informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah...

1

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2017

Assalamualaikum Wr.Wb Salam Sejahtera bagi kita semua Masyarakat Kabupaten Kepahiang yang Saya Hormati

Puji dan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunian Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017. Laporan ini disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Disamping itu dengan adanya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2017. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan tugas pemerintah daerah. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna baik secara penyajian maupun substansi materi yang disajikan untuk itu berbagai kritik saran yang ada sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah untuk lebih menyempurnakan laporan ini pada khususnya dan pada akhirnya bagi kemajuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kepahiang.

Akhirnya kami menyampaikan pengahargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kepahiang yang telah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam membangun Kabupaten Kepahiang dan Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kepahiang.

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun

Anggaran 2017 ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daereh.

Penyusunan LPPD dan LKPJ Bupati Kepahiang dilakukan sesuai dengan dan

berpedoman kepada surat edaran Menteri dalam Negeri Nomor 120.04/10695/OTDA

tanggal 12 Desember 2017 tentang Penyususnan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Tahun 2017.

2

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1) Kondisi Geografis Daerah

Secara geografis Kabupaten Kepahiang terletak pada posisi 1015519 sampai

dengan 1030129 Bujur Timur (BT) dan 024307 034648 Lintang Selatan

(LS) yang terletak pada dataran tinggi Pegunungan Bukit Barisan dengan

ketinggian antara 500 meter sampai dengan 1.000 meter diatas permukaan laut

(dpl), memiliki relief tanah yang didominasi daerah perbukitan dengan

kemiringan lahan cukup tajam dan curam (diatas 40%), terutama yang termasuk

jalur pegunungan Bukit Barisan, berbukit seluas 19.030 Ha (28,20%),

bergelombang sampai berbukit seluas 27.065 Ha (40,70%), datar sampai

bergelombang seluas 20.405 Ha (31,10%).

Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Kepahiang juga

beriklim tropis dengan rata-rata suhu udara antara 23,3C sampai dengan 24,7C

dengan jumlah curah hujan sebesar 230 hari per tahun 2014.

Sumber daya air di Kabupaten Kepahiang terdiri dari sumber daya air permukaan

berupa air sungai serta sumber air tanah berupa sumber air tanah dangkal dan air

tanah dalam. Sumber air tanah permukaan diantaranya adalah Sungai Musi yang

secara umum sumber air tanah permukaan merupakan sumber potensial sebagai

sumber air baku, air bersih, irigasi pertanian dan pembangkit energi. Sedangkan

sumber daya air tanah sangat potensial bagi keperluan pertanian, industri dan

pemukiman tersebar diseluruh Kabupaten Kepahiang.

Kabupaten Kepahiang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di

Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah 66.500 Ha yang saat ini terdiri dari 8

Kecamatan; Kec. Bermani Ilir seluas 16.391 Ha (24,6% dari total luas Kabupaten

Kepahiang), Kec. Ujan Mas seluas 9,308 Ha (13,99% ), Kec. Tebat Karai seluas

7.688 Ha (11,56%), Kec. Kepahiang seluas 7.192 Ha (10,81%), Kec. Muara Kemumu

seluas 9.308 Ha (14,30%), Kec. Seberang Musi seluas 7.665 Ha (11,56%), Kec.

Kabawetan seluas 6.331 Ha (,52%) dan Kec. Merigi seluas 2.418 Ha (3,6%); dan

101 Desa serta 9 Kelurahan dengan batas wilayah administratif Kabupaten

sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Curup, Kecamatan Sindang

Kelingi dan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten

Bengkulu Tengah (Pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara);

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat

Lawang Propinsi Sumatra Selatan;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati Kabupaten

Bengkulu Tengah dan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong.

3

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Visi dan misi merupakan gambaran otentik Kabupaten Kepahiang dalam 5 (lima) tahun

mendatang pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode RPJMD

Tahun 2016-2021. Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan

sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2005-2025.

Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan dengan mempertimbangkan berbagai isu

strategis dan kebijakan nasional.

1. VISI

Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016

- 2021 adalah:

TERWUJUDNYA KABUPATEN KEPAHIANG YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

A. Maju

Kabupaten Kepahiang yang maju adalah Kondisi terwujudnya akselerasi

pembangunan Kabupaten Kepahiang yang lebih baik, dengan adanya peningkatan

kualitas sumberdaya manusia dan hasil-hasil pembangunan.

B. Mandiri

Kabupaten Kepahiang yang Mandiri adalah Kemampuan masyarakat Kabupaten

Kepahiang dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang

berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.

C. Masyarakat Sejahtera

Kepahiang Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi

kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan,

pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan

fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi

dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta

hiburan; terciptanya hubungan antar Rakyat Kepahiang yang dinamis, saling

menghargai, bantu membantu, saling pengertian dan tepo seliro; serta tersedia

prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik,

transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

2. Misi:

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan

arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2021,

sebagai berikut:

4

1. Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahiang yang sehat, cerdas,

terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. Upaya

yang akan dilakukan adalah dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang

bermutu serta peningkatan kapasitas pemerintahan daerah sesuai dengan kondisi,

karakteristik dan kebutuhan masyarakat.

2. Meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan reformasi

birokrasi. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan kapasitas birokrasi yang

profesional, handal dan akuntabel, percepatan pelayanan publik, meningkatkan

kualitas demokrasi dan penegakan supremasi hukum.

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana daerah serta

infrastruktur fisik penunjang pembangunan daerah. Upaya ini dilakukan dengan

upaya percepatan penyediaan infrastruktur yang mampu mendukung kegiatan

ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

4. Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing,

berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan. Upaya ini dilakukan

melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan investasi yang

menyerap tenaga kerja lokal, penyediaan informasi, fasilitas dan intermediasi

perbankan bagi koperasi dan usaha kecil menengah.

5. Mendorong peningkatan Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) serta meningkatkan penerimaan atas potensi Pajak Daerah dan

Pendapatan Asli Daerah lainnya. Upaya ini dilakukan dengan menggali

semaksimal mungkin potensi-potensi pajak daerah dengan tetap

mempertimbangan kepentingan daerah serta tidak memberatkan masyarakat

umum sebagai wajib pajak.

BAB III

URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. URUSAN KONGKUREN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, urusan pemerintahan kongkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan Pemerintah Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan

otonomi daerah. Urusan Kongkuren sebagimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang

menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan wajib dan urusan

Pemerintahan pilihan, terdapat 30 urusan yang di konkurenkan kepada pemerintahan

kabupaten yang terdiri dari 24 urusan Wajib dan 6 urusan Pilihan untuk melaksanakan

urusan tersebut di bentuk Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang

5

Adapun OPD pelaksana urusan wajib dan urusan pilihan di Kabupaten

Kepahiang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 OPD penyelenggara Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Urusan Fungsi Penunjang

Administrasi Pemerintahan

No Urusan OPD Pelaksana

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1 Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2 Kesehatan Dinas Kesehatan dan RSUD

3 Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Dinas Pekerjaan Umum

4 Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman

Dinas Pekerjaan Umum

5 Ketentaman, Ketertiban Umum,

dan Perlindungan Masyarakat

Kesbangpol, Satpol PP

6 Sosial

Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, BPBD

Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1 Tenaga Kerja Dinas Industri dan Tenaga Kerja

2 Pemberdayaan Perempuan dan

perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan

P3A

3 Pangan Dinas ketahanan Pangan dan Perikanan

4 Pertanahan Bagian Pemerintahan

5 Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

6 Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

7 Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sosial dan PMD

8 Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan

P3A

9 Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum

10 Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika,

Persandian dan Statistik

11 Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

12 Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP

13 Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Pariwisata dan Pemuda dan Olah

Raga

14 Statistik Badan Pusat statistik

15 Persandian Dinas Komunikasi, Informatika,

Persandian dan Statistik

16 Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

17 Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

18 Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Pilihan

1 Perikanan Dinas ketahanan Pangan dan Perikanan

2 Pariwisata Dinas Pariwisata dan Pemuda dan Olah

Raga

3 Pertanian Dinas Pertanian

4 Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

5 Perindustrian Dinas Industri dan Tenaga Kerja

6

6 Transmigrasi Dinas Sosial dan PMD

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

1 Perencanaan BAPPEDA

2 Keuangan BKD

3 Pengawasan Inspektorat

4 Kepegawaian BKD-PSDM

5 DPRD Sekretariat DPRD

6 Kepala Daerah dan wakil Kepala

Daerah

Bupati dan Wakil Bupati

7 Sekretariat Daerah Sekretaris Daerah, Bagian-Bagian

8 Sekretiat Korpri Sekretariat Korpri

Urusan Pemerintahan Umum

1 Kesbangpol Kesbangpol

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PENDIDIKAN

a. Tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Pendidikan,

sebagai berikut :

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 51,87%, yang merupakan

perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang TK / RA / Penitipan Anak

sebanyak 3.465 orang dengan Jumlah anak usia 0 4 tahun sebanyak 6.680

orang.

2) Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) sebesar

11,76% yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15-19

tahun yang dapat baca tulis sebanyak 13.720 orang dengan jumlah

penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 116.569 orang.

3) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A sebesar 115,7% yang

merupakan perbandingan antara Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang

SD/MI/Paket A sebanyak 15.989 orang dengan Jumlah penduduk kelompok

usia 7-12 tahun sebanyak 13.819 orang.

4) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B sebesar 108,09% yang

merupakan perbandingan antara Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang

SMP/MTs/Paket B sebanyak 7.822 orang dengan Jumlah penduduk kelompok

usia 13-15 tahun sebanyak 7.236 orang.

5) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sebesar 0,16% yang merupakan

perbandingan antara Jumlah putus sekolah pada tingkat & jenjang SD/MI

sebanyak 26 orang dengan Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang

SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya sebanyak 15.989 orang.

6) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs sebesar 0,26% yang merupakan

perbandingan antara Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs

7

sebanyak 21 orang dengan Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang

SMP/MTs sebanyak 7.822 orang.

7) Angka Kelulusan (AL) SD/MI sebesar 100% yang merupakan perbandingan

antara Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI sebanyak 2.711 orang dengan

Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran

sebelumnya sebanyak 2.711 orang.

8) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs sebesar 100% yang merupakan perbandingan

antara Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs sebanyak 2.267 orang dengan

Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran

sebelumnya sebanyak 2.267 orang.

9) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 103,24% yang

merupakan perbandingan antara Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang

SMP/MTs sebanyak 2.799 orang dengan Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI

tahun ajaran sebelumnya sebanyak 2.711 orang.

10) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 77% yang merupakan

perbandingan antara Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV sebanyak

1.447 orang dengan Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA sebanyak

1.879 orang.

b. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2017 untuk melaksanakan Urusan pendidikan yang

dilaksanakan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan rincian dan alokasi anggaran

urusan pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

Uraian Urusan, organisasi, program

dan kegiatan belanja langsung Anggaran Realisasi %

Pendidikan

144.902.350.071,00 139.929.766.127,11 96,57

Dinas Pendidikan Nasional, Kebudayaan

144.902.350.071,00 139.929.766.127,11 96,57

Sumber:BKD data un audited

2. URUSAN KESEHATAN

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Kesehatan,

sebagai berikut :

1) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 70,8% yang merupakan

perbandingan antara jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan

difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebanyak 404

dengan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada

kurun waktu yang sama sebanyak 571.

2) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan sebesar 92,81% yang merupakan perbandingan jumlah

8

ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada

kurun waktu tertentu sebanyak 2.440 dengan jumlah seluruh sasaran ibu

bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama sebanyak 2.629.

3) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) sebesar 87,2%

yang merupakan perbandingan antara jumlah Desa / Kelurahan UCI sebanyak

102 desa/kelurahan dengan jumlah Seluruh Desa/Kelurahan sebanyak 117

desa/kelurahan.

4) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan sebesar 100%, yang

merupakan perbandingan antara Jumlah balita gizi buruk mendapat

perawatan disarana Pelayanan Kesehatan Dasar di suatu wilayah kerja pada

kurun waktu tertentu sebanyak 18 balita gizi buruk dengan Jumlah seluruh

balita gizi buruk buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalam waktu

yang sama sebanyak 18 balita gizi buruk.

5) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA sebesar

9,85% yang merupakan perbandingan antara jumlah penderita baru TBC BTA

(+) yang Ditemukan dan diobati di satu wilayah Kerja selama 1 tahun

sebanyak 112 dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam

Kurun waktu yang sama sebanyak 1.137.

6) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sebesar 100 %

yang merupakan perbandingan antara jumlah penderita DBD yang ditangani

sesuai SOP di satu wilayah Kerja selama 1 tahun sebanyak 22 dengan Jumlah

penderita DBD yang ditemuk 22.

7) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 63,8% yang

merupakan perbandingan antara jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin

di sarana kesehatan Strata 1 sebanyak 39.374 dengan Jumlah seluruh

masyarakat miskin di Kabupaten Kepahiang sebanyak 60.696.

8) Cakupan kunjungan bayi sebesar 90% yang merupakan perbandingan antara

jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di

satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebanyak 2.228 dengan jumlah

seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

sebanyak 2.473.


Tahun Anggaran 2017 untuk urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

dan RSUD, dengan alokasi anggaran dan realisasi sebagai berikut.

Urusan dan Organisasi/SKPD Anggaran Realisasi %

Kesehatan 120.460.399.429,00 110.001.721.257,99 91,32

Dinas Kesehatan 86.859.096.803,00 78.627.469.034,00 90,52

Rumah Sakit Umum Daerah 33.601.302.626,00 31.374.252.223,99 93,37

Sumber:BKD data un audited

9

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Pekerjaan

Umum, sebagai berikut :

1) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 57,04%, dengan panjang

jalan kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 238,53 km dari panjang seluruh

jalan kabupaten sepanjang 418.170 km.

2) Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik sebesar 68,71%, dengan luas irigasi

kabupaten dalam kondisi baik seluas 2.587 Ha dari luas irigasi kabupaten

seluas 3.765 Ha.

3) Rumah Tangga Per Sanitasi sebesar 75%, dengan jumlah rumah tangga ber

sanitasi 37.337 RT dari jumlah total rumah tangga 49.467 RT.

4) Kawasan Kumuh sebesar 0,37%, dengan Luas Kawasan Kumuh 250,87 Ha dari

Luas Wilayah 66.500 Ha.


Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan

Umum alokasi dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

Urusan, Organisasi/OPD Anggaran Realisasi %

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 80.177.521.087,00 75.433.209.084,00

94,08

Dinas Pekerjaan Umum 80.177.521.087,00 75.433.209.084,00 94,08

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

199.065.000,00 197.730.000,00 99,74

BAPPEDA 199.065.000,00 197.730.000,00 99,74

Sumber: BKD data un audited

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN


1) Rumah tangga pengunana air bersih mencapai 54,06% dengan perbandingan

jumlah rumah tangga pengguna air bersih 26.741 dan jumlah seluruh rumah

tangga 49.467

2) Luas pemukiman kumuh 0,10 % dari perbandingan luas lingkungan kumuh

63,88 Ha dan luas wilayah 66.500 Ha

3) Rumah layak huni 95,70 % dari perbandingan jumlah rumah layak huni 47.341

dan jumlah seluruh rumah di pemda yang bersangkutan 49.467.


Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dilaksanakan oleh Dinas

Pekerjaan Umum anggaran dan realisasi urusan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi Anggaran sejumlah Rp. 22.080.090.000,00 dengan Realisasi Anggaran

10

sejumlah Rp. 21.244.543.700,00 (96,21 %). Sedangkan urusan Perumahan Rakyat

dan Kawasan Pemukiman yang dilaksanakan BAPPEDA Alokasi Anggaran sejumlah

Rp. 220.960.000,00 dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp.211.629.163,00

(95,77 %).

5. URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT


Tingkat pencapaian SPM yang terkait dengan Urusan ketentraman dan ketertiban

umum dan perlindungan masyarakat, yaitu:

1) Kegiatan pembinaan politik di daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2017

tidak ada

2) Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP di daerah Kabupaten

Kepahiang tahun 2017 tidak ada


Urusan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol dengan anggaran dan realisasi sebagai

berikut:

Urusan dan OPD Anggaran Realisasi %

Urusan Wajib

853.707.662,00 619.125.825,00 72,52

Kesbangpol

853.707.662,00 619.125.825,00 72,52

Urusan Wajib 4.375.003.433,04 3.938.854.411,00 90,03

Satpol PP 4.375.003.433,04 3.938.854.411,00 90,03


6. URUSAN SOSIAL

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelaksanaan pembangunan Urusan Sosial terlihat dari pencapaian indikator-

indikator SPM, sebagai berikut :

1) Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang

menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti

rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat disuatu daerah terdapat 4 buah

2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak

potensial yang telah menerima jaminan sosial sebesar 62,40% dari 83 orang

penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia dalam tahun 2017,

dengan perbandingan jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut

usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial sebanyak 133

orang.

11

3) PMKS yg memperoleh bantuan sosial sebesar 87,20%, dengan jumlah PMKS

yang diberikan bantuan sebanyak 13.068 dari 14.986 jumlah PMKS yang

seharusnya menerima bantuan.


Urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan PMD dengan anggaran dan realisasi

sebagai berikut:

No

Urusan dan OPD Anggaran Reaalisasi %

1 Urusan Sosial 2.375.354.142,00 2.268.132.682,00 95,49

Dinas Sosial dan PMD 2.375.354.142,00 2.268.132.682,00 95,49

2 Urusan Sosial 14.102.429.000,00 9.576.081.433,00

69,90

BPBD 14.102.429.000,00 9.576.081.433,00

69,90


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN KETENAGAKERJAAN


Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan

Ketenagakerjaan, sebagai berikut :

1) Tingkat pelayanan kepersertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh sebesar

96,24 % dimana jumlah pekerja/buruh peserta jamsostek aktif 2.150 jiwa dari

jumlah pekerja/buruh sebanyak 2.234 jiwa

2) Pencari kerja yang ditempatkan sebesar 5,74 % dengan jumlah pencari kerja

yang ditempatkan sebanyak 25 dari jumlah pencari kerja yang mendaftar

sebanyak 150

b. Alokasi dan realisasi anggaran

Urusan Tenagakerja dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Rincian alokasi dan realisasi adalah sebagai berikut:

No Tahun Anggaran Reaalisasi %

1

2017 457.430.000,00 444.930.000,00

97,26


12

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai berikut :

1) Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 15,77% dengan pekerja

perempuan di lembaga pemerintah sebanyak 4.130 jiwa dengan perbandingan

jumlah pekerja perempuan sebanyak 26.183 jiwa

2) Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas sebesar 16,74%. Dengan

jumlah anak perempuan usia 15 tahun yang melek huruf sebanyak 26.183 jiwa

dengan perbandingan jumlah anak perempuan usia 15 tahun sebanyak 56,278

jiwa.

3) Partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 36,47 % dengan jumlah

partisipasi angkatan kerja perempuan 26.183 jiwa dengan perbandingan

jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 71.789 jiwa.


Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dengan rincian alokasi dan realisasi anggaran adalah sebagai

berikut:


1 2017 358.175.000,00 322.200.000,00 89,95


3. URUSAN PANGAN


Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Pangan,

sebagai berikut :

1) Regulasi/kebijakan ketahanan pangan Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 diatur

dalam Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 73 Tahun 2017

2) Ketersediaan pangan utama berupa padi, kedelai, jagung sebesar 289,405

kg/tahun dengan Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun sebesar

43.062.000 kg/tahun dari jumlah penduduk sebesar 148.795 jiwa.

b. Alokasi dan Realisasi anggaran

Urusan pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Rincian

alokasi dan realisasi adalah sebagai berikut:

13


1 2017 791.190.669,00 761.382.764,00 96,23


4. URUSAN PERTANAHAN


Pelaksanaan pembangunan Urusan Pertanahan terlihat dari pencapaian indikator-

indikator SPM, sebagai berikut :

1) Luas lahan bersertifikat seluas 360.392 M sedangkan luas lahan yang

seharusnya bersertifikat 715.740 M atau sebanyak 50,35%

2) Jumlah penyelesaian kasus tanah negara sebesar 25%, jumlah kasus tanah

negara yang diselesaikan sebanyak 2 kasus, di bagi jumlah kasus yang

terdaftar 8 kasus.

3) Jumlah penyelesaian ijin lokasi sebesar 100% atau jumlah penyelesaian ijin

lokasi sebanyak 1


Rincian alokasi dan realisasi anggaran pada urusan pertanahan yang dilaksanakan

Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah adalah:


1 2017 4.789.897.727,00 3.604.729.560,00 75,25


5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP


Tingkat pencapaian SPM yang terkait dengan Urusan Lingkungan Hidup, yaitu:

1) Penanganan sampah 33,1 %, dengan volume sampah yang ditangani

sebanyak 53 m3 dari volume produksi sampah sebanyak 160 m3.

2) Kondisi pasar tradisional Kabupaten Kepahiang 42,85% dimana pasar

tradisonal tergolong baik 3 lokasi dari 7 lokasi pasar tradisional di wilayah

Kabupaten Kepahiang

3) Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk sebesar 0,25 m3

per 1000 penduduk dimana jumlah daya tampung TPS sebesar 38 m3

untuk jumlah penduduk 148.795 jiwa.

14

4) Penegakan hukum lingkungan 100 %, dengan jumlah kasus lingkungan

yang diselesaikan Pemda sejumlah 3 kasus dari jumlah kasus lingkungan

yang ada sejumlah 3 kasus.


Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan

anggaran dan realisasi sebagai berikut:


Urusan Wajib 7.995.457.927,00 5.629.693.809,00 70,41

Lingkungan Hidup 7.995.457.927,00 5.629.693.809,00 70,41


6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Kependudukan

dan Capil, sebagai berikut :

1) Kepemilikan KTP sebesar 80%, dengan jumlah Penduduk yang memiliki KTP

sebanyak 89.297 dari jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah

menikah) sebanyak 111.612 orang.

2) Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk sebesar 247,77 dengan jumlah

penduduk memiliki akta kelahiran sebanyak 36.867 dari jumah penduduk

sebanyak 148.795 jiwa

3) Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah melaksanakan Penerapan KTP Nasional

yang berbasis NIK.


Urusan Administrasi kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil dan Rincian alokasi dan realisasi adalah sebagai

berikut:

Urusan, Organisasi

Anggaran Realisasi %

Urusan Wajib 1.779.284.300,00 1.565.959.848,00 88,01

Kependudukan dan Catatan Sipil 1.779.284.300,00 1.565.959.848,00 88,01

Sumber: BKD data un udited

7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA



Pemberdayaan Masyarakat Desa terlihat dari pencapaian indikator-indikator SPM,

sebagai berikut:

15

1) PKK aktip sebesar 100% dari jumlah PKK di Kabupaten Kepahiang sebanyak

2.031

2) Posyandu di Kabupaten Kepahiang aktip 34,75% dimana posyandu aktip

berjumlah 41 sedangkan total posyandu 118.


Urusan Administrasi kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil dan Rincian alokasi dan realisasi adalah sebagai

berikut:

Urusan, Organisasi


Urusan Wajib 1.779.284.300,00 1.565.959.848,00 88,01

Kependudukan dan Catatan Sipil 1.779.284.300,00 1.565.959.848,00 88,01

Sumber: BKD data un udited

8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, sebagai berikut:

1) Prevalensi peserta KB aktif sebesar 96,65%, dengan jumlah peserta program

KB aktif sebanyak 71.615 dari jumlah pasangan usia subur sebanyak 74.100

peserta

2) Rasio petugas lapangan KB (PLKB/PKB) disetiap desa/kelurahan 12,82% dengan

jumlah petugas KB (PLKB/PKB) 15 orang yang tersebar di 117 desa/kelurahan

dalam wilayah Kabupaten Kepahiang


Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan P3A dirincikan pada urusan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagi berikut:


1 2017 2.735.630.406,10 2.578.646.774,00 94,26


16

9. URUSAN PERHUBUNGAN


Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Perhubungan

terlihat dari indikator kinerja kunci angkutan darat sebesar 0,09% dengan jumlah

angkutan darat sebanyak 195 untuk mengangkut jumlah penumpang angkutan darat

sebanyak 210.856


Urusan perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Rincian alokasi dan

realisasi anggaran adalah sebagai berikut:


1 2017 437.770.000,00 371.425.000,00 84,84


10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Komunikasi

dan Informatika, sebagai berikut :

1) Website pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang yaitu

www.kepahiangkab.go.id

2) Pelaksanaan pameran/expo pada Tahun 2017 sebanyak 3 kali.


Urusan komunikasi dan informatika oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian

dan Statistik Kabupaten Kepahiang dengan Rincian alokasi dan realisasi anggaran

adalah sebagai berikut:


1 2017 1.764.591.119,00 1.475.830.641,00 83,64


11. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH


Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Koperasi dan

UKM, sebagai berikut :

1) Koperasi aktif mencapai 89,77%, dengan jumlah Koperasi aktif sebanyak 79

unit dari jumlah seluruh koperasi sebanyak 88 unit.

file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.kepahiangkab

17

2) Usaha Mikro dan Kecil mencapai 100%, dengan jumlah usaha mikro dan kecil

sebanyak 2.312 unit dari jumlah seluruh UKM sebanyak 2.312 unit.

b. Alokasi dan realisasi anggaran

Urusan koperasi dan usaha kecil menengah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan,

Koperasi dan UKM, Rincian alokasi dan realisasi adalah sebagai berikut:

Urusan, Organisasi dan belanja langsung


Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.958.464.692,00 1.517.266.006,00

77,47

Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah,

1.958.464.692,00 1.517.266.006,00 77,47


12. URUSAN PENANAMAN MODAL


Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Penanaman

Modal, sebagai berikut :

1) Kenaikan/penurunan realisasi PMDN sebesar 86.61%, dengan ralisasi PMDN

tahun 2017 di kurang realisasi PMDN 2016 sebesar 10.000.000.000,- dari

realisasi PMDN 2017 sebesar 74.670.077.353,-


Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Rincian alokasi dan realisasi adalah sebagai berikut:

Urusan,Organisasi/OPD Anggaran Realisasi %

Penanaman Modal 2.116.854.736,00 1.518.477.484,00 71,73

Penanaman Modal 2.116.854.736,00 1.518.477.484,00 71,73


13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Kepemudaan dan

Olahraga, sebagai berikut:

1) Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) sebesar 0,006 per 1000 penduduk

dengan jumlah gelanggang/balai remaja yang ada di Kabupaten Kepahiang

berjumlah 1 gelanggang dari jumlah penduduk sebesar 148.795 jiwa. Lapangan

yang ada di Kabupaten Kepahiang yaitu GOR Tebat Monok.

2) Lapangan olahraga yang ada di Kabupaten Kepahiang sebesar 0,83 per 1000

penduduk dengan jumlah lapangan olah raga berjumlah 124 buah dari besarnya

jumlah penduduk Kepahiang 148.795 jiwa.

18

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga anggaran dan realisasi adalah sebagai berikut:

Urusan,Organisasi/SKPD Anggaran Realisasi %

Kepemudaan dan Olahraga 1.508.095.065,00 1.212.912.840,00 80,42

Kepemudaan dan Olahraga 1.508.095.065,00 1.212.912.840,00 80,42


14. URUSAN STATISTIK


Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Statistik

terlihat dari pencapaian indikator-indikator SPM, sebagai berikut

1) Tersusunnya buku kabupaten dalam angka untuk Kabupaten Kepahiang

yaitu Kepahiang dalam Angka Tahun 2017.

2) Tersusunnya buku PDRB kabupaten untuk Kabupaten Kepahiang.

15. URUSAN PERSANDIAN

a. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan tahun 2017 terkait dengan Urusan Persandian pada Dinas

Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik belum ada program dan

kegiatan.

16. URUSAN KEBUDAYAAN



Kebudayaan terlihat dari pencapaian indikator-indikator SPM, sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan festival seni budaya pada tahun 2017 sebanyak 17 kali

2) Sarana penyelenggara seni budaya pada tahun 2017 sebanyak 19 buah

3) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan sebesar 100%

dengan jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki

berjumlah 52 dari total yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kepahiang

berjumlah 52.


Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

dengan alokasi anggaran dan realisasi sebagia berikut:


1 2017 234.499.500,00 234.499.300,00 100,00


19

17. URUSAN PERPUSTAKAAN


Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Perpustakaan

terlihat dari pencapaian indikator-indikator SPM, sebagai berikut:

1) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebesar 9,98 %

merupakan perbandingan antara jumlah koleksi judul buku yang tersedia

di perpustakaan daerah sebanyak 1.001 dengan jumlah koleksi jumlah

buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 11.136

2) Pengunjung perpustakaan sebesar 2,91% pertahun dimana jumlah

kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun sebesar 3.420 orang.

Sedangkan populasi yang harus dilayani 117.502 orang /jiwa.


Urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan rincian

alokasi dan realisasi anggaran urusan kearsipan sebagai berikut:


1 2017 456.378.800,00 344.655.140,00 75,51


18. URUSAN KEARSIPAN


Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Kearsipan


1) Penerapan pengelolaan arsip secara baku mencapai 18,42 %, dari jumlah 38

OPD yang menerapkan arsip secara baku 7 SKPD.

2) kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan pada tahun 2017 tidak ada.


Urusan kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Kearsip dan Perpustakaan Daerah Rincian

alokasi dan realisasi anggaran sebagai berikut:


1 2017 123.508.800,00 48.508.800,00 39,28


20

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. URUSAN PERIKANAN


Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Perikanan,

sebagai berikut :

1) Produksi ikan tercapai 64,61%, yaitu diperoleh dari hasil pembagian antara

jumlah Produksi ikan sebanyak 4.329 Ton dibagi dengan target daerah

sebanyak 6.700 Ton per kapita dikalikan 100%.

2) Konsumsi perikanan tercapai 49,99%, yaitu diperoleh dari hasil pembagian

antara jumlah konsumsi ikan sebanyak 36,96 Kg dibagi dengan target daerah

sebesar 73,89 Kg dikalikan 100%.


Urusan Perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Rincian alokasi dan realisasi anggaran Urusan Perikanan pada Dinas Ketahanan

Pangan dan Perikanan sebagai berikut:

Urusan, Organisasi/SKPD Anggaran Realisasi %

Kelautan dan Perikanan 1.730.776.400,00 351.550.910,00 20,31


2. URUSAN PERTANIAN


Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Pertanian,

sebagai berikut :

1) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya sebesar 48,94

Ton/ha, dengan produksi tanaman padi atau bahan lokal lainnya sebesar

87339,8 ton dari jumlah areal tanaman padi atau bahan pangan utama lokal

lainnya sebesar 17.845 hektar.

2) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 43,78% jumlah kontribusi

PDRB dari sektor pertanian 1.292.291.800.000,- dari jumlah total PDRB

sebesar 2.951.864.600.000,-


Urusan pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Rincian alokasi dan realisasi

anggaran urusan pertanian

No Tahun Anggaran Realisasi %

1 2017 17.884.025.460,00 12.508.402.975,00

69,94

21

3. URUSAN PARIWISATA


Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Pariwisata


1) Kunjungan wisatawan pada tahun 2017 sebanyak 11.275 orang.

2) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 0,46 % dimana

kontribusi sektor ini sebesar 13,600.000,- dari total PDRB sebesar

2.951.864.600,-


Urusan pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Rincian alokasi dan realisasi anggaran urusan pariwisata sebagai berikut:


1 2017 4.226.761.124,44 3.214.677.210,00 76,05

Sumber: BKD data Un audited

4. URUSAN INDUSTRI


Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Industri,

sebagai berikut:

1) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Kepahiang Tahun 2017

sebesar 7,39% dengan kontribusi PDRB sektor industri Rp. 218.145.800 dari

total PDRB Rp. 2.951.864.600 (dalam juta rupiah)

2) Pertumbuhan industri di Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2017

dibandingkan Tahun 2016 sebesar 33,11% dimana jumlah industri tahun

2017 sebanyak 453 dan jumlah industri tahun 2016 sebesar 303


Urusan industri dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja . Rincian

alokasi dan realisasi anggaran urusan Industri sebagai berikut:

3)



Perindustrian 1.469.094.998,00 1.277.637.941,00 86,96

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

1.469.094.998,00 1.277.637.941,00 86,96

Sumber BKD data un audited

22

5. URUSAN PERDAGANGAN


Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Perdagangan,

sebagai berikut:

a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Kepahiang Tahun 2015

sebesar 8,71% dimana kontribusi sektor perdagangan sebesar Rp. 257.147.400

total PDRB Kabupaten Kepahiang Rp. 2.951.864.600 (dalam juta rupiah)

b. Ekspor bersih perdagangan Kabupaten Kepahiang belum ada.


Alokasi dan Realisasi Anggaran terkait urusan perdagangan. Rincian alokasi dan

realisasi anggaran urusan Industri sebagai berikut:



Perdagangan 3.690.899.300,00 3.508.987.500,00 95,07

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

3.690.899.300,00 3.508.987.500,00 95,07

Sumber BKD data un audited

6. URUSAN TRANSMIGRASI



Transmigrasi, adalah bahwa transmigrasi di Kabupaten Kepahiang semuanya

merupakan transmigrasi swakarsa dengan jumlah transmigran 50 KK.

B. RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PERENCANAAN,

KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN, INSPEKTORAT DAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA)

1. URUSAN PERENCANAAN



Perencanaan, sebagai berikut :

1) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan.

2) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan

PERDA/PERKADA

3) Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan PERKADA.

4) Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD

5) Sistem informasi Pemda Kabupaten kepahiang 1 buah yaitu

www.kepahiang.com

6) Survey Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada tahun 2017 tidak ada

http://www.kepahiang.com/

23


Urusan Perencanaan, dilaksanakan oleh BAPPEDA Rincian alokasi dan realisasi

anggaran urusan Perencanaan sebagai berikut:


1 2017 4.004.825.012,00 3.839.487.943,00 95,87

2. KEUANGAN


Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Keuangan,

sebagai berikut :

1) Adanya sistem informasi manajemen Pemerintah Daaerah yaitu:

Simda Keuangan

Simda BMD

LPSE


Urusan Keuangan, dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Rincian alokasi dan

realisasi anggaran urusan keuangan sebagai berikut:


1 2017 8.730.383.400,00 8.459.657.515,00 96,90

3. URUSAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



Kepegawaian, sebagai berikut :

1) Rasio PNS terhadap jumlah penduduk sebesar 2,05 % dari jumlah PNS

kabupaten Kepahiang sebannyak 3.054 orang terhadap jumlah penduduk

Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 sebanyak 148.795 orang.


Urusan Kepegawaian, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Rincian alokasi

dan realisasi anggaran urusan Kepegawaian sebagai berikut:


1 2017 2.254.852.042,00 2.198.692.384,00 97,51

24

4. INSPEKTORAT


Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Pengawasan,

sebagai berikut :

1) Rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti sebesar 46,02%, jumlah temuan

BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan akhir tahun 2017 sebanyak 110

temuan dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan tahun 2017 sebanyak

239 temuan.


Urusan Pengawasan, dilaksanakan oleh Inspektorat Rincian alokasi dan realisasi

anggaran urusan Pengawasan sebagai berikut:


1 2017 2.842.153.310,00 2.748.527.807,00 96,71

5. DPRD


Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan DPRD,

sebagai berikut:

1) Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti sebesar 100%, Keputusan DPRD yang

ditindak lanjuti oleh DPRD pada tahun 2017 sebanyak 17 keputusan, dibagi

keputusan DPRD dalam tahun 2017 sebanyak 17 keputusan.


Urusan DPRD, dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Rincian alokasi dan realisasi

anggaran sebagai berikut:


1 2017 22.237.511.000,00 19.423.664.784,00 87,35

C. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (KESBANGPOL)

1. KESBANGPOL


Tingkat pencapaian SPM yang terkait dengan Urusan ketentraman dan ketertiban

umum dan perlindungan masyarakat, yaitu:

25

1) Kegiatan pembinaan politik di daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2017

tidak ada

2) Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP di daerah Kabupaten

Kepahiang tahun 2017 tidak ada.


Urusan Pemerintahan umum dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol dengan anggaran

dan realisasi sebagai berikut:


Urusan Wajib

853.707.662,00 619.125.825,00 72,52

Kesbangpol

853.707.662,00 619.125.825,00 72,52


D. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

1. Tataran Pengambil Kebijakan

Capaian Kinerja Tataran Pengambil Kebijakan yaitu capaian atas kinerja Bupati

Kepahiang dan DPRD Kabupaten Kepahiang pada tahun 2017, tataran pengambil

kebijakan yang dilaksanakan oleh Bupati Kepahiang dan DPRD Kabupaten

Kepahiang meliputi 13 aspek yang terdiri dari:

Hasil Capaian kinerja pada Tataran Pengambil Kebijakan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang pada tahun 2016, sebagai berikut :

I. Aspek ketentraman dan ketertiban umum daerah

Aspek ketentraman dan ketertiban umum daerah mencakup 5 fokus, yaitu :

1) Peraturan tentang ketertiban penataan ruang, dengan kondisi sebagai

berikut :

a) Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah memiliki PERDA yang terkait

dengan IMB, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 03

Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu.

b) Rasio Rumah ber-IMB sebesar 0,87% dimana jumlah rumah yang telah

memiliki IMB sampai dengan akhir tahun 2017 sebanyak 429 rumah dari

jumlah rumah seluruhnya sebanyak 49.467 rumah.

c) Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah memiliki PERDA yang terkait

dengan RTRW, yaitu PERDA No. 8 Tahun 2012.

2) Peraturan tentang kependudukan, yang meliputi:

a) Jumlah penduduk yang telah terekam dalam E-KTP 60,01% 89.297 jiwa

dari jumlah penduduk yang wajib ber-KTP tahun 2017 sejumlah

110.612 jiwa.

b) Biaya pembuatan KTP tidak ada karena sudah menerapkan E-KTP dan

telah melaksanakan surat edaran menteri dalam negeri No.900/326/SJ

26

tanggal 17 Januari 2014 hal larangan pungutan uang dalam

memberikan pelayanan administrasi kependudukan.

3) Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum), yang

tercermin dari rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk sebesar

0,02 personil/100 penduduk, dimana jumlah personil Satpol PP sebanyak

29 orang dengan perbandingan jumlah penduduk 148.795 jiwa.

4) Kebijakan bidang PSK dan PKL ditunjukkan dengan adanya PERDA tentang

PSK dan PKL, yaitu PERDA No. 2 Tahun 2017.

5) Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten ditunjukkan dengan adanya

PERDA tentang Kebersihan dan Ketertiban dalam Kabupaten, yaitu PERDA

No. 21 Tahun 2005.

II. Aspek keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan

Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan

otonomi daerah

Fokus yang terkait sebagai berikut :

1) Penyampaian laporan kepada pemerintah berupa Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2017 pada tanggal 26 Maret 2017

berdasarkan surat pengantar Nomor 100/90/Bag.1/2017 ke Biro

Pemerintahan Provinsi Bengkulu.

2) Penyampaian laporan keuangan Tahun 2017 disampaikan tepat waktu pada

tanggal 29 Maret 2018

3) Laporan Kinerja Tahun 2017 disampaikan tanggal 26 Maret 2017

4) Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), sudah diatur dalam Surat

Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 426 Tahun 2010 tanggal 08 Desember

2010 dan belum diwujudkan dalam PERDA/PERBUP hanya diatur melalui SK

Bupati Kepahiang meliputi 8 urusan.

5) Hubungan antar daerah, ditunjukkan dengan adanya 5 MOU kerjasama

dengan daerah lain yaitu sebagai berikut:

1. MOU dengan Kanwil Wilayah Provinsi Bengkulu tentang penggunaan

sistem informasi kredit program (SIKP).

2. MOU dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Bengkulu Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang kerjasama

dalam hal pertukaran data, peraturan dan informasi lainnya terkait

dengan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan

pengelolaan pusat dan daerah di wilayah Kabupaten Kepahiang

3. MOU dengan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo tentang Kerjasama

Jaringan Lintas Daerah

4. MOU dengan Pemerintah Kota Surabaya tentang Kerjasama Jaringan

Lintas Daerah

27

III. Aspek keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan

Pemerintah;

Fokus yang terkait dengan aspek ini adalah :

1. Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah, ditunjukkan

dengan indikator kesesuaian prioritas pembangunan sebesar 100%. Dimana

Kabupaten Kepahiang melaksanakan semua (7 bidang) prioritas

pembangunan nasional, yang tertuang dalam 7 skala perioritass

pembangunan daerah yaitu :1. Reformasi Birokrasi dan tata kelola

2.Pengembangan pelayanan kesehatan dasar masyarakat 3.Pembangunan

dan peningkatan Infrastruktur 4.Revitalisasi pertanian, 5.Peningkatan

perekonomian kerakyatan serta penciptaan iklim usaha dan investasi

6.Pengembangan dan impelementasi nilai-nilai sosial budaya daerah dan

agama 7.Pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, teknologi dan

mitigasi bencana.

2. Kewenangan, tercermin dari indikator urusan wajib yang diselenggarakan

daerah sebesar 100 % atau sebanyak 24 urusan wajib.

3. Keuangan, dengan indikator :

a. Waktu penetapan PERDA APBD 2017 tepat waktu yaitu tanggal 31

Desember 2016 dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016

b. Keberadaan PERDA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pokok Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kepahiang.

c. Belanja program/kegiatan untuk pelayanan dasar sebesar 69,37%

dengan jumlah belanja untuk pelayanan dasar sebesar

Rp.387.208.488.530,00 dari total belanja APBD sebesar

Rp.558.167.731.691,24,-

d. Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan mencapai 44,77%

dengan belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan sebesar

Rp.249.931.487.385,10,- dari total belanja sebesar Rp.

558.167.731.691,24,-

e. Dalam hal pelayanan publik belum diatur melalui Peraturan Daerah

4. Kepegawaian, dengan indikator :

a. Rasio PNS terhadap jumlah Penduduk Kabupaten Kepahiang, 2,05%

dengan jumlah PNS kabupaten tahun 2017 sebanyak 3054, Jumlah

penduduk Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 sebanyak 148.795 jiwa.

b. Sistem Informasi Kepegawaian. Pemerintah Kabupaten Kepahiang

memiliki sistem Database Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

(SAPK) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Kepahiang.

28

c. Jumlah OPD sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2016 berjumlah 46

unit dengan rincian Sekretariat daerah 9 unit bagian; Dinas 16 unit;

Badan 4 unit; kantor 1 unit; rumah sakit 1 unit; lembaga teknis 7 unit

(KPU 1 unit, Kejaksaan Negeri 1 unit, Kemeterian agama 1 unit, BPN

1, Koramil 1 unit, BPS 1 unut, BMKG 1 unit); Kecamatan/distrik 8 unit.

1) Aspek efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD;Produk

peraturan perundangan dengan indikator PERDA yang ditetapkan. Jumlah

PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2017 sebanyak 10 PERDA, yaitu :

1. Perda tentang Pertanggungjwaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daeah Kabupaten Kepahiang

2. Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeah

Kabupaten Kepahiang tahu 2017

3. Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeah Kabupaten

Kepahiang tahun 2018

4. Perda tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah

Kabupaten Kepahiang

5. Perda tentang kawasan tanpa rokok (KTR) di kabupaten Kepahiang

6. Perda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 5 tahun

2011 tentang retribusi jasa umum

7. Perda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 6 tahun

2008 tentang barang milik daerah Kabupaten Kepahiang

8. Perda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan

9. Perda tentang perubahan atas perubahan peraturan daerah nomor 2

tahun 2011 tentang pajak daerah

10. Perda tentang penataan pedagang kaki lima

11. Perda tentang pengelolaan sampah di kabupaten kepahiang

12. Perda tentang pengelolaan kearsipan daerah

13. Perda tentang etika penyelenggaraan pemerintahan daerah

2) RAPERDA yang diajukan tahun 2017 sebanyak 14 dengan capaian indikator

RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2017 sebanyak 11 perda.

IV. Aspek efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut

pelaksanaan keputusan;

Fokus yang terkait dengan aspek ini yaitu :

1) Pengambilan keputusan DPRD Yang ditindaklanjuti 100% dari Keputusan DPRD

dalam tahun 2017 sebanyak 17 Keputusan.

V. Aspek efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak

lanjut pelaksanaan keputusan;

Aspek ini diuraikan dalam fokus berikut :

29

1. Keputusan Bupati Kepahiang Tahun 2017 yang ditindaklanjuti sebanyak 100%

dari 507 Keputusan Bupati yang dihasilkan pada Tahun 2017.

2. Peraturan Bupati Kepahiang Tahun 2017 yang dikeluarkan sebanyak 74

Peraturan dan telah ditindaklanjuti kesemuanya (100%).

VI. Aspek ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada

peraturan perundang-undangan yang pencapaiannya yang diukur dari jumlah

perda yang dibatalkan 3. bahwa peraturan daerah yang dikirimkan untuk dievaluasi

sebanyak 14 perda dan disetujui sebanyak 11.

VII. Aspek intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah

dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan

untuk Daerah;

1) Konsultasi publik ditunjukkan dengan pelaksanaan konsultasi publik yang

diadakan DPRD dan Pemda tahun 2017 belum ada.

2) PERDA tentang konsultasi publik belum diterbitkan oleh Pemerintah

Kabupaten Kepahiang.

3) Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik yaitu

www.kepahiangkab.com namun belum dinaungi melalui perda maupun

perbub.

VIII. Aspek transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU,

DAK, dan Bagi Hasil;

1) Serapan dana perimbangan ditunjukkan sebesar 98,03% dengan jumlah

dana perimbangan yang terserap sebesar Rp. 546.319.382.894,- dari

rencana jumlah dana perimbangan sebesar Rp.557.264.543.600,-

2) Alokasi Belanja publik APBD dari DAU sebesar 76,34%, dengan jumlah

belanja langsung APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 315,019.869.397,20,- dari

jumlah DAU sebesar Rp.413.724.603.000,-

3) Alokasi Belanja langsung pada APBD sebesar 56,58%, dengan jumlah total

belanja langsung APBD Tahun 2017 sebesar Rp. 315,019.869.397,20,-dari

jumlah belanja dalam APBD sebesar Rp. 558.167.731.691,24,-

IX. Aspek intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber

pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah;

1) Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditunjukkan dengan besaran PAD

terhadap seluruh pendapatan dalam APBD sebesar 4,35% dengan jumlah

PAD realisasi dalam APBD sebesar Rp. 30.212.642.457,48,- dari jumlah

total Pendapatan dalam APBD sebesar Rp.693.802.567.471,50,-

X. Aspek efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung

jawaban, dan pengawasan APBD;

Fokus yang terkait dengan Aspek efektivitas perencanaan, penyusunan,

pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD, sebagai

berikut :

http://www.kepahiangkab.com/

30

1) Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu) tercermin dari Opini BPK terhadap

LapKeu Daerah Tahun 2016 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

2) Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu) tercermin dari Opini BPK terhadap

LapKeu Daerah Tahun 2017 dengan opini Wajar dengan Pengecualian

(WTP)

3) Besaran SILPA ditunjukkan dengan indikator Rasio SILPA terhadap total

pendapatan sebesar 3,08%, dengan Besaran SILPA sebesar

Rp.21.363.509.018,06-, dari Jumlah pendapatan sebesar

Rp.693.802.567.471,50,-

4) Realisasi belanja tahun 2017 sebesar 75,27% dengan realisasi sebesar

Rp.558.167.731.691,24,- dari total anggaran sebesar Rp.

741.544.050.469,57,-

5) Pengawasan Inspektorat Kabupaten dengan temuan BPK RI tahun 2017

sebesar 46,02% dengan 110 temuan yang ditindaklanjuti sebanyak 239

kasus.

XI. Aspek Pengelolaan Potensi Daerah

Adapan fokus yang terkait dengan aspek pengelolaan keuangan daerah

meliputi:

1) Peta potensi daerah rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD sebesar

90,09% dengan realisasi PAD sebesar Rp.30.212.642.457,48,- dari potensi

PAD Rp.33.534.572.486,47,-

2) Peningkatan PAD dengan kenaikan sebesar 105,4% dari total PAD tahun

2017 sebesar Rp. 33.534.572.486,47,-terhadap total PAD tahun 2016

sebesar Rp.31.435.968.204,17,-

XII. Aspek terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Aspek terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

meliputi fokus sebagai berikut :

1) Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Kepahiang tidak ada penghargaan.

2) Pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kepahiang telah menggunakan e-procurement melalui LPSE yang dibidangi

oleh Dinas Komunikasi Informatika persandian dan Statistik

3) Daya saing daerah, ditunjukkan dengan jumlah persetujuan investasi

dalam tahun 2017 sebesar 18 ijin investasi yaitu

1. PT. Troposindo Sumber Energi

2. PT. Saranan Mandiri Mukti

3. PT. Sembilan Pilar Utama

4. PT. Rezky Nugraha Reality

5. Hotel Mutiara

6. PT. Puncak Mega Lestari (Toserba)

7. PT. Puncak Mega Lestari (Hotel)

8. CV. Surya Tirta Mandiri

9. PT. Zioloveza Pratama

31

10. PT. Akses Prima Indonesia

11. PT. Melati Putri Indo

12. PT. Amana Maju Bersama

13. PT. Cesatu Mitra Griya

14. PT. Parel Putra Dehasen

15. PT. Kiat Muda Berkarya

16. PT. Graha Aditya Bengkulu

17. PT. Tower Bersama

18. PT. Indomarco Prismatama

Rincian Indikator Kinerja Kunci Aspek Penilaian pada Tataran Pengambil Kebijakan,

Indikator Kinerja Kunci Aspek Pelaksana Kebijakan tiap OPD, dan Indikator Kinerja

Kunci Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan

Pilihan diuraikan dalam Lampiran.

BAB IV REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKP)

TAHUN 2017

1. Tema Pembangunan Tahun 2017

Tema RKP Nasional yang telah ditetapkan yaitu memacu pembangunan

infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta

mengurangai kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah

Untuk pelaksanaan Program Kegiatan berdasarkan tema tersebut di atas, maka telah

ditetapkan suatu arah kebijakan Pembangunan Nasional, yaitu :

1) Reformasi pembangunan yang telah berjalan perlu dilanjutkan dan diperkuat

untuk menciptakan struktur perekonomian yang kokoh melalui percepatan

hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, mengurangi ketergantungan impor

barang modal dan bahan baku, kepastian hukum dan penegakan hukum serta

reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;

2) Daya saing nasional masih harus ditingkatkan terutama untuk menghadapi

dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), meneruskan

perbaikan neraca transaksi berjalan, memperkuat landasan pembangunan agar

tidak masuk dalam Jebakan Negara Berpendapatan Menengah (Middle Income

Trap);

3) RPJMN tahap ketiga dari RPJPN 2005-2025 diarahkan untuk memantapkan

pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan

kompetitif perekonomian berbasis Sumber Daya Alam yang tersedia, Sumber

Daya Manusisa yang semakin berkualitas, serta kemampuan Iptek.

Dalam kaitan itu, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2017 terdiri dari:

32

1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat, meliputi:

a. Revolusi Mental, dengan Program Prioritas:

1) reformasi birokrasi pemerintahan;

2) penegakan hukum dan kelembagaan politik;

3) kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa;

4) peneguhan jati diri dan karakter bangsa; dan

5) daya rekat sosial dalam kemajemukan.

b. Kesehatan, dengan Program Prioritas:

1) penguatan upaya promotif dan preventif: Gerakan Masyarakat Hidup

Sehat;

2) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;

3) perbaikan gizi masyarakat; dan

4) peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

c. Pendidikan, dengan Program Prioritas:

1) penyediaan guru dan dosen yang berkualitas dan penempatan yang

merata;

2) peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan;

3) penyediaan bantuan pendidikan yang efektif;

4) pengembangan pembelajaran yang berkualitas;

5) peningkatan pendidikan agama dan pendidikan karakter;

6) peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas;

7) penguatan kelembagaan perguruan tinggi;

8) peningkatan kapasitas iptek, inovasi dan daya saing perguruan tinggi;

dan

9) peningkatan relevansi pendidikan.

d. Perumahan dan Permukiman, dengan Program Prioritas:

1) fasilitasi penyediaan hunian layak baru;

2) fasilitasi peningkatan kualitas hunian dan penataan kawasan

permukiman (termasuk kawasan kumuh);

3) penyediaan akses air minum dan sanitasi; dan

4) peningkatan ketersediaan air baku.

2. Pembangunan Sektor Unggulan, meliputi:

a. Kedaulatan Pangan, dengan Program Prioritas:

1) peningkatan, mutu pangan, kualitas konsumsi pangan dan gizi

masyarakat;

2) peningkatan produksi padi dan pangan lain;

3) kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat; dan

4) penangangan gangguan terhadap produksi pangan.

b. Maritim dan Kelautan, dengan Program Prioritas:

33

1) konektivitas (tol) laut dan industri maritim;

2) industri perikanan dan hasil laut;

3) tata ruang laut, konservasi dan rehabilitasi pesisir dan laut, serta

wisata bahari;

4) kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam;

5) penanggulangan dan penyelesaian IUU Fishing dan Keamanan Laut;

6) Penetapan Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau

Kecil.

c. Kedaulatan Energi, dengan Program Prioritas:

1) peningkatan peranan energi baru dan energi terbarukan dalam bauran

energi;

2) peningkatan aksesibilitas energi;

3) pengembangan cadangan energi;

4) penyediaan energi primer;

5) efisiensi dan konservasi energi; dan

6) pengelolaan subsidi energi yang lebih efisien, transparan dan tepat

sasaran.

d. Pembangunan Pariwisata, dengan Program Prioritas:

1) promosi wisata indonesia;

2) pengembangan 10 destinasi wisata;

3) SDM dan kelembagaan pariwisata;

4) layanan kemudahan wisman masuk;

5) penciptaan ekonomi lokal dan sikap masyarakat; dan

6) jaminan keselamatan kebersihan, keamanan dan ketertiban destinasi

wisata.

e. Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK), dengan

Program Prioritas:

1) pengembangan kawasan industri/KEK;

2) penumbuhan populasi industri;

3) penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif;

4) SDM industri yang Kompeten dan Disiplin;

5) produktivitas dan daya saing industri;

6) ketersediaan infrastruktur dan energi;

7) ketersediaan dan kualitas bahan baku bagi industri;

8) hubungan industrial yang harmonis;

9) pemberian insentif fiskal yang harmonis; dan

10) pembiayaan dengan akses dan biaya yang kompetitif.

3. Pemerataan dan Kewilayahan, meliputi:

a. Antar Kelompok Pendapatan, dengan Program Prioritas:

1) penciptaan lapangan kerja dan keahlian tenaga kerja;

34

2) perhatian khusus kepada usaha mikro, kecil dan koperasi;

3) pengembangan kewirausahaan;

4) perkuatan basis perekonomian perdesaan;

5) perluasan pelayanan dasar; dan

6) pengurangan beban penduduk miskin dan rentan.

b. Reforma Agraria, dengan Program Prioritas:

1) penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria;

2) penataan penguasaan dan pemilikan tanah obyek reforma agraria;

3) kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah obyek reforma agraria;

4) pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan

produksi atas TORA; dan

5) kelembagaan pelaksana reforma agraria pusat dan daerah.

c. Daerah Perbatasan, dengan Program Prioritas:

1) pembangunan PLBN Terpadu;

2) pembangunan 10 PKSN Sebagai pusat pengembangan perbatasan

negara;

3) membuka isolasi Lokpri, peningkatan sarpras, peningkatan SDM dan

penguatan sosial ekonomi serta penyediaan air baku;

4) pengamanan sumber daya dan batas wilayah darat, laut dan udara; dan

5) peningkatan kualitas diplomasi, kerja sama sosial-ekonomi.

d. Daerah Tertinggal, dengan Program Prioritas:

1) prioritas pengembangan ekonomi lokal;

2) peningkatan aksesibilitas;

3) pemenuhan pelayanan dasar publik; dan

4) peningkatan SDM dan IPTEK.

e. Desa dan Kawasan Perdesaan, dengan Program Prioritas:

1) pemenuhan standar pelayanan minimum di desa termasuk kawasan

transmigrasi;

2) penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi

masyarakat desa di kawasan transmigrasi;

3) pembangunan SDM, pemberdayaan, dan modal sosial budaya

masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi;

4) penguatan pemerintahan desa;

5) pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan

berkelanjutan;

6) pengembangan ekonomi kawasan termasuk kawasan transmigrasi untuk

mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa kota; dan

7) pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan termasuk kawasan

transmigrasi dan sumber daya hutan.

f. Perkotaan, dengan Program Prioritas:

35

1) mewujudkan sistem perkotaan;

2) pemenuhan standar pelayanan perkotaan (spp);

3) mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana;

4) mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis TIK; dan

5) meningkatkan kapasitas pengelolaan kota.

g. Konektivitas, dengan Program Prioritas:

1) pembangunan dan pengembangan transportasi laut;

2) pembangunan dan pengembangan jalan untuk aksesibilitas dan daya

saing wilayah;

3) pembangunan dan pengembangan kapasitas bandara pengumpul dan

pengumpan;

4) pembangunan dan pengembangan pita lebar dan penyiaran;

5) pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian;

6) pembangunan dan pengembangan jaringan sabuk penyeberangan serta

angkutan sungai dan danau (Inland Waterway);

7) pembangunan dan pengembangan transportasi umum masal perkotaan;

dan

8) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM transportasi.

4. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, meliputi:

a. Reformasi regulasi, kepastian dan penegakan hukum, terdiri dari:

1) Reformasi regulasi, dengan program prioritas:

a) otonomi daerah;

b) perizinan dan investasi; dan

c) penataan ruang.

2) Kepastian dan penegakan hukum, dengan program prioritas:

a) penegakan hukum yang berkualitas;

b) pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; dan

c) penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan.

b. Stabilitas keamanan dan ketertiban, dengan program prioritas:

1) deteksi dini dan bebas ancaman terorisme;

2) keselamatan dan keamanan laut yang terkendali;

3) lingkungan bersih penyalahgunaan narkoba;

4) pelayanan prima kepolisian;

5) postur pertahanan berdaya gentar tinggi dan wilayah perbatasan yang

aman; dan

6) keamanan data dan informasi (keamanan cyber).

c. Konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi, dengan program prioritas:

1) penguatan lembaga demokrasi;

2) peningkatan akses dan kualitas informasi publik;

3) pemenuhan kebebasan sipil dan hak-hak politik;

36

4) pencegahan konflik sosial politik dan penanggulangan terorisme;

5) pemeliharaan stabilitas keamanan kawasan;

6) perlindungan WNI/BHI di luar negeri;

7) penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan;

8) pemantapan peran di ASEAN; dan

9) penguatan diplomasi Soft Power.

d. Reformasi Birokrasi, dengan program prioritas:

1) pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

2) penerapan standar pelayanan publik dan sistem informasi perijinan;

dan

3) peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi

keuangan.

5. Pembangunan Ekonomi, meliputi:

a. Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha, dengan program prioritas:

1) peningkatan kemudahan berusaha;

2) pelaksanaan deregulasi dan harmonisasi regulasi perizinan investasi

pusat dan daerah;

3) pengembangan layanan perizinan terpadu;

4) peningkatan persaingan usaha yang sehat;

5) percepatan fasilitasi penyelesaian masalah investasi;

6) pembenahan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang

harmonis;

7) pengembangan infrastruktur pendukung kawasan strategis.

b. Peningkatan Ekspor Non Migas, terdiri dari:

1) Sisi produksi, dengan program prioritas:

a) Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor;

b) Peningkatan Realisasi Investasi Berorientasi Ekspor;

c) Peningkatan Ekspor Produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah;

d) Pengembangan Industri Pengolah Sumber Daya Alam Berorientasi

Ekspor;

2) Sisi permintaan, dengan program prioritas:

a) Pengembangan Fasilitas Ekspor;

b) Peningkatan Efektivitas Kerjasama Perdagangan Internasional

(Market Access);

c) Penguatan Market Intelligence, Promosi, dan Asistensi Ekspor.

c. Reformasi Fiskal, terdiri dari:

1) Pengoptimalan Pendapatan Negara, dengan Program Prioritas:

a) Pengoptimalan Perpajakan;

b) Dukungan Regulasi;

37

c) Pengoptimalan PNBP; dan

d) Penguatan Institusi.

2) Peningkatan Kualitas Belanja Negara, dengan Program Prioritas:

a) perbaikan pelaksanaan anggaran;

b) peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja produktif;

c) peningkatan efektivitas dan efisiensi transfer ke daerah dan dana

desa; dan

d) belanja subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran.

Tema RKPD Provinsi Bengkulu :

Sejalan dengan Tema RKP nasional tersebut maka telah ditetapkan tema

pembangunan Propinsi Bengkulu tahun 2017 yang sejalan dengan isu-isu penting

daerah yaitu ; membangun inrastruktur dan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas

untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat di Bengkulu Yang

selanjutnya ditetapkan empat strategi pokok pembangunan, yaitu :

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered

development), yang mengedepankan partisipasi rakyat (partisipatory based

development) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program

pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri ;

2. Keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro-poor) ;

3. Pengarustamaan gender ;

4. Keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Melalui,

terutama, pengembangan agroindustri / agribisnis.

Tema RKPD Kabupaten Kepahiang :

Memperhatikan penetapan program prioritas nasional dan prioritas yang

disusun oleh Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah menetapkan

tema pembangunan pada RKPD Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut : Peningkatan

Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar untuk menuju Kabupaten

Kepahiang yang maju, mandiri dan sejahtera

Sehubungan hal tersebut, prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten

Kepahiang Tahun Anggaran 2016 akan diteruskan pada Tahun Anggaran 2017 yang

masih terfokus pada upaya peningkatan perekonomian rakyat yang didukung dengan

pembangunan dan pengembangan infrastruktur melalui pemberdayaan SDM dan

potensi Sumber Daya Alam.

Arah dan Kebijakan daerah dalam bentuk Keterpaduan dan sinkronisasi

program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Kepahiang

didasarkan pada program kegiatan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan

38

Pemerintah Propinsi Bengkulu serta Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagaimana

telah diusung dalam tema pembangunan tersebut.

Isu strategis daerah yang diadopsi dari isu strategis nasional tahun anggaran

2017, telah disusun dengan gambaran adalah sebagai berikut :

Masih rendahnya mutu dan relevansi serta akses pendidikan di Provinsi

Bengkulu;

Kurangnya jumlah dan distribusi tenaga medis dan paramedis yang tidak

merata serta rencana penambahan pembangunan rumah sakit dan

peningkatan sarana rumah sakit umum di kabupaten/kota;

Kondisi infrastruktur belum memadai untuk mendukung penguatan

konektivitas nasional (MP3EI); dan

Perkuatan ketahanan pangan daerah guna mendukung ketahanan pangan

nasional.

2. Prioritas dan sasaran Pembangunan Tahun 2017

Selain berpedomanan pada tema pembangunan Tahun 2017 yang merupakan tema

pentahapan pencapaian Visi Kabupaten Kepahiang, Prioritas pembangunan daerah

ditetapkan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah yang teridentifikasi

berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Penentuan prioritas pembangunan

daerah juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan

provinsi dan nasional serta perkembangan ekonomi regional. Memperhatikan arah

kebijakan dan sasaran pokok berdasarkan RPJP Nasional Tahun 2017 dengan tetap

melanjutkan 9 bidang prioritas nasional dan mempedomani RPJMD Provinsi Bengkulu

Tahun 2016-2021 yang harus disinergikan dengan prioritas pembangunan dalam

menyusun RKPD Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

b. Peningkatan dan pengembangan pelayanan dasar masyarakat.

c. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur.

d. Revitalisasi pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan

e. Peningkatan perekonomian kerakyatan serta penciptaan iklim usaha dan

Investasi.

f. Pengembangan dan Implementasi nilai nilai sosial budaya daerah dan agama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, realisasi pencapaian prioritas

pembangunan nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Kepahiang.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah,

kemudian diatur kembali melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah, BAB I pasal 1 Ayat 11 bahwa Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari

39

Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagaian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah

Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Tujuan Pemberian Tugas Pembantuan adalah untuk memperlancar tugas

pemerintah agar lebih efektif dan efisen dalam pelaksanaannya dana tugas Pembantuan

bersumber dari APBN

5.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan terdiri dari :

a. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

Tanggung Jawab Keuangan Negara

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang APBN TA 2017

f. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekosentrasi dan

Tugas Pembantuan

g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas

Pembantuan

h. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-

DAG/PER/2/2017 Tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam

rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Sarana Perdagangan

yang didanai dengan dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2017 tanggal 28 Februari 2017

i. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 709/M-

DAG/KEP/5/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan kegiatan

Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang didanai melalui

dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2017

j. Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 644-1-321 Tahun 2017 Tentang Lokasi

Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Kepahiang di Kelurahan Pensiunan

Kecamatan Kepahiang Tanggal 31 Mei 2017

k. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran

2017 Nomor : SP DIPA-090.02.1.447724/2017

l. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :

65/Permentan/RC.130/12/2015 Tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota

dalam pelaksanaan Kegiatan dan tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas

Pembantuan Kabupaten/Kota tahun anggaran 2016

40

m. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Program Anggaran Petikan Tahun

Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA 018.04.4.26905772017

n. Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 520 911 Tahun 2016 Tentang Satuan

Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang sebagai Pelaksana dan Kuasa

Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Republik

Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017

5. 2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Jumlah Anggaran

Pada tahun 2017 Kabupaten Kepahiang mendapat bantuan dari pemerintah

pusat terdiri dari 2 (dua) Kementerian antara lain dari :

1) Direktorat Jendral Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia

dengan besaran anggaran Rp. 4.431.290.000,- (Empat milyar empat ratus tiga

puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

2) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan besaran anggaran Rp.

6.000.000.000 (Enam Milyar Rupiah)

Total anggaran Dana Tugas Pembantuan untuk Kabupaten Kepahiang Tahun

2017 sejumlah Rp.10.431.290.000 (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh satu juta

dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Alokasi sejumlah Rp.10.431.290.000 (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh satu juta

dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Satuan Kerja yang melaksanakan adalah :

a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

b. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan

5. 3 Program dan Kegiatan serta Pelaksanaannya

Program dan Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2017 :

No

Program

Kegiatan

Pelaksana

1 Peningkatan Produksi

dan nilai tambah

Hortikultura

Peningkatan Produksi

sayuran dan Tanaman Obat

Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan

2 Pengembangan

Perdagangan dalam

Negeri

Pengembangan sarana

Distribusi Perdagangan dan

Kapasitas Logistik

Perdagangan

Dinas Koperasi UKM,

Perindustrian dan

Perdagangan

41

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepahiang mendapat

anggaran Dana Tugas Pembantuan dari Direktorat Jendral Hortikultura

Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan besaran anggaran Rp.

4.431.290.000,- (Empat milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus

sembilan puluh ribu rupiah)

a. Pelaksanaan Program

Program Peningkatan Produksi dan nilai tambah Hortikultura dengan

anggaran Rp. 4.431.290.000,- (Empat milyar empat ratus tiga puluh satu

juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kegiatannya adalah Peningkatan

Produksi sayuran dan Tanama Obat dengan :

Output kegiatan :

Perluasan Pengembangan Kawasan Cabai tahun 2017 sebanyak 100 Ha

Perluasan Pengembangan Kawasan bawang Merah sebanyak 50 Ha

Pengembangan Kawasan cabai dan bawang merah dapat menjaga

Stabilitas harga pasar u

informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah...

Documents