asuransi kesehatan yang terjangkau dan mutu kualitas pelayanan kesehatan. c. Keluarga Berencana

Penduduk merupakan aspek utama dalam suatu proses perencanaan pembangunan,

sebab pada dasarnya penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan, atau dalam arti semua yang dijabarkan dalam suatu ruang kegiatan adalah sebagai cermin dari tingkat kepentingan penduduk yang harus dipenuhi untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Dengan demikian kegiatan terhadap aspek kependudukan ini merupakan perencanaan yang mendasar untuk menyusun suatu rencana pengembangan dan penyusunan rencana pembangunan. Arah kebijakan program kependudukan dan keluarga berencana di daerah sesuai dengan arah kebijakan secara nasional, hanya capaian pelaksanaan kependudukan yang masih relatif kurang. 2.4. Tingkat Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi di Sumatera Selatan dalam periode 2004-2008 mengalami fase pertumbuhan yang moderat. Faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yaitu konsumsi, investasi swasta, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor belum berfungsi secara optimal. Tampaknya aspek konsumsi masyarakat yang masih berperan besar mendukung pertumbuhan ekonomi dalam periode tersebut. Sebenarnya kegiatan ekspor di Sumatera Selatan relatif berkembang, tetapi karena kena dampak krisis keuangan global maka sebagian harga komoditi andalan Sumatera Selatan mengalami fluktuasi yang cenderung turun. Kegiatan investasi swasta di Sumatera Selatan mengalami fluktuasi sehingga realisasi penanaman modal dapat dibaratkan ‘berlari di tempat’. Persetujuan penanaman modal relatif banyak tetapi realisasinya belum menggembirakan sehingga kegiatan investasi relatif rendah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Gambaran kinerja pembangunan ekonomi Sumatera Selatan periode 2004-2008 dapat disimak beberapa capain indikator berikut ini.


Kinerja pembangunan ekonomi di Sumatera Selatan berkembang seiring dengan pesatnya laju kegiatan di semua bidang. Pembangunan ekonomi dicerminkan oleh beberapa indikator antara lain pertumbuhan PDRB, struktur ekonomi, ekspor, pendapatan perkapita, dan



Tabel 2.16. Capaian Indikator Outcome Tingkat Pembangunan Ekonomi

Jenis Capaian 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Capaian Ind. Outcome Sumsel 10.77 156.93 22.30 13.72 122.10 26.16Capaian Ind. Outcome Nasional 26.43 48.91 15.88 42.88 24.79 12.50Tren Capaian IOC Sumsel 13.566 ‐0.858 ‐0.384 7.896 ‐0.786Tren Capaian IOC Nasional 0.850 ‐0.675 1.700 ‐0.422 ‐0.496

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

2004 2005 2006 2007 2008

Tahun

Cap

aian

indi

kato

r out

com

e

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

Tren

cap

aian

indi

kato

r out

com

e

Pembangunan Ekonomi Sumsel Pembangunan Ekonomi NasionalTren Sumsel Tren nasional

Gambar 2.5. Grafik capaian indikator outcome tingkat pembangunan ekonomi laju infasi. Untuk memperoleh gambaran yang jelas bahwa capaian indikator pembangunan ekonomi akan dibandingkan kinerja secara nasional dan kinerja di Sumatera Selatan sehingga dapat diperoleh informasi tentang aspek relevansi dan efektivitasnya. Secara umum, pembangunan ekonomi di Sumatera Selatan memiliki karakteristik yang sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator, seperti periode 2004-2009 rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan sebesar 5,13% lebih rendah tetapi seirama dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,35% pertahun. Ada dua aspek yang dikaji tentang relevansi dan efektivitas pembangunan ekonomi yaitu ekonomi makro dan investasi secara nasional dibandingkan dengan di wilayah Sumatera Selatan.



Tabel 2.17. Perkembangan Indikator Pembangunan Ekonomi Indonesia Periode 2004-2009

Ekonomi Makro

Status Indikator

(%)

2004

2005

2006

2007

2008

2009*

Laju Pertumbuhan ekonomi Positif 4.25 5.37 5.19 5.63 6.30 5.20 Persentase ekspor terhadap PDRB Positif 20.07 20.84 19.48 21.26 20.34 20.76 Persentase output Manufaktur terhadap PDRB

Positif 28.07 27.41 27.54 27.06 27.87 27.65

Persentase output UMKM terhadap PDRB

Positif 55.40 53.90 53.49 53.60 52.70 53.34

Pendapatan per kapita (dalam juta rupiah)

Positif 10.61 12.68 15.03 17.58 21.7 21.92

Laju Inflasi Negatif 6.10 10.50 13.10 6.00 11.06 7.24 Investasi

Persentase Pertumb. Realisasi Investasi PMA

Positif 25.82 99.39 -32.79 68.91 -41.62 15.20

Persentase Pertumb. Realisasi Investasi PMDN

Positif -16.04 94.90 -32.76 72.60 43.80 20.58

Sumber: BPS, diolah kembali. 2009* proyeksi

Tabel 2.18. Perkembangan Indikator Pembangunan Ekonomi Sumatera Selatan Periode 2004-2009

Ekonomi Makro Status

Indikator (%)

2004

2005

2006

2007

2008

2009*

Laju Pertumbuhan ekonomi

Positif 4.63 4.84 5.2 5.84 5,13 5,50

Persentase ekspor terhadap PDRB

Positif 14.54 19.98 18.15 16.14 16.58 17.76

Persentase output Manufaktur thd PDRB

Positif 17.76 17.74 17.76 23.03 23.06 22.65

Persentase output UMKM terhadap PDRB

Positif 35.24 28.59 24.54 25.15 24.28 25.75

Pendapatan per kapita (dalam juta rupiah)

Positif 9.70 12.02 13.90 15.65 18.73 18.98

Laju Inflasi Negatif 8.94 18.92 8.44 8.21 8.45 8.12

Investasi

Persentanse Pertumbuhan Realisasi PMA

Positif -68.88 896.50 -42.96 -75.33 685.33 20.54

Persentase Pertumbuhan PMDN

Positif -8.16 206.7 64.11 23.18 130.87 25.22

Sumber: BPS Sumatera Selatan, diolah kembali. 2009* proyeksi



Dalam Tabel 2.17 terlihat perkembangan indikator pembangunan ekonomi Indonesia periode 2004-2009. Sementara itu, perkembangan capaian indikator pembangunan ekonomi di Sumatera Selatan periode 2004-2009 dapat disimak dalam Tabel 2.18. Selanjutnya, kinerja dan capaian indikator pembangunan ekonomi Sumatera Selatan dapat disimak dalam tabel dan uraian berikut ini. 1. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK)

Perkembangan PDRB Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan yang relatif moderat. Perkembangan PDRB ADHB meningkat relatif tinggi, sedangkan PDRB ADHK naik moderat. Dalam Tabel 2.19. bahwa perkembangan PDRB ADHB dengan migas tahun 2004 sebesar Rp 64,319,375 meningkat menjadi Rp 133,358,882 tahun 2008, sedangkan perkembangan PDRB ADHB tanpa migas tahun 2004 sebesar Rp 45,470,766 meningkat menjadi Rp 88,794,817 tahun 2008.

Tabel 2.19. Perkembangan PDRB Sumatera Selatan 2004-2008 (ADHB) (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha 2004 2005 2006 2007 2008

1. Pertanian 12,495,630 14,358,881 17,300,120 20,080,335 22,965,527

2. Pertambangan & Penggalian 16,051,383 23,247,361 25,060,662 27,412,484 34,007,690

3. Industri Pengolahan 13,711,349 17,867,383 22,286,619 25,305,859 30,755,546

4. Listrik, Gas & Air Bersih 425,332 469,827 528,033 592,068 647,510

5. Bangunan 4,300,361 5,079,274 5,810,671 6,742,083 8,027,137

6. Perdag., Hotel & Restoran 7,622,541 9,051,350 10,941,014 12,919,872 15,965,866

7. Pengangkutan & Komunikasi 2,479,595 3,131,687 3,891,921 4,556,115 5,499,983

8. Keu. Persewaan, & Jasa Prshn 2,261,167 2,653,394 3,162,870 3,750,156 4,492,248

9. Jasa-Jasa 4,972,017 5,672,353 6,946,853 8,536,735 10,997,375

Pdrb Dengan Migas 64,319,375 81,531,510 95,928,763 109,895,707 133,358,882

Pdrb Tanpa Migas 45,470,766 52,726,675 63,500,068 74,905,270 88,794,817



Sementara itu, dalam Tabel 2.20 terlihat bahwa perkembangan PDRB ADHK dengan migas dan tanpa migas tahun 2004 sebesar Rp 47,334,395 dan Rp 33,969,083 meningkat menjadi Rp 58,080,027 dan Rp 44,777,677 tahun 2008. Perkembangan PDRB baik ADHB maupun ADHK secara sektoral terjadi pada semua sektor namun pertumbuhannya berbeda-beda. Kinerja perkembangan PDRB Sumatera Selatan memiliki empat sektor yang dominan yaitu pertanian, pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan.

Tabel 2.20.

Perkembangan PDRB Sumatera Selatan 2004-2008 (ADHK) (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha 2004 2005 2006 2007 2008

1. Pertanian 9,261,544 9,805,678 10,437,334 11,113,699 11,567,788

2. Pertambangan & Penggalian 13,274,424 13,330,108 13,377,903 13,411,653 13,616,652

3. Industri Pengolahan 8,408,110 8,807,199 9,273,621 9,801,805 10,136,764

4. Industri Migas 2,181,052 2,151,826 2,119,979 2,087,757 2,114,175

5. Listrik, Gas & Air Bersih 216,931 231,369 248,673 267,073 281,069

6. Bangunan 3,332,309 3,585,898 3,845,876 4,157,657 4,412,936

7. Perd., Hotel & Restoran 5,967,998 6,429,518 6,939,621 7,567,159 8,101,478

7. Pengangkutan & Komunikasi 1,797,325 2,005,038 2,216,756 2,534,185 2,886,983

8. Keu. Persewaan, & Jasa Perusshaan 1,732,202 1,859,817 2,013,374 2,197,304 2,386,939

9. Jasa-Jasa 3,353,552 3,578,911 3,861,690 4,211,579 4,689,418

PDRB Dengan Migas 47,344,395 49,633,536 52,214,848 55,262,114 58,080,027

PDRB Tanpa Migas 33,969,083 36,317,674 38,971,024 42,106,149 44,777,677

Jika dibandingkan struktur ekonomi Sumatera Selatan dengan perkembangan ekonomi secara nasional tampaknya memiliki karakteristik yang sama. Hal ini karena sebagian besar hasil produksi dari sektor-sektor unggulan seperti komoditi primer hasil pertanian, pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan di Sumatera Selatan berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor. 2. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Tren pertumbuhan ekonomi (PDRB) atas dasar harga konstan dengan migas Sumatera Selatan tampak relatif moderat yaitu sebesar 4,63%; 4,84%; 5,20%; 5,84%; dan 5,10% periode



2004-2008. PDRB tanpa migas sebesar 6,79%; 6,91%; 7,31%; 8,04%; dan 6,34 dalam periode yang sama. Perbedaan ini terlihat bahwa sektor petambangan dan penggalian tumbuh relatif rendah dibandingkan dengan sektor lainnya.

Tabel 2.21. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan 2004-2008 (ADHK) (%)

LAPANGAN USAHA 2004 2005 2006 2007 2008

1. Pertanian 6.14 5.88 6.44 6.48 4.09 2. Pertambangan & Penggalian 0.41 0.42 0.36 0.25 1.53 3. Industri Pengolahan 5.87 4.75 5.30 5.70 3.42 4. Listrik, Gas & Air Bersih 5.48 6.66 7.48 7.40 5.24 5. Bangunan 8.56 7.61 7.25 8.11 6.14 6. Perd., Hotel & Restoran 6.21 7.73 7.93 9.04 7.06 7. Pengangkutan & Komunikasi 11.49 11.56 10.56 14.32 13.92 8. Keu. Persewaan, & Jasa Prshn 7.12 7.37 8.26 9.14 8.63 9. Jasa-Jasa 3.64 6.72 7.90 9.06 11.35 PDRB Dengan Migas 4.63 4.84 5.20 5.84 5.10 PDRB Tanpa Migas 6.79 6.91 7.31 8.04 6.34

Beberapa sektor yang memiliki pertumbuhan relatif tinggi yaitu sektor pengangkutan dan

komunikasi, sektor jasa keuangan, dan sektor bangunan. Pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Selatan masih tetap tergantung pada sektor primer yaitu terutama sektor pertanian dan industri pengolahan yang berbasis pada sumber daya alam. Pada akhir tahun 2008 dan awal 2009 diperkirakan kinerja sektor pertanian masih akan berubah terbatas, yang disebabkan oleh kondisi ekonomi dunia yang masih dipenuhi ketidakpastian, terutama berkaitan dengan potensi recovery

berbagai negara. Sesuai dengan karakteristik siklikal, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang akan

datang diperkirakan akan mengalami ekspansi yang cukup signifikan. Berdasarkan data historis, kondisi ekonomi terkini, dan prediksi shock yang akan terjadi di masa depan, diperkirakan pertumbuhan ekonomi tahunan terjadi pada triwulan III 2009.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan dipengaruhi selain faktor musiman, angka proyeksi pertumbuhan didasarkan pada beberapa faktor yakni realisasi belanja pemerintah daerah yang mulai meningkat pada awal semester kedua, penurunan tingkat permintaan masyarakat dibandingkan triwulan sebelumnya serta permintaan dunia atas komoditas unggulan Sumatera Selatan yang belum menunjukkan peningkatan yang tajam.



3. Struktur PDRB Sumatera Selatan Struktur ekonomi Sumatera Selatan masih didominasi oleh empat sektor unggulan yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan sebesar 77,97% tahun 2004 dan sebesar 74,76% tahun 2008. Perubahan kontribusi yang menurun pada sektor pertambangan tampaknya siqnifikan, sedangkan perubahan sektor industri pengolahan relatif stabil dan perubahan yang meningkat terjadi di sektor perdagangan relatif moderat.

Tabel 2.22. Sruktur Ekonomi Sumatera Selatan 2004-2008 (ADHB) (%)

LAPANGAN USAHA 2004 2005 2006 2007 2008

1. Pertanian 19.56 19.76 19.99 20.11 19.92 2. Pertambangan & Penggalian 28.04 26.86 25.62 24.27 23.44 3. Industri Pengolahan 17.76 17.74 17.76 17.74 17.45 4. Listrik, Gas & Air Bersih 0.46 0.47 0.48 0.48 0.48 5. Bangunan 7.04 7.22 7.37 7.52 7.60 6. Perd., Hotel & Restoran 12.61 12.95 13.29 13.69 13.95 7. Pengangkutan & Komunikasi 3.80 4.04 4.25 4.59 4.97 8. Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan 3.66 3.75 3.86 3.98 4.11

9. Jasa-Jasa 7.08 7.21 7.40 7.62 8.07 J U M L A H 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Struktur ekonomi Sumatera Selatan tidak banyak mengalami perubahan yang drastis periode 2004-2008 karena terbatasnya kegiatan investasi dan penggunaan teknologi yang relatif sama. Beberapa sektor yang mengalami peningkatan kontribusi periode 2004-2008 adalah sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor pedagangan, hotel, dan restoran, sektor pengakutan, dan jasa keuangan dan persewaan. 4. Pendapatan Perkapita Masyarakat Perkembangan pendapatan (PDRB) perkapita (ADHB) penduduk Sumatera Selatan meningkat relatif pesat yaitu sebesar Rp 9.703.582 tahun 2004 dan meningkat menjadi sebesar Rp 18.725.472 tahun 2008 (lihat Tabel 2.22). Tampaknya meningkat hampir dua kali lipat nilainya berdasarkan harga berlaku, namun faktor inflasi belum dikeluarkan. Peningkatan pendapatan perkapita tersebut tergolong relatif tinggi yaitu sebesar 17.86% pertahun periode 2004-2008.



Tabel 2.23. Perkembangan Pendapatan Perkapita 2004-2008 (ADHB) (Rupiah)

LAPANGAN USAHA 2004 2005 2006 2007 2008

1. Produk Domestik Regional Bruto (Rp Juta) 64,319,375 81,531,510 95,928,763 109,895,707 133,358,882 2. Penyusutan (Rp Juta) 5,347,449 6,778,449 7,975,422 9,136,620 11,087,325 3. Produk Domestik Regional

Neto Atas Dasar Harga Pasar (Rp Juta) 58,971,926 74,753,061 87,953,341 100,759,087 122,271,557

4. Pajak Tidak Langsung Neto (Rp Juta) 4,357,294 5,523,324 6,498,661 7,444,847 9,034,352

5. Produk Domestik Regional Neto Atas Dasar Biaya Faktor (Rp Juta) 54,614,632 69,229,737 81,454,680 93,314,240 113,237,206

6. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (jiwa) 6,628,416 6,755,900 6,899,892 7,019,964 7,121,790

7. Produk Domestik Regional Bruto per kapita (Rp juta) 9,703,582 12,068,194 13,902,937 15,654,739 18,725,472

8. Pendapatan Regional Per Kapita (Rp) 8,239,470 10,247,300 11,805,211 13,292,695 15,900,105

Tabel 2.24. Perkembangan Pendapatan Perkapita Sumatera Selatan 2004-2008 (ADHK)

LAPANGAN USAHA 2004 2005 2006 2007 2008

1. Produk Domestik Regional Bruto (Rp Juta) 47,344,395 49,633,536 52,214,848 55,262,114 58,080,027 2. Penyusutan (Rp Juta) 4,279,989 4,486,930 4,720,284 4,995,760 5,250,503 3. Produk Domestik Regional

Neto Atas Dasar Harga Pasar (Rp Juta) 43,064,406 45,146,606 47,494,564 50,266,354 52,829,524

4. Pajak Tidak Langsung Neto (Rp Juta) 3,227,784 3,383,850 3,559,835 3,767,588 3,959,704

5. Produk Domestik Regional Neto Atas Dasar Biaya Faktor (Rp Juta) 39,836,622 41,762,756 43,934,729 46,498,766 48,869,821

6. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (jiwa) 6,628,416 6,755,900 6,899,892 7,019,964 7,121,790

7. Produk Domestik Regional Bruto per kapita (Rp juta) 7,142,641 7,346,695 7,567,488 7,872,136 8,155,257

8. Pendapatan Regional Per Kapita (Rp) 6,009,976 6,181,672 6,367,452 6,623,790 6,862,014



Peningkatan pendapatan perkapita harga berlaku ini mencerminkan adanya dinamika perbaikan pendapatan bagi masyarakat namun sebesarnya tidak terjadi pada semua sektor ekonomi.

Sementara itu, perkembangan pendapatan (PDRB) perkapita (ADHK) penduduk Sumatera Selatan relatif moderat yaitu sebesar Rp 7.142.641 tahun 2004 dan meningkat menjadi Rp 8.155.257 tahun 2008 atau tumbuh sebesar 3.37% pertahun periode 2004-2008. Peningkatan pendapatan perkapita harga konstan ini mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat yang tumbuh relatif lambat. Perkembangan pendapatan (PDRB) perkapita riel penduduk Sumatera Selatan memiliki sifat yang sama dengan perkembangan pendapatan perkapita penduduk Indonesia. Hal ini bisa dilihat pada laju pertumbuhannya yang moderat, sektor-sektor ekonomi pendukungnya, dan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan daya beli masyarakat ini mencerminkan adanya perbaikan kesejahteraan asyarakat. 5. Kegiatan Investasi (PMDN dan PMA)

Perkembangan investasi (PMDN dan PMA) di Sumatera Selatan belum kondusif karena realisasi perluasan investasi baru relatif terbatas. Apalagi investasi di sektor pertambangan minyak dan gas bumi relatif ‘stagnan’ sehingga pertumbuhannya negatif. Secara nominal terlihat adanya nilai investasi yang berfluktuasi sehingga kontribusinya dalam pembentukan output juga berfluktuasi. Investasi PMDN tahun 2004 sebesar Rp 783,87 milyar dan meningkat menjadi Rp 2.165,52 milyar. Investasi PMA tahun 2004 sebesar Rp 513,31 milyar dan meningkat menjadi Rp 4.038,95 milyar tahun 2008. Peningkatan tersebut belum sepenuhnya mendorong pertambahan

Tabel 2.25. Realisasi Investasi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 - 2008

Jenis 2004 2005 2006 2007 2008

Investasi PMDN (Rp. Juta) 783.879,95 2.404.170.08 3.180.601,69 2.062.396,67 2.165.515,01

Investasi PMA (Rp. Juta) 513.313,50 5.115.146,75 2.915.625,50 3.846.596,55 4.038.952,01 Penyerapan TK. Investasi PMDN (orang) 4.927 15.891 23.983 5.801 6.091

Penyerapan TK Investasi PMA (orang) 590 15.810 11.175 12.063 13.233

Sumber: Badan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan



output dan pertumbuan ekonomi daerah. Upaya peningkatan investasi di Sumatera Selatan terus dilakukan dengan telah diresmikannya pelayanan satu atap perizinan sehingga kendala birokrasi dapat dikurangi. 6. Kegiatan Ekspor-Impor

Kegiatan perdagangan ekspor Sumatera Selatan mengalami peningkatan sedangkan impornya mengalami fluktuasi karena kena dampak krisis keuangan global. Hal ini berimplikasi pada penurunan permintaan komoditi-komoditi andalan Sumatera Selatan dan harga-harga komoditi tersebut mengalami gejolak yang cenderung anjlok. Kondisi tersebut menimbulkan penurunan pendapatan bukan saja para pengusaha melainkan juga petani yang menghasilkan produk-produk ekspor tersebut.

Tabel 2.26. Neraca Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan 2004-2009

Tahun Ekspor (000 US $)

Impor (000 US $)

Perimbangan (000 US $)

2003 812,493.2 101,217.0 711,276.2 2004 1,156,241.0 85,879.0 1,070,363.1 2005 1,115,372.5 192,405.8 922,966.7 2006 2,143,958.0 147,341.4 1,996,616.6 2007 2,714,072.0 122,960.0 2,591,112.0 2008 2,800,343.0 121,650.0 2,678,693.0 2009* 3,121,182.0 133,276.0 2,987,906.0

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. 2009* proyeksi

Jika diamati data dalam Tabel 2.26. memperlihatkan bahwa tren ekspor meningkat, sedangkan impor fluktuasi sehingga surplus perdagangan juga berfluktuasi. Nilai ekspor Sumatera Selatan tahun 2004 sebesar US$1,156.24 juta dan meningkat menjadi US$2,800.34 juta. Impor Sumatera Selatan tahun 2004 sebesar US$85.88 juta dan meningkat menjadi US$121,65 juta. Berarti terjadi surplus perdagangan pada tahun 2004 sebesar US$1,070.36 juta dan meningkat menjadi US$2,678.69 juta tahun 2008. Tampaknya ada peningkatan kegiatan ekspor dan impor dalam periode 2004-2008 sehingga ini menjadi dasar untuk melakukan proyeksi tahun 2009. Adanya indikasi perbaikan ekonomi dunia akan memperbesar permintaan komoditi-komoditi andalan Sumatera Selatan yang diperkirakan akan terjadi pada triwulan III tahun 2009.



Sebagai ilustrasi, dapat disimak kontribusi ekspor Sumatera Selatan terhadap kinerja ekspor Nasional dapat disimak dalam Tabel 2.27.

Tabel Tabel 2.27. Kontribusi Ekspor Provinsi Sumatera Selatan terhadap Nasional 2004-2009

Tahun Sumsel (Milyar USD)

Nasional (Milyar USD)

Kontribusi (%)

2003 0.813 61.256 1.33 2004 1.156 68.047 1.70 2005 1.115 79.200 1.41 2006 2.145 86.826 2.47 2007 2.714 93.785 2.89 2008 2.815 92.125 3.06 2009* 3.123 91.752 3.40

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumsel; BPS Provinsi Sumsel; Bank Indonesia. 2009* proyeksi

Kinerja ekspor produk-produk unggulan Sumatera Selatan pada 2009 diperkirakan akan mengalami sedikit peningkatan yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: (1) harga komoditas yang memiliki kecenderungan untuk meningkat pada jangka pendek berikut ekspektasi kenaikan harga komoditas tersebut menyusul adanya peningkatan permintaan dan resesi yang semakin melambat (2) berlalunya musim hujan dan musim gugur daun sehingga produksi karet diprediksi meningkat dan mencapai puncaknya pada triwulan III tahun 2009.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi negara tujuan ekspor Sumatera Selatan untuk tahun 2009 masih sangat bervariasi. Di antara 7 negara tujuan ekspor terbesar, hanya dua negara yang diproyeksikan mengalami pertumbuhan positif. Namun, salah satu negara tersebut adalah Cina, yang merupakan tujuan ekspor potensial Sumatera Selatan awal tahun 2009. Hal ini mengindikasikan bahwa ekspor Sumatera Selatan akan cenderung meningkat, walaupun masih pada taraf yang masih terbatas. 7. Koperasi dan UKM Perkembang usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) di Sumatera Selatan belum berkembang seperti yang diharapkan. Keberadaannya seringkali dibanggakan sebagai unit usaha yang rentan terhadap krisis ekonomi global. Sebenarnya, perkembangan jumlah usaha koperasi meningkat relatif ‘lambat’ sehingga ini menimbulkan persepsi yang tidak baik bagi



masyarakat terhadap koperasi. Apresiasi masyarakat terhadap koperasi belum sepenuhnya. Hal ini memperlemah posisi koperasi sebagai sokoguru perekonomian rakyat. Dalam Tabel 2.28. tampak bahwa perkembangan jumlah koperasi tahun 2004 sebanyak 3.353 unit dan berkembang menjadi sebanyak 4.175 unit atau tumbuh sebesar 7,5% pertahun. Jumlah anggota koperasi juga bertambah dari tahun 2004 sebanyak 668.367 orang bertambah menjadi 750.358 orang tahun 2008 atau tumbuh sebesar 2,94% pertahun. Pemupukan modal sendiri juga bertambah yaitu pada tahun 2004 sebesar Rp 507.623 juta dan meningkatmenjadi sebesar Rp1.326.568 juta tahun 2008 atau tumbuh sebesar 27,14% pertahun. Demikian juga volume usaha dan sisa hasil usaha meningkat relatif baik, terutama beberapa daerah sebagai basis koperasi di Sumatera Selatan.

Tabel 2.28.

Jumlah Koperasi di Sumatera Selatan Tahun 2003 - 2008

Jenis 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Jumlah Koperasi (unit) 3.109 3.353 3.566 3.728 4.051 4.175 Jumlah Anggota Koperasi (orang) 668.367 709.400 715.280 717.071 724.984 750.358

Modal Sendiri (Rp. Juta) 252.125 507.623 655.775 704.153 947.549 1.326.568

Volume Usaha (Rp. Juta) 1.352.904 1.597.960 1.889.017 2.246.681 2.366.376 2.726.065

Sisa Hasil Usaha (Rp. Juta) 29.689 38.187 73.096 86.739 110.955 157.195 Penyerapan Tenaga Kerja (orang) 29.535 29.605 29.796 29.930 35.916 37.783

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Sementara itu, perkembangan usaha kecil dan menengah relatif lebih lambat dibanding koperasi periode 2004-2008. Dalam Tabel 2.29. terlihat bahwa perkembangan usa kecil dan menengah tahun 2004 sebanyak 1.760.802 unit dan bertambah menjadi sebanyak 1.925.200 unit tahun 2008 atau tumbuh sebesar 2,25% pertahun. Beberapa indikator capaian yang dapat disimak bahwa proporsi omzet koperasi dan UKM dengan migas berfluktuasi yaitu sebesar 35,2%, 28,59%, 24,54%, 25,15%, dan 24,28% masing-masing tahun 2004, 2005, 2006, 2007, dan 2008. Sementara itu, proporsi penyerapan tenaga kerja koperasi dan UKM dari jumlah pekerja sebesar 90,55% tahun 2004 dan meningkat menjadi sebesar 91,02% tahun 2008. Menyimak beberapa indikator capaian tersebut menunjukkan bahwa perkembangan koperasi, usaha kecil dan menengah relatif baik tetapi masih terbatas dalam



Tabel 2.29. Jumlah UMKM Sumatera Selatan Tahun 2003 - 2008

Jenis 2004 2005 2006 2007 2008

Jumlah UMKM (unit) 1.760.802 1.829.941 1.890.000 1.965.600 1.925.200 Nilai Modal Kerja & Investasi UMKM (Rp. Juta) 8.657.189 8.800.095 8.900.000 9.053.280 9.003.120

Nilai Omzet UMKM (Rp. Juta) 22.668.489 23.309.500

23.542.594 24.431.000 24.110.000

Penyerapan Tenaga Kerja UMKM (orang) 2.803.076 2.835.400 2.849.576 2.925.256 2.910.250

Proporsi Omzet Koperasi & UMKM (dengan migas) 35,24% 28,59% 24,54% 25,15% 24,28%

Proporsi Omzet Koperasi & UMKM (tanpa migas) 49,85% 44,23% 37,07% 39,17% 39,58%

Proporsi Penyerapan TK. Koperasi & UMKM (dr. pekerja)

90,55% 89,99% 89,50% 90,22% 91.02%

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.

pengembangan usahanya. Hal ini tampaknya program-program nasional untuk pengembangan koperasi dan UKM di Sumatera Selatan belum bermasyarakat pada semua lini kegiatan UKM. Banyak kendala yang masih dihadapi koperasi dan UKM antara lain permodalan untuk ekspansi usaha, kualitas produk, pemasaran, dan kontinuitas bahan baku. 8. Inflasi

Tabel 2.30. Laju Inflasi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2003 - 2009

Tahun Inflasi Sumsel Inflasi Nasional 2003 5.03 5.06 2004 8.94 6.40 2005 18.92 17.11 2006 8.44 6.60 2007 8.21 6.59 2008 8.45 11.06 2009* 8.12 7.24

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan. Tahun 2009* merupakan angka proyeksi



Perkembangan tingkat inflasi di Sumatera Selatan mengalami tren yang positif (menuju ke posisi lebih rendah di bawah satu dijit), sedangkan secara nasional ada kecenderungan tren berfluktuasi. Tingkat inflasi Sumatera Selatan lebih tinggi dibanding inflasi nasional periode 2004-2008, kecuali tahun 2008. Implikasi tingginya inflasi di Sumatera Selatan menyebabkan daya beli riel masyarakat relatif rendah. Kondisi infrastruktur, terutama jalan akan mempengaruhi kegiatan dan perkembangan ekonomi wilayah. Berikut ini adalah data kondisi infrastruktur jalan baik jalan nasional maupun jalan provinsi dalam kondisi baik, sedang maupun buruk. Dari Tabel 2.31. terlihat bahwa terjadi peningkatan panjang jalan baik jalan nasional maupun jalan provinsi. Tahun 2004, panjang jalan nasional untuk kondisi baik mencapai 1149.153 km dan sampai dengan tahun 2009 telah mencapai 1321.815 km. Jalan utama yang saat ini menjadi jalur transportasi utama lintas Sumatera adalah Jaln Lintas Timur. Dua tahun terakhir ini telah dilakukan perbaikan yang cukup signifikan sehingga arus lalulintas kendaraan penumpang dan barang sudah realtif lancar. Sementara jalan Lintas Barat masih memerlukan perbaikan di titik sekitar Tebing Tinggi yang masih sering rusak akibat tidak stabilnya kondisi tanah sebagai fondasinya. Untuk jalan provinsi dan kabupaten, panjang jalan tersebut mengalami peningkatan meskipun relatif lambat, dengan kondisi jalan baik selalu bertambah tiap tahunnya. Tahun 2009 ini ada satu jalan alternatif yang dapat disebutkan sebagi jalan Lintas Tengah dari Palembang ke Lubuk Linggau yang naik statusnya menjadi jalan nasional dan sedang mengalami perbaikan kondisinya.

Tabel 2.31. Perkembangan Kondisi Jalan Nasional dan Provinsi/Kabupaten

Jenis/Kondisi Jalan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Panjang jalan nasional berdasarkan kondisi (baik, sedang, buruk)

1149.153 1149.153 1153.734 1195.650 1314.000 1321.815

- Baik (km) 401.784 401.784 401.784 582.650 883.490 863.445 - Sedang (km) 419.497 419.497 440.472 368.960 396.020 436.700 - Buruk (km) 327.872 327.872 311.478 244.040 34.490 21.670 Panjang jalan kondisi baik dan sedang untuk kabupaten dan provinsi

1624.99 1748.49 1748.49 1748.49 1748.59 1748.59

- Baik (km) 215.72 274.82 335.00 337.00 579.05 654.05 - Sedang (km) 747.52 820.58 672.70 674.09 631.05 610.05 - Buruk (km) 661.75 653.09 740.79 737.50 538.49 484.49



b. Analisis Relevansi

Tolok ukur relevansi digunakan untuk menganalisis sejauh mana tujuan/sasaran pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam kaitan dengan capaian indikator bahwa relevansi pembangunan daerah dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional. Sebagai ilustrasi akan dijelaskan beberapa capaian indikator pembangunan ekonomi di Sumatera Selatan antara lain pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan perkapita, ekspor, inflasi, dan investasi (PMDN & PMA). Pertumbuhan ekonomi (PDRB) Sumatera Selatan menunjukkan angka yang moderat yaitu sebesar 5,13% pertahun periode 2004-2008. Proyeksi ekonomi Sumatera Selatan Tahun 2009 akan tumbuh sebesar 5,50%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,35% pertahun periode 2004-2008. Proyeksi ekonomi nasional tahun 2009 akan tumbuh sebesar 5,20%.

Tabel 2.32. Komparasi Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi


Indiktr(%) 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

Laju Pertumbuhan ekonomi Nasional

Positif 4.25 5.37 5.19 5.63 6.30 5.20

Laju Pertumbuhan ekonomi Sumsel Positif 4.63 4.84 5.2 5.84 5.13 5.50 Bila menyimak angka pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan memiliki sifat yang sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi rata-rata pertumbuhan ekonomi periode 2004-2008 nasional lebih tinggi dibanding Sumatera Selatan. Oleh karena kegairahan kegiatan ekonomi daerah relatif sudah mulai bangkit di awal tahun 2009, maka pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan diproyeksikan akan relatif lebih besar dibanding nasional. Struktur ekonomi Sumatera Selatan didominasi oleh empat sektor yaitu pertanian, pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan, hotel dan restoran. Kontribusi sektor manufaktur di Sumatera Selatan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 19,87% lebih rendah dibanding nasional rata-rata sebesar 27,59%. Sementara itu, kontribusi sektor UMKM Sumatera Selatan rata-rata sebesar 27,56% lebih rendah dibanding nasional rata-rata sebesar 53,82% periode 2004-2008. Proyeksi kontribusi sektor manufaktur dan UMKM di Sumatera Selatan sebesar 22,65% dan 25,75%, sedangkan nasional sebesar 27,65% dan 53,34%. Tampaknya perubahan struktur ekonomi Sumatera Selatan relevan dengan nasional.



Tabel 2.33. Komparasi Capaian Indikator Output Manufaktur


Indiktr(%) 2004 2005 2006 2007 2008 2009* % Output Manufaktur terhdp. PDRB Nasional

Positif 28.07 27.41 27.54 27.06 27.87 27.65

% Output UMKM terhadap PDRB Nasional

Positif 55.40 53.90 53.49 53.60 52.70 53.34

% Output Manufaktur thd PDRB Sumsel

Positif 17.76 17.74 17.76 23.03 23.06 22.65

% Output UMKM terhadap PDRB Sumsel

Positif 35.24 28.59 24.54 25.15 24.28 25.75

Pendapatan perkapita Sumatera Selatan berkembang relatif moderat yaitu rata-rata sebesar Rp 14,0 juta pertahun, sedangkan pendapatan perkapita nasional rata-rata sebesar Rp 15,52 juta pertahun periode 2004-2008. Tampaknya pendapatan rata-rata penduduk Sumatera Selatan lebih rendah dibanding rata-rata pendapatan penduduk nasional, namun memiliki tren yang sama dan arah yang positif. Terutama untuk tahun 2009 bahwa pendapatan perkapita diproyeksikan hampir mendekati yaitu nasional sebesar Rp 21,92 juta dan Sumatera Selatan sebesar Rp 18,98 juta.

Tabel 2.34. Komparasi Capaian Indikator Pendapatan Per Kapita


Indiktr(%) 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

Pendapatan per kapita (juta rupiah) Nasional Positif 10.61 12.68 15.03 17.58 21.7 21.92

Pendapatan per kapita (juta rupiah) Sumsel Positif 9.70 12.02 13.90 15.65 18.73 18.98

Perkembangan ekspor Sumatera Selatan relatif menggembirakan yang memberikan kontribusi terhadap PDRB rata-rata sebesar 17,08% pertahun, sedangkan secara nasional memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 20,4% pertahun periode 2004-2008. Tampaknya rata-rata kontribusi ekspor Sumatera Selatan lebih rendah dari nasional, namun untuk tahun 2009 diproyeksikan kontribusinya relatif mendekati yang mencerminkan perkembangan yang sejalan. Perkembangan tingkat inflasi Sumatera Selatan lebih tinggi dibanding tingkat inflasi nasional periode 2004-2008, kecuali tahun 2008. Tingkat inflasi Sumatera Selatan lebih dominan disebabkan oleh faktor non-moneter dibanding faktor moneter. Fluktuasi tingkat inflasi nasional



Tabel 2.35. Komparasi Capaian Indikator Kontribusi Ekspor terhadap PDRB

Ekonomi Makro

Status Indiktr(%) 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

Persentase ekspor terhadap PDRB Nasional Positif 20.07 20.84 19.48 21.26 20.34 20.76

Persentase ekspor terhadap PDRB Sumsel Positif 14.54 19.98 18.15 16.14 16.58 17.76

lebih terlihat dibanding Sumatera Selatan yang relatif stabil di atas inflasi dalam asumsi indikator makro. Untuk tahun 2009 tingkat inflasi diproyeksikan berdasarkan tren sebelumnya yaitu nasioanl sebesar 7,24% dan Sumatera Selatan sebesar 8,12%.

Tabel 2.36. Komparasi Capaian Indikator Laju Inflasi


Indiktr(%)

2004

2005

2006

2007

2008

2009* Laju Inflasi Nasional Negatif 6.10 10.50 13.10 6.00 11.06 7.24

Laju Inflasi Sumatera Selatan Negatif 8.94 18.92 8.44 8.21 8.45 8.12 Perkembangan kegiatan investasi (PMDN dan PMA) di Sumatera Selatan mengalami fluktuasi yang cenderung naik, demikian juga investasi nasional mengalami fluktuasi yang sama. Terlihat investasi PMA nasional tumbuh positif pada tahun 2004, 2005, dan 2007, sedangkan investasi PMA Sumatera Selatan tumbuh positif pada tahu 2005 dan 2008. Investasi PMDN nasional tumbuh positif tahun 2005, 2007, dan 2008, sedangkan investasi PMDN Sumatera

Tabel 2.37. Komparasi Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Modal


Indiktr(%) 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

% Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA Nasional

Positif 25.82 99.39 -32.79 68.91 -41.62 15.20

% Pertumb. Realisasi Investasi PMDN Nasional

Positif -16.04 94.90 -32.76 72.60 43.80 20.58

% Pertumbuhan Realisasi PMA Sumsel

Positif -68.88 896.50 -42.96 -75.33 685.33 20.54

% Pertumbuhan Realisasi PMDN Sumsel

Positif -8.16 206.7 64.11 23.18 130.87 25.22



Selatan tumbuh positif tahun 2005-2008. Untuk tahun 2009 diproyeksikan investasi PMA dan PMDN nasional dan Sumatera Selatan akan tumbuh positif, meskipun dampak resesi keuangan global masih memberi warna dalam perekonomian domestik.

Selanjutnya, dari data yang disajikan pada Gambar 2.6. dapat diketahui bahwa pembangunan infrastruktur jalan di daerah/provinsi terlihat sejalan bahkan lebih baik dengan capaian pembangunan infrastuktur jalan nasional. Hal ini ditunjukkan oleh outcomes provinsi yang lebih tinggi dari outcomes nasional. Perkembangan kondisi jalan nasional dan jalan provinsi/kabupaten di Sumatera Sealatan mengalami kenaikan untuk yang kondisinya baik, sedangkan yang buruk menurun dari tahun 2004 hingga 2008..

Gambar 2.6. Kondisi jalan nasional dan provinsi/kabupaten di Sumatera Selatan

c. Analisis Efektifitas

Tolok ukur efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan daerah membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebagai ilustrasi akan dijelaskan beberapa capaian indikator pembangunan ekonomi di Sumatera Selatan antara lain pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan perkapita, ekspor-impor, inflasi, dan investasi. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tumbuh relatif moderat menunjukkan adanya derap pembangunan daerah yang semakin baik. Pembangunan ekonomi belum optimal karena masih didorong oleh konsumsi masyarakat, sedangkan investasi masih tumbuh moderat, kegiatan

Kondisi Jalan Nasional

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%

2004 2005 2006 2007 2008

Tahun

Kond

isi Ja

lan (%

)

Baik Sedang Buruk

Kondisi Jalan Provinsi

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%

2004 2005 2006 2007 2008

Tahun

Kond

isi J

alan

(%)

Baik Sedang Buruk



ekspor-impor terkendala dengan krisis keuangan global. Ekonomi tahun 2009 akan tumbuh melambat karena diwarnai oleh dampak krisis keuangan global, namun kegiatan ekonomi Sumatera Selatan akan gumbuh lebih baik dibanding ekonomi nasional. Struktur ekonomi Sumatera Selatan mengalami perubahan sedikit yaitu kontribusi sektor pertambangan mengalami penurunan, sedangkan kontribusi sektor industri pengolahan naik. Hal ini mencerminkan bahwa sektor industri pengolahan Sumatera Selatan mengalami perkembangan yang sejalan dengan strategi nasional. Kontribusi output sektor industri pengolahan dan UMKM semakin baik dan sejalan dengan kontribusi nasional meskipun lebih rendah dari proporsi nasional. Pendapatan perkapita penduduk Sumatera Selatan tumbuh sedikit relatif lambat (17,86% pertahun) dibanding nasional (19,59% pertahun) periode 2004-2008. Capaian pembangunan untuk peningkatan pendapatan perkapita penduduk semakin baik, meskipun pendapatan perkapita riel tumbuh relatif rendah yaitu sebesar 3,37% pertahun. Upaya peningkatan pendapatan perkapita penduduk akan diupayakan lebih baik pada tahun 2009, maka diproyeksikan akan tumbuh baik nasional maupun Sumatera Selatan. Kegiatan ekspor Sumatera Selatan semakin berkembang, tetapi kena dampak krisis keuangan global memperlambat laju pertumbuhan ekspor-impor. Ekspor Sumatera Selatan memilki karakteristik beberapa komoditi unggulan yang ditandai dengan indeks LQ > 1, sepeti komoditi-komoditi CPO, karet, kopi, dan perikanan. Tahun 2009 kegiatan ekspor dan impor diproyeksikan akan lebih baik setelah semester I. Hal ini ditandai dengan kenaikan harga beberapa komoditi dunia, permintaan dunia akan pulih, dan derasnya aliran modal ke dalam negeri meskipun bersifat ‘hot money’. Tingkat inflasi Sumatera Selatan lebih tinggi dibanding nasional, kecuali tahun 2006 dan 2008. Pergerakan tingkat inflasi di Sumatera Selatan dipengaruhi oleh faktor-faktor non-moneter, seperti ekspansi belanja daerah, infrastruktur untuk distribusi barang dan jasa, dan kenaikan biaya pendididkan. Faktor-faktor moneter, seperti tingkat bunga, upah, dan jumlah uang beredar berpengaruh tidak signifikan. Tingkat inflasi Sumatera Selatan berfluktuasi rendah, sedangkan inflasi nasional berfluktuasi tinggi. Kegiatan investasi Sumatera Selatan semakin kondusif pada sektor-sektor pertanian dalam arti luas, seperti perkebunan, perikanan, peternakan, sektor pertambangan batubara, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan. Kegiatan investasi PMA dan PMDN tumbuh fluktuatif sehingga belum menjadi pedukung utama pertumbuhan ekonomi daerah. Peluang tahun



2009 investasi di Sumatera Selatan akan tumbuh seiring dengan semakin kondusifnya ekonomi global dan permintaan domestik yang tumbuh pesat.

2.4.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol

Capaian indikator pendukung outcomes yang spesifik dan menonjol di Sumatera Selatan antara lain: (1) kemajuan ekonomi semakin tumbuh ditandai dengan beberapa ‘event’ nasional dan internasional (meeting, insentif, sports, exhibition) dilaksanakan di Sumatera Selatan, (2) tumbuhnya sektor-sektor unggulan yang menjadi daya tarik investasi Sumatera Selatan, seperti perkebunan sawit dan karet, pertambangan batubara, energi gas, dan infrastruktur, (3) beberapa program strategis untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang telah dicanangkan, seperti lumbung energi dan lumbung pangan, akselerasi pendidikan dan layanan kesehatan gratis, dan pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan samudera Tanjung Api-Api . Sementara itu, kendala yang dihadapi oleh dunia usaha masih terdapat beberapa faktor yang dinilai kurang kondusif dalam pengembangan dunia usaha, antara lain: (1) masih terbatasnya pasokan listrik oleh PLN, (2) birokrasi dan banyaknya jenis perizinan, (3) tingkat suku bunga pinjaman perbankan yang masih tinggi, (4) transaksi di dalam negeri yang menggunakan valuta asing, (5) kondisi keamanan di pelabuhan yang rawan, (6) ketentuan perpajakan bagi PMA yang dinilai tidak efisien, dan (7) belum adanya single identity yang berlaku di Indonesia serta adanya intervensi dari pihak eksternal terhadap operasional perusahaan. Dari tahun 2004 pertambahan panjang jalan provinsi tidak terlalu signifikan, dimana tahun 2004 berkisar 1624,99 km sampai dengan tahun 2009 hanya mencapai 1748,59 km. Namun, tingkat kondisi jalan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan jalan provinsi dari pemerintah setempat

2.4.3. Rekomendasi Kebijakan

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang moderat harus dipercepat karena harga komoditas dunia yang berpotensi meningkat seiring adanya potensi recovery dan realisasi fiskal yang semakin kondusif. Konsumsi domestik tinggi karena eskalasi belanja pada bulan ramadhan, hari raya Idul Fitri, menjelang hari natal, dan naiknya potensi realisasi pengeluaran pemerintah.

Mengembangkan investasi yang masih moderat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah meskipun kondisi perekonomian dunia yang belum stabil, namun di sisi lain kepercayaan global meningkat dan terdapat potensi pemulihan. Kredit perbankan relatif



tinggi karena terjadi akumulasi penurunan BI rate, penurunan risiko pasar, dan terlihat adanya potensi recovery.

Aktivitas ekspor moderat harus ditingkatkan perannya meskipun harga komoditas dunia berpotensi meningkat walaupun masih rendah. Rupiah yang cenderung terapresiasi dapat membuat barang ekspor kurang kompetitif di pasar internasional. Impor juga moderat sehingga pendapatan per kapita yang meningkat, dan nilai rupiah yang relatif stabil, bahkan diprediksi terapresiasi.

Inflasi rendah (tekanan inflasi justru meningkat) ini didukung oleh kondisi ketersediaan stok yang masih aman, stabilnya nilai rupiah, dan faktor teknikal. Sementara itu, pengangguran turun relatif moderat yang didukung oleh efisiensi produksi dan potensi recovery perekonomian dunia. Dukungan infrastruktur yang memadai dapat mempercepat lajunya perekonomian daerah.

2.5. Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam

Di Provinsi Sumatera Selatan permasalahan degradasi luasan hutan menjadi sangat menonjol, baik sebagai akibat dari proses pengalihan fungsi hutan maupun akibat kebakaran hutan. Oleh karenanya pembahasan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup difokuskan kepada masalah kehutanan. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2008 hanya menyajikan data sampai dengan akhir tahun 2007. Dengan demikian jelas terlihat bahwa pendataan di bidang kehutanan masih banyak menemui kendala di lapangan.


Tabel 2.38.

Capaian Indikator Outcome Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam

Jenis Capaian 2004 2005 2006 2007 2008 Capaian Ind. Outcome Sumsel 48.02 47.97 47.92 47.63 47.63 Capaian Ind. Outcome Nasional 16.25 16.21 15.16 15.44 15.61 Tren Capaian IOC Sumsel -0.001 -0.001 -0.006 0.000 Tren Capaian IOC Nasional -0.002 -0.065 0.018 0.011

Capaian indikator outcome kualitas pengelolaan sumberdaya alam di Sumatera Selatan menunjukkan kinerja yang lebih baik dari rata-rata tingkat nasional. Nilai yang besar tersebut lebih ditunjang oleh hampir tidak adanya kerusakan terumbu karang yang ada di wilayah provinsi ini. Areal terumbu karang yang ada memang hanya sedikit, yaitu di sekeliling Pulau Maspari, dan



masyarakat di sana masih melakukan penangkapan ikan secara manual sehingga tidak begitu merusak terumbu karang tersebut.

Salah satu sumberdaya alam lain yang ada adalah hutan. Hutan memberikan manfaat sebagai salah satu penyangga kehidupan dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Hutan juga berfungsi hutan harus dipelihara baik sebagai pengatur tata air, mencegah erosi maupun untuk memenuhi kebutuhan hasil hutan bagi masyarakat.

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

2004 2005 2006 2007 2008

Tahun

Cap

aian

indi

kato

r out

com

e

-0.07

-0.06

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0.00

0.01

0.02

0.03

Tren

cap

aian

indi

kato

r out

com

e

Pengelolaan SDA Sumsel Pengelolaan SDA NasionalTren Sumsel Tren Nasional

Gambar 2.7. Grafik capaian indikator outcome kualitas pengelolaan sumberdaya alam

1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; 2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi lindung dan fungsi produksi untuk

mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari; 3. Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS); 4. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat

secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal;

5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.



Sesuai dengan asas dan tujuan penyelenggaraan di atas maka pembangunan kehutanan di Sumatera Selatan telah mengalami perubahan paradigma yaitu dari pengelolaan yang berorientasi kepada kayu (timber management) menjadi pengelolaan yang berorientasi kepada kelestarian sumberdaya alam (resources based management).

Pengelolaan sumberdaya hutan di Sumatera Selatan seluas sekitar 3.876.556 hektar yang merupakan bagian dari kelompok hutan tropis berfungsi sebagai apri-paru dunia, akan lebih memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Selain itu dalam pengelolaannya akan lebih memperhatikan kepentingan hak masyarakat hukum adat dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Berdasarkan kepada Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 236 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kehutanan. Fungsi dinas ini meliputi : 1. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanan pengurusan di bidang kehutanan; 2. Pengkoordinasian pengurusan hutan, meliputi : inventarisasi dan tataguna hutan;

perencanaan dan pengendalian kehutanan; pengelolaan hutan; perlindungan hutan; rehabilitasi hutan dan lahan; serta tigas di dekonsentrasikan;

3. Pengkoordinasian; pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pengurusan hutan;

4. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum dan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan tatausaha serta rumah tangga dinas;

5. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas. Sejak diberlakukannya PP nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi, yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk penyelenggaraan otonomi secara langsung berdampak langsung kepada pembangunan di Sumatera Selatan termasuk pembangunan di sektor kehutanan, maka masing-masing kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk membuat perencanaan kegiatan yang cermat, terpadu dan terkoordinasi antara kabupaten/kota, serta adanya persamaan persepsi mengenai hutan dan kehutanan berikut tujuan pengelolaannya guna menuju pengelolaan hutan di Sumatera Selatan yang lestari.

Luas hutan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) tahun 1994 adalah 4.255.843 hektar, sedangkan berdasarkan penunjukkan Menteri Kehutanan sesuai Surat



Keputusan Nomor 76/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 adalah seluas 4.416.837 hektar, dengan rincian sebagai berikut : 1. Kawasan budidaya :

- Hutan produksi Terbatas (HPT) : 217.370 hektar - Hutan Produksi Tetap (HTP) : 2.293.083 hektar - Hutan Produksi Konservasi (HPK) : 431.445 hektar

2. Kawasan Non-Budidaya : - Hutan Lindung (HL) : 768.523 hektar - Hutan Suaka Alam (HSA) : 714.416 hektar.

Dalam perkembangannya luas kawasan tersebut telah mengalami perubahan, sehingga berdasarkan hasil tata batas pengukuhan hutan yang telah dilaksanakan sampai dengan Tahun 2003, luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan menjadi 3.774.457 hektar.

1. Lahan Kritis

Data nasional luas lahan kritis di Indonesia sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan luas lahan kritis baik kategori sangat kritis maupun kritis. Data nasional Indonesia menunjukkan bahwa lima tahun terakhir telah terjadi peningkatan lahan kategori sangat kritis dari 20.965.994,42 ha (2005) menjadi 36.730.957,45 ha (2006); meningkat 40.403.103,01 ha (2007) dan 67.686.028,78 ha pada catatan s.d. 2009 atau dengan kata lain telah terjadi peningkatan sebesar 30,97%. Hal yang sama pada lahan kategori kritis juga telah terjadi peningkatan sebesar 29.52%. Di Provinsi Sumatera Selatan fenomena yang sama juga terjadi baik pada lahan kategori sangat kritis maupun kategori kritis. Walaupun dibandingkan dengan luas lahan kritis seluruh Indonesia bahwa prosentase luas lahan kategori sangat kritis telah terjadi penurunan yang non signifikan dalam kurun waktu lima tahun dari 5,44% di tahun 2005 menjadi 5,12 % di tahun 2009, dan pada lahan kategori kritis dari 16,76% menjadi 12,25 % (tahun 2009), namun luas lahan sangat kritis maupun kritis di Sumatera Selatan sebenarnya terjadi peningkatan signifikan.



Tabel 2.39.

Perbandingan luas lahan kritis di Sumatera Selatan dan di Indonesia 2005-2009

Lokasi 2005 2006 2007 2009

Sangat kritis Kritis Sangat kritis Kritis Sangat kritis Kritis Sangat kritis Kritis

Sumsel 1.142.554,90 2.825.645,99 739.484,54 2.085.364,37 1.580.908,47 2.085.364,37 3.462.947,91 6.996.374,73

Indonesia 20.965.994,42 16.856.526,43 36.730.957,45 6.316.931,35 40.403.103,01 19.458.181,36 67.686.028,78 57.110.202,48

% 5,44 16,76 2,01 33,01 3,91 10,72 5,12 12,25



Di Sumatera Selatan luas lahan kritis pada tahun 2009 per kabupaten dengan total mencapai 3,06 juta ha. Tampak bahwa luas lahan kritis terbesar berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir akibat perambahan dan konversi lahan menjadi areal pertanian dan perkebunan.

Tabel 2.40. Luas Lahan Kritis (kriteria kritis dan sangat kritis) per kabupaten.

No. Kabupaten Luar Kawasan

Hutan Dalam Kawasan

Hutan Jumlah Lahan Kritis (Ha) (ha) (ha)

1 Banyuasin 347,035.68 123,092.40 470,128.08 2 Muara Enim 111,987.61 60,698.80 172,686.41 3 Musi Banyuasin 130,882.05 172,597.00 303,479.05 4 Musi Rawas 157,880.23 278,334.60 436,214.83 5 Ogan Ilir 56,457.57 0.00 56,457.57 6 Ogan Komering Ilir 262,678.68 861,312.80 1,123,991.48 7 Lahat 99,846.49 87,194.50 187,040.99 8 Ogan Komering Ulu 14,700.01 26,040.50 40,740.51 9 OKUS 63,071.93 44,670.30 107,742.23

10 OKUT 97,152.58 7,226.80 104,379.38 11 Lubuk Linggau 19,198.84 7,395.20 26,594.04 12 Pagar Alam 13,070.56 11,554.60 24,625.16 13 Palembang 5,364.82 0.00 5,364.82 14 Prabumulih 1,533.55 175.50 1,709.05

Jumlah 1,380,860.60 1,680,293.00 3,061,153.60

Suatu permasalahan yang dua tahun terakhir muncul dan memerlukan penanganan yang seirus di luar kawasan hutan adanya rencana explorasi penambangan batubara pada areal perkebunan kelapa sawit dan karet. Mengingat usaha perkebunan merupakan sumber mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat di Sumatera Selatan, diberikannya izin kuasa penambangan batubara tersebut (misalnya di Lahat dan Musi Banyuasin) tanpa pertimbangan kompensasi yang memberikan jaminan kehidupan jangka panjang akan membuat masyarakat pengusaha perkebunan terjebak dalam kemiskinan yang sulit diatasi. Hilangnya sumber mata pencaharian, rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal oleh usaha pertambangan dan keterbatasan keterampilan merupakan berapa determinan dari permasalahan kemiskinan yang akan timbul. Selain itu ada potensi penambahan lahan kritis akibat dari usaha penambangan batubara dengan teknik pembongkaran lahan. Dari pengalaman yang ada usaha reklamasi lahan bekas tambang batubara masih belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan.



Tabel 2.41. Lahan Kritis (kriteria kritis dan sangat kritis) Per fungsi Hutan

No. KABUPATEN Fungsi Hutan

HL HAS HP HPT HPK Jumlah

1 Banyuasin 1.676,40 61.491,30 27.850,50 0,00 32.074,20 123.092,40 2 Muara Enim 13.840,40 1.015,30 39.759,00 6.084,10 0,00 60.698,80 3 Musi Banyuasin 29,90 932,30 104.400,10 2.691,30 64.543,40 172.597,00 4 Musi Rawas 246,60 80.262,40 161.922,60 2.600,90 33.302,10 278.334,60 5 Ogan Ilir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Ogan Komering Ilir 67.938,40 6.299,60 629.623,60 9.953,90 147.497,30 861.312,80 7 Lahat 28.014,70 46.903,30 11.442,20 834,30 0,00 87.194,50 8 Ogan Komering Ulu 3.799,80 0,00 7.479,70 14.761,00 0,00 26.040,50 9 OKUS 19.799,00 5.511,80 16.483,00 2.876,50 0,00 44.670,30

10 OKUT 0,00 0,00 7.226,80 0,00 0,00 7.226,80 11 Lubuk Linggau 822,80 5.774,10 0,00 798,30 0,00 7.395,20 12 Pagar Alam 11.554,60 0,00 0,00 0,00 0,00 11.554,60 13 Palembang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Prabumulih 0,00 0,00 0,00 175,50 0,00 175,50

Jumlah 147.722,60 208.190,10 1.006.187,50 40.775,80 277.417,00 1.680.293,00 Sumber : Sub Dinas RHL tahun 2008 (Master Plan RHL)

2. Rehabilitasi lahan

Sejak tahun 2003 sampai dengan 2007 pemerintah telah melakukan rehabilitasi lahan kritis dengan penanaman dan pemeliharaan pohon seluas 4,4 juta hektar dengan penanaman dan pemeliharaan pohon melalui kegiatan Gerhan, HTI, HTR.

Tabel 2.42. Rehabilitasi lahan nasional

Kegiatan 2003 2004 2005 2006 2007 Jumlah

Gerhan 295.455 464.470 447.246 67.242 900.000 2.174.413

Perum Perhutani 82.898 91.565 104.299 104.623 200.000 583.385

HTI dan HTR 124.691 131.914 163.125 163.851 500.000 1.083.581

HPH (pengayaan) 115.605 115.191 114.792 71.805 281.830 699.223

Hutan Meranti 1.400 1.650 2.000 1.850 4.000 10.900

Silvikultur intensif - 13500 3) 5.300 7.700 30.000 56.500

RHL swadaya - - - - 84.170 84.170

DAK-DR/Bagi Hasil 29.419 25.634 3.527 - 58.580

Jumlah 649.468 843.924 840.289 417.071 2.000.000 4.750.752



Di Sumatera Selatan gerakan serupa telah dilakukan baik oleh pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah kabupaten/kota. Berbagai kegiatan tersebut telah menghasilkan hal positif seperti ditunjukkan pada Tabel di bawah ini .

Tabel 2.43.

Pengembangan hutan tanaman industri di Sumatera Selatan s.d. 2007

No Kabupaten Luas

kawasan (ha)

Luas tanaman

(ha) 1 Musi Banyuasin 49.550 2 Banyuasin 24.000 20.000 3 OKI 465.275 50.262 4 OKU 35.000 23.800 5 Muara Enim 160.000 108.900 6 Lahat 53.628 7 Musi Rawas 100.000 120.187 Total 887.453 340.399

Penebangan liar juga menjadi kunci utama penyebab berkurangnya lahan hutan, bebagai

upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya pencurian kayu ilega (illegal logging). Di Sumatera frekuensi terjadinya illegal logging ini sudah mulai menurun akibat kerjasama pengawasan oleh pihak yang berwenang atau mungkin memang volume kayu yang akan dicuri sudah jauh berkurang. Pada tabel di bawah ini dapat diungkapkan bahwa jumlah kasus illegal logging yang terdata oleh pihak kepolisian masih tinggi sampai dengan tahun 2005 dan menurun sampai dengan tahun 2007. Diharapkan bahwa penurunan ini memang berkorelasi dengan semakin ketatnya pengawasan di lapangan.

Tabel 2.44. Jumlah kasus, barang bukti illegal logging dan penanganannya

No Tahun Jumlah kasus

Jumlah barang bukti (m3)

Volume penanganan m3

(lelang) 1 2001 12 2.241,3039 1.500,0000 2 2002 28 15.469,2971 13.516,7400 3 2003 12 11.385,4137 10.528,0035 4 2004 28 34.089,8114 6.763,8400 5 2005 26 3.349,8782 12.305,4260 6 2006 17 1.723,1220 1.826,7259 7 2007 6 507,1756 99,9300

Sumber Data : Subdin Perlindungan Hutan 2008



3. Kebakaran hutan

Seperti halnya di Provinsi Riau dan Kalimantan, kebakaran hutan di Sumatera Selatan juga sudah menjadi permasalahan rutin yang sulit diatasi, kebakaran hutan ini menghasilkan dampak asap yang melanda tidak hanya Sumatera Selatan, tapi juga provinsi sekitar atau bahkan sampai ke negara tetangga (Singapore, Malaysia).

Tabel 2.45. Tingkat kerawanan kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Selatan

Kabupaten LUAS (Ha)

Paling Rawan Rawan Kurang Rawan Tidak Rawan Total

Musi Banyuasin 382.333 289.496 435.613 143.311 1.250.753

OKI 160.826 153.675 440.580 198.805 953.886

OKU 806.706 119.857 71.469 19.352 1.017.384

Muara Enim 268.882 23.428 12.000 70.509 374.819

Lahat 106.486 38.421 54.720 49.373 249.000

Musi Rawas 73.009 109.644 389.613 34.732 606.998

Total 1.798.242 734.521 1.403.995 516.082 4.452.840 Sumber : Sub Dinas INTAG, 2006

Tabel 2.46. Tingkat kerawanan kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Selatan

Kabupaten Tidak

Rawan Rendah Sedang Rawan Sangat Rawan Total

Banyuasin 1692,48 40579,43 785431,26 251022,56 74235,7 1152961,44 Empat Lawang 199145,77 31717,45 317,94 301,56 0 231482,72 Lahat 230298,85 167145,44 17270,2 10007,95 0 424722,44 Lubuk Linggau 30505,19 10769,86 206,1 239,25 0 41720,4 Muara Enim 143657,24 275189,81 337563,11 103314,18 2623,84 862348,18 Musi Banyuasin 34274,87 244552,47 979397,75 143200,17 35693,12 1437118,37 Musi Rawas 351275,84 455052,57 303968,3 101077,17 4313,56 1215687,43 Ogan Ilir 2,25 3674,13 185334,93 65205,71 11,67 254228,69 Ogan Komering Ilir 977,67 53368,19 739595,33 518163,9 382509,89 1694614,98 OKU 143393,95 162749,23 45731,01 7090,72 0 358964,9 OKU Selatan 393085,89 22047,66 41031,22 0 0 456164,76 OKU Timur 9826,06 129655,86 109608,48 87680,25 0 336770,64 Pagar Alam 62538,49 1405,34 0 0 0 63943,83 Palembang 14,47 5936,17 25602,46 820,57 0 32373,67 Prabumulih 54,22 9536,69 30553,44 2172,67 0 42317,03 Total 1600743,22 1613380,3 3601611,52 1290296,66 499387,77 8605419,48



Data yang tersedia menunjukkan tingkat kerawanan kebakaran yang cukup tinggi di Sumatera Selatan yang banyak dipengaruhi oleh masih adanya perilaku sebagian masyarakat dan pengusaha perkebunan yang membuka lahan perkebunan dengan cara mebakar. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian yang serius pihak yang berwenang untuk menerapkan sangsi yang tegas.

Tabel 2.47.

Luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi Sumatera Selatan Tahun 1999-2007.

Lokasi Tahun/ha 2004 2005 2006 2007

Dalam kawasan hutan

5.544,50 - - -

Luas kawasan hutan

755,75 1.450,00 46966,61 1.879

Jumlah 6.300,25 1.450,00 46.966,61 1.879

Sumber : Sub Dinas Perlindungan Hutan 2008

Tabel 2.48. Luas kebakaran hutan dan lahan menurut kabupaten/kota tahun 2004-2007

Lokasi Tahun dan Luas (Ha)

2004 2005 2006 2007

MUBA - 1,3 3.718,00 -

Banyuasin - - 3.628,60 -

OKI 5.544,50 - 26.160,34 25,00

Ogan Ilir - 150 510,00 -

OKU Induk - - 516,67 5,00

OKU Timur - - - -

OKU Selatan - - - -

Lahat - - 128,00 40,00

MURA - - 4.810,00 -

M. Enim - - 7.460,00 -

Palembang - - 35,00 -

Lain-lain 755,75 - - -

Jumlah 6.300,25 1,45 46.966,61 70,00 Sumber : Sub Dinas Perlindunngan Hutan, 2008




Data menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan pengelolaan lingkungan hidup khususnya di bidang kehutanan di wilayah Sumatera Selatan sejak tahun 2004 s.d. tahun 2008. Prosentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis mencapai 25,25% pada tahun 2007 merupakan peningkatan yang menggembirakan dibandingkan data pada tahun 2004 (0,05%). Data tersebut diharapkan meningkat pada tahun 2008 (catatan : belum ada data yang resmi dipubikasikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan).

Tabel 2.49. Data indikator output bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Indikator Hasil (Output)

Capaian Tahun 2004 2005 2006 2007 2008

Persentase Luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis

0,05 - 0,13 25,25

Rehabilitasi lahan luar hutan 6335 50 5309 150

Luas kawasan konservasi 724158,31 707860,31 707860,31 778134,31

Jumlah luas lahan kritis dallam kawasan 724158,31 707860,31 707860,31 778134,31 1.680.293,00

Jumlah luas lahan kritis di luar kawasan 724158,31 707860,31 707860,31 778134,31 1.380.860,60

Realisasi penanaman hutan tanaman industri dan hutan alam

- 60.339,07 281.686,69 406.112,4

Luas kawasan terbakar luar hutan 755,75 1.450,00 46966,61 1879

Jumlah kasus illegal logging 28 26 17 6

Jumlah Barang Bukti (m3) 34.089,8114 3.349,8782 1.723,1220 507,1756

Jm\umlah penanganan lelang (m3)

6.763,8400 12.305,4260 1.826,7259 99,9300

Luas kebakaran hutan (ha) 6.300,25 1,45 46.966,61 70,00

Total hotspot 1251 l4857 Catatan : - : tidak diperoleh data



Tabel 2.50. Data indikator nasional bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Indikator Hasil

(output) Status

indikator

2004 2005 2006 2007 2008

% luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis

positif 1,03 0,93 0,83 0,26 0.26

Rehabilitasi lahan di luar hutan

positif 390.896,00 70.410,00 301.020,00 239.236,00 236.236,00

Luas kawasan konservasi

22.715.297 22.703.151 22.702.527 20.040.048 20.040.048

Berbagai program telah dilakukan untuk memperbaiki lahan kritis.

1. Kegiatan seperti Kebun Bibit Desa (KBD) dan pemberian bantuan bibit kepada masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan partyisipasi masyarakat dalam merehabilitasi hutan dan lahan. Dalam hal ini juga dilakukan koordinasi serta peningkatan peran masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan berupa pelatihan perbenihan dan pembuatan bibit, serta pembinaan kelembagaan kelompok tani. Kegiatan dmaksud adalah : a. Pelatihan perbenihan : Kegiatan dilakukan pada 8 (delapan ) desa yaitu Desa Karang

Agung; Desa Kebun Jti di Kabupaten OKU; Desa Karang Panggung dan Desa Sukakarya di Kabupaten Musi Rawas; Desa Surabaya dan Desa Gunung Terang di Kabupaten OKU Selatan serta Desa Tanjung tebat dan Desa Kota Raya di Kabupaten Lahat.

b. Pengadaan bibit karet dan mahoni: telah dilakukan pengadaan sebanyak 62.500 batang dan bibit mahoni sebanyak 23.000 batang kepada 8 (delapan) desa di atas.

c. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL/Gerhan): gerakan ini dilaksanakan di seluruh kota/kabupaten Sumatera Selatan.

2. Pembangunan hutan tanaman

Pembangunan hutan tanaman di Sumatera Selatan mulai dilaksanakan tahun 1990 dan pada tahun 2007 terdapat areal yang dicadangkan seluas 1.089.240 hektar yang dikelola oleh 9 (sembilan) perusahaan pemegang ijin membangun hutan.



3. Penanaman pada Hutan Tanaman Industri dan Hutan Alam: Kegiatan penanaman Hutan Tanaman Industri (HTI) pada tahun 2007 direalisasikan seluas 406.112,40 hektar. Luas ini meningkat dibandingkan kegiatan yang telah direalisasikan pada tahun 2006 yaitu seluas 281.686,69 hektar, atau telah terjadi peningkatan sebesar 124.425,71 ha (44,17%).

4. Zoning pengelolaan hutan alam: Program strategis pengelolaan hutan alam (termasuk didalamnya areal HPH) yang melibatkan berbagai stakeholders, investor dan masyarakat.

b. Analisis Efektifitas

Berdasarkan data yang diperoleh sampai dengan akhir 2009 ini maka pada dasarnya telah dilakukan berbagai cara untuk meningkatkan pengelolaan hutan dan lahan dengan tujuan untuk melestarikan fungsi hutan. Pencapaian luas lahan yang berhasil di rehabilitasi berdasarkan data s.d 2007 untuk Sumatera Selatan adalah 1.105 ha (dalam kawasan hutan); 750 ha (luar kawasan) dan jumlah penanaman 1.855 ha.

Telah disepakati pada tahun 2009 bahwa Strategi Readiness REDD-Indonesia akan memberikan arahan dalam penyiapan perangkat yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam skema REDD/REDD-plus pasca 2012. Strategi ini mencakup rasional tentang komponen Kunci Strategi, dan kegiatan untukmencapai tahapan kesiapan beserta tata waktu dan perkiraan kebutuhan dana. Juga sebagai alat bantu dalam mengintegrasikan/mensinergikan berbagai initiatif/kegiatan yang berkembang termasuk mengarahkan kegiatan BLN terkait REDD. Dalam implementasinya maka telah ditetapkan tugas provinsi adalah menetapkan metodologi (pembangunan REL : Reference Emision Level dan sistem MRV / Monitoring; Reporting and Verification untuk propinsi); Kelembagaan (peningkatan kapasitas, komunikasi parapihak, koordinasi antar parapihak terkait REDD) dan Demonstration aktivity, Voluntary carbon projects. Sedangkan pemerintah kabupaten ditetapkan untuk metodologi (pembangunan REL dan sistem MRV kabupaten); Kelembagaan (peningkatan kapasitas, komunikasi parapihak, koordinasi antar parapihak terkait REDD) serta demonstration aktivity, Voluntary carbon projects. Dengan demikian maka perlu persiapan propinsi serta kabupaten di Sumatera Selatan untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan intervensi kebijakan untuk mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan yang dilakukan dengan melakukan:



1. Pengembangan manajemen yang lebih efektif untuk area konservasi dan lindung. 2. Pengembangan manajemen yang lebih efektif pada hutan produksi; 3. Berbagai opsi pemanenan dan manajemen hutan dalam pemenuhan kebutuhan industri pulp

dan paper; 4. Berbagai opsi untuk pemenuhan kebutuhan industri kelapa sawit. 5. Strategi dan uji restorasi lahan gambut; 6. Peningkatan kapasitas masyarakat lokal, termasuk pelibatan masyarakat adat dalam

manajemen hutan melalui kegiatan REDD.


Salah satu kebijakan Departemen Kehutanan dalam rangka pengelolaan hutan lestari adalah Social Forestry, dan telah dicanangkan oleh Presiden RI sebagai program nasional pada tanggal 2 Juli 2003 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Social Forestry dimaksudkan untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat setempat, baik yang berada di dalam maupun di sekitar hutan. Sebagai tindak lanjut kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam Social Forestry, Departemen Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2004, tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan atau Sekitar Hutan Dalam Rangka Social Forestry, yang ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2004.

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya-upaya yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Sedangkan masyarakat setempat adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan atau sekitar hutan yang merupakan kesatuan komunitas sosial didasarkan pada mata pencaharian yang tergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan. Dengan adanya peraturan ini peranserta masyarakat dalam pengelolaan hutan semakin jelas. Hal ini seperti tercantum dalam pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan bahwa social forestry adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan pada kawasan hutan negara dan atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan.



Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat dalam Social Forestry berdasarkan pada pengelolaan hutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip manfaat dan lestari , swadaya, kebersamaan dan kemitraan, keterpaduan antar sektor, bertahap, berkelanjutan, spesifik lokal dan adaptif. Namun demikian penyelenggaraan social forestry dibatasi oleh rambu-rambu, yaitu tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan; tidak memberikan hak kepemilikan atas kawasan hutan, kecuali hak pemanfaatan sumberdaya alam; dan tidak parsial, artinya pengelolaan hutan dilaksanakan secara utuh. Mengingat social forestry merupakan program nasional, maka dalam peraturan ini disebutkan beberapa pihak terkait yang berperan dalam social forestry, yaitu Pemrintah, Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, organisasi non pemerintah, badan usaha, perguruan tinggi, kelembagaan masyarakat, dan lembaga internasional. Peran para pihak dalam pengembangan social forestry dimaksudkan untuk menyinergikan peran berbagai pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat.

2.5.3 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan telaah olah data sekunder bidang kehutanan maka dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Diperlukan penajaman rencana strategis pengelolaan hutan yang berkesinambungan dengan

melibatsertakan seluruh pelaku. Penajaman tersebut dimaksudkan sebagai pedoman semua pihak untuk ikut serta mengelola kelestarian hutan dengan tegas.Rencana strategis pengelolaan hutan pada masa kini masih bertumpu kepada kebijakan pusat dan belum membumi. Oleh karenanya pemerintah daerah khususnya pemerintah kota/kabupaten harus menyusun rencana aksi pada kawasan hutan yang dimilikinya dengan memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat setempat.

2. Satuan kerja yang berperan harus dapat menjalankan fungsinya dengan optimal sehingga local policy akan ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan yang ada.

3. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan (capacity building) secara totalitas sampai dengan lini terbawah, yaitu masyarakat sehingga pengelolaan dan pengawasan dapat dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

4. Penyediaan alokasi dana merupakan komitmen penting bagi unsur eksekutif dan dukungan penuh dari unsur legislatif sehingga capaian kinerja pengelolaan dapat optimal.



5. Tegaknya hukum khususnya dalam pemberantasan pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu

6. Penetapan kawasan hutan dalam tataruang, minimal 30% dari luas hutan yang telah ditapalbataskan

7. Penetapan kesatuan pengelolaan hutan (jumlah pengelolaan huta produksi) 8. Bertambahnya HTI minimal 5 juta hektar sebagai basis pengembangan ekonomi hutan

9. Konservasi hutan dan rehabilitasi lahan di DAS sebagai menjamin pasokan air dan sistem penopang kehiupan lainnya.(rehabilitasi lahan di dalam dan luar hutan)

10. Berkembangnya kemitraan antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari (penanaman hutan kemasyarakatan)

11. Penerapan iptek yang inovatif pada sektor kehutanan (jumlah penelitian)

2.6. Tingkat Kesejahteraan Rakyat

Agenda meningkatkan kesejahteraan sosial di Sumatera Selatan di arahkan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Hak-hak dasar tersebut meliputi terpenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan terpeliharanya lingkungan hidup. Pemenuhan hak-hak ini saling terkait, satu dan lainnya saling mempengaruhi dan melengkapi. Pnduduk miskin di Sumatera Selatan masih realtif tinggi, dan mereka lebih banyak berada di pedesaan dengan status petani, baik petani berlahan sempit atau tidak memiliki lahan pertanian maupun sebagai buruh tani ataupun nelayan. Oleh karena itu, usaha peningkatan kesejahteraan rakyat dikaitkan dengan pembangunan perdesaan untuk mendorong terciptanya lapangan pekerjaan dan penguatan pertanian rakyat, khususnya komoditi yang memiliki nilai ekonomis, serta penguatan keterkaitan kawasan perdesaan dengan perkotaan.

Selain itu, program pembangunan selama ini masih belum cukup memperhatikan aspek penciptaan kesempatan kerja. Krisis ekonomi masih menyisakan masalah bidang ketenagakerjaan yaitu banyaknya pengangguran dan penciptaan kesempatan kerja. Pertambahan angkatan kerja setiap tahun, belum diimbangi dengan jumlah lapangan kerja yang tercipta. Dengan jumlah angkatan kerja sebesar itu tentu saja memiliki pengaruh yang besar pula pada angka pengangguran terbuka. Masalah pengangguran terbuka merupakan persoalan yang cukup serius sebab akan berdampak pada kerawanan sosial dan meningkatnya tindak kriminalitas yang



pada akhirnya menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah daerah menaruh perhatian yang besar terhadap permasalahan tersebut.

Begitu juga banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Sumsel yang masih belum tertanggulangi dan belum ditangani secara optimal. Hal ini disebabkan karena masih belum akuratnya data mengenai jumlah dan jenis PMKS, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang, rendahnya kualitas aparatur pemerintah dalam penanganan PMKS serta kurangnya partisipasi masyarakat secara luas dalam mengatasi masalah PMKS tersebut. Data PMKS belum didasarkan pada nama dan alamat (by name and by address) sebagai dasar akurasi data.

Demikian pula halnya dengan kehidupan anak, perlu ditingkatkan kesejahteraan dan perlindungannya. Perlindungan hak anak telah diatur dalam konvensi PBB mengenai konvenan hak anak. Perlindungan anak terutama dari golongan penduduk miskin dirasakan masih belum optimal. Implikasi pembangunan kota yang menekankan pada aspek fisik spasial telah mendorong munculnya komunitas anak jalanan yang rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Begitu juga balita terlantar, anak terlantar, anak nakal, penyandang cacat (termasuk anak), usia lanjut terlantar, tuna sosial dan lainnya.


Capaian indikator tingkat kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari indikator penduduk

miskin, pengangguran dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, khususnya kesejahteraan anak dan lanjut usia. Secara umum tren angka kemiskinan di Sumatera Selatan mengalami penurunan, tahun 2006 jumlah penduduk miskin naik menjadi sebanyak 1.429.000 jiwa atau 21,01 persen dan pada tahun 2007 penduduk miskin di wilayah perkotaan mengalami kenaikan, dan sebaliknya di perdesaan mengalami penurunan, meskipun secara total mengalami penurunan

Tabel 2.51.

Capaian Indikator Outcome Tingkat Kesejahteraan Rakyat

Indikator Outcome Capaian Tahun

2004 2005 2006 2007 2008

Capaian Ind. Outcome Sumsel 93,44 92,49 93,16 93,30 93,55 Capaian Ind. Outcome Nasional 93,77 92,99 93,66 94,29 94,68 Tren Capaian IOC Sumsel -0,010 0,007 0,001 0,003 Tren Capaian IOC Nasional -0,008 0,007 0,007 0,004



91.00

91.50

92.00

92.50

93.00

93.50

94.00

94.50

95.00

2004 2005 2006 2007 2008

Tahun

Cap

aian

indi

kato

r out

com

e

-0.012

-0.01

-0.008

-0.006

-0.004

-0.002

0

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

Tren

cap

aian

indi

kato

r out

com

e

Kesejahteraan Sosial Sumsel Kesejahteraan Sosial NasionalTren Sumsel Tren Nasional

Gambar 2.8. Grafik capaian indikator outcome tingkat kesejahteraan rakyat

dan menjadi 1.331.800 jiwa, atau 19,15 persen. Tahun 2008 menurun menjadi 18,87 persen. Penurunan angka kemiskinan di Sumatera Selatan sifatnya linier, ada kecenderungan bahwa kemiskinan masih belum dipandang sebagai persoalan bersama yang harus ditanggulangi bersama. Belum ada keseriusan dan komitmen yang jelas dalam penanggulangan kemiskinan sehingga belum ada regulasi operasioanal yang jelas dan kosisten di tingkat daerah.

Tabel 2.52 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2004-2009 Provinsi Sumatera Selatan

Tahun Jumlah

Penduduk (Jiwa)

Penduduk Miskin Perkotaan Perdesaan Total

Jumlah Persen Jumlah Persen Jumlah (1000) Persen 2004 6.646.800 459,80 6,92 937,30 14,62 1.379,30 20,92 2005 6.755.900 455,10 6,74 924,20 13,68 1.429,00 21,01 2006 6.899.892 557,80 8,08 871,30 12,63 1.446,90 20,99 2007 7.019.964 553,90 7,97 777,90 11,18 1.331,80 19,15 2008 7.111.000 555,037 7,81 787,10 11,06 1.342.137 18,87 2009 7.202.400 548.073 7,61 791.739 10,99 1.339.812 18.60

Sumber: Bappeda dan BPS Sumatera Selatan



Permasalahan kemiskinan dianggap semata-mata sebagai tanggungjawab pemerintah, sehingga relatif belum mengikutsertakan stakeholder maupun melibatkan penduduk miskin untuk mengatasi kemiskinannya. Sinkronisasi kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan, seperti PNPM Mandiri Perkotaan maupun Perdesaan dianggap daerah sebagai programnya pemerintah pusat dan belum sepenuhnya menjadi program bersama yang sinergis.

Suatu hal yang menjadi catatan penting adalah ketika diberlakukan program SLT angka kemiskinan meningkat secara signifikan, hal tersebut dibuktikan dengan angka kemiskinan hasil pendataan BPS tahun 2004 sebesar 20.92 % menjadi 31,75 % dari jumlah penduduk Sumatera Selatan 2005. Pada tahun 2006 jumlah angka kemiskinan mengalami kenaikan. Jumlah Kartu Kompensasi BBM (KKB) yang telah dibagikan melalui program SLT sebanyak 482.805 KKB sedangkan jumlah rumah tangga miskin tambahan berdasarkan laporan posko sebanyak 392.562 rumah tangga.

Namun berdasarkan data angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS dan Pemerintah Sumatera Selatan, jumlah angka kemiskinan setiap tahunnya mengalami penurunan. Tahun 2006 jumlah penduduk miskin naik menjadi sebanyak 1.429.000 jiwa atau 21,01 persen dan pada tahun 2007 penduduk miskin di wilayah perkotaan mengalami kenaikan, dan sebaliknya di perdesaan mengalami penurunan, meskipun secara total mengalami penurunan dan menjadi 1.331.800 jiwa, atau 19,15 persen. Tahun 2008 menurun menjadi 18,87 persen.

Dalam RPJMD Sumatera Selatan sasaran penurunan kemiskinan hingga tahun 2008 menjadi sebesar 17,32 %, sedangkan berdasarkan sasaran RPJMN bahwa pada tahun 2009, kemiskinan berkurang dan menjadi 8,2 %. Pada tahun 2008 kemiskinan di Sumatera Selatan masih relatif tinggi, yaitu 18,87 persen, dan diperkirakan turun menjadi 18,60 persen tahun 2009.

Tabel 2.53. Kondisi Capaian Ketenagakerjaan tahun 2005-2009 Provinsi Sumatera Selatan

No. Kelompok 2005 2006 2007 2008 2009

1 Penduduk yang Bekerja 2.917.818 3.021.938 3.057.518 3.118.505 3.208.006 2 Penduduk yang menganggur 429.113 310.851 314.814 312.578 312.833 3 Angkatan Kerja 3.346.931 3.332.789 3.373.332 3.431.083 3.520.839 4 Bukan Angkatan kerja 1.369.643 1.452.881 1.511.816 1.493.839 1.546.061 5 Penduduk Usia Kerja 4.716.574 4.785.670 4.885.148 4.953.900 5.066.900 6 Tingkat Pengangguran 12,82 9,33 9,34 8,1 7,86 7 Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (%) 70,96 69,64 69,03 69.26 69.49

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan



Nampaknya Sumatera Selatan hingga 5 tahun ke depan, belum dapat menurunkan angka kemiskinan sesuai dengan target sasaran secara nasional.

Masalah ketenagakerjaan masih merupakan fenomena pelik, karena masih tingginya angka pengangguran. Tingkat pengangguran berdasarkan perhitungan angka sifatnya fluktuatif, pada tahun 2005 pengangguran di Sumatera Selatan sekitar 429.113 jiwa (12,82%) dari angkatan kerja. Mengalami penurunan pada tahun 2006, menjadi 9,33 persen dan pada tahun 2008 menjadi 9,11 persen, atau sekitar 314..814 jiwa, dan diperkirakan pada tahun 2009 menurun menjadi 8,86 persen. Namun hasil Susenas memperlihatkan bahwa penduduk yang bekerja tidak sepenuhnya bekerja, karena masih ada penduduk yang bekerja memiliki jam kerja yang relative pendek yaitu kurang dari 35 jam per minggunya, sehingga dianggap sebagai setengah menganggur.

Kualitas tingkat keterampilan tenaga kerja juga masih realtif rendah yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Tingkat pendidikan angkatan kerja Sumatera Selatan, sebagian besar adalah tamatan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan dasar. Tahun 2005, sebagian besar penduduk usia kerja sebesar 76,66 persen hanya berpendidikan SLTP ke bawah, pendidikan setingkat SLTA sebesar 19,65 persen dan pendidikan lebih tinggi dari SLTA sebesar 3,69 persen. Dalam perkembangannya penyandang masalah kesejahteraan sosial semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dari segi data jumlahnya fluktuatif dan sering ada perubahan yang tidak rasional, seperti jumlah anak terlantar pada tahun 2005 dan 2006 jumlahnya masih di atas seratus ribu, tiba-tiba menjadi 43.846 jiwa pada tahun 2007. Begitu juga jumlah anak nakal dan jumlah balita terlantar mapun anak cacat, datanya tidak tetap, sehingga tren perkembangan penanganan untuk mengukur seberapa besar perkembangan kesejahteraan anak sulit ditentukan. Oleh karena data tidak akurat sehingga penanganan yang dilakukan kurang efektif, sehingga capaian keberhasilannya tidak dapat diukur. Oleh karena itu, ukuran capaian kesejahteraan anak sulit diukur tingkat capaiannya, karena bersifat fluktuatif. a. Analisis Relevansi Dalam kaitan dengan capaian indikator outcome, tren relevansi pembangunan daerah pada awalnya sejalan dengan pembangunan nasional, yaitu ada peningkatan. Peningkatan ini dimungkinkan dengan kebijakan pemerintah memberikan BLT dan kompensasi BBM, serta Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)di Sumatera Selatan tahun 2006.



Tabel 2.54. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2005 – 2008

No. Jenis/Kategori 2005 2006 2007 2008 2009 1 Anak Balita Terlantar 1.460 2.606 5.327 5.263 5.163

2 Anak Terlantar 108.206

127.041

124.236

118.868 115.968

3 Anak Nakal 12.167 12.385 2.301 695 495 4 Anak Korban tindak kekerasan - - - 229 223 5 Anak Jalanan 3.718 3.723 5.306 2.043 2.043 6 Anak Cacat : - - - - - a. Tuna Rungu - - - 720 720 b. Tuna Netra - - - 555 555 c. Tuna Mental - - - 1.396 1.396 d. Tuna Daksa - - - 2.360 2.360

7 a. Wanita Tuna Susila 1.743 1.668 1.551 1.206 1.206 b. Waria 1.017 1.029 878 733 733

8 Pengemis 1.513 1.538 1.405 1.223 1.223 9 Gelandangan 870 880 898 669 669

10 Korban Penyalahgunaan Narkotika 274 294 1.135 947 947

11 Penyandang Cacat: a. Tuna Rungu 2.100 2.134 1.057 2.823 2.823 b. Tuna Netra 3.479 3.479 6.689 4.623 4.623 c. Tuna Mental 1.949 1.944 4.954 2.004 2.004 d. Tuna Daksa 7.528 9.998 9.266 7.338 7.338

12 Bekas Penderita Penyakit Kronis 1.950 4.539 4.115 2.057 2.057 13 Bekas Narapidana terlantar 1.368 1.345 1.664 2.163 2.163 14 Lanjut Usia Terlantar 20.333 20.375 16.288 16.766 13.466 15 Wanita Rawan Sosial Ekonomi 13.387 13.342 14.365 14.367 14.367

16 Keluarga Fakir Miskin 413.965

683.181

666.581

578.650 578.650

17 Keluarga Berumah Tak Layak 50.192 44.183 45.508 43.224 43.224

18 Korban Bencana Alam dan Musibah Lainnya

227.097 11.723 9.966 11.417 11.417

19 Masyarakat Tinggal di Daerah Rawan Bencana 44.158 50.198 25.441 25.441 25.441

20 Penderita HIV - - - 366 366 21 Penderita AIDS 73 73 296 173 173 22 Komunitas Adat Terpencil 10.116 10.152 4.058 2.650 2.350 23 Perintis Kemerdekaan 2 2 1 0 0 24 Pekerja Migran bermasalah - - - 370 370

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumsel



Tahun 2007 tren kesejahteraan rakyat mengalami penurunan dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2008, meskipun angkanya masih dibawah tren perkembangan nasional. Tren nasional turun tetapi di Sumatera Selatan justru trennya naik, disebabkan oleh membaiknya harga komoditi eksport hasil perkebunan, sebelum terlimbas dampak krisis keuangan global.

Tabel 2.55. Capaian Indikator Output Tingkat Kesejahteraan Rakyat

Indikator Output Capaian Tahun

2004 2005 2006 2007 2008 Persentase penduduk miskin 20,92 21,01 20,99 19,15 17,73 Tingkat pengangguran terbuka 8,37 12,82 9,33 9,34 8,10 Persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi: Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Nakal, Anak Cacat

1,20 1,25 1,79 2,26 2,93

Persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia 0,90 0,95 0,78 1,27 (1,93)

Persentase pelaya-nan dan rehabilitasi sosial (Penyandang cacat, Tuna sosial, Korban Penyalah-gunaan Napza)

1,40 1,50 1,30 1,49 1,54

b. Analsisi Efektivitas Tolok ukur efektivitas untuk mengukur capaian outcome tingkat kesejahteraan rakyat, dapat dilihat dari menurunnya angka kemiskinan dan angka pengangguran dari tahun ke tahun. Sedangkan indikator pelayanan kesejahteraan untuk anak, kurang efektif, karena datanya bersifat fluktuatif. Indikator untuk pelayanan dan kesejahteraan usia lanjut maupun pelayanan dan rehabilitasi sosial sifatnya juga fluktuatif. Karena penanganan untuk tingkat kesejahteraan mereka di danai dengan dana dekonsentrasi (APBN) daripada APBD, sehingga sinkronisasi kegiatan kurang efektif.


Fakta menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh satu pihak saja, ataupun secara sendiri-sendiri ternyata tidak menjanjikan keberhasilan yang memadai. Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan dan bahkan kerentanan warga yang berpotensi menjadi miskin makin meningkat. Karena dibayangi dengan tingkat inflansi yang tinggi, kepedulian yang cenderung masih rendah terhadap warga miskin, krisis ekonomi yang belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, ditambah dengan adanya krisis global.



Lapangan kerja formal mengalami penciutan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor formal telah mengalami kelesuan sehingga terjadi pengurangan yang cukup signifikan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja. Pada sisi lain sektor informal terus mengalami pertumbuhan. Meningkatnya jumlah pekerja di sektor informal ini disebabkan banyak pekerja yang tidak mampu ditampung di sektor formal sehingga mereka beralih ke sektor informal. Apabila kondisi ini dibiarkan terus menerus akan berdampak pada semakin tertekannya sektor informal dan menimbulkan pengangguran terselubung. Disamping itu, masih banyaknya pekerja yang bekerja dilapangan kerja yang kurang produktif. Akibatnya semakin banyaknya jumlah pekerja yang bekerja disektor informal menyebabkan sektor ini menjadi kurang produktif dan berakibat pada rendahnya pendapatan akibatnya pekerja rawan jatuh dibawah garis kemiskinan (near poor). Disamping itu terjadi fenomena dimana semakin meningkatnya jumlah setengah pengangguran khususnya disektor informal dan sektor pertanian. Kebijakan upah minimum yang diterapkan oleh pemerintah belum sepenuhnya memenuhi standar kebutuhan hidup minimum (KHM). Kualitas atau tingkat keterampilan tenaga kerja di daerah ini masih rendah yang terkait dengan kualitas lulusan seklah pada berbagai tingkatan yang juga rendah. Meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, junlah anak nakal dan jumlah balita terlantar dari tahun ke tahun meenjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah dab pihak terkait untuk mengatasinya. Hal ini tentu akan mempengaruhi kinerja pembangunan bidang kesejahteraan rakyat.

2.6.3. Rekomendasi Kebijakan a. Kemiskinan

Berdasarkan capaian penanggulangan kemiskinan di Sumatera Selatan, maka rekomendasi kebijakannya adalah peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada perluasan akses penduduk terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan air bersih. Efektifitas penanggulangan dimaksud supaya upaya penggulangan kemiskinan melibatkan berbagai stakeholder secara terpadu, bukan pemerintah saja. Pradigma penanggulangan kemiskinan harus diubah menjadi paradigma bahwa persoalan kemiskinan menjadi persoalan bersama dan multi pihak. Implikasi dari pemikiran tersebut mendorong dalam mengimplementasikan program dan kegiatan terhadap kurangnya keberhasilan penanggulangan kemiskinan antara lain: program penanggulangan kemiskinan kurang berbasis pada warga miskin, posisi warga miskin ditempatkan hanya sebagai obyek program, kesempatan untuk melibatkan



warga miskin dalam proses pengambilan keputusan dari mulai perencanaan program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi cenderung diabaikan dan cenderung bersifat elitis, dalam menyususn perencanaan maupun pelaksanaan program masih cenderung sektoral, menentukan criteria miskinpun masih sendiri-sendiri, berjalan sendiri-sendiri antar SKPD, maupun pemerintah dengan LSM, dunia usaha dan kelompok peduli lainnya. Belum terjadinya integrasi program dalam penanggulangan kemiskinan, yang dilakukan lebih pada kegiatan karitatif sehingga cenderung tidak memandirikan masyarakat miskin. b. Pengangguran

Dampak pengangguran adalah tingkat angka kriminalitas mengalami kenaikan, seperti meningkatnya tindak kejahatan pencurian, meskipun masih dalam kewajaran, dalam pengertian tidak sampai meresahkan masyarakat dalam skala luas. Penyebab pengangguran adalah ada kecenderungan bahwa arah pembangunan yang lebih menitih beratkan pada bidang ekonomi saja, sehingga ukurannya adalah produktivitas dan menggunakan teknologi tinggi dan padat modal, dan ada kecenderungan pengembangan ekonomi tidak memiliki efek multiplier yang luas, sehingga akibatnya penyerapan tenaga kerja relatif rendah. Oleh karena itu, kedepan arah kebijakan ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, dengan menciptakan investasi baru, menekan laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan pembangunan sosial atau peningkatan usaha kesejahteraan masyarakat. c. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Jumlah dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial masih terbatas, maka perlu perencanaan terprogram dan berkelanjutan. Oleh karena pemetaan penyandang masalah kesejahteraan sosial ini sudah jelas karakteristik dan kategorinya, maka perlu penyempurnaan akurasi datanya. Karena itu, data di masing-masing kabupaten/kota harus disertai nama dan alamat secara jelas (by name and by address) penyandang masalah kesejahteraan sosial, khususnya anak balita terlantar, anak nakal, anak jalanan, anak cacat maupun lansia terlantar, tuna sosial dan korban penyalahgunaan nafza, supaya penanganan tepat sasaran, terprogram dan berkelanjutan, sehingga indikator capaiannya dapat terukur dengan jelas.

Bab III : Kesimpulan


KESIMPULAN

Proses pembangunan di Provnsi Sumatera Selatan selama kurun waktu 2004 – hingga pertengahan 2009 telah menampakkan kemajuan dalam beberapa bidang dalam menjawab tantangan/permasalahan utama yang melebihi perkembangan pembangunan rata-rata tingkat nasional, ada yang sejalan, namun ada pula yang lebih rendah dari kemajuan rata-rata hasil pembangunan nasional. Secara spesifik berdasarkan lima aspek yang dikaji dapat disimpulkan :

1. Untuk tingkat pelayanan publik dan demokrasi, perkembangannya di Sumatera Selatan sangat relevan dengan tujuan pembangunan nasional, dan tingkat efektivitasnya juga lebih baik dibandingkan perkembangan rata-rata nasional. Lebih besarnya persentase jumlah aparat yang berijazah minimal S1, keseriusan menangani kasus korupsi, dan meningkatnya sistem pelayan terpadu satu atau memberikan kontribusi terhadap kondisi tersebut, meskipun perlu lebih baik lagi pengelolaannya pada masa mendatang;

2. Untuk tingkat demokrasi, relevansi perkembangannya di Sumatera Selatan cukup tinggi sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, dengan tren yang membaik dalam kurun beberapa tahun terakhir. Kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berdemokrasi yang salah satunya dicirikan oleh cukup tinggi partisipasi dalam pemilihan anggota legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden mengalami peningkatan. Sementara itu kesetaraan gender mengalami peningkatan dengan laju yang konstan, sehingga masih perlu mendapat perhatian yang lebih serius;

3. Untuk tingkat kualitas sumberdaya manusia, perkembangannya di provinsi ini masih relevan dengan tujuan pembangunan nasional. Hal ini ditunjang oleh angka IPM, angka partisipasi sekolah, dan nilai kelulusan yang menaik, serta angka putus sekolah yang cenderung turun. Akan tetapi tren capaiannya mengalami fluktuasi dimana salah satunya akibat kontribusi menurunnya persentase jumlah guru yang layak mengajar pada tingkat SMP, meskipun dalam jumlah mutlak dan total jumlah gurunya bertambah.

4. Untuk tingkat pembangunan ekonomi, capaian indkator outcomenya menunjukkan perkembangan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat nasional yang disebabkan adanya kenaikan yang drastis pada investasi PMA meskipun kinerja ekonomi makronya sejalan dengan kondisi rata-rata perekonomian nasional. Namun dari sisi efektivitas, terjadi fluktuasi tren capaian indikator outcome pembangunan ekonomi provinsi ini akibat

BAB III

Bab III : Kesimpulan


fluktuasi laju penanaman modal yang menunjukkan kurangnya konsistensi dalam memelihara pembangunan ekonomi tersebut,

5. Untuk tingkat pengelolaan sumberdaya alam, hasilnya menunjukkan perkembangan pengelolaan sumberdaya alam yang relevan lebih baik dibandingkan rata-rata tingkat nasional, karena masih terpeliharanya terumbu karang dengan baik. Namun Tingkat efektifitas pencegahan kerusakan sumberdaya alam lain relatif rendah yang ditunjukkan dengan masih meningkatnnya lahan kritis dan lahan sangat kritis, sementara perkembangan rehabilitasi lahan belum mampu mengejar laju peningkatan lahan kritis tersebut, dan

6. Untuk tingkat kesejahteraan rakyat, perkembangannya cukup relevan dengan tujuan pembangunan nasional dan tren pencapaian kemajuannya juga relatif efektif hingga tahun 2008, yang menunjukkan membaiknya tingkat kesejahteraan rakyat di Sumatera Selatan. Namun ada catatan penting mengenai belum begitu tertibnya pendataan jumlah dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial sehingga perlu perencanaan yang lebih terprogram dan berkelanjutan.

laporan akhir ekpd 2009 sumatera selatan - unsri

Education