No. 6/51/DLN Jakarta, 31 Desember 2004
SURAT EDARAN
Kepada
BANK, BADAN USAHA BUKAN BANK, DAN PERORANGAN
DI INDONESIA
Perihal : Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri
Sehubungan dengan penyempurnaan laporan dan sistem pelaporan, serta
perubahan batas waktu penyampaian laporan utang luar negeri dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan efisiensi laporan utang luar negeri, dipandang perlu
untuk mengatur kembali ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia
Nomor 2/22/PBI tanggal 2 Oktober 2000 tentang Kewajiban Pelaporan Utang
Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 172;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4007), sebagai berikut :
I. UMUM
A. Pengertian Umum
Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :
1. Utang Luar Negeri atau selanjutnya disebut ULN adalah utang
penduduk kepada bukan penduduk, dalam valuta asing dan atau
rupiah, berdasarkan perjanjian kredit (loan agreement) atau
perjanjian lainnya, kecuali giro, tabungan, dan deposito;
2. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang
berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik
Republik Indonesia di luar negeri;
3. Utang ...
2
3. Utang Penduduk kepada bukan Penduduk sebagaimana dimaksud
pada angka 1 adalah sejumlah nilai pada periode dan posisi tertentu
yang merupakan kewajiban penduduk kepada bukan Penduduk
untuk melakukan pembayaran pokok dan atau bunga di masa
mendatang;
4. ULN berdasarkan perjanjian kredit (loan agreement) sebagaimana
dimaksud pada angka 1 adalah perjanjian tertulis yang berisi syarat
dan kondisi pinjaman yang antara lain mengatur besarnya plafon
kredit, suku bunga, jangka waktu, dan cara-cara pelunasannya;
5. ULN berdasarkan perjanjian lainnya sebagaimana dimaksud pada
angka 1 terdiri atas surat utang (debt securities), utang dagang
(trade credits), dan utang lainnya (other debts);
6. Surat Utang (Debt Securities) sebagaimana dimaksud pada angka 5
adalah surat pengakuan utang yang dapat diperdagangkan di pasar
uang atau pasar modal di dalam maupun di luar negeri;
7. Utang Dagang (Trade Credits) sebagaimana dimaksud pada angka
5 adalah utang yang timbul dalam rangka kredit yang diberikan
oleh supplier atas transaksi barang dan atau jasa;
8. Utang lainnya (Other Debts) sebagaimana dimaksud pada angka 5
adalah seluruh utang yang tidak termasuk utang berdasarkan
Perjanjian Kredit (Loan Agreement), Surat Utang (Debt Securities),
dan Utang Dagang (Trade Credits), antara lain berupa pembayaran
klaim asuransi dan dividen yang sudah ditetapkan, namun belum
dibayar;
9. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia.
B. Tujuan ...
3
B. Tujuan
Pelaporan ULN dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai
ULN dalam rangka penyusunan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia
dan Statistik Neraca Pembayaran dalam upaya meningkatkan
keberhasilan pengelolaan cadangan devisa dan perumusan kebijakan
moneter.
C. Pelapor
1. Berdasarkan jenis usaha, Pelapor terdiri dari :
a. Bank;
b. Badan Usaha Bukan Bank yang terdiri dari Lembaga Keuangan
Bukan Bank dan Bukan Lembaga Keuangan; atau
c. Perorangan.
2. Berdasarkan kepemilikan usaha, Pelapor terdiri dari :
a. BUMN;
b. BUMD;
c. BUMS;
d. Koperasi; atau
e. Perorangan.
3. Pelaporan ULN Bank sebagaimana dimaksud pada butir 1.a dan
Badan Usaha Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada butir 1.b
dilakukan oleh Kantor Pusat Pelapor.
4. Dalam hal Pelapor mempunyai Kantor Cabang Luar Negeri
(KCLN), utang KCLN tersebut wajib dilaporkan oleh Kantor Pusat.
5. Pelaporan ULN Perorangan sebagaimana dimaksud pada butir 1.c
dan butir 2.e dilakukan oleh Pelapor yang bersangkutan.
6. Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 5 dapat memberi
kuasa kepada pihak lain dengan hak substitusi untuk melakukan
pelaporan ULN. II. RUANG ...
4
II. RUANG LINGKUP DAN JENIS LAPORAN
A. Ruang Lingkup Laporan
1. ULN yang wajib dilaporkan meliputi :
a. Perjanjian Kredit (Loan Agreement);
b. Surat Utang (Debt Securities);
c. Utang Dagang (Trade Credits); dan atau
d. Utang Lainnya (Other Debts),
dalam valuta rupiah dan atau valuta asing.
2. Surat Utang (Debt Securities) sebagaimana dimaksud pada butir 1.b
meliputi antara lain Obligasi, Commercial Papers (CP), Promissory
Notes (PN), Medium Term Notes (MTN), Floating Rate Notes
(FRN), Bankers Acceptance (BA) dan transaksi Money Market
(MM).
3. Bankers Acceptance (BA) sebagaimana dimaksud pada angka 2
adalah Letter of Credit (LC) impor yang diakseptasi oleh Bank.
4. Giro, Tabungan dan Deposito tidak termasuk dalam jenis ULN
yang wajib dilaporkan.
5. ULN Bank dan Badan Usaha Bukan Bank wajib dilaporkan
seluruhnya tanpa batasan minimum.
6. ULN Perorangan yang wajib dilaporkan meliputi :
a. ULN dengan nominal paling sedikit USD 200.000,00 (dua ratus
ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs
yang berlaku pada saat ditandatangani atau diterbitkan; dan atau
b. ULN telah mencapai jumlah USD 200.000,00 (dua ratus ribu
USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang
berlaku pada saat ditandatangani atau diterbitkan.
B. Jenis ...
5
B. Jenis Laporan
Laporan ULN terdiri dari:
1. Laporan Data Pokok ULN dan atau perubahannya meliputi :
a. Profil Pelapor mencakup informasi mengenai : nama, nomor
pokok wajib pajak (NPWP), alamat, propinsi, kota/kabupaten,
kode pos, nomor telepon, nomor faksimili, e-mail, penanggung
jawab 1 (nama, e-mail, telepon dan hand phone), penanggung
jawab 2 (nama, e-mail, telepon dan hand phone), jenis usaha
pelapor, status kepemilikan, kepemilikan asing, nama grup
perusahaan, dan informasi perusahaan hasil merger sebagai-
mana dimaksud pada formulir Profil Pelapor (Lampiran 1),
b. Profil ULN :
1) Profil ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement)
mencakup informasi mengenai :
a) Status ULN, tanggal penandatanganan, valuta komitmen,
nominal komitmen, tanggal jatuh tempo, jangka waktu,
masa tenggang, jenis ULN revolving/automatic roll over,
penerima pinjaman adalah kantor cabang luar negeri,
tingkat bunga, total biaya/fee, lokasi proyek (nama
proyek, negara, propinsi, kota/kabupaten), pemberi
pinjaman (nama, negara, jenis usaha dan status pemberi
pinjaman), bentuk ikatan perjanjian, penggunaan ULN,
sektor ekonomi, rencana penarikan (tanggal, jenis
penarikan, bank penarik, valuta, nilai penarikan, nilai
sesuai valuta perjanjian), rencana pembayaran pokok dan
bunga (tanggal, jenis pembayaran, bank pembayar, valuta,
nilai pembayaran, nilai sesuai valuta perjanjian), dan
informasi tranche sebagaimana dimaksud pada formulir
PK01.1 (Lampiran 2). b) Tranche ...
6
b) Tranche mencakup informasi mengenai: nomor tranche,
valuta komitmen, nominal komitmen, tanggal jatuh
tempo, jangka waktu, masa tenggang, jenis ULN,
penerima pinjaman, tingkat bunga, total biaya/fee, lokasi
proyek (nama proyek, negara, propinsi, kota/kabupaten),
pemberi pinjaman (nama, negara, jenis usaha dan status
pemberi pinjaman), bentuk ikatan perjanjian, penggunaan
ULN, sektor ekonomi, rencana penarikan (tanggal, jenis
penarikan, bank penarik, valuta, nilai penarikan, nilai
sesuai valuta perjanjian), serta rencana pembayaran
pokok dan bunga (tanggal, jenis pembayaran, bank
pembayar, valuta, nilai pembayaran, nilai sesuai valuta
perjanjian), sebagaimana dimaksud pada formulir
PK01.2 (Lampiran 3).
2) Profil ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities)
mencakup informasi mengenai : status ULN, jenis surat
utang, tanggal penerbitan, valuta, nominal, tanggal jatuh
tempo, jangka waktu, lokasi penerbitan, status penerbit
adalah kantor cabang luar negeri, tingkat bunga, total
biaya/fee, lokasi proyek (nama proyek, negara, propinsi,
kota/kabupaten), pemegang surat utang (nama, negara, jenis
usaha dan status pemegang surat utang), penggunaan ULN,
sektor ekonomi, rencana penarikan (tanggal, jenis penarikan,
bank penarik, valuta, nilai penarikan, nilai sesuai valuta
perjanjian), serta rencana pembayaran pokok dan bunga
(tanggal, jenis pembayaran, bank pembayar, valuta, nilai
pembayaran, nilai sesuai valuta perjanjian), sebagaimana
dimaksud pada formulir SU01 (Lampiran 4).
3) Profil ...
7
3) Profil ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits)
mencakup informasi mengenai : status ULN, tanggal
penerbitan fasilitas, tanggal jatuh tempo, jangka waktu,
valuta, nominal, nama pemberi fasilitas, negara pemberi
fasilitas, jenis usaha pemberi fasilitas, status pemberi
fasilitas, rencana penarikan (tanggal, jenis penarikan, bank
penarik, valuta, nilai penarikan, nilai sesuai valuta
perjanjian), dan rencana pembayaran (tanggal, jenis
pembayaran, bank pembayar, valuta, nilai pembayaran, nilai
sesuai valuta perjanjian), sebagaimana dimaksud pada
formulir UD01 (Lampiran 5).
4) Profil ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Debts)
mencakup informasi mengenai : status ULN, tanggal
penandatanganan/penerbitan ULN, tanggal jatuh tempo,
jangka waktu, valuta, nominal, nama pemberi ULN, negara
pemberi ULN, jenis usaha pemberi ULN, status pemberi
ULN, rencana penarikan (tanggal, jenis penarikan, bank
penarik, valuta, nilai penarikan, nilai sesuai valuta
perjanjian), serta rencana pembayaran (tanggal, jenis
pembayaran, bank pembayar, valuta, nilai pembayaran, nilai
sesuai valuta perjanjian), sebagaimana dimaksud pada
formulir UL01 (Lampiran 6).
2. Laporan Data Realisasi ULN
a. Data Realisasi ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan
Agreement) mencakup informasi mengenai : bulan laporan,
kode pelapor, nama pelapor, nomor urut, nomor referensi,
tanggal transaksi, bank tempat transaksi, valuta transaksi,
realisasi ...
8
realisasi penarikan {jenis penarikan, nilai penarikan, nilai
penarikan sesuai valuta perjanjian, akumulasi penarikan, dan
keterangan selisih realisasi dengan rencana (jenis, nilai per
periode, dan nilai akumulasi)}, realisasi pembayaran {jenis
pembayaran, bentuk pembayaran, nilai pembayaran, nilai
pembayaran sesuai valuta perjanjian, akumulasi pembayaran,
dan keterangan selisih realisasi dengan rencana (jenis, nilai per
periode, dan nilai akumulasi)}, dan posisi ULN, sebagaimana
dimaksud pada formulir PK02 (Lampiran 7).
b. Data Realisasi ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities)
mencakup informasi mengenai : bulan laporan, kode pelapor,
nama pelapor, nomor urut, nomor referensi, tanggal transaksi,
bank tempat transaksi, valuta transaksi, realisasi penarikan
{jenis penarikan, nilai penarikan, nilai penarikan sesuai valuta
perjanjian, dan keterangan selisih realisasi dengan rencana
(jenis dan nilai per periode)}, realisasi pembayaran {jenis
pembayaran, bentuk pembayaran, nilai pembayaran, nilai
pembayaran sesuai valuta perjanjian, akumulasi pembayaran,
dan keterangan selisih realisasi dengan rencana (jenis, nilai per
periode, dan nilai akumulasi)}, dan posisi ULN, sebagaimana
dimaksud pada formulir SU02 (Lampiran 8).
c. Data Realisasi ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits)
mencakup informasi mengenai : bulan laporan, kode pelapor,
nama pelapor, nomor urut, nomor referensi, tanggal transaksi,
bank tempat transaksi, valuta transaksi, realisasi penarikan
{jenis penarikan, nilai penarikan, nilai penarikan sesuai valuta
perjanjian, akumulasi penarikan, dan keterangan selisih realisasi
dengan ...
9
dengan rencana (jenis, nilai per periode, dan nilai akumulasi)},
realisasi pembayaran {bentuk pembayaran, nilai pembayaran,
nilai pembayaran sesuai valuta perjanjian, akumulasi
pembayaran, dan keterangan selisih realisasi dengan rencana
(jenis, nilai per periode, dan nilai akumulasi)}, dan posisi ULN,
sebagaimana dimaksud pada formulir UD02 (Lampiran 9).
d. Data Realisasi ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Debts)
mencakup informasi mengenai : bulan laporan, kode pelapor,
nama pelapor, nomor urut, nomor referensi, tanggal transaksi,
bank tempat transaksi, valuta transaksi, realisasi penarikan
{jenis penarikan, nilai penarikan, nilai penarikan sesuai valuta
perjanjian, akumulasi penarikan, dan keterangan selisih realisasi
dengan rencana (jenis, nilai per periode, dan nilai akumulasi)},
realisasi pembayaran {bentuk pembayaran, nilai pembayaran,
nilai pembayaran sesuai valuta perjanjian, akumulasi
pembayaran, dan keterangan selisih realisasi dengan rencana
(jenis, nilai per periode, dan nilai akumulasi)}, dan posisi ULN,
sebagaimana dimaksud pada formulir UL02 (Lampiran 10).
III. PROSEDUR DAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN
A. Prosedur Penyusunan Laporan
1. Data Pokok ULN dan atau Perubahannya
a. Data Profil Pelapor
1) Setiap pelapor yang baru pertama kali melaporkan ULN
wajib menyampaikan Data Profil Pelapor dengan
menggunakan Laporan Data Pokok ULN sebagaimana
dimaksud pada butir II.B.1.a, dan disampaikan kepada Bank
Indonesia dengan menggunakan formulir Profil Pelapor
sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1.
2) Untuk ...
10
2) Untuk setiap perubahan atas data sebagaimana dimaksud
pada angka 1), wajib menyampaikan data perubahan dengan
menggunakan Laporan Data Pokok ULN sebagaimana
dimaksud pada butir II.B.1.a dan disampaikan kepada Bank
Indonesia dengan menggunakan formulir Profil Pelapor
sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1.
3) Laporan Data Pokok ULN sebagaimana dimaksud pada
angka 1) disampaikan dengan menyertakan dokumen
pendukung yang terdiri dari : Fotokopi NPWP, fotokopi
Anggaran Dasar, dan surat penunjukan penanggung jawab
laporan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 11. Khusus
untuk Pelapor perorangan cukup menyampaikan : Fotokopi
NPWP.
4) Dalam hal pelaporan dilakukan oleh pihak lain, dokumen
pendukung yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada
angka 3) juga disertakan dengan surat kuasa Pelapor kepada
pihak lain yang ditunjuk untuk menyampaikan laporan
sebagaimana dimaksud pada Lampiran 12. Sedangkan surat
penunjukan penanggung jawab laporan sebagaimana
dimaksud pada angka 3) adalah surat penunjukan dari
penerima kuasa kepada penanggung jawab laporan. Dalam
hal pihak lain yang diberi kuasa oleh Pelapor adalah
perorangan, maka surat kuasa tersebut sekaligus sebagai
surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 13.
5) Laporan Data Pokok ULN sebagaimana dimaksud pada
angka 2) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan
menyertakan dokumen pendukung perubahan data.
b. Data ...
11
b. Data Profil ULN
1) Pelapor Bank dan Badan Usaha Bukan Bank
a) ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement)
dengan nominal komitmen paling sedikit USD
200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan
mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat
Perjanjian Kredit (Loan Agreement) ditandatangani,
wajib dilaporkan per ULN;
b) ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement)
dengan nominal komitmen di bawah USD 200.000,00
(dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang
lain dengan kurs yang berlaku pada saat perjanjian kredit
ditandatangani, dapat dilaporkan secara gabungan;
c) ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities) yang
mempunyai jangka waktu paling sedikit 3 bulan dan atau
berjumlah paling sedikit USD 200.000,00 (dua ratus ribu
USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs
yang berlaku pada saat Surat Utang (Debt Securities)
diterbitkan, wajib dilaporkan per ULN;
d) ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities) yang
mempunyai jangka waktu di bawah 3 bulan dan
berjumlah di bawah USD 200.000,00 (dua ratus ribu
USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs
yang berlaku pada saat Surat Utang (Debt Securities)
diterbitkan, dapat dilaporkan secara gabungan;
e) ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits) yang
berjangka waktu paling sedikit 3 bulan dan atau
berjumlah ...
12
berjumlah paling sedikit USD 200.000,00 (dua ratus ribu
USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs
yang berlaku pada saat Utang Dagang (Trade Credits)
diterbitkan, wajib dilaporkan per ULN;
f) ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits) yang
berjangka waktu di bawah 3 bulan dan berjumlah di
bawah USD 200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau
ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang
berlaku pada saat Utang Dagang (Trade Credits)
diterbitkan, dapat dilaporkan secara gabungan;
g) ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Debts) yang
berjangka waktu paling sedikit 3 bulan dan atau
berjumlah paling sedikit USD 200.000,00 (dua ratus ribu
USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs
yang berlaku pada saat Utang Lainnya (Other Debts)
ditandatangani atau diterbitkan, wajib dilaporkan per
ULN;
h) ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Debts) yang
berjangka waktu di bawah 3 bulan dan berjumlah di
bawah USD 200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau
ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang
berlaku pada saat Utang Lainnya (Other Debts)
ditandatangani atau diterbitkan, dapat dilaporkan secara
gabungan.
2) Pelapor Perorangan
a) ULN atas dasar Perjanjian Kredit ( Loan Agreement )
dengan nominal komitmen paling sedikit USD
200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan
mata ...
13
mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat
Perjanjian Kredit (Loan Agreement) ditandatangani,
wajib dilaporkan per ULN;
b) ULN atas dasar Perjanjian Kredit ( Loan Agreement )
dengan nominal komitmen per ULN di bawah USD
200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan
mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat
Perjanjian Kredit (Loan Agreement) ditandatangani,
wajib dilaporkan setelah total nominal komitmen per
ULN tersebut mencapai USD 200.000,00 (dua ratus ribu
USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs
yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit (Loan
Agreement) ditandatangani, dan dapat dilaporkan secara
gabungan;
c) ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities) yang per
ULN mempunyai jangka waktu paling sedikit 3 bulan
dan berjumlah paling sedikit USD 200.000,00 (dua ratus
ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan
kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (Debt
Securities) diterbitkan, wajib dilaporkan per ULN;
d) ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities) yang per
ULN mempunyai jangka waktu di di bawah 3 bulan dan
berjumlah paling sedikit USD 200.000,00 (dua ratus ribu
USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs
yang berlaku pada saat Surat Utang (Debt Securities)
diterbitkan, dapat dilaporkan secara gabungan;
e) ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities) yang per
ULN berjumlah di bawah USD 200.000,00 (dua ratus
ribu ...
14
ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan
kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (Debt
Securities) diterbitkan, wajib dilaporkan setelah total
nominal per ULN tersebut mencapai USD 200.000,00
(dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang
lain dengan kurs yang berlaku pada saat Surat Utang
(Debt Securities) diterbitkan, dan dapat dilaporkan secara
gabungan;
f) ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits) yang per
ULN mempunyai jangka waktu paling sedikit 3 bulan
dan berjumlah paling sedikit USD 200.000,00 (dua ratus
ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan
kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (Trade
Credits) diterbitkan, wajib dilaporkan per ULN;
g) ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits) yang per
ULN mempunyai jangka waktu di bawah 3 bulan dan
berjumlah paling sedikit USD 200.000,00 (dua ratus ribu
USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs
yang berlaku pada saat Utang Dagang (Trade Credits)
diterbitkan, dapat dilaporkan secara gabungan;
h) ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits) yang per
ULN berjumlah di bawah USD 200.000,00 (dua ratus
ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan
kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (Trade
Credits) diterbitkan, wajib dilaporkan setelah total
nominal per ULN tersebut mencapai USD 200,000.00
(dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang
lain ...
15
lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang
(Trade Credits) diterbitkan, dan dapat dilaporkan secara
gabungan;
i) ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Debts) yang per
ULN mempunyai jangka waktu paling sedikit 3 bulan
dan berjumlah paling sedikit USD 200.000,00 (dua ratus
ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan
kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (Other
Debts) ditandatangani atau diterbitkan, wajib dilaporkan
per ULN;
j) ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Debts) yang per
ULN mempunyai jangka waktu di bawah 3 bulan dan
berjumlah paling sedikit USD 200.000,00 (dua ratus ribu
USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs
yang berlaku pada saat Utang Lainnya (Other Debts)
ditandatangani atau diterbitkan, dapat dilaporkan secara
gabungan;
k) ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Debts) yang per
ULN berjumlah di bawah USD 200.000,00 (dua ratus
ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan
kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (Other
Debts) ditandatangani atau diterbitkan, wajib dilaporkan
setelah total nominal per ULN tersebut mencapai
USD200.000.- (Dua ratus ribu USD) atau ekuivalen
dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada
saat Utang Lainnya (Other Debts) ditandatangani atau
diterbitkan, dan dapat dilaporkan secara gabungan;
3) Setiap ...
16
3) Setiap Pelapor yang memiliki ULN sebagaimana dimaksud
pada butir 1)a) dan butir 1)b) serta butir 2)a) dan butir 2)b),
wajib menyampaikan Data Profil ULN dengan
menggunakan Laporan Data Pokok ULN sebagaimana
dimaksud pada butir II.B.1.b.1), dan disampaikan kepada
Bank Indonesia dengan menggunakan formulir PK01.1 dan
atau PK01.2 sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2 dan
Lampiran 3.
4) Setiap Pelapor yang memiliki ULN sebagaimana dimaksud
pada butir 1)c) dan butir 1)d) serta butir 2)c), butir 2)d), dan
butir 2)e), wajib menyampaikan Data Profil ULN dengan
menggunakan Laporan Data Pokok ULN sebagaimana
dimaksud pada butir II.B.1.b.2), dan disampaikan kepada
Bank Indonesia dengan menggunakan formulir SU01
sebagaimana dimaksud pada Lampiran 4.
5) Setiap Pelapor yang memiliki ULN sebagaimana dimaksud
pada butir 1)e) dan butir 1)f) serta butir 2)f), butir 2)g), dan
butir 2)h), wajib menyampaikan Data Profil ULN dengan
menggunakan Laporan Data Pokok ULN sebagaimana
dimaksud pada butir II.B.1.b.3), dan disampaikan kepada
Bank Indonesia dengan menggunakan formulir UD01
sebagaimana dimaksud pada Lampiran 5.
6) Setiap Pelapor yang memiliki ULN sebagaimana dimaksud
pada butir 1)g) dan butir 1)h) serta butir 2)i), butir 2)j), dan
butir 2)k), wajib menyampaikan Data Profil ULN dengan
menggunakan Laporan Data Pokok ULN sebagaimana
dimaksud pada butir II.B.1.b.4), dan disampaikan kepada
Bank Indonesia dengan menggunakan formulir UL01
sebagaimana dimaksud pada Lampiran 6. 7) Laporan ...
17
7) Laporan Data Pokok ULN sebagaimana dimaksud pada
angka 3), angka 4), angka 5) dan angka 6) disampaikan
kepada Bank Indonesia dengan menyertakan dokumen
pendukung ULN yang memuat data profil ULN, seperti
fotokopi Perjanjian Kredit (Loan Agreement) atau
ringkasannya dan foto copy Surat Utang ( Debt Securities).
2. Laporan Data Realisasi ULN
a. Laporan Data Realisasi ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan
Agreement) sebagaimana dimaksud pada butir II.B.2.a,
disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan
formulir PK02 sebagaimana dimaksud pada Lampiran 7.
b. Laporan Data Realisasi ULN atas dasar Surat Utang (Debt
Securities) sebagaimana dimaksud pada butir II.B.2.b,
disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan
formulir SU02 sebagaimana dimaksud pada Lampiran 8.
c. Laporan Data Realisasi ULN atas dasar Utang Dagang (Trade
Credits) sebagaimana dimaksud pada butir II.B.2.c,
disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan
formulir UD02 sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.
d. Laporan Data Realisasi ULN atas dasar Utang Lainnya (Other
Debts) sebagaimana dimaksud pada butir II.B.2.d, disampaikan
kepada Bank Indonesia dengan menggunakan formulir UL02
sebagaimana dimaksud pada Lampiran 10.
e. Laporan Data Realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan data realisasi ULN
yang terjadi selama periode laporan.
3. Seluruh field data pada formulir Laporan ULN sebagaimana
dimaksud pada angka 1 dan angka 2 wajib diisi.
B. Penyampaian ...
18
B. Penyampaian Laporan
Laporan disampaikan kepada Bank Indonesia menggunakan media on
line (web technology) atau media off line berupa attachment e-mail,
Disket/CD, media penyimpanan lainnya, atau hard copy melalui kurir
atau jasa ekspedisi dengan alamat :
1. Media on line (web technology) :
https://www.bi.go.id/siulweb/backendweb; atau
https://www.bi.go.id/siulweb/backendws.
2. Media off line :
a. Disket/CD, media penyimpanan lainnya atau hard copy :
Bagian Administrasi dan Analisis Pinjaman Luar Negeri, Bank
Indonesia
Gedung B Lt.5 Jalan MH. Thamrin No.2 Jakarta.
b. E-mail : [email protected]
C. Batas Waktu Penyampaian Laporan
1. Laporan Data Pokok ULN
a. Laporan Data Pokok ULN Baru atau perubahannya wajib
disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 hari
setelah penandatanganan atau penerbitan ULN dan atau
perubahannya untuk ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan
Agreement), Surat Utang (Debt Securities), Utang Dagang
(Trade Credits) dan Utang Lainnya (Other Debt.).
b. Dalam hal penarikan ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan
Agreement), Utang Dagang (Trade Credits) dan Utang Lainnya
(Other Debts) dilakukan sebelum tanggal penandatanganan atau
penerbitan ULN, Laporan Data Pokok ULN Baru wajib
disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 hari
setelah tanggal penarikan ULN.
2. Laporan ...
19
2. Laporan Data Realisasi ULN wajib disampaikan kepada Bank
Indonesia setiap bulan dengan batas waktu paling lambat pada
tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
pada angka 2 jatuh pada Hari Sabtu atau Hari libur, laporan
dimaksud disampaikan pada Hari sebelumnya.
4. Prosedur penyampaian laporan dengan media on line (web
technology) sebagaimana dimaksud pada butir III.B.1 dicantumkan
pada Buku Panduan Teknis Sistem Informasi Utang Luar Negeri
Bank Indonesia versi 2.0 sebagaimana dimaksud pada Lampiran 14.
5. Laporan ULN dengan media off line berupa disket/CD, media
penyimpanan lainnya, atau hard copy sebagaimana dimaksud pada
butir III.B.2.a harus sudah diterima di Bank Indonesia dengan batas
waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3
paling lambat pukul 16.00 WIB.
6. Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Data Pokok
dan atau Laporan Data Realisasi ULN sebagaimana dimaksud pada
butir III. A.1 dan butir III.A.2, apabila laporan disampaikan
melewati batas akhir masa penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3.
7. Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Data Pokok dan
atau Laporan Data Realisasi ULN sebagaimana dimaksud pada
butir III.A.1 dan III.A.2, apabila pelapor tidak menyampaikan
laporan dimaksud melampaui 6 (enam) bulan terhitung sejak batas
akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1,
angka 2, dan angka 3.
8. Tanggal penerimaan laporan dengan menggunakan media off line
berupa disket/CD, media penyimpanan lainnya, atau hard copy
sebagaimana ...
20
sebagaimana dimaksud pada butir III.B.2.a oleh Bank Indonesia
adalah sesuai dengan tanggal penerimaan di Bank Indonesia. Untuk
pengiriman dengan pos, tanggal penerimaan laporan adalah tanggal
stempel pos.
D. Prosedur dan Batas Waktu Penyampaian Koreksi Laporan
1. Pelapor dapat menyampaikan koreksi Laporan Data Pokok ULN
sampai dengan 20 hari setelah penandatanganan perjanjian ULN
atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement), penerbitan Surat
Utang (Debt Securities), penandatanganan Utang Dagang (Trade
Credits) dan Utang Lainnya (Other Debts) atau setelah tanggal
penarikan ULN.
2. Pelapor dapat menyampaikan koreksi Laporan Data Realisasi ULN
sampai dengan tanggal 20 pada bulan penyampaian laporan.
3. Prosedur penyampaian koreksi Laporan menggunakan media on
line (web technology) dicantumkan pada Buku Panduan Teknis
Sistem Informasi Utang Luar Negeri Bank Indonesia versi 2.0
sebagaimana dimaksud pada Lampiran 14.
4. Koreksi Laporan menggunakan media off line sebagaimana
dimaksud pada butir III.B.2 disampaikan dengan mencantumkan
kata ”KOREKSI” pada setiap koreksi Laporan.
E. Prosedur penyusunan dan penyampaian Laporan ULN kepada Bank
Indonesia, tercantum dalam Buku Petunjuk Teknis Aplikasi Sistem
Informasi Utang Luar Negeri Bank Indonesia versi 2.0 sebagaimana
dimaksud pada Lampiran 14.
IV. SANKSI ...
21
IV. SANKSI
A. Sanksi Administratif Berupa Denda
1. Sanksi administratif bagi pelapor yang terlambat menyampaikan
Laporan Data Pokok sebagaimana dimaksud butir III.C.1.a, dan
butir III.C.1.b, adalah denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu
rupiah) untuk setiap 1 hari keterlambatan. Jumlah hari
keterlambatan dihitung mulai satu hari setelah berakhirnya masa
penyampaian laporan sampai dengan tanggal diterimanya laporan
oleh Bank Indonesia.
2. Sanksi administratif bagi pelapor yang terlambat menyampaikan
Laporan Data Realisasi ULN sebagaimana dimaksud pada butir
III.C.2 dan butir III.C.3 adalah denda sebesar Rp 100.000,00
(seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 hari keterlambatan. Jumlah hari
keterlambatan dihitung mulai satu hari setelah berakhirnya masa
penyampaian laporan sampai dengan tanggal diterimanya laporan
oleh Bank Indonesia.
3. Sanksi administratif bagi pelapor yang tidak menyampaikan
laporan sebagaimana dimaksud pada butir III.C.7 adalah denda
sebesar 1 0/00 (satu per mil) dari jumlah ULN yang diterima,
ditambah dengan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada
angka 1, angka 2 dan angka 3 Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan. Jumlah hari keterlambatan
dihitung mulai satu hari setelah berakhirnya masa penyampaian
laporan sampai dengan tanggal diterimanya laporan oleh Bank
Indonesia.
4. Bagi pelapor yang menyampaikan laporan ULN tidak lengkap dan
atau tidak benar dikenakan sanksi administratif berupa denda
sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
B. Pembayaran ...
22
B. Pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda
1. Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada huruf A disetorkan ke Rekening Kas Negara No.
501.000.000 yang ada di Bank Indonesia.
2. Pelaksanaan pembayaran sanksi administratif berupa denda
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan setelah adanya
surat pemberitahuan secara tertulis dari Bank Indonesia yang antara
lain berisi tentang penetapan besarnya denda yang harus dibayar,
dan tata cara penyetoran, dengan tembusan kepada Kantor Kas
Negara dan penyampaian bukti pembayaran kepada Bank Indonesia.
V. PERALIHAN
Penyampaian Laporan pada Masa Transisi
1. Khusus untuk periode Januari 2005 sampai dengan Maret 2005, selain
wajib menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam SE BI No.
2/20/DLN tanggal 9 Oktober 2000 tentang Kewajiban Pelaporan Utang
Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan SE No. 3/12/DLN
tanggal 8 Juni 2001 juga menyampaikan laporan dalam format
sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.
2. Selama periode sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyampaian
laporan dengan format sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini
disampaikan paling lambat tanggal 25 pada bulan berikutnya.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank
Indonesia Nomor 2/20/DLN tanggal 9 Oktober 2000 perihal Kewajiban
Pelaporan Utang Luar Negeri dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
3/12/DLN tanggal 8 Juni 2001 perihal Perubahan Surat Edaran Bank Indonesia
No. 2/20/DLN tanggal 9 Oktober 2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan ...
23
Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1 April 2005.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat
Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA
Kusumaningtuti S. S Direktur