kdkm ppns syah
DESCRIPTION
KONSTITUSI DASAR KELUARGA MAHASISWA POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA HASIL MUBES 1 PPNSTRANSCRIPT
Musyawarah Besar I
Keluarga Mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri
Surabaya
Penyusun : Tim Ad Hoc MUBES I PPNS
(Wynnie Zadah, Ayu Budi C.,
Alif , Atrasani B. W, Bayu
Sukma C, Bradlee Y. A. N, Evan
Rizal, Galuh Setiya U, Gemilang
L, Gigih Alam P, Lilis N. R.,
Rendy A., Rizky Maulana F, I.
Yudha A., Zulfikar I. R, Andreas
E. G, Andre P. W, Dian, Fajar
K.)
Editor : Rengga, Bernard
Sampul Depan : Rizky MF
Cetakan Pertama : -
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas
rahmat-Nya juga KDKM dari hasil MUBES I PPNS
dapat terbentuk.
Terima kasih banyak untuk Badan Eksekutif
Mahasiswa dari pariode 2012/2013 yang telah
mencetuskan MUBES I hingga pariode 2013/2014
waktu terlaksanakannya MUBES I. Terima kasih untuk
tim Ad Hoc yang telah bekerja keras dalam perumusan
draf KDKM yang berujung terlaksanakannya MUBES
I PPNS. Terimakasih untuk ormawa – ormawa yang
bernaung dibawah PPNS yang telah berkontribusi
dalam pelaksanaan MUBES I beserta pihak – pihak lain
yang mendukung jalannya MUBES I PPNS ini.
Terimakasih juga untuk KM PPNS yang sangat
mendukung terlaksanakannya MUBES I dan kontribusi
berbentuk kawalan dari awal hingga akhir pelaksanaan.
Harapan besar buku ini dapat menjadi dasar KM
PPNS untuk menjalankan keorganisasian didalamnya.
Berangkat dari kemandirian secara institusi yang
awalnya PPNS merupakan bagian dari ITS, membuat
struktur keorganisasian pada KM PPNS yang
sebelumnya menjadi satu dengan KM ITS harus
terpisah. Oleh karena itu lahirlah pemikiran –
pemikiran jikalau KM PPNS sudah saatnya memiliki
dasar sendiri untuk melaksanakan aktifitas
keorganisasian didalamnya. Dan kemudian
terwujudlah dasar yang KM PPNS butuhkan lahir
melalui MUBES I PPNS. Namun kritik dan saran dari
seluruh Keluarga Mahasiswa PPNS sangat dibutuhkan
guna terciptanya kondisi yang ideal seiring berjalannya
waktu demi mencapai kesejahteraan bersama.
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................... ii
DAFTAR ISI ..................................................... iv
SAMBUTAN PRESIDEN BEM ...................... 1
STRUKTUR ORGANISASI KM PPNS .......... 3
KETETAPAN TATIB SIDANG ...................... 4
KETETAPAN MUBES .................................... 6
BAGIAN I
Mukadimah ....................................................... 8
BAGIAN II
BAB I Ketentuan Umum ................................... 10
BAB II Eksekutif Mahasiswa............................ 12
BAB III Legislatif Mahasiswa .......................... 15
BAB IV Yudikatif Mahasiswa .......................... 18
BAB V Minat Bakat Mahasiswa ....................... 20
BAB VI Kerohanian Mahasiswa ....................... 23
BAB VII Pemilihan Umum Mahasiswa ............ 24
BAB VIII Kongres Mahasiswa ......................... 28
BAB IX Forum Evaluasi Bersama .................... 30
BAB X Musyawarah Besar Mahasiswa ............ 31
BAGIAN III
BAB XI Aturan Peralihan ................................. 33
BAB XII Aturan Tambahan .............................. 33
BAB XIII Aturan Terkait .................................. 35
BAGIAN IV
BAB XIV Pembubaran ..................................... 36
BAB XV Penutup .............................................. 37
TIM AD HOC MUBES I PPNS ....................... 38
PANITIA PENYELENGGARA ....................... 39
iv
SAMBUTAN PRESIDEN BEM PPNS 2013-2014
Bismillarihamanirrahim,
Assalamualaikum wr. wb.,
Puji dan syukur kita panjatkan bersama kepada
Allah SWT, karena berkat rahmat serta persetujuan-Nya lah
kami semua dapat menyelesaikan amanah seluruh elemen
organisasi mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri
Surabaya dalam membentuk sebuah konstitusi dasar
Keluarga Mahasiswa PPNS yang dikemas dalam
Musyawarah Besar Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya I
(MUBES PPNS I). Tak lupa saya secara pribadi ucapkan
terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh representator
dari tiap organisasi mahasiswa di PPNS, pihak panitia, Ad
Hoc, serta pihak manejemen PPNS yang turut mendukung
terealisasikannya MUBES PPNS I.
Konstitusi merupakan hal yang mendesak dan
sangat mendasar bagi mahasiswa di PPNS. Disebut
mendesak dikarenakan PPNS sudah dalam status mandiri
dan butuh sebuah konstitusi tertulis yang disepakati
bersama, dan disebut mendasar karena segala sesuatu
kegiatan keorganisasian harus mengacu pada sebuah aturan
agar tidak menyalahi hak ataupun fungsi organisasi
mahasiswa PPNS lainnya. Dengan melihat kedua hal
tersebut, maka besar harapan kita semua bahwa Konstitusi
Dasar Keluarga Mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri
Surabaya (KDKM PPNS) ini dapat memenuhi segala
pertanyaan dalam langkah pengembangan organisasi
mahasiswa PPNS selanjutnya.
1
Akhir kata, saya kembali ucapkan terima kasih
kepada seluruh rekan-rekan yang bersama-sama berjuang
memajukan keorganisasian di PPNS, dan saya meminta
maaf sebesar-besarnya bila terdapat kesalahan selama
pembentukan KDKM ini dan bila terdapat perkataan atau
perbuatan pribadi saya yang salah.
Wassalamualaikum wr. wb.,
Surabaya, Juni 2014
Azhar Muhammad Fuad
(6611040005)
Presiden BEM PPNS 2013-2014
2
KETETAPAN
MUSYAWARAH BESAR
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
TENTANG
TATA TERTIB SIDANG
MUSYAWARAH BESAR PPNS
Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Hasil
kesepakatan forum Musyawarah Besar Politeknik
Perkapalan Negeri Surabaya dengan ini:
Mengingat : 1. Hasil kesepakatan Musyawarah Besar
PPNS
2. Perlu adanya tata tertib Musyawarah
Besar PPNS
Menimbang : 1. Keputusan Direktur PPNS
Memperhatikan : Hasil Musyawarah Besar PPNS di
Politeknik Perkapalan Negeri
Surabaya
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Tata Tertib Sidang Musyawarah Besar
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
Ketetapan ini berlaku sejak tanggal yang
ditetapkan dengan catatan apabila terdapat kesalahan
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
4
Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 15 Maret 2014
Pukul : 10.30 WIB
Presidium 1
Gemilang Luhung Prihatma
Presidium 2
M. Faisal Arifqy
Presidium 3
Bernadita Suryawati
Presidium 3
Bernadita Suryawati
5
KETETAPAN
MUSYAWARAH BESAR
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Hasil
kesepakatan forum Musyawarah Besar Politeknik
Perkapalan Negeri Surabaya dengan ini:
Mengingat : Hasil kesepakatan Musyawarah Besar
PPNS
Menimbang : Keputusan Direktur PPNS
Memperhatikan : 1. Aspirasi Mahasiswa Politeknik
Perkapalan Negeri Surabaya
2. Hasil Musyawarah Besar PPNS
di Politeknik Perkapalan Negeri
Surabaya
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
Ketetapan ini berlaku sejak tanggal yang
ditetapkan dengan catatan apabila terdapat kesalahan
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 16 Juni 2014
6
Pukul : 16.10 WIB
Presidium 1
Gemilang Luhung P.
Presidium 2
Azhar Muhammad F.
Presidium 3
Bernadita Suryawati
Presidium 3
Bernadita Suryawati
7
KONSTITUSI DASAR KELUARGA
MAHASISWA
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI
SURABAYA
BAGIAN I
MUKADIMAH
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan bangsa Indonesia
yang diberikan oleh Tuhan YME dan perjuangan bela
negara harus tetap berlanjut seiring dengan peningkatan
kualitas SDM Indonesia. Mahasiswa PPNS berperan
aktif sebagai generasi penerus yang memiliki fungsi
pengontrol sosial, sumber moral dan agen perubahan
masa depan bangsa dan negara.
Terdapatnya hal yang melatarbelakangi terjadinya
pembuatan KDKM di PPNS salah satunya untuk
memperjelas ranah dan arah suatu organisasi. KDKM
ini berisikan informasi yang luas dan mendalam dengan
perspektif yang bersifat fundamental.
KDKM (Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa) adalah
aturan dasar yang harus dipahami dan dipatuhi pada
setiap kegiatan keorganisasian mahasiswa PPNS.
Selanjutnya, mahasiswa dilihat dari satu sisi adalah
generasi terdidik dalam masyarakat yang menempati
kedudukan luhur, sebagai kekuatan pendukung bagi
kelangsungan dan kesinambungan organisasi tersebut.
Di sisi lain menjadi bagian integral dari pertumbuhan
dan perkembangan sebuah organisasi yang
menginginkan terciptanya kesejahteraan dengan
8
berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kebenaran.
Sebagai generasi penerus bangsa mahasiswa
memangku mandat sosial sebagai garda depan
perubahan suatu masyarakat. Dalam rangka
mewujudkan hal tersebut, mahasiswa dituntut untuk
senantiasa mengembangkan potensi akademis dan
menumbuhkan kepekaan sosial melalui kegiatan dan
gerakan terpadu serta berkesinambungan demi
terlaksananya tanggung jawab memenuhi harapan
masyarakat.
Sudah menjadi rumusan bersama, bahwa perjalanan
suatu organisasi dapat berkembang dan mencapai
tujuannya melalui proses evaluasi dan pengembangan
sumber daya manusia. Evaluasi ini menjadi titik tolak
generasi baru dalam memunculkan insan-insan kreatif
dan inovatif. Sementara regenerasi merupakan syarat
bagi kesinambungan dalam berinovasi dan berkarya
demi kemajuan dan eksistensi organisasi.
Pondasi yang kuat dan regenerasi yang bagus menjadi
dua hal yang tak terpisahkan bagi eksistensi organisasi
untuk dapat bekerja optimal dalam menggali potensi
tiap individu yang pada gilirannya nanti dapat
mengambil peran yang signifikan dalam masyarakat.
9
BAGIAN II
BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1
Keluarga Mahasiswa PPNS yang selanjutnya disebut KM
PPNS adalah sistem yang menaungi seluruh aktifitas
organisasi kemahasiswaan dalam lingkup institusi
pendidikan PPNS.
PASAL 2
KM PPNS didirikan di Surabaya pada tanggal 15 Maret
2014 hingga waktu yang tidak ditentukan.
PASAL 3
KM PPNS berkedudukan di kampus Politeknik Perkapalan
Negeri Surabaya.
PASAL 4
KM PPNS diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh,
dan untuk mahasiswa PPNS.
PASAL 5
KM PPNS terdiri dari Organisasi Kemahasiswaan yang
meliputi Eksekutif Mahasiswa, Legislatif Mahasiswa,
Yudikatif Mahasiswa, dan Lembaga Minat Bakat.
10
PASAL 6
Kedaulatan tertinggi KM PPNS terletak pada mahasiswa
PPNS dan dilaksanakan sesuai dengan Konstitusi Dasar
Keluarga Mahasiswa PPNS.
Visi KM PPNS
Terwujudkannya kedinamisan keluarga mahasiswa PPNS
yang profesional serta demokratis dalam kemandirian
berorientasi pada nilai – nilai Pancasila dan Tri dharma
perguruan tinggi, dalam rangka melopori pengembangan
ilmu pengetahuan, teknologi kemaritiman, beserta teknologi
penunjangnya bagi kesejahteraan masa depan almamater,
bangsa dan Negara.
Misi KM PPNS
1. Meningkatkan keimanan & ketaqwaan kepada Tuhan
YME serta kemuliaan akhlak bagi seluruh mahasiswa.
2. Membina keluarga mahasiswa PPNS yang solider dan
terbuka.
3. Membentuk mahasiswa yang cerdas dan berkarisma
mulia yang berlandaskan kejujuran dan keadilan.
4. Menumbuhkembangkan sikap kepemimpinan,
keorganisasian dan keterampilan manajemen bagi
seluruh mahasiswa.
5. Membudayakan demokrasi edukatif dalam rangka
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
kemaritiman beserta teknologi penunjangnya.
6. Meningkatkan kepekaan mahasiswa PPNS terkait sosial
kemasyarakatan.
7. Meningkatkan potensi mahasiswa melalui penelusuran
minat bakat dan kreatifitas.
11
BAB II
EKSEKUTIF MAHASISWA
PASAL 7
Eksekutif Mahasiswa
1. Eksekutif mahasiswa PPNS terdiri atas Badan
Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Himpunan
Mahasiswa Program Studi (Hima Prodi).
2. Eksekutif mahasiswa PPNS wajib menjunjung tinggi
KDKM PPNS, GBHK, dan Haluan Dasar
Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa PPNS.
PASAL 8
BEM
1. Badan Eksekutif Mahasiswa PPNS yang selanjutnya
disebut BEM ialah lembaga eksekutif tertinggi di KM
PPNS.
2. BEM terdiri dari presiden sebagai pemimpin eksekutif
dan perangkat lain yang dianggap perlu.
3. BEM wajib menjunjung tinggi KDKM PPNS dalam
setiap aktifitasnya.
PASAL 9
Tugas BEM
1. Mengkoordinasikan aktifitas kemahasiswaan dilingkup
eksekutif mahasiswa PPNS.
2. Wajib menjunjung tinggi KDKM PPNS.
3. Melakukan koordinasi dengan Lembaga Minat Bakat
(LMB) dalam hal pengembangan minat bakat SDM
PPNS dan keselarasan pelaksanaan program kerja.
12
PASAL 10
Wewenang BEM
1. Menyampaikan keberatan atas Rancangan Undang-
Undang (RUU) yang disampaikan oleh DPM.
2. Berkoordinasi dengan DPM guna mengesahkan RUU
menjadi Undang-Undang (UU) pada Kongres PPNS.
3. Memberikan instruksi yang kemudian dikoordinasikan
dengan hima prodi.
4. Menjalankan aktifitas kemahasiswaan dalam bidang
sosial dan politik .
5. Mewakili KM PPNS di luar kampus PPNS atas
persetujuan DPM dalam bidang sosial dan/atau politik.
6. Mengambil keputusan-keputusan yang dianggap perlu
dalam menerjemahkan GBHK dan Rencana Strategis
(Renstra) yang telah ditetapkan dalam Kongres.
PASAL 11
Presiden BEM
1. Presiden BEM dipilih langsung oleh mahasiswa PPNS
dengan masa jabatan selama 1 tahun periode
kepengurusan dan setelah itu tidak dapat dipilih
kembali.
2. Presiden BEM bertanggung jawab kepada mahasiswa
PPNS melalui Kongres PPNS.
3. Jika Presiden BEM tidak dapat lagi melaksanakan
tugasnya maka diadakan Kongres Luar Biasa PPNS
untuk menunjuk pejabat pelaksana tugas Presiden BEM
sampai akhir kepengurusan.
PASAL 12
Presidium Eksekutif
13
1. Presidium Eksekutif adalah pimpinan Eksekutif
Mahasiswa diantaranya Presiden BEM dan seluruh
pimpinan Hima Prodi.
2. Presidium Eksekutif dapat mengadakan Forum
Presidium Eksekutif sewaktu-waktu.
3. Anggota Presidium Eksekutif terikat kepada
kesepakatan – kesepakatan yang dihasilkan dalam
Forum Presidium Eksekutif.
4. Forum Presidium Eksekutif memiliki wewenang yakni
melakukan proses pengambilan kebijakan yang akan
dijalankan oleh Eksekutif Mahasiswa .
5. Apabila dianggap perlu, Presidium Eksekutif dapat
mengundang elemen terkait ke dalam forum.
6. Merumuskan GBHK yang kemudian ditetapkan dalam
Kongres.
PASAL 13
Himpunan Mahasiswa Program Studi
1. Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya
disebut Hima Prodi adalah lembaga yang menaungi
aktifitas kemahasiswaan di tingkat program studi di
bidang keprofesian dan penunjangnya.
2. Pimpinan Hima Prodi bertanggung jawab langsung
kepada anggotanya sesuai dengan mekanisme internal
masing-masing Hima Prodi tersebut.
3. Hima Prodi wajib menjunjung tinggi KDKM PPNS
dalam setiap aktifitasnya.
PASAL 14
Tugas Hima Prodi
1. Harus melaksanakan instruksi dari BEM yang telah
dikoordinasikan dengan Hima Prodi.
14
2. Berkontribusi kepada BEM serta KM PPNS dalam
mewujudkan PPNS SUCCESS.
3. Wajib menjunjung tinggi KDKM PPNS.
PASAL 15
Wewenang Hima Prodi
1. Menyampaikan keberatan atas RUU yang disampaikan
oleh DPM.
2. Berhak mengatur rumah tangga organisasinya yang
diwujudkan dalam landasan gerak oleh hima prodi.
3. Berhak menyelenggarakan aktifitas di keprofesian
sesuai dengan Program Studi masing-masing.
4. Berhak menyelenggarakan aktifitas pengembangan
sumber daya mahasiswa Hima Prodi.
5. Berhak menyelenggarakan kerjasama dengan
Organisasi Mahasiswa perguruan tinggi lain yang
memiliki dasar keprofesian yang sama.
6. Berhak menyampaikan keberatan atas instuksi BEM
berdasarkan alasan-alasan dengan mempertimbangkan
kepentingan bersama.
BAB III
LEGISLATIF MAHASISWA
PASAL 16
Dewan Perwakilan Mahasiswa
1. Dewan perwakilan mahasiswa PPNS yang selanjutnya
disebut DPM merupakan lembaga legislatif di KM
PPNS.
2. DPM bertanggung jawab kepada KM PPNS.
15
PASAL 17
Struktur DPM
DPM terdiri dari ketua DPM dan perangkat lain sesuai
kebutuhan.
PASAL 18
Tugas DPM
1. Melakukan kontrol terhadap eksekutif mahasiswa
berdasarkan KDKM PPNS dan mengacu pada aspirasi
mahasiswa.
2. Mengumpulkan aspirasi KM PPNS dan selanjutnya
melakukan evaluasi untuk merumuskan RUU.
3. Mengesahkan RUU menjadi UU di Kongres PPNS.
4. Melakukan penjaringan dan uji kelayakan kandidat
anggota Mahkamah Mahasiswa (MM).
5. Melakukan penjaringan uji kelayakan dan pembentukan
anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).
6. Wajib memberikan laporan terkait progres yang terjadi
di KM PPNS melalui Forum Evaluasi Bersama (FEB).
7. Menyelenggarakan Kongres, FEB dan Mubes PPNS.
8. Wajib menjunjung tinggi KDKM PPNS.
PASAL 19
Wewenang DPM
1. Meminta penjelasan kepada Presiden BEM atas
kebijakan – kebijakan yang diambil oleh BEM.
2. Menjatuhkan memorandum kepada Presiden BEM.
3. Memberikan usulan – usulan kepada BEM dengan
memperhatikan aspirasi mahasiswa PPNS.
4. Berhak mengatur rumah tangganya sendiri.
16
5. Menghimpun, menyerap, menampung dan
menindaklanjuti aspirasi dari KM PPNS tanpa adanya
intervensi dari pihak manapun.
PASAL 20
Keanggotaan dan Masa Jabatan DPM
1. Anggota DPM dipilih melalui pemilihan umum tingkat
prodi.
2. Anggota DPM tidak diperkenankan merangkap jabatan
sebagai pengurus Ormawa PPNS lainnya.
3. DPM melaksanakan tugasnya selama 1 tahun
kepengurusan.
4. Struktur organisasi DPM terdiri dari satu orang dari
perwakilan setiap hima prodi. Termasuk didalamnya
satu orang ketua dan perangkat lain yang dianggap
perlu.
5. DPM memiliki kewenangan penuh dalam pembuatan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya
sendiri.
6. Keanggotaan DPM berakhir apabila :
1) Mengundurkan diri
2) Tahun kepengurusan berakhir
3) Berhalangan tetap
4) Tidak melaksanakan kewajibannya dengan maksimal
dan penuh tanggung jawab
5) Hasil keputusan FEB
7. Anggota DPM yang harus mengakhiri status
keanggotaan bukan karena tahun kepengurusan
berakhir, dapat diganti dengan calon pengganti yang
diambil dari :
1) Daftar calon DPM yang berasal dari program studi
yang sama.
17
2) Memiliki suara terbanyak berikutnya dalam Pemira
periode yang sama.
3) Telah melalui uji verifikasi oleh KPU.
8. Calon pengganti disahkan oleh Ketua DPM menjadi
anggota DPM, yang kemudian melanjutkan tugas
legislatif anggota yang digantikan sampai akhir masa
kepengurusan.
9. Jika Ketua DPM tidak dapat lagi melaksanakan
tugasnya maka diadakan musyawarah internal DPM
untuk menunjuk Ketua DPM sampai akhir
kepengurusan.
BAB IV
YUDIKATIF MAHASISWA
PASAL 21
Mahkamah Mahasiswa
Mahkamah mahasiswa PPNS yang selanjutnya disebut MM
adalah lembaga yang menjalankan fungsi yudikatif
mahasiswa PPNS yang memegang kekuasaan kehakiman.
PASAL 22
Struktur MM
MM terdiri dari ketua dan perangkat lain yang dianggap
perlu.
PASAL 23
Keanggotaan dan Masa Jabatan
1. Kriteria keanggotaan MM diatur dalam aturan
tambahan dalam KDKM.
18
2. Jumlah anggota MM adalah 5 orang dengan deskripsi 1
ketua dan 4 anggota lainnya.
3. Anggota MM ditetapkan oleh DPM.
4. Struktur organisasi MM terdiri dari satu orang dari
perwakilan setiap jurusan. Termasuk didalamnya satu
orang ketua dan perangkat lain yang dianggap perlu.
5. Anggota MM melaksanakan tugasnya dalam 1 tahun
kepengurusan.
6. Keanggotaan MM berakhir apabila :
1) Mengundurkan diri
2) Tahun jabatan berakhir
3) Berhalangan tetap
4) Tidak melaksanakan kewajibannya dengan maksimal
dan penuh tanggung jawab
5) Hasil keputusan FEB
7. Anggota MM yang harus mengakhiri status
keanggotaan bukan karena tahun kepengurusan
berakhir, dapat diganti dengan calon pengganti yang
memenuhi :
1) Berasal dari jurusan yang sama dengan anggota yang
digantikan.
2) Telah melalui uji kelayakan yang dilakukan oleh
DPM
8. Calon pengganti disahkan oleh Ketua MM menjadi
anggota MM, yang kemudian melanjutkan tugas
yudikatif anggota yang digantikan sampai akhir masa
kepengurusan.
PASAL 24
Tugas MM
1. Melakukan interpretasi terhadap perundang-undangan
KM PPNS berdasarkan data dan informasi yang
19
diperlukan jika terjadi konflik pemahaman antar
lembaga.
2. Melakukan hak uji materi terhadap undang-undang,
hasil pemilu dan aturan-aturan yang dianggap
bertentangan dengan KDKM PPNS.
3. Menyampaikan pelaporan kronologis dan hasil putusan
persidangan kepada mahasiswa PPNS dalam rangka
mewujudkan mekanisme peradilan yang adil dan
transparan.
4. Memberikan fatwa atas laporan KPU PPNS.
5. 1. MM akan bekerja bilamana ada laporan masalah dari
KM PPNS ataupun Ormawa
2. MM akan menindak lanjuti laporan langsung tersebut
bilamana laporan bersangkutan terkait dengan KDKM
PPNS.
6. MM wajib menjunjung tinggi KDKM PPNS.
PASAL 25
Wewenang MM
1. Memiliki kewenangan penuh dalam pembuatan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya
sendiri.
2. Mengadili lembaga terhadap penyimpangan KDKM
PPNS.
3. MM berwenang untuk mengadili tanpa intervensi dari
pihak manapun dan keputusannya bersifat final.
BAB V
MINAT DAN BAKAT MAHASISWA
PASAL 26
Lembaga Minat dan Bakat
20
Lembaga minat bakat yang selanjutnya disebut sebagai
LMB adalah lembaga mahasiswa yang mengkoordinasikan
serta menaungi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dalam
bidang minat bakat dan kreatifitas di PPNS.
PASAL 27
Struktur LMB
LMB terdiri dari seorang ketua dan perangkat lain yang
dianggap perlu.
PASAL 28
Tugas LMB
1. Ketua LMB bertanggung jawab kepada seluruh UKM
melalui musyawarah internal LMB.
2. LMB dan BEM saling berkoodinasi dalam hal
pengembangan sumber daya mahasiswa guna
menciptakan keselarasan program kerja yang akan
dilaksanakan.
3. Bertugas menjaring aspirasi dari tingkat UKM.
4. Mengadakan musyawarah internal dengan seluruh
perwakilan UKM secara rutin.
5. Membantu koordinasi antara pihak UKM dan Direksi.
6. Wajib menjunjung tinggi KDKM PPNS dalam setiap
aktifitasnya.
PASAL 29
Wewenang LMB
1. Menyampaikan keberatan atas (RUU) yang
disampaikan oleh DPM.
21
2. LMB berhak menyelenggarakan acara dengan
berkoordinasi bersama UKM-UKM di PPNS yang
bertujuan mengembangkan kualitas SDM.
3. LMB berhak menyampaikan aspirasi kepada DPM
terkait permasalahan yang dialami baik internal LMB
maupun tingkat UKM.
4. LMB berkontribusi dalam kesejahteraan seluruh UKM
di PPNS.
5. LMB mempunyai kewenangan penuh dalam mengatur
rumah tangga organisasinya sendiri.
PASAL 30
Keanggotaan LMB
1. LMB dibentuk dalam musyawarah internal seluruh
UKM PPNS.
2. Struktur dan jumlah anggota LMB diatur dalam
musyawarah internal seluruh UKM PPNS.
PASAL 31
Unit Kegiatan Mahasiswa
Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM
adalah wadah pengembangan diri mahasiswa dalam bentuk
eksplorasi kreativitas dari segi minat dan bakat.
PASAL 32
TugasUKM
1. UKM harus melaksanakan instruksi dari LMB yang
telah dikoordinasikan sebelumnya.
2. UKM harus menjunjung tinggi hasil musyawarah
internal LMB.
22
3. UKM harus menjunjung tinggi KDKM PPNS dalam
setiap aktifitasnya.
PASAL 33
Wewenang UKM
1. Berhak menyelenggarakan aktifitas yang berkaitan
dengan peningkatan kualitas mahasiswa di bidang
kreatifitas, minat dan bakat.
2. Berhak menyampaikan keberatan atas instruksi LMB
berdasarkan alasan-alasan dengan mempertimbangkan
kepentingan seluruh UKM.
3. Berhak mengatur rumah tangga organisasinya sendiri.
BAB VI
KEROHANIAN MAHASISWA
PASAL 34
Kerohanian Mahasiswa
1. Kerohanian Mahasiswa merupakan wadah
pengembangan diri mahasiswa pada bidang kerohanian.
2. Kerohanian Mahasiswa terdiri atas beberapa organisasi
kemahasiswaan yang masing-masing memiliki anggota
dengan keyakinan atau agama yang sama.
PASAL 35
Tugas Kerohanian Mahasiswa
1. Seluruh Organisasi Kerohanian Mahasiswa wajib
menjunjung tinggi KDKM PPNS dalam setiap
aktifitasnya.
23
2. Wajib memfasilitasi kegiatan kerohanian mahasiswa
berdasarkan keyakinan atau agama masing-masing.
3. Setiap organisasi kerohanian mahasiswa wajib
melakukan koordinasi dengan organisasi kerohanian
mahasiswa yang lain untuk mewujudkan kerukunan
beragama di PPNS.
PASAL 36
Wewenang Organisasi Kerohanian Mahasiswa
1. Berhak mengatur rumah tangga organisasinya sendiri.
2. Berhak menyelenggarakan aktifitas yang berkaitan
dengan peningkatan kualitas mahasiswa di bidang
kerohanian.
BAB VII
PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
PASAL 37
Asas
Prinsip dasar yang harus diterapkan dan dipegang teguh
dalam pelaksanaan pemilihan umum mahasiswa antara lain:
1. Langsung, artinya setiap pemilih yang memenuhi
kriteria dapat menggunakan haknya secara langsung
dan tidak diwakilkan.
2. Umum, artinya proses pemilihan dapat diikuti secara
umum oleh seluruh mahasiswa aktif PPNS.
3. Bebas, artinya pemilih bebas menentukan pilihan sesuai
haknya tanpa mendapat tekanan.
4. Rahasia, artinya dalam menggunakan haknya setiap
pemilih dijamin kerahasiaannya.
24
5. Jujur, artinya dilakukan sesuai dengan kebenaran dan
hati nurani.
6. Adil, artinya berpihak pada kebenaran dan aturan yang
berlaku.
7. Transparan, artinya proses dan hasilnya dapat diketahui
oleh semua pihak.
PASAL 38
Hak Memilih
1. Seluruh mahasiswa aktif PPNS yang sudah memenuhi
kriteria memiliki hak untuk memilih dalam proses
Pemilihan Umum Mahasiswa.
2. Kriteria pemilih diatur dalam ketetapan KPU yang
mengacu pada undang – undang pemilihan umum
mahasiswa.
PASAL 39
Hak Dipilih
1. Anggota KM PPNS yang memenuhi kriteria, memiliki
hak untuk dipilih menjadi calon anggota DPM dan
calon Presiden BEM.
2. Mahasiswa program studi yang memenuhi kriteria,
memiliki hak untuk dipilih menjadi calon Ketua Hima
Prodi.
3. Syarat dan kriteria calon anggota DPM, calon Ketua
Hima Prodi, dan calon Presiden BEM diatur dalam
ketetapan Kongres.
PASAL 40
Pemilihan Umum Raya (PEMIRA)
25
Merupakan proses pemilihan wakil mahasiswa yang akan
menjabat sebagai Presiden BEM, Ketua Hima Prodi, dan
Anggota DPM, yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa
aktif PPNS.
PASAL 41
Komisi Pemilihan Umum
1. Komisi Pemilihan Umum PPNS yang selanjutnya
disebut KPU, merupakan tim independen yang bersifat
khusus dan sementara.
2. KPU bertanggung jawab kepada DPM.
PASAL 42
Struktur KPU
KPU terdiri dari ketua KPU dan perangkat lain sesuai
kebutuhan.
PASAL 43
Tugas KPU
1. Menyelenggarakan Pemilihan Umum Raya (PEMIRA)
untuk Presiden BEM, Ketua Hima Prodi, dan seluruh
anggota DPM.
2. Bertindak sebagai panitia pengarah pada proses
PEMIRA.
3. Membuat ketentuan KPU.
4. Menetapkan peserta PEMIRA.
5. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan
mengendalikan semua tahapan PEMIRA dengan
seluruh perwakilan Ormawa di PPNS.
6. Melakukan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
PEMIRA kepada DPM.
26
PASAL 44
Hak dan Wewenang KPU
1. Mengatur jalannya PEMIRA dan semua pihak yang
berkontribusi didalamnya.
2. Menjatuhkan memorandum kepada semua pihak yang
melanggar ketentuan KPU.
3. Menjatuhkan keputusan untuk mencabut status
kepesertaan dari Peserta PEMIRA.
4. Memberikan usulan – usulan kepada semua pihak yang
berkontribusi dalam PEMIRA demi menjaga kestabilan
sistem PEMIRA.
5. Membentuk Panitia Pengawasan Pemilu
(PANWASLU) dan Panitia penyelenggara Pemilu
(PPU).
PASAL 45
Keanggotaan KPU
1. Anggota KPU dipilih melalui musyawarah internal
tingkat prodi.
2. Anggota KPU tidak diperkenankan merangkap jabatan
sebagai pengurus Ormawa lainnya.
PASAL 46
Panitia Pemilihan Umum
1. Panitia Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut
PPU, berfungsi sebagai fasilitator pada proses pemilu
dan bertanggung jawab kepada KPU.
2. Anggota PPU ialah mahasiswa PPNS yang merupakan
perwakilan tiap-tiap Hima Prodi dengan jumlah yang
sama.
27
3. Anggota PPU ditetapkan oleh KPU dengan difasilitasi
oleh DPM.
PASAL 47
Panitia Pengawas Pemilu
1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya
disebut Panwaslu berfungsi melakukan pengawasan
terhadap jalannya Pemilu. 2. Anggota Panwaslu terdiri dari dua orang perwakilan
tiap-tiap Hima Prodi.
3. Panwaslu berhak memberikan peringatan kepada PPU
dan pelaku pelanggaran secara langsung apabila terjadi
pelanggaran terhadap ketentuan Pemilu.
4. Panwaslu berhak mengeluarkan rekomendasi kepada
KPU yang didasarkan atas fakta kronologis yang
ditemukan sebagai pertimbangan pengambilan
keputusan.
5. Panwaslu wajib melaporkan dan
mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada KPU.
BAB VIII
KONGRES PPNS
PASAL 48
Kongres PPNS
Merupakan forum musyawarah wakil – wakil mahasiswa
yang duduk dalam DPM, perwakilan BEM, perwakilan
setiap Hima Prodi dan perwakilan LMB serta undangan
terkait.
28
PASAL 49
Tugas Dan Wewenang Kongres PPNS
1. Memutuskan tata tertib kongres PPNS.
2. Mengesahkan RUU menjadi UU. 3. Menetapkan Garis – garis Besar Haluan Kerja yang
selanjutnya disebut GBHK bagi eksekutif mahasiswa.
4. Menetapkan syarat dan kriteria calon anggota DPM dan
calon Presiden BEM.
5. Mengesahkan pertanggung jawaban Presiden BEM di
akhir kepengurusan.
6. Mengukuhkan Presidium eksekutif, Ketua LMB dan
DPM yang baru untuk kepengurusan selanjutnya.
7. Mengesahkan anggota Mahakamah Mahasiswa PPNS
berdasarkan hasil penilaian uji kelayakan oleh DPM.
8. Menetapkan hal – hal lain yang dianggap perlu.
PASAL 50
Kongres Luar Biasa PPNS
1. Kongres Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB dapat
diselenggarakan apabila presiden BEM tidak mampu
melaksanakan tugasnya.
2. KLB diselenggarakan oleh DPM.
3. Syarat-syarat pelaksanaan KLB ditetapkan dalam aturan
selanjutnya yang disepakati Presidium Eksekutif
mahasiswa.
PASAL 51
Tugas Kongres Luar Biasa
1. Melantik pejabat pelaksana tugas untuk menggantikan
posisi dan tanggung jawab Presiden BEM sampai akhir
kepengurusannya.
29
2. Menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu.
PASAL 52
Kepesertaan Kongres
1. Peserta Kongres terdiri dari peserta utama, peserta
peninjau dan peserta undangan.
2. Peserta utama memiliki hak suara dan hak bicara terdiri
dari seluruh anggota DPM, Presidium Eksekutif dan
Ketua LMB.
3. Peserta peninjau memiliki hak bicara terdiri dari satu
orang perwakilan setiap Hima Prodi, satu orang
perwakilan BEM dan satu orang perwakilan LMB.
4. Peserta undangan memiliki hak bicara setelah
mendapatkan ijin dari forum.
BAB IX
FORUM EVALUASI BERSAMA
PASAL 53
Forum Evaluasi Bersama
1. Forum Evaluasi Bersama yang selanjutnya disebut FEB
merupakan forum yang dihadiri oleh perwakilan DPM,
MM, BEM, Hima Prodi dan LMB.
2. FEB dilaksanakan oleh DPM.
3. FEB sekurang – kurangnya 1 kali selama 6 bulan.
PASAL 54
Tugas dan Wewenang FEB
1. Memutuskan tata tertib FEB.
30
2. Melakukan evaluasi mengenai perkembangan yang
terjadi di KM PPNS terkait KDKM PPNS.
3. Merumuskan dan mengevaluasi rencana strategis KM
PPNS kedepannya.
4. Berhak mengusulkan untuk diselenggarakannya
MUBES dan atau KLB.
5. Menetapkan hal – hal lain yang dianggap perlu.
PASAL 55
Kepesertaan FEB
1. Peserta FEB terdiri dari peserta utama, peserta peninjau,
dan peserta undangan
2. Peserta utama memiliki hak bicara dan hak suara terdiri
dari presiden BEM, seluruh anggota DPM, 1 orang
perwakilan LMB, dan 1 orang perwakilan setiap Hima
Prodi.
3. Peserta peninjau mempunyai hak bicara terdiri dari 1
orang perwakilan MM.
4. Peserta Undangan memiliki hak bicara setelah
mendapatkan ijin dari forum.
BAB X
MUSYAWARAH BESAR MAHASISWA PPNS
PASAL 56
Musyawarah Besar Mahasiswa
Musyawarah Besar Mahasiswa PPNS yang selanjutnya
disebut MUBES merupakan forum musyawarah tertinggi
dalam lingkup KM PPNS.
31
PASAL 57
Mekanisme Penyelenggaraan MUBES
1. MUBES diselenggarakan oleh BEM.
2. Pelaksanaan MUBES PPNS diselenggarakan
berdasarkan rujukan dari FEB.
3. Tim Penyusun materi MUBES dibentuk oleh DPM.
4. Penetapan Tim Penyusun materi dilakukan dalam FEB.
PASAL 58
Tugas dan Wewenang MUBES
1. Memutuskan tata tertib MUBES.
2. Menetapkan perubahan Konstitusi Dasar KM PPNS.
3. Menetapkan pembubaran KM PPNS.
4. Menetapkan hal-hal yang dianggap perlu.
PASAL 59
Kepesertaan MUBES
1. Peserta MUBES ialah wakil-wakil mahasiswa dalam
lingkup KM PPNS.
2. Peserta MUBES terdiri dari peserta penuh, peserta
peninjau dan peserta undangan.
3. Peserta penuh mempunyai hak bicara dan hak suara
terdiri dari seluruh anggota DPM, presiden BEM,
seluruh anggota MM, satu orang perwakilan setiap Hima
Prodi, satu orang perwakilan Kerohanian Mahasiswa,
dan satu orang perwakilan setiap UKM.
4. Peserta peninjau mempunyai hak bicara terdiri dari satu
orang perwakilan BEM, satu orang perwakilan setiap
Hima Prodi, satu orang perwakilan LMB dan panitia
penyusun materi.
32
5. Peserta undangan mempunyai hak bicara setelah
mendapat izin dari forum.
BAGIAN III
BAB XI
ATURAN PERALIHAN
PASAL 60
Aturan Peralihan
1. KM PPNS awalnya berada dibawah naungan KM ITS
dan diatur dalam MUBES IV ITS
2. KM PPNS telah memiliki BEM dan Hima Prodi seperti
yang sudah diatur dalam MUBES IV ITS.
3. Setelah diberlakukannya MUBES I PPNS ini, maka
KDKM MUBES I PPNS akan berlaku dan
menggantikan naungan MUBES IV ITS pada KM
PPNS.
4. Dalam MUBES I PPNS akan diatur pembentukan 4
Ormawa baru yakni : DPM, MM, LMB dan Kerohanian
Mahasiswa; dan 3 jenis pertemuan baru yakni :
Kongres, FEB, dan MUBES.
BAB XII
ATURAN TAMBAHAN
PASAL 61
Pembentukan Hima Prodi Baru
1. Hima Prodi baru disahkan dalam Kongres PPNS.
33
2. Hima Prodi baru harus memiliki Anggaran Dasar –
Anggaran Rumah Tangganya sendiri.
3. Aturan dan ketetapan berlaku berdasarkan kondisi dan
kesiapan mahasiswa program studi yang bersangkutan.
4. Struktur dan keanggotaan Hima Prodi baru untuk
periode dan generasi pertama di pilih melalui
musyawarah internal mahasiswa program studi baru
yang bersangkutan.
5. Kewajiban pelaksanaan instruksi BEM PPNS dan
keanggotaan dalam Forum Evaluasi Bersama (FEB),
Kongres, dan Mubes di jalankan dalam bimbingan
BEM dan DPM, sampai waktu yang di tentukan dalam
musyawarah internal mahasiswa program studi yang
bersangkutan.
PASAL 62
Pembentukan DPM
1. DPM dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden
BEM PPNS dan disahkan dalam Kongres I PPNS.
2. Setiap hima prodi berhak mengajukan satu nama
anggota DPM untuk periode dan generasi pertama yang
merupakan hasil musyawarah internal ditingkat hima
prodi tersebut
3. Struktur keanggotaan DPM untuk periode dan generasi
pertama dipilih melalui musyawarah yang dihadiri oleh
perwakilan seluruh Ormawa PPNS.
PASAL 63
Pembentukan MM
MM dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden BEM
PPNS dan disahkan dalam Kongres I PPNS.
34
PASAL 64
Aturan Eksternal
1. Aturan Eksternal mengatur hubungan elemen KM
PPNS dengan pihak eksternal PPNS. Aturan ini dibahas
dan ditetapkan dalam Kongres.
2. Seluruh ormawa PPNS dapat menjalin koordinasi
dengan pihak eksternal PPNS sesuai dengan
wewenangnya dan demi menjaga nama baik PPNS.
3. Ormawa PPNS dilarang mencampurkan antara
kepentingan Organisasi Mahasiswa Eksternal Kampus
dalam bentuk apapun dengan kepentingan internal KM
PPNS, terutama yang berpotensi sampai melanggar
KDKM dan UU yang berlaku.
BAB XIII
PERATURAN TERKAIT
Terkait Pasal 7 Mengenai Eksekutif Mahasiswa
Haluan dasar pengembangan sumber daya mahasiswa
dirumuskan oleh presidium eksekutif, kemudian diajukan
kepada DPM untuk dirancang sebagai undang-undang dan
disahkan dalam Kongres PPNS.
Terkait Pasal 19 dan 40 Mengenai Memorandum
Memorandum adalah surat peringatan resmi yang dihasilkan
melalui rapat internal DPM (atau KPU) yang ditujukan
kepada Presiden BEM (atau Peserta Pemilu). Bila
memorandum yang diberikan oleh DPM tidak ditanggapi
atau memenuhi harapan setelah dua kali dijatuhkan, maka
DPM berhak membawa permasalahan ini ke FEB. Bila
memorandum yang diberikan oleh KPU tidak ditanggapi
35
atau memenuhi harapan, maka KPU berhak memberikan
sanksi.
Terkait Pasal 20 Mengenai Keanggotaan DPM :
Mahasiswa yang menjabat sebagai DPM untuk periode dan
generasi pertama tidak diperbolehkan merangkap jabatan di
Ormawa lain
Terkait Pasal 23 Mengenai Kenggotaan MM
Kriteria anggota MM :
- Tidak diperkenankan merangkap jabatan di Ormawa
yang lain di PPNS
- Mampu menjadi individu yang bertanggung jawab
dan bersih
- Memiliki kompeten tinggi dan mampu berkontribusi
maksimal pada PPNS
BAGIAN IV
BAB XIV
PEMBUBARAN
PASAL 65
Pembubaran KM PPNS
1. Pembubaran KM PPNS dilakukan bila sebelumnya
DPM telah mengajukan referendum pada FEB dan
kemudian dibahas dalam MUBES PPNS.
2. Referendum berisi mekanisme jajak pendapat antar
seluruh mahasiswa PPNS.
3. Keputusan pembubaran KM PPNS dianggap sah bila
seluruh mahasiswa PPNS menggunakan hak suaranya,
36
dan 2/3 dari seluruh mahasiswa PPNS menyatakan
setuju.
PASAL 66
Pembubaran Ormawa
1. Pembubaran Ormawa dilakukan bila sebelumnya DPM
telah mengajukan referendum pada FEB dan kemudian
dibahas dalam MUBES PPNS.
2. Referendum berisi mekanisme jajak pendapat antar
seluruh mahasiswa PPNS.
3. Keputusan pembubaran Ormawa dianggap sah bila
seluruh peserta MUBES PPNS menggunakan hak
suaranya kecuali ormawa terkait, dan 2/3 dari peserta
MUBES PPNS menyatakan setuju
BAB XV
PENUTUP
PASAL 67
Ketentuan Penutup
1. Teknis pelaksanaan ketentuan pada pasal-pasal di atas,
diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Presiden
BEM, UU, Ketetapan-ketetapan, dan Anggaran Dasar-
Anggaran Rumah Tangga masing-masing Ormawa.
2. Peraturan ini disebut “Konstitusi Dsar Keluarga Mahasiswa
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya” dan mulai berlaku
pada hari disahkan
37
TIM AD HOC MUBES I PPNS
Koordinator :
Winnie Zaddah 6511040006
Anggota :
Ayu Budi C. 6912040048
M. Alif Ramadhan 6912040011
Atrasani B. W. 6813040008
Bayu Sukma C 6211030003
Bradlee Y. A. N 6512040099
Evan Rizal 6712040054
Galuh Setiya U 6511040062
Gemilang L 6712040039
Gigih Alam P 6413030050
Lilis N. R. 6113030016
Rendy A. 6211030028
Rizky Maulana F 6711040001
I. Yudha A. 6212030029
Zulfikar I. R 6913040006
Andreas E. G 6811040024
Andre P. W 6411030014
Dian Nafi’ A. 6211030027
Fajar K. 6113030023
38
PANITIA PENYELENGGARA MUBES I PPNS
Ketua Panitia : Rengga Andryastama S.
(6212030015)
Sekretaris : Presti Try Mahanani
(6611040013)
Bendahara : Deni Intan Manggar S.
(6611040014)
Sie Perizinan : Aditya Dito Bagaskoro
(6612040056)
Anggun Dherti Veta Y
(6513040002)
Sie Perlengkapan : Ryan Fitranto Kurniawan
(661240009)
Nur Kholis Ghozali
(6813040007)
Diga Rachmat Novandra
(6613040012)
Sie Acara : Reza Kholis Hatul Hasanah
(6512040033)
Aga Audi Permana
(6513040004)
Sie Korlap : Mohammad Nur Rifai
(6513040071)
Sie Konsumsi : Reza Firmawan
(6611040011)
Anggun Anggraeni Putri
(6213030031)
Sie Dokumentasi : Wahyu Adi Nuryono
(6812040024)
Vesti Triana Dewi
(6513040118)
39