Oleh: DIREKTORAT PENGAWASAN NORMA KERJA DAN
JAMSOSTEKKEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PENGAWASAN PENERAPAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA,
JAMINAN HARI TUA DAN JAMINAN KEMATIAN
PADA SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG
SETIAP ORANG BERHAK ATAS JAMINAN SOSIAL AGAR DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR HIDUP LAYAK DAN MENINGKATKAN MARTABATNYA MENUJU MASYARAKAT INDONESIA YG SEJAHTERA, ADIL DAN MAKMUR (PASAL 28 H AYAT (3) UUD 1945)
UNTUK MEMBERIKAN JAMINAN SOSIAL YG MENYELURUH, NEGARA MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA (DIKELUARKAN UU NO. 40 TH 2004 TTG SJSN)
UNTUK MELAKSANAKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL, PERLU DIBENTUK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DG UNDANG-UNDANG (UU NO. 24 TH 2011 TENTANG BPJS)
AZAS DAN PRINSIP SJSNAZAS DAN PRINSIP SJSN
AZAS : KEMANUSIAAN : MERUPAKAN PENGHARGAAN TERHADAP
MARTABAT MANUSIA. MANFAAT : PENGELOLAANNYA DILAKUKAN SECARA EFEKTIF
DAN EFFISIEN. KEADILAN SOSIAL : DILAKSANAKAN SECARA ADIL
PRINSIP :1. KEGOTONG-ROYONGAN2. NIRLABA3. KETERBUKAAN4. KEHATI-HATIAN5. AKUNTABILITAS6. KEPESERTAAN BERSIFAT WAJIB7. DANA AMANAT8. HASIL PENGELOLAAN DANA DIGUNAKAN UTK SEBESAR-
BESARNYA BAGI KEPENTINGAN PESERTA
TUJUAN :
MEMBERIKAN JAMINAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN DASAR HIDUP LAYAK BAGI SETIAP PESERTA DAN ANGGOTA KELUARGANYA.
MEMBERI KEPASTIAN PERLINDUNGAN, BILA TERJADI HAL-HAL YG MENGAKIBATKAN HILANG ATAU BERKURANGNYA PENDAPATAN KARENA SAKIT, KECELAKAAN, KEHILANGAN PEKERJAAN, MEMASUKI USIA LANJUT/ PENSIUN.
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONALSISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
DASAR HUKUMDASAR HUKUMUNDANG-UNDANG DASAR
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
UU NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
UU NO. NO. 24 TAHUN 2011TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
Peraturan PelaksanaanPeraturan Pelaksanaan PP No. 86/2013 : Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran
PP No .44/2015 : Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
PP No. 46/2015 : Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua PP No. 60/2015 : Perubahan atas PP No. 46/2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Permenaker No. 19/2015 : Tatacara dan Persyaratan Pembayaran
Manfaat Jaminan Hari Tua Permenaker No. 26/2015 : Tata Cara Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah
Permenaker No. 28/2015 : Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dokter Penasehat
JAMINAN KEMATIAN
(JK)
JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) JAMINAN
HARI TUA (JHT)
CASH BENEFIT CASH BENEFIT
JAMINAN PENSIUN
INKIND BENEFIT
JAMINAN KESEHATAN
Ruang Lingkup PenyelenggaraanRuang Lingkup PenyelenggaraanProgram Program Jaminan SosialJaminan Sosial
Berdasarkan PP No 44, 45, 46 Tahun 2015(Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
DIBENTUK BERDASARKAN PASAL 5 AYAT (1) UU NO.40 TH 2004 TTG SJSN DAN UU NO.24 TAHUN 2011 TTG BPJS, TERDIRI DARI :
A. BPJS KESEHATAN : BADAN HUKUM PUBLIK YG BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN DAN DIBENTUK UNTUK MENYELENGGARAKAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
BPJS KESEHATAN MERUPAKAN TRANSFORMASI DARI PT.ASKES (PERSERO) , YANG TERBENTUK DAN MULAI BEROPERASI PADA 1 JANUARI 2014
KEMENTERIAN KESEHATAN TDK MENJALANKAN LAGI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS)
PT. JAMSOSTEK (PERSERO) TIDAK LAGI MEMBERIKAN PELAYANAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN (JPK)
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.............BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.............
B. BPJS KETENAGAKERJAAN : BADAN HUKUM PUBLIK YG BERTANGGUNG JAWAB KEPADA
PRESIDEN DAN DIBENTUK UNTUK MENYELENGGARAKAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN HARI TUA, JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN KEMATIAN
BPJS KETENAGAKERJAAN MERUPAKAN TRANSFORMASI DARI PT. JAMSOSTEK(PERSERO), TERBENTUK SEJAK 1 JANUARI 2014 DAN MULAI BEROPERASI PADA 1 JULI 2015
SAMBIL MENUNGGU BEROPERASINYA BPJS KETENAGAKERJAAN 1 JULI 2015, BPJS KETENAGAKERJAAN TETAP MENYELENGGARAKAN PROGRAM JKK, JHT DAN JKM YG SEBELUMNYA DISELENGGARAKAN PT. JAMSOSTEK (PERSERO), TERMASUK MENERIMA PESERTA BARU SAMPAI TANGGAL 30 JUNI 2015, DG MENGACU PADA UU NO.3 TH 92 BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA.
KEPESERTAAN KEPESERTAAN
PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL, TERDIRI :I. PESERTA PENERIMA UPAH YG BEKERJA PADA PEMBERI KERJA
SELAIN PENYELENGGARA NEGARA, MELIPUTI :A. PEKERJA PADA PERUSAHAAN.B. PEKERJA PADA ORANG PERSEORANGAN.C. ORANG ASING YG BEKERJA DI INDONESIA PALING SINGKAT 6
BULAN
II. PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH, MELIPUTI :A. PEMBERI KERJA.B. PEKERJA DILUAR HUBUNGAN KERJA ATAU PEKERJA MANDIRIC. PEKERJA YG TIDAK TERMASUK HURUF B YG BUKAN
MENERIMA UPAH.
PENAHAPAN KEPESERTAANPENAHAPAN KEPESERTAAN(PERPRES NO.109/ 2013)(PERPRES NO.109/ 2013)
PENAHAPAN PESERTA PENERIMA UPAH YG BEKERJA PADA
PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA :
PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA PADA USAHA BESAR DAN USAHA MENENGAH WAJIB MENDAFTARKAN PEKERJANYA KEPADA BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PROGRAM JKK, JKM, JHT DAN JP.
PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA PADA USAHA KECIL WAJIB MENDAFTARKAN PEKERJANYA KEPADA BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PROGRAM JKK, JKM DAN JHT
PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA PADA USAHA MIKRO WAJIB MENDAFTARKAN PEKERJANYA KEPADA BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PROGRAM JKK DAN JKM.
PENAHAPAN KEPESERTAAN................... PENAHAPAN KEPESERTAAN...................
DALAM HAL SKALA USAHA (BESAR, MENENGAH, KECIL DAN MIKRO ), BERGERAK DIBIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI YG MEMPEKERJAKAN TENAGA HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN ATAU MUSIMAN, WAJIB MENDAFTARKAN PEKERJANYA DALAM PROGRAM JKK DAN JKM.
KEWAJIBAN PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA UNTUK MENDAFTARKAN PEKERJANYA KEPADA BPJS KETENAGAKERJAAN PALING LAMBAT TANGGAL 1 JULI 2015.
Ukuran Usaha
KriteriaAset Omset
Usaha Mikro Maksimal 50 juta Maksimal 300 juta
Usaha Kecil > 50 juta – 500 juta >300 juta – 2,5 Milyar
Usaha Menengah > 500 juta – 10 milyar > 2,5 Milyar –
50 MilyarBesar > 10 Milyar > 50 Milyar
Klasifikasi Ukuran Perusahaan berdasarkan aset atau omset menurut UU No. 20 tahun 2008 Pasal 6 tentang UMKM
JAMINAN KECELAKAAN KERJAJAMINAN KECELAKAAN KERJABerdasarkan PP No. 44/2015 dan Permenaker
No. 26/2015
IURAN JKK : BAGI PESERTA PENERIMA UPAH YG BEKERJA PADA PEMBERI
KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA, DIDASARKAN PADA 5(LIMA) KELOMPOK TINGKAT RESIKO LINGKUNGAN KERJA, MELIPUTI :
1. RESIKO SANGAT RENDAH 0,24% X UPAH SEBULAN2. RESIKO RENDAH 0,54% X UPAH SEBULAN3. RESIKO SEDANG 0,89% X UPAH SEBULAN4. RESIKO TINGGI 1,27% X UPAH SEBULAN5. RESIKO SANGAT TINGGI 1,74% X UPAH SEBULAN
IURAN DIBAYAR SELURUHNYA OLEH PEMBERI KERJA
05/03/2315
KECELAKAAN KERJA (KK)
Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
Termasuk penyakit akibat kerja :
Berangkat kerja& pulang (jalur yang wajar dilalui)
Saat dinas
Di tempat kerja
Jaminan Kecelakaan Kerja
PENGERTIAN PENYAKIT AKIBAT KERJA/PAK
(Occupational Diseases) • ILO, 1996 :
Occupational Disease/PAK : Penyakit yang diderita sebagai akibat pemajanan faktor-faktor yang timbul dari kegiatan pekerjaan.
• UU No. 40 Th. 2004 Ttg SJSN (PP No. 44 Tahun 2015):Penyakit Akibat Kerja adalah Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja
• Permennaker No. Per. 01/Men/1981 :PAK : Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja.
MANFAAT JKK MANFAAT JKK
MANFAAT JKK MELIPUTI :A. PELAYANAN KESEHATAN SESUAI KEBUTUHAN MEDIS :1. PEMERIKSAAN DASAR DAN PENUNJANG2. PERAWATAN TINGKAT PERTAMA DAN LANJUTAN 3. RAWAT INAP RUANG KLS I RS PEMERINTAH ATAU RS SWASTA YG
SETARA4. PERAWATAN INTENSIF5. PENUNJANG DIAGNOSTIK6. PENGOBATAN7. PELAYANAN KHUSUS8. ALAT KESEHATAN DAN IMPLANT9. JASA DOKTER/ MEDIS10. OPERASI11. TRANSFUSI DARAH DAN ATAU12. REHABILITASI MEDIK
MANFAAT JKK........... MANFAAT JKK...........
B. SANTUNAN BERUPA UANG, MELIPUTI :1. BIAYA PENGANGKUTAN : - ANGKUTAN DARAT Rp.1.000.000. - ANGKUTAN LAUT Rp.1.500.000. - ANGKUTAN UDARA Rp.2.500.000.
2. SANTUNAN SEMENTARA TIDAK MAMPU BEKERJA (STMB) :- 6 BLN I 100% X UPAH,- 6 BLN II 75% X UPAH, - 6 BLN III DST 50% X UPAH DAN DIBAYAR SELAMA STMB SAMPAI DINYATAKAN
SEMBUH (SURAT KETERANGAN DOKTER)
3. SANTUNAN CACAT : CACAT ANATOMIS = % SESUAI TABEL X 80 X US CACAT FUNGSI = % BERKURANG FUNGSI X % TABEL X 80 X US CACAT TOTAL TETAP = 70% X 80 X US
MANFAAT JKK........... MANFAAT JKK...........
SANTUNAN KEMATIAN = 60% X 80 X US ; (MIN = JKM) BIAYA PEMAKAMAN = Rp. 3.000.000. SANTUNAN BERKALA 24 X Rp.200.000 = Rp.4.800.000. BIAYA REHABILITASI BERUPA PENGGANTIAN ALAT BANTU DAN
ATAU ALAT PENGGANTI BAGI PESERTA YG CACAT AKIBAT KK/PAK = (100% + 40%) X STANDAR HARGA DI RS PEMERINTAH
PENGGANTIAN BIAYA GIGI TIRUAN MAKS Rp.3.000.000. BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN ANAK BAGI SETIAP PESERTA
YG MENINGGAL DUNIA ATAU CACAT TOTAL TETAP AKIBAT KK/ PAK SEBESAR Rp.12.000.000. ( HANYA SATU KALI)
MANFAAT JKK........... MANFAAT JKK...........
Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja (PAK) berdasarkan rekomendasi dari dokter yang memeriksa dan atau dokter yang merawat dan atau dokter penasehat dapat memperoleh program return to work
Pemberi kerja dapat melakukan kegiatan promotif dan preventif untuk mendukung keselamatan dan kesehatan kerja, menurunkan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK)
Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kecelakaan Rumah Sakit
Sembuh
Meninggal Dunia
Rp. 1.000.000 ( darat / sungai / danau )Rp. 1.500.000 ( laut ) Rp. 2.500.000 ( udara )
1. Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan medis2. Santunan STMB - 6 bln pertama 100% bulan upah - 6 bln kedua 75% bulan upah - Selanjutnya 50% bulan upah3. Biaya Rehabilitasi Medik4. Biaya Penggantian Gigi
Tiruan Rp.3.000.000,-
Cacat
- Santunan Sekaligus % tabel x 80 bulan upah
- % kurang fungsi x % tabel x 80 bulan upah
1.Santunan Sekaligus 70% x 80 bln dasar upah2.Santunan sekaligus sebesar Rp4.800.000,- atau berkala Rp.200.000 / bln selama 24 bulan 3. Beasiswa pendidikan anak sebesar Rp12.000.000,-
Cacat Total Tetap
Cacat Total Sebagian Cacat Fungsi
1. Santunan Sekaligus 60% x 80 bulan dasar upah 2.Santunan Sekaligus sebesar Rp4.800.000,- atau Berkala Rp 200.000 selama 24 bulan 3.Biaya pemakaman Rp 3.000.000 4. Beasiswa pendidikan anak; Rp12.000.000,-
Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Lampiran : Lampiran : PP No. PP No. 4444 Tahun Tahun 20152015 TTentang Penyelenggaraan entang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM)Program JKK dan JKM)Persentase Santunan Cacat Tetap Sebagian & Cacat-cacat lainnya :
Macam Cacat Tetap Sebagian % x Upah
1. Lengan kanan dr sendi bahu ke bwh2. Lengan kiri dr sendi bahu ke bwh3. Lengan kanan dr atau dr atas siku ke bwh4. Lengan kiri dr atau dr atas siku ke bwh5. Tangan kanan dr atau dr atas pergelangan ke bwh6. Tangan kiri dr atau dr atas pergelangan ke bwh7. Kedua belah kaki dr pangkal paha ke bwh8. Sebelah kaki dr pangkal paha ke bwh9. Kedua belah kaki dr mata kaki ke bwh10. Sebelah kaki dr mata kaki ke bwh11. Kedua belah mata12. Sebelah mata atau diplopia pd penglihatan dekat
403535303228703550257035
Macam Cacad Tetap Sebagian % x Upah
13. Pendengaran pd kedua belah telinga14. Pendengaran pd sebelah telinga15. Ibu jari tangan kanan16. Ibu jari tangan kiri17. Telunjuk tangan kanan18. Telunjuk tangan kiri19. Salah satu jari lain tangan kanan20. Salah satu jari lain tangan kiri21. Ruas pertama telunjuk kanan22. Ruas pertama telunjuk kiri23. Ruas pertama jari lain tangan kanan24. Ruas pertama jari lain tangan kiri25. Salah satu ibu jari kaki26. Salah satu jari telunjuk kaki
4020151297434,53,521,553
Macam Cacad Tetap Sebagian % x Upah
27. Salah satu jari kaki lain28. Terkelupasnya kulit kepala29. Impotensi30. Kaki memendek sebelah : Kurang dr 5 cm 5 – 7,5 cm 7,5 atau lebih31. Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 Db.32. Penurunan daya dengar sebelah telinga stp 10 Db.33. Kehilangan daun telinga sebelah34. Kehilangan kedua belah daun telinga35. Cacat hilangnya cuping hidup36. Perforasi sekat rongga hidung37. Kehilangan daya penciuman
210-30301020306
3510301510
Macam Cacad Tetap Sebagian % x Upah
38. Hilangnya kemampuan kerja fisik 50% – 70% 25% – 50% 10% – 25%39. Hilangnya kemampuan kerja mental tetap40. Kehilangan sebgn fungsi penglihatan stp kehilangan
efisiensi tajam penglihatan 10%41. Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka
efisiensi penglihatan binokuler dgn rumus kehilangan eff penglihatan (3 x % eff penglihatan terbaik) + % eff penglht terburuk. Setiap kehilangan eff tajam penglihatan 10%
42. Kehilangan penglihatan warna43. Setiap kehilangan lapangan pandang 10%
40205707
7
107
BPJS KETENAGAKERJAAN WAJIB MEMBAYAR MANFAAT JKK PALING LAMA 7 HARI KERJA SEJAK DIPENUHINYA PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAN TEKHNIS
BILA TERJADI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN MANFAAT JKK BPJS KETENAGAKERJAAN DIKENAKAN SANKSI GANTI RUGI SEBESAR 1% DARI JUMLAH SANTUNAN YG HARUS DIBAYAR UTK SETIAP HARI KETERLAMBATAN.
HAK MENUNTUT MANFAAT JKK MENJADI GUGUR APABILA TELAH LEWAT WAKTU 2(DUA) TAHUN SEJAK KECELAKAAN KERJA TERJADI.
PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA YG BELUM MENGIKUTSERTAKAN PEKERJANYA DALAM PROGRAM JKK KEPADA BPJS KETENAGAKERJAAN , BILA TERJADI RESIKO YG MENIMPA PEKERJANYA WAJIB MEMBAYAR HAK PEKERJA SESUAI KETENTUAN DALAM PP.
TUNGGAKAN IURAN JKK(PENERIMA UPAH)
PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA YG MENUNGGAK IURAN JKK SAMPAI 3 BULAN BERTUT TURUT DAN PESERTA MENGALAMI KK/PAK , BPJS WAJIB MEMBAYAR MANFAAT JKK KEPADA PESERTA.
PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA YG MENUNGGAK IURAN JKK LEBIH DARI 3 BULAN BERTUT TURUT DAN PESERTA MENGALAMI KK/PAK , PEMBERI KERJA WAJIB MEMBAYAR TERLEBIH DAHULU MANFAAT JKK KEPADA PESERTA/ AHLIWARISNYA.
DALAM HAL PEMBERI KERJA TELAH MELUNASI SELURUH TUNGGAKAN IURAN DAN DENDA PEMBERI KERJA DAPAT MEMINTA PENGGANTIANNYA KEPADA BPJS KETENAGAKERJAAN.
LARANGAN PHK
DALAM HAL PESERTA MASIH DALAM PENGOBATAN DAN PERAWATAN AKIBAT KK/PAK , PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DILARANG MELAKUKAN PHK
PESERTA YG MENGALAMI CACAT AKIBAT KK/PAK HARUS TETAP DIPEKERJAKAN KEMBALI KECUALI APABILA PESERTA MENGALAMI CACAT TOTAL TETAP BERDASARKAN SURAT KETERANGAN DOKTER DAN KARENA KECACATANNYA YBS TIDAK MEMUNGKINKAN LAGI UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN.
PEKERJA YG MENGALAMI KK/PAK BERDASARKAN REKOMENDASI DARI DOKTER PENASEHAT DAPAT MEMPEROLEH PROGRAM KEMBALI KERJA AGAR PEKERJA DAPAT BEKERJA KEMBALI SEPERTI SEMULA.
JAMINAN HARI TUAJAMINAN HARI TUA Berdasarkan PP No. 44/2015, PP No. 60/2015 dan
Permenaker No. 19/2015
IURAN JHT :BAGI PESERTA PENERIMA UPAH YG BEKERJA PADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA SEBESAR 5,7 % X UPAH SEBULAN (PESERTA 2% ; PEMBERI KERJA 3,7%)UPAH SEBAGAI DASAR PEMBAYARAN IURAN TERDIRI DARI UPAH POKOK + TUNJANGAN TETAP
MANFAAT JHTMANFAAT JHT
BESARNYA MANFAAT JHT :ADALAH NILAI AKUMULASI SELURUH IURAN YG TELAH DISETOR
DITAMBAH HASIL PENGEMBANGANNYA YG TERCATAT DALAM REKENING PERORANGAN PESERTA
MANFAAT JHT DIBAYARKAN APABILA :A. PESERTA MENCAPAI USIA PENSIUN
TERMASUK YANG BERHENTI BEKERJA :- MENGUNDURKAN DIRI- TERKENA PHK- MENINGGALKAN INDONESIA UNTUK SELAMANYA
B. MENGALAMI CACAT TOTAL TETAPC. MENINGGAL DUNIA
MANFAAT JHT...................................MANFAAT JHT...................................
PEMBAYARAN MANFAAT JHT : MANFAAT JHT DAPAT DIBERIKAN SEBAGIAN SAMPAI BATAS
TERTENTU APABILA PESERTA TELAH MEMILIKI MASA KEPESERTAAN MINIMAL 10 TAHUN. TUJUANNYA ADALAH DALAM RANGKA MEMPERSIAPKAN DIRI MEMASUKI USIA PENSIUN.
PENGAMBILAN MANFAAT JHT SAMPAI BATAS TERTENTU :A. MAKS. 30% DARI JUMLAH JHT YG PERUNTUKANNYA UTK
KEPEMILIKAN RUMAHB. MAKS. 10% DARI JUMLAH JHT UNTUK KEPERLUAN LAIN
SESUAI PERSIAPAN MASA PENSIUN.
BPJS KETENAGAKERJAAN WAJIB MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA PESERTA MENGENAI BESARNYA SALDO JHT BESERTA HASIL PENGEMBANGANNYA SATU KALI DALAM SETAHUN.
JAMINAN KEMATIANJAMINAN KEMATIAN Berdasarkan PP No. 44/2015, dan Permenaker
No. 26/2015
IURAN JKM : BAGI PESERTA PENERIMA UPAH YG
BEKERJA PADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA SEBESAR 0,30% X UPAH SEBULAN
IURAN DI BAYAR SELURUHNYA OLEH PEMBERI KERJA
MANFAAT JAMINAN KEMATIAN
MANFAAT JAMINAN KEMATIAN DIBERIKAN KEPADA AHLI WARIS , APABILA PESERTA MENINGGAL DUNIA DALAM MASA AKTIF, MELIPUTI :
SANTUNAN SEKALIGUS Rp.16.200.000. SANTUNAN BERKALA Rp.24XRP.200.000 =Rp.4.800.000. BIAYA PEMAKAMAN SEBESAR Rp.3.000.000 BEASISWA PENDIDIKAN ANAK SEBESAR Rp.12.000.000.BAGI
PESERTA YG MENINGGAL DUNIA BUKAN AKIBAT KK/PAK DAN MEMILIKI MASA IUR MIN 5 TH.
PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA YG BELUM MENGIKUTSERTAKAN PEKERJANYA DALAM PROGRAM JKM KEPADA BPJS KETENAGAKERJAAN, BILA TERJADI RESIKO TERHADAP PEKERJANYA, WAJIB MEMBAYAR HAK PEKERJA SESUAI PP 44/2015.
PEMBAYARAN MANFAAT JKM
BPJS KETENAGAKERJAAN WAJIB MEMBAYAR MANFAAT JKM PALING LAMA 3 HARI KERJA SEJAK DITERIMA SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN JKM DILENGKAPI PERSYARATAN YG TELAH DITENTUKAN
DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN, BPJS KETENAGAKERJAAN DIKENAKAN GANTI RUGI SEBESAR 1% DARI NILAI NOMINAL SANTUNAN YG HARUS DIBAYAR UNTUK SETIAP HARI KETERLAMBATAN .
TUNGGAKAN IURAN JKM(PENERIMA UPAH)
PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA YG MENUNGGAK IURAN JKM SAMPAI 3 BULAN BERTURUT TURUT DAN PESERTA MENINGGAL DUNIA BUKAN KARENA KK/PAK , BPJS KETENAGAKERJAAN WAJIB MEMBAYAR MANFAAT JKM KEPADA AHLI WARIS.
PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA YG MENUNGGAK IURAN JKM LEBIH DARI 3 BULAN BERTURUT TURUT DAN PESERTA MENINGGAL DUNIA BUKAN KARENA KK/PAK , PEMBERI KERJA WAJIB MEMBAYAR TERLEBIH DAHULU MANFAAT JKM KEPADA AHLI WARIS.
DALAM HAL PEMBERI KERJA TELAH MELUNASI SELURUH TUNGGAKAN IURAN DAN DENDA MAKA PEMBERI KERJA DAPAT MEMINTA PENGGANTIANNYA KEPADA BPJS KETENAGAKERJAAN.
PENGAWASAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
(BERDASARKAN UU 24/ 2011)
DALAM UU NO.24 TH 2011 TTG BPJS, HANYA MENGATUR PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP BPJS, SEDANGKAN PENGAWASAN TERHADAP KEPATUHAN DALAM PENERAPAN NORMA JAMINAN SOSIAL DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PP.
DALAM PP NO.86 TH 2013 TTG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF , MENGATUR PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DAN SETIAP ORANG SELAIN PEMBERI KERJA, PEKERJA DAN PBI, DIMANA PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERSEBUT DILAKUKAN OLEH PETUGAS PEMERIKSA PADA BPJS KESEHATAN DAN BPJS KETENAGAKERJAAN.
DALAM HAL BPJS TELAH MEMBERIKAN SANKSI ADMINISTRATIF, TETAPI PEMBERI KERJA TETAP TIDAK PATUH, BPJS WAJIB MELAPORKAN KETIDAKPATUHAN TSB KEPADA INSTANSI YG BERTANGGUNGJAWAB DIBIDANG KETENAGGAKERJAAN SETEMPAT (PENGAWAS KETENAGAKERJAAN) UNTUK DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN.
SANKSI ADMINISTRATIF
BERDASARKAN PP NO. 86 TAHUN 2013, SANKSI ADMINISTRATIF MELIPUTI :
- TEGURAN TERTULIS- DENDA- TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU.
SANKSI TEGURAN TERTULIS DAN DENDA DIJATUHKAN OLEH BPJS KETENAGAKERJAAN DAN BPJS KESEHATAN.
SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU
DIJATUHKAN OLEH UNIT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA.
SANKSI TEGURAN TERTULIS DAN DENDA DILAKUKAN OLEH BPJS KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN, KEPADA :
PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA , APABILA MELANGGAR KETENTUAN PASAL 3 AYAT (1) HURUF a PP NO.86/ 2013 :
TIDAK MENDAFTARKAN DIRINYA DAN PEKERJANYA SEBAGAI PESERTA KEPADA BPJS SECARA BERTAHAP SESUAI PROGRAM JAMINAN SOSIAL YG DI IKUTINYA
TIDAK MEMBERIKAN DATA DIRINYA DAN PEKERJANYA BERIKUT ANGGOTA KELUARGANYA KEPADA BPJS SECARA LENGKAP DAN BENAR.
SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH, PEMDA PROV, PEMDA KAB/ KOTA KEPADA :
PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA APABILA MELANGGAR KETENTUAN :
- PASAL 3 AYAT (1) HURUF a PP NO.86/ 2013 : TIDAK MENDAFTARKAN DIRINYA DAN PEKERJANYA SBG PESERTA KPD BPJS SECARA BERTAHAP SESUAI PROGRAM YG DI IKUTINYA.
SANKSI INI DIBERIKAN DG MENSYARATKAN KEPADA PEMBERI KERJA YG AKAN MENDAPATKAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU UTK MELENGKAPI BUKTI BAHWA SELURUH PEKERJANYA ATAU DIRINYA TELAH IKUT DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL PADA BPJS KESEHATAN DAN BPJS KETENAGAKERJAAN
(SANKSI INI DIBERIKAN SECARA OTOMATIS TANPA MENUNGGU ADANYA PERMINTAAN DARI BPJS)
SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH, PEMDA PROV, PEMDA KAB/ KOTA KEPADA :
PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA APABILA MELANGGAR KETENTUAN :
- PASAL 3 AYAT (1) HURUF b : TIDAK MEMBERIKAN DATA DIRINYA , DATA PEKERJANYA DAN DATA ANGGOTA KELUARGANYA SECARA LENGKAP DAN BENAR KEPADA BPJS.
SANKSI INI DILAKUKAN SETELAH MENDAPAT SURAT PERMOHONAN PENGENAAN SANKSI PENGHENTIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DARI BPJS KETENAGAKERJAAN ATAU BPJS KESEHATAN ( SANKSI DIBERIKAN ATAS PERMINTAAN BPJS)
SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH, PEMDA PROVINSI DAN PEMDA KAB/ KOTA, KEPADA :
A. PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA, BERUPA :-PERIZINAN TERKAIT USAHA-IZIN YANG DIPERLUKAN DALAM MENGIKUTI TENDER PROYEK-IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)-IZIN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/ BURUH -IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
1. APABILA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA MELANGGAR PASAL 3 AYAT (1) HURUF a DAN HURUF b DAN SETIAP ORANG MELANGGAR PASAL 4 AYAT (1) HURUF a DAN HURUF b PP NO.86/ 2013, BPJS MEMBERIKAN TEGURAN TERTULIS PERTAMA UTK JANGKA WAKTU PALING LAMA 10 HARI.
2. BILA SAMPAI BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU YG DITETAPKAN, PEMBERI KERJA TDK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA, BPJS MEMBERIKAN TEGURAN TERTULIS KEDUA. UNTUK JANGKA WAKTU PALING LAMA 10 HARI.
3. BILA SAMPAI BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU YG DITETAPKAN PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA TETAP TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA, MAKA BPJS MEMBERIKAN SANKSI DENDA SEBESAR 0,1 % SETIAP BULAN DARI IURAN YG HARUS DI BAYAR TERHITUNG SEJAK TEGURAN TERTULIS KEDUA BERAKHIR.
TATA CARA PENGENAAN SANKSI........................
4. SANKSI DENDA DIBERIKAN KEPADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA, UNTUK JANGKA WAKTU PALING LAMA 30 HARI SEJAK PENGENAAN SANKSI TEGURAN TERTULIS KEDUA BERAKHIR DAN DISETOR KEPADA BPJS BERSAMAAN DG PEMBAYARAN IURAN BULAN BERIKUTNYA.
5. BILA DENDA TIDAK DISETOR LUNAS PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DIKENAKAN SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU.
7. DALAM HAL TEGURAN TERTULIS KEDUA BERAKHIR, SETIAP ORANG TETAP TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA, TIDAK DIKENAKAN SANKSI DENDA, TETAPI DIKENAKAN SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU.
PENCABUTAN SANKSI
PENCABUTAN SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DILAKUKAN APABILA :
PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA TELAH MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 3 AYAT (1)HURUF a DAN HURUF b PP NO.86 TH 2013, DENGAN MENUNJUKKAN BUKTI :
- LUNAS PEMBAYARAN IURAN DAN DENDA- BUKTI PENDAFTARAN KEPESERTAAN- BUKTI PELAPORAN DATA SECARA LENGKAP DAN BENAR
KEPADA BPJS.
PERAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN(BERDASARKAN PP NO.86/ 2013)
DALAM HAL PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA TELAH DIBERIKAN SANKSI ADMINISTRATIF (TEGURAN TERTULIS, DENDA DAN ATAU TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU) TETAPI PEMBERI KERJA TETAP TIDAK PATUH MEMBAYAR IURAN DAN KEWAJIBAN LAINNYA, MAKA BPJS KET WAJIB MELAPORKAN KETIDAK PATUHAN TSB KEPADA INSTANSI YG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG KETENAGAKERJAAN
BERDASARKAN LAPORAN BPJS, INSTANSI YG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG KETENAGAKERJAAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA YG PELAKSANAANNYA DILAKUKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
SELAIN BERDASARKAN LAPORAN BPJS, INSTANSI YG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG KETENAGAKERJAAN, DAPAT MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA YG PELAKSANAANNYA DILAKUKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
PERAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN( BERDASARKAN PP NO.44 TAHUN 2015, PP NO.45
TAHUN 2015, PP NO.46 TAHUN 2015 )
DALAM HAL PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA TELAH DIBERIKAN SANKSI ADMINISTRATIF (TEGURAN TERTULIS, DENDA DAN ATAU TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU) TETAPI PEMBERI KERJA TETAP TIDAK PATUH DALAM :
- MEMBAYAR IURAN ( SANKSI PIDANA / PASAL 19 UU NO.24 TAHUN 2011 )
- DAN KEWAJIBAN LAINNYA. MAKA BPJS KETENAGAKERJAAN WAJIB MELAPORKAN KETIDAK PATUHAN
TSB KEPADA PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA INSTANSI YG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG KETENAGAKERJAAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN (UU NO.3/1951 DAN UU NO.13 /2003)
CATATAN : - PASAL 19 AYAT (1) : PEMBERI KERJA WAJIB MEMUNGUT IURAN YANG MENJADI BEBAN
PESERTA DARI PEKERJANYA DAN MENYETORKANNYA KEPADA BPJS - AYAT (2) : PEMBERI KERJA WAJIB MEMBAYAR DAN MENYETOR IURAN YANG MENJADI
TANGGUNG JAWABNYA KEPADA BPJS.
PERAN PENGAWAS ...........................................( BERDASARKAN PP NO.44 TAHUN 2015, PP NO.45 TAHUN 2015, PP NO.46 TAHUN 2015 )
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA INSTANSI YG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN LAPORAN DARI BPJS KETENAGAKERJAAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA YG PELAKSANAANNYA SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN.
DALAM PENJELASAN DISEBUTKAN YG DIMAKSUD DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN ADALAH UU NO.3/ 51 DAN UU NO.13/ 2003, DIMANA DIDALAM KEDUA UNDANG UNDANG TSB PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DIBERI KEWENANGAN SEBAGAI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) YG DAPAT MELAKUKAN PENYIDIKAN DIBIDANG KETENAGAKERJAAN.
MENGINGAT PELANGGARAN YG DILAKUKAN OLEH PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA YG DILAPORKAN BPJS KETENAGAKERJAAN, SALAH SATUNYA MERUPAKAN PELANGGARAN PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 19 UU NO.24/ 2011 ( TIDAK MEMBAYAR IURAN), MAKA PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DAPAT MELAKUKAN PENYIDIKAN SESUAI KEWENANGANNYA YG DIATUR DALAM UU NO.3/ 51 ; UU NO.13/ 2003 PASAL 99 DAN UU NO.8/ 81.
PERAN PENGAWAS ...........................................
(BERDASARKAN PP NO.44 TAHUN 2015)
SELAIN BERDASARKAN LAPORAN BPJS KETENAGAKERJAAN, PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA INSTANSI YG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG KETENAGAKERJAAN, DAPAT MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA YG MELANGGAR KETENTUAN PASAL 59 AYAT (1) PP NO.44 TH 2015, YG PELAKSANAANNYA SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN (UU NO.3/51 DAN UU NO.13/2003)
KETENTUAN PASAL 59 AYAT (1) PP NO.44 TH 2015, ANTARA LAIN MELIPUTI PELANGGARAN :
- DALAM HAL TERJADI PDS UPAH YG MENGAKIBATKAN TERJADI KEKURANGAN PEMBAYARAN MANFAAT JKK, PEMBERI KERJA WAJIB MEMBAYAR KEKURANGANNYA.
- DALAM HAL TERJADI PDS TK YG MENGAKIBATKAN ADA PEKERJA YG TIDAK TERDAFTAR DALAM JKK, BILA TERJADI RESIKO TERHADAP PEKERJA, PEMBERI KERJA WAJIB MEMBAYAR HAK2 NYA SESUAI PP INI.
- DALAM HAL TERJADI PDS PROGRAM, SEHINGGA PEKERJA HANYA DIIKUTKAN PADA SEBAGIAN PROGRAM SAJA, MAKA BILA TERJADI RESIKO TERHADAP PEKERJA, PEMBERI KERJA WAJIB MEMBAYAR HAK2 NYA SESUAI PP INI.
- PWBD DAN LAIN LAIN................
Terima KasihArigato
Gozaimasu