BAB 1

PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan manusia dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan

teknologi menimbulkan banyak masalah sosial dan memerlukan penyesuaian

terhadap perubahan sosial. Di satu pihak perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi memperlihatkan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia,

sedangkan di pihak lain akan melahirkan penyakit sosial seperti timbulnya

pengangguran, kesenjangan sosial yang berdampak pada timbulnya suatu

kejahatan.

Kejahatan adalah suatu perbuatan secara turun temurun dilakukan oleh

manusia dari dahulu sampai dewasa ini. Manusia melakukan perbuatan jahat, baik

terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Tingkah laku jahat itu bisa

dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat pula pada usia

anak, dewasa, ataupun lanjut usia.

Kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan dan diarahkan pada

suatu maksud tertentu secara benar, namun juga bisa dilakukan secara tidak sadar.

Untuk mempertahankan hidupnya, seseorang terpaksa melakukan suatu kejahatan.

Kenyataan dewasa ini, di zaman modern ini, orang melakukan kejahatan dengan

berbagai macam cara yang serba modern, baik alat yang digunakan maupun

modus operasinya.

Ada empat pendekatan yang pada dewasa ini masih ditempuh dalam

menjelaskan latar belakang terjadinya kejahatan, adalah :

1

1. Pendekatan biogenik, yaitu suatu pendekatan yang mencoba menjelaskan

sebab atau sumber kejahatan berdasarkan faktor-faktor dan proses biologis.

2. Pendekatan psikogenik, yang menekankan bahwa para pelanggar hukum

memberi respons terhadap berbagai macam tekanan psikologis serta

masalah-masalah kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan

kejahatan.

3. Pendekatan sosiogenik, yang menjelaskan kejahatan dalam hubungannya

dengan poses-proses dan struktur-struktur sosial yang ada dalam masyarakat

atau yang secara khusus dikaitkan dengan unsur-unsur didalam sistem

budaya.

4. Pendekatan tipologis, yang didasarkan pada penyusunan tipologi penjahat

dalam hubungannya dengan peranan sosial pelanggar hukum, tingkat

identifikasi dengan kejahatan, konsepsi diri, pola persekutuan dengan orang

lain yang penjahat atau yang bukan penjahat, kesinambungan dan

peningkatan kualitas kejahatan, cara melakukan dan hubungan prilaku

dengan unsur-unsur kepribadian serta sejauh mana kejahatan merupakan

bagian dari kehidupan seseorang.

2

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 Definisi Kejahatan

Diatur dalam Statuta Roma dan diadopsi dalam Undang-Undang no. 26

tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Menurut

UU tersebut dan juga sebagaimana diatur dalam pasal 7 Statuta Roma, definisi

kejahatan terhadap kemanusiaan ialah Perbuatan yang dilakukan sebagai bagian

dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan

tersebut ditujukan secara langsung terdapat penduduk sipil.

Selain itu ada juga beberapa definisi tentang kejahatan menurut para ahli,

diantaranya :

a. Menurut B. Simandjuntak, kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial

yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat

menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

b. Menurut Van Bammelen, kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat

tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak

ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu

berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu

dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

c. Menurut R. Soesilo, ia membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan

pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian

kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan

3

undang- undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan

kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si

penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya

keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

d. Menurut J.M. Bemmelem, ia memandang kejahatan sebagai suatu tindakan

anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat,

sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan

masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.

e. Menurut M.A. Elliot, ia mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem

dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar

hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda

dan seterusnya.

f. Menurut W.A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang

sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara

berupa pemberian penderitaan.

g. Menurut Paul Moedikdo Moeliono, kejahatan adalah perbuatan

pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan

masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga

tidak boleh dibiarkan (negara bertindak).

h. Menurut J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro dalam bukunya

Paradoks Dalam Kriminologi menyatakan bahwa, kejahatan mengandung

konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif,

mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau

tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas

4

atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu

perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup

dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

Walter C. Recless membedakan karir penjahat ke dalam penjahat biasa,

penjahat berorganisasi dan penjahat profesional.

Penjahat biasa adalah peringkat terendah dalam karir kriminil, mereka

melakukan kejahatan konvensional mulai dari pencurian ringan sampai pencurian

dengan kekerasan yang membutuhkan keterampilan terbatas, juga kurang

mempunyai organisasi.

Penjahat terorganisasi umumnya mempunyai organisasi yang kuat dan dapat

menghindari penyelidikan, serta mengkhususkan diri dalam bisnis ilegal berskala

besar, kekuatan, kekerasan, intimidasi dan pemerasan digunakan untuk

memperoleh dan mempertahankan pengendalian atas kegiatan ekonomi diluar

hukum.

Adapun penjahat profesional lebih mempunyai kemahiran yang tinggi dan

mampu menghasilkan kejahatan yang besar dan yang sulit diungkapkan oleh

penegak hukum. Penjahat-penjahat jenis ini mengkhususkan diri dalam kejahatan-

kejahatan yang lebih membutuhkan keterampilan daripada kekerasan.

2.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Tindakan kriminal bisa muncul disebabkan oleh :

a. Faktor ekonomi.

b. Faktor ilmu pengetahuan dan kesadaran.

c. Faktor keamanan.

5

d. Faktor  kejiwaan atau pribadi.

Berikut ini akan dijelaskan secara detail faktor penyebab mengapa tindakan

kriminal bisa muncul.

Faktor Ekonomi

Dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita mendengar dan melihat di

media audio visual berita tentang kasus pencurian, perampokan, penipuan dan

pemalsuan uang itu merupakan contoh kriminal yang sering terjadi di Indonesia,

penyebab adanya tindakan kriminal di atas, dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi

yang sangat rendah, sehingga seseorang lebih cenderung menempuh jalur lain

untuk memenuhi kebutuhannya, biasanya seperti melakukan pencurian,

perampokan, penipuan dan pemalsuan uang serta penjualan obat terlarang seperti

narkoba.

Faktor Keamanan

Faktor yang menyebabkan munculnya tindakan kriminal dapat kita lihat di

lingkungan sekeliling kita, banyak orang ingin mencoba, mengulangi, dan

mengajak orang lain untuk melakukan tindakan kriminal karena dasar keamanan

yang kurang baik seperti di Indonesia misalnya, banyak kasus kasus kriminal yang

belum terungkap siapa pelakunya, belum tertangkap dan ada juga yang belum

divonis. Ini menunjukkan tingkat keamanan yang rendah apabila tidak

ditingkatkan akan berdampak pada munculnya kasus kriminal lainnya sebagai

bentuk uji coba, mengulangi atau ikut  ajakan orang.

Faktor Ilmu Pengetahuan dan Kesadaran

Tingkat pengetahuan seseorang dapat mencermingkan pola pikir, kelakuan

atau perbuatan dan sikapnya. Orang yang melakukan tindakan kriminal adalah

6

orang yang memiliki tingkat ilmu pengetahuan yang rendah dan kesadaran yang

rendah pula. Contoh-contoh tindakan kriminal sebagai akibat oleh tingkat ilmu

pengetahuan dan kesadaran yang rendah seperti tidak mematuhi peraturan lalu

lintas (tidak menggunakan helm, spion, dan lain–lain).

Faktor Kejiwaan atau Pribadi

Tak biasa dilepaskan dari kehidupan bahwa kriminal bisa saja terjadi karena

faktor pribadi, faktor pribadi yang dimaksud adalah faktor kejiwaan. Faktor

penyebab tindakan kriminal ini dapat anda pahami karena contohnya kerap anda

temui dijalan, itu tidak lain orang gila. Orang gila tentu saja bisa melakukan

tindakan kriminal, melakukan kekerasan, sewenang-wenang terhadap orang lain

biasa berupa pemukulan, pembunuhan, pelecehan dan lain-lain. Namun orang gila

tentu saja anda bisa maklumi, tetapi bagaimana dengan orang yang stress? Antara

sadar dan tidak sadar. Bagaimana dengan orang mabuk, apakah bisa diambil

contoh sebagai faktor kejiwaan karena orang mabuk juga tidak sadar? Tidak lain

jawaban anda adalah tidak karena orang mabuk tidak sadar karena pengaruh

minuman beralkohol.

2.3 Tipe Kejahatan

Marshall B. Clinard dan Richard Quinney memberikan 8 tipe kejahatan

yang didasarkan pada 4 karakteristik, yaitu :

a. Karir penjahat dari si pelanggar hukum.

b. Sejauh mana prilaku itu memperoleh dukungan kelompok.

c. Hubungan timbal balik antara kejahatan pola-pola prilaku yang sah.

d. Reaksi sosial terhadap kejahatan.

7

Tipologi kejahatan yang mereka susun adalah sebagai berikut :

a. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk

perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan perkosaan. Pelaku tidak

menganggap dirinya sebagai penjahat dan seringkali belum pemah

melakukan kejahatan tersebut sebelumnya, melainkan karena keadan-

keadaan tertentu yang memaksa mereka melakukannya.

b. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, termasuk

kedalamnya antara lain pencurian kendaraan bermotor. Pelaku tidak selalu

memandang dirinya sebagai penjahat dan mampu memberikan pembenaran

atas perbuatannya.

c. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu yang

pada umumnya dilakukan oleh orang yang berkedudukan tinggi. Pelaku

tidak memandang dirinya sebagai penjahat dan memberikan pembenaran

bahwa kelakuannya merupakan bagian dari pekerjaan sehari-hari.

d. Kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan spionase, sabotase, dan

sebagainya. Pelaku melakukannya apabila mereka merasa perbuatan ilegal

itu sangat penting dalam mencapai perubahan-perubahan yang diinginkan

dalam masyarakat.

e. Kejahatan terhadap ketertiban umum. Pelanggar hukum memandang dirinya

sebagai penjahat apabila mereka terus menerus ditetapkan oleh orang lain

sebagai penjahat, misalnya pelacuran. Reaksi sosial terhadap pelanggaran

hukum ini bersifat informal dan terbatas.

f. Kejahatan konvensional yang meliputi antara lain perampokan dan bentuk-

bentuk pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan. Pelaku

8

menggunakannya sebagai part time-Carreer dan seringkali untuk

menambah penghasilan dari kejahatan. Perbuatan ini berkaitan dengan

tujuan-tujuan sukses ekonomi, akan tetapi dalam hal ini terdapat reaksi dari

masyarakat karena nilai pemilikan pribadi telah dilanggar.

g. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi antara lain pemerasan,

pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkotika dan

sebaigainya. Pelaku yang berasal dari eselon bawah memandang dirinya

sebagai penjahat dan terutama mempunyai hubungan dengan kelompok-

kelompok penjahat, juga terasing dari masyarakat luas, sedangkan para

eselon atasnya tidak berbeda dengan warga masyarakat lain dan bahkan

seringkali bertempat tinggal di lingkungan-lingkungan pemukiman yang

baik.

h. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang.

Mereka memandang diri sendiri sebagai penjahat dan bergaul dengan

penjahat-penjahat lain serta mempunyai status tinggi dalam dunia kejahatan.

Mereka sering juga cenderung terasing dari masyarakat luas serta

menempuh suatu karir penjahat. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini

tidak selalu keras.

2.4 Teori-Teori Kejahatan

a. Teori Belajar Sosial

Teori Differential Association dari Sutherland, pada pokoknya,

mengetengahkan suatu penjelasan sistematik mengenai penerimaan pola-

pola kejahatan. Kejahatan dimengerti sebagai suatu perbuatan yang dapat

dipelajari melalui interaksi pelaku dengan orang-orang lain dalam

kelompok-kelompok pribadi yang intim. Proses belajar itu menyangkut

9

teknik-teknik untuk melakukan kejahatan, motif-motif, dorongan-dorongan,

sikap-sikap dan pembenaran-pembenaran argumentasi yang mendukung

dilakukannya kejahatan.

b. Teori Kontrol Sosial

Teori Kontrol Sosial menyatakan bahwa ada suatu kekuatan pemaksa di

dalam masyarakat bagi setiap warganya untuk menghindari niat melanggar

hukum. Dalam kaitan ini ada beberapa konsep dasar dari Kontrol Sosial

yang bersifat positif, yakni Attachment, Commitment, Involvement, dan

Beliefs, yang diyakini merupakan mekanisme penghalang bagi seseorang

yang berniat melakukan pelanggaran hukum.

c. Teori Label

Munculnya teori Labeling menandai mulai digunakannya metode baru

untuk mengukur atau menjelaskan adanya kejahatan yaitu melalui

penelusuran kemungkinan dampak negatif dari adanya reaksi sosial yang

berlebihan terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan. Konsep teori labeling

menekankan pada dua hal, pertama, menjelaskan permasalahan mengapa

dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label, dan kedua, pengaruh dari

label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah

dilakukan oleh pelaku kejahatan.

2.5 Contoh-Contoh Tindakan Kriminal

2.5.1 Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang

dengan cara yang melanggar hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh

bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri,

dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Akibat

pembunuhan adalah kematian dengan cara yang tidak wajar. Solusi dari tindakan

pembunuhan ini adalah dengan mengadili dan menghukum pelaku tindakan

kriminal dengan hukuman yang seberat-beratnya.

10

2.5.2 Perampokan

Perampokan adalah suatu tindak kriminal dimana sang pelaku perampokan

(disebut perampok) mengambil kepemilikan seseorang/sesuatu melalui tindakan

kasar dan intimidasi. Perampokan kadang dibedakan dengan pencurian.

Perampokan adalah tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui sang

korban, sedangkan pencurian biasanya dianggap dilakukan saat tidak diketahui

korban. Selain itu, pencurian juga digunakan sebagai istilah yang lebih umum

yang merujuk kepada segala tindakan pengambil alihan sesuatu dari suatu pihak

secara paksa. Perampokan biasanya disebabkan oleh keadaaan seseorang atau

kelompok yang ingin memiliki harta seseorang dan mereka dalam keadaan

membutuh kan barang/benda yang dirampok itu. Akibat perampokan biasanya

adalah kerugian materil. Kadang tindakan perampokan juga disertai dengan

kekerasan bahkan pembunuhan. Solusi dari perampokan adalah dengan mengadili

pelaku tindakan perampokan dan juga dengan meningkatkan keamanan daerah

yang rawan dengan perampokan. Sebenarnya tindakan ini dilakukan karna tidak

tercukupinya kebutuhan hidup sehari-hari sehingga mendorong seseorang utk

melakukan tindakan ini oleh sebab itu hendaknya dibangun lapangan pekerjaan

yang lebih banyak lagi.

2.5.3 Mutilasi

Mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa bagian tubuh

(manusia) tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Dalam beberapa kasus

mutilasi juga berarti memotong-motong tubuh manusia. Mutilasi biasanya

disebabkan oleh dendam atau sakit hati atas sutu tindakan seseorang. Tapi dalam

beberapa kasus mutilasi dilakukan oleh seseorang yang mendapatkan bayaran dari

11

orang lain. Mutilasi mengakibatkan seseorang bisa kehilangan anggota tubuhnya.

Bahkan dalam tingkat berat bisa menyebabkan kematian. Dengan menghukum

seberat-beratnya pelaku dengan tujuan memberi efek jera kepada si pelaku.

2.5.4 Penganiayaan

Penganiayaan adalah tindakan yang mengakibatkan seseorang merasa tidak

diperlakukan diluar batas kewajaran dengan cara menyiksa atau perbuatan yang

sengaja dilakukan sehingga menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa

sakit atau luka. Dan dilakukan oleh siapapun. Penganiayaan disebabkan oleh

tindakan seseorang yang didasari oleh beragam motif seperti: adanya suatu

kesalahan, karna orang tersebut mempunyai masalah, dan lain-lain. Penganiayaan

bisa menyebabkan seseorang mengalami cacat tubuh dan tekanan mental. Dengan

melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada tindakan penganiayaan, lebih

peka terhadap lingkungan, dan menghukum pelaku tindakan penganiayaan.

2.5.5 Penculikan

Penculikan adalah menghilangkan orang lain dengan beberapa tujuan

tertentu, orang tersebut menahan orang dalam penjara palsu dan menahan korban

tanpa wewenang sah. Penculikan biasanya dilakukan untuk tebusan atau untuk

melanjutkan kejahatan lain, atau sehubungan dengan hak asuh anak atau

sengketa.penculikan bisa juga di lakukan untuk mendapatkan uang, balas dendam,

atau adanya unsur politik. Akibat penculikan adalah hilangnya seseorang dan

mengakibatkan orang tersebut mengalami trauma atau paranoid jika penculikan

itu disertai dengan ancaman dan bahkan penganiayaan, dalam beberapa kasus

penculikan biasanya juga disertai dengan penganiayaan dan pembunuhan. Solusi

dari penculikan ini antara lain dengan selalu peka dengan lingkungan sekitar,

12

menjaga keamanan lingkungan sekitar, melaporkan kepada pihak yang berwajib

jika ada tindakan penculikan, dan selalu menjaga anggota keluarga kita dari

tindakan penculikan dan tindakan kriminalitas lainnya.

2.6 Dampak Tindakan Kriminal

Tindakan kriminal yang terjadi hampir diseluruh tanah air boleh dikatakan

sudah menjadi sebuah  hal yang menakutkan bagi masyarakat karena dampak

yang ditimbulkan sangat berpengaruh dalam berbagai bidang seperti keamanan,

ekonomi, sosial dan budaya.

Dari berbagai kejadian kriminal tentu merugikan korbannya, kerugiannya

bisa berupa materi (uang) atau bukan materi (nyawa). Kerugian yang berupa

materi adalah dampak kriminal dalam bidang ekonomi. Ditinjau dari latar

belakang munculnya tindakan kriminal kebanyakan rata-rata berasal dari faktor

keuangan atau ekonomi, pelaku penculikan, perampokan, dan penipuan.

Pemicunya adalah keuangan yang tidak memadai untuk kehidupan sehari-hari.

Walau tidak semua kekerasan atau kriminal tidak dilatarbelakangi oleh faktor

ekonomi namun melainkan hal menyangkut pribadi, dendam, dan lain-lain. Perlu

diketahui bahwa perilaku perampokan itu merugikan, artinya tidak mendapat hasil

berhubungan dengan produksi, tidak dapat juga dikatakan meningkatkan

perkonomian bangsa walaupun pelaku sudah memiliki banyak uang. Itu

dikarenakan uang tersebut hanya merupakan harta milik orang lain yang

berpindah tangan dari masyarakat yang dirampas sehingga uang dalam jumlah

keseluruhan di Indonesia tetap. Yang dimaksud meningkatkan perekonomian

adalah menambah jumlah data ekonomi bangsa melalui dengan produksi yang

13

bernilai. Jangan sampai anda keliru dalam mengartikan hal tersebut sehingga anda

mengatakan bahwa kegiatan produksi uang palsu yang termasuk tindakan

kejahatan atau kriminal merupakan produksi yang meningkatkan perekonomian,

perlu diketahui lagi bahwa produksi uang palsu itu tidak resmi dan tidak berlaku

di khalayak umum dan justru dengan banyaknya uang palsu yang beredar bisa

berdampak negatif pada  nilai jual rupiah di dunia.

Dampak tindakan kriminal dalam bidang keamanan yaitu munculnya rasa

takut dikalangan masyarakat, munculnya rasa ketidakyakinan masyarakat

terhadap pihak keamanan khususnya Kepolisian Republik Indonesia untuk

menjaga keamanan mereka, makin maraknya praktek kekerasan baik dalam rumah

tangga dan lingkungan masyarakat karena banyak tindakan kriminal yang belum

terselesaikan atau belum terungkap siapa pelakunya, dan ada juga belum sampai

pada pemvonisan hakim. Sangat mengkhawatirkan apabila kriminal dalam negeri

ini terus berkelanjutan dan berbanding terbalik dengan tingkat keamanan negara,

maka tidak ada yang disalahkan kecuali seluruh warga negara Indonesia sendiri

jika negeri ini akan hancur dilatarbelakangi perpecahan antar suku, agama, 

sebagai akibat dari tindakan kriminal yang berkelanjutan. Sebagai pemerintah,

tentu juga berpikir bagaimana cara mengatasi tindakan kriminal. Pemerintah

mengambil tindakan antisipasi sebagai tekanan bagi pelaku kriminal dengan

hukuman tegas yaitu berupa pidana dan perdata. Dengan terciptanya hukum-

hukum baru maka dapat memberikan harapan yang lebih besar dibanding

sebelumnya karena hukum yang baru sifat lebih jelas tujuannya dan terarah.

Hanya terkadang kita khawatir kalau keberhasilan pembuatan hukum atau 

undang-undang yang baik tidak disertaidengan pelaksanaan yang lebih baik lagi.

14

Kelemahan kita memang masih terang pada satu titik yaitu perwujudan keadilan

yang sulit tercapai akibat dari tiga hal yaitu pertama kekeluargaan (nepotisme),

kedua kolusi, dan ketiga korupsi sehinggi penegakan hukum tidak tegas karena

pelaku  ketiga hal di atas adalah pejabat negara. Perlu diakui bahwa bangsa

Indonesia tercipta dari beberapa kerajaan yang bersatu menjadi satu kesatuan,

maka tidak salah apabila dalam kehidupan ini sulit menghilangkan sifat-sifat

feodalistik walaupun sekarang bukan saman kerajaan melainkan saman

modernisasi. Sifat feodalistik yang merupakan evolusi saman kerajaan yang

terpelihara sampai sekarang yaitu penguasa tidak dapat digugat oleh masarakat

jelata. Dapat dilihat sekarang ini banyak kasus orang yang punya uang banyak

seakan akan bertindak sewenang-wenang  terhadap orang miskin dengan

santainya mencoba memainkan pembenaran dengan berlindung dibalik pengacara

yang mengerti tentang hukum. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa

yang dimaksud dengan penguasa disini adalah orang yang punya banyak uang.

Dengan uang hakim bisa menerima dengan tangan kanan dan mengantongi

kantong kiri, artinya dengan uang hakim bisa memenangkan yang seharusnya

kalah.   Keadaan diatas termasuk tindakan kriminal.

Tindakan kriminal juga memiliki dampak negatif dalam bidang sosial dan

budaya yakni berupa minimnya rasa tenggang rasa, gotong royong, dan

penyelesaian masalah secara kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat,

penyelesaian masalah secara kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat bisa

dikatakan adalah sebuah media sosial dan budaya sebelum adanya hukum.

Penyelesaian masalah di zaman kerajaan antara dua kerajan dilakukan oleh

petinggi kerajaan dengan cara bernegosiasi (perundingan) yang sifatnya

15

kekerabatan atau kekeluargaan. Kita harus mengakui bahwa kita adalah mahluk

sosial, mengakui bahwa  hubungan manusia dengan manusia adalah kerabat hidup

yang saling membutuhkan, menutupi kelemahan, dan memperoleh kelebihan.

2.7 Upaya Mencegah Kejahatan

Sejarah kehidupan seseorang yang semasa mudanya menjadi pencuri dan

perampok, menunjukkan bahwa proses kejahatan terjadi dalam dirinya dimulai

dari yang ringan hingga berat, dari yang jarang menjadi sering, dari suatu hobi

menjadi suatu pekerjaan, dari kejahatan yang dilakukan kelompok yang kurang

terorganisir menjadi kelompok yang lebih terorganisir.

Untuk pengawasan kejahatan secara efektif kita memerlukan hukum yang

berwibawa. Dipandang dari sudut perlindungan terhadap masyarakat, hukum yang

bersifat ideal mengenai hukuman yang tidak ditentukan yang dapat diteruskan

kepada semua pelanggar-pelanggar, misalkan setahun sampai seumur hidup dan

yang diatur oleh komite yang tergolong ahli dalam sistem kepenjaraan (tahanan)

akan memungkinkan penguasa-penguasa yang membawahi lembaga-lembaga

untuk menangkap pelanggar-pelanggar yang berbahaya, agresif, tidak dapat

diperbaiki selama jangka waktu lebih lama daripada sekarang dengan hukuman

yang ditetapkan atau yang ditetapkan dengan maksimum.

N. Widiyanti dan Y. Waskita (1987:154-155) menyatakan alasan mengapa

mencurahkan perhatian yang lebih besar pada pencegahan sebelum kriminalitas

dan penyimpangan lain dilakukan, sebagai berikut:

1. Tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif dan

koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang

16

rumit dan birokratis yang dapat menjurus ke arah birokratisme yang

menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan/wewenang. Usaha pencegahan

adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan

rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahnya tidak

diperlukan banyak tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi

menurut perbandingan. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara

perorangan dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha

represif dan rehabilitasi. Misalnya, menjaga diri jangan sampai menjadi

korban kriminalitas, tidak lalai menguci rumah/kendaraan, memasang lampu

di tempat gelap dan lain-lain.

2. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti

antara lain: stigmatisasi (pemberian cap pada yang dihukum/dibina).,

pengasingan, penderitaan tiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan

perkembangan social dank arena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan

sampai habis.

2.8 Kritikan Bagi Negara

1. Tamparan Keras Bagi Agama di Indonesia

Negara kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas utamanya. Hal ini

termaktub dalam penyusunan dasar negara ini dengan menempatkan Tuhan

diurutan pertama. Tak dapat disangkal, sila ini memicu tumbuhnya agama dengan

subur di negeri ini sekaligus menjadi alasan menyebut negara Indonesia religius

walaupun Negara kita tidak berdasarkan agama.

17

Bahkan, kita kerap kali mendapati masyarakat yang fanatis dengan simbol-

simbol agama mereka. Apa yang salah dengan agama yang ada? Bukankah semua

agama di Indonesia mengajarkan kebaikan dan tindakan kriminal adalah dosa di

mata agama apalagi dimata Tuhan? Tetapi mengapa tindakan kriminal masih

akrab dengan masyarakat kita? Apakah kehadiran agama hanyalah formalitas dan

legalistik karena diintervensi negara?

Tanpa bermaksud mendiskreditkan agama yang ada, kita perlu menyadari

bahwa jika masih ada satu kejahatan terjadi di masyarakat kita maka itu adalah

tamparan yang keras bagi agama yang mengajarkan kebaikan dan kebajikan.

Namun demikian, apresiasi tetap kita harus berikan kepada para pemuka agama di

negeri ini yang dengan gigih memberikan pencerahan kepada semua umat agar

berakhlak dan hidup lebih baik.

Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tak ada jalan

lain untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang bertaqwa selain dengan

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan membuktikannya melalui perbuatan.

Ketaatan kita kepada Sang Khalik tidak sebatas kata-kata tetapi perbuatanlah

pembuktiannya.

2. Tanggung Jawab Negara

Negara sebagai institusi dibentuk untuk bertanggung jawab terhadap

kesejahteraan rakyatnya. Konstitusi negara yang mencantumkan fakir miskin dan

anak terlantar dipelihara oleh negara (pasal 34 UUD 1945) berimplikasi bahwa

negara harus bertanggung jawab melindungi rakyatnya dari bahaya laten

kemiskinan yang berimbas pada tindakan kriminal. Negara tidak hanya

18

bertanggung jawab untuk menindak pelaku kriminal tetapi juga harus melindungi

rakyatnya dari tindakan kriminal.

Sepanjang kemiskinan masih dibiarkan untuk menjajah bangsa kita, maka

tindakan kriminal besar kemungkinan akan terus terjadi walaupun sistem

penegakan hukum sudah tertata dengan baik. Melakukan intervensi pada masalah

kriminal tidak akan pernah berjalan dengan baik jika tidak menyelesaikan

penyebab utamanya. Ibarat penyakit kanker yang tidak tercabut sampai keakar-

akarnya, hal ini akan menyebabkannya semakin ganas dalam perkembangan

selanjutnya.

Menyelesaikan tindakan kriminal dengan tidak melakukan intervensi pada

masalah kemiskinan, sama halnya melakukan tindakan yang sia-sia. Tekanan

kemiskinan yang berkepanjangan dapat menyebabkan idealisme seseorang

menjadi luntur apalagi jika tidak ditopang dengan nilai-nilai spritual yang baik.

John Stott, di dalam bukunya Isu-isu Global: Penilaian atas Masalah Sosial dan

Moral Kontemporer, menyebutkan bahwa ada tiga jenis orang miskin berdasarkan

penyebabnya yaitu: a). Miskin karena ketiadaan materi (segi ekonomi) sehingga

tidak dapat memenuhi kebutuhan primer hal ini dipicu oleh pengangguran karena

tidak memiliki lapangan pekerjaan ataupun karena kemalasan, b). Miskin karena

penindasan dan ketidakadilan baik yang dilakukan negara itu sendiri ataupun

pihak lain (segi sosial) dan, c). Miskin karena mempertahankan idealisme iman

dan mengharapkan pertolongan semata-mata dari Tuhan (segi spritual).

Menurut John Stott, jenis kemiskinan yang menjadi penyebab munculnya

perilaku kriminal adalah kemiskinan karena masalah ekonomi dan sosial.

Masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan primer (sandang, pangan

19

dan tempat tinggal) karena tidak memiliki penghasilan akibat tidak memiliki

lapangan pekerjaan yang menghasilkan ataupun karena kemalasan cenderung

akan menempuh jalan pintas dengan cara mencuri, menipu atau merampok.

Berbeda dengan kemiskinan ditinjau dari segi sosial, tindakan kriminal

terjadi sebagai reaksi terhadap ketidakadilan dan penindasan yang dialami karena

hak-hak mereka dieksploitasi. Dengan kata lain, tindakan kriminal dilakukan

untuk menuntut hak dan keadilan.

Sedangkan, kemiskinan karena konsekuensi idealisme spritual, cenderung

akan bersikap pasrah. Mereka memiliki prinsip lebih baik menderita jika itu ada

dalam kehendak/seizin Tuhan dari pada kaya dengan cara-cara yang tidak benar

apalagi merampas hak-hak orang lain. Mereka percaya bahwa pada akhirnya

semua orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan Sang

Khalik dan akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Bagi dunia ini mungkin

mereka miskin, tetapi bagi Tuhan mereka kaya.

Karena itu, untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal maka yang perlu

dilakukan oleh negara adalah memastikan semua warga negaranya terpenuhi

kebutuhannya secara primer serta menjamin tidak adanya penindasan dan

ketidakadilan. Negara harus menyediakan lapangan pekerjaan dan jaminan

kesejahteraan rakyatnya. Menjamin tidak adanya perampasan hak-hak rakyat

karena korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Memperbaiki disfungsi

norma dan hukum sehingga rakyat memiliki rasa keadilan di masyarakat. Dengan

demikian rakyat tidak akan menempuh jalannya sendiri (tindakan kriminal) untuk

menyelesaikan masalah yang mereka hadapi karena ketidakpercayaan terhadap

20

penyelenggara negara. Selain itu pemerintah harus memperbaiki sistem pedidikan

yang tidak hanya berfokus pada skor dan angka-angka.

Penataan negara yang baik akan mengakibatkan terciptanya kesejahteraan.

Kesejahteraan akan menimbulkan rasa aman. Rasa aman akan memberikan

kenyamanan untuk berkarya sebaik-baiknya untuk bangsa dan negara. Dengan

demikian bangsa ini akan lepas dari tindakan kriminal yang meresakan

masyarakat dan menyusahkan pemerintah.

21

BAB 3

PENUTUP

1. Kesimpulan

Di zaman yang serba modern ini, banyak sekali kebutuhan manusia yang

harus dipenuhi. Untuk mempertahankan hidupnya, kadang seseorang terpaksa

melakukan suatu kejahatan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya

kejahatan. Faktor mendasar yang sangat mempengaruhi adalah faktor ekonomi

yang sangat rendah, sehingga seseorang cenderung menempuh jalur kejahatan

untuk memenuhi kebutuhannya, contohnya pencurian, perampokan, penipuan, dan

lain-lain. Faktor lain, diantaranya faktor ilmu pengetahuan dan kesadaran, faktor

keamanan, dan faktor kejiwaan atau pribadi.

Kita sering melihat dan mendengar berita di televisi, bahwa banyak sekali

kasus-kasus kriminal yang terjadi, diantaranya pembunuhan, perampokan,

mutilasi, penganiayaan, penculikan, dan lain-lain.

Tindakan kriminal tersebut banyak sekali menimbulkan dampak. Secara

garis besar, tindakan kriminal sangat merugikan korbannya, entah dalam hal

kerugian materi ataupun kehilangan nyawa. Selain itu, tindakan kriminal

menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat, munculnya rasa ketidakyakinan

masyarakat terhadap pihak keamanan, khususnya Kepolisian Republik Indonesia.

Di bidang sosial, dampak tindakan kriminal yaitu minimnya rasa tenggang rasa,

gotong-royong, dan lain-lain.

Dari dampak yang sebagian kecil sudah dipaparkan di atas, tentunya kita

harus berpikir bagaimana upaya mencegah kejahatan tersebut. Pertama, kita

pandang dari sudut pandang hukum. Cobalah pemerintah tegakkan hukuman dan

22

pertegas sanksi bagi para kriminil, dengan begitu, para pelaku kejahatan akan

berpikir beribu kali untuk melakukan kejahatan. Kedua, pemerintah hendaknya

memperhatikan ekonomi masyarakatnya, pastikan semua warga negaranya

terpenuhi kebutuhan secara primer, buka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya

agar tindakan kriminal bisa diminimalisir. Ketiga, untuk para pihak keamanan,

tingkatkan perlindungan kepada masyarakat, menjamin tidak adanya penindasan

dan ketidakadilan. Lalu yang penting adalah kepada para orang tua dan

pemerintah, berikan budi pekerti yang baik kepada anak sejak dini, tanamkan rasa

takwa terhadap Tuhan, dan berikan ilmu dan pengetahuan yang terbaik terhadap

anak.

23

2. Saran

Tindak kriminalitas yang terjadi di Indonesia, pasti banyak kritikan dari para

golongan masyarakat. Untuk itu ada beberapa saran yang dapat saya simpulkan

dari kesimpulan di atas, diantaranya :

a. Untuk Pemerintah, para orang tua, dan para pemuka agama, tanamkan

budi pekerti yang baik kepada anak dan masyarakat mulai dini, tanamkan

rasa takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa

b. Pemerintah hendaknya mempertegas hukuman dan sanksi kepada para

pelanggar hukum

c. Pemerintah dan para penegak hukum hendaknya melindungi masyarakat,

memberikan rasa aman atas penindasan dan ketidakadilan

d. Pemerintah hendaknya memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat,

pastikan semua warga negara terpenuhi kebutuhan primernya, buka

lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya agar tindak kriminal bisa

diminimalisir

e. Untuk para orang tua, berikan ilmu pengetahuan yang terbaik untuk anak

agar kedepannya mereka memiliki sudut pandang yang baik dalam

menghadapi dan memecahkan suatu masalah.

24