issn: 2085-787x policy brief -...

6
Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) Nomor 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan, perlu disempurnakan diantaranya mengenai kriteria keindahan kayu yang kurang jelas, adanya pencampuran antara kayu dengan berat jenis dan keawetan tinggi dikelompokkan bersama jenis kayu dengan kelas rendah, pengelompokan jenis meranti yang terlalu umum, masih mencantumkan jenis kayu yang dilarang tebang, belum mengikuti perubahan taksonomi dan nama botani, dan belum mengakomodir jumlah jenis kayu yang diperdagangkan saat ini. Untuk itu, perlu ditetapkan kriteria pengelompokan jenis kayu perdagangan Indonesia untuk penyempurnaan surat keputusan tersebut. Kriteria penilaian yang direkomendasikan adalah berdasarkan status konservasi, nilai komersialitas (keindahan), dan nilai kualitas kayu (berat jenis dan keawetan). Dengan menggunakan parameter tersebut, pengelompokan kayu perdagangan dapat dilakukan secara efektif menggunakan sistem skoring sehingga semua jenis kayu Indonesia memiliki nilai komersial, dan dapat dipetakan pengelompokannya berdasarkan kriteria yang ada dalam lima kelas, yaitu Kelas Komersial Indah I, Kelas Komersial Indah II, Kelas Komersial I, Kelas Komersial II dan Kelas Komersial III. Sistem yang direkomendasikan memungkinkan untuk dapat menempatkan dan menilai suatu jenis kayu berdasarkan sifat yang dimilikinya sehingga adil untuk kayu, adil untuk negara dan adil untuk para pengusaha. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim Djarwanto, Ratih Damayanti, Jamal Balfas, Efrida Basri, Jasni, I.M. Sulastiningsih, Andianto, D. Martono, Gustan Pari, Adang Sopandi, Mardiansyah, Krisdianto 1 Policy Brief Volume 12 No. 05 Tahun 2018 Merevisi Pengelompokan Jenis Kayu Perdagangan Indonesia Merevisi Pengelompokan Jenis Kayu Perdagangan Indonesia sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003) (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003) Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan ISSN: 2085-787X

Upload: ngothuan

Post on 11-Mar-2019

220 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ISSN: 2085-787X Policy Brief - puspijak.orgpuspijak.org/upload_files/PB_2018_Vol_12_No_05_Merevisi_Pengelom... · dikelompokkan bersama jenis kayu dengan kelas rendah, pengelompokan

Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) Nomor 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan, perlu disempurnakan diantaranya mengenai kriteria keindahan kayu yang kurang jelas, adanya pencampuran antara kayu dengan berat jenis dan keawetan tinggi dikelompokkan bersama jenis kayu dengan kelas rendah, pengelompokan jenis meranti yang terlalu umum, masih mencantumkan jenis kayu yang dilarang tebang, belum mengikuti perubahan taksonomi dan nama botani, dan belum mengakomodir jumlah jenis kayu yang diperdagangkan saat ini. Untuk itu, perlu ditetapkan kriteria pengelompokan jenis kayu perdagangan Indonesia untuk penyempurnaan surat keputusan tersebut. Kriteria penilaian yang direkomendasikan adalah berdasarkan status konservasi, nilai komersialitas (keindahan), dan nilai kualitas kayu (berat jenis dan keawetan). Dengan menggunakan parameter tersebut, pengelompokan kayu perdagangan dapat dilakukan secara efektif menggunakan sistem skoring sehingga semua jenis kayu Indonesia memiliki nilai komersial, dan dapat dipetakan pengelompokannya berdasarkan kriteria yang ada dalam lima kelas, yaitu Kelas Komersial Indah I, Kelas Komersial Indah II, Kelas Komersial I, Kelas Komersial II dan Kelas Komersial III. Sistem yang direkomendasikan memungkinkan untuk dapat menempatkan dan menilai suatu jenis kayu berdasarkan sifat yang dimilikinya sehingga adil untuk kayu, adil untuk negara dan adil untuk para pengusaha.

Badan Penelitian, Pengembangan dan InovasiKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial,Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Djarwanto, Ratih Damayanti, Jamal Balfas, Efrida Basri, Jasni, I.M. Sulastiningsih,

Andianto, D. Martono, Gustan Pari, Adang Sopandi, Mardiansyah, Krisdianto

1

PolicyBrief

Volume 12 No. 05 Tahun 2018

Merevisi Pengelompokan Jenis Kayu Perdagangan Indonesia

Merevisi Pengelompokan Jenis Kayu Perdagangan Indonesia sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003)

(Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003)

RingkasanEksekutif

(ExecutiveSummary)

sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan

ISSN: 2085-787X

Page 2: ISSN: 2085-787X Policy Brief - puspijak.orgpuspijak.org/upload_files/PB_2018_Vol_12_No_05_Merevisi_Pengelom... · dikelompokkan bersama jenis kayu dengan kelas rendah, pengelompokan

Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) Nomor 311/Kpts-IV/1995 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebaga i Dasa r Pengenaan Iu r an Kehu tanan sudah bebe rapa ka l i mengalami perubahan. Perubahan pertama dilakukan melalui Kepmenhut Nomor 574/Kpts-II/1997, selanjutnya disempurnakan dengan Kepmenhut Nomor 707/Kpts-II/1997. Terakhir, peraturan tersebut diperbaharui dengan Kepmenhut Nomor 163/Kpts-II/2003. Perubahan peraturan tersebut selalu disesuaikan dengan kondisi perdagangan kayu dan perkembangan penelitian saat itu (Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan, 2015b).

Hasil kajian terhadap Kepmenhut Nomor 163/Kpts-II/2003 menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan kondisi perdagangan kayu saat ini. Pertama, penetapan kriteria keindahan kayu dianggap kurang jelas. Kedua, hasil penelitian sifat dasar jenis kayu kurang dikenal oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menunjukkan bahwa banyak jenis kayu Indonesia yang saat ini masih dikelompokkan sebagai Kayu Rimba Campuran berpotensi untuk masuk sebagai kelompok Kayu Indah. Beberapa jen is d ian ta ranya ada lah mimba (Azadirachta indica A. Juss), gopasa (Vitex cofassus Reinw. ex Blume), tembesu (Fagraea fragrans Roxb), dan panggal buaya (Zanthoxylum rhetsum St. Lag.). Beberapa hal lain yang juga perlu disempurnakan adalah tercampurnya kayu dengan berat jenis dan keawetan tinggi dengan kayu yang memiliki berat j e n i s d a n k e a w e t a n r e n d a h ; pengelompokan jenis meranti yang terlalu umum; belum mengikuti perubahan taksonomi dan nama botani, dan masih mencantumkan jenis kayu dilarang tebang, serta belum mengakomodasi

jumlah jenis kayu yang diperdagangkan saat ini.

Dalam Sistem Verifikasi Legalitas K a y u ( S V L K ) , k a y u y a n g diperdagangkan di Indonesia terekam di dalam License Information Unit (LIU) y a n g d a p a t d i a k s e s m e l a l u i http://silk/dephut. go.id. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa jenis kayu yang diperdagangkan terus bertambah. Pada era tahun 1950–1970-an, jumlah jenis kayu yang penting diperkirakan sekitar 400 jenis yang terdiri atas 267 jenis kayu perdagangan dan 133 jenis kelompok jenis kayu kurang dikenal (Hildebrand, 1952; Kartasujana & Martawijaya, 1979). Perekaman LIU pada awal Bulan November 2016 menunjukkan bahwa komoditas kayu yang diperdagangkan telah mencapai 2.146 komoditas yang terdiri atas 1.044 jenis kayu. Jumlah ini jauh di atas jumlah jenis kayu yang telah ditetapkan kelompoknya sehingga diperlukan kriteria ilmiah pengelompokan jenis kayu perdagangan yang dapat diaplikasikan p a d a s e t i a p j e n i s k a y u y a n g diperdagangkan.

Berdasarkan nama ilmiah yang tercatat dalam kolom keterangan Kepmenhut Nomor 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu s ebaga i Dasa r Pengenaan Iu r an Kehutanan tersebut, terdapat 186 jenis/genus yang masuk dalam kriteria kayu perdagangan. Jumlah tersebut masih jauh dari perkiraan jumlah tumbuhan berkayu yang ada di Indonesia sebanyak 4.000 jenis (Kartasujana & Martawijaya, 1979). Berdasarkan Kepmenhut Nomor 163/Kpts-II/2003, hanya sekitar 7% jenis kayu yang diperdagangkan, sedangkan sisanya sebanyak 93% yang merupakan jenis kayu dikategorikan ke dalam Kelompok Kayu Rimba Campuran. Terkait dengan hal ini, evaluasi perlu segera dilakukan terhadap Kepmenhut tersebut agar Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari provisi hasil hutan lebih optimal.

2 Policy Brief Volume 12 No. 05 Tahun 2018

PernyataanMasalah

(Statement of the Issue/Problem)

Page 3: ISSN: 2085-787X Policy Brief - puspijak.orgpuspijak.org/upload_files/PB_2018_Vol_12_No_05_Merevisi_Pengelom... · dikelompokkan bersama jenis kayu dengan kelas rendah, pengelompokan

3

Hingga saat ini, keputusan Menteri Kehutanan tentang pengelompokan jenis kayu perdagangan yang berlaku adalah Kepmenhut Nomor 163/Kpts-II/2003. Dalam keputusan tersebut, sebanyak 121 kelompok kayu perdagangan yang terdiri atas 186 jenis/marga dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu Kelompok Jenis Meranti (Komersial Satu), Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran (Kelompok Komersial Dua), Kelompok Jenis Kayu Eboni (Kelompok Indah Satu), dan Kelompok Jenis Kayu Indah Dua. Pengelompokan dilakukan berdasarkan hasil penelitian terhadap kayu yang diperdagangkan saat itu namun jumlah kayu dalam Lampiran Kepmenhut Nomor 1 6 3 / K p t s - I I / 2 0 0 3 m a s i h s e d i k i t dibandingkan dengan perkiraan jenis pohon berkayu yang tumbuh di Indonesia,

yang mencapai ±4.000 jenis (Kartasujana & Martawijaya, 1979).

Amar kedua dari Kepmenhut Nomor 163/Kpts-II/2003 menjelaskan bahwa terhadap jenis kayu yang belum tercantum dalam keputusan tersebut, maka jenis tersebut dimasukkan ke dalam Kelompok Rimba Campuran/Komersial Dua. Hal ini berarti lebih dari 90% jumlah jenis kayu Indonesia tergolong ke dalam kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran dengan nilai iuran kehutanan sangat rendah berdasarkan Peraturan Menteri K e h u t a n a n ( P e r m e n h u t ) N o m o r P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan, dan Penggantian Nilai Tegakan (Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan, 2015a).

Fakta/KondisiSaat Ini

(ExistingCondition)

Merevisi Pengelompokan Jenis Kayu Perdagangan Indonesia sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003)

Dalam upaya penyempurnaan Kepmenhut Nomor 163/Kpts-II/2003 sebagai dasar untuk merekomendasikan penge lompokan baru j en i s kayu perdagangan Indonesia, telah dilakukan kajian mengenai Kepmenhut tersebut. Selanjutnya disusun dan ditetapkan kriteria pengelompokan jenis kayu perdagangan Indonesia berdasarkan: a) status konservasi, b) nilai komersialitas (keindahan), dan c) nilai kualitas kayu (berat jenis dan keawetan) (Lampiran 1).

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, selanjutnya dilakukan penilaian semua jenis kayu yang termasuk dalam daftar LIU. Penilaian dilakukan pada spesimen kayu yang dimiliki Xylarium Bogoriense 1915 Pusat Litbang Hasil Hutan serta merujuk pada berbagai pustaka (Booker & Sell, 1998; Bowyer, Shmulsky, & Haygreen, 2003; Forest Product Laboratory, 2010; Jane,

Wilson, & White, 1970; Lemmens, Soerianegara, & Wong, 1995; Mandang & P a n d i t , 2 0 0 2 ; M a r t a w i j a y a , Kartasujana, Mandang, Prawira, & Kadir, 1989; Oey, 1964; Pandit & Kurniawan, 2008; Pandit, Padlinurjaji, & Rahayu, 2009; Panshin, de Zeeuw, & Brown, 1964; Soerianegara & Lemmens, 1994; Sosef, Hong, & Prawirohatmodjo, 1998; Wheeler, Baas, & Gasson, 1989). Untuk mensosialisaikan hasil kajian pengelompokan jenis kayu perdagangan, P u s l i t b a n g H a s i l H u t a n menyelenggarakan diskusi mengenai Pengelompokan Jenis Kayu Perdagangan I n d o n e s i a d i G e d u n g M a n g g a l a Wanabakti, Jakarta, pada tanggal 16 Desember 2016 yang dihadiri oleh peneliti, akademisi, pemerintah dan pengusaha yang bergerak di bidang perkayuan.

Metode(Method)

Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelompokan kayu perdagangan Indonesia dapat dilakukan secara sistematis menggunakan sistem skoring dengan memasukkan nilai keindahan dan kualitas setelah mempertimbangkan status konservasinya sehingga semua jenis kayu Indonesia memiliki nilai komersial , ser ta dapat dipetakan

berdasarkan kriteria yang ada ke dalam lima kelas komersial yaitu Kelas Komersial Indah I (5%), Kelas Komersial Indah II (39%), Kelas Komersial I (6%), Kelas Komersial II (25%), dan Kelas Komersial III (25%). Penampang aksial dan longitudinal contoh jenis kayu dalam kelas pengelompokan tersebut disajikan pada Lampiran 2.

Pilihan danRekomendasi

Kebijakan(Policy

Options and Recommendations)

Page 4: ISSN: 2085-787X Policy Brief - puspijak.orgpuspijak.org/upload_files/PB_2018_Vol_12_No_05_Merevisi_Pengelom... · dikelompokkan bersama jenis kayu dengan kelas rendah, pengelompokan

Laboratorium Anatomi Tumbuhan - Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil HutanRatih Damayanti, e-mail: [email protected] Djarwanto, e-mail: [email protected] Krisdianto, e-mail: [email protected]

Booker, R. E., & Sell, J. (1998). The nanostructure of the cell wall of softwoods and its functions in a living tree. European Journal of Wood and Wood Products, 56(1), 8.

Bowyer, J. L., Shmulsky, R., & Haygreen, J. G. (2003). Forest products and wood

thscience: An introduction (4 ed.). Iowa: Iowa State Press (Blackwell Publishing Company).

Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan. (2015a). Penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan, ganti rugi tegakan dan penggant ian ni la i tegakan. Kepu tusan Men te r i Kehu tanan R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r P.68/Menhut-II/2014.

Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan. (2015b). Pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehu tanan . Keputusan Mente r i Kehutanan Nomor 163/KPTS-II/2003.

Forest Product Laboratory. (2010). Wood Handbook. Wood as an engineering material. United States of America: Forest Product Society.

Hildebrand. (1952). Nama2 kesatuan untuk d jen i s2 pohon jang pen t ing d i Indonesia. Pengumuman Istimewa No.6. Bogor: Balai Penjelidikan Kehutanan.

Jane, F. W., Wilson, K., & White, D. J. B. (1970) . The Structure of Wood (Second). London: A. and C. Black Ltd.

Kartasujana, I., & Martawijaya, A. (1979). Kayu perdagangan Indonesia. Sifat dan Kegunaannya. Pengumuman No. 3 Tahun 1973 dan No. 56 Tahun 1975. Bogor: Lembaga Penelitian Hasil H u t a n . B a d a n P e n e l i t i a n d a n Pengembangan Departemen Pertanian Republik Indonesia.

Lemmens, R., Soerianegara, I., & Wong, C. (1995). Plant Resources of South-East Asia No 5(2). Timber trees: Minor commercial timbers. (R. Lemmens, I. Soerianegara, & W. Wong, Eds.). Leiden: Backhuys Publisher.

Mandang, Y. I., & Pandit, I. K. N. (2002). Pedoman identifikasi jenis kayu di lapangan. Bogor: Yayasan Prosea, Bogor and Pusat Diklat Pegawai SDM Kehutanan.

Martawijaya, I., Kartasujana, Mandang, Y. I., Prawira, S. A., & Kadir, K. (1989). Atlas Kayu Indonesia Jilid I (Jilid I). B o g o r : B a d a n P e n e l i t i a n d a n P e n g e m b a n g a n K e h u t a n a n . Departemen Kehutanan. Bogor.

Oey, D. S. (1964). Nr. 13 Berat jenis dari jen is - jenis kayu Indones ia dan pengertian beratnya kayu untuk keperluan praktek. (Pengumuman). B o g o r : P u s a t P e n e l i t i a n d a n Pengembangan Hasil Hutan.

Pandit, I. K. N., & Kurniawan, D. (2008). Struktur kayu. Sifat kayu sebagai bahan baku dan c i r i d i agnos t ik kayu perdagangan Indonesia . Bogor: Centium.

Pandit, I. K. N., Padlinurjaji, I., & Rahayu, I. S. (2009). Kriteria sifat dasar kayu untuk bahan baku industri meubel. Bogor: Forest Product Department. Faculty of Forestry. Bogor Agricultural University.

Panshin, A. J., Zeeuw, C. de, & Brown, H. P. (1964). Textbook of wood technology. Volume I: Structure, identification, uses, and properties of the commercial woods of the United States. New York: McGraw-Hill Book Company.

Soerianegara, I., & Lemmens, R. (1994). Plant Resources of South-East Asia 5 (1). Timber trees: Major commercial species. Plant Resources of South-East Asia. Leiden: Backhuys Publisher.

Sosef, M., Hong, L., & Prawirohatmodjo, S. (1998). Plant Resources of South-East Asia No 5(3). Timber trees: Lesser-known timbers. (M. Sosef, L. Hong, & S. Prawirohatmodjo, Eds.). Leiden: Backhuys Publisher.

Wheeler, E. A., Baas, P., & Gasson, P. E. (1989). IAWA List of microscopic features for hardwood identification. IAWA Bulletin, 10(3), 219-332.

DaftarPustaka

(References)

Kontak (Contacts)

4 Policy Brief Volume 12 No. 05 Tahun 2018

Page 5: ISSN: 2085-787X Policy Brief - puspijak.orgpuspijak.org/upload_files/PB_2018_Vol_12_No_05_Merevisi_Pengelom... · dikelompokkan bersama jenis kayu dengan kelas rendah, pengelompokan

5Merevisi Pengelompokan Jenis Kayu Perdagangan Indonesia sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003)

Lam

piran 1. Diagram

alir dasar pemikiran dan criteria penilaian pengelom

pokan jenis kayu perdagangan

Jenis kayu

Ind

on

esia ±4

.00

0 jen

is

Jenis kayu

yang d

iperd

agangkan

d

alam Licen

se Info

rma

�o

n U

nit

(LIU) N

ovem

ber 2

01

6: 1

04

4 jen

is

Jenis kayu

dalam

Kep

men

hu

t

16

3/K

pts-II/2

00

3: 1

21

kelom

po

k perd

agangan

Penyem

pu

rnaan

K

epm

enh

ut 1

63

/Kp

ts-II/20

03

Mem

ban

gun

kriteria p

engelo

mp

okan

jenis kayu

p

erdagan

gan In

do

nesia

Krite

ria

AP

PEN

DIX

I CITES &

Kayu

d

engan

larangan

teban

gTid

ak dip

erdagan

gkan

KEIN

DA

HA

N

-W

arna &

corak

-K

erataan w

arna

-O

rientasi serat

-Tesktu

r

-K

esan kilap

KU

ALITA

S:

-B

erat Jenis

-K

eawetan

Kelas K

om

ersial Ind

ah I (4

0-

50

), BJ &

Kelas aw

et �n

ggi, n

ilai min

. 56

Kelas K

om

ersial Ind

ah II

( ≥ 30

)

Kelas K

om

ersial I (≥ 16

)

Kelas K

om

ersial II (10

-15

)

Kelas K

om

ersial III (≤9)

Ya

Tidak

Tidak

Ya Ya

Kriteria kein

dah

an ku

rang jelas

Kayu

den

gan b

erat jenis &

keaw

etan �

nggi d

ikelom

po

kkan

bersam

a kelas rend

ahPen

gelom

po

kan m

eran�

yang

terlalu u

mu

mPen

gelom

po

kan m

asih

men

cantu

mkan

jenis kayu

yang

dilin

du

ngi

Belu

m m

engiku

� p

erub

ahan

takso

no

mi d

an n

ama b

otan

iTid

ak men

gakom

od

ir jum

lah jen

is kayu

yang d

iperd

agangkan

saat ini

Pend

apatan

negara ku

rang o

p�

mal

------- Keku

rangan

Kep

men

hu

t1

63

/Kp

ts-II/20

03

:

Page 6: ISSN: 2085-787X Policy Brief - puspijak.orgpuspijak.org/upload_files/PB_2018_Vol_12_No_05_Merevisi_Pengelom... · dikelompokkan bersama jenis kayu dengan kelas rendah, pengelompokan

Lampiran 2. Penampang aksial dan longitudinal contoh jenis kayu dalam pengelompokan jenis kayu perdagangan Indonesia

6 Policy Brief Volume 12 No. 05 Tahun 2018

Ringgit dareh(Carallia borneensis

Oliver Syn. Carallia brachiata)

Kelas Komersial Indah I

Kempas(Koompassia malaccensis

Maing.ex.Benth.)

Bedaru(Calophyllum

dasypodum Miq.)

Cempaka(Michelia

champaga Linn.)

Kelas Komersial Indah II

Kelas Komersial Indah I

Kelas Komersial Indah II

Kelas Komersial Indah I

Kelas Komersial Indah III