Download - TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN MEMPEROLEH …digilib.uinsby.ac.id/11885/1/Cover.pdfTINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN MEMPEROLEH IZIN PEJABAT DALAM PERCERAIAN PEGAWAI

Transcript

Page 1: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN MEMPEROLEH …digilib.uinsby.ac.id/11885/1/Cover.pdfTINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN MEMPEROLEH IZIN PEJABAT DALAM PERCERAIAN PEGAWAI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN

MEMPEROLEH IZIN PEJABAT DALAM PERCERAIAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL

(Studi Pasal 3 (1) PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan

dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil)

SKRIPSI

OLEH:

MOHAMMAD FURKON

NIM: C01212034

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi HukumKeluarga

Surabaya

2016

Page 2: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN MEMPEROLEH …digilib.uinsby.ac.id/11885/1/Cover.pdfTINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN MEMPEROLEH IZIN PEJABAT DALAM PERCERAIAN PEGAWAI

Page 3: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN MEMPEROLEH …digilib.uinsby.ac.id/11885/1/Cover.pdfTINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN MEMPEROLEH IZIN PEJABAT DALAM PERCERAIAN PEGAWAI

Page 4: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN MEMPEROLEH …digilib.uinsby.ac.id/11885/1/Cover.pdfTINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN MEMPEROLEH IZIN PEJABAT DALAM PERCERAIAN PEGAWAI

Page 5: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN MEMPEROLEH …digilib.uinsby.ac.id/11885/1/Cover.pdfTINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN MEMPEROLEH IZIN PEJABAT DALAM PERCERAIAN PEGAWAI

Top Related

PENETAPAN KEWARISAN BAGI TRANSGENDEReprints.radenfatah.ac.id/1793/1/Skripsi.pdf · Dari Hukum Islam Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum. Palembang,

PENETAPAN KEWARISAN BAGI TRANSGENDEReprints.radenfatah.ac.id/1793/1/Skripsi.pdf · Dari Hukum Islam Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum. Palembang,

BAB IV ANALISIS TERHADAP KEWAJIBAN IZIN KEPADA …digilib.uinsby.ac.id/11885/7/Bab 4.pdfPerkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya,

BAB IV ANALISIS TERHADAP KEWAJIBAN IZIN KEPADA …digilib.uinsby.ac.id/11885/7/Bab 4.pdfPerkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya,

KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI …eprints.walisongo.ac.id/11525/1/1101184_Muhamad Fahrudin.pdf · Judul Skripsi : KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT PEMIKIRAN

KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI …eprints.walisongo.ac.id/11525/1/1101184_Muhamad Fahrudin.pdf · Judul Skripsi : KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT PEMIKIRAN

Kewajiban / Hutang Lancar

Kewajiban / Hutang Lancar

SYARIAH - MUNAKAHATbp4pekanbaru.or.id/media/file/1344538060PAI+-+10+Munakahat.pdf · KEWAJIBAN Suami isteri memikul kewajiban untuk ... Salah satu pihak mendapat cacat badan yg menghalangi

SYARIAH - MUNAKAHATbp4pekanbaru.or.id/media/file/1344538060PAI+-+10+Munakahat.pdf · KEWAJIBAN Suami isteri memikul kewajiban untuk ... Salah satu pihak mendapat cacat badan yg menghalangi

pustaka.uns.ac.id digilib.uns.ac · Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum, sebagai ... Maksudnya adalah untuk mempertegas

pustaka.uns.ac.id digilib.uns.ac · Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum, sebagai ... Maksudnya adalah untuk mempertegas

AYAT-AYAT HUKUM KEWARISAN ISLAM adalah ½ dari HP. 2. Mengatur garis hukum tentang orang tua 11 d : Jika Pewaris meninggalkan anak dan orang tua, maka bapak dan ibu masing-masing memperoleh

AYAT-AYAT HUKUM KEWARISAN ISLAM adalah ½ dari HP. 2. Mengatur garis hukum tentang orang tua 11 d : Jika Pewaris meninggalkan anak dan orang tua, maka bapak dan ibu masing-masing memperoleh

Kewajiban Negara dalam Proses ... - Undang: Jurnal Hukum

Kewajiban Negara dalam Proses ... - Undang: Jurnal Hukum