Download - RDTR Kawasan Gambut Kalsel
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
1/60
Banjarmasin, 01 Februari 2010
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
BANTUAN TEKNIS
PENINGKATAN PELAKSANAAN PENATAAN RUANG
KAWASAN METROPOLITAN BANJARMASIN-BANJARBARU-MARTAPURA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG DAN
INSTRUMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
RDTR KAWASAN CEPAT TUMBUH GAMBUT
KABUPA
TEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
2/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
Latar Belakang
Tujuan dan Sasaran
Ruang Lingkup
Tinjauan Kebijakan Kawasan Dalam Metropolitan
Orientasi dan Batas Wilayah Perencanaan
Penggunaan Lahan
Dasar Penetapan Pusat Kegiatan dan Pembagian Blok
Rencana Struktur dan Pola Ruang
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
o Penetapan Peraturan Zonasi
o Perizinan
o Pemberian Insentif dan Disinsentif
o Pengenaan Sanksi
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
3/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
Perkembangan Kota Banjarmasin telah
membentuk suatu kawasan perkotaan.
Dibutuhkan keterpaduan pemanfaatan
ruang kawasan metropolitan.
Kawasan-kawasan yang tumbuh pesat
memerlukan penanganan intensif (high
controll) dan dilakukan penyusunan rencana
rinci tata ruang (berupa RDTR).
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
4/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
Latar Belakang
Tujuan dan Sasaran
Ruang Lingkup
Tinjauan Kebijakan Kawasan Dalam Metropolitan
Orientasi dan Batas Wilayah Perencanaan
Penggunaan Lahan
Dasar Penetapan Pusat Kegiatan dan Pembagian Blok
Rencana Struktur dan Pola Ruang
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
o Penetapan Peraturan Zonasi
o Perizinan
o Pemberian Insentif dan Disinsentif
o Pengenaan Sanksi
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
5/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
TUJUAN
Tercapainya sinkronisasi program pemanfaatan ruang
dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruangKawasan Gambut.
SASARAN
Tersusunnya arahan pemanfaatan ruang danpengendalian pemanfaatan ruang kawasan;
Tersusunnya program pentahapan pembangunan
sebagai implementasi pemanfaatan ruang kawasan;
Terlaksananya bantek penataan ruang kawasanmetropolitan:
Peningkatan kemampuan aparatur daerah dalam
penataan ruang.
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
6/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
Latar Belakang
Tujuan dan Sasaran
Ruang Lingkup
Tinjauan Kebijakan Kawasan Dalam Metropolitan
Orientasi dan Batas Wilayah Perencanaan
Penggunaan Lahan
Dasar Penetapan Pusat Kegiatan dan Pembagian Blok
Rencana Struktur dan Pola Ruang
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
o Penetapan Peraturan Zonasi
o Perizinan
o Pemberian Insentif dan Disinsentif
o Pengenaan Sanksi
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
7/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
Melakukan harmonisasi dalam sinkronisasi
program pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang kawasan;
Melakukan diskusi teknis dipusat dan daerah;
Tersusunnya laporan Progres 6 dengan materi
sinkronisasi program pemanfaatan ruang dan
instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
8/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
Latar Belakang
Tujuan dan Sasaran
Ruang Lingkup
Tinjauan Kebijakan Kawasan Dalam Metropolitan
Orientasi dan Batas Wilayah Perencanaan
Penggunaan Lahan
Dasar Penetapan Pusat Kegiatan dan Pembagian Blok
Rencana Struktur dan Pola Ruang
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
o Penetapan Peraturan Zonasi
o Perizinan
o Pemberian Insentif dan Disinsentif
o Pengenaan Sanksi
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
9/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
KOTA GAMBUT PKL/Kota Satelit)
Pusat pemerintahan dan administrasi
kecamatan
Pusat pelayanan fasilitas umum dansosial lintas kecamatan
Pusat pengembangan industri skala
menengan dan hasil pertanian.
Pusat transportasi terminal
penumpangTipe A.
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
10/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
Latar Belakang
Tujuan dan Sasaran
Ruang Lingkup
Tinjauan Kebijakan Kawasan Dalam Metropolitan
Orientasi dan Batas Wilayah Perencanaan
Penggunaan Lahan
Dasar Penetapan Pusat Kegiatan dan Pembagian Blok
Rencana Struktur dan Pola Ruang
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
o Penetapan Peraturan Zonasi
o Perizinan
o Pemberian Insentif dan Disinsentif
o Pengenaan Sanksi
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
11/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
WILAYAH
PERENCANAAN
KAWASAN GAMBUT
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
12/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
KECAMATAN
GAMBUT
13 Kel/Desa
KAWASAN
GAMBUT
3 Kel/Desa
No Kelurahan/DesaLuas (Ha)
Administrasi Kawasan
1 Banyuhirang 725,00 101,91
2 Gambut Barat - 462,87
3 Gambut 2.722,00 462,87
J u m l a h 3.447,00 1.027,65
Perda Kab. Banjar No. 03 Tahun 2003
(Pasal 36 : Pengembangan wilayah
sepanjang jalan A. Yani di Kec. Gambut
dan Kertakhanyar dengan eksistingruang 750 m dari sumbu jalan,
sedangkan kawasan permukiman
perdesaan tersebar diseluruh
kecamatan.
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Th. 2008 Th. 2013 Th. 2018 Th. 2023 Th. 2028
16,32618,435
20,81723,507
26,544
PROYEKSI PENDUDUK (jiwa)
Berdasarkan daya dukung dan
daya tampung lahan :
Tahun 2028 Kawasan Gambut di arahkan
jumlah penduduk sebesar 125.000 jiwa
sebagai daerah migrasi Banjarmasin.
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
13/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
Latar Belakang
Tujuan dan Sasaran
Ruang Lingkup
Tinjauan Kebijakan Kawasan Dalam Metropolitan
Orientasi dan Batas Wilayah Perencanaan
Penggunaan Lahan
Dasar Penetapan Pusat Kegiatan dan Pembagian Blok
Rencana Struktur dan Pola Ruang
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
o Penetapan Peraturan Zonasi
o Perizinan
o Pemberian Insentif dan Disinsentif
o Pengenaan Sanksi
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
14/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
BATAS PERENCANAAN
KAWASAN GAMBUT
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
15/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
INDUSTRI MESIN & REPARASI CENTRAL PERGUDANGAN
PASAR KINDAI LIMPUAR PERBANKAN
KAWASAN PERUMAHAN AREA PERTANIAN LAHANBASAH (PADI GAMBUT)
AREA PASAR GAMBUT
LOKASI TERMINAL REGIONALTIPE A GAMBUT
SPBU GAMBUT
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
16/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
KANTOR KECAMATAN
GAMBUT
PUSKESMAS GAMBUT
MESJID MUJAHIDIN KANTOR KEPOLISIAN SEKTOR
ULIN GAMBUT
SMK NEGERI 1 GAMBUT
SMP NEGERI 1 GAMBUT
PEMAKAMAN MUSLIM
GAMBUT
KOMPLEK PERUMAHAN
MANDIRI ASRI
PANTI ASUHAN NURUL IHSAN
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
17/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
Latar Belakang
Tujuan dan Sasaran
Ruang Lingkup
Tinjauan Kebijakan Kawasan Dalam Metropolitan
Orientasi dan Batas Wilayah Perencanaan
Penggunaan Lahan
Dasar Penetapan Pusat Kegiatan dan Pembagian Blok
Rencana Struktur dan Pola Ruang
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
o Penetapan Peraturan Zonasi
o Perizinan
o Pemberian Insentif dan Disinsentif
o Pengenaan Sanksi
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
18/60
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
19/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
KeSungaiTab
uk
Luas UL 1 = 247,14 Ha
Luas UL 3 = 266,24 Ha
Luas UL 4 = 258,22 HaLuas UL 2 = 256,06 Ha
No Cakupan
Rencana
Lingkungan
dan Blok
Penduduk
(jiwa)Keterangan
1 Kecamatan 1 kawasan 125.000
Kawasan Gambut
disetarakan 1 (satu)lingkup kecamatan.
2Kelurahan/
Lingkungan
4 unit
lingkungan31.250
Kawasan Gambut
terdiri 1 Lingkungan
Utama, 3 Sub
Lingkungan.
3 RW/Blok 40 blok 3.125Setiap unit lingkungan
terdiri 10 RW/Blok.
4 RT/Sub Blok 400 sub blok 333Setiap unit blok/RW
terdiri 10 RT.
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
20/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
Latar Belakang
Tujuan dan Sasaran
Ruang Lingkup
Tinjauan Kebijakan Kawasan Dalam Metropolitan
Orientasi dan Batas Wilayah Perencanaan
Penggunaan Lahan
Dasar Penetapan Pusat Kegiatan dan Pembagian Blok
Rencana Struktur dan Pola Ruang
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
o Penetapan Peraturan Zonasi
o Perizinan
o Pemberian Insentif dan Disinsentif
o Pengenaan Sanksi
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
21/60
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
22/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
Fungsi Jalan Lokasi Persyaratan Teknis
Arteri Primer
Jalan Trans
Kalimantan(jalan A. Yani)
Jalan Lingkar
Utara
Rencana jalan
penghubung ke
jalan Lingkar
Selatan
Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer
per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.
Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas
lokal, dan kegiatan lokal.
Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan harus tetap
terpenuhi.
Persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi
ketentuan.
Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan
tidak boleh terputus.
Arteri
Sekunder
Jalan SungaiTabuk Jalan
Lingkar Selatan/
Aluh Aluh
Jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer
per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter. Jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata.
Pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.
Persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat
memenuhi ketentuan.
Kolektor
Sekunder
Rencana jalan
baru sebagai
jalan
penghubung
antar Unit
Lingkungan/
Kelurahan
Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh)
kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan masih tetap terpenuhi.
Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi
ketentuan. Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan
tidak boleh terputus.
Lokal Primer
Rencana jalan
baru sebagai
jalan
Lingkungan
Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan paling rendah 20 (dua puluh) kilometer perjam
dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
Jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.
Sumber : PP 34 Tahun 2006 dan Hasil Analisa Tahun 2009
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
23/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
KeSungaiTab
uk
Rencana Jalan Kolektor
Terminal Penumpang Tipe A
Jalan Arteri
Rencana Jalan Arteri
Rencana Jalan Lingkungan
Sungai
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
24/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
25/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
Zona Pemanfaatan Subzona Hirarki
R Perumahan
R1 Rumah Taman
R2 Rumah Renggang/Menengah
R3 Rumah Deret/Sederhana
R4 Rumah Susun/Apartemen
K Perdagangan dan JasaK1 Bangunan PemerintahanK2 Bangunan Perkantoran
K3 Bangunan Perdagangan/Pertokoan
IG Industri dan Pergudangan
IG1 Industri Pendidikan
IG2 Industri Ringan
IG3 Industri Berat
IG4 Industri Rumah Tangga
SU Sarana Umum
SU1 Sarana Pendidikan
SU2 Sarana Kesehatan
SU3 Sarana Peribadatan
SU4 Sarana Transportasi
RT Ruang TerbukaRT1 Ruang Terbuka Lindung/AlamiRT2 Ruang Terbuka Buatan/Binaan
RT3 Ruang Terbuka Tata Air/Biru
Terminal Penumpang Tipe A
Kawasan Industri
Skala Menengah
Pusat Pemerintahan& Adm. Kecamatan
Rencana Perguruan
Tinggi
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
26/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
27/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
28/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
29/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
30/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
31/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
Latar Belakang
Tujuan dan Sasaran
Ruang Lingkup
Tinjauan Kebijakan Kawasan Dalam Metropolitan
Orientasi dan Batas Wilayah Perencanaan
Penggunaan Lahan
Dasar Penetapan Pusat Kegiatan dan Pembagian Blok
Rencana Struktur dan Pola Ruang
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
o Penetapan Peraturan Zonasi
o Perizinan
o Pemberian Insentif dan Disinsentif
o Pengenaan Sanksi
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
32/60
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
33/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
34/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
Latar Belakang
Tujuan dan Sasaran
Ruang Lingkup
Tinjauan Kebijakan Kawasan Dalam Metropolitan
Orientasi dan Batas Wilayah Perencanaan
Penggunaan Lahan
Dasar Penetapan Pusat Kegiatan dan Pembagian Blok
Rencana Struktur dan Pola Ruang
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
o Penetapan Peraturan Zonasi
o Perizinan
o Pemberian Insentif dan Disinsentif
o Pengenaan Sanksi
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
35/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
PenetapanPeraturan
Zonasi
PerizinanPemberianInsentif &
Disinsentif
Upaya untuk mewujudkan
Tertib Tata Ruang
Pengenaan
Sanksi
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
36/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
Latar Belakang
Tujuan dan Sasaran
Ruang Lingkup
Tinjauan Kebijakan Kawasan Dalam Metropolitan
Orientasi dan Batas Wilayah Perencanaan
Penggunaan Lahan
Dasar Penetapan Pusat Kegiatan dan Pembagian Blok
Rencana Struktur dan Pola Ruang
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
oPenetapan Peraturan Zonasi
o Perizinan
o Pemberian Insentif dan Disinsentif
o Pengenaan Sanksi
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
37/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
38/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
RENCANA
RTRWN
RTRWP
RTRWK
RDTRK
RTRK/RTBL
PERATURAN
ZONASI DAN
VARIANNYA
TEKNIK DALAM
PERATURAN ZONASIPerfomance Zoning .
Special Zoning .
TDR.
Negot ioned Devt.Flood Plain Zoning.
Condi t ional Uses.
Spot Zoning.
Exclusionaary Zoning .
Contract Zoning.
Growt Control
Etc.
Special Site Contro l .
Site Plan Contro ls.
Bui ld ing, Housing and
Sanitary Codes.
Design and Histor ic
Preservat ion.
Dll.
PANDUAN
UU, PP,Perda
PERIZINAN
STANDAR
PEMBANGUNAN
Standar yang relevan
dengan perencanaan dan
pembangunan kota
(e.g. kesehatan,
keselamatan, keamanan,
etc).
Perangkat
Teknik
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
39/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
Kesamaan (homogenitas) karakteristik pemanfaatan
ruang/lahan.
Batasan fisik seperti jalan, gang, sungai, batas persil.
Orientasi Bangunan.
Lapis bangunan.
PERTIMBANGAN:
BLOK
PERUNTUKAN
GSB
GSB
GSJ
GSJ
GSJ
GSJ
2 lantai
3 lantai
Perdagangan dan jasa perumahanPerdagangan dan jasa
Untuk menjaga sekala ruang yang tepat antara ketinggian danjarak antar bangunan dan untuk tetap memenuhi tuntutan
kebutuhan ruang maka bangunan dikembangkan dengan jumlah
lantai yang berbeda. Depan bangunan dikembangkan dengan 2
lantai sedangkan pada sisi belakang bangunan dikembangkan 3
lantai, dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan.
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
40/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
Zona Hirarki Subzona Hirarki
R Perumahan
R1 Rumah Taman
R2 Rumah Renggang/MenengahR3 Rumah Deret/Sederhana
R4 Rumah Susun/Apartemen
K Perdagangan dan Jasa
K1 Bangunan Pemerintahan
K2 Bangunan Perkantoran
K3 Bangunan Perdagangan/Pertokoan
IG Industri dan Pergudangan
IG1 Industri PendidikanIG2 Industri Ringan
IG3 Industri Berat
IG4 Industri Rumah Tangga
SU Sarana Umum
SU1 Sarana Pendidikan
SU2 Sarana Kesehatan
SU3 Sarana Peribadatan
SU4 Sarana Transportasi
RT Ruang Terbuka
RT1 Ruang Terbuka Lindung/Alami
RT2 Ruang Terbuka Buatan/Binaan
RT3 Ruang Terbuka Tata Air/Biru
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
41/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
42/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
43/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
44/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
45/60
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
46/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
K1
K1
SU4-2
UNIT LINGKUNGAN 2
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
47/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANGDEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
K1
K1
SU4-2
UNIT LINGKUNGAN 3
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
48/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANGDEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
K1
K1
SU4-2
UNIT LINGKUNGAN 4
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
49/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANGDEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
Latar Belakang
Tujuan dan Sasaran
Ruang Lingkup
Tinjauan Kebijakan Kawasan Dalam Metropolitan
Orientasi dan Batas Wilayah Perencanaan
Penggunaan Lahan
Dasar Penetapan Pusat Kegiatan dan Pembagian Blok
Rencana Struktur dan Pola Ruang
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
oPenetapan Peraturan Zonasi
o Perizinan
o Pemberian Insentif dan Disinsentif
o Pengenaan Sanksi
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
50/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANGDEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
Izin
Pemanfaatan
Ruang
diatur oleh Pemerintah & pemda (menurutkewenangan masing-masing)
apabila
tidak
sesuai
RDTR
dikeluarkan dan/atau
diperoleh dgn tidak melalui
prosedur yg benar
diperoleh melalui prosedur
yang benar tetapi
kemudian terbukti tidak
sesuai dengan RDTR
batal demi
hukum
penggantian /
ganti kerugian
yg layak
akibat adanya perubahan
RDTR
Perizinan
dapat
dibatalkan
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
51/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANGDEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
52/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANGDEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
PERATURAN ZONASI
Ketentuan
diberlakukan
secara langsung
Sudah
Terbangun?
Akan direhabilitasi/
pembangunan kembali
oleh pemilik?
Ketentuan
diberlakukan
Pemberian tenggang waktu untuk
menyesuaikan dengan ketentuan yang
ditetapkan (mis. 5 tahun)
Do Nothing
Sudah
mengikuti
ketentuan?
Berhenti
Penertiban
Pengenaan
denda progresif/
disinsentif
Pembongkaran
T
Y
Y
Y
T
T
Pencabutan ijin
Sesuai
Ketentuan ?
BerhentiY
T
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
53/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANGDEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
Permohonan ijin
pembangunan
Pemeriksaan kelengkapan
persyaratan administrasi
Proses pelengkapan
Lengkap? Prosedur biasaSesuai RTRW?
Pemeriksaan
perubahan
terhadap RTRW
dan RDTR
Rezoning
Pemeriksanaan
terhadap visi dan misi
pembangunan kota
Penilaian teknis
planologis dan sosial
ekonomi
Pelaksanaan Dengar
Pendapat
Spotzoning
Penambahan
intensitas >10%
Penambahan
intensitas
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
54/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANGDEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
PelakuPembangunan
Lembaga PengambilKeputusan dalamPenataan Ruang
Masyarakat
PemanfaatanRuang
PemantauanPelaksanaan
Informasi dan laporanperubahan/penyimpa-
ngan pemanfaatan
ruang
Penelitian (evaluasi)terhadap laporanpenyimpangan
pemanfaatan ruang
Lembaga PengambilKeputusan dan
Rekomendasi dalamPenataan Ruang
PemantauanPelaksanaan
Peraturan Zonasi
Penyimpangan Peraturan
Zonasi
Pemikiran, pertimbangan, dan usulan
sanksi
Pemberian sanksi:
Administrasi.
Perdata.
Pidana
Menerima Sanksi
Menentukan
bentuk Sanksi
Pelaku
PembangunanLembaga Pengambil Keputusan dalam Penataan
Ruang
Masyarakat dan Lembaga Pemberi
Rekomendasi
DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN ZONASI:
DALAM PENGAWASAN PENERTIBAN PERATURAN ZONASI:
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
55/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANGDEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
Latar Belakang
Tujuan dan Sasaran
Ruang Lingkup
Tinjauan Kebijakan Kawasan Dalam Metropolitan
Orientasi dan Batas Wilayah Perencanaan
Penggunaan Lahan
Dasar Penetapan Pusat Kegiatan dan Pembagian Blok
Rencana Struktur dan Pola Ruang
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
oPenetapan Peraturan Zonasi
o Perizinan
o Pemberian Insentif dan Disinsentif
o Pengenaan Sanksi
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
56/60
perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan,
/mengurangikegiatan yg t idak s ejalan deng an RTDR
Pemberian Insentif
Agar pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR
perangkat/upaya utk memberikan imbalan thd
pelaksanaankegiatan yang sejalan dgn RTDR
Pemberian Disinsentif
keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi
silang, imbalan, sewa ruang, & urun saham
pembangunan serta pengadaan infrastruktur
kemudahan prosedur perizinan
pemberian penghargaan kepada masyarakat,
swasta dan/atau pemerintah daerah
Subsidi
DukunganPerwujudan RTR
Pemerintah(mendapat manfaat dari penyelenggaraan penataan ruang)
Pemerintah Daerah(dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang)
Pemerintah Daerah 1(mendapat manfaat dari penyelenggaraan penataan ruang)
Pemerintah Daerah 2(mendapat manfaat dari penyelenggaraan penataan ruang)
kompensasi
Dukungan
Perwujudan RTR
Pemerintah & Pemerintah Daerah Swasta / Masyarakat
Dispensasi
DukunganPerwujudan RTR
pengenaan pajak yang tinggi yg disesuaikan
dengan besarnya biaya yg dibutuhkan untuk
mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat
pemanfaatan ruang
pembatasan penyediaan infrastruktur,
pengenaan kompensasi, dan penalti
diberikan oleh: kepada:
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
57/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANGDEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
Latar Belakang
Tujuan dan Sasaran
Ruang Lingkup
Tinjauan Kebijakan Kawasan Dalam Metropolitan
Orientasi dan Batas Wilayah Perencanaan
Penggunaan Lahan
Dasar Penetapan Pusat Kegiatan dan Pembagian Blok
Rencana Struktur dan Pola Ruang
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
oPenetapan Peraturan Zonasi
o Perizinan
o Pemberian Insentif dan Disinsentif
o Pengenaan Sanksi
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
58/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANGDEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
Pengenaan sanksi merupakan tindakan
penertiban yg dilakukan terhadap pemanfaatan
ruang yang tidak sesuai dengan RTR &
peraturan zonasi
Sanksi
AdministratifSanksi Pidana Sanksi Perdata
Tindak pidana yang
menimbulkan
kerugian secara
perdata
peringatan tertulis
penghentian sementara
kegiatan
penghentian sementara
pelayanan umum
penutupan lokasi
pencabutan izin
pembatalan izin
pembongkaran bangunan
pemulihan fungsi ruang;
dan/atau
denda administratif
Pidana Pokok:
Penjara
Denda
Pidana Tambahan
Pemberhentian secara
tidak hormat darijabatannya
Pencabutan izin usaha
Pencabutan status
badan hukum
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
59/60
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANGDEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM - RI
-
8/10/2019 RDTR Kawasan Gambut Kalsel
60/60