surat edaran perihal : kewajiban pelaporan utang luar · pdf filemeliputi antara lain...

No. 6/51/DLN Jakarta, 31 Desember 2004

SURAT EDARAN

Kepada

BANK, BADAN USAHA BUKAN BANK, DAN PERORANGAN

DI INDONESIA

Perihal : Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri

Sehubungan dengan penyempurnaan laporan dan sistem pelaporan, serta

perubahan batas waktu penyampaian laporan utang luar negeri dalam rangka

meningkatkan efektifitas dan efisiensi laporan utang luar negeri, dipandang perlu

untuk mengatur kembali ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia

Nomor 2/22/PBI tanggal 2 Oktober 2000 tentang Kewajiban Pelaporan Utang

Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 172;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4007), sebagai berikut :

I. UMUM

A. Pengertian Umum

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

1. Utang Luar Negeri atau selanjutnya disebut ULN adalah utang

penduduk kepada bukan penduduk, dalam valuta asing dan atau

rupiah, berdasarkan perjanjian kredit (loan agreement) atau

perjanjian lainnya, kecuali giro, tabungan, dan deposito;

2. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang

berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-

kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik

Republik Indonesia di luar negeri;

3. Utang ...

2

3. Utang Penduduk kepada bukan Penduduk sebagaimana dimaksud

pada angka 1 adalah sejumlah nilai pada periode dan posisi tertentu

yang merupakan kewajiban penduduk kepada bukan Penduduk

untuk melakukan pembayaran pokok dan atau bunga di masa

mendatang;

4. ULN berdasarkan perjanjian kredit (loan agreement) sebagaimana

dimaksud pada angka 1 adalah perjanjian tertulis yang berisi syarat

dan kondisi pinjaman yang antara lain mengatur besarnya plafon

kredit, suku bunga, jangka waktu, dan cara-cara pelunasannya;

5. ULN berdasarkan perjanjian lainnya sebagaimana dimaksud pada

angka 1 terdiri atas surat utang (debt securities), utang dagang

(trade credits), dan utang lainnya (other debts);

6. Surat Utang (Debt Securities) sebagaimana dimaksud pada angka 5

adalah surat pengakuan utang yang dapat diperdagangkan di pasar

uang atau pasar modal di dalam maupun di luar negeri;

7. Utang Dagang (Trade Credits) sebagaimana dimaksud pada angka

5 adalah utang yang timbul dalam rangka kredit yang diberikan

oleh supplier atas transaksi barang dan atau jasa;

8. Utang lainnya (Other Debts) sebagaimana dimaksud pada angka 5

adalah seluruh utang yang tidak termasuk utang berdasarkan

Perjanjian Kredit (Loan Agreement), Surat Utang (Debt Securities),

dan Utang Dagang (Trade Credits), antara lain berupa pembayaran

klaim asuransi dan dividen yang sudah ditetapkan, namun belum

dibayar;

9. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia.

B. Tujuan ...

3

B. Tujuan

Pelaporan ULN dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai

ULN dalam rangka penyusunan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia

dan Statistik Neraca Pembayaran dalam upaya meningkatkan

keberhasilan pengelolaan cadangan devisa dan perumusan kebijakan

moneter.

C. Pelapor

1. Berdasarkan jenis usaha, Pelapor terdiri dari :

a. Bank;

b. Badan Usaha Bukan Bank yang terdiri dari Lembaga Keuangan

Bukan Bank dan Bukan Lembaga Keuangan; atau

c. Perorangan.

2. Berdasarkan kepemilikan usaha, Pelapor terdiri dari :

a. BUMN;

b. BUMD;

c. BUMS;

d. Koperasi; atau

e. Perorangan.

3. Pelaporan ULN Bank sebagaimana dimaksud pada butir 1.a dan

Badan Usaha Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada butir 1.b

dilakukan oleh Kantor Pusat Pelapor.

4. Dalam hal Pelapor mempunyai Kantor Cabang Luar Negeri

(KCLN), utang KCLN tersebut wajib dilaporkan oleh Kantor Pusat.

5. Pelaporan ULN Perorangan sebagaimana dimaksud pada butir 1.c

dan butir 2.e dilakukan oleh Pelapor yang bersangkutan.

6. Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 5 dapat memberi

kuasa kepada pihak lain dengan hak substitusi untuk melakukan

pelaporan ULN. II. RUANG ...

4

II. RUANG LINGKUP DAN JENIS LAPORAN

A. Ruang Lingkup Laporan

1. ULN yang wajib dilaporkan meliputi :

a. Perjanjian Kredit (Loan Agreement);

b. Surat Utang (Debt Securities);

c. Utang Dagang (Trade Credits); dan atau

d. Utang Lainnya (Other Debts),

dalam valuta rupiah dan atau valuta asing.

2. Surat Utang (Debt Securities) sebagaimana dimaksud pada butir 1.b

meliputi antara lain Obligasi, Commercial Papers (CP), Promissory

Notes (PN), Medium Term Notes (MTN), Floating Rate Notes

(FRN), Bankers Acceptance (BA) dan transaksi Money Market

(MM).

3. Bankers Acceptance (BA) sebagaimana dimaksud pada angka 2

adalah Letter of Credit (LC) impor yang diakseptasi oleh Bank.

4. Giro, Tabungan dan Deposito tidak termasuk dalam jenis ULN

yang wajib dilaporkan.

5. ULN Bank dan Badan Usaha Bukan Bank wajib dilaporkan

seluruhnya tanpa batasan minimum.

6. ULN Perorangan yang wajib dilaporkan meliputi :

a. ULN dengan nominal paling sedikit USD 200.000,00 (dua ratus

ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs

yang berlaku pada saat ditandatangani atau diterbitkan; dan atau

b. ULN telah mencapai jumlah USD 200.000,00 (dua ratus ribu

USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang

berlaku pada saat ditandatangani atau diterbitkan.

B. Jenis ...

5

B. Jenis Laporan

Laporan ULN terdiri dari:

1. Laporan Data Pokok ULN dan atau perubahannya meliputi :

a. Profil Pelapor mencakup informasi mengenai : nama, nomor

pokok wajib pajak (NPWP), alamat, propinsi, kota/kabupaten,

kode pos, nomor telepon, nomor faksimili, e-mail, penanggung

jawab 1 (nama, e-mail, telepon dan hand phone), penanggung

jawab 2 (nama, e-mail, telepon dan hand phone), jenis usaha

pelapor, status kepemilikan, kepemilikan asing, nama grup

perusahaan, dan informasi perusahaan hasil merger sebagai-

mana dimaksud pada formulir Profil Pelapor (Lampiran 1),

b. Profil ULN :

1) Profil ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement)

mencakup informasi mengenai :

a) Status ULN, tanggal penandatanganan, valuta komitmen,

nominal komitmen, tanggal jatuh tempo, jangka waktu,

masa tenggang, jenis ULN revolving/automatic roll over,

penerima pinjaman adalah kantor cabang luar negeri,

tingkat bunga, total biaya/fee, lokasi proyek (nama

proyek, negara, propinsi, kota/kabupaten), pemberi

pinjaman (nama, negara, jenis usaha dan status pemberi

pinjaman), bentuk ikatan perjanjian, penggunaan ULN,

sektor ekonomi, rencana penarikan (tanggal, jenis

penarikan, bank penarik, valuta, nilai penarikan, nilai

sesuai valuta perjanjian), rencana pembayaran pokok dan

bunga (tanggal, jenis pembayaran, bank pembayar, valuta,

nilai pembayaran, nilai sesuai valuta perjanjian), dan

informasi tranche sebagaimana dimaksud pada formulir

PK01.1 (Lampiran 2). b) Tranche ...

6

b) Tranche mencakup informasi mengenai: nomor tranche,

valuta komitmen, nominal komitmen, tanggal jatuh

tempo, jangka waktu, masa tenggang, jenis ULN,

penerima pinjaman, tingkat bunga, total biaya/fee, lokasi

proyek (nama proyek, negara, propinsi, kota/kabupaten),

pemberi pinjaman (nama, negara, jenis usaha dan status

pemberi pinjaman), bentuk ikatan perjanjian, penggunaan

ULN, sektor ekonomi, rencana penarikan (tanggal, jenis

penarikan, bank penarik, valuta, nilai penarikan, nilai

sesuai valuta perjanjian), serta rencana pembayaran

pokok dan bunga (tanggal, jenis pembayaran, bank

pembayar, valuta, nilai pembayaran, nilai sesuai valuta

perjanjian), sebagaimana dimaksud pada formulir

PK01.2 (Lampiran 3).

2) Profil ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities)

mencakup informasi mengenai : status ULN, jenis surat

utang, tanggal penerbitan, valuta, nominal, tanggal jatuh

tempo, jangka waktu, lokasi penerbitan, status penerbit

adalah kantor cabang luar negeri, tingkat bunga, total

biaya/fee, lokasi proyek (nama proyek, negara, propinsi,

kota/kabupaten), pemegang surat utang (nama, negara, jenis

usaha dan status pemegang surat utang), penggunaan ULN,

sektor ekonomi, rencana penarikan (tanggal, jenis penarikan,

bank penarik, valuta, nilai penarikan, nilai sesuai valuta

perjanjian), serta rencana pembayaran pokok dan bunga

(tanggal, jenis pembayaran, bank pembayar, valuta, nilai

pembayaran, nilai sesuai valuta perjanjian), sebagaimana

dimaksud pada formulir SU01 (Lampiran 4).

3) Profil ...

7

3) Profil ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits)

mencakup informasi mengenai : status ULN, tanggal

penerbitan fasilitas, tanggal jatuh tempo, jangka waktu,

valuta, nominal, nama pemberi fasilitas, negara pemberi

fasilitas, jenis usaha pemberi fasilitas, status pemberi

fasilitas, rencana penarikan (tanggal, jenis penarikan, bank

penarik, valuta, nilai penarikan, nilai sesuai valuta

perjanjian), dan rencana pembayaran (tanggal, jenis

pembayaran, bank pembayar, valuta, nilai pembayaran, nilai

sesuai valuta perjanjian), sebagaimana dimaksud pada

formulir UD01 (Lampiran 5).

4) Profil ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Debts)

mencakup informasi mengenai : status ULN, tanggal

penandatanganan/penerbitan ULN, tanggal jatuh tempo,

jangka waktu, valuta, nominal, nama pemberi ULN, negara

pemberi ULN, jenis usaha pemberi ULN, status pemberi

ULN, rencana penarikan (tanggal, jenis penarikan, bank

penarik, valuta, nilai penarikan, nilai sesuai valuta

perjanjian), serta rencana pembayaran (tanggal, jenis

pembayaran, bank pembayar, valuta, nilai pembayaran, nilai

sesuai valuta perjanjian), sebagaimana dimaksud pada

formulir UL01 (Lampiran 6).

2. Laporan Data Realisasi ULN

a. Data Realisasi ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan

Agreement) mencakup informasi mengenai : bulan laporan,

kode pelapor, nama pelapor, nomor urut, nomor referensi,

tanggal transaksi, bank tempat transaksi, valuta transaksi,

realisasi ...

8

realisasi penarikan {jenis penarikan, nilai penarikan, nilai

penarikan sesuai valuta perjanjian, akumulasi penarikan, dan

keterangan selisih realisasi dengan rencana (jenis, nilai per

periode, dan nilai akumulasi)}, realisasi pembayaran {jenis

pembayaran, bentuk pembayaran, nilai pembayaran, nilai

pembayaran sesuai valuta perjanjian, akumulasi pembayaran,

dan keterangan selisih realisasi dengan rencana (jenis, nilai per

periode, dan nilai akumulasi)}, dan posisi ULN, sebagaimana

dimaksud pada formulir PK02 (Lampiran 7).

b. Data Realisasi ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities)

mencakup informasi mengenai : bulan laporan, kode pelapor,

nama pelapor, nomor urut, nomor referensi, tanggal transaksi,

bank tempat transaksi, valuta transaksi, realisasi penarikan

{jenis penarikan, nilai penarikan, nilai penarikan sesuai valuta

perjanjian, dan keterangan selisih realisasi dengan rencana

(jenis dan nilai per periode)}, realisasi pembayaran {jenis

pembayaran, bentuk pembayaran, nilai pembayaran, nilai

pembayaran sesuai valuta perjanjian, akumulasi pembayaran,

dan keterangan selisih realisasi dengan rencana (jenis, nilai per

periode, dan nilai akumulasi)}, dan posisi ULN, sebagaimana

dimaksud pada formulir SU02 (Lampiran 8).

c. Data Realisasi ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits)





perjanjian, akumulasi penarikan, dan keterangan selisih realisasi

dengan ...

9

dengan rencana (jenis, nilai per periode, dan nilai akumulasi)},

realisasi pembayaran {bentuk pembayaran, nilai pembayaran,

nilai pembayaran sesuai valuta perjanjian, akumulasi

pembayaran, dan keterangan selisih realisasi dengan rencana

(jenis, nilai per periode, dan nilai akumulasi)}, dan posisi ULN,

sebagaimana dimaksud pada formulir UD02 (Lampiran 9).

d. Data Realisasi ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Debts)





perjanjian, akumulasi penarikan, dan keterangan selisih realisasi

dengan rencana (jenis, nilai per periode, dan nilai akumulasi)},

realisasi pembayaran {bentuk pembayaran, nilai pembayaran,

nilai pembayaran sesuai valuta perjanjian, akumulasi

pembayaran, dan keterangan selisih realisasi dengan rencana

(jenis, nilai per periode, dan nilai akumulasi)}, dan posisi ULN,

sebagaimana dimaksud pada formulir UL02 (Lampiran 10).

III. PROSEDUR DAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

A. Prosedur Penyusunan Laporan

1. Data Pokok ULN dan atau Perubahannya

a. Data Profil Pelapor

1) Setiap pelapor yang baru pertama kali melaporkan ULN

wajib menyampaikan Data Profil Pelapor dengan

menggunakan Laporan Data Pokok ULN sebagaimana

dimaksud pada butir II.B.1.a, dan disampaikan kepada Bank

Indonesia dengan menggunakan formulir Profil Pelapor

sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1.

2) Untuk ...

10

2) Untuk setiap perubahan atas data sebagaimana dimaksud

pada angka 1), wajib menyampaikan data perubahan dengan


dimaksud pada butir II.B.1.a dan disampaikan kepada Bank

Indonesia dengan menggunakan formulir Profil Pelapor


3) Laporan Data Pokok ULN sebagaimana dimaksud pada

angka 1) disampaikan dengan menyertakan dokumen

pendukung yang terdiri dari : Fotokopi NPWP, fotokopi

Anggaran Dasar, dan surat penunjukan penanggung jawab

laporan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 11. Khusus

untuk Pelapor perorangan cukup menyampaikan : Fotokopi

NPWP.

4) Dalam hal pelaporan dilakukan oleh pihak lain, dokumen

pendukung yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada

angka 3) juga disertakan dengan surat kuasa Pelapor kepada

pihak lain yang ditunjuk untuk menyampaikan laporan

sebagaimana dimaksud pada Lampiran 12. Sedangkan surat

penunjukan penanggung jawab laporan sebagaimana

dimaksud pada angka 3) adalah surat penunjukan dari

penerima kuasa kepada penanggung jawab laporan. Dalam

hal pihak lain yang diberi kuasa oleh Pelapor adalah

perorangan, maka surat kuasa tersebut sekaligus sebagai

surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 13.


angka 2) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan

menyertakan dokumen pendukung perubahan data.

b. Data ...

11

b. Data Profil ULN

1) Pelapor Bank dan Badan Usaha Bukan Bank

a) ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement)

dengan nominal komitmen paling sedikit USD

200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan

mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat

Perjanjian Kredit (Loan Agreement) ditandatangani,

wajib dilaporkan per ULN;

b) ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement)

dengan nominal komitmen di bawah USD 200.000,00

(dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang

lain dengan kurs yang berlaku pada saat perjanjian kredit

ditandatangani, dapat dilaporkan secara gabungan;

c) ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities) yang

mempunyai jangka waktu paling sedikit 3 bulan dan atau

berjumlah paling sedikit USD 200.000,00 (dua ratus ribu

USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs

yang berlaku pada saat Surat Utang (Debt Securities)

diterbitkan, wajib dilaporkan per ULN;

d) ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities) yang

mempunyai jangka waktu di bawah 3 bulan dan

berjumlah di bawah USD 200.000,00 (dua ratus ribu



diterbitkan, dapat dilaporkan secara gabungan;

e) ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits) yang

berjangka waktu paling sedikit 3 bulan dan atau

berjumlah ...

12



yang berlaku pada saat Utang Dagang (Trade Credits)

diterbitkan, wajib dilaporkan per ULN;

f) ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits) yang

berjangka waktu di bawah 3 bulan dan berjumlah di

bawah USD 200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau

ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang

berlaku pada saat Utang Dagang (Trade Credits)


g) ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Debts) yang

berjangka waktu paling sedikit 3 bulan dan atau



yang berlaku pada saat Utang Lainnya (Other Debts)

ditandatangani atau diterbitkan, wajib dilaporkan per

ULN;

h) ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Debts) yang

berjangka waktu di bawah 3 bulan dan berjumlah di

bawah USD 200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau

ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang

berlaku pada saat Utang Lainnya (Other Debts)

ditandatangani atau diterbitkan, dapat dilaporkan secara

gabungan.

2) Pelapor Perorangan

a) ULN atas dasar Perjanjian Kredit ( Loan Agreement )

dengan nominal komitmen paling sedikit USD


mata ...

13



wajib dilaporkan per ULN;

b) ULN atas dasar Perjanjian Kredit ( Loan Agreement )

dengan nominal komitmen per ULN di bawah USD




wajib dilaporkan setelah total nominal komitmen per

ULN tersebut mencapai USD 200.000,00 (dua ratus ribu


yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit (Loan

Agreement) ditandatangani, dan dapat dilaporkan secara

gabungan;

c) ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities) yang per

ULN mempunyai jangka waktu paling sedikit 3 bulan

dan berjumlah paling sedikit USD 200.000,00 (dua ratus

ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan

kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (Debt

Securities) diterbitkan, wajib dilaporkan per ULN;

d) ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities) yang per

ULN mempunyai jangka waktu di di bawah 3 bulan dan





e) ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities) yang per

ULN berjumlah di bawah USD 200.000,00 (dua ratus

ribu ...

14


kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (Debt

Securities) diterbitkan, wajib dilaporkan setelah total

nominal per ULN tersebut mencapai USD 200.000,00


lain dengan kurs yang berlaku pada saat Surat Utang

(Debt Securities) diterbitkan, dan dapat dilaporkan secara

gabungan;

f) ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits) yang per




kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (Trade

Credits) diterbitkan, wajib dilaporkan per ULN;

g) ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits) yang per

ULN mempunyai jangka waktu di bawah 3 bulan dan



yang berlaku pada saat Utang Dagang (Trade Credits)


h) ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits) yang per



kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (Trade

Credits) diterbitkan, wajib dilaporkan setelah total

nominal per ULN tersebut mencapai USD 200,000.00


lain ...

15

lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang

(Trade Credits) diterbitkan, dan dapat dilaporkan secara

gabungan;

i) ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Debts) yang per




kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (Other

Debts) ditandatangani atau diterbitkan, wajib dilaporkan

per ULN;

j) ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Debts) yang per

ULN mempunyai jangka waktu di bawah 3 bulan dan



yang berlaku pada saat Utang Lainnya (Other Debts)

ditandatangani atau diterbitkan, dapat dilaporkan secara

gabungan;

k) ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Debts) yang per



kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (Other

Debts) ditandatangani atau diterbitkan, wajib dilaporkan

setelah total nominal per ULN tersebut mencapai

USD200.000.- (Dua ratus ribu USD) atau ekuivalen

dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada

saat Utang Lainnya (Other Debts) ditandatangani atau

diterbitkan, dan dapat dilaporkan secara gabungan;

3) Setiap ...

16

3) Setiap Pelapor yang memiliki ULN sebagaimana dimaksud

pada butir 1)a) dan butir 1)b) serta butir 2)a) dan butir 2)b),

wajib menyampaikan Data Profil ULN dengan


dimaksud pada butir II.B.1.b.1), dan disampaikan kepada

Bank Indonesia dengan menggunakan formulir PK01.1 dan

atau PK01.2 sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2 dan

Lampiran 3.


pada butir 1)c) dan butir 1)d) serta butir 2)c), butir 2)d), dan

butir 2)e), wajib menyampaikan Data Profil ULN dengan



Bank Indonesia dengan menggunakan formulir SU01



pada butir 1)e) dan butir 1)f) serta butir 2)f), butir 2)g), dan

butir 2)h), wajib menyampaikan Data Profil ULN dengan



Bank Indonesia dengan menggunakan formulir UD01



pada butir 1)g) dan butir 1)h) serta butir 2)i), butir 2)j), dan

butir 2)k), wajib menyampaikan Data Profil ULN dengan



Bank Indonesia dengan menggunakan formulir UL01

sebagaimana dimaksud pada Lampiran 6. 7) Laporan ...

17


angka 3), angka 4), angka 5) dan angka 6) disampaikan

kepada Bank Indonesia dengan menyertakan dokumen

pendukung ULN yang memuat data profil ULN, seperti

fotokopi Perjanjian Kredit (Loan Agreement) atau

ringkasannya dan foto copy Surat Utang ( Debt Securities).

2. Laporan Data Realisasi ULN

a. Laporan Data Realisasi ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan

Agreement) sebagaimana dimaksud pada butir II.B.2.a,

disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan

formulir PK02 sebagaimana dimaksud pada Lampiran 7.

b. Laporan Data Realisasi ULN atas dasar Surat Utang (Debt

Securities) sebagaimana dimaksud pada butir II.B.2.b,


formulir SU02 sebagaimana dimaksud pada Lampiran 8.

c. Laporan Data Realisasi ULN atas dasar Utang Dagang (Trade

Credits) sebagaimana dimaksud pada butir II.B.2.c,


formulir UD02 sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.

d. Laporan Data Realisasi ULN atas dasar Utang Lainnya (Other

Debts) sebagaimana dimaksud pada butir II.B.2.d, disampaikan

kepada Bank Indonesia dengan menggunakan formulir UL02


e. Laporan Data Realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a,

huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan data realisasi ULN

yang terjadi selama periode laporan.

3. Seluruh field data pada formulir Laporan ULN sebagaimana

dimaksud pada angka 1 dan angka 2 wajib diisi.

B. Penyampaian ...

18

B. Penyampaian Laporan

Laporan disampaikan kepada Bank Indonesia menggunakan media on

line (web technology) atau media off line berupa attachment e-mail,

Disket/CD, media penyimpanan lainnya, atau hard copy melalui kurir

atau jasa ekspedisi dengan alamat :

1. Media on line (web technology) :

https://www.bi.go.id/siulweb/backendweb; atau

https://www.bi.go.id/siulweb/backendws.

2. Media off line :

a. Disket/CD, media penyimpanan lainnya atau hard copy :

Bagian Administrasi dan Analisis Pinjaman Luar Negeri, Bank

Indonesia

Gedung B Lt.5 Jalan MH. Thamrin No.2 Jakarta.

b. E-mail : [email protected]

C. Batas Waktu Penyampaian Laporan

1. Laporan Data Pokok ULN

a. Laporan Data Pokok ULN Baru atau perubahannya wajib

disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 hari

setelah penandatanganan atau penerbitan ULN dan atau

perubahannya untuk ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan

Agreement), Surat Utang (Debt Securities), Utang Dagang

(Trade Credits) dan Utang Lainnya (Other Debt.).

b. Dalam hal penarikan ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan

Agreement), Utang Dagang (Trade Credits) dan Utang Lainnya

(Other Debts) dilakukan sebelum tanggal penandatanganan atau

penerbitan ULN, Laporan Data Pokok ULN Baru wajib

disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 hari

setelah tanggal penarikan ULN.

2. Laporan ...

19

2. Laporan Data Realisasi ULN wajib disampaikan kepada Bank

Indonesia setiap bulan dengan batas waktu paling lambat pada

tanggal 10 bulan berikutnya.

3. Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud

pada angka 2 jatuh pada Hari Sabtu atau Hari libur, laporan

dimaksud disampaikan pada Hari sebelumnya.

4. Prosedur penyampaian laporan dengan media on line (web

technology) sebagaimana dimaksud pada butir III.B.1 dicantumkan

pada Buku Panduan Teknis Sistem Informasi Utang Luar Negeri

Bank Indonesia versi 2.0 sebagaimana dimaksud pada Lampiran 14.

5. Laporan ULN dengan media off line berupa disket/CD, media

penyimpanan lainnya, atau hard copy sebagaimana dimaksud pada

butir III.B.2.a harus sudah diterima di Bank Indonesia dengan batas

waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3

paling lambat pukul 16.00 WIB.

6. Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Data Pokok

dan atau Laporan Data Realisasi ULN sebagaimana dimaksud pada

butir III. A.1 dan butir III.A.2, apabila laporan disampaikan

melewati batas akhir masa penyampaian laporan sebagaimana

dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3.

7. Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Data Pokok dan

atau Laporan Data Realisasi ULN sebagaimana dimaksud pada

butir III.A.1 dan III.A.2, apabila pelapor tidak menyampaikan

laporan dimaksud melampaui 6 (enam) bulan terhitung sejak batas

akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1,

angka 2, dan angka 3.

8. Tanggal penerimaan laporan dengan menggunakan media off line

berupa disket/CD, media penyimpanan lainnya, atau hard copy

sebagaimana ...

20

sebagaimana dimaksud pada butir III.B.2.a oleh Bank Indonesia

adalah sesuai dengan tanggal penerimaan di Bank Indonesia. Untuk

pengiriman dengan pos, tanggal penerimaan laporan adalah tanggal

stempel pos.

D. Prosedur dan Batas Waktu Penyampaian Koreksi Laporan

1. Pelapor dapat menyampaikan koreksi Laporan Data Pokok ULN

sampai dengan 20 hari setelah penandatanganan perjanjian ULN

atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement), penerbitan Surat

Utang (Debt Securities), penandatanganan Utang Dagang (Trade

Credits) dan Utang Lainnya (Other Debts) atau setelah tanggal

penarikan ULN.

2. Pelapor dapat menyampaikan koreksi Laporan Data Realisasi ULN

sampai dengan tanggal 20 pada bulan penyampaian laporan.

3. Prosedur penyampaian koreksi Laporan menggunakan media on

line (web technology) dicantumkan pada Buku Panduan Teknis

Sistem Informasi Utang Luar Negeri Bank Indonesia versi 2.0


4. Koreksi Laporan menggunakan media off line sebagaimana

dimaksud pada butir III.B.2 disampaikan dengan mencantumkan

kata ”KOREKSI” pada setiap koreksi Laporan.

E. Prosedur penyusunan dan penyampaian Laporan ULN kepada Bank

Indonesia, tercantum dalam Buku Petunjuk Teknis Aplikasi Sistem

Informasi Utang Luar Negeri Bank Indonesia versi 2.0 sebagaimana

dimaksud pada Lampiran 14.

IV. SANKSI ...

21

IV. SANKSI

A. Sanksi Administratif Berupa Denda

1. Sanksi administratif bagi pelapor yang terlambat menyampaikan

Laporan Data Pokok sebagaimana dimaksud butir III.C.1.a, dan

butir III.C.1.b, adalah denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu

rupiah) untuk setiap 1 hari keterlambatan. Jumlah hari

keterlambatan dihitung mulai satu hari setelah berakhirnya masa

penyampaian laporan sampai dengan tanggal diterimanya laporan

oleh Bank Indonesia.

2. Sanksi administratif bagi pelapor yang terlambat menyampaikan

Laporan Data Realisasi ULN sebagaimana dimaksud pada butir

III.C.2 dan butir III.C.3 adalah denda sebesar Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 hari keterlambatan. Jumlah hari

keterlambatan dihitung mulai satu hari setelah berakhirnya masa

penyampaian laporan sampai dengan tanggal diterimanya laporan

oleh Bank Indonesia.

3. Sanksi administratif bagi pelapor yang tidak menyampaikan

laporan sebagaimana dimaksud pada butir III.C.7 adalah denda

sebesar 1 0/00 (satu per mil) dari jumlah ULN yang diterima,

ditambah dengan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada

angka 1, angka 2 dan angka 3 Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan. Jumlah hari keterlambatan

dihitung mulai satu hari setelah berakhirnya masa penyampaian

laporan sampai dengan tanggal diterimanya laporan oleh Bank

Indonesia.

4. Bagi pelapor yang menyampaikan laporan ULN tidak lengkap dan

atau tidak benar dikenakan sanksi administratif berupa denda

sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

B. Pembayaran ...

22

B. Pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda

1. Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana

dimaksud pada huruf A disetorkan ke Rekening Kas Negara No.

501.000.000 yang ada di Bank Indonesia.

2. Pelaksanaan pembayaran sanksi administratif berupa denda

sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan setelah adanya

surat pemberitahuan secara tertulis dari Bank Indonesia yang antara

lain berisi tentang penetapan besarnya denda yang harus dibayar,

dan tata cara penyetoran, dengan tembusan kepada Kantor Kas

Negara dan penyampaian bukti pembayaran kepada Bank Indonesia.

V. PERALIHAN

Penyampaian Laporan pada Masa Transisi

1. Khusus untuk periode Januari 2005 sampai dengan Maret 2005, selain

wajib menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam SE BI No.

2/20/DLN tanggal 9 Oktober 2000 tentang Kewajiban Pelaporan Utang

Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan SE No. 3/12/DLN

tanggal 8 Juni 2001 juga menyampaikan laporan dalam format

sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.

2. Selama periode sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyampaian

laporan dengan format sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini

disampaikan paling lambat tanggal 25 pada bulan berikutnya.

Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank

Indonesia Nomor 2/20/DLN tanggal 9 Oktober 2000 perihal Kewajiban

Pelaporan Utang Luar Negeri dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

3/12/DLN tanggal 8 Juni 2001 perihal Perubahan Surat Edaran Bank Indonesia

No. 2/20/DLN tanggal 9 Oktober 2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan ...

23

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1 April 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

Kusumaningtuti S. S Direktur

surat edaran perihal : kewajiban pelaporan utang luar · pdf filemeliputi antara lain...

Documents