Download - Issue Gender Di Pembangungan (Final)
Sekilas Isu Gender Sekilas Isu Gender dalam dalam
Pembangunan Pembangunan NasionalNasional
Iwan Gunawan Rachman,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
NEGARANEGARA INDEXINDEX RANKRANK
SingapuraSingapura
BruneiBrunei
MalaysiaMalaysia
ThailandThailand
PhilipinaPhilipina
IndonesiaIndonesia VietnamVietnam
CambodiaCambodia
MyanmarMyanmar
Laos PDRLaos PDR
0.9160.916
0.871`0.871`
0.8050.805
0.7840.784
0.7630.763
0.7110.711
0.7090.709
0.5830.583
0.5810.581
0.5530.553
2525
3434
6161
7474
8484
108108
109109
129129
130130
133133
HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI) Indonesia Tahun 2006
Sumber: Human Development Report, UNDP 2006
NEGARANEGARA NILAINILAI RANKRANK
SingapuraSingapura
BruneiBrunei
MalaysiaMalaysia
ThailandThailand
PhilipinaPhilipina
IndonesiaIndonesia
VietnamVietnam
CambodiaCambodia
MyanmarMyanmar
Laos PDRLaos PDR
--
--
0.7950.795
0.7810.781
0.7610.761
0.7040.704
0.7080.708
0.5780.578
--
0.5450.545
--
--
5151
5858
6666
8181
8080
9797
--
100100
GENDER-RELATED
DEVELOPMENT INDEX (GDI) TAHUN 2006
Sumber: Human Development Report, UNDP 2006
BAGAIMANA POTRET BAGAIMANA POTRET
PEREMPUANPEREMPUAN HDI/IPM INDONESIA, PADA URUTAN 108 DARI 177 NEGARA (HDR 2006)
GDI/IPG INDONESIA, PADA URUTAN 81 DARI 136 NEGARA (HDR 2006)
GEM/IDG MENCAPAI NILAI 61,3 (2005)
BUTA AKSARA DI ATAS 15 TH PEREMPUAN 12,4%, LAKI-LAKI 5,6%
ANGKA KEMATIAN IBU 228/100.000 KELAHIRAN HIDUP, ANEMIA 51%, ANGKA HARAPAN HIDUP PEREMPUAN 71,1 th. TPAK PEREMPUAN 48,63%, LAKI-LAKI 84,74% (2006) MASIH ADA 21 UU dan PULUHAN PERDA YANG DISKRIMINATIF GENDER KETERWAKILAN PEREMPUAN DPR 11,6%, DPD 21,9%, DPRD PROPINSI 10%, DPRD KAB/KOTA 6 % PNS PEREMPUAN 40,6%, HANYA 12,3% DUDUK PADA ESELON 1-3 MENTERI 4, GUBERNUR 1, BUPATI 9, WKL.BUPATI 10, WALIKOTA KASUS-KASUS KEKERASAN, DISKRIMINASI, TRAFIKING, EKSPLOITASI
MASIH TINGGI PREVALENSI 3,4%).
SUMBER : HDR 2006, SUSENAS 2006,SDKI 2002-3
Jumlah perempuan yang menjadi anggota parlemen nasional (DPR RI) rata-rata berada pada kisaran 8 persen sampai 13 persen. Dari hasil Pemilu 2004, keterwakilan perempuan sebagai anggota DPR-RI, hanya mencapai 11,6% dari seluruh anggotanya yang berjumlah 550 orang, di DPD hanya 21%. Di DPRD Provinsi rata-rata sekitar 8%, dan di DPRD Kabupaten/Kota rata-rata sekitar 5%. Berdasarkan data keterwakilan perempuan di parlemen nasional sedunia, Indonesia menduduki tempat ke 89 dari 186 negara.Perempuan yang menduduki jabatan sebagai Ketua Partai Politik hanya 4 orang.
Di lembaga eksekutif, perempuan yang menjabat Menteri pada Kabinet Bersatu hanya 4 orang; Gubernur perempuan hanya 1 orang dari 33 Provinsi; Wakil Gubernur Perempuan hanya 1 orang dari 33 Provinsi ; Bupati/Walikota perempuan tidak sampai 10 orang.
Pejabat (Eselon V,IV,III,II dan I) berjumlah 245.993 yang menduduki struktural hanya ada 52.873 orang perempuan.
Di lembaga yudikatif, perempuan di Mahkamah Agung hanya 8 orang dari 49; Jabatan di Pengadilan Tinggi, hanya 98 dari 490; di Pengadilan Negeri, perempuan hanya 446 dari 2510, di Pengadilan Tinggi Tata Negara, perempuan hanya 3 orang dari 33; di Mahkamah Konstitusi hanya 1 perempuan dari 8; di Pengadilan Tata Usaha Negara, perempuan 37 dari 177 orang; Pengadilan Militer perempuan 6 dari 66 orang (Sumber Mahkamah Agung, 2005).
Hanya ada 1 orang perempuan yang menjabat sebagai Direktur Utama pada BUMN, yaitu di Pertamina.
MASALAH PEREMPUAN, MASALAH PEREMPUAN,
MASALAH BERSAMAMASALAH BERSAMA
49,1% PENDUDUK INDONESIA ADALAH PEREMPUAN
25% KEPALA KELUARGA ADALAH PEREMPUAN DAN SEBAGIAN BESAR MISKIN
KEBANYAKAN PADA PERAN DOMESTIK SEDANGKAN PERAN PUBLIK KEBANYAKAN DIPEGANG OLEH LAKI-LAKI TIDAK SEBAGAI PEMBUAT KEBIJAKAN PUBLIK, KALAUPUN ADA JUMLAHNYA KECIL, KUALITAS SEADANYA DAN TIDAK SENSITIF GENDER PRIORITAS PEMBANGUNAN MASIH ORIENTASI FISIK SEDANGKAN PEMBANGUNAN SDM (NON FISIK) MASIH DIANGGAP KURANG PRIORITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BELUM RESPONSIF GENDER BEGITU PULA PENGANGGARANNYA ADA KORELASI KUAT ANTARA RENDAHNYA ALOKASI ANGGARAN DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN PEREMPUAN
Indeks Pembangunan Manusia 2006
Angka Harapan Rata-rata Lama Angka Melek Pengeluaran Riil/
Propinsi Hidup Sekolah Huruf Kapita
disesuaikan IPM Peringkat
Kabupaten/Kota (tahun) (tahun) (persen) (Rp. 000 )
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
61. Kalimantan Barat 65.2 66.0 6.6 6.7 89.0 89.0 609.6 613.9 66.2 67.1 28 28
01. Sambas 60.1 60.3 5.9 5.9 89.5 89.5 596.2 597.0 61.9 62.1 410 434
02. Bengkayang 68.0 68.3 5.2 6.0 85.9 86.8 591.5 592.2 64.6 65.7 375 385
03. Landak 64.0 64.5 6.3 6.9 89.2 91.5 594.2 603.1 64.2 66.1 387 375
04. Pontianak 66.6 67.0 6.4 6.4 89.4 89.4 609.3 609.9 66.9 67.2 300 329
05. Sanggau 67.0 67.5 6.4 6.4 89.1 89.1 597.4 604.4 66.2 67.0 330 340
06. Ketapang 66.5 66.6 5.7 5.7 88.4 88.7 596.9 598.2 65.2 65.4 360 392
07. Sintang 67.4 67.5 5.7 6.2 86.2 86.2 595.8 597.2 65.1 65.7 366 386
08. Kapuas Hulu 65.9 66.2 7.1 7.1 90.2 90.2 621.9 626.3 68.2 68.7 246 263
09. Sekadau 67.0 67.2 6.0 6.1 87.0 89.0 585.8 588.2 64.5 65.3 380 397
10. Melawai 67.2 67.5 5.7 6.3 84.9 90.6 583.7 588.4 63.8 66.0 392 377
11. Kayong Utara 65.0 5.6 88.2 596.1 64.2 415
12. Kota Pontianak 66.1 66.5 8.6 9.1 91.0 93.6 620.7 625.2 69.5 71.0 186 158
13. Kota Singkawang 66.4 66.7 6.2 6.7 86.7 86.9 590.8 594.0 64.7 65.5 374 390
Indeks Pembangunan Gender 2006
Angka Angka Rata-rata %
Propinsi/ Harapan melek lama
sekolah angkatan IPG Peringkat
Kabupaten/Kota hidup huruf kerja
L P L P L P L P
61. Kalimantan Barat 64.1 68.0 93.3 83.4 7.3 6.1 61.63 38.37 61.0 19
01. Sambas 58.5 62.2 95.0 83.4 6.5 5.3 56.75 43.25 57.1 335
02. Bengkayang 66.4 70.3 92.1 84.0 6.4 5.7 66.86 33.14 61.2 213
03. Landak 62.6 66.5 91.5 83.7 7.2 6.5 65.65 34.35 62.9 172
04. Pontianak 65.1 69.0 93.0 81.2 7.0 5.9 63.90 36.10 60.2 238
05. Sanggau 65.6 69.5 92.3 77.5 7.0 5.7 59.80 40.20 61.9 196
06. Ketapang 64.7 68.6 91.2 81.4 6.4 5.1 64.58 35.42 55.7 356
07. Sintang 65.6 69.5 90.9 81.9 7.7 6.3 60.09 39.91 60.2 237
08. Kapuas Hulu 64.3 68.2 95.3 81.8 7.9 6.3 53.88 46.12 66.5 84
09. Sekadau 65.3 69.2 91.2 86.0 6.5 5.8 58.15 41.85 61.2 211
10. Melawai 65.6 69.5 93.9 87.3 7.0 6.3 60.32 39.68 61.9 198
11. Kayong Utara 63.1 67.0 90.7 80.9 6.2 5.1 63.53 36.47 55.6 361
12. Kota Pontianak 64.6 68.5 97.6 90.8 9.6 8.7 64.40 35.60 63.5 155
13. Kota Singkawang 64.8 68.7 91.6 81.9 7.3 6.7 64.04 35.96 56.3 350
Indeks Pemberdayaan Gender 2005-2006
Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan
Propinsi/ di parlemen pekerjadalam
angkatan Upah pekerja IDG Peringkat
Kabupaten/Kota (%) profesional (%) kerja (%) non pertanian (Rp. 000)
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
61. Kalimantan Barat 5.5 5.5 34.6 35.54 37.3 38.4 555.1 814.8 49.4 51.3 26 26
01. Sambas 7.5 7.5 48.8 50.38 41.9 43.3 361.1 734.9 49.8 55.9 202 156
02. Bengkayang 4.0 4.0 38.5 41.83 36.0 33.1 1094.1 1095.0 49.2 51.1 215 245
03. Landak 8.6 8.6 22.2 23.98 37.1 34.3 718.5 849.1 48.3 51.9 235 225
04. Pontianak 2.2 2.2 32.8 33.32 35.5 36.1 543.0 635.7 45.1 45.6 300 370
05. Sanggau 3.0 3.0 42.8 50.45 34.1 40.2 783.4 945.2 47.4 52.1 248 219
06. Ketapang 2.5 2.5 23.5 25.90 32.1 35.4 562.3 485.3 36.7 38.6 409 439
07. Sintang 5.7 5.7 33.9 35.11 38.5 39.9 624.9 814.5 48.7 50.3 225 265
08. Kapuas Hulu 8.0 8.0 31.8 36.20 40.6 46.1 691.0 949.3 53.3 59.3 147 91
09. Sekadau 4.0 4.0 26.6 29.16 33.6 41.8 360.2 817.7 36.8 46.0 406 357
10. Melawai 8.3 8.3 26.3 28.87 36.2 39.7 594.7 1224.8 43.8 50.6 321 258
11. Kayong Utara 24.62 36.5 774.6 35.0 448
12. Kota Pontianak 38.6 43.48 31.6 35.6 672.6 959.6 41.8 45.6 363 373
13. Kota Singkawang 16.0 16.0 38.1 51.51 26.6 36.0 650.3 715.2 55.3 60.2 109 78
1. Pertumbuhan ekonomi lambat karena kualitas sumberdaya manusia rendah dan tidak produktif.
2. Kemiskinan struktural secara regeneratif karena yang berpenghasilan rendah tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya yang lebih sehingga sulit meningkatkan kualtias hidupnya.
3. Produk nasional rendah karena rendahnya inovasi produk-produk yang berkualitas sehingga tidak berdaya saing.
4. Ketidakadilan secara regeneratif karena para penentu kebijakan tidak sensitif gender.
5. Kesejahteraan rendah karena terjadi ketidakadilan dalam memperoleh manfaat sumberdaya pembangunan.
6. Demokrasi tidak sehat karena aktor dan elit politik tidak menghargai hak-hak politik yang setara antara laki-laki dan perempuan.
AKIBAT KETIDAKADILAN GENDER
11
MENGAPA PEREMPUAN TERTINGGAL DAN TERDISKRIMINASI
1. NILAI-NILAI DAN BUDAYA PATRIARKI 2. ADANYA PANDANGAN STEREOTYPE3. RENDAHNYA KAPASITAS PEREMPUAN4. HUKUM DAN PERATURAN YANG
DISKRIMINATIF5. KEBIJAKAN DAN PROGRAM YANG
DISKRIMINATIF
1. NILAI-NILAI DAN BUDAYA PATRIARKI 2. ADANYA PANDANGAN STEREOTYPE3. RENDAHNYA KAPASITAS PEREMPUAN4. HUKUM DAN PERATURAN YANG
DISKRIMINATIF5. KEBIJAKAN DAN PROGRAM YANG
DISKRIMINATIF
Isu staregis Pemberdayaan Perempuan
Bidang Pendidikan Bidang Kesehatan Bidang Ekonomi Bidang Politik Bidang Hukum Bidang Sosial budaya
11. STRATEGI PEMBANGUNAN KITA SELAMA . STRATEGI PEMBANGUNAN KITA SELAMA INI INI
BERASUMSI : BERASUMSI :
• Ditujukan untuk kemaslahatan semua;Ditujukan untuk kemaslahatan semua;• Bersifat netralBersifat netral• Tidak ada maksud diskriminasi untuk Tidak ada maksud diskriminasi untuk
salah satusalah satu jenis kelamin jenis kelamin
2.2.TETAPI CAPAIAN DARI PEMBANGUNAN TETAPI CAPAIAN DARI PEMBANGUNAN MEMPERLIHATKAN HAMPIR SEMUA MEMPERLIHATKAN HAMPIR SEMUA
BIDANG PEREMPUAN TERTINGGAL BIDANG PEREMPUAN TERTINGGAL DIBANDINGKAN DENGAN LAKI-LAKI DIBANDINGKAN DENGAN LAKI-LAKI
APA MASALAHNYAAPA MASALAHNYA
1. Program pembangunan yang bersifat netral, dan tidak ada maksud diskriminatif itu, seringkali mengabaikan kenyataan bahwa peran dan status antara perempuan dan laki-laki itu berbeda; demikian juga hubungan mereka yang timpang sehingga dapat mempengaruhi keduanya kedalam memperoleh :
akses, manfaat serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan maupun dalam penguasaan sumber-sumber (informasi, pengetahuan, dana, kredit dll)
ADA BEBERAPAADA BEBERAPA SEBABSEBAB::
2. Seringkali siklus perencanaan pembangunan dirancang atas dasar stereotype gender, tidak berdasarkan atas kebutuhan, kepentingan atau pengalaman perempuan dan laki-laki yang berbeda itu.
3. Dalam menentukan kebijakan/program/kegiatan biasanya dilakukan analisis SWOT; analisis gender (analisis untuk mengidentifikasikan bagaimana dampak perencanaan pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan belum banyak dipakai.
LANJUTAN
4. Budaya kerja dilembaga tempat kita bekerja maupun di masyarakat dimana kita berada, juga masih sarat dengan stereotype gender
LANJUTAN LANJUTAN
Pembangunan Berwawasan Gender: Mengapa diperlukan ?
Nilai HDI Indonesia yang relatif rendah antara lain disebabkan karena rendahnya nilai GDI Indonesia, yaitu kesenjangan kualitas hidup laki-laki dan perempuan yang masih lebar.
Upaya mempersempit kesenjangan kualitas hidup laki-laki dengan perempuan akan secara otomatis mendongkrak kemajuan peningkatan kualitas hidup manusia, yang terutama tercermin dari nilai HDI.
Keadilan dan kesetaraan gender merupakan salah satu agenda pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan didukung oleh amanat UUD 1945 bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan Indonesia adalah sama.
Komitmen Pemerintah
Di Tingkat Nasional:
UUD 1945 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan Nasional RPJMN 2004-2009 (Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005)
peningkatan kualitas hidup perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak merupakan salah satu dari agenda menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis.
Di Tingkat Internasional: Convention on the Elimination of All Forms of
Discriminations Against Women (CEDAW) Beijing Platform for Actions 1995 Millenium Development Goals 2000 dll
Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women (CEDAW) diratifikasi dengan UU 7/84 untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan, terutama pada bidang-bidang:
- pendidikan- ekonomi dan ketenagakerjaan- kesehatan- hukum
Beijing Platform for Actions (tahun 1995) 12 area kritis:
- perempuan dan kemiskinan- pendidikan dan pelatihan untuk
perempuan- perempuan dan kesehatan- kekerasan terhadap perempuan- perempuan dan konflik bersenjata- perempuan dan ekonomi- perempuan dan pengambilan keputusan- mekanisme kelembagaan- hak-hak azasi perempuan- perempuan dan media- perempuan dan lingkungan hidup- anak-anak perempuan
Millenium Development Goals (tahun 2015):
penghapusan kemiskinan dan kelaparan
pencapaian wajib belajar pendidikan dasar untuk anak laki-laki dan perempuan
peningkatan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan
penurunan angka kamatian bayi peningkatan kesehatan ibu penangangan HIV/Aids, malaria dan
penyakit lainnya pembangunan lingkungan berkelanjutan
Konsep Dasar
Didasarkan pada konsep gender Penduduk laki-laki dan perempuan harus dilihat dalam
konteks:1. Sebagai subyek dan obyek pembangunan.2. Life cycle: dari dalam kandungan hingga akhir hayat.3. 4 aspek pembangunan: akses, kontrol, partisipasi dan manfaat
Didasarkan pada konsep perencanaan pembangunan yang responsif gender Perlunya perubahan pendekatan pembangunan dari
Women in Development (WID) menjadi Gender and Development (GAD).
Upaya peningkatan kualitas dan peran perempuan perlu diintegrasikan (mainstreamed) ke dalam seluruh program pembangunan, bukan hanya dilakukan melalui program-program khusus perempuan (P2W).
Keadilan dan kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan pembangunan SDM Indonesia.
Tantangan
1. Meningkatkan kualitas SDM IndonesiaUkuran kinerja: Human Development Index (HDI) Indonesia
2. Meningkatkan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta mempersempit kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam akses, kontrol, partisipasi, serta penerimaan manfaat dalam pembangunan.Ukuran Kinerja:1. Gender-related Development Index (GDI) Indonesia2. Gender Empowerment Measurement (GEM) Indonesia
Upaya yang Perlu Dilakukan
1. Meningkatkan HDI Indonesia• Meningkatkan tingkat lama hidup penduduk (umur harapan
hidup).• Meningkatkan tingkat pendidikan (angka melek huruf dan
rata-rata lama sekolah SD hingga PT).• Meningkatkan standar hidup layak dan daya beli (PPP).
2. Meningkatkan GDI Indonesia• Menurunkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan
dalam 3 aspek penilaian HDI tersebut di atas.
3. Meningkatkan GEM Indonesia• Meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik (%
perempuan dalam Parlemen)• Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi (%
pekerja perempuan profesional/manajerial dan meningkatkan rasio upah perempuan dan laki-laki untuk jenis pekerjaan yang sama – equal pay for equal job).
CARA MENGATASI KESENJANGAN GENDER
Pendekatan secara sruktural terkait dengan diterbitkannya sejumlah perangkat hukum atau kebijakan yang dapat mencegah dan atau mengeliminir terjadinya kesenjangan gender.
Strategi PUG merupakan salah satu pendekatan dari aspek struktural, yang mana strategi PUG merupakan salah satu bentuk kebijakan dalam konteks pemberdayaan perempuan dan laki-laki.