kajian pinjaman daerah 2008

KAJIAN PINJAMAN PINJAMAN DAERAH

i

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ..................................................................... 1

1.2. Identifikasi Masalah ............................................................. 2

1.3. Maksud dan Tujuan ......................................... ................... 3

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan ..................................................... 3

BAB II KAJIAN TEORITIS

2.1. Dasar Hukum Pinjaman Daerah .......................................... 5

2.2. Prinsip Dasar Pinjaman Daerah ........................................... 6

2.3. Persyaratan Pinjaman ........................................................... 7

2.4. Sumber-Sumber Pinjaman Daerah ....................................... 10

2.5. Jenis dan Jangka Waktu Pinjaman 10

2.6. Larangan Penjaminan .......................................................... 13

2.7. Pinjaman Dimasukan Dalam APBD................... ................. 13

2.8. Pembayaran Kembali Pinjaman................... ........................ 13

2.9. Pelaporan Pinjaman................... .......................................... 14

BAB III GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA DEPOK

3.1. Kondisi Fisik ........................................................................ 15

3.1.1 Kondisi Geografi Kota Depok .................................... 15

3.1.2 Topografi. .................................................................. 16

3.1.3 Penggunaan Lahan. .................................................... 16

3.2. Administrasi ........................................................................ 18

3.3. Kependudukan ................................................................... . 19

3.3.1 Penduduk. .................................................................. 19

ii

3.3.2 Tenaga Kerja. ............................................................. 21

3.4. Pendidikan .......................................................................... 22

3.5. Kesehatan ............................................................................ 22

3.5.1 Sumber Daya Manusia Tenaga

Kesehatan.................................................................. 23

3.5.2 Sarana dan Prasarana ............................................... 24

3.6. Perhubungan ( Jalan/Jembatan) ............................................ 27

3.7. Ekonomi ............................................................................... 28

a. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kota Depok ......................................................................... 28

b. Kondisi Perekonomian ..................................................... 30

BAB IV PINJAMAN DAERAH

4.1. Analisa Kemampuan Pinjaman Daerah ............................... 32

4.2. Analisa Batas Maksimal Pinjaman ..................................... 34

BAB V KESIMPULAN

Analisa Kemampuan Pinjaman ..................................................... 38

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.3 Persyaratan Pinjaman ............................................ 9

Tabel 3.1.3 Jenis Penggunaan Lahan Kota Depok.................... 17

Tabel 3.3.1 a Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun

2010-2015 (jiwa) ............................................. 20

Tabel 3.3.1 b Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan struktur

Usia Kota Depok Tahun 2007 ....................... 20

Tabel 3.3.2 Prosentase Penduduk Berusia 10 Tahun keatas

Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha di

Kota Depok Tahun 2007 .................................. 21

Tabel 3.5.1 Jumlah Tenaga Kesehatan (RSUD) kota Depok .. 23

iii

Tabel 3.5.2 Proyeksi Pengembangan Gedung, Sarana dan

Prasarana RSUD Kota Depok ............................... 25

Tabel 3.7.a PDRB Kota Depok 2003-2006 ............................. 29

Tabel 3.7 a Prosentase PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga

Berlaku Tahun 2003-2006 ................................... 30

Tabel 3.7 b Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Tahun

2002-2006 .......................................................... 31

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok

1

KAJIAN PINJAMAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA DEPOK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam negeri yang berasal dari

pemerintah pusat maupun PAD, dihadapkan pada semakin meningkatnya

kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah, hal ini memberikan peluang

bagi pemerintah daerah untuk mencari alternatif sumber pembiayaan untuk

membiayai pembangunan.

Kota Depok merupakan pintu gerbang Propinsi Jawa Barat . Secara

geografis maupun fungsional pembangunan di Kota Depok memberikan

pengaruh yang cukup besar bagi pembangunan wilayah disekitarnya,

sehingga menjadi satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, dan

pengendalian dengan propinsi jawa barat. Dengan demikian, diharapkan

Kota Depok mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu

kepada masyarakat, untuk itu Pemerintah Daerah Kota Depok harus dapat

menyediakan anggaran/dana investasi yang sangat besar, maka salah satu

sumber pendapatan daerah yang bisa digunakan untuk membiayai kegiatan

pembangunan adalah dengan menggunakan dana pinjaman daerah,

walaupun pada prinsipnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi

penerimaan utama , namun paling tidak pinjaman daerah ini dapat

mempercepat proses pembangunan yang dilaksanakan. Karena pinjaman

daerah ini dapat digunakan untuk membiayai proyek yang bersifat cost

recovery khususnya untuk kepentingan pelayanan masyarakat sehingga

dapat meningkatkan pembangunan dan perekonomian daerah.


2

Kemandirian keuangan daerah ini tidak diartikan bahwa setiap

pemerintah daerah harus dapat membiayai seluruh kemampuannya dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena di samping dari PAD masih ada

penerimaan lain sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 yang telah direvisi melalui Undang-undang 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999

yang telah direvisi melalui Undang-undang 33 tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, disebutkan

bahwa sumber penerimaan daerah berasal dari pendapatan asli daerah,

dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.

Sejalan dengan undang-undang tersebut maka pemerintah daerah dituntut

untuk dapat meningkatkan pendapatannya di dalam pelaksanaan

pembangunan daerah, sementara itu sumber pendapatan asli daerah untuk

membiayai belanja daerah tidak mencukupi sehingga kemampuan

pemerintah daerah untuk menyediakan dana pembangunan sangat terbatas,

untuk menutupi kekurangan dana tersebut maka pemerintah daerah

diberikan kewenangan untuk menggunakan dana pinjaman sebagai mana

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penggunaan dana pinjaman daerah ini sebagai salah satu sumber

pilihan pembiayaan pembangunan di masa yang akan datang akan

memegang peranan penting dan membuka peluang bagi daerah untuk

melakukan pinjaman dari pihak luar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.2 Identifikasi Masalah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi defisit

anggaran, yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah

dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh, penyebab utama

terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah

yang semakin meningkat.


3

Pengaturan tentang kebijakan pembiayaan dalam APBD telah

diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, pada Bab Keuangan Daerah. Berdasarkan Pasal 174 Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004, apabila APBD diperkirakan surplus maka

penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang

mencakup : pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo;

penyertaan modal (investasi daerah); dan transfer ke rekening dana

cadangan. Namun apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya

dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari : sisa lebih

perhitungan anggaran tahun lalu; transfer dari dana cadangan; hasil

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan pinjaman daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Kota Depok di

dalam melakukan pinjaman

2. Untuk menentukan besarnya pinjaman yang layak yang dapat

dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok

3. Sebagai bahan dalam pengambilan keputusan di lingkungan

Pemerintah Kota Depok dalam memperkaya kajian tentang keuangan

daerah khususnya mengenai kemampuan keuangan dalam melakukan

pinjaman daerah sebagai salah satu sumber investasi untuk

membiayai pelaksanaan pembangunan.

4. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi Pemerintah Kota Depok

dalam memberi arah atau alternatif kebijakan yang berkaitan dengan

pelaksanaan pinjaman daerah.

1.4 Ruang Lingkup Kegiatan

Sesuai dengan apa yang menjadi prinsip dan tujuan yang telah

diutarakan pada latar belakang bahwa kajian pinjaman ini mampu

memberikan gambaran bagaimana memaksimalkan kemampuan daerah


4

dalam mengoptimalkan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari

pinjaman dengan melihat efektivitas dampak terhadap program kerja yang

telah disusun dalam rencana pembangunan jangka menengah yang

dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah

Sesuai kerangka pemikiran di muka maka ditetapkan ruang lingkup

kegiatan yaitu mengumpulkan, mengindentifikasi dan menganalisis ;

a) Seberapa besar manfaat yang akan dihasilkan dalam proses

pembangunan di Kota Depok dengan sumber pembiayaan dari

pinjaman.

b) Sampai sejaumana kemampuan keuangan Pemerintah Kota Depok

dalam melakukan pinjaman.

.


5

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Dasar Hukum Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan

Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai

uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk

membayar kembali.

Adapun dasar hukum yang menjadi acuan dalam melakukan pinjaman

yaitu :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

4. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. PP Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;

7. PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman

dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah

Luar Negeri;

8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Bappenas No. 005/M.PPN/06/2006 tentang Tatacara Perencanaan dan

Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari

Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2007 tentang

Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah;


6

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang

Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi

Obligasi Daerah.

2.2 Prinsip Dasar Pinjaman Daerah

Menurut Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah menetapkan bahwa pinjaman daerah adalah merupakan salah satu

sumber pembiayaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang

dicatat dan dikelola dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah

(APBD).

Pinjaman daerah merupakan solusi alternatif untuk membiayai

pembangunan, dimana pada era otonomi daerah saat ini beban belanja

untuk pembangunan di daerah cukup besar, serta tuntutan masyarakat

terhadap penyediaan fasilitas atau sarana dan prasarana pelayanan umum

semakin meningkat. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Daerah dituntut

untuk bekerja keras mencari sumber-sumber alternatif pendapatan dan

pembiayaan yang cukup memadai.

Adapun yang menjadi prinsip Pemerintah Daerah melakukan

pinjaman adalah :

1. Pinjaman Daerah adalah salah satu alternatif sumber pembiayaan

Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, termasuk untuk menutup

kekurangan arus kas;

2. Pinjaman Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang

merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah berdasarkan peraturan

perundang-undangan;

3. Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar

negeri;

4. Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah

yang dananya berasal dari luar negeri (On-Lending);


7

5. Tidak melebihi Batas Defisit APBD dan Batas Kumulatif Pinjaman

Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.3 Persyaratan Pinjaman

Seperti yang telah di isyaratkan dalam Peraturan Perundang-

undangan bahwasanya Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman

untuk mendanai pembangunan, namun tentunya ada kaidah-kaidah yang

perlu menjadi perhatian yaitu, :

1. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan

ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD

tahun sebelumnya;

2. Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman

(DSCR) paling sedikit 2,5;

3. Batas maksimal defisit APBD daerah yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan.

4. Batas masimal defisit APBD tidak termasuk SiLPA dan defisit yang

dibiayai dengan pencairan dana cadangan

5. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang

berasal dari Pemerintah;

6. Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang dilakukan dengan

persetujuan DPRD.

7. Untuk Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang waktu

pinjaman tidak boleh melebihi masa jabatan Kepala Daerah

Debt Service Coverage ratio (DSCR) adalah merupakan

perbandingan antara penjumlahan Pendapatan asli daerah, bagian daerah

dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

serta penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya seperti

pajak penghasilan perorangan, dana alokasi umum (DAU) setelah

dikurangi belanja wajib dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan


8

biaya pinjaman lainnya yang telah jatuh tempo, bila dirumuskan secara

matematis perhitungan DSCR yaitu :

Rumus DCSR :

(PAD + BD +DAU)-BW

DSCR = ≥ 2,5

(P + B + BL)

DSCR : Debt Service Coverage ratio

PAD : Pendapatan Asli Daerah

BD : Bagian Daerah dari PBB, BPHTB, Penerimaan

Sumber Daya Alam serta Bagian Daerah Lainnya

seperti PPh Perseorangan

DAU : Dana Alokasi Umum

BW : Belanja Wajib yaitu belanja yang harus

dipenuhi/tidak bisa dihindarkan dalam tahun

anggaran yang bersangkutan

P : Angsuran Pokok Pinjaman yang jatuh tempo

nggaran yang bersangkutan

B : Bunga Pinjaman yang jatuh tempo pada tahun

anggaran yang Bersangkutan

BL : Biaya Lainnya Yang Jatuh Tempo (Biaya

komitmen, Biaya Bank dan Lain-lain yang jatuh

tempo)


9

Tabel 2.3

Persyaratan Pinjaman Daerah

NO PERSYARATAN

1. Surat Permohonan Kepala Daerah Kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pertimbangan.

2. Surat Persetujuan DPRD. 3. Salinan surat pelantikan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. 4. Surat Pernyataan dari Kepala Daerah tidak mempunyai tunggakan atas

pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah. 5. Kerangka Acuan Kegiatan yang berisi: a. Latar belakang b. Maksud dan Tujuan c. Ruang lingkup dalam pemanfaatan pinjaman d. SKPD yang menjadi Penanggungjawab kegiatan e. SKPD yang menjadi penanggungjawab keuangan f. Analisis aspek (pelayanan, keuangan, sosial, lingkungan, ekonomi dll) g. Keterpaduan/ Sinergitas dengan Kegiatan Lain h. Jadwal Waktu Pelaksanaan i. Kaitan dengan RPJMD j. Peta wilayah atau lokasi kegiatan. k. Struktur organisasi pengelola kegiatan dan keuangan. l. Lain-lain yang dianggap perlu, seperti:

• Persetujuan awal pemberi pinjaman. • Bukti pelunasan pinjaman tahun sebelumnya.

6. Rasio Kemampuan Keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR) Tahun berkenaan ≥ 2,5.

7. Perbandingan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik dengan penerimaan umum APBD tahun anggaran sebelumya.

8. APBD tahun bersangkutan. 9. Perda APBD 3 (tiga) tahun berturut-turut. 10. Sisa pinjaman daerah yang masih ada 11. Naskah Perjanjian Pinjaman. 12. Jangka waktu pinjam. 13. Suku bunga 14. Rencana penggunaan pinjaman 15. Rencana keuangan (financing plan) pinjaman yang akan diusulkan 15. Jumlah pinjaman

Sumber : Departemen Dalam Negeri


10

2.4 Sumber-sumber Pinjaman Daerah

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman dengan bersumber

pada, :

1. Pemerintah;

a. Pendapatan Dalam Negeri (Rekening Pembangunan Daerah);

b. Pinjaman Luar Negeri (Subsidiary Loan Agreement (SLA)/on-

lending)

2. Pemerintah daerah lain;

3. Lembaga keuangan Bank;

4. Lembaga Keuangan bukan Bank; dan

5. Masyarakat

Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan melalui

Menteri Keuangan, sedangkan pinjaman daerah yang bersumber dari

masyarakat berupa penerbitan Obligasi Daerah diterbitkan melalui pasar

modal.

2.5 Jenis dan Jangka Waktu Pinjaman

1. Pinjaman Jangka Pendek

Merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama

dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali

pinjaman (pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain) seluruhnya harus

dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan digunakan

hanya untuk menutupi arus kas dan jumlah maksimum adalah 1/6 dari

jumlah belanja dalam APBD tahun anggaran berjalan hal ini

disebabkan dengan mempertimbangkan kecukupan daerah untuk

membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek yang

bersumber dari :


11

1. Pemerintah Daerah lain

2. Lembaga keuangan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan

mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik

Indonesia

3. Lembaga keuangan bukan Bank yang berbadan hukum Indonesia

dan mempunyai kedudukan dalam wilayah Negara Republik

Indonesia

2. Pinjaman jangka Menengah

Merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu

tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman (pokok

pinjaman, bunga, dan biaya lain) harus dilunasi dalam kurun waktu

yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang

bersangkutan. Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk

membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan

penerimaan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman jangka menengah yang

bersumber dari :

1. Pemerintah yang dananya berasal dari pendapatan APBN dan/atau

pengadaan pinjaman Pemerintah dari Dalam Negeri atau Luar

Negeri.

2. Pemerintah Daerah Lainnya



Indonesia



Indonesia

5. Masyarakat


12

3. Pinjaman Jangka Panjang

Merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu

tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman (pokok

pinjaman, bunga, dan biaya lain) harus dilunasi pada tahun-tahun

anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman

yang bersangkutan. Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk

membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan dalam hal

ini proyek investasi yang menyangkut sarana dan prasarana yang

menghasilkan pendapatan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan

atas penggunaan sarana dan prasarana tersebut dan batas maksimum

waktu pinjaman disesuaikan dengan umur ekonomis asset yang

dibiayai dari pinjaman tersebut.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman jangka panjang yang

bersumber dari :

1. Pemerintah yang dananya berasal dari pendapatan APBN dan/atau

pengadaan pinjaman Pemerintah dari Dalam Negeri atau Luar

Negeri.

2. Pemerintah Daerah Lainnya



Indonesia



Indonesia

5. Masyarakat


13

2.6 Larangan Penjaminan

Dalam beberapa hal daerah dilarang melakukan pinjaman Daerah

yang bersipat penjaminan terhadap pinjaman pihak lain yang

mengakibatkan beban atas keuangan daerah yaitu :

1. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan

jaminan;

2. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah

yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi

Daerah.

2.7 Pinjaman dimasukan dalam APBD

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 bahwa

setiap pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, wajib

dialokasikan dalam APBD.

2.8 Pembayaran Kembali Pinjaman

Ketentuan mengenai pembayaran kembali pinjaman dilakukan sesuai

dengan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan yang memberi

pinjam, untuk pinjaman luar negeri mengenai penyaluran dan pembayaran

kembali pinjaman ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan

ketentuan perundangan yang berlaku.

Seluruh kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo wajib

dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan, dan dalam

hal daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada

Pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan

dengan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil dari penerimaan negara yang

menjadi hak daerah tersebut, maka sesuai dengan ketentuan semua

kewajiban pembayaran kembali pinjaman daerah menjadi tanggung jawab

daerah. Pemerintah pusat tidak menanggung pembayaran kembali

pinjaman daerah yang menjadi kewajiban daerah dan tanggung jawab

daerah


14

2.9 Pelaporan Pinjaman

Pemerintah daerah wajib melaporkan perjanjian pinjaman, posisi

kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Pemerintah (Menteri

Dalam Negeri) setiap semester dalam tahun anggaran berjalan, dalam hal

daerah tidak menyampaikan laporan, Pemerintah dapat menunda

penyaluran Dana Perimbangan dan dana bagi hasil yang menjadi hak

daerah tersebut.

Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman daerah

dicantumkan dalam APBD dan dibekukan sesuai dengan standar akuntansi

Keuangan Pemerintah dan keterangan mengenai pinjaman jangka panjang

dituangkan dalam lampiran dokumen APBD.


15

BAB III

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA DEPOK 3.1 KONDISI FISIK

3.1.1 Kondisi Geografi Kota Depok

Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6º

19’00’’ - 6º 28’00’’Lintang Selatan dan 106º43’00’’ - 106º55’30’’

Bujur Timur. Bentang alam Depok dari Selatan ke Utara

merupakan daerah dataran rendah – perbukitan bergelombang

lemah, dengan elevasi antara 50–140 meter diatas permukaan laut

dan kemiringan lerengnya kurang dari 15 persen. Kota Depok

sebagai salah satu wilayah termuda di Jawa Barat, mempunyai luas

wilayah sekitar 200.29 Km2.

Wilayah Kota Depok berbatasan dengan tiga Kabupaten

dan satu Propinsi. Secara lengkap wilayah ini mempunyai batas-

batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ciputat

Kabupaten Tangerang dan wilayah Daerah Khusus

Ibukota Jakarta.

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pondokgede

Kota Bekasi dan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten

Bogor.

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibinong

dan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Parung dan

Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.

Luas keseluruhan Kota Depok 20.504,54 ha atau 200,29 km2 yang

mencakup 6 kecamatan yaitu: Kecamatan Beji, Limo, Cimanggis,


16

Sawangan, Sukmajaya dan Kecamatan Pancoran Mas. Kota Depok

sebagai pusat Pemerintahan berada di Kecamatan Pancoran Mas.

3.1.2 Topografi

Secara umum wilayah Kota Depok di bagian utara

merupakan daerah dataran tinggi, sedangkan di bagian

selatanmerupakan daerah perbukitan bergelombang lemah. peta

sebaran spasial kelas lereng lahan Kota Depok, berdasarkan atas

elevasi atau ketinggian garis kontur, maka bentang alam daerah

Depok dari selatan ke utara merupakan daerah dataran rendah –

perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50-140

meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan data RTRW Kota Depok (Anonimous, 2000),

sebagian besar wilayah Kota Depok memiliki kemiringan lereng

kurang dari 15% bentuk kemiringan wilayah tersebut sangat

menentukan jenis penggunaan lahan, intensitas penggunaan lahan

dan kepadatan bangunan. Wilayah dengan kemiringan datar hingga

sedang digunakan untuk berbagai keperluan khususnya

pemukiman, industri dan pertanian.

3.1.3 Penggunaan lahan

Jenis penggunan lahan di Kota Depok dapat dibedakan

menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Jenis kawasan

yang perlu dilindungi terdiri dari Cagar Alam Kampung Baru

(Kelurahan Depok) area pinggir sungai dan situ. Berdasarkan jenis

kawasan lindung yang ada menggambarkan bahwa kondisi

morfologis Kota Depok relatif datar. Badan air yang terdiri dari

sungai dan situ-situ lokasinya tersebar mencakup luasan 551,61 Ha

(2,80%) dari total luas Kota Depok ± 20502,33 Ha.

Jenis penggunaan lahan yang dikategorikan untuk kawasan

budidaya pada tahun 2001 didominasi oleh pemukiman 4702,43 ha

(22,94%), lahan tidur 3543,39 ha(17,28%), sawah 3473,93 ha


17

(16,94%), tegalan 1781,93 ha (8,69%), dan jenis penggunaan

lahan

vegetasi campuran hanya 27,80% dari total luas Kota Depok. Kondisi

di atas menggambarkan Kota Depok masih mencerminkan kegiatan

yang bercampur antara pertanian dan perkotaan yang dipengaruhi oleh

Kota Metropolitan, masalah yang dihadapi dalam penggunaan lahan ini

adalah konversi lahan pertanian (lahan basah) menjadi kegiatan non

pertanian, persoalannya adalah perkembangan nilai tanah (land rent)

yang lebih tinggi dibandingkan dengan produktifitas pertanian sawah,

dan diperkirakan akan semakin mempercepat perubahan menjadi lahan

perkotaan. Jika dilihat dari sebarannya dapat dikenali kawasan

perumahan terkonsentrasi dominan di bagian utara yang berdekatan

dengan Jakarta yaitu Kecamatan Limo, Beji dan Sukmajaya.

Kemudian di bagian tengah diapit oleh Jalan Margonda Raya, Sungai

Ciliwung dan Jalan Tole Iskandar. Penggunaan pertanian tersebar di

Kecamatan Sawangan, Pancoran Mas bagian selatan dan sebagian

Kecamatan Cimanggis. Tabel 3.1.3

Jenis Penggunaan Lahan Kota Depok Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) %

Kawasan Terbangun 9,968.43 49.77%Perumahan + Kampung 8,874.85 44.31%Pendidikan Tinggi 230.33 1.15%Jasa dan Perdagangan 300.44 1.50%Industri 308.45 1.54%Kawasan Tertentu (Gandul, Cilodong, Depo KRL, Brimob, Radar AURI)

254.37 1.27%

Ruang Terbuka Hijau 10,060.57 50.23%Sawah Teknis dan Non Teknis 967.40 4.83%Tegalan/Ladang/Kebun/Tanah Kosong 7,078.25 35.34%Situ & Danau 168.24 0.84%Pariwisata, Lapangan Golf, Kuburan 388.56 1.94%Hutan 26.04 0.13%Kawasan Tertentu (TVRI, RRI) 176.26 0.88%Sungai 82.12 0.41%Garis Sempadan (Sungai, Tegangan Tinggi, Pipa Gas) 1,171.70 5.85%Total 20,029.00 100.00%

Sumber : Hasil Revisi RTRW Kota Depok Tahun 2000 – 2010, BAPEDA Kota Depok


18

Selain itu terdapat beberapa penggunaan lahan yang

cenderung intensif seperti industri yang tersebar di Jalan Raya

Bogor (Kecamatan Cimanggis), perdagangan dan jasa, pendidikan

dan perkantoran yang tersebar di sepanjang Jalan Margonda Raya

dan Jalan Akses UI.

3.2 ADMINISTRASI

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tanggal 16 Mei 1994 Nomor

135/SK.DPRD/03/1994 tentang Persetujuan Pembentukan Kotamadya

Daerah Tingkat II Depok dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 7 Juli 1997 Nomor

135/Kep.Dewan 06/DPRD/1997 tentang Persetujuan Atas Pembentukan

Kotamadya Dati II Depok dan untuk lebih meningkatkan daya guna dan

hasil guna penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan

pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan peran aktif

masyarakat, maka pembentukan Kota Depok sebagai wilayah administratif

baru di Propinsi Jawa Barat ditetapkan dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 15 Tahun 1999.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, dalam rangka

pengembangan fungsi kotanya sesuai dengan potensinya dan guna

memenuhi kebutuhan pada masa-masa mendatang, terutama untuk sarana

dan prasarana fisik kota, serta untuk kesatuan perencanaan, pembinaan

wilayah, dan penduduk yang berbatasan dengan wilayah Kota

Administratif Depok, maka wilayah Kota Depok tidak hanya terdiri dari

wilayah Kota Administratif Depok, tetapi juga meliputi sebagian wilayah

Kabupaten Bogor lainnya, yaitu Kecamatan Limo, Kecamatan Cimanggis,

Kecamatan Sawangan dan sebagian wilayah Kecamatan Bojonggede yang

terdiri dari Desa Pondokterong, Desa Ratujaya, Desa Pondokjaya, Desa

Cipayung dan Desa Cipayung Jaya. Sehingga wilayah Kota Depok terdiri


19

dari 6 Kecamatan. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan

volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pembinaan serta pelayanan masyarakat di Kota Depok. Sampai dengan

tahun 2007 Kota Depok mempunyai 63 kelurahan, 828 Rukun Warga

(RW), dan 4.538 Rukun Tetangga (RT).

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Depok tahun 2007 adalah 6.762

orang, terdiri dari golongan I sebanyak 86 orang, golongan II sebanyak

1.471 orang, golongan III sebanyak 2.483 orang, dan golongan IV

sebanyak 2.722 orang. Jumlah anggota DPRD Kota Depok hasil pemilu

2004 (periode 2004 – 2009) adalah 45 orang, laki-laki 39 orang, dan

perempuan 6 orang. Anggota DPRD dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera

12 orang, kemudian Fraksi partai Golkar 8 orang, Fraksi Partai Demokrat

8 oang, Fraksi Partai Amanat Nasional 5 orang, Fraksi PDI Perjuangan 6

orang, dan Fraksi Persatuan Bangsa 6 orang. Jumlah keputusan DPRD

Kota Depok pada tahun 2007 yang berupa Surat keputusan Pimpinan

DPRD sebanyak 2, sedangkan Surat Keputusan Dewan (DPRD) ada 24

keputusan, dan sebanyak 4 berupa Peraturan Daerah (PERDA).

3.3 KEPENDUDUKAN

3.3.1. Penduduk

Jumlah penduduk Kota Depok pada tahun 2007 mencapai

1.470.002 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 761.382 jiwa dan

perempuan 708.620 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota

Depok tahun 2007 3,43 persen, sedangkan rasio jenis kelamin di

Kota Depok adalah 102. Kecamatan Cimanggis paling banyak

penduduknya dibanding kecamatan lain di Kota Depok, yaitu

403.037 jiwa, Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil

adalah Kecamatan Beji yaitu 139.888 jiwa. Di Tahun 2007,

kepadatan penduduk Kota Depok mencapai 7.339,37 jiwa/km2.

Kecamatan Sukmajaya merupakan kecamatan terpadat di Kota


20

N % N % N %1 2 3 4 5 6 7 8

0‐4 73.306 9,63 66.685 9,41 139.991 9,52 109,935‐9 71.218 9,35 63.982 9,03 135.200 9,20 111,31

10‐14 64.881 8,52 57.842 8,16 122.723 8,35 112,1715‐19 65.636 8,62 60.900 8,59 126.536 8,61 107,7820‐24 72.278 8,62 69.501 9,81 141.779 9,64 104,0025‐29 77.081 10,12 73.869 10,42 150.950 10,27 104,3530‐34 75.537 9,92 70.360 9,93 145.897 9,92 107,3635‐39 65.905 8,66 61.768 8,72 127.673 8,69 106,7040‐44 51.320 6,74 48.921 6,90 100.241 6,82 104,9045‐49 41.041 5,39 35.762 5,05 76.803 5,22 114,7650‐54 32.805 4,31 30.905 4,36 63.710 4,33 106,1555‐59 23.438 3,08 22.632 3,19 46.070 3,13 103,5660‐64 16.968 2,23 15.601 2,20 32.569 2,22 108,7665‐69 13.118 1,72 13.567 1,91 26.685 1,82 96,6970‐74 9.901 1,30 9.002 1,27 18.903 1,29 109,9975 + 6.949 0,91 7.323 1,03 14.272 0,97 94,89

J UML AH 761.382 100 708.620 100 1.470.002 100 107,45

RJKKelompok Umur

Laki-Laki Perempuan Laki-Laki+Perempuan

Depok dengan tingkat kepadatan 10.033,61 jiwa/km2, kemudian

Kecamatan Beji dengan tingkat kepadatan 9.782,38 jiwa/km2.

Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah

adalah Kecamatan Sawangan yaitu sebesar 3.634,84 jiwa/km2.

Tabel 3.3.1.a Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2010 – 2015 (jiwa)

Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa)

2010 2015

Pancoran Mas 310,717 350,660

Sukmajaya 398,265 478,226

Beji 179,189 220,854

Sawangan 207,523 249,189

Limo 182,989 217,526

Cimanggis 451,925 515,111

TOTAL 1,732,642 2,035,293Sumber: Hasil Revisi RTRW Kota Depok Tahun 2000 – 2010, BAPEDA Kota Depok

Tabel 3.1.3.b

Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Usia Di Kota Depok Tahun 2007

Sumber : Depok Dalam Angka Tahun 2007


21

3.3.2. Tenaga Kerja

Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang

berumur 10 tahun keatas. Penduduk usia kerja terdiri dari “

angkatan kerja” dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang

tergolong “Angkatan Kerja adalah mereka yamg aktif dalam

kegiatan ekonomi. Kesempatan kerja memberikan gambaran

besarnya tingkat penyerapan pasar kerja, sehingga angkatan kerja

yang tidak terserap dikategorikan sebagai pengangur.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2006, dapat diperoleh

gambaran bahwa pada tahun 2006, penduduk Kota Depok yang

bekerja 44,63 % sedangkan yang menganggur sekitar 9,36 %. Jadi

penduduk Kota Depok yang tergolong angkatan kerja 53,98 %,

sisanya merupakan penduduk bukan angkatan kerja. Penduduk

yang bekerja masih didominasi lakilaki dari pada perempuan (laki-

laki 63,56 % dan perempuan 25,71dari penduduk yang bekerja

sebagian besar bekerja di sektor jasa dan perdagangan dengan

persentase masing-masing 27,98 % dan 26,92 %. Status pekerjaan

didominasi sebagai buruh/karyawan/pegawai sebanyak 64,84 %,

kemudian berusaha sendiri 26,79 %.

Tabel 3.3.2 Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha

di Kota Depok, Tahun 2007 Lapangan Usaha 2005 (%)

Laki-laki Perempuan Jumlah (%) 1 2 3 4

Pertanian 3.06 0.35 2.27 Pertamb. & Penggalian 0.14 0.00 0.10 Industri 14.75 21.28 16.63 Listrik, Gas & Air 0.70 0.00 0.50 Konstruksi 6.79 0.00 4.83 Perdagangan 23.41 35.60 26.92 Angkutan & Komunikasi 15.49 3.36 12.00 Keuangan 9.36 6.24 8.48 Jasa-jasa 25.88 33.17 27.98 Lain-lain 0.42 0.00 0.30

JUMLAH 100.00 100.00 100.00 Sumber: Bapeda Kota Depok


22

3.4 PENDIDIKAN

Tahun Ajaran 2006/2007 jumlah Sekolah Taman Kanak-kanak di

Kota Depok sebanyak 314 sekolah, jumlah murid TK 14.053, dan 954

guru TK. Sekolah SD sebanyak 362 sekolah, dengan 125.581 murid, dan

4.656 orang guru. Sekolah SMP berjumlah 137 sekolah dengan jumlah

siswa 44.601 orang dan jumlah guru 3.023 orang. Di tingkat SMA terdapat

51 sekolah dengan jumlah murid dan guru masing-masing 14.937 orang

dan 1.183 orang. Selain itu terdapat 55 sekolah SMK, dengan jumlah

murid 18.726 orang dan jumlah guru 1.371 orang.

Pada tahun 2006, penduduk Kota Depok yang berumur 10 tahun

keatas yang memiliki ijazah tertinggi SLTA dan sederajat. 27,67%.

Memiliki Ijazah tertinggi SLTA merupakan persentase terbesar dibanding

jenjang pendidikan lainnya. Penduduk Kota Depok yang berumur 10 tahun

keatas yang bisa membaca dan menulis huruf latin 59,99 %, huruf lainnya

1,07 %, huruf latin dan huruf lainnya 37,51 %, dan yang buta huruf 1,43

%.

3.5 KESEHATAN

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah

satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat untuk memperoleh akses atas

kebutuhan pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan juga harus

dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi,

serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kota Depok harus selalu

ditingkatkan melihat perkembangan jumlah penduduk yang selalu

bertambah dari tahun ke tahun, upaya yang dilakukan pemerintah yaitu

dengan meningkatkan fasilitas, sarana dan prasaran kesehatan, serta

penambahan tenaga medis terus dilakukan sehingga pelayanan secara

maksimal bagi semua lapisan masyarakat dapat dirasakan dan tingkat


23

kepuasan dapat lebih dimaksimalkan dengan pelayanan kesehatan secara

mudah, merata, dan murah ( Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan

Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah).

Seperti apa yang tertuang Dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2006 – 2011 dimana

disebutkan bahwa prioritas perencanaan pembangunan lebih

menitikberatkan pada bagaimana meningkatkan kualitas keluarga,

pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan

nilai-nilai agama, hal ini tentunya harus ditunjang dengan sarana dan

parasarana pelayanan yang memadai sehingga peningkatan kualitas

pelayanan khususnya penyediaan layanan kesehatan dasar dan rujukan,

peningkatkan kesehatan keluarga, kewaspadaan pangan dan gizi,

penanganan penyakit menular dan tidak menular, penyelenggaraan

kesehatan lingkungan dan promosi kesehatan dapat lebih dioptimalkan.

3.5.1 Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan

Sumber daya manusia adalah unsur yang sangat penting

dalam memberikan pelayanan yang optimal karena hal ini sangat

mempengaruhi mutu pelayanan dan pengelolaan kesehatan.

Tabel 3.5.1 Jumlah Tenaga Kesehatan (RSUD) Kota Depok

No Spesifikasi Jumlah Pendidikan

1. Tenaga Medis 26 orang 1. Dokter Umum 2. Dkter Gigi 3. Dokter spesialis

2. Paramedis Keperawatan

19 orang 1. D3 Keperawatan 2. Sarjana Keperawatan 3. SPK

3. Paramedis Non Keperawatan

10 orang 1. D3 Kebidanan 2. D3 Gigi

4. Tenaga Non Medis

20 orang 1. Apoteker 2. SMF 3. Administrasi Negara


24

4. Ekonomi 5. D3 Lingkungan 6. D3 Rontgent 7. D3 Rekam Medik 8. D3 Gizi 9. D3 Analis 10. D3 Administrasi RS 11. SKM 12. SMA

Sumber : RSUD Kota Depok

3.5.2 Sarana dan Prasarana

Untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi

masyarakat Kota Depok pada saat ini sudah tersedia Rumah Sakit

Umum Daerah dimana proses pembangunan gedung RSUD

dilakukan secara bertahap sesuai dengan Master Plan yang telah

dibuat. Untuk saat ini RSUD sudah dapat beroperasi, namun hanya

ada satu gedung yang telah siap untuk digunakan untuk pelayanan

diataranya : IGD, OK, poliklinik RSUD Kota Depok dan ruang

perawatan kelas III.

Mengacu pada sarana dan prsarana yang tersedia di RSUD

Kota Depok, terutama bangunan gedung dibagi dalam tiga kategori

yaitu :

a. Bangunan/gedung dengan luas 3.420 M2 (yang terdiri dari

gedung A, IPAL, dan genset) sudah selesai dan berfungsi:

b. Bangunan/gedung dengan luas 4.010 M2 (yaitu gedung C)

sedang proses pembangunan (Pondasi)

c. Bangunan/gedung dengan luas 8.210 M2 belum dibangun.

Untuk meningkatkan pelayanan yang optimal tentunya

sarana dan prasarana harus lebih ditingkatkan, mengingat jumlah

penduduk yang harus dilayani akan semakin berkembang setiap

tahunnya.

Di Kota Depok tahun 2007 tersedia 27 puskesmas yang

tersebar di 6 kecamatan dan 10 puskesmas pembantu. Sarana


25

pelayanan kesehatan antara lain rumah sakit juga tersedia di Kota

Depok. Sampai dengan tahun 2007 rumah sakit umum yang ada di

Kota Depok ada 10, rumah sakit ibu dan anak ada 4 rumah sakit,

Balai Pengobatan 142, Rumah Bersalin 24 buah.

Tabel 3.5.2 Proyeksi Pengembangan

Gedung, Sarana dan Prasarana RSUD Kota Depok

Kelas C GED PERUNTUKAN LUAS TOTAL A Lt 1 : POLIKLINIK UGD 3300

Lt 2 : RAWAT INAP KELAS 3

B Lt 1 : RADIOLOGI, FARMASI, LAB, REHAB MEDIK, CSSD 3250 Lt 2 : RAWAT INAP KELAS 2 Lt 3 : ADMINISTRASI MEDICAL RECORD 16.250.000.000

C Lt 1 : POLI TAMBAHAN, ANAK & KEBIDANAN, FAS UMUM 4010 Lt 2 : KANDUNGAN & BEDAH SENTRAL, INST. BEDAH SENTRAL Lt 3 : ICU DAN ICCU 20.050.000.000

D Lt 1 : RAWAT INAP KELAS VIP 1850 Lt 2 : RAWAT INAP KELAS 1 9.250.000.000 E LAUNDRY 300 1.500.000.000 F INSTALASI GIZI 350 1.750.000.000 G EKSISTING WORKSHOP H AMBULANCE CENTER 60 300.000.000 I INSENERATOR 50 250.000.000 J IPAL 50 K GENSET 70

L NORTULARY (KAMAR JEAZAH) 180 900.000.000 M Instalasi Logistik 80 400.000.000 N Landasan Oksigen Sentral 24 60.000.000 O Instalasi Oksigen ke Gedung B, C, D 345.000.000 P MESJID 150 750.000.000 SELASAR 1 LT

SELASAR 2 LT

TOTAL 13.724 51.805.000.000 Gambar 4% 2.072.200.000 Konsultan+Pengawas 3% 1.554.150.000


26

Penyempurnaan Master Plan 150.000.000 Inflasi 10% 5.180.500.000 TOTAL 60.761.850.000

ALKES 70% 42.533.295.000

Kelas B GED PERUNTUKAN LUAS TOTAL

A Poli, UGD, Kelas III 60 TT 3300 -B Lantai 1: CSSD, Farmasi 4330 21.650.000.000

Rehabilitasi Medik, Medical Record Lantai 2: Rinap Kelas III A 60 TT Lantai 3: Kelas II 50 TT Lantai 4: Kelas II 50 TT

C Lantai 1: Radiologi (kamar 4010 20.050.000.000(X-Ray 2), Ct-Scan, Ruang

Praktek 6, Laboratorium Sentral & Administrasi, Apotik, Ruang Tunggu Lantai 2: OK 4 Kamar, VK 1 kamar, kamar RR 2, Haemodialisa 4 TT Lantai 3: ICU 6TT, ICCU 4TT, NICU 4TT

D Lantai 1: Rinap Kelas 1 A 20 3700 18.500.000.000TT Lantai 2: Rinap Kelas 1 B 20 TT

Lantai 3: Rinap Kelas VIP 8 TT dan Super VIP 2 TT

Lantai 4: Administrasi E Laundry 300 1.500.000.000F Instalasi Gizi 350 1.750.000.000G Workshop -H Ambulance Center 60 300.000.000I IPAL 50 -


27

J Insenerator 50 250.000.000

K Genset 70 -

L Kamar Jenazah 180 900.000.000

M Instalasi Logistik 80 400.000.000

N Landasan Oksigen Sentral 24 60.000.000

O Pekerjaan Pipa Oksigen ke Gedung A, B,C,D 690.000.000

P Masjid 150 750.000.000 Selasar - Jumlah 16.654 66.110.000.000 Gambar 4% 2.644.400.000

Penyempurnaan Master Plan 150.000.000 Penyempurnaan FS 150.000.000

Konsultan+Pengawas 3% 1.932.000.000 Inflasi 10% 6.440.000.000

TOTAL 77.358.000.000 BIAYA ALKES 70% 54.150.600.000

Sumber : RSUD Kota Depok

3.6 PERHUBUNGAN (JALAN/JEMBATAN)

Perhubungan darat merupakan prasarana pengangkutan yang

penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin

meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan

pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan

memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Jumlah

angkutan, ijin trayek, jumlah penumpang yang ada di Kota depok

merupakan investasi yang menunjang pembangunan di Kota Depok dan

merupakan salah satu asset di dalam penghitungan PAD Kota Depok.

Lalu lintas Angkutan Penumpang Kereta Api merupakan alat

transportasi yang banyak diminati hal ini dikarenakan biayanya yang

relative murah dan cepat sampai ditujuan. Di Kota Depok terdapat 5


28

Stasiun Kereta Api, antara lain : Stasiun Kereta Api Pondok Cina, UI,

Depok Baru, Depok Lama, dan Citayam.

Panjang jalan di Kota Depok tahun 2007 adalah 503,24 km2, jika

dirinci menurut status pemerintah yang berwenang maka panjang jalan

negara 14,31 km2, jalan propinsi 19,16 km2, jalan kota 469,77 km2. Pada

bulan September 2007 jumlah pelanggan Kancatel Depok sebesar 72.476

dengan jumlah kapasitas sentral dan jumlah LIS (Line in service) 80.301

dan 75.529.

3.7 EKONOMI

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total

dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan

penduduk dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu

daerah., pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi

(economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan

ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses

pembangunan ekonomi suatu daerah.

Perkembangan perekonomian Kota Depok tahun ketahun-nya

mengalami perkembangan yang cukup signifikan hal ini dapat dilihat dengan

makin meningkatnya aktifitas perekonomian, hal ini mencerminkan bahwa

Kota Depok sebagai kota perdagangan dan jasa yang berbasiskan kegiatan

Industri, perdagangan dan jasa, serta pertanian menunjukan pertumbuhan yang

terus meningkat.

a. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Depok

Kota Depok sebagai kota perdagangan dan jasa yang berbasiskan

ekonomi perkotaan dan ekonomi pedesaan, dimana masing-masing

sektor perekonomian menunjukan peningkatan yang terus

berkembang, hal ini mencerminkan bahwa indikator makro

ekonomi daerah, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB Kota Depok terakhir (tahun 2006), atas dasar harga berlaku,


29

mengalami peningkatan sebesar 18,91 % dibanding Tahun 2005,

yaitu dari Rp. 7.541.666,15,- (dalam juta) pada Tahun 2005

menjadi Rp. 8.967.779,01,- (dalam juta) pada Tahun 2006.

Sedangkan atas dasar harga konstan mengalami peningkatan

sebesar 6,65 % dari Rp. 4.750.034,10 (dalam juta) Tahun 2005

menjadi Rp. 5.066.129,06,- (dalam juta) Tahun 2006.

Tabel 3.7.a PDRB Kota Depok Tahun 2003-2006

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

2003 2004 2005 2006

PDRB atas dasar harga berlakuPDRB atas dasar harga konstan


30

Tabel 3.7.a Presentase PDRB Kota Depok

Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2003 - 2006

KELOMPOK SEKTOR 2003 2004 2005)* 2006)*

(1) (2) (3) (4) (5)

A. P R I M E R

1. PERTANIAN

2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

B. S E K U N BD E R

1. INDUSTRI PENGOLAHAN

2. LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM

3. BANGUNAN/KONSTRUKSI

C. T E R S I E R

1.PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN

2. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

3.BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

4.JASA-JASA

3,59

3,59

-

48,51

38,30

4,34

5,87

47,90

30,44

5,66

3,82

7,98

3,23

3,23

-

48,59

38,52

4,09

5,98

48,18

30,60

5,64

3,94

8,00

2,99

2,99

-

48,57

38,49

4,81

5,27

48,44

30,07

6,81

3,83

7,71

2,65

2,65

-

47,13

37,54

4,73

4,86

50,22

32,32

6,42

3,53

7,94

Sumber: BPS Kota Depok, 2006

b. Kondisi perekonomian

Kemajuan ekonomi Kota Depok juga terlihat dari cukup

tingginya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), yaitu mencapai 6,65

%, lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan Jawa Barat (6,01

%). Dari semua sektor yang ada, sektor tersier mengalami

pertumbuhan paling pesat, yaitu mencapai 7,73 %. Subsektor

yang paling mendukung pesatnya laju pertumbuhan sektor

tersier adalah subsektor perdagangan, hotel dan restoran yang

bertumbuh hingga mencapai 9,39 %. Angka ini merupakan yang

paling tinggi dibanding subsektor-subsektor yang berkembang di

Kota Depok. Subsektor yang tinggi pula pertumbuhannya adalah

jasa-jasa yang mengalami pertumbuhan mencapai 8,04 %.


31

Tabel 3.7.b Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok

Tahun 2003-2006 KELOMPOK SEKTOR 2003 2004 2005* 2006**

(1) (2) (3) (4) (5)

A. P R I M E R

1. PERTANIAN

2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

B. S E K U N BD E R

1. INDUSTRI PENGOLAHAN

2. LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM

3. BANGUNAN/KONSTRUKSI

C. T E R S I E R

1.PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN

2. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

3.BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

4.JASA-JASA

2,23

2,23

-

6,88

7,21

5,62

5,54

5,93

5,87

6,95

7,34

4,78

4,24

4,24

-

6,94

7,27

5,66

5,58

6,21

5,91

6,83

10,32

4,83

4,70

4,70

-

8,03

9,00

7,86

2,00

5,98

6,07

7,95

6,64

3,94

-4,27

-4,27

-

6,44

7,15

3,03

3,49

7,73

9,39

2,23

2,80

8,04

PDRB KOTA DEPOK 6,26 6,50 6,96 6,65

PDRB PROPINSI JAWA BARAT 4,84 4,77 5,62 6,01

Sumber : BPS Kota Depok, 2006 *)Angka Perbaikan **)Angka sementara


32

BAB IV

PINJAMAN DAERAH

4.1 Analisis Kemampuan Pinjaman Daerah

Kota Depok dalam pelaksanaan pembangunannya belum

melakukan pinjaman, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran ke pihak

lembaga pemberi pinjaman manapun. Kota Depok dalam melakukan

pembiayaan pembangunan lebih mengefektifkan pendanaan dari APBD,

namun untuk pembangunan selanjutnya Pemerintah Kota Depok

dimungkinkan melakukan pinjaman apabila program dan kegiatan yang

dilaksanakan dalam proses pembangunan sumber dananya tidak

mencukupi .

Dalam rangka pinjaman daerah Pemerintah Kota Depok perlu

melakukan analisis kewajiban pinjaman berdasarkan potensi pendapatan

riil maupun besaran biaya yang dibutuhkan sehingga tidak terjadi

permasalahan dalam pengembaliannya. Untuk mengantisipasi hal tersebut

diperlukan perumusan yang sistematis dan terkoordinasi melalui suatu

perhitungan sebagai berikut:

Perhitungan DSCR Pemerintah Kota Depok dengan Asumsi APBD tahun

2008, yaitu :

1. Rencana Usulan Pinjaman : Rp. 131.508.600.000,00

2. Bunga/Tahun (%)

(Mengikuti Suku Bunga yg berlaku)

: 12,00

3. Jangka Waktu Pinjaman : 8 (delapan) Tahun

(PAD + BHP/BHBP+DAU+DBHP Prov + DP OTSUS + BK Prov) - (BW) DSCR =

ANGSURAN POKOK PINJAMAN + BUNGA + BIAYA LAIN


33

(KOMPONEN A) - (KOMPONEN B) DSCR =

KOMPONEN C

Keterangan :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

BHP/BHBP : Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

DAU : Dana Alokasi Umum

DBHP Prop : Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya

DP Otsus : Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

BK Prop : Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya

PK : Pembayaran Pokok Utang

Biaya Lain : Biaya Administrasi, Biaya Provisi, Biaya

Komitmen, asuransi dan Denda

Komponen A :

1. PAD : 80.425.378.821,54

2. BHP/BHBP : 130.292.958.847,62

3. DAU : 427.136.387.000,00

4. DBHP Prop : 106.426.381.500,00

5. DP Otsus : -

6. BK Prop : 44.057.766.509,31 (+)

JUMLAH = 788.338.872.678,47

Komponen B

1. Belanja Pegawai ( Tdk

Langsung

:

459.815.792.450,74

2. Pembayaran Utang Pokok : 65.754.300.000,00 (+)

JUMLAH = 525.570.092.450.74


34

Komponen C

1. Angsuran Bunga : 15.781.032.000,00

2. Angsuran Pokok ( Jumlah

Pinjaman/jangka waktu)

:

16.438.575.000,00

3. Biaya Lain ( Prediksi

- Provisi Bank 0,5%

- Notaris 1 permil

: 789.051.600,00

(+)

JUMLAH = 33.008.658.600,00

788.338.872.678,47 – 525.570.092.450,74 DSCR = 33.008.658.600,00

262.768.780.227,73 DSCR = 33.008.657.600,00 DSCR = 7,96

Ketentuan DSCR ≥ 2,5

( Rasio proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman)

4.2 Analisa Batas Maksimal Pinjaman

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54

Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, bahwa batas maksimal pinjaman

Pemerintah Kota Depok dengan asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) tahun 2008 dapat dirumuskan sebagai berikut :


35

Komponen A

Pendapatan Daerah : 749,346,265,979.95

Komponen B

a. DAK : 11,877,000,000.00

b. Dana Darurat : -

c. Pembayaran Pokok utang : 10,672,127,800.00 (+)

Jumlah : 22,549,127,800.00

PENERIMAAN UMUM APBD TAHUN 2007

Komponen A : 749,346,265,979.95

Komponen B : 22,549,127,800.00 (-)

Jumlah : 726,797,138,179.95

Maksimum Pinjaman : 75% x Penerimaan Umum APBD TA 2007

75% x 726,797,138,179.95

Jumlah : 545,097,853,634.96

Sisa Pinjaman TA 2007 : 10,672,127,800.00

Rencana Pinjaman TA 2008 : 131,508,600,000.00 (+)

Total Pinjaman : 142,180,727,800.00


36

Perhitungan perbandingan sisa pinjaman daerah dengan jumlah

pinjaman yang akan diterima dengan penerimaan umum APBD TA 2008

dapat dirumuskan sebagai berikut :

Rencana Pinjaman : 131,508,600,000.00

Sisa Pinjaman Tahun 2008 : 11,488,750,000.00 (+)

Total Pinjaman : 142,997,350,000.00

PENERIMAAN UMUM APBD TA 2008

Komponen A


Komponen B

a. DAK : 7,650,000,000.00

b. Dana Darurat : -

c. Pembayaran Pokok Utang : 11,488,750,000.00 (+)

Jumlah : 19,138,750,000.00

Penerimaan Umum APBD TA 2008

Komponen A : 795,988,872,678.47

Komponen B : 19,138,750,000.00 (+)

Jumlah : 776,850,122,678.47

Perbandingan Rencana Pinjaman dengan Penerimaan APBD TA 2008

142,997,350,000.00

= x 100%

776,850,122,678.47

= 18,41

Persyaratan = ≤ 75 %


37

Perhitungan defisit APBD Pemerintah Kota Depok TA 2008

menurut PMK 95 tahun 2007 dapat dirumuskan sebagai berikut :

Asumsi APBD TA 2008 adalah defisit

Surplus/Defisit = x 100%

Total Pendapatan

Komponen A


Total Belanja : 998,719,496,249.63 (-)

Jumlah : (202,730,623,571.16)

Silpa TA 2007 : 106,219,372,571.16

Pencairan Dana Cadangan : -

Penerimaan Kembali Pinjaman : 513,360,000.00

Pencairan Deposito : - (+)

Jumlah : (95,997,891,000.00)

TA 2008 Defisit

Komponen B

Pendapatan Daerah Surpus/Defisit = x 100% Defisit APBD

795,988,872,678.47 = x 100% (95,997,891,000.00)

= 12,06 % Ketentuan Defisit ≤ 3%

(Pendapatan-Belanja) + (SiLPA TA 2007

+Pencairan Dana Cadangan+Penerimaan kembali

pemberian pinjaman+ pencairan deposito)


38

BAB V

KESIMPULAN

Pemerintah Kota Depok dengan cara meminjam dapat meningkatkan

kemampuan pemerintah daerah untuk menggali Pendapatan Daerah Sendiri (PDS)

yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan daerah membayar kembali

pinjamannya. Namun untuk menentukan apakah Pemerintah Kota Depok layak

atau tidak untuk melakukan pinjaman, diperlukan adanya analisis untuk

menghitung kemampuan keuangan daerah dan menentukan besarnya pinjaman,

serta batas maksimum pinjaman yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan saat

ini, karena pinjaman daerah ini berbeda dengan Pedapatan Asli Daerah seperti

pajak dan restribusi, dalam pinjaman ini terdapat kewajiban dari Pemerintah Kota

Depok untuk mengembalikan berupa angsuran pokok pinjaman yang disertai

dengan bunga, biaya administrasi dan denda.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam kajian ini dapat dianalisis

beberapa kesimpulan yaitu :

1. Bahwa berdasarkan perhitungan DSCR (Rasio proyeksi kemampuan keuangan

daerah untuk mengembalikan pinjaman) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Kota Depok

memenuhi syarat untuk melakukan pinjaman hal ini disebabkan rasio kemampuan

Pemerintah Kota Depok untuk mengembalikan pinjaman adalah sebesar 7,96 %

lebih besar dari syarat DSCR ≤ 2,5%

2. Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok adalah sebesar 75%

dari total penerimaan APBD tahun 2007 yaitu sebsear Rp. 545,097,853,634.96

jadi apabila Pemerintah Kota Depok mengajukan pinjaman sebesar

Rp.131,508,600,000.00 memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan PP 54

Tahun 2005 pasal 12

3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.07/2007 bahwa

defisit APBD TA 2008 adalah sebesar Rp.(95,997,891,000.00) dan hasil

perhitungan batas maksimal defisit APBD Kota Depok adalah 12,06 %


39

sehingga sesuai dengan ketentuan apabila defisit APBD melebihi dari 3 %

dari proyeksi PDB.

4. Defisit APBD Pemerintah Kota Depok lebih dari 3% maka untuk dapat

melakukan pinjaman harus mendapatkan rekomendasi dari Departemen

Keuangan dan apabila defisit APBD dibawah 3% maka rekomendasi cukup

dari Departemen Dalam Negeri.

5. Sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa Pemerintah Kota Depok dapat

melakukan pinjaman sehingga perlu dipersiapkan langkah-langkah menuju

pada pinjaman daerah yaitu :

Kerangka Acuan Kegiatan yang terdiri dari :

1. Latar Belakang

2. Maksud dan Tujuan

3. Ruang Lingkup Kegiatan

4. SKPD yang menjadi Penanggung Jawab Kegiatan

5. SKPD yang menjadi Penanggung Jawab Keuangan

6. Analisis aspek (Pelayanan, Keuangan ,Sosial, Lungkungan,

Ekonomi dst)

7. Keterpaduan/sinergitas dengan kegiatan yang lain

8. Jadwal Waktu Pelaksanaan

9. Kaitan dengan RPJMD

10. Peta Wilayah

11. Struktur Organisasi Pengelolan Kegiatan Keuangan

12. Lain-lain yang dianggap perlu

• Persetujuan Awal Pinjaman

• Bukti Pinjaman tahun sebelumnya ( bila ada)


40

DAFTAR PUSTAKA

UU Nomor 17, Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU Nomor 1, Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah

PP Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau

Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar

Negeri

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

No. 005/M.PPN/06/2006 tentang Tatacara Perencanaan dan Pengajuan

Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau

Hibah Luar Negeri;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2007 tentang Pedoman

Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah;

Bapeda Kota Depok, Depok Dalam Angka Tahun 2007

Dinas Kesehatan Kota Depok,Profil Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2007


41

Bachrul Elmi 2002, Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia, UI

Press.

APBD Pemerintah Kota Depok, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah tahun 2007

APBD Pemerintah Kota Depok, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah tahun 2008

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun

2006 – 2011

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/Menkes/SK/XI/1992 tentang Pedoman

Organisasi Rumah Sakit Umum

kajian pinjaman daerah 2008

Documents