HAK ASUH ANAK YANG DIBEBANKAN KEPADA AYAH AKIBAT

PERCERAIAN ( ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAMBI )

SKRIPSI

BAHARUDIN SYAH

SHK. 141601

PEMBIMBING

DR. H. UMAR YUSUF., M.HI

DRA. RAMLAH., M.Pd.I

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

2019

ii

iii

iv

v

MOTTO

ا ه قىد ا و م نار يك ل ه أ م و ك فس ن نىا قىا أ ين آم ذ ا ال ه ي ا أ ي

ىن اد ل يعص لظ شد ة غ ئك ل ا م ه ي ل ة ع ار ج ح ال اس و الن

ون ز م ا يؤ لىن م ع ف ي م و ه ز م ا أ م الل

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang

diperintaahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang

diperintahkan”. (QS. At-Tahrim: 6)

vi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah…Alhamdulillah… Alhamdulillahirabbil‟alamin

Sujud syukur kusembahkan kepada-Mu sang penggenggamm langit dan bumi

Dengan rahmat dan Rahim yang menghampar melebihi luasnya angkasa raya

Dengan ridho-Mu ya Allah amanah ini telah selesai, sebuah langkah usai sudah

Namun inii bukan akhir dari perjalananku melainkan awal dari sebuah

perjuangan

Ayahanda dan Ibunda tersayang

HAMZAH dan ANDI MEGAWATI

Petuahmu bak pelita, menuntunku di jalan-Nya, peluhmu bagai air,

menghilangkan haus dahaga, kutata masa depan dengan doamu, kugapai cita dan

impian dengan pengorbananmu, Terima kasih atas semua yang telah diberikan

dan sungguh tidaklah dapat diri ini membalasnya, hanya doa yang dapat ananda

panjatkan semoga ayahanda dan ibunda selalu dalam limpahan rahmat dan

karunia-Nya.

Adik-adikku tersayang

YUSUF, RAMA, FITRI dan AZKIYAH

Indahnya kebersamaan suatu hal yang sangat berharga dan tak tergantikan

Terima kasih untuk malaikat-malaikat kecilku yang selalu menjadi penyemangat

dan motivasi bagiku

kepada kedua pembimbingku

Bapak Dr. H. Umar Yusuf, M.HI dan Ibu Dra. Ramlah, M.Pd.I terima kasih

karena sudah banyak memberikan tunjuk ajar kepadaku dalam menyelesaikan

tugas akhir ini sebagai mahasiswa fakultas syariah

Kepada keluarga besar karya maju 128

Bapak Drs. Jamil Laena, Ibu Dr. Hj. Fadlilah terima kasih sudah menjadi orang

tua keduaku dan untuk kakak-kakak dan adik-adik di karya maju 128 terima kasih

atas semua dukungan dan semangatnya dalam menyelesaikan tugas akhir ini..

Juga kepada teman-teman jurusan Hukum Keluarga angkatan 2014, Keluargaku

di KAPEMA TJT, Teamku Ladass Project, my gengs Dtypo, dan semua sahabat-

sahabat yang tak dapat kusebutkan satu persatu namanya

Penyemangat, penghibur, dan kebersamaan kalian telah menorehkan warna-

warni indah dikertas hidupku..

Untuk kalian semua thanks for everything gaess

Semoga segenggam keberhasilan ini akan menjadi amal ibadah dan kesuksesan

pada masa yang akan datang… aamiin.

vii

ABSTRAK

Baharudin Syah; SHK141601; Hak Asuh Anak Yang Dibebankan Kepada Ayah

Akibat Perceraian. (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi).

Penelitian ini merupakan penelitian tentang hak asuh anak atau hadhanah

terhadap anak yang berada dibawah umur, yang dalam hal ini berusia 4 tahun

dan1,5 tahun dan oleh majelis hakim ditetapkan jatuh kepada ayahnya. Dalam hal

hak asuh atau hadhanah anak yang belum berusia 12 tahun seyogyanya dijatuhkan

hak asuhnya kepada ibunya sesuai dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

menyatakan bahwa hak asuh atau hadhanah anak yang belum berusia 12 tahun

merupakan hak dari seorang ibu. Penulis ingin menjawab rumusan masalah yaitu

pertimbangan hakim tentang hak asuh anak yang dibebankan kepada ayah akibat

putusnya perkawinan dan relevansinya dengan aturan KHI yang diterapkann di

Indonesia. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research)

menelusuri atau meneliti hal yang berkaitan dengan kasus yang disusun dengan

cara melakukan wawancara langsung serta mendapatkan bukti-bukti pada

Pengadilan Agama jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative

sosiologis yaitu pendekatan hukum yang dikonsepkan sebagai pranata sosial.

Hasil penelitian yang telah menunjukkan, bahwa hak asuh atau hadhanah yang

dimiliki olehseorang ibu dapat dialihkan apabila sii biu tersebut tidak mempunyai

tabiat yang baik dan kapasitas dalam mendidik. Selain itu pasal 105 Kompilasi

Hukum Islam yang mengaturtentang hak asuh anak atau hadhanah anak di bawah

umur 12 tahun merupakan hak ibu tersebut dapat dikesampingkan jika si ibu tidak

memenuhi syarat-syarat dalam memegang hak asuh anak atau hadhanah. Hal ini

sesuai dengan aturan yang terdapat dalam pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kata kunci: Hadhanah, KHI, UU Perkawinan

viii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana dalam

penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Disamping itu, tidak lupa pula

iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi

Muhammad SAW.

Skripsi ini diberi judul “Hak Asuh Anak Yang Dibebankan Kepada Ayah

Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi)”. Kemudian dalam

penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang

penulis temui baik dalam mengumpukan data maupun dalam penyusunannya.

Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan

bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat

diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah

kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi

ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Dr.H.Hadri Hasan, MA selaku Rektor UIN STS Jambi, Indonesia

2. Bapak Dr.A.A. Miftah M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS

Jambi.

3. Bapak H. Hermanto, Lc, M.HI,Ph.D, selaku Wakil Dekan Bidang

Akademik.

4. Bapak Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag.,M.HI, selaku Wakil Dekan Bidang

Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.

ix

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................. i

LEMBARAN PERNYATAAN ............................................................ ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING........................................................ iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN. ..................................................... iv

MOTTO ................................................................................................. v

PERSEMBAHAN .................................................................................. vi

ABSTRAK ............................................................................................. vii

KATA PENGANTAR ........................................................................... viii

DAFTAR ISI .......................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .................................................. 1

B. Rumusan Masalah ........................................................... 8

C. Batasan Masalah .............................................................. 8

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..................................... 8

E. Kerangka Teori. ............................................................... 10

F. Kerangka Konseptual ...................................................... 16

G. Tinjauan Pustaka ............................................................. 22

BAB II METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Sasaran Penelitian ......................................... 25

B. Unit Analisis .................................................................... 26

C. Jenis Data dan Sumber Data............................................ 26

D. Tekhnik Pengumpulan Data ............................................ 27

xi

E. Teknik Analisis Data ....................................................... 29

F. Sistematika Penulisan ...................................................... 30

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Jambi ................................... 32

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jambi ......................... 34

C. Kekuasaan Peradilan Agama. .......................................... 36

D. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jambi ....... 38

E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jambi ................ 40

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Proses Pengajuan Perkara Hadhanah di Pengadilan

Agama Jambi ................................................................... 45

B. Faktor Penyebab Hak Asuh Anak Dibebankan

Kepada Ayah ................................................................... 52

C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh

Anak Yang Belum Mumayyiz Jatuh Kepada Ayah ........ 55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..................................................................... 63

B. Saran-saran..................................................................... 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya

dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial

yang sakral. Dikatakan sakral karena dalam akad pernikahan yang

dilangsungkan tersebut pihak suami mengucapkan akad nikah diaman dia

dengan suka rela telah menyatakan qabul dari ucapan ijab wali calon istri.

Sebab dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan “Perkawinan

menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau

mitsaqan ghalizham untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya

merupakan ibadah”.1

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan para ahli fikih, namun

pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang berarti kecuali pada redaksinya

saja. Yakni:

1. Menurut Ulama Malikiyah: Nikah adalah akad yang semata-

mata untuk mendapatkan kesenangan dengan sesama manusia.

2. Menurut ulama Hanafiyah: Nikah adalah akad yang disengaja

dengan tujuan mendapatkan kesenangan.

3. Menurut ulama Hanabilah: Nikah adalah akad dengan lafaz

nikah atau kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-

senang

1 Zainal Abidin Abu bakar, Kumpulan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan

peradilan agama”, Cet Ke-3, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993) hlm. 307

2

4. Menurut ulama Syafi;iyah: Nikah adalah akad yang

mengandung maksud untuk memiliki kesenangan (wathi’)

disertai lafadz nikah, kawin atau yang semakna.2

dalam fikih dijelaskan bahwa nikah mengakibatkan kehalalan dalam

berjimak. Pernikahan merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik

untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seksual.3

Dari beberapa pengertian diatas, yang tampak adalah kebolehan

hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan

pergaulan yang semula dilarang (yakni bersenggama). Dewasa ini,

pernikahan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena

adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi

manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT.4

Pernikahan juga merupakan jalan untuk menyalurkan naluri manusia

untuk memenuhi nafsu syahwatnya yang telah mendesak agar terjaga

kemaluan dan kehormatannya. Jadi pernikahan adalah kebutuhan fitrah

manusia yang haruss dilakukan oleh setiap manusia. Begitu pentingnya

pernikahan dalam Islam, Rasulullah pun sangat menekankan karena

pernikahan merupakan perisai diri manusia, nikah dapat menjaga diri

kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang

diharamkan dalam agama.

2 Abd ar-Rahman Al-jaziri, Kitab al-fiqh „ala al-mazahib al-„Arba‟ah, (Beirut: Dar al-Fikr,

2002), Cet I hlm. 3 3 Sayyid Sabiq. Fiqh Sunnah. (Kairo: Daar al-Fath, 2000). Cet Ke-1, jilid 1, hlm. 7.

4 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat

Khitbah, Nikah, dan Talak, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), Cet pertama, hlm. 39

3

Dalam ajaran islam, pernikahan memilliki nilai ibadah. Dalam ayat 2

Kompilasi Hukum Islam, meneybutkan bahwa perkawinan adalah akad

yang sangat kuat (Mitsaqan Ghalidan) untuk mentaati perintah Allah SWT,

dan melaksanakan perkawinan juga merupakan bentuk ibadah.

Namun dalam kenyataannya, perkawinan tidaklah selalu berjalan

dengan penuh keharmonisan, kadangkalanya sebuah rumah tangga

mendapatkan sebuah konflik keluarga yang jika tidak bisa diatasi akan

menimbulkan sebuah perceraian. Jika ikatan antara suami istri sedemikian

kokohnya maka tidak ssepatutnya dirusakkan dan disepelekan, seriap usaha

untuk melenyapkan hubungan perkawinan seharusnya sedapat mungkin

dihindari karena perceraian itu merupakan perbuatan halal akan tetapii

teramat dibenci Allah SWT.

Perceraian merupakan pemutusan tali perkawinan yang disyariatkan

dalam Islam.5 Dengan putusnya suatu perkawinan, berdasarkan putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde),

maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah

mengenai hak asuh atas anak-anak yang lahir dar perkawinan tersebut.

Hak asuh anak adalah merupakan mashdar atau mengasuh anak.

Mengasuh anak dalam artian tersebut adalah menjaga anak ayng belum

mempu mengatur dan merawat diri sendiri serta belum mampu menjaga diri

dari berbagai hal yang mungkin membahayakan dirinya.

5 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga (Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar), hlm. 207

4

Dalam hal mengasuh anak orang yang lebih berkewajiban dalam hal

tersebut adalah ibu.6 Karena anak dimasa kecilnya membutuhkan kasih

sayang yang lebih, pemeliharaan yang optimal agar tumbuh kembang anak

tersebut terpelihara.

Dimana dalam keadaan lain bapak sibuk dalam mencari nafkah, maka

ibu yang lebih berperan dalam memelihara anak. Maka dari itu Islam

memberikan hadhanah itu kepada ibu. Serta mewajibkan suaminya untuk

menafkahi anak dan ibu tersebut.

Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia

membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang

yang mendidiknya.

Muderis Zaini berpendapat bahwa keluarga mempunyai peranan

penting dalam kehidupan manusia sebagai manusia sosial dan merupakan

masyarakat kecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak.7

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dalam rumah

tangga, mereka harus saling membantu, saling pengertian, saling membina,

agar keutuhan itu tetap harmonis dan terlaksana, maka haruslah ada

komunikasi yang baik dan efektif antara anggota keluarga.

Akan tetapi sebaliknya, jika dalam suatu keluarga tidak ada

komunikasi yang baik, maka akan timbul permasalahan dan semua akan

berdampak pada psikologi seorang anak. Diantara hal yang akan terjadi

6 Al-Hamdani, Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam. (Jakarta: Pustaka Amami, 2002).

hlm. 318 7 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,

1992), hlm. 7.

5

adalah anak akan menjadi stres, perubahan fisik dan mental, yang semua itu

akan berdampak timbulnya kecemasan dalam diri seorang anak. Selain itu

dampak yang akan terjadi hilangnya hak anak dan kepentingan anak, seperti

kasih sayang dalam sebuah keluarga yang utuh dan tingkat kecerdasan anak

demi pengembangan diri mulai terabaikan. Ini semua disebabkan orang tua

yang sibuk menyalahkan siapa yang menjadi awal penyebab dari keretakan

rumah tangganya dan semua itu akan berujung pada perceraian.8

Perceraian mengakibatkan putusnya hubungan ikatan pernikahan

antara suami dan isteri, begitu juga hubungan orang tua dan anak yang

berubah menjadi pengasuhan. Karena itu, jika pernikahan dipecahkan oleh

hakim maka harus pula diatur tentang pemeliharaan terhadap anak terutama

anak yang masih dibawah umur.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (a): pemeliharaan anak

yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Akan tetapi dalam kasus perceraian pada putusan Pengadilan Agama Jambi

bahwa hak pmeliharaan anaknya yang masih dibawah umur jatuh ke pihak

bapak bukan berada di pihak ibu seperti sebagaiman ayang diatur dalam

pasal 105 (a) kompilasi Hukum Islam (KHI).9

Dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor:

122/Pdt.G/2019.PA.Jmb tertuang dalam Duduk Perkara sebagai berikut:10

8 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,

1992) hlm. 8

9 Wawancara dengan Raudhah (Panitera muda), tanggal 15 maret 2019 di Kantor

Pengadilan Agama Jambi 10 Putusan Hakim Pengadilan Agama Jambi No: 122/Pdt.G/2019/PA.Jmb

6

1. Bahwa pada tanggal 13 april 2014, Pemohon dan Termohon

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Muaro

Jambi

2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon Berstatus Jejaka sedangkan

Temohon berstatus Janda.

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama

sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal dirumah sendiri di

Kelurahan XXX Kecamatan Jelutung Kota Jambi (sampai sebelum

berpisah)

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohonn telah

melakukan hubungan suami-isteri (ba’da dukhul) dan telah dikaruniai 2

(dua) orang anak yang bernama:

a. Anak pertama, berumur 4 tahun

b. Anak kedua, berumur 1,5 tahun

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan

rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2017 mulai goyah, yakni

antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan oleh:

a. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan

pemohon sehingga anak terlantarkan

b. Termohon menelantarkan anak

7

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada

tanggal 3 oktober 2018 disebabkan oleh peselingkuhan yang dilakukan

oleh termohon, sehingga menyebabkan antara pemohon dan termohon

berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama itu antara pemohon

dan termohon sudah tidak pernha menjalankan tugas serta kewajiban

sebagaimana layaknya suami-isteri

7. Bahwa pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga

dengan meminta bantuan pihak keluarga untuk mencari solusi dari

permasalahan rumah tangga yang dihadapi akan tetapi tidak berhasil

8. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga

pemohon dan termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan tidak

memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon

untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

9. Bahwa anak-anak pemohon dan termohon yang bernama anak pertama

dan anak kedua masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih

sayang serta bimbingan pemohonn sebagai ayahnya. Oleh karena itu

pemohon mengahrapkan agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh

dengan baik, maka pemohon memohon agar kedua anak-anak tersebut

diberikan hak asuhnya kepada pemohon, Karena termohon sering

menelantarkan anak.

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba meninjau lebih

dalam mengenai hadhanah seorang anak kepada bapaknya setelah

perceraian orang tuanya dalam bentuk skripsi dengan judul “Hak Asuh

8

Anak Yang Dibebankan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis

Putusan Pengadilan Agama Jambi)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pengajuan Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama

Jambi

2. Apa faktor penyebab hak asuh anak dibebankan kepada ayah

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak

yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah

C. Batasan Masalah

Jika dilihat dari latar belakang masalah, ternyata permasalahn yang

ada begitu luas, agar dalam penelitian masalah ini tidak terlalu melebar dan

dapat terarah serta tersusun secara sistematis, maka penulis membatasi

permasalahn dalam hal apa yang menjadi pertimbangan hakim tentang hak

pemeliharaan anak akibat perceraian yang diperoleh bapak

D. Tujuan Peneletian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini tidak lain untuk turut serta

memberikan kontribusi peneliti terhadap wacana, pemikiran, kajian dan

praktik kehidupan rumah tangga yang sedang berlangsung. Adapun tujuan

khusus penelitian ini adalah:

9

a. Untuk mengetahui bagaimana proses pengajuan perkara hadhanah di

PA Jambi

b. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab jatuhnya hak asuh

anak kepada ayah

c. Untuk mengetahui bagaimana pertimabangan hakim dalam memutus

perkara hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh kepada bapak

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kita dapat mengharapkan

kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian. Kegunaan penelitian ini

dapat dibagi atas dua bagian, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan

praktis

a. Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi

penelitian selanjutnya dan dapat pula dijadikan sebagai bahan

masukan dalam memahami perihal hak asuh anak kepada

orang tua laki-laki (ayah) akibat perceraian (analisis di

pengadilan agama jambi)

2. Hasil penelitian ini dihdarapkan dapat menjadi bahan untuk

mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guan kepentingan

ilmu pengetahuan khususnya studi Hukum Keluarga

b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna sebagai

tambahan wawasan pengetahuan tentang hak asuh anak kepada

10

ayah akibat perceraian ditinjau dari undang-undang

perkawinan dan kompilasi hukum Islam

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan

para cendikiawan hukum khususnya mengenai hak asuh anak

kepada ayah akibat perceraian

E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian

tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikeembangkan oleh ahli

hukum dalam berbagai kajian dan temuan antara lain sebagai berikut:11

1. Teori maqasid al-syariah

Teori maqasid al-syariah dikemukakan dan dikembangkan oleh Abu

Ishaq Al-Syatibi, yaitu tujuan akhir hukum adalah maslahah atau kebaikan

dan kesejahteraan manusia. Tidak satu pun hukum Allah SWT yang tidak

mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat

dilaksanakan. Hukum-hukum Allah SWT dalam Al-Qur’an mengandung

kemaslahatan.12

a. Qashdu al-syari’ fi wadhi’ al-syari’ah (maksud syari’ dalam menetapkan

syariat)

Menurut al-Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain

selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (jalbul

11 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), I, hlm 79.

12

Satria Effendi, dan M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 233.

11

mashalih wa dar‟ul mafasid). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-

aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia

itu sendiri. Al-Syatibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian

penting yaitu dharuriyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat

(tersier).

Maqasid atau maslahat dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti adanya

demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada,

maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan

seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang

termasuk maslahat atau maqashid dharuriyyat ini ada lima yaitu: agama (al-

din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan aqal (al-aql).

Maqashid atau maslahah hajiyyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada

agar dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau

sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau

kematian hanya saja akan mengakibatkan masyaqqah dan kesempitan.

Misalnya, dalam masalah ibadah adalah rukhsah; shalat jama‟ dan qashar

bagi musafir.

Maqashid atau maslahah tahsinat adalah sesuatu yang sebaiknya ada

demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Kalau

sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau

hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan masyaqqah dalam

melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut

12

ukuran tatakrama dan kesopanan. Diantara contohnya adalah thaharah,

menutup aurat dan hilangnya najis.

Untuk memperjelas maqashid atau maslahah dikaitkan dengan tiga

tingkat kepentingan; dharuriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat, maka perlu

diterangkan keterkaitan atau cara kerjanya:

a) Memelihara Agama

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingan dapat

dibedakan menjadi tiga peringkat:

1) Memelihara agama dalam peringkat dharuriyyat yaitu memelihara

dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat

primer, seperti melaksanakan sholat lima waktu. Bila sholat ini

diabaikan, maka terancam eksistensi agamanya.

2) Memelihara agama dalam peringkat hajiyyat, yaitu melaksanakan

ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti salat

jama‟ dan qasar bagi musafir. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan,

tidak mengancam eksistensi agama, cuma dapat mempersulit

pelaksanaannya.

3) Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyat, yaitu mengikuti

petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus

melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya menutup

aurat baik di dalam maupun diluar shalat dan membersihkan pakaian,

badan dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji.

Apabila semua itu tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, maka

13

tidak mengamcam eksistensi agama. Namun demikian, tidak berarti

tahsiniyat itu dianggap tidak perlu, sebab peringkat ini akan menguatkan

dharuriyat dan hajiyat.

b) Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat

dibedakan menjadi tiga peringkat:

1) Memelihara jiwa pada peringkat dharuriyyat adalah memenuhi

kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau

kebutuhan pokok itu diabaikan akan berakibat terancamnya eksistensi

jiwa manusia

2) Memelihara jiwa pada peringkat hajiyyat adalah dibolehkannya

berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini

diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia,

melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya.

3) Memelihara jiwa pada peringkat tahsiniyyat seperti ditetapkannya tata

cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan

kesopanan dan etika. Sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa

manusia atau mempersulitnya.

c). Memelihara Akal

Memelihara akan, dilihat dari kepentingannya dapat dibagi menjadi

tiga perinkat:

14

1) Memelihara akan pada peringkat dharuriyyat, seperti diharamkan

minum minuman keras. Apabila ketentuan ini dilanggar akan berakibat

terancamnya eksistensi akal manusia.

2) Memelihara akal pada peringkat hajiyyat, seperti dianjurkan untuk

menuntuk ilmu pengetahuan. Sekirannya kegiatan itu tidak dilakukan

tidak akan merusak eksistensi akal, akan tetapi dapat mempersulit

seseorang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan akhirnya

berimbas kesulitan dalam hidup.

3) Memelihar akal pada peringkat tahsiniyyat, menghindarkan diri dari

kegiatan menghayal dan mendengarkan atau melihat melihat sesuatu

yang tidak berfaedah. Kegiatan itu semua tidak secara langsung

mengancam eksistensi akal manusia.

d). Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan, ditinjau dari kebutuhannya dapat dibagi

menjadi tiga:

1) Memelihara keturunan pada peringkat dharurriyat, seperti

disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzina. Apabila hal ini

diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan.

2) Memelihara keturunan pada peringkat hajiyyat, seperti ditetapkan

menyebut mahar bagi suami ketika melangsungkan akad nikah dan

diberikannya hak talak kepadanya. Bila penyebutan itu tidak dilakukan

15

maka akan mempersulit suami, karena diharuskan membayar mahar misl.

Juga talak, bila tidak dibolehkan akan mempersulit rumah tangga yang

tidak bisa dipertahankan lagi.

3) Memelihara keturunan pada peringkat tahsiniyyat, seperti

disyariatkannya khitbah (peminangan) dan walimah (resepsi) dalam

pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara pernikahan. Bila

tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula

mempersulit.

e). Memelihara Harta

Memelihara harta, ditinjau dari kepentingannya dibagi menjadi tiga

peringkat:

1) Memelihara harta pada peringkat dharuriryat, seperti disyariatkan tata

cara kepemilikan melalui jual beli dan dilaranganya mengambil harta

orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri. Apabila aturan ini

dilanggar akan mengancam eksistensi harta.

2) Memelihara harta pada peringkat hajiyyat, seperti disyariatkannya

jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai tidak akan

mengancam eksistensi harta.

3) Memelihara harta pada peringkat tahsiniyyat, seperti perintah

menghindarkan diri dari penipuan dan spekulatif. Hal ini berupa etika

16

bermuamalah dan sama sekali tidak mengancam kepemilikan harta

apabila diabaikan.13

Dalam poin memelihara keturunan merupakan kewajiban suami istri

untuk melahirkan generasi yang baik, diawali dengan pernikahan.

Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah merupakan

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.14

Namun dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya harmonis oleh

sebab itu apabila terjadi perceraian perlunya kesepakatan kedua belah pihak

suami dan isteri untuk memikirkan anak keturunan mereka terutama

bagaimana nafkah bagi si anak agar masa depan anak lebih baik.

F. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Hadhanah

“Hadhanah” berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara

lain: hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala

kepentingan atau urusan anak-anak yang belum mumayyiz (belum dapat

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk). Hadhanah

menurut bahasa, berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau

dipangkuan. Seperti halnya ketika ibu menyusui anaknya meletakkan

13 Http://blog.umy.ac.id/bidaulandikasari/2012/11/20/teori-maqashid-al-syariah/

14

Baharudin Ahmad dan Yuliatin, Hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia

Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Depok: Lamping Publishing,

2015), hlm. 16.

17

anaknya dipangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan

memelihara anaknya.15

Sedangkan hadhanah menurut para ulama ialah:

1. Assayyid Ahmed bin Umar Asy-Syatiri dalam kitabnya Alya

Qutun Nafis. Hal 174 mengatakan:

“Hadhanah menurut syara‟ ialah memelihara dan menjaga

seseorang (anak) yang belum bisa mandiri dengan segala halnya

dan mendidiknya (mengajarkan) sesuatu yang diperbaikinya.”16

2. H. Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fiqih Islam hal. 403

mengatakan:

Hadhanah ialah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal anak-

anak yang belum dapat menjaga dan mengaturnya sendiri.17

Dari sini hadhanah dijadikan istilah yang maksudnya: “pendidikan

dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri

sendiri mengurus dirinya yang dilakukan kerabat itu”.

2. Syarat-Syarat Hadhanah

Ibu atau penggantinya yang dinyatakan lebih berhak mengasuh anak itu

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berakal sehat

2. Telah balig

3. Mampu mendidik

4. Dapat dipercaya dan berakhlak mulia

15

Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm 215 16

M. Mahdil Mawahib, Fiqih Munakahah, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009) hlm 53 17

Ibid, 54

18

5. Beragama Islam

6. Belum kawin dengan laki-laki lain

Mengenai syarat yang disebutkan terakhir, ada pendapat yang

mengatakan bahwa apabila suami ibu anak (ayah tiri) yang baru adalah

kerabat mahram anak, misalnya pamannya yang cukup mempunyai

perhatian besar terhadap pendidikan kemenakan yang kemudian

menjadi anak tirinya itu, hak ibu untuk mengasuh anak tidak menjadi

gugur sebab paman termasuk yang mempunyai hak mengasuh juga.

Berbeda halnya apabila ibu anak kawin dengan laki-laki lain yang

tidak mempunyai hubungan kerabat dengan anak. Dalam hal yang

akhir ini hak mengasuh anak terlepas dari ibu, dipindahkan kepada

ayah atau lainnya yang elbih mampu mendidik anak bersangkutan.

Namun, inipun tidak mutlak, dimungkinkan juga suami yang baru,

ayah tiri anak, bila ia justru menunjukkan perhatiannya yang amat

besar untuk suksesnya pendidikan anak. Apabila hal ini terjadi, hak ibu

mengasuh anak tetap ada.18

3. Dasar Hukum Hadhanah

Firman Allah Swt

18

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta,

2000) hlm 102

19

ا ه قىد ا و ار م ن يك ل ه أ م و ك فس ن نىا قىا أ ين آم ذ ا ال ه ي ا أ ي

ىن داد ل يعص ة غلظ ش ك ئ ل ا م ه ي ل ع ة ار ج ح ال الناس و

زون م ؤ ا ي لىن م ع ف ي م و ه ز م ا أ م الل

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang

diperintaahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang

diperintahkan”.19

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab

mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil

kepada bahaya kebinasaan. Hadhanah merupakan hak bagi anak yang

masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan

urusannya, dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini, terutama

ibunyalah yang berkewajiban melakukan hadhanah. Rasulullah Saw

bersabda, yang artinya: “Engkaulah (Ibu) yang berhak terhadap

anaknya”.

Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam

pangkuan orang tuanya, karena dengan adanya pengawasan dan

perlakuan akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya,

19

(QS. At-Tahrim: 6)

20

membersihkan jiwanya, serta mempersiapkan diri anak dalam

menghadapi kehidupannya di mas ayang akan datang.20

4. Biaya Mengasuh Anak

Biaya mengasuh anak dibebankan kepada ayah anak, segala

sesuatu yang diperlukan anak diwjibkan kepada ayah untuk

mencukupkannya, apabila ibu yang mengasuh tidak punya tempat

tinggal, ayah harus menyediakannya agar ibu dapat mengasuh anak

dengan sebaik-baiknya. Apabila untuk keperluan asuhan yang baik

diperlukan pembantu rumah tangga, dan ayah memang mampu, ia

diwajibkan menyediakan pembantu rumah tangga itu. Jika anak masih

dalam masa menyusu, dan untuk dapat menyusui anak dengan baik ibu

memerlukan makanan sehat, obat-obatan vitamin, dan sebagainya,

semua itu menjadi beban ayah. Apabila anak sudah waktuny masuk

sekolah, biaya pendidikan itu menjadi tanggungan ayah juga.

Tegasnya, biaya mengasuh anak, apapun berntuknya, apabila memang

benar-benar diperlukan menjadi tanggungan ayah sesuai

kemampuannya yang ada. Kecuali biayah mengasuh, nafkah hidup anak

pun yang berupa makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan biaya

pendidikan dibebankan kepada ayahnya.21

5. Masa Hadhanah

Masa berlakunya hadhanah akan berakhir apabila si anak kecil

sudah tidak lagi memerlukan pelayanan, telah dewasa, dan dapat berdiri

20

Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm 215 21

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta,

2000) hlm 102

21

sendiri, serta telah mampu mengurus kebutuhan pokoknya sendiri,

seperti: makan, berpakaian, mandi dll. Dalam hal ini tidak ada batasan

tertentu tentang waktu habisnya. Hanya saja ukuran yang dipakai adalah

tamyiz dan kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Jika si anak

kecil itu dapat membedakan sesuatu yang baik dan tidak baik, tidak

membutuhkan pelayanna lagi, dan dapat memenuhi kebutuhan

pokoknya sendiri maka hadhanahnya telah habis.22

Tidak dijumpai ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits yang

gmenerangkan dengan tegas tentang masa hadhanah. Namun, hanya

terdapat isyarat-isyarat yang menerangakann ayat tersebut. Karena itu,

para ulama berijtihad masing-masing dalam menetapkan dengan

berpedoman kepada isyarat itu. Seperti menurut mazhab Hanafi,

misalnya, hadhanah anak laki-laki berakhir saat anak itu tidak lagi

memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-

hari. Sedangkan masa hadhanah wanita berakhir apabila ia telah baligh,

atau telah datang masa haid pertamanya.

Pengikut mazhab Hanafi generasi akhir yang menetapkan bahwa

masa hadhanah berakhir ketika umur 19 tahun bagi laki-laki, dan umur

11 tahun bagi wanita.

Mazhab Syafi’I berpendapat bahwa masa hadhanah itu berakhir

setelah anak sudah mumayyiz, yakni berumur antara 5 dan 6 tahun.

22

Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqih Munakahat, (Bandung: CV Pustaka Setia,1999),

hlm183

22

G. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian yang lebih integral yang telah

dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis berusaha untuk

melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih

mempunya relevansi terhadap topic yang akan diteliti

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nur Faridah Shahidah Bte

Ahmad, Nim: SA.121 739 dengan judul skripsi Peranan Sulh Dalam

Menyelesaikan Perkara Hadhanah (Studi Kasus Di Mahkamah Tinggi

Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur). Adapun dalam skripsi ini

membahas mengenai prosedur Sulh dalam menangani kasus hadhanah di

Mahkamah Tinggi Syariah wilayah persekutuan yang dimana prosedur sulh

ini menggariskan proses bermula dengan kenyataan aawal Pegawai Sulh Al-

Ta’aruf, presentase awal pihak yang bertikai, diskusi bersama, konsultasi

sebelah pihak, diskusi bersama, penghakiman berbasis federal dan prosedur

setelah selesai menjalani kaidah sulh. Sedangkan pembahasan yang disusun

oleh penulis lebih mengarah kepada putusan pengadilan agama jambi

terhadap hak asuh anak kepada bapak akibat perceraian.23

Kedua: penelitian yang dilakukan oleh Nur Afiqah Binti Rahman,

Nim: SA.121373, dengan judul skripsi Penyelesaian Sengketa Hadhanah Di

Mahkamah Tinggi Syariah Melaka Tengah Dalam Pembaharuan Hukum

Islam. Adapun dalam skripsi ini membahas mengenai prosedur penyelesain

sengketa hadhanah di Mahkamah Tinggi Syariah Melaka Tengah malaysia.

23

Nur Faridah, “ Peranan Sulh Dalam Menyelesaikan Perkara Hadhanah ( Studi Kasus di

Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur”, Fakultas Syariah, UIN STS

Jambi, 2012

23

Dalam kesimpulan nya dijelaskan bahwa penyelesaian dalam kasus

hadhanah terbagi menjadi dua tahap yaitu: penyelesain melalui majlis sulh

atau melalui proses persidangan atau kedua-duanya. Sekiranya majlis sulh

menghadapi kendala dalam mencari solusi yang mendapat persetujuan dan

kesepakatan dari kedua belah pihak yang menggugat dna pihak ayng

digugat, kasus berkenaan akan dibawa keruang persidangan untuk

disidangkan. Sedangkan pembahasan yang disusun oleh penulis ialah

siapakah yang lebih berhak menurut hukum atas pemeliharaan anak sebagai

akibat perceraian dari kudia orang tuanya.24

Ketiga: penelitian yang dilakukan oleh, Miss Arnipta Luemaeh, Nim:

SA. 121 386, dengan judul skripsi Hak Hadhanah Bagi Istrii Murtad (Studi

Kasus Di Majelis Agama Islam Wilayah Patani, Selatan Thailand). Dalam

skripsi ini membahas mengenai hukum hak hadhanah bagi istri murtad

menurut pandangan para tuan guru di Patani dan Ulama Madzhab (Syafi’i,

Hanbali, hanafi dan Maliki). Menurut madzhab syafi’i, Hanbali dan tuan

Guru di Patani bahwa mensyaratkan seorang hadhin adalah Islam dan gugur

hak hadhanah disebabkan kafir dan murtad. Kemudian pendapat yang kedua

adalah pendapat madzhab Hanafi dan Maliki bahwa tidak mensyaratkan

islam bagi Hadhin, karena agama tidak menjadi persoalan, bahwa sifat

penyayang yang dimiliki si ibu tersebut lebih diutamakan bagi anak yang

kecil. Sedangkan pembahasan yang disusun oleh penulis lebih menekankan

24

Nur Afiqah Binti Rahman, “Penyelesaian Sengketa Hadhanah Di Mahkamah Tinggi

Syariah Melaka Tengah Dalam Pembaharuan Hukum Islam”, Fakultas Syariah, UIN STS Jambi,

2013

24

kepada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak

yang belum mumayyiz atau masih berumur dibawah 12 tahun.25

25

Miss Ar nipta Luemaeh, “Hak Hadhanah Bagi Istrii Murtad (Studi Kasus Di Majelis

Agama Islam Wilayah Patani, Selatan Thailand)”, Fakultas Syariah, UIN STS Jambi, 2015

25

BAB II

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian Kualitatif (Field Reseach)

yaitu mencari data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan untuk

mendapatkan data hasil pengamatan atau informasi dari responden.

A. Lokasi dan Sasaran Penelitian

Dalam penulisan proposal ini penulis melakukan penelitian untuk

memperoleh data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan

harus mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Sehingga memiliku kualifikasi sebagai system penulisan yang proporsional.

Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Jambi yang

terletak di Kota Jambi sebagai lokasi penelitian karena lokasi tersebut

penulis dapat memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun serta

menyelesaikan proposal skripsi ini dan sekaligus dapat menghemat biaya

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif sosiologis, pada

penelitian hokum yang sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai pranata

sosial yang secara riil diukaitkan dengan variable-variabel sosiall lainnya.

Penelitian sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data awalnya,

yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

26

Dengan penelitian hokum yang sosiologis tetap bertumpu pada premis

normatif.26

B. Unit Analisis

Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila

penelitian tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan

populasi dan sampel. Unit analisis dapat berupa organisasi, baik organisasi

pemerintah maupun swasta atau sekelompok orang. Unit analisis juga

menerangkan kapan waktu (tahun berapa atau bulan berapa) penelitian

dilakukan, jika judul penelitian tidak secara jelas menggambarkan mengenai

batasan waktu tersebut.27

Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah Pengadilan Agama

Jambi, sebagai lokasi penelitian karena penulis dapat memperoleh data yang

diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan skripsi ini dan sekaligus

dapat menghemat biaya. Maka yang menjadi informannya adalah para

hakim dan pegawai di lingkungan Peradilan Agama Jambi.

C. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Secara umum jenis data dibagi menjadi dua bagian28

1. Data primer

Data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh

secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek

26

Amirudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2009), hlm 133 27

Tim Penulis, Pedoman Penulisan Skipsi. Edisi Revisi, (Jambi: Syariah Press, 2012), hlm

48 28

Ishaq,Metode peneliitian hukum, (STAIN Kerinci Press, 2015), hlm. 105

27

penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh

dilapangan. Sumbernya yakni putusan Hakim dari Pengadilan

Agama Jambi.

2. Data sekunder

Data sekinder adalah data atau sejumlah keterangan yang

diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara.

Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain,

sehingga tidak bersifat authentic, Karena sudah diperoleh dari

tangan kedua, ketiga dan seterusnya.29

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengadakan penelitian dalam rangka memperoleh data, maka

diperlukan suatu yang tepat dan sesuai, jadi teknik yang digunakan oleh

penulis antara lain: a) Observasi, b) Wawancara, c) Dokumentasi. Untuk

penjelasan mengenai teknik pengumpulan data akan dijelaskan lebih lanjut

dibawah ini:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis

terhadap gejala yang tampak pada objek peneliti. Pengamatan dan

pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau

29

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi, cet. 1. (Jambi: Syari’ah Press,

2012), hlm. 41.

28

berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek

yang diteliti, disebut observasi langsung.30

Melalui observasi dimaksud, maka penulis langsung

mengadakan suatu pengamatan langsung di wilayah hokum Pengadilan

Agama Jambi yaitu masyarakat yang berperkara Hadhanah di

Pengadilan Agama Jambi pada tahun 2019 mengamati kondisi

Pengadilan Agama Jambi, dan keadaan yang lain yang ada kaitannya

dengan masalah yang dibahas.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data

yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang

diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu

untuk dijawab pada kesempatan lain. Jenis wawancara yang

dipergunakan adalah wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin ialah

tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan

saja. Wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-

pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.31

Dalam hal ini peneliti

langsung mewawancarai salah satu Hakim Pengadilan Agama Jambi

yaitu Bapak Drs. H. Efrizal, SH., MH.

3. Dokumentasi

30

31

Julinsyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah.

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hlm 138.

29

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk

mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dokumen adalah

catatan tertulis yang isinya merupakan setiap pernyataan tertulis yang

disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu

peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti dan informasi

kealamiahan yang sukar diperoleh, sukar ditemukan dan membuka

kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap

sesuatu yang diselidiki.32

E. Teknik analisis data

Dalam menganalisa data tersebut, penulis menggunakan teknik

analisis data versi Miles dan Huberman antara lain sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data

kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi dilakukan

sejak pengumpulan data, dimulai denganmembuat ringkasan, mengkode,

menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo, dan lain

sebagainya, dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak

relevan. Reduksi data merupakan salah satu bentuk analisis yang

32

Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, Metodologi Penelitian. (Bandung: Mandar Maju,

2002), hlm 86.

30

menajamnkan, menggolongkan, mengkategarisasikan data sedemikian

rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverivikasi.33

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumulan informasi

tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan

dan pengambilan tindakan. Penyajian data juga dapat berbentuk matriks,

garfik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan

informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.34

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakn kegiatan diakhir

penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan

melakukan verifikasi baik dari segi makna maupaun kebenaran

kesimpulan yang disepakati oleh subyek tempat penelitian itu

dilaksanakan35

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini tidak keluar dari pembahasan, maka penulis

membuat sistematika penulisan yang akan menjadi panduan dalam penulisan

skripsi ini dan menjadi ringkasan dari pembahasan-pembahasan yan ada di

dalam babnya sebagai berikut:

33

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, metodologi penelitian social, (Jakarta:

Bumi Aksara, 2008), hlm 85 34

Ibid., hlm 86. 35

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&,. (Bandung: Alfabeta.

2016), hlm 252.

31

BAB I : Membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari sub bab sebagai

berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan

penelitian, kerangk teori dan tinjauan pustaka

BAB II : Membahas metode penelitian yang didalamnya membahas tentang

pendekata penelitian , jenis penelitian, jenis dan sumber data, insrumen

pengumpulan data, dan serta sistematika penulisan.

BAB III : Membahas mengenai gambaran umum hak asuh anak. yang terdiri

dari sub-bab sebagai berikut: lokasi penelitian, pendekatan penelitian, unit

analis, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis

data.

BAB IV : Hak asuh anak kepada ayah akibat perceraian di Pengadilan

Agama Jambi

BAB V : Penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran-saran

32

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA JAMBI

A. Sejarah Pengadilan Agama Jambi

Eksistensi Peradilan Agama sudah ada sebelum Indonesia merdeka,

namun kewenangannya hanya sebatas mengadili Perkara dalam ruang lingkup

Hukum keluarga diantara orang-orang pribumi yang beragama Islam.

Eksistensi Peradilan Agama yang tercantum dalam Undang-Undang No. 48

tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kedudukan

dan tugas Peradilan Agama sebagai Kekuasaan Kehakiman sejajar dengan

Pengadilan lain yang ada, dikarenakan Peradilan Agama sebagai salah satu

Badan Peradilan Negara disamping tiga Badan Peradilan lainnya (Peradilan

Umum, Militer dan Tata Usaha Negara ) di Negara Republik Indonesia ini.

Disamping Undang-Undang tersebut di atas, keberadaannya yang

terkait dengan fungsinya yaitu memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan

perkara keluarga telah dimuat juga dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974

tentang perkawinan. Upaya untuk selalu menjadikan Peradilan Agama tetap

eksis sebagai Lembaga Peradilan tidak cukup disini, maka untuk memperkuat

cita-cita tersebut diwujudkan pula dalam bentuk lahirnya Undang-Undang

No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Undang-Udang No. 3 tahun 2006 yang didalamnya memuat kewenangan

Pengadilan Agama tidak sebatas dalam bidang Hukum Keluarga saja tetapi

termasuk didalamnya bidang Ekonomi Syari’ah.

33

Dengan bertambahnya kewenangan ini menunjukkan bahwa Peradilan

Agama sebagai pelaku kekuasaan Kehakiman telah diakui oleh Negara dan

Masyarakat. Disamping itu berdasarkan tuntutan masyarakat akan keberadaan

dan kedudukannya ini yaitu untuk memperkuat prinsip dasar dalam

penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman, maka telah dilakukan perubahan

yang kedua terhadap Undang-Undang tersebut yaitu Undang-Undang No. 50

tahun 2009.

Pengadilan Agama Jambi yang berada di wilayah Yuridiksi

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Pengadilan Agama Jambi sebelumnya

dikenal dengan Kerapatan Qadi Jambi yang berdiri pada tahun 1959 s/d 1962

diketuai oleh Guru KH. Madjid Ghofar berkantor disamping Kodim ( RS.

DKT ) sekarang Gereja St. Theresia. Pada tahun 1962 s/d 1964 berubah

menjadi Mahkamah Syari’ah Jambi diketuai oleh Guru KH. Abdul Kadir

Ibrahim berkantor di Pasar Rombeng. Kemudian Mahkamah Syari’ah Jambi

tahun 1964 s/d 1971 yang diketuai oleh Guru KH. Abdul Kadir Ibrahim

berkantor di Front Nasional didepan kantor PN lama ( Sekarang RS Polisi )

disamping Wali Kota lama. Perubahan nama dari Mahkamah Syari’ah Jambi

menjadi Pengadilan Agama Jambi pada tahun 1971 diketuai oleh MA.

Rahman berkantor di Simpang Murni sekarang Kantor Kemenag Kota Jambi

sampai tahun 1974, selanjutnya pada tahun 1975 s/d 1976 Pengadilan Agama

Jambi pindah ke kantor Islamic Center. Pada tahun 1976 s/d 1995 Pengadilan

Agama Jambi pindah ke kantor di Telanaipura atau dibelakang Kantor

34

Wilayah Kemenag Provinsi Jambi dan pada tahun 1996 Pengadilan Agama

Jambi pindah ke kantor baru yang beralamat di Jalan Jakarta Kota Baru Jambi

sampai sekarang.36

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jambi

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra)

Pengadilan Agama Jambi tahun 2015 – 2019 merupakan gambaran atau

visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Agama Jambi, yang

lingkupnya dalam kurun waktu 5 tahunan. Sehingga Rencana Strategis

(Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2015 – 2019 sebagai proses

yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi Mahkamah

Agung serta Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Visi dan Misi

tersebut adalah.

1. Visi

Visi Pengadilan Agama Kota Jambi adalah ‘’Terwujudnya

Pengadilan Agama Jambi Yang Agung’’.

Visi Pengadilan Agama Kota Jambi tersebut merupakan kondisi atau

gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat

memotivasi seluruh aparatur Pengadilan Agama Kota Jambi dalam

melakukan aktifitasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan

Agama Kota Jambi mengandung pengertian secara kelembagaan dan

organisasional sebagai berikut :

36 Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jambi 2017, hal. 1-2

35

a. Pengertian secara kelembagaan : Pengadilan Agama Kota Jambi adalah

Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota Jambi yang

daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Jambi.

b. Pengertian secara organisasional : Pengadilan Agama Kota Jambi adalah

Pengadilan Agama tingkat pertama yang susunannya terdiri dari Pimpinan

(Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera, Sekretaris, Jurusita, serta

seluruh bagian yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut.

Adapun makna Agung dari visi Pengadilan Agama Kota Jambi

tersebut adalah :

a. Mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, berbudi baik, disegani

masyarakat.

b. Kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat

menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan

tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.

c. Sebagai tempat bagi pencari keadilan dalam mengharapkan berkeadilan

bagi masyarakat.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama

Kota Jambi sebagai berikut

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kota Jambi.

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

c. Meningkatkan kualitas Pimpinan Pengadilan Agama Kota Jambi.

36

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kota

Jambi.37

C. Kekuasaan Peradilan Agama

Kekuasaan kehakiman di Lingkungan Badan Peradilan Agama

dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dengan

tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan

setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kedua pengadilan ini berpuncak

kepada Mahkamah Agung Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.38

Berbicara tentang kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan

Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang

“Kekuasaan Absolut” dan “Kekuasaan Relatif”.

1. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan badan pengadilan dalam

memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa

oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain. Kekuasaan absolut

ini memberikan jawaban atas pertanyaan: apakah peradilan tertentu itu pada

umumnya berwenang memeriksa jenis perkara tertentu yang diajukan

kepadanya dan bukan wewenang pengadilan lain.

Kekuasaan absolut pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama

diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

dengan undang-undang No 3 Tahun 2006, atas asas Personalitas Keislaman,

dalam pasal 2 disebutkan bahwa peradilan Agama merupakan salah satu

37

Ibid., hal. 3-4 38

Roihan A. Rasyd, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2006), hlm. 25.

37

pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang

beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu yang diatur dalam

pasal 49 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006, yaitu bidang perkawinan, waris,

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah.

2. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif adalah untuk menjawab pertanyaan kepada

pengadilan dimanakah gugatan atau tuntutan harus diajukan. Kekuasaan

relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu

tingkatan, dalam perbedaanya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis

dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Agama Sleman

dengan Pengadilan Agama Bantul. Kekuasaan relatif ini pada dasarnya

berkaitan dengan wilayah hukum satu pengadilan. Pasal 4 UU No. 7 Tahun

1989 ayat (1) menyebutkan: Pengadilan Agama Berkedudukan di Kotamadya

atau di ibukota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah

Kotamadya atau kabupaten.39

Adapun kekuasaan relatif Pengadilan Agama Jambi adalah:

a. Kecamatan Telanaipura.

b. Kecamatan Jambi Timur.

c. Kecamatan Jambi Selatan.

d. Kecamatan Kota Baru.

e. Kecamatan Pasar Jambi.

f. Kecamatan Jelutung.

39

Rasito, Panduan Belajar Hukum Acara Perdata, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),

hal. 40-41

38

g. Kecamatan Pelayangan.

h. Kecamatan Danau Teluk.

i. Kecamatan Danau Sipin.

j. Kecamatan Alam Barajo.

k. Kecamatan Paal Merah.40

D. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Jambi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan

salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung

bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan

Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan

peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan

keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang

yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Jambi yang merupakan Pengadilan Tingkat

Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam

di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah

dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

40

Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jambi 2017, hal. 24

39

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Jambi

mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili

dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan

Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006).

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya,

baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun

administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan

pembangunan.(vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006

jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera

Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar

peradilan diselenggarakan dengan seksama dansewajarnya (vide: Pasal 53

ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap

pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.( vide:

KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang

hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila

diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).

40

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan

(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan,

dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

6. Fungsi Lainnya:

a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat

dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam

dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan

sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat

dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang

diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di

Pengadilan.41

E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jambi

Struktur Organisasi adalah bagian yang memuat urutan

kedudukan/jabatan dan para personilnya serta gambaran hubungan dari

masing-masing kedudukan/jabatan. sehingga dapat diketahui tugas dan

tanggung jawab para pemegang kedudukan/jabatan tersebut. Struktur

Organisasi Pengadilan Agama Jambi telah tersusun sesuai dengan ketentuan

yang diatur dalam Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

serta Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA

41

http://www.pa-jambi.go.id

41

/004/SK/I/1992 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Setelah Ketua Mahkamah Agung menandatangani Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015, maka

Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Jambi mengalami perubahan.

Diantara hal yang membedakannya adalah adanya pemisahan antara Panitera

dan Sekretaris serta terdapat nomenklatur baru pada jabatan di bagian

Kesekretariatan. Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jambi pasca

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 adalah sebagai

berikut:42

Dengan mengetahui struktur organisasi Pengadilan Agama Jambi

tersebut, langkah selanjutnya melakukan penyesuaian dan menetapkan

prosedur kerja secara proporsional sesuai dengan urutan kedudukan/jabatan

yang ada. Oleh karena itu dalam memanfaatkan struktur organisasi sebagai

alat untuk menetapkan pembagian tugas atau job description dari suatu

jabatan. Hal ini dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsinya pejabat di

Pengadilan Agama Jambi seperti pada bagian struktur diatas yaitu :

1. Ketua, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin pelaksanaan tugas

Pengadilan Agama Jambi dalam melaksanakan, mengawasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan dan menurut peraturan

perundangundangan yang berlaku.

42 Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jambi 2017, hal. 5

42

2. Wakil Ketua, tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan

Agama Jambi dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pokok

dan fungsi sebagai wakil Ketua Pengadilan Agama Jambi serta

mengkoordinir dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua Pengadilan

Agama Jambi.

3. Hakim, tugas pokok dan fungsinya adalah menerima, dan meneliti berkas

perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi

wewenangnya baik dalam proses penyelesaiannya sampai dengan minutasi,

bekerja sama dengan pejabat terkait dalam penyusunan program kerja

Pengadilan Agama Jambi.

4. Panitera, tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua

Pengadilan Agama Jambi dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan

tekhnis di bidang administrasi perkara, yang berkaitan dengan penyiapan

konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan pelaksanaan tugas kegiatan

Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang, jangka

menengah dan jangka pendek serta bertanggung jawab kepada Ketua

Pengadilan Agama Jambi.

5. Sekretaris, tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua

Pengadilan Agama Jambi dalam melaksanakan tugas dan memimpin

pelaksanaan tugas pada bagian Kesekretariatan dan bertanggung jawab

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan yang

menggerakkan dan menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang

muncul di bidang Kesekretariatan dan menyusun program kerja jangka

43

panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta bertanggung jawab

kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi.

6. Panitera Muda Gugatan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan

mengkoordinir serta menggerakkan seluruh akhtivitas pada kepaniteraan

gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan

mengevaluasi dan membut laporan / bertanggung jawab kepada Panitera.

7. Panitera Muda Permohonan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin

dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh akhtivitas pada kepaniteraan

permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan

mengevaluasi dan membut laporan/bertanggung jawab kepada anitera.

8. Panitera Muda Hukum, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan

mengkoordinir serta menggerakkan seluruh akhtivitas pada kepaniteraan

Hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan

mengevaluasi dan membut laporan / bertanggung jawab kepada Panitera.

9. Kasubbag Umum dan Keuangan, tugas pokok dan fungsinya adalah

memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh akhtivitas pada

urusan umum (rumah tangga)dan Keuangan serta menyiapkan konsep

rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membut laporan/

bertanggung jawab kepada Sekretaris.

10. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, tugas pokok dan fungsinya adalah

memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh aktifitas pada

urusan kepegawaian dan Ortala serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan

44

dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membut laporan/ bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

11. Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi dan Informasi Pengadilan

tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta

menggerakkan seluruh akhtivitas pada Sub Bagian Perencanaan Teknologi

dan Informasi Pengadilan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam

pelaksanaan mengevaluasi dan membut laporan/bertanggung jawab kepada

Sekretaris.

12. Panitera Pengganti, tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan

membantu Majelis Hakim mengikuti sidang perkara yang dibebankan

kepadanya, membuat berita acara persidangan, dan melaksanakan pengetikan.

13. Jurusita, tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan perintah Ketua

Pengadilan serta Ketua Majelis dalam pelaksanaan kejurusitaan serta

bertanggung jawab kepada Panitera

14. Jurusita Pengganti, tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan perintah

Ketua Pengadilan serta Ketua Majelis dalam pelaksanaan kejurusitaan serta

bertanggung jawab kepada Panitera.43

43

Ibid., hal. 6-9

45

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Proses Pengajuan Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama Jambi

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban

orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika

perkawinan mereka gagal karena perceraian.

Pemeliharaan anak akibat terjadi perceraian dalam bahasa fikih

disebut dengan hadanah. Al-Shan’ani mengatakan bahwa hadanah adalah

memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan

memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak

dan mendatangkan madlarat kepadanya.44

Tempat mengajukan gugatan/permohonan dalam perkara selain

perkawinan sama dengan tempat mengajukan gugatan/permohonan menurut

Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, yaitu sebagai berikut.45

1. Asas umumnya diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi

tempat tinggal tergugat.

2. Kalau tempat tinggal tergugat tidak diketahui, diajukan ke

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat nyatanya tergugat

berdiam (berada)

44

Ahmad Rafiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

2013. Hlm 197 45

Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Pengadilan Agama, PT Raja Grafindo Persada,

Jakarta 1991. Hlm 54

46

3. Jika tergugat lebih dari seorang, tidak tinggal dalam satu wilayah

Pengadilan Agama, diajukan ke Pengadilan Agama yang

mewilayahi salah satu dari tempat tinggal tergugat menurut yang

dipilih oleh penggugat.

4. Jika tergugat-tergugat satu sama lain sebagai perutang pertama

dan penanggung, diajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggak

si perutang pertama

5. Jika tergugat tidak dikenal atau tidak mempunyai tempat tingal

atau tempat tinggalnya tidak dikenal, diajukan ke Pengadilan

Agama tempat tinggal penggugat atau salah satu dari penggugat

6. Jika gugatan mengenai benda tetap (onroerende goederen),

diajukan ke Pengadilam Agama yang mewilayahi tempat benda

tetap itu.

7. Kalau penggugat dan tergugat telah memilih tempat berperkara

dengan akta secara tertulis, diajukan ke Pengadilan Agama yang

telah dipilih itu.

Adapun proses pengajuan hak asuh anak setelah perceraian di

Pengadilan Agama Jambi dijelaskan oleh Ibu Raudhah Rachman S.H, M.H

sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jambi:

“Penggugat atau pemohon dapat langsung mengajukan

permohonannya kepada pihak Pengadilan Agama Jambi. Selain dengan cara

tertulis penggugat atau pemohon dapat mengajukan perkaranya kepada pihak

Pengadilan secara lisan yang akan dibantu oleh ketua pengadilan dalam

membuat surat gugatan atau syarat permohonan yang didasarkan atas nama

Pengadilan Agama Jambi. Yang mana isi gugatan atau permohonannya sesuai

dengan kemahuan para pihak tersebut, dan atau permohonannya sesuai

47

dengan kemahuan para pihak tersebut, dan biasanya juga penggugat/pemohon

tidak dapat mengajukan gugatan atau permohonannya sendiri maka pihak

penggugat/pemohon akan menyerahkan perkaranya kepada orang yang telah

diberi kuasa dengan surat kuasa untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan

Agama Jambi.”

Hal-Hal yang dipersiapkan ke Pengadilan Agama Jambi dalam

pengajuan gugatan/permohonan Hadhanah yaitu sebagai berikut:

1. Mengajukan perkara atau surat gugatan ke Pengadilan Agama Jambi.

2. Objek Perkara (hak asuh anak (hadanah).

3. Foto Copy KTP yang menunjukan sebagai Warga Negara Indonesia dan

bertempat tinggal di daerah mana.

4. Surat nikah sebagai dasar hukum gugatan (Legal Standing).

5. Adanya akte perceraian (apabila sudah cerai).

6. Mengajukan biaya perkara perskot atau panjer biaya perkara sewaktu surat

gugatan didaftarkan di kepaniteraan”.46

Setelah hal-hal diatas telah dipersiapkan terutama buku nikah dan

KTP, maka perkara gugatan Hadhanah atau permohonan Hadhanah dapat

diajukan kepada pihak Pengadilan Agama Jambi dan kemudian perkara

tersebut akan diproses melalui tiga tahap.

Pertama: Tahap Pemeriksaan perkara.

1. Meja I. Penerimaan perkara oleh Kasub Kepaniteraan gugatan untuk

perkara gugatan dan Kasub Kepaniteraan Permohonan untuk perkara

permohonan. Disini dilakukan dan pengecekan terhadap indetitas calon. Dan

apakah Pengadilan Agama tersebut berwenang mengadili baik dilihat dari

sudut kompetensi relatif maupun kompetensi absolut. Kasub Kepaniteraan

memberikan penjelasan seperlunya, selanjutnya Panitera memberi tahu

besarnya uang muka biaya perkara. Bagi yang mampu diberikan “Surat Kuasa

Untuk Membayar”(SKUM). Bagi yang tidak mampu harus membawa surat

46

Hasil wawancara oleh Ibu Raudhah Rachman, Panmud Hukum di Pengadilan Agama

Jambi, 15 Maret 2019

48

keterangan tidak mampu dari Lurah/Kades, kemudian kepada yang

bersangkutan diberikan Surat Keterangan Bebas (SKB) dari biaya rangkap 3.

2. Meja II. Kasub Kepaniteraan Keuangan (Bendahara Khusus) melayani

pembayaran uang muka biaya perkara yang telah ditetapkan dalam SKUM

dan kepada yang bersangkutan diberikan kwitansi sebagai tanda pembayaran

sebanyak 3 lembar, 2 lembar untuk penggugat/pemohon dan 1 lembar

disimpan bendaharawan sebagai pertanggungjawaban. Bagi yang

menyerahkan SKB, tidak ditarik biaya. Pada SKB dibubuhi stempel “bebas

biaya”, juga sebanyak 3 lembar, 2 lembar untuk penggugat/pemohon dan 1

lembar di simpan bendaharawan.

3. Meja III. Staf Kepaniteraan Perkara mendaaftarkan perkara dalam daftar

perkara masuk. Pada kwitansi pembayaran atau SKB (pada kolom nomor

perkara) disini nomor sesuai dengan nomor dalam daftar tersebut, satu lembar

dikembalikan kepada penggugat/pemohon sebagai tanda bukti perkara dan

lembar kedua, disatukan dengan berkas perkara dalam satu map yang telah

diberi nomor sesuai dengan nomor dalam daftar perkara tersebut. Selanjutnya

berkas perkara diserahkan kembali kepada Kasub Kepaniteraan yang

bersangkutan.47

Kedua: Tahap Penelitian dan Pengecekan Berkas Perkara.

1. Kasub kepaniteraan yang bersangkutan mengecek kelengkapan berkas

perkara, kemudian diteruskan ke panitera perkara dan terakhir diteliti kembali

oleh Panitera Kepala. Disini berkas perkara dilengkapi dengan model PMH

47

Darmawati, Kewenangan Peradilan Agama, (Jambi: Sultan Thaha Press IAIN STS

Jambi, 2010), hal. 31-32

49

(Penetapan Majlis Hakim) dan model PHS (Penetapan Hari Sidang).

Selanjutnya bila dianggap sudah lengkap dan sempurna diserahkan kepada

ketua Pengadilan Agama.

2. Proses penerimaan perkara tidak boleh lebih dari 7 hari, terhitung sejak

tanggal pemberian nomor perkara sampai dengan diserahkan kepada ketua

Pengadilan Agama.

Ketiga: Tahap Persiapan Sidang.

1. Ketua Pengadilan menerima dan meneliti berkas perkara.

2. Menunjuk majelis hakim dengan surat penetapan (PMH) selambat-

lambatnya 3 hari sesudah berkas perkara diterimanya.

3. Penyerahan berkas perkara kepada majelis hakim yang ditunjuk.

4. Ketua majelis hakim menyerahkan berkas perkara kepada hakim anggota

untuk dipelajari. Kemudian menetapkan hari sidang dengan model PHS,

selambat-lambatnya 14 hari sesudah diterimanya berkas perkara. Terakhir

menunjuk panitera/panitera pengganti yang akan membantu majelis hakim

dalam persidangan.48

Dalam mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama sama dengan

pengajuan hak keperdataan lainnya sebagai mana diatur dalam pasal 142 dan

144R.Bg. Gugatan itu harus memenuhi syarat-syarat formal suatu gugatan

yang tentunya yang tidak perlu dijelaskan secara rinci dalam tulisan ini.

Cuma dalam konteks gugatan hadhanah dirasa perlu mempertegas kembali

rumusan petitum gugatan yang harus ada sebagai berikut; (1) mengabulkan

48

Ibid., hal. 32-33

50

gugatan penggugat; (2) menetapkan secara hokum anak atas nama anak

pertama dan anak kedua berada di bawah asuhan dan pemeliharaan

penggugat, atau menetapkan secara hukum penggugat yang berhak untuk

mengasuh dan memeliharan anak atas nama anak pertama dan anak kedua

bin/binti pemohon (3) menghukum termohon untuk menyerahkan anak atas

nama anak pertama dan anak kedua bin/binti pemohon kepada pemohon.

Terhadap gugatan hadhanah ini, R.Bg. tidak memperbolehkan dilaksanakan

sita terhadap objke perkara. Dengan demikian, anak tidak boleh diletakkan

sita.

Untuk menjaga agar putusan Pengadilan Agama nanti tidak ilusoir

(hampa) dan kepentingan pemohon terjamin sepenuhnya maka dalam gugatan

hadhanah pemohon dapat mengajukan permohonan provinsi dengan meminta

kepada hakim agar sebelum pokok perkara diputus, anak yang menjadi objek

sengketa dalam perkara hadhanah itu dititipkan pada pihak ketiga. Tuntutan

provinsi tersebut berbentuk badan hukum atau perorangan; (3) dalam hal

pihak ketiga tersebut adalah perorangan haruslah disebut secara jelas dan

lengkap identitas serta hubungannya dengan pemohon; (4) pihak ketiga

tersebut diyakini akan mampu menjada dan mengasuh anak tersebut; (5)

adanya jaminan atau kesetiaan dan penjagaan yang baik dari pihak ketiga

terhadap anak yang disengketakan itu, (6) menyebut secara tegas

pemeliharaan anak tersebut selama berada pada pihak ketiga.

Apabila tuntutan provinsi diajukan kepada Pengadilan Agama, maka

rumusan petitum gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

51

Dalam provinsi:

Mengabulkan permohonan pemohon

Sebelum memutus pokok perkara memerintahkan agar anak atas nama

anak pertama dan anak kedua dititipkan kepada pihak ketiga

Dalam pokok perkara:

Mengabulkan permohonan pemohon

Menetapkan secara hukum anak atas nama anak pertama dan anak

kedua berada dibawah asuhan pemeliharaan pemohon

Menghukum termohon untuk menyerahkan anak atas nama anak

pertama dan anak kedua kepada pemohon.

Dalam hal diajukan tuntutan provinsi tersebut, maka hakim terlebih

dahulu harus memutus permohonan provinsi tersebut dalam suatu putusan

sela, dengan ketentuan setelah tuntutan provinsi itu diperiksa dalam

persidangan insidentil. Jika tuntutan tersebut dikabulkan, maka sebelum

memeriksa pokok perkara terlebih dahulu anak tersebut harus diserahkan

dan dititipkan kepada pihak ketiga yang ditunjuk dalam putusan provinsi

itu, tetapi jika tuntutan provinsu tersebut ditolak maka pemeriksaan pokok

perkara langsung diajukan setelah pembacaan putusan sela tadi.

Tentang siapa yang berhak mengajukan tuntutan hadhanah kepada

pengadilan agama, sudha tentu pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Beerdasarkan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang perkawinan dan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam,

apabila ayah tidak memberikan biaya hadhanah terhadap anak yang

52

berusia di bawah umur 12 tahun yang berada di bawah asuhan ibu, maka

yang dapat mengajukan tuntutan hak keperdataan tersebut adalah ibu dari

anak tersebut. Sedangkan bila ayah tidak memberikan biayah hadhanah

terhadap anak yang sudah berusia 18 tahun hingga 21 tahun dan belum

pernah menikah, baik yang ikut dengan ayahnya sendiri maupun yang ikut

dengan ibunya, maka yang mengajukan gugatan tuntutan hak adalah anak

tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dari rumusan pasal ini dapat

diinterpretasikan secara a contrario anak tersebut dipandang telah dewasa

dan cakap bertindak hukum. Apabila ayah tidak memberrikan biayah

hadhanah terhadap anak yang berusia dibawah umur 18 tahun yang ikut

dengannya, maka yang berhak mengajukan gugatan adalah pihak keluarga

dalam garis keturunan lurus baik dari pihak ibu ataupun dari pihak ayah.

Untuk menjaga agar putusan Hadhanah tidak ilusoir (hampa) dan

kepentingan pemohon dapat terjamin sepenuhnya, pemohon dapat

mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama agar harta benda

milik termohon diletakkan sita jaminan.

B. Faktor Penyebab Hak Asuh Anak Dibebankan Kepada Ayah

Perceraian biasanya menyisakan masalah antara mantan suami dan

istri. Selain harta gono-gini, yang cukup sering diperebutkan adalah tentang

hak asuh anak. Pasangan juga tidka setuju dengan pihak mantan pasangan

tidak mau menerima anak.

53

Ketentuan tentan ghak asuh anak atas salah satu dari perceraian tidak

diatur kusus, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

perkawinan (UU Perkawinan) serta peraturan pemerintah Nomor 9 tahun

1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan.

Mengenal ketentuan hak asuh anak jelas termuat dalam kompilasi

hukum Islam (KHI), sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 sebagai

berikut:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12

tahun adalah hak ibunya

2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz disetrahkan kepada

anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang

hak pemeliharaannya.

3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya49

Namun, telah disampaikan dalam sebuah artikel Kata Siapa Hak Asuh

Anak Selalu di Ibu? Ayah Juga Bisa Dapat KOk!, hal ini tidak berlaku. Ada

kalanya seorang ibu kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan dan

perawatan terhadap yang sudah dewasa.

Berdasarkan beberap literature, ditemukan beberapa alasan yang dapat

menggantikan seorang ibu yang kehilangan hak asuh anak, seperti:50

1. Menjadi pemabuk, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

2. Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang

sah atau karena hal lain diluar kemampuannya

49

Jaih Mubarok, Peradilan Agama di Indonesia, Pustaka Bani Quraisy, Bandung 2004,

hal 203 50

Fairus Harris, Hak Asuh Anak, Kantor Pengacara.com, 2017

54

3. Mendapat hukuman penjara

4. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang melibatkan

pihak lain.

5. Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin

keselamatan jasmani dan rohani anak.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K / Sip / 1973 tanggal 24 April

1975, yaitu:

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya

adalah ibu kandung yang diutamakan, khusus untuk anak-anak yang

masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, jka

terbukti ada ibu yang tidak sesuai untuk disesuaikan”.

Namun dalam satu putusan Pengadilan Agama Jambi dengan Nomor:

122/Pdt.G/2019/PA.Jmb51

, Majelis Hakim memutuskan hak asuh anak

diberikan kepada bapak (pemohon). Putusan ini diberikan dengan

alasan-alasan Ibu (Termohon) dari anak-anak tersebut:

1. Tidak amanah, tidak memiliki kemauan dan kesadaran dalam

mendidik anak

2. Tidak bertanggung jawab dalam hal mendidik anak, sering

meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon sehingga

anak terlantar, dan membahayakan keselamatan sang anak

3. Memiliki akhlak yang buruk dalam hal mendidik anak

51

Putusan Hakim Pengadilan Agama Jambi No: 122/Pdt.G/2019/PA.Jmb

55

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Hak Asuh Anak Yang Belum

Mumayyiz Jatuh Kepada Ayah

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 huruf a

memaparkan sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak

tetap berkewajiban memelihara dan menjaga anak-anaknya, semata-mata

berdasarkan kepentingan anak; bila mana ada perselisihan mengenai

mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusannya;52

Selain itu dalam kompilasi hukum islam , pasal 156 huruf e

menyatakan bahwa; bila mana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan

nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a

b d, sedangkan yang termaktub dalam huruf a memaparkan sebagai berikut:

anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,

kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan

oleh:53

1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu

2. Ayah

3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah

4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan

5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah

6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah

52

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, PT Rineka Cipta, Jakarta 1991, hal 296 53 Jaih Mubarok, Peradilan Agama di Indonesia, Pustaka Bani Quraisy, Bandung 2004, hlm 204

56

Berdasarakan ketentuan tersebut di atas maka hakim apabila

diperhadapkan dengan permasalahan hadhanah seyogyanya memberikan hak

asuh anak kepada ibunya namun dalam perkara perebutan hak asuh anak

antara pemohon dan termohon yang tertuang dalam putusan No:

122/Pdt.G/2019/PA.Jmb memenangkan pemohon sebagai pemegang hak asuh

anak sehingga perlu dipertanyakan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan

hakim sehingga memutuskan demikian.

1. Putusan Nomor: 122/pdt.G/2019/PA.Jmb

Deskripsi Kasus, pemohon berusia 33 tahun, pekerjaan

wiraswasta. Termohon berusia 22 tahun pekerjaan ibu rumah tangga.

Menikahh tahun 2014 dan mempunyai dua orang anak, masa awal

pernikahan pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun mulai

tahun 2017 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Yang disebabkan oleh:

a. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan

dari pemohon sehingga anak terlantar

b. Anak pemohon dan termohon yang bernama anak pertama dan

kedua masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang

serta bimbingan pemohon sebagai ayahnya

2. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan wawancara peneliti pada tanggal 29 maret 2019 , Drs.

H. Efrizal,SH., MH sebagai hakim yang menangani perkara tersebut

memaparkan bahwa adapun pertimbangan hakim memutuskan untuk

57

memberikan hak asuh anak kepada pemohon adalah diantaranya sebagai

berikut:54

1. dikarenakan tidak adanya kesadaran oleh termohon untuk merawat

anaknya dikarenakan termohon sering meninggalkan anak nya selama

berhari-hari sampai berminggu-minggu dan termohon juga di duga

memliki sifat yang buruk dalam hal mengasuh anak.

2. pada saat persidangan berlangsung di dukung oleh saksi-saksi yang

menyatakan bahwa termohon suka pergi dari rumah dan pulang larut

malam dengan pakaian kurang sopan serta termohon juga sering

melalaikan anak-anaknya.55

3. bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula

menunjuk orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah,

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan

Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Jmb sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 12

februari 2019 untuk sidang tanggal 18 Februari 2019, tanggal 19 Februari

2019 untuk sidang tanggal 25 Februari 2019, dan tanggal 26 Februari

2019 untuk sidang pada tanggal 04 maret 2019, yang di bacakan di

persidangan, ternyata tidak hadirnya termohon bukan disebabkan suatu

alasan yang sah menurut hukum.

4. Selain itu juga hal yang menjadi pertimbangan hakim adalah bahwa pada

tanggal 03 oktober 2018 termohon memiliki hubungan dengan laki-laki

lain yang sampai sekarang termohon tidak pernah kembali.

54

Wawancara Hakim Pengadilan Agama Jambi (Efrizal) tanggal 29 maret 2019 55

Putusan PA Jambi Nomor: 122/Pdt.G/2019/Pa.Jmb hal 6

58

Hal yang juga diperhatikan hakim dalam mengambil keputusan ini

adalah bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang perlindungan anak Pasal 3 bahwa perlindungan anak bertujuan

untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpastisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

dengan terwujudnya anak Indonesia yang berkulitas, berakhlak mulia dan

sejahtera.56

Hak asuh anak jika terjadi perceraian menurut ketentuan baik

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan

kompilasi hukum Islam seharusnya merupakan hak ibunya (istri). Akan

tetapi, dimungkinkan hak asuh anak merupakan hak ayahnya (suami)

apabila suami cukup bisa membuktikan sifat/akhlak buruk yang dimiliki

istri sehingga tidak layak memelihara anak. Selain itu, jika dapat

dibuktikan bahwa istri selingkuh atau istri menelantarkan anak.57

Meskipun memang telah diatur dengan jelas mengenai ketentuan

pemeliharaan anak jika terjadi perceraian, namun dimungkinkan hakim

menerapkan lain. Hal ini di dasarkan pada asas ius contra legem. Hal ini

juga dikemukakan oleh M. Yahya Harahap (2011:858) bahwa apabila

ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan

umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, hakim bebas dan

berwenang melakukan tindakan contra legem yakni mengambil keputusan

56

Amandemen Undang-undang Perlindungan Anak, Sinar Grafika Offset, 2015, hal 65 57

Pendapat Mahmuddin sebagai hakim di Pengadbbbilan Agama Makassar.

59

yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan.

Dalam perkara ini, hakim melakukan contra legem karena dianggap istri

tidak dapat memberikan contoh yang baik untuk anaknya dan demi

kepentingan serta masa depan anak maka hak asuh anak diberikan kepada

suami sebagai ayahnya.

Bahwa walaupun menurut pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum

Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada

ibunya, namun menurut dalil permohonan pemohon yang menyatakan

bahwa termohon sejak tahun 2017 sampai sekarang sering pergi berhari-

hari tanpa tujuan yang jelas sehingga menelantarkan anak-anak, hal itu

tidak dibantah oleh termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim ketentuan

pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang

berbunyi “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut

kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang

tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis

lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang

berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :

c. ia sangat melalaikan kewjibannya terhadap anaknya

d. Ia berkelakuan buruk sekali

Dari pernyataan diatas dapat diberlakukan terhadapat Termohon

karena Termohon telah terbukti sering pergi malam tanpa seizin Pemohon

selaku suaminya sehingga perbuatan Termohon tersebut menelantarkan

anak-anak Pemohon dan Termohon, maka dari itu Majelis Hakim perlu

60

mencabut hak asuh kedua anak tersebut dari Termohon selaku ibu

kandungnya dan menyerahkan hak asuh dan pemeliharaan kedua orang

anak Pemohon dan Termohon tersebut kepada Pemohon selaku ayah

kandung.

3. Analisis Penulis

setelah mengamati kasus antara pemohon dan termohon seperti

yang diuraikan diatas. Ada hal menarik untuk disoroti yaitu jatuhnya

hadhanah atau pemelliharaan anak yang belum mumayyiz kepada ayah.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam

permasalahan hadhanah ibu lebih berhak mendapatkan hadhanah ketika

seorang anak masih dibawah umur dan selama ibu belum menikah.

Kompilasii Hukum Islam menyatakan bahwa hak asuh anak yang

belum mumayyiz adalah hak ibunya. Hal ini dikarenakan ibu mempunyai

tahap kasih sayang serta kesabaran yang lebih tinggi, selain itu seorang ibu

lebih lembut ketika menjaga dan mendidik anaknya terlebih bagi anak

yang masih dalam usia menyusui, ibu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki

semua orang.

Kalau kita lihat kasus diatas ibu seringkali meninggalkan rumah

yang semestinya tidak dilakukan karena tentu hal tersebut dapat

menelantarkan anak.

Disamping itu anak merupakan makhluk sosial seperti layaknya

orang dewasa. Membutuhkan orang lain (orang tua) untuk membantu

61

mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala

kelemahannya sehingga tanpa bantuan orang dewasa anak tidak mungkin

dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

Kalau kita lihat kembali hak asuh diatas, pemohon selagi hidup

dengan termohon ada hal yang tidak selayaknya dilakukan oleh termohon

seperti sering keluar rumah tanpa seizin pemohon bahkan pernah berhari-

hari dan berminggu-minggu sehingga anak menjadi terlantar. Mellihat dari

tingkah laku tersebut termohon sudah tidak layak untuk mendapatkan hak

asuhnya.

Seorang anak ayng belum mumayyiz masih berhak atas

pengasuhan kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah bercerai

seperti dalam kasus diatas. Dan pengasuhan tersebut semata-mata hanya

utnuk kepentingan anak tersebut. Bila nantinya terjadi perselisihan dan

penguasaan anak maka pengadilan memberikan putusan yang seadil-

adilnya tanpasedikitpun mengurangi hak-hak anak.

Sesuai dengan rumusan dan makna undang-undang, bahwa dalam

menentukan hak pemeliharaan anak yang harus diperhatikan adalah demi

kepentingan hokum anaknya. Jadi hakim harus benar-benar

memperhatikan apabila anak tersebut dipelihara oleh ibunya atau

bapaknya mempunyai jaminan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik

atau tidak.

62

Oleh karena itu penulis sependapat dengan Putusan Pengadilan

Agama Jambi yang memutuskan bahwa pemeliharaan anak jatuh kepada

pemohon selaku ayah kandungnya bukan kepada termohon sebagai ibu

kandungnya. Karena dalam hal ini, ayah lebih menunjukkan sikap

kepedulian dan kasih sayang terhadap anaknya, dan anak tentu merasa

lebih aman dan nyaman berada dalam asuhan ayahnya. Disinilah hak-hak

anak yang dimaksud harus lebih diutamakan.

Seperti halnya juga manusia, anakpun memiliki hak nya sendiri

yakni hak perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya

hak-hak anak agar dapat hidup, tumbu dan berkembang serta berpartisipasi

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindunga dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya

anak-anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Menurut Drs. Efrizal ketika ibu tidak mampu mengurus anaknya,

misalnya ibu mempunyai moral yang jelek, murtad, pengguna obat-obatan

terlarang, dan lain-lain bisa membawa dampak buruk kepada tumbuh

kembang si anak, maka ayahnya lah yang lebih berhak atas permasalahan

pemeliharaan dan pengasuhan yang seperti ini.

63

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam proses pengajuan perkara hak asuh anak (Hadhanah) di

Pengadilan Agama Jambi dapat diajukan dalam bentuk perkara tersendiri

(khusus masalah hadhanah) artinya tidak digabung dengan perkara yang

lain, dapat pula diajukan bersamaan dengan perkara lain yaitu perceraian

(komulatif). Dan dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor:

122/Pdt.G/2019/Pa.Jmb ini termasuk dalam perkara yang diajukan oleh

pemohon bersamaan dengan perkara Hadhanah (Komulatif).

2. Penetapan hadhanah ini berdasarkan sebab-sebab kepentingan anak tidak

terpenuhi, seperti tidak amanah dan tidak betanggung jawab, tidak

memiliki kesadaran dalam memelihara anak serta meninggalkan anak

selama berhari-hari sehingga anak terlantar, oleh karena itu hakim

memutuskan perlindungan sang anak yang bertujuan untuk menjamin

terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpastisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya.

3. hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan contra legem yakni

mengambil keputusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang

yang bersangkutan apabila menyangkut kemaslahatan anak yang belum

mumayyiz ini, maka hakim melakukan contra legem karena dianggap

istri tidak dapat memberikan contoh yang baik untuk anaknya dan demi

kepentingan serta masa depan anak sehingga hak asuh anak diberikan

kepada ayahnya.

64

B. Saran-Saran

Untuk kasus Hak Asuh Anak yang belum mumayyiz, yang perlu

diberikan saran yaitu:

1. Perlu disosialisasikan kepada masyarakat bahwa sang ayah juga memiliki

hak asuh anak apabila ibu tidak memenuhi syarat dalam memelihara anak.

2. Sebaiknya ada aturan tertulis yang menjadi rujukan hakim dalam

memutuskan perkara hak asuh anak yang belum mumayyiz yang jatuh

kepada ayah dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Abd ar-Rahman Al-jaziri, Kitab al-fiqh „ala al-mazahib al-„Arba‟ah, Beirut:

Dar al-Fikr, 2002

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh

Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press

Yogyakarta, 2000

Ahmad Rafiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, PT Raja Grafindo

Persada. Jakarta 2013

Al-Hamdani, Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Pustaka

Amami, 2002

Amirudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada, 2009

Amandemen Undang-undang Perlindungan Anak, Sinar Grafika Offset,

2015

Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jambi 2017

Darmawati, Kewenangan Peradilan Agama, Jambi: Sultan Thaha Press

IAIN STS Jambi, 2010

Fairus Harris, Hak Asuh Anak, Kantor Pengacara.com, 2017

Hasil wawancara oleh Ibu Raudhah Rachman, Panmud Hukum di

Pengadilan Agama Jambi, 15 Maret 2019

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, metodologi penelitian social,

Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Ishaq,Metode peneliitian hukum, STAIN Kerinci Press, 2015

Jaih Mubarok, Peradilan Agama di Indonesia, Pustaka Bani Quraisy,

Bandung 2004

Julinsyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya

Ilmiah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

M. Mahdil Mawahib, Fiqih Munakahah, Kediri: STAIN Kediri Press, 2009

Miss Arnipta Luemaeh, “Hak Hadhanah Bagi Istrii Murtad (Studi Kasus Di

Majelis Agama Islam Wilayah Patani, Selatan Thailand)”, Fakultas Syariah, UIN

STS Jambi, 2015

Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta:

Sinar Grafika, 1992

Nur Afiqah Binti Rahman, “Penyelesaian Sengketa Hadhanah Di

Mahkamah Tinggi Syariah Melaka Tengah Dalam Pembaharuan Hukum Islam”,

Fakultas Syariah, UIN STS Jambi, 2013

Nur Faridah, “ Peranan Sulh Dalam Menyelesaikan Perkara Hadhanah (

Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur”,

Fakultas Syariah, UIN STS Jambi, 2012

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Pasal 17

tentang Tahap Pramediasi

Putusan Hakim Pengadilan Agama Jambi No: 122/Pdt.G/2019/PA.Jmb

Putusan PA Jambi Nomor: 122/Pdt.G/2019/Pa.Jmb

Rasito, Panduan Belajar Hukum Acara Perdata, Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2015

Roihan A. Rasyd, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2006

Satria Effendi, dan M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2008)

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi, cet. 1. Jambi:

Syari’ah Press, 2012

Sayyid Sabiq. Fiqh Sunnah. Kairo: Daar al-Fath, 2000

Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, Metodologi Penelitian. Bandung:

Mandar Maju, 2002

Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqih Munakahat, Bandung: CV Pustaka

Setia,1999

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, PT Rineka Cipta, Jakarta 1991

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&,. Bandung:

Alfabeta. 2016

Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar

Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih munakahat, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Tim Penulis, Pedoman Penulisan Skipsi. Edisi Revisi, Jambi: Syariah Press,

2012

Wawancara dengan Raudhah (Panitera muda), tanggal 15 maret 2018 di

Kantor Pengadilan Agama Jambi

Wawancara Hakim Pengadilan Agama Jambi (Efrizal) tanggal 29 maret

2019

Zainal Abidin Abu bakar, Kumpulan peraturan perundang-undangan dalam

lingkungan peradilan agama”, Cet Ke-3, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Zakky , “Pengertian Observasi Menurut Para Ahli dan Secara Umum,Zona

Referensi 2018.

Lampiran-lampiran