KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV 1

Rapat Paripurna DPR-RI akhirnya secara aklamasi menyetujui pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada) dan Perppu No.2/2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (UU).

21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000RABU koranmadura@gmail.com

0328-6770024

BERITA TERKAIT

Hal 2,3

Akhirnya Kembali ke

Tangan RakyatPERPPU PILKADA

MENJADI UNDANG-UNDANG

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) bersalaman dengan Pimpinan Sidang Agus Hermanto

dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam sidang paripurna di Gedung

DPR-RI, Jakarta, Selasa (20/1). Dalam sidang paripurna terse-

but, DPR menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang (Perppu) nomor 1 Tahun 2014 tentang pilkada dan Perppu

nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk men-

jadi Undang-undang.

ant/akbar nugroho gumay

Mabes Polri Gugat Komisi

Pemberantasan Korupsi Nasional

hal 3

KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV2 Berita Utama

Meski disahkan, UU Pilkada itu bakal direvisi DPR. “Anggota dewan yang terhor-mat, apakah Perppu No.1 Tahun 2014 ten-tang perubahan atas UU No.22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta Perppu No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, da-pat disetujui untuk disahkan menjadi UU,”

tanya Wakil Ketua DPR Agus Hermanto saat memimpin Rapat Paripurna DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, (20/1).

Masing-masing fraksi menjawab setuju meski ada beberapa interupsi bersifat mas-ukan. Fraksi Golkar, Gerindra PAN, PKB, PKS, PPP dan NasDem menjadi fraksi yang memberi catatan untuk Perppu Pilkada dan Perppu Pemda. Fraksi Hanura tak mem-beri catatan namun menginterupsi karena menurut mereka sebaiknya catatan-cat-an diberikan pada forum berbeda, sebab paripurna hanya soal setuju atau tidak setuju, tanpa ada catatan.

Setelah kembali menanyakan persetu-juan, Agus langsung mengetuk palu.

Rapat paripurna ini juga dihadiri pimpi-nan DPR yang lain yaitu Fadli zon, Taufik Kurniawan, dan Fahri Hamzah. Selain itu, dari Pihak pemerintah yang mewakili ada-lah Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkum HAM Yasonna Laoly.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman meminta Pemerin-tah untuk sesegera mungkin mengundang-kannya, agar proses perbaikan dapat lebih cepat dilakukan.

Rambe menjelaskan, terdapat kesepa-katan, bahwa masih terdapat permasala-

han dalam Perppu No.1 dan 2 Tahun 2014, sehingga memerlukan perbaikan sesegera mungkin dan dengan usul inisiatif DPR RI Komisi II, untuk mengajukan RUU perbai-kan nantinya. “Hal ini guna pemenuhan kebutuhan landasan yuridis yang kompre-hensif dan lebih baik dalam penyeleng-garaan pemilihan kepala daerah terutama tahun 2015 yang sudah memasuki tahapan persiapan,”katanya.

Ketua DPR, Setya Novanto meminta seluruh fraksi untuk membahas revisi UU ini agar cepat selesai. Ini penting karena Pilkada serentak tak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan percepatan revisi, maka persiapan Pilkada serentak benar-benar matang. “Supaya tidak mengganggu jadwal Pilkada serentak,” urainya.

Namun demikian dia berharap tak ada perubahan krusial dalam UU Pilkada lang-sung itu. “Revisi itu bukan untuk merubah total UU Pilkada, melainkan hanya masalah substansi yang belum memenuhi sasaran, masalah titik koma, dan masalah lainnya yang perlu penyesuaian,” tandasnya.

Pilkada SerentakDengan persetujuan DPR itu, maka

pelaksanaan Pilkada yang semula disetujui

oleh DPR-RI dilakukan melalui DPRD seba-gaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1,2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan kembali ke pemilihan lang-sung sebagaimana tertuang dalam Peratu-ran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Pasal 201 Ayat (1) Perppu ini menye-butkan, pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2015 dilaksanakan pada hari dan tahun yang sama pada tahun 2015.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bakal segera berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk rencana revisi UU tersebut. “Yang pertama pemer-intah akan segera melakukan koordinasi dengan KPU menyampaikan beberapa permasalahan yang sudah dibahas baik di komisi dua maupun dengan pengesahan ini,” kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (20/1).

Yang kedua, lanjutnya, pemerintah segera menginventarisasi masalah dan masukan dari semua fraksi dan DPD ten-tang usul perubahan. “Tidak semua harus dibongkar karena waktunya terbatas. Akan kami komunikasikan juga dengan KPU segera dalam tempo sesingkat-singkatnya akan kami selesaikan UU ini,” jelasnya.

Kemudian, tambahnya, Mendagri se-lanjutnya akan langsung bekerjasama den-gan Komisi II untuk membahas poin-poin mana saja yang perlu disempurnakan. “Terkait pelaksanaan pemilu serentak ini kan masih ada beberapa partai yang masih bermasalah. Apakah akan tetap dilakukan 2015 atau 2016,” terangnya. =GAM/ABD

Perppu Pilkada Remsi Menjadi Undang-Undang

JAKARTA-Rapat Paripurna DPR-RI akhirnya secara aklamasi menyetujui penge-sahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Guber-nur, Bupati dan Wali Kota (Pemilihan Kepala Dae-rah/Pilkada) dan Perppu No.2/2014 tentang Pemerin-tah Daerah menjadi Undang-Undang (UU).

ant/muhammad adimaja RHOMA RESMI JADI PEJABAT NEGARA. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly (kiri) menandatangani dokumen pelantikan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) disaksikan Musisi Indonesia Rhoma Irama (kiri), James Freddy (tengah) dan Produser Musik Handi Santoso (kanan) di Jakarta, Selasa (20/1). Dirjen Hak Kekayaan Intelektual melalui Kementerian Hukum dan Ham melantik 10 orang Komisioner yang terdiri dari lima Komisioner LMKN Pencipta dan Lima LMKN Hak Terkait .

KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV 3NASIONALPROBOLINGGO RABU 21 JANUARI 2015

No. 0529 | TAHUN IV 3NasionalKORAN MADURA

PERPPU PILKADA

Saldi: Hapus Uji Publik dari Tahapan PilkadaJAKARTA- Guru Besar Ilmu Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra mengatakan sebaiknya uji publik bakal calon kepala daerah dihapus dari mekanisme tahapan pemilihan kepala daerah.

“Uji publik bakal calon waktunya sekitar tiga sampai empat bulan, itu kepanjangan. KPU harus mengusulkan ba-gian mana yang harus dipersingkat dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Saya berpandangan uji publik itu jangan menjadi tahapan,” kata Saldi Isra dalam diskusi internal dengan komisioner KPU Pusat di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan uji publik itu bukan ranah KPU, sehingga sebaiknya pelaksa-naannya menjadi urusan internal partai politik saja karena tugas partai adalah menyaring kader-kader berkualitas untuk dicalonkan.

“Kalau tim uji publik dibentuk oleh institusi khusus dengan orang-orang yang ditunjuk, artinya partai politik menjadi tidak bertanggung jawab dalam mengu-sulkan orang. Mestinya parpol didorong untuk melakukan uji terbuka kemudian diserahkan ke KPU,” jelas Saldi.

Peran KPU dalam proses uji publik, lanjut Saldi, bisa dalam membentuk pera-turan mengenai ketentuan pelaksanaan-nya yang dilakukan secara terbuka dan transparan.

Pelaksanaan uji publik oleh parpol secara terbuka tersebut dimaksudkan agar masyarakat dan calon pemilih dapat menilai kualitas kandidat yang diusulkan oleh partai.

“Kalau parpol tidak melakukan proses yang terbuka, transparan, dan akunta-bel, maka masyarakat yang akan menilai apakah kandidat itu layak dicalonkan atau tidak. Dan KPU dapat menolak calon yang tidak kompeten tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Pusat Hadar Nafis Gumay mengatakan pihaknya belum dapat memastikan apakah akan mengusulkan penghapusan uji publik dari mekanisme tahapan pilkada.

“Kami baru akan menyusun poin-poin usulan revisi terhadap UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tersebut besok (Rabu, 21/1) melalui rapat pleno internal kami,” kata Hadar ketika ditemui secara terpisah.

KPU menilai isi Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Guber-nur, Bupati, dan Wali Kota memerlukan revisi karena dari segi waktu tahapan dan ketentuan pelaksanaannya terbatas.

Tahapan pendaftaran dan penyele-saian sengketa merupakan yang paling banyak memakan waktu.=ANT/FRANSISKA

JAKARTA-Mabes Polri secara resmi melayangkan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul penetapan Kepala Lembaga Pendidikan Kepoli-sian (Kalemdikpol) Polri Kom-jen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan grati-fikasi.

Gugatan itu dilayangkan ke Pengadi-lan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Senin 19 Januari 2015. “Praperadi-lan sudah kami ajukan ke PN Jaksel, Senin kemarin,” kata Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Moechgiarto di Mabes Polri, Jakar-ta, Selasa (20/1).

Seperti diketahui, KPK menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai ter-sangka pada 13 Januari 2015. Penetapan status tersangka ini tak lama setelah Presiden Jokowi mencalonkan Budi seba-gai Kapolri menggantikan Kapolri sebel-umnya, Jenderal Polisi Sutarman. Kasus hukum ini memaksa presiden menunda pelantikan Kapolri baru.

Namun Moechgiarto enggan meny-ampaikan secara detail materi gugatan-nya. “Upaya hukum ini dilakukan seba-

gai bagian pembelaan terhadap anggota Polri,” jelasnya.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie mengatakan, Polri telah membentuk tim hukum untuk mel-ayangkan gugatan praperadilan terhadap KPK. “Nanti semua terbuka di pengadi-lan,” ucapnya.

Menurutnya, upaya hukum ini meru-pakan bentuk sikap kritis Polri. Artinya, sikap kritis itu digunakan dengan men-empuh jalur hukum yang ada. “Pembel-aan terhadap anggota Polri kita lakukan sesuai dengan jalur hukum yang ada,” tandasnya.

Komjen Pol Budi Gunawan disangka-kan melanggar Pasal 12 huruf a atau hu-ruf b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH-Pidana.

Lalu bagaimana respon KPK? Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menga-takan, lembaganya menghormati langkah hukum yang ditempuh Mabes Polri. “Jika ada kehendak dari siapapun untuk men-gajukan praperadilan atas suatu proses hukum pada penegak hukum, itu harus dihormati. Hukum memang mengatur hal itu,” ujar Bambang di Jakarta, Selasa (20/1).

KPK ujarnya akan menyiapkan diri

menghadapi proses praperadilan yang diajukan Mabes Polri ini. “KPK harus me-nyiapkan diri sebaik-baiknya atas proses yang akan dihadapi itu,” pungkasnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengapresiasi upaya Komjen Budi Gunawan yang men-gajukan praperadilan atas persoalan yang membelitnya. “Itu haknya, instrumen hukum yang harus dipakai,” kata Benny kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1).

Jubir Fraksi Partai Demokrat ini me-negaskan, langkah KPK dalam menetap-kan Budi Gunawan sebagai tersangka layak untuk di praperadilan. Upaya prap-eradilan ini, bukan berarti sebagai meng-kerdilkan KPK. “Memang putusan KPK, langkah hukum KPK memang harus diuji, dan itu sesuai perundang-undangan. Jadi tidak semua langkah yang dilakukan KPK itu dapat diterima begitu saja,” jelas Ben-ny.

“Langkah hukum yang diambil KPK sepenuhnya tunduk pada prinsip hukum, acara dan tindak pidana. Dan publik jan-gan menganggap langkah hukum yang dilakukan pihak yang merasa tidak men-erima langkah hukum KPK dapat meng-erdilkan KPK, justru baik untuk menguji langkah hukum KPK,” imbuhnya.

=GAM/ABD

Mabes Polri Gugat KPK

ant/wahyu putro a UNTUT NETRALITAS KPK-POLRI. Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Garda Rakyat Indonesia melakukan aksi di kawasan Bundaran HI Ja-karta, Selasa (20/1). Dalam aksinya mereka menuntut institusi KPK dan Polri bebas dari kepentingan politik.

Bambang Widjojanto: KPK Hormati Langkah Hukum Polri

KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV4 Nasional

Untuk tahap kedua ini, jumlah yang dihukum mati mencapai 131 orang. “Kalau semuanya sudah beres. Kita li-hat nanti. Kita tidak ingin sedikitpun ada lubang kelemahan kita,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Gedung Ke-jaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (19/1).

Namun, ia tidak menjelaskan se-cara detail terkait pelaksanaan eksekusi mati yang akan dilakukan dalam bera-pa gelombang untuk setiap tahunnya. Dalam setahun Kejaksaan Agung mem-punyai kuota mengeksekusi sekitar 10

sampai 15 terpidana mati. “Ya nanti kita lihat dulu, nanti ada eksekusi lagi (tahun ini),” tutur dia.

Dia mengungkapkan, dari data tera-khir yang dimiliki Kejaksaan Agung, se-banyak 131 terpidana mati yang sedang menunggu pemenuhan aspek hukum dan aspek teknis pengeksekusian.

Prasetyo merinci dari 131 terpi-dana, 69 orang di antaranya merupakan para terpidana kasus yang menyangkut orang dan harta benda seperti pem-bunuhan dan perampokan. Kemudian, lanjut Prasetyo, 2 orang terpidana mer-upakan terpidana yang terlibat kasus keamanan negara dan ketertiban umum seperti terorisme.

Terakhir, sebanyak 60 orang meru-pakan terpidana yang berkaitan dengan kasus narkotika. Adapun dari 60 terpi-dana mati kasus narkotika, 34 diantara-nya merupakan Warga Negara Asing (WNA) dan sisanya sebanyak 26 orang adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Para WNA itu berasal dari Nigeria lima orang, Senegal 1 orang, Inggris 2 orang, Malaysia 6 orang, Zimbabwe 2 orang, Belanda 1 orang, Brasil 1 orang, India 1 orang, Pakistan 1 orang, Tiong-kok 4 orang, Prancis 1 orang, Filipina 1 orang, Afrika Selatan 2 orang, Australia 3 orang dan Iran 3 orang.

Saat ini, sambung Prasetyo, pihak

Kejaksaan Agung masih menunggu terpenuhinya aspek hukum para ter-pidana. Nantinya, bila aspek hukum su-dah terpenuhi, maka akan dilanjutkan untuk pemenuhan aspek teknis yaitu pelaksanaan eksekusi. “Pokoknya kalau aspek yuridisnya sudah terpenuhi se-mua kita lakukan eksekusi,” tandas HM Prasetyo.

Sementara itu, Ketua SETARA In-stitute, Hendardi menilai eksekusi mati terpidana kasus narkoba menjadi cata-tan buruk pemajuan HAM, khususnya hak hidup warga di awal masa pemerin-tahan Jokowi-JK.

“Narkoba adalah musuh umat ma-nusia, tapi kunci pemberantasannya adalah akuntabilitas kinerja aparat pen-egak hukum dan penghukuman yg te-gas, membuat jera, dan manusiawi. Per-lu dicatat, betapapun jahatnya pelaku kasus narkoba tetap tidak menegasikan hak hidup si pelaku,” jelasnya.

“Berapapun terpidana mati diek-sekusi, kalau aparat tidak serius mem-berantas, seperti disparitas perlakuan, buruknya manajemen LP, dll maka narkoba tetap akan jadi ancaman. Kami mendukung pemberantasan narkoba, tapi tidak dengan mandat pada negara untuk mencabut nyawa warganya,” pungkasnya.

=GAM/ABD

131 Terpidana Mati Tunggu Eksekusi

JAKARTA- Pemerintah tengah mempersiapkan eksekusi terhadap para terpidana mati gelom-bang kedua meskipun mendapat kecaman dari Amnesty Internasional, maupun negara-negara sahabat yang warganya terancam dan bahkan te-lah dieksekusi mati oleh pemerintah Indonesia.

ant/r. rekotomo SIDANG RINA IRIANI. Mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi subsidi perumahan Griya Lawu Asri Kabupaten Karanganyar, seusai mengikuti sidang dengan agenda pembacaan replik, di Pengadilan Tipikor Semarang, Jateng, Selasa (20/1). Dalam repliknya Jaksa Penuntut Umum menegaskan kembali tetap pada tuntutannya dan menyangkal pledoi yang diajukan terdakwa serta penasehat hukumnya.

TENAGA KERJA

360 WNI di Luar Negeri Terancam Hukuman MatiJAKARTA-Direktur Eksekutif lembaga buruh migran Indonesia, Migrant Care, Anis Hidayah, mengatakan eksekusi mati terpidana narkoba di Indonesia menghambat diplomasi atas 360 warga negara Indonesia (WNI) yang terancam vonis mati di luar negeri.

“Posisi Indonesia menjadi tidak strategis karena ketika Indonesia ingin membebaskan warganya dari hukuman mati, pemerintah mengeksekusi mati warga negara asing,” katanya di Jakarta, Selasa.

Padahal, menurut dia, ada sekitar 360 orang WNI yang terancam dieksekusi di luar negeri dengan 17 orang di antaranya sudah divonis dan berkekuatan hukum tetap.

“Ke-17 WNI tersebut berada di negara Malaysia, Tiongkok dan Arab Saudi dengan kasus pembunuhan dan narkoba,” tutur Anis.

Untuk itu, katanya, jika Indonesia ingin berada dalam posisi tawar yang mengun-tungkan untuk menyelamatkan warganya, maka penerapan hukuman mati terlebih dahulu harus dihapuskan.

Menurut pandangan Migrant Care, ek-sekusi mati bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak efektif untuk mem-berikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

“Hukuman harusnya diberikan untuk membuat pelaku kejahatan menyesali per-buatannya dan membuat seorang manusia menjadi lebih baik, bukan dengan meng-hilangkan nyawa,” tutur dia.

Sementara itu diberitakan pada (19/1) di Singapura, ada empat Tenaga Kerja Indo-nesia (TKI) yang terancam hukuman mati yakni tiga penata laksana rumah tangga (PLRT) terlibat pembunuhan dan satu orang terlibat kasus narkoba.

Pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura sedang menangani kasus ini dengan menyewa jasa pengacara setempat.

Di tempat terpisah, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia tidak meng-khawatirkan posisi tawar Indonesia untuk melakukan diplomasi di luar negeri terkait hukuman mati.

“Pemerintah Indonesia sama haknya dengan semua negara untuk membela warg-anya di luar negeri. Sebelum ada keputusan yang pasti, pemerintah akan bekerja keras agar rakyat Indonesia di luar negeri terbebas dari hukuman mati,” kata Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir.

Arrmanatha menambahkan pemerintah terus memberikan pendampingan, bantuan hukum, hingga jalur diplomasi melalui pemerintah untuk membebaskan WNI dari hukuman mati.

=ANT/MICHAEL

KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV 5PROBOLINGGO RABU 21 JANUARI 2015

No. 0529 | TAHUN IVEkonomiKORAN MADURA 5

Dengan pertumbuhan tersebut, posisi ULN Indonesia pada akhir November 2014 tercatat sebesar USD294,4 miliar, terdiri dari ULN sektor publik sebesar USD133,9 miliar (45,5% dari total ULN) dan ULN sek-tor swasta USD160,5 miliar (54,5% dari to-tal ULN).

Meskipun secara tahunan mengalami akselerasi pertumbuhan, posisi ULN No-vember 2014 turun 0,2% jika dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya karena tu-runnya posisi ULN swasta.

Direktur Eksekutif Departemen Komu-

nikasi Bank Indonesia (BI), Tirta Segara menjelaskan perkembangan ULN pada November 2014 dipengaruhi oleh pertum-buhan ULN sektor publik yang meningkat di saat pertumbuhan ULN sektor swasta melambat.

ULN sektor publik tumbuh 8,6% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertum-buhan bulan sebelumnya sebesar 5,9% (yoy). Hal ini terutama dipengaruhi pen-ingkatan kepemilikan surat utang Pemer-intah oleh asing. ULN sektor publik teru-tama dalam bentuk surat utang (54,3% dari total ULN sektor publik) yang tercatat tum-buh 27,7% (yoy).

Di sisi lain, ULN sektor swasta tumbuh 14,7% (yoy), lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 15,4% (yoy). “ULN sektor swasta didominasi oleh perjanjian pinja-man (64,6% dari total ULN sektor swasta) yang mencatat pertumbuhan 9,7% (yoy),” ujarnya di Jakarta, Selasa (20/1).

Berdasarkan jangka waktu asal, jelasn-ya peningkatan pertumbuhan ULN terjadi

baik pada ULN berjangka panjang maupun pendek. Pada November 2014, ULN ber-jangka panjang tumbuh 11,3% (yoy) lebih tinggi dari pertumbuhan bulan Oktober 2014 yang sebesar 10,9% (yoy).

Sementara itu, ULN berjangka pendek tumbuh 14,8% (yoy), lebih tinggi diband-ingkan dengan pertumbuhan bulan sebe-lumnya yang sebesar 10,9% (yoy). Pada November 2014, ULN berjangka panjang tercatat sebesar USD246,3 miliar, atau mencapai 83,7% dari total ULN.

“Dari jumlah tersebut, ULN berjangka panjang sektor publik mencapai USD129,5 miliar atau 96,7% dari total ULN sektor publik dan ULN berjangka panjang sektor swasta tercatat sebesar USD116,8 miliar atau 72,7% dari total ULN swasta,” im-buhnya.

Menurutnya, perlambatan ULN sek-tor swasta pada November 2014 terutama didorong oleh melambatnya pertumbu-han ULN beberapa sektor ekonomi utama. ULN sektor keuangan tumbuh melambat sebesar 31,2% (yoy) dibandingkan pertum-

buhan Oktober 2014 yang sebesar 34,3% (yoy). Sementara itu, ULN sektor pertam-bangan mengalami kontraksi 6,6% (yoy). Secara keseluruhan, posisi ULN pada akhir November 2014 terutama terpusat pada sektor keuangan, pertambangan, industri pengolahan, dan listrik, gas & air bersih (pangsa 76,9% terhadap total ULN swasta).

Berbeda dengan sektor keuangan dan sektor pertambangan, ULN sektor indus-tri pengolahan dan listrik, gas & air ber-sih masing-masing tumbuh sebesar 14,3% (yoy) dan 9,8% (yoy), lebih tinggi diband-ingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 13,8% (yoy) dan 5,1% (yoy). “BI memandang perkembangan ULN masih cukup sehat, namun perlu terus diwaspadai risikonya terhadap perekonomian.

Ke depan, BI akan tetap memantau perkembangan ULN, khususnya ULN swas-ta. Hal ini dimaksudkan agar ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa men-imbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi,”ujarnya. =GAM

ULN Indonesia Membengkak November 2014 Tumbuh 11,8% hingga Mencapai USD294,4 Miliar

JAKARTA-Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada No-vember 2014 tumbuh 11,8% (yoy), lebih tinggi diban-dingkan dengan pertum-buhan pada Oktober 2014 sebesar 10,9% (yoy).

ant/indrianto eko suwarso

SOSIALISASI TARIF SEMENTARA ANGKUTAN DEPOK. Petugas Dinas Perhubungan dan Organda Kota Depok memasang tarif sementara angkutan umum di terminal bayangan Kampung Sawah, Depok, Jawa Barat, Selasa (20/1). Pasca turunnya harga BBM bersubsidi jenis Premium dan Solar, Dinas Perhubungan dan Organda Kota Depok menetapkan besaran penurunan tarif angkutan umum sebesar Rp. 500 yang mulai berlaku hari ini.

KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV6 Ekonomi

“Peresmian PTSP Pusat harus diikuti perbaikan terus-menerus terutama dari sisi kecepatan waktu dan penyederhanaan proses perizinan, serta integrasi antara PTSP Pusat dengan PTSP Daerah,” ujar Franky, saat menyambut kunjungan Men-

teri Sekretaris Negara Pratikno, di gedung BKPM, Jakarta, Selasa (20/1).

“BKPM bersama petugas penghubung Kementerian/Lembaga yang ditempatkan di PTSP akan menyusun business process perizinan end to end setiap sektor usaha, penyederhanaan persyaratan dan prosedur perizinan, percepatan penetapan izin dari SOP yang ada,” tambah Franky.

Franky mengaku telah melaporkan persiapan peluncuran PTSP Pusat kepada Presiden Joko Widodo, pada Senin 19 Janu-ari 2015. “Beliau mengharapkan adanya PTSP Pusat dapat menjadikan Indonesia semakin kompetitif dalam menarik inves-tasi luar negeri dibandingkan negara ASE-AN lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Ne-gara Pratikno dalam kesempatan itu ber-harap, pembenahan perizinan akan dapat mendorong daya saing investasi Indonesia dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Franky juga mengakui, daya saing in-vestasi Indonesia masih di bawah negara ASEAN lainnya.

“Indonesia hanya menempati pering-kat 114 dalam Ease of Doing Business yang dikeluarkan Bank Dunia, di bawah Sin-gapura, Malaysia, Thailand, VIetnam, dan Filipina. Pada aspek kemudahan memulai usaha, Indonesia hanya berada di pering-kat 175 di bawah negara-negara tersebut,” terang Franky.

Menurutnya, sorotan terhadap iklim investasi di Indonesia adalah persoalan transparansi dan prosedur perizinan yang dipersepsikan masih berbelit-belit.

“Peresmian PTSP Pusat merupakan langkah awal untuk mengatasi masalah perizinan, yang pada akhirnya menjadikan daya saing investasi di Indonesia semakin kompetitif dibandingkan negara ASEAN lain,” tutup Franky.

=GAM

BKPM: PTSP Tingkatkan Daya Saing Investasi

JAKARTA-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Siba-rani menegaskan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat merupakan momen-tum untuk pembenahan perizinan dalam rangka meningkatkan iklim inves-tasi di Indonesia.

PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Pemerintah Berencana Turunkan Bunga FLPP Menjadi 5%JAKARTA-Pemerintah tengah menggodok penurunan suku bunga fasilitas likudititas pem-biayaan perumahan (FLPP) dari 7,25 persen menjadi 5 persen. Rencana tersebut akan dibawa pada pembahasan sidang kabinet terbatas yang sedianya dilakukan pekan depan.

“Pak Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sudah mengarahkan mungkin bunganya akan diturunkan di 5 persen dari 7,25 persen FLPP,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Peru-mahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/1).

Basuki mengatakan, perhitungan bunga 5 persen bisa menjangkau kelompok masyarakat berpenghasi-lan rendah (MBR) dengan kisaran cicilan Rp600 ribu-Rp700 ribu per bulan. Adapun, suku bunga sebe-lumnya sebesar 7,25 persen men-yasar cicilan sebesar Rp800 ribu per bulan dengan penghasilan sekitar Rp4 juta. “Kalau diturunkan lagi untuk Rp600 ribu-Rp700 ribu berarti bunga mungkin 5 persen karena subsidinya juga sudah turun jadi bunga itu juga akan diturunkan. Itu arahannya Pak Wapres,” katanya.

Basuki menambahkan, menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla hal terse-but sangat memungkinkan. Oleh ka-renanya staf khusus Wakil Presiden sedang membahas perhitungannya. Pada Rabu (21/1), akan diadakan pula pertemuan dengan kalangan perban-kan di antaranya BRI, BNI, BTN, dan lembaga pembiayaan lainnya. “Besok akan diundang untuk memastikan itu karena saya minggu ini mesti lapor beliau (Wapres) untuk beliau bisa melapor Presiden minggu depan dibawa ke sidang kabinet terbatas untuk dicanangkan,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Basuki mengatakan, dibahas pula mengenai perkembangan program sejuta rumah. Pemerintah akan memrioritaskan kepada pemerin-tah daerah yang memiliki lahan. Dilaporkan kepada Wapres, daerah yang memiliki lahan di antaranya Gunung Sitoli di Sumatera Utara seluas 10 hektar, Kabupaten Nias, Sumatera Utara seluas 7 hektar, dan Kabupaten Nias di provinsi yang sama seluas 7 hektar. =GAM/AJI

ant/joko sulistyo HARGA KEBUTUHAN BELUM TURUN. Pedagang bumbu dapur sedang menata dagangannya di Pasar Mitra Raya, Batam, Selasa (20/1). Meskipun harga BBM sudah diturunkan, sejumlah bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari di Batam masih belum mengalami penurunan harga, hal itu dikare-nakan sejumlah barang justru menghilang dari pasaran.

KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529| TAHUN IV 7BangkalanBangkalan RABU 21 JANUARI 2015

No. 0529 | TAHUN IV 7Lintas JatimKORAN MADURA

Parpol Dilarang Intervensi Pejabat Kepala Daerah

"Ini 'kan urusan birokrasi dan tidak ada partai poli-tik yang mengurusi penjabat sementara," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Selasa (20/1).

Kekhawatiran intervensi mengemuka karena semua kepa-la daerah dan wakilnya yang masa jabatannya habis tahun ini berasal serta diusung partai poli-

tik tertentu.Bahkan, gubernur yang akr-

ab disapa Pakde Karwo terse-but mengakui selama ini tidak

sedikit pimpinan partai politik yang mengajaknya bicara dan membahas persoalan penjabat sementara, meski tidak disam-paikannya secara formal.

"Ini adalah ranah birokrasi dan saya tidak ingin partai poli-tik ikut menentukan pejabat es-elon II yang nantinya menempati posisi Pj," kata dia.

Mantan Sekdaprov Jatim itu mengemukakan, tidak adanya campur tangan partai politik sekaligus menghindari konflik di daerah tersebut karena tujuan utama penentuan Pj ini untuk menjadikan daerah setempat lebih kondusif.

Sampai saat ini, lanjut dia, pihaknya belum mempersiapkan siapa-siapa yang akan mendudu-ki Pj kepala daerah dengan ala-san waktu kekosongan jabatan masih lama.

Sementara itu, Wakil Ket-

ua DPD PDIP Jatim Bambang Dwi Hartono kepada wartawan berkomentar penunjukan se-orang Pj kepala daerah merupa-kan kewenangan gubernur dan yakin stok pejabat yang bisa dipilih bisa memahami serta mengatasi masalah suatu dae-rah.

Pertimbangan lainnya, kata dia, tugas Pj ke depan dinilai tidak terlalu berat, mengingat kebijakan strategis biasanya su-dah disiapkan oleh kepala dae-rah yang mau mengakhri masa jabatannya, termasuk soal APBD maupun P-APBD.

"Tak ada kebijakan strat-egis yang diambil Pj, sehingga tugas Pj ke depan tidak terlalu berat," ucap anggota Komisi A DPRD Jatim yang juga pernah menjabat Wali Kota Surabaya tersebut.

= ANT/FIQIH ARFANI/DIK

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan partai politik dilarang dan tidak berhak mengin-tervensi posisi penjabat (Pj) kepala daerah di 16 kabupaten/kota yang tahun ini berakhir masa jabatannya.

SoekarwoGubernur Jawa Timur

KORBAN TERIDENTIFIKASI

Satu Jenazah Korban AirAsia itu Asal Surabaya

SURABAYA - Satu jenazah korban kecelakaan Pesawat AirA-sia QZ 8501 asal Kota Surabaya teridentifikasi oleh Tim Identifi-kasi Korban atau "Disaster Victim Identification" (DVI) Polda Jatim, Selasa (20/1).

Ketua Tim DVI Polda Ja-tim Kombespol dr Budiyono di Surabaya mengatakan jenazah dengan label B045 itu teridenti-fikasi bernama Andreas Widjaja, usia 32 tahun, warga Surabaya.

Budiyono mengatakan, je-nazah itu teridentifikasi setelah menerapkan beberapa metode, di antaranya adalah metode sekunder, yakni adanya kecoco-kan gigi korban semasa hidup, pakaian yang dikenakan serta satu data primer yakni hasil tes DNA.

"Dengan teridentifikas-inya satu jenazah pada hari ini, total sudah 46 jenazah berhasil teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga korban. Sisanya, 7 jenazah masih dalam pendala-man identifikasi serta proses rekonsiliasi," ucapnya.

Sebelumnya, Budiyono me-ngaku mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi sisa jena-zah yang berada di RS Bhayang-kara, sebab data 'ante mortem' dan 'post mortem' masih belum lengkap.

Sehingga, pada Senin (19/1) kemarin Tim DVI tidak mengu-mumkan identifikasi jenazah, dikarenakan prosesnya harus dilakukan secara berulang-ulang.

Ia mengatakan, data yang kurang adalah info keluarga tentang gigi yang belum lengkap, dan sedang proses menghubungi dokter gigi, serta mencari in-formasi tentang pemakaian gigi palsu yang ada pada sejumlah jenazah.

Kesulitan lain, adalah keter-angan keluarga yang menyebut sejumlah ciri fisik, baik tahi lalat atau luka bekas operasi belum maksimal dalam proses identifikasi, sehingga belum bisa membuahkan hasil sem-purnya.

= ANT/ABDUL MALIK IBRAHIM/DIK

ant/iggoy el fitraJALAN KAKI KELILING INDONESIA. Harsono (38), berjalan kaki keliling Indonesia, saat akan menuju titik nol di Sabang, melintas di Jalan Adinegoro Pa-dang, Sumatera Barat, Selasa (20/1). Lelaki kelahiran Surabaya tersebut mewujudkan rasa cinta kepada negeri dengan berjalan kaki sejak tahun 2012, dan berhenti di lokasi-lokasi pengasingan mantan presiden Soekarno.

KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529| TAHUN IV 8 Lintas Jatim

Mantan Bupati Terpidana Korupsi Ajukan Banding

"Kemarin (Senin, 19/1) lang-kah hukum (banding) tersebut resmi kami daftarkan ke pen-gadilan (Tipikor)," jawabnya, saat dikonfirmasi melalui saluran tel-epon seluler di Tulungagung, Se-lasa (20/1).

Tidak sendirian, mantan Bu-pati Trenggalek periode 2005-2010 tersebut mengaku didamp-ingi kuasa hukum yang ditunjuk salah satu anggota keluarga be-sarnya, yakni Zaenal Fanani dan Rekan yang berkedudukan di Sidoarjo.

Ia mengungkapkan, proses pengajuan banding berlangsung singkat dengan mendaftarkan upaya banding secara verbal, tepat di hari terakhir tenggat waktu yang diberikan majelis hakim sejak putusan/vonis di-jatuhkan Selasa (13/1).

"Karena salinan putusan

tersebut belum terima, banding kami ajukan secara lisan terlebih dulu," ujarnya.

Alasan lebih utuh disampai-kan Zaenal Fanani, kuasa hukum terpidana Soeharto yang menya-takan memori banding secara tertulis baru akan mereka susun, setelah pihaknya menerima sali-nan putusan pengadilan.

Ia mengaku belum bisa men-ganalisa ataupun membuat in-terprestasi hukum, karena belum membaca salinan putusan dari pihak Pengadilan Tipikor Sura-baya.

"Saya tidak mengikuti persi-dangan sebelumnya, juga belum membaca isi salinan putusan majelis hakim. Jadi sementara belum bisa komentar lebih jauh, dari pada nanti 'keseleo' (terpel-eset omongan)," jawabnya.

Soeharto sendiri mengaku

belum bisa menerima hasil pu-tusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang men-jatuhkannya hukuman dua tahun penjara dan denda sebesar Rp50 juta subsider kurungan tiga bu-lan.

Vonis yang menjatuhkan hukuman fisik dan denda sama persis dengan isi tuntutan jaksa penuntut itu dinilainya tidak memenuhi azas keadilan.

Soeharto merasa didhalimi oleh majelis hakim yang lebih memperhatikan asumsi-asumsi tuduhan jaksa daripada pledoi atau pembelaan yang dibacakan-nya dalam persidangan sebel-umnya.

"Atas nama pribadi dan den-gan dukungan keluarga, saya akan terus berupaya mencari keadilan," tekadnya.

Pihak kejaksaan sendiri sam-pai berita ini diturunkan menya-takan belum mengambil sikap atas putusan majelis hakim.

Padahal dalam pernyataan sebelumnya, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Trenggalek, Dafit Supri-yanto mengatakan pihaknya juga akan mengajukan banding apa-

bila pihak terpidana mengajukan langkah hukum sejenis.

"Belum, kami masih menung-gu petunjuk pimpinan," jawabn-ya, saat dikonfirmasi wartawan.

Kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal pada proyek pipanisasi PDAM tahun 2007 se-nilai Rp750 juta mencuat, sete-lah pihak kejaksaan menemukan adanya dugaan pelanggaran hu-kum dalam penggunaan angga-ran daerah tersebut, karena tidak didahului terbitnya peraturan daerah sebegai payung hukum.

Namun, Soeharto berkilah dana yang dipersoalkan jaksa tersebut sebenarnya telah ter-alokasikan dalam APBD induk tahun 2007, sengaja tetap di-alokasikan kendati perda belum terbit dengan alasan kedarura-tan.

"Secara aturan itu boleh, tidak ada yang salah karena anggarannya tersedia dan aturan perundangan tentang PDAM memungkinkan untuk dilakukan langkah kedaruratan demi alasan situasi bencana saat itu," jelasnya.= ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

TRENGGALEK - Mantan Bupati Trenggalek terpi-dana korupsi dana penyertaan modal pada proyek pipanisasi PDAM 2007 senilai Rp 750 juta, Soeharto resmi mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Selasa (13/1).

JALUR KENDARAAN

Jalur Selatan Lumajang-Malang Rawan Longsor

LUMAJANG - Badan Penang-gulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang mencatat sebanyak delapan titik rawan longsor berada di jalur selatan yang menghubungkan Kabupaten Lumajang-Malang, Jawa Timur.

"Longsor terjadi beberapa kali di jalur selatan Lumajang-Malang dan terakhir pada pertengahan Januari 2015, namun bongkahan batu dari longsor tersebut tidak sampai menutup akses jalan," kata Sekretaris BPBD Lumajang, Purwanto, Selasa (20/1).

Menurut dia, sejumlah titik rawan longsor tersebut di anta-ranya berada di kilometer (KM) 59, KM 57, dan KM 55 dari arah Lumajang yang berada di Ke-camatan Pronojiwo. "Kami terus memantau sejumlah titik di jalur perbukitan Piket Nol lereng Gu-nung Semeru yang rawan longsor dan menyiagakan alat berat di posko aju, apabila terjadi longsor sewaktu-waktu," tuturnya.

Ia menjelaskan petugas bersa-ma warga setempat selalu bekerja sama dan gotong royong untuk membersihkan tanah longsor yang menerjang jalur selatan yang men-ghubungkan dua kabupaten itu.

"Kami berusaha maksimal untuk membersihkan longsor yang terjadi di kawasan Piket Nol, sehingga jalur selatan tetap bisa dilalui oleh kendaraan atau penerapan sistem buka tutup di-lakukan pada saaat pembersihan longsor," katanya.

Selain rawan longsor, kata dia, jalur selatan lereng Gunung Se-meru yang berkelok-kelok tersebut juga rawan pohon tumbang pada saat hujan deras yang disertai an-gin kencang. "Kami sudah berkoor-dinasi dengan instansi terkait untuk memangkas sejumlah pohon yang rawan tumbang di jalur sela-tan tersebut," katanya.

Ia mengimbau warga berhati-hati saat melewati jalur Piket Nol pada saat hujan karena jalan licin, berlumpur, rawan pohon tumbang dan bukit tersebut rawan longsor berupa tanah atau bongkahan batu besar yang dapat menimbun badan jalan.

= ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

ant/senoTRADISIONAL OJUNG. Dua warga mengikuti permainan tradisional ojung, saling memukul menggunakan rotan di Desa Bugeman, Kendit, Situbondo, Jawa Timur, Selasa (20/1). Ratusan peserta mengikuti permainan tersebut dalam rangka selamatan desa atas panen yang melimpah, terhindar dari wabah pen-yakit, dan bencana.

KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529| TAHUN IV 9Lintas Jatim

Rendra Mulai ‘Panasi’ Mesin Politik Pilkada Malang

Rendra Kresna di Malang, Jawa Timur, mengakui bahwa dirinya memang sudah memulai konsolidasi dengan sejumlah partai politik (parpol).

"Kalau komunikasi politik dengan berbagai partai sudah kami lakukan sebagai upaya pen-jajakan," kata Rendra yang juga Bupati Malang tersebut, Selasa (20/1).

Penjajakan politik, kata dia, merupakan agenda yang harus dilakukan sebagai upaya pen-guatan, apalagi jika pilkada nanti dilakukan secara tidak langsung, konsolidasi politik menjadi sa-ngat penting meski sebagai calon yang masih menjabat (incum-bent).

Oleh karena itu, kata Ren-dra, dirinya harus merangkul

banyak parpol, bahkan elemen masyarakat sebagai upaya suksesi pada pilkada yang bakal digelar tahun ini.

Belum lama ini, DPD Partai Golkar se-Jatim sudah menggelar pertemuan dan konsolidasi yang membahas pilkada serentak di sejumlah daerah di provinsi itu dan dihadiri pembina partai berlambang pohon beringin itu, Akbar Tanjung, di Hotel Pelangi Kota Malang.

Menyinggung masih belum adanya kepastian apakah pilkada mendatang digelar dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui mekanisme di parle-men, Rendra optimistis akan di-lakukan dengan sistem pemilihan langsung.

Saat ini, kata dia, Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kabu-paten Malang masih menunggu diundangkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang diteken oleh presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya optimistis kalau pilkada nanti bakal dilakukan secara langsung," tandasnya.

Optimistis Rendra makin menguat ketika melihat skema peta poltik di pusat, yakni beberapa fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) sudah mengarah sepakat pilkada dilakukan secara langsung, apalagi Partai Golkar juga sudah ada sinyal kalau akan mendukung pilkada langsung.

Keinginan dan optimistis Rendra tersebut juga berkaitan dengan hitungan dan peta politik di DPRD Kabupaten Malang. Sebab, jika pilkada tidak langsung atau dipilih parlemen, kemung-kinan akan menyulitkan Rendra

menduduki posisi sebagai Bupati Malang untuk kedua kalinya.

Jika mengacu pada perseteru-an politik dua kubu besar antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan KMP, posisi Rendra dalam pilkada tidak langsung akan sa-ngat sulit karena dengan meng-gunakan kendaraan Golkar yang hanya 12 suara di parlemen dan didukung kekuatan KMP, yakni PPP dua suara dan Gerindra tujuh suara, Rendra hanya akan mendulang 21, apalagi tiga suara Demokrat hingga saat ini masih mengambang.

Sementara itu, di KIH, bila PDI Perjuangan mengajukan calon sendiri, pertarungan politik bakal berlangsung alot. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Per-juangan memiliki 13 suara dan gerbong KIH didukung PKB yang memiliki delapan suara, Hanura satu suara, dan Partai Nasdem empat suara, jika dijumlahkan gerbong KIH berjumlah 26 suara.

= ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

MALANG - Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Ma-lang Rendra Kresna mulai "memanasi" mesin politik untuk pencalonannya kembali dalam pemilihan kepala daerah setempat yang bakal digelar pada tahun ini.

KALI NGUNUT

Tanggul Jebol Diperbaiki

BOJONEGORO - Personel Badan Penanggulangan Ben-cana Daerah (BPBD) Kabupa-ten Bojonegoro, Jawa Timur, bekerja bakti memperbaiki tanggul Kali Ngunut yang jebol di empat lokasi, menyusul ban-jir bandang di daerah setempat.

"Meluapnya Kali Ngunut mengakibatkan tanggul Kali Ngunut jebol di empat lokasi di Desa Sendangrejo, Kecama-tan Dander, salah satu lokasi tanggul yang jebol panjangnya sekitar 35 meter," kata Kasi Pencegahan dan Kesiapsia-gaan BPBD Bojonegoro Sukir-no, di lokasi tanggul jebol Kali Ngunut, Selasa (20/1).

Ia menjelaskan pihaknya dengan sekitar 20 personel BPBD dibantu perangkat desa dan masyarakat memperbaiki tanggul Kali Ngunut, yang jebol di empat lokasi dengan menutup karung yang diisi pasir dan tanah.

"Perbaikan tanggul yang kami lakukan bersifat se-mentara, sebab penanganan perbaikan tanggul secara per-manen termasuk normalisasi Kali Ngunut, akan ditangani Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bengawan Solo di Bojon-egoro," ujarnya.

Menurut dia, Kali Ngunut, berpeluang menimbulkan banjir bandang kembali, kalau terjadi hujan lebat yang mengguyur di kawasan setem-pat, dengan alasan kawasan hutan di daerah setempat sudah gundul.

"Setiap ada hujan lebat bisa dipastikan di daerah setempat terjadi banjir ban-dang," katanya.

Sesuai data BPBD, melua-pnya Kali Ngunut, sehari lalu, disebabkan hujan deras yang mengguyur di daerah setem-pat sekitar empat jam.

Ia menyebutkan keting-gian air banjir bandang yang melanda dua desa tersebut berkisar 30 centimeter-110 centimer. Banjir menerjang sekitar ratusan pemukiman warga yang dihuni sekitar 300 kepala keluarga (KK) di Desa Karangsono dan Sendangrejo, Kecamatan Dander.

"Di dua desa itu ada sekitar 25 hektare tanaman padi yang siap panen rusak diterjang banjir bandang," ujarnya.= ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

INSTRUKSIKAN PDIP SURABAYA

Armuji-Anugrah Diminta Berdamai

SURABAYA - DPC Par-tai Demokrasi Indonesia Per-juangan (PDIP) Kota Surabaya menginstruksikan dua anggota Fraksi PDIP yakni Ketua DPRD Surabaya Armuji dan Wakil Ket-ua Komisi A Anugrah Ariyadi un-tuk berdamai agar tidak merusak citra partai.

"Masa peringatan keras ini berlaku selama 30 hari terhi-tung mulai Senin (19/1)," kata Ketua Fraksi PDIP Kota Sura-baya, Sukadar, saat menggelar jumpa pers yang dihadiri Armuji dan Anugrah di Surabaya, Selasa (20/1).

Dalam surat bernomor: 011/DPC/KPTS/1/2015 DPC PDIP Kota Surabaya disebutkan bah-wa kedua kader PDIP Surabaya itu mendapat sanksi dari partai dengan tenggat selama 30 hari untuk memperbaiki diri dan tidak lagi mencederai nama baik partai.

"Jika selama 30 hari ke depan, ternyata keduanya tidak dapat memperbaiki sikapnya, maka par-tai akan memberi sanksi lanjutan.

Sanksi ini harus dipatuhi tanpa syarat," katanya.

Menurut dia, keduanya harus melakukan rekonsiliasi dengan pernyataan sikap bahwa mereka akan menjunjung tinggi nama baik partai.

Sanksi ini diberikan menyusul adanya dugaan kasus pungutan terhadap warga Medokan Se-mampir pekan lalu. Pungutan ini diduga dilakukan oleh Anugrah Ariyadi yang juga menjabat se-bagai wakil ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya.

Saat itu, Anugrah mendapat uang dari warga sebesar Rp8 juta sebagai imbalan untuk pembel-aan kasus yang menimpa mereka. Hanya saja, lanjut dia, kasus war-ga ini tidak ditangani dengan baik sehingga warga kecewa.

Selain itu juga muncul lapo-ran bahwa Anugrah juga menda-pat uang dari salah satu tempat hiburan sebesar Rp20 juta. Lapo-ran-laporan ini membuat Armuji selaku ketua DPRD Kota Surabaya menjadi geram.

= ANT/ABDUL HAKIM/DIK

ant/rudi mulyaPERCEPAT PANEN CABE. Buruh tani memetik cabai rawit di lahan perke-bunan cabai di Desa Pagu, Kediri, Jawa Timur, Selasa (20/1). Petani cabe di kawasan tersebut sengaja memanen cabai satu minggu lebih cepat, Hal ini dilakukan karena harga cabe rawit di pasaran masih tinggi di kisaran Rp 28.000 sampai Rp 30.000 perkilogramnya,. Petani memperkirakan harga cabe rawit akan turun drastis dikarenakan pasokan cabe rawit dari petani dikawasan pegunungan lereng Gunung Kelud melimpah karena panen raya.

KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529| TAHUN IV 10 Lintas Jatim

PENURUNAN HARGA BBM

SPBU Dipadati Antrean Panjang Kendaraan

JEMBER - Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Jem-ber, Jawa Timur, masih dipadati antrean panjang kendaraan roda dua dan roda empat pada hari kedua setelah penurunan harga BBM.

Pantauan di lapangan, antrean mengular terjadi di SPBU Jalan Ga-jahmada, bahkan kendaraan roda empat meluber di jalan raya, Selasa (20/1). Hal serupa juga terjadi di SPBU Jubung, SPBU Pecoro Rambi-puji, dan SPBU Bangsalsari.

"Pengendara roda dua dan roda empat langsung menyerbu SPBU Jalan Gajahmada saat petugas me-lepas tulisan premium, pertamax, dan solar habis," kata petugas SPBU Jalan Gajahmada Junaida.

SPBU Jalan Gajahmada sem-pat kehabisan BBM sejak pagi dan truk pengangkut BBM baru datang pada siang hari, sedang-kan SPBU Jalan Ahmad Yani juga memasang papan bertuliskan premium, pertamax, dan solar habis pada siang hari.

Junaida mengatakan per-mintaan premium dan pertamax di SPBU Jalan Gajahmada men-ingkat selama tiga hari terakhir karena beberapa SPBU lainnya kehabisan stok BBM.

"Pihak SPBU menebus premium sebanyak 24 kilo liter per hari dan biasanya jumlah tersebut tidak menyebabkan stok premium di SPBU kosong, namun tiga hari terakhir pasokan sebanyak itu bisa habis dalam beberapa jam," paparnya.

Sementara petugas di SPBU Jubung, Ahmad mengatakan antrean panjang tidak hanya ter-jadi pada kendaraan roda dua dan roda empat, namun truk dan bus yang biasa mengisi BBM di SPBU tersebut juga antre.

"Kalau kehabisan solar, biasanya para sopir memarkirkan kendaraannya di sekitar SPBU sambil menunggu datangnya pasokan solar dari Depo Pertami-na di Banyuwangi," katanya.

Selain antrean panjang me-madati sejumlah SPBU di Jember, di beberapa SPBU lainnya juga kehabisan BBM seperti di SPBU Mangli, SPBU Mastrip, dan SPBU Jalan Ahmad Yani.

= ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

Wakapolres Jombang Tak Menghadiri Panggilan KPKDua Orang Lain Juga Terlibat dalam Kasus Bidi Gunawan

Ada tiga orang yang dipanggil dalam kasus tersebut hari Selasa yaitu mantan Kepala Biro Peren-canaan dan Administrasi Inspek-torat Pengawasan Umum (Ka-rorenmin Itwasum) Polri Brigadir Jenderal (Purn) Heru Purwanto; mantan Wakil Inspektorat Pen-gawasan Umum (Wairwasum) Mabes Polri Inspektur Jenderal Pol Andayono yang sekarang menjabat sebagai Kapolda Kali-mantan Timur dan Wakil Kepala Polres Jombang, Komisaris Polisi

Sumardji."Ketiganya diperiksa untuk

tersangka BG (Budi Gunawan)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nu-graha di Jakarta, Selasa (20/1).

Akan tetapi, Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres) Kompol Sumardji di panggil KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak bisa menghadiri panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus rekening gendut yang melibat-kan Komjen Budi Gunawan terse-

but. Pada Senin, KPK juga sudah

memeriksa Widyaiswara Utama Sekolah Pimpinan Polri Lem-baga Pendidikan Polri (Lemdik-pol) Syahtria Sitepu dalam kasus tersebut.

Syahtria sudah dicegah be-pergian keluar negeri sejak 14 Januari 2015 bersama tiga orang lainnya yaitu Budi Gunawan; anaknya, Muhammad Herviano Widyatama; dan asisten pribadi Budi yaitu anggota Polri Iie Ti-ara.

Budi Gunawan diduga ter-libat dalam transaksi-transaksi mencurigakan sejak menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Ma-nusia di Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya di Mabes Polri.

KPK menyangkakan Komisa-

ris Jenderal Polisi Budi Gunawan berdasarkan pasal 12 huruf a atau b pasal 5 ayat 2 pasal 11 atau pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang me-nerima hadiah atau janji padahal patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk melakukan atau tidak melakukan terkait jabatannya.

Bila terbukti melanggar pasal tersebut dapat dipidana penjara seumur hidup atau penjara 4-20 tahun kurungan ditambah denda minimal Rp 200 juta dan maksi-mal Rp 1 miliar.

= ANT/DESCA LIDYA NATALIA/DIK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi me-meriksa dua jenderal dan satu pejabat tinggi Polri dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi mencurigakan dengan tersangka Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia di Mabes Polri 2003-2006.

ant/syaiful arif WAKAPOLRES JOMBANG DI PANGGIL KPK. Kapolres Jombang AKBP Ahmad Yusep Gunawan (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri pelantikan Kades (kepala desa) di Kantor Kecamatan Mojoagung, Jombang, Jawa Timur, Selasa (20/1). Kapolres membenarkan bahwa Wakil Kepala Kepoli-sian Resort (Wakapolres) Kompol Sumardji di panggil KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan tidak bisa menghadiri panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus rekening gendut yang melibatkan Komjen Budi Gunawan.

KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV N

KORAN MADURA PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO

SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala) BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Melawan KPK

Salam Songkem

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mendapat perla-wanan hukum. Memang sudah

waktunya KPK juga diuji. Karena KPK pun sama di depan hukum, bisa juga dituntut secara hukum. Tak ada yang kebal hukum di negeri ini, kec-uali mereka yang berani membeli dan menjual hukum. Tidak juga KPK.

Upaya Mabes Polri melayangkan gugatan praperadilan terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Se-latan Senin 19 Januari 2015 patut diapresiasi. Upaya Polri sebagai wu-jud pembelaan atas Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) Polri Komjen Pol Budi Gunawan sete-lah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Sehingga berdampak pada penundaan pelan-tikan Budi Gunawan sebagai Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Sutar-man yang dipecat secara hormat se-belum masa jabatannya berakhir.

Gugatan hukum yang diperjuang-kan Mabes Polri untuk menguji pen-etapan status tersangka atas Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK, karena disangka melanggar pasal 12 hu-ruf a atau huruf b, pasal 5 ayat 2, 11 atau pasal 12 UU/31/1999 jo UU/20/2001 tentang Pemberan-tasan Tipikor dan jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Perlawanan hukum Mabes Polri menunjukkan antara institusi pen-egak hukum di negeri ini tidak har-monis. Ini sangat merugikan negara dan rakyat Indonesia di satu sisi, namun di sisi lain menguntungkan Plt Kapolri karena dipastikan proses hukum kasus penetapan tersangka yang melilit Budi Gunawan berlang-sung lama, kecuali PN Jaksel bisa mempercepatnya. Padahal proses hukum sampai inkrah biasanya pal-ing cepat berlangsung sampai 2 ta-hun, ini indikasi Kapolri akan diisi Plt Kapolri selama itu. Sedangkan Plt tidak bisa secara leluasa mengerja-kan tugas-tugas Kapolri, sehingga bisa berimplikasi negatif terhadap tanggungjawab Polri.

Kiranya seteru hukum antara Ma-bes Polri dan KPK tidak membawa angin segar bagi Indonesia. Ini damp-ak kecelakaan ‘politik hukum’ yang dilakukan RI 1 yang mengusulkan 1 nama Kapolri dan kadung diterima oleh DPR RI. (*)

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tu-lisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

Resolusi Pendidikan 2015

Pada dasarnya, kemajuan sebuah bangsa tidak da-pat dipisahkan dari sejauh

mana kualitas Sumber Daya Ma-nusia (SDM) yang dimiliki ne-gara tersebut. Berbicara tentang kualitas SDM ini sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Pendidikan digadang-gadang mampu memperbaiki kehidupan bangsa menuju lebih baik.

Proses pendidikan tersebut pada umumnya, di Indonesia, dilakukan di sekolah (school). Menurut Toto Rahardjo dalam bukunya Sekolah Biasa Saja (2014) menjelaskan bahwa se-kolah layaknya oasis, seperti tempat teduh dan sumber air di tengah padang pasir untuk me-lepas lelah. Mustinya, sekolah adalah tempat di mana orang-orang dapat memuaskan dahaga keingintahuannya, mewujud-kan impi-impian dan imajinasi kekaryaannya.

Ironisnya, hingga kini ke-beradaan sekolah masih be-lum mampu menunjukkan ke-beradaanya sebagai oasis yang memuaskan dahaga keingin-tahuan anak-anak, justeru se-baliknya sekolah menjadikan anak-anak layaknya batu bata yang dicetak sama persis antara satu dengan lainnya sehingga mereka tumbuh bukan ber-dasarkan apa ia inginkan. Se-kolah ibarat sebuah pabrik yang menjadikan anak-anak sebagai

komoditas yang siap dijual ke dalam industri pasar.

Hingga kini keberadaan se-kolah masih tunduk di tangan para penguasa, baik penguasa dalam wujud pemerintah maupu penguasa dalam wujud pasar be-bas. Benny Susetyo dalam buku-nya Politik Pendidikan Panguasa (2005) pernah mengatakan bah-wa sejatinya, pendidikan tidak saja mencerminkan sejauh mana proses transformasi sosial telah berhasil dalam sebuah negara, melainkan juga menunjukkan baik buruk tampang penguasa. Secara sederhana, ungkapan ini menggambarkan bahwa wajah pendidikan adalah wajah pen-guasa. Yang dimaksud penguasa di sini adalah pemerintah dan orientasi pasar.

Tidak hanya itu, sepanjang tahun 2014 kita dapat melihat beragam kasus yang terjadi di dalam sekolahan. Masih ter-ingat jelas dalam ingatan kita aksi kekerasan dan asusila yang dilakukan oleh oknum guru kepada muridnya. Selain itu, aksi tawuran antar pelajar juga masih acap kali terjadi dari ta-hun ke tahun.

Hal ini seakan mengindikasi-kan bahwa keberadaan sekolah bukanlah layaknya sebuah ta-man ataupun oase yang melepas dahaga keingintahuan seorang anak, melainkan sebuah penjara atau tempat yang menyeram-kan yang tidak memberikan rasa aman dan nyaman kepada para siswa yang ada di dalamnya.

Perlu ResolusiRomo Mangung Wijaya

dalam Rahardjo (2014) juga pernah mengingatkan bahwa sekolah harus bersifat inte-gral menuju ke manusia yang seutuhnya. Maka watak dan karakter, adalah menjadi hasil primer. Bukan terutama pen-didikan kepandaian atau keter-ampilan. Walaupun kepandaian, kecerdasan, keterampilan ada-lah dimensi yang penting, na-mun dalam negara yang berada dalam iklim “Panca Celaka”, korupsi dan semua masih serba hukum rimba, pendidikan kita

harus dinamakan gagal, apabila kita tidak mampu mendidik para peserta pendidikan kita menjadi manusia yang budiman.

Guru adalah satu syarat uta-ma dalam mewujudkan manusia yang budiman sebagai hasil dari proses pendidikan sekolah. Mel-alui tangan para guru yang he-bat, maka sekolah dan siswa pun akan menjadi hebat. Guru dalam hal ini berperan penting sebagai mediator antara siswa dengan ilmu-ilmu pengtahuan. Menarik dan tidaknya sebuah proses pembelajaran tidak semata ber-tumpu pada buku teks pelajaran, melainkan bertumpu pada sosok guru yang mampu menyampai-kan dengan menarik dan kreatif sehingga anak-anak menjadi lebih semangat dalam belajar.

Seorang guru harus mampu memecah budaya “bisu” yang berkembang selama ini. Ruang dialogis harus selalu dimun-culkan di sekolah, baik dialog dalam arti berkomunikasi den-gan sesama, baik guru maupun siswa, tetapi juga dialog den-gan hasil pemikiran para tokoh dalam bentuk teks-teks yang ada di dalam perpustakaan se-kolah. Jika seorang anak sudah mampu menemukan ruang di-alog, maka proses pendidikan secara mandiri dan demokratis sejatinya telah ada di sekolahan. Dengan dialog ini, seorang anak diajak untuk berpikir kritis ter-hadap segala sesuatu, sehingga mereka dapat mengemukakan ide dan argumen pribadinya.

Selain itu, perlu adanya pemahaman yang kuat bahwa sejatinya sekolahan adalah mi-lik bersama, tidak hanya milik

para guru, tetapi juga milik para siswa. Kebermilikian bersama ini berwujud adanya “kasih sayang” dalam proses pendidi-kan. Kasih sayang di sini tidak hanya diartikan sebagai upaya dalam mengembalikan hak-hak anak dalam pembelajaran, yaitu dengan memerdekakan serta memanusiakan mereka dalam proses pendidikan saja, tetapi juga memberikan mereka rasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran.

Sehingga nantinya, beragam kasus asusila, kekerasan dan tawuran antar pelajar tidak per-lu lagi terjadi di sekolahan. Se-kolah adalah sahabat para siswa, tempat dimana mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing.

Akhirnya, tahun 2014 ada-lah kenangan, sementara tahun 2015 adalah harapan. Semoga di tahun ini pendidikan Indo-nesia semakin maju dan mampu mencetak manusia-manusia yang budiman sebagai calon generasi penerus bangsa. Semoga!=

Berdasarkan laporan UNICEF di tahun 2014, sekitar 97% anak Indone-sia dalam kelompok umur 7-12 tahun di Indonesia telah bersekolah. Jum-lah tersebut merupakan pencapaian yang baik di tengah kompleksitas pen-didikan di Indonesia kini. Meski demikian, upaya dalam rangka menyeleng-garakan pendidikan yang berkualitas harus tetap digalakan.

Sumenep CPamekasan IPROBOLINGGO RABU 21 JANUARI 2015No. 0529 | TAHUN IV OpiniKORAN

MADURA 11

Guru adalah satu syarat utama dalam mewujudkan manu-sia yang budiman sebagai hasil dari proses pendidikan

sekolah.

KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV12 ProbolinggoLintas JatimPROBOLINGGO RABU 21 JANUARI 2015

No. 0529 | TAHUN IV 12ProbolinggoKORAN MADURA

Hal itu dikatakan oleh Kepala Bidang Pengendali-an Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kabupaten Problnggo. Dyah Kuncarawati mengatakan penderita DBD memang tergolong banyak tahun ini, padahal di bulan Januari tahun 2014 sebulan jumlahnya hanya mencapai 10 orang. “Tetapi saat ini belum sebulan jumlahnya sudah men-capai 20 orang,” terangnya ke-pada wartawan, Selasa (20/1).

Menurutnya, daerah Kabu-paten Probolinggo memang ter-golog daerah yang rawan akan penularan penyakit DBD. Daerah

yang rentan akan penularan virus Nyamuk Aeydes Aygepry tersebut, diataranya, Kecamatan Paiton, Kraksaan, Gending, Dringu, Leces, Krejengan dan Tongas. “Karena pemukiman warga serta ban-yaknya irigasi yang kurang baik dilokasi tersebut,” jelas Dyah Kuncarawati.

Dyah Kuncarawati mengaku, timbulnya penyebaran nyamuk yang menyebabkan DBD. Akibat minimnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan diseki-tarnya. Apalagi saat ini sudah memasui musim hujan menjadi genangan air yang timbul. “Se-hingga nyamuk mudah berkem-

bang biak,” ucapanya.Untuk meminimalisir penye-

baran DBD, lanjut dia, pihaknya terus melakukan upaya Pem-basmian Sarang Nyamuk (PSN). Tidak hanya itu, juga melakukan upaya fogging lingkungan yang tergolong rentan penularan DBD. “Kami lakukan penyem-protan lingkungan atau lokasi penderta DBD,” kata Dyah Kun-carawati.

Dyah Kuncarawati menam-bahkan, tahun ini pemkab juga telah mengangarkan dana fog-ging sebesar Rp 480 juta. Sebab dari data penderita DBD setiap tahunnya mengalami peningka-takan. Berdasarkan data tahun 2013 lalu sebanyak 134 orang se-dangkan untuk 2014 mengalami peningkatan seratus persen men-jadi 216. ”Tahun 2014 kemarin 4 orang nyawanya tidak tertolong-kan,” tandasnya.

=MAHFUD HIDAYATULLAH

Penderita DBD Meningkat TajamBelum Sebulan Menimpa Dua Puluh OrangPROBOLINGGO - Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) terus mengintai warga Kabupaten Probolinggo. Tidak sampai satu bulan ini penderita penyakit yang ter-golong ganas tersebut sudah menimpa 20 warga.

MENGINTAI. Sarang nyamuk mudah berkembang biak di lokasi genangan air

PROBOLINGGO - Meski har-ga BBM sudah resmi diturunkan di antaranya jenis premium awalnya harganya Rp 7.600 turun menjadi 6400. Namun sayangnya kebijakan tersebut, kurang efektif karena keterse-dian BBM sulit diperoleh warga.

Salah satu warga Desa Bantaran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, Syafik kesal dengan sulitnya memper-oleh BBM berupa bensin. Sebab sudah bolak balik ke SPBU, namun kenyataannya BBM habis. “Saya kehabisan bensin dari tadi. Bahkan untuk men-cari bensin semuanya tidak ada,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (20/1).

Menurutnya, semua kios yang ada disepanjang jalan botol bensinnya terlihat ko-song. Karena kehabisan bensin harus berjalan kaki dengan mendorong sepeda motor yang

dimilikinya. “Kalau sepeti ini keadaannya perekonomian masyarakat mengalami kemac-etan,” jelas pria yang mengaku pedagang kerupuk ini.

Usman, menjelaskan langkanya bensin dikalan-gan masyarakat membuat pekerjaan bisnisnya tertunda. Karena BBM sangat penting untuk bahan bakar transportasi masyarakat. “Kalau bensin atau solar sulit didapat maka bisa-bisa perekonomian lumpuh,” ucapnya.

BBM memang sudah resmi diturunkan oleh pemerintah pusat. Namun saat ini BBM langka dimasyarakat. ”Kead-aan seperti ini merepotkan masyarakat. Lebih baik mahal yang penting ketersedian BBM mudah di diperoleh,” tandas Usman.

Semerntara itu, Manager Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalan Mastrip Kota Probolinggo, Purnomo Sucahyo, mengatakan, sulitnya BBM di lapangan karena pen-giriman BBM dari pertamina tergolong lambat. “Sehingga stok BBM di SPBU kehabisan akibat banyak permintaan dari konsumen,” paparnya.

Pihaknya menilai, keterlam-batan BBM juga dipengaruhi atas banyaknya permintaan akibat turunnya harga. ”Dalam sehari 52.000 liter perharinya. Namun stok tersebut tidak mencukupi untuk konsumen,” kata Purnomo Sucahyo.

=MAHFUD HIDAYATULLAH

BBM LANGKA

Bensin Kosong, Warga Kebingungan

BINGUNG. Masyarakat kesal dengan sulitnya memperoleh BBM berupa bensin.

BBM memang sudah resmi diturunkan oleh

pemerintah pusat. Namun saat ini BBM langka di masyarakat. ”Keadaan seperti ini merepotkan masyarakat. Lebih baik

mahal yang penting keter-sediaan BBM mudah diper-

oleh,” tandas Usman.

KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV 13Probolinggo

Habisnya stok bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah sta-siun pengisian bahn bakar umum (SPBU) di wilayah Kota Proboling-go sudah terjadi semenjak diber-lakukan penurunan harga baru oleh pemerintah pada hari Senin (19/1) kemarin.

Minimnya pasokan BBM jenis premium ini, membuat

warga langsung menyerbu SPBU yang memiliki stok premium, tepatnya di SPBU Mayangan di Jalan Lingkar Utara Kota Probolinggo.

Petugas SPBU dibantu ang-gota polisi Polres Probolinggo Kota disibukkan mengatur ken-daraan roda dua dan roda empat agar tidak saling berebut tempat

paling depan. Selain antrian roda dua dan roda empat juga tampak antrian ratusan jurigen milik ne-layan atau penjual bensin eceran. Saat ini bensin eceran kemasan botol air mineral tembus hingga kisaran Rp11 ribu.

Menurut Dedi (30) salah satu pengantri BBM di SPBU Mayan-gan, mengatakan sudah mengan-tri sejak pagi hingga akhirnya menemukan SPBU yang masih ada stok premium.

“Kalau nggak ngantri tak ke-bagian BBM nantinya. Beli di pedagang bensin eceran, susahn-ya setengah mati juga tak dapat. Lebih baik sabar mengantri mas,” katanya.

Sementara itu, Wahyudi petugas SPBU Mayangan ini ke-

mungkinan besar stok premium yang ada di SPBU Mayangan akan habis pada Selasa (20/1) sore. Hingga kini, sejumlah SPBU di wilayah Kota Probolinggo masih kehabisan stok bahan bakar jenis premium dan pertamax.

Pedagang BensinTak hanya pembeli umum,

pedagang bensin eceran juga turut serta antre dalam antrean di SPBU Mayangan ini. Ke¬bijakan penu-runan harga BBM pemerintahan Presiden Jokowi yang terjadi kedua kalinya ini disambut hangat para pedagang bensin eceran.

”Kalau ada selisihnya be-berapa ribu rupiah kan lumayan untuk saya. Apalagi beberapa hari kemarin sebelum ada penurunan

harga, BBM di SPBU sulit dicari,” ujar Buatmo, seorang pedagang bensin eceran.

Antrean panjang di SPBU juga membuat sejumlah warga men-unda membeli BBM ber¬subsidi. Mereka lebih memilih membeli bensin eceran di sekitar lokasi jalan Ikan Kerapu dan Jalan Kpt. Patimura meski harga lebih mahal daripada SPBU.

Adapun harga bensin eceran bervariasi Rp 9.000 hingga Rp 10.000 per liter. ”Daripada men-unggu lama gara-gara antre di SPBU, lebih baik saya beli bensin eceran saja. Karena kalau ikut antre, dipastikan akan memakan banyak waktu dan juga panas,” ucapnya.

=M.HISBULLAH HUDA

Pengendara Menyemuti SPBUAntrean Panjang Macetkan JalanPROBOLINGGO – Kehabisan stok bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Kota Probolinggo, membuat pembeli menyerbu SPBU yang masih memiliki stok BBM. Aki-batnya, antrian panjang pembeli membuat arus lalu lintas di Jalan Lingkar Utara (JLU) Mayangan mengalami kemacetan, Selasa (20/1).

MENGANTRE. Pembeli menyerbu SPBU yang masih memiliki stok BBM. Akibatnya, antrean panjang pembeli membuat arus lalu lintas macet.

KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV14 Probolinggo

“Awas ini rapat gelap, warta-wan tidak diperkenankan meli-put dan tertutup,” kata Sekdakot Johny Hariyanto, kepada sejum-lah wartawan, Selasa (20/1).

Para wartawan menyesal-kan tindakan Sekdakot Johny Hariyanto, yang tidak mem-perbolehkan wartawan untuk meliput pelaksanaan kegiatan tersebut.

Mendengar hal itu, para wartawan yang sedang melaku-

kan liputan beranjak keluar ruan-gan. Termasuk seorang wartawan elektronik lokal yang ikut keluar ruangan dengan wajah kecewa. ”Saya datang karena menarik un-tuk diberitakan, tapi kenapa sam-pai di sini malah disuruh keluar,” ujar Agus Purwoko saat keluar dari ruangan.

Agus Purwoko menyayangkan adanya sikap dari Sekdakot Johny Hariyanto yang tidak simpatik. Namun dia mengaku memaklu-

minya. ”Ya mungkin saja proses semacam itu yang benar menurut mereka,” tandasnya.

Sementara itu, seorang warta-wan media elektronik menyata-kan, awak media merasa kecewa dengan peristiwa tersebut. Ia justru mempertanyakan ada apa gerangan yang dilakukan Sekda-kot Johny Hariyanto saat pembe-rian pengarahan itu sampai para wartawan tidak diperkenankan meliput ke dalam.

”Inikan menimbulkan per-tanyaan besar mengapa kita tak diperbolehkan meliput saat sekda memberikan pengarahan,” ka-tanya.

Ia mengaku, selama dirinya menjadi wartawan, pihak Pem-kot Probolinggo selalu kooperatif dengan para wartawan.”Bahkan Walikota saja tidak pernah men-gusir atau melarang wartawan mengambil gambar atau meliput

saat dia memberikan pengarahan. Ada apa ini?”

Menurutnya, kalaupun mis-alnya memang semula pengara-han dijadwalkan tertutup bagi pers dan tidak boleh diketahui publik lantas kenapa acaranya di-lakukan bersamaan hadirnya para wartawan. Hal ini yang membuat para wartawan kecewa.

Apalagi yang disampaikan sekdakot itu di depan orang ban-yak ini tentunya membangun image yang tidak baik bagi pihak media.

”Kami menyesalkan sikap Sekdakot Johny Hariyanto, karena kami melakukan pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pokok Pers dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbu-kaan Informasi Publik (KIP),” ka-tanya.

=M.HISBULLAH HUDA

FASILITAS TRANSPORTASI PELAJAR

Sekdakot Larang Wartawan MeliputPROBOLINGGO - Lagi, pejabat di Pemkot Probolinggo melarang wartawan untuk mendapatkan informasi dalam sebuah acara yang sebenarnya terbuka untuk umum. Kali ini, pelarangan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Johny Hariyanto, terhadap wartawan yang sedang meliput acara pertemuan dengan Paguyuban Sopir Angkutan Kota dan beberapa sekolah terkait ren-cana pemkot untuk memfasilitasi transportasi pelajar.

KECEWA. Sejumlah wartawan kecewa karena dilarang meliput oleh Sekdakot Probolinggo yang akhirnya tak bisa masuk ke ruangan.

PROBOLINGGO - Ke-beradaan Rawa Tirta yang ada di Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo tergolong kotor dan terkesan tidak terawat akibat kurangnya perhatian pemerintah. Sebab banyak tumbuhan enceng gondok me-menuhi lokasi tersebut. Lan-taran tidak terawatnya rawa Tirta yang dipicu kurangnya perawatan sehingga tumbuhan air banyak tumbuh.

Penjabat Sementara (PjS) Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, Usman, menga-takan, memang keberadaan rawa Tirta yang ada di desan-ya dinilai sangat potensial. Tetapi saat ini keberdaannya kurang terawat dan terkesan kotor. “Banyak eceng gondok yang tumbuh memenuhi rawa,” terangnya kepada wartawan, Selasa (20/1).

Menurutnya, kalau keberadaan rawa tersebut benar–benar dimaksimalkan dinilai bisa dikembangkan untuk lahan wisata. Namun saat ini air rawa Tirta hanya dimanfaatkan untuk pen-gairan sawah warga sekitar. ”Untuk pemanfaatan bidang lainnya belum bisa dilaksana-kan,” ujar Usman.

Tidak dikelolanya rawa tirta oleh pihaknya, lanjut Usman, bukan berasalan tidak ada ide pengembangan. Tetapi dana untuk melakukan perawatan lokasi tersebut, pihaknya belum bisa mel-akukannnya. “Kalau hanya mengandalkan dana desa tergolong minim dan tidak mencukupinya,” jelasnya.

Menyikapi minimnya perawatan rawa tersebut, Kepala Dinas PU Pengairan, Kabupaten Probolinggo, Rahmad Waluyo melalui Kabid Pengendalian Operasional, Oemar Syarif, men-gatakan, pihaknya akan segera melakukan pengecekan kelokasi. “Jika memang perlu untuk di-lakukan perawatan maka dalam waktu dekat akan dilakukan,” tandasnya.

Pihaknya meminta, agar pemerintah desa dan kecama-tan untuk bisa mengambil bagian mengenai perawatan Rawa Tirta. Termasuk mel-akukan pengusulan tentang upaya perawatan.

=MAHFUD HIDAYATULLAH

RAWA TIRTA

Dipenuhi Enceng Gondok

KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV 15 lahragaKORAN

MADURARABU 21 JANUARI 2015No. 0529 | TAHUN IV 15

VALENCIA - Valencia me-mastikan bahwa mereka sudah menolak permintaan dari se-buah klub untuk membeli bek mereka, Nicolas Otamendi, den-gan harga hampir 27 juta pound. Hanya saja, Valencia tidak men-gungkapkan identitas klub yang meminati pemain ini. Tetapi menurut ahli La Liga Spanyol, Guillem Ballague, klub yang mengajukan tawaran itu adalah Manchester United (MU).

Meski demikian, sumber-sumber internal MU memban-tah mereka telah mengajukan penawaran resmi senilai 27 juta pound untuk mendatapkan Ota-mendi. Pada saat bersamaan, Valencia memastikan bahwa pe-

main 26 tahun ini akan bertahan di Stadion Mestalla pada jendela transfer musim dingin ini.

Otamendi adalah pemain in-ternasional Argentina yang su-dah 18 kali membela tim Tango. Dia memulai karier sepakbolan-ya bersama klub Argentina, Velez Sarsfield sebelum merumput di Portugal bersama FC Porto. Feb-ruari tahun lalu, Valencia mem-belinya dari Porto dan kemudian langsung dipinjamkan ke klub Brasil, Atletico Mineiro.

Setelah dipanggil kembali, musim ini pemain tersebut tampil sangat bagus untuk Va-lencia termasuk saat mencetak gol kemenangan 2-1 Valencia atas Real Madrid sekaligus meng-

hentikan rekor kemenangan juara Eropa itu pada 22 pertand-ingan. Penampilan yang ciamik ini membuat klub-klub besar Eropa ingin membelinya dengan tawaran yang fantastis.

Tawaran Kontrak untuk De GeaSementara itu, dari markas

MU dilaporkan, mereka mema-sang harga tinggi untuk kiper utama mereka, David De Gea, dengan harga 50 juta pound atau setara dengan Rp 1 triliun bagi klub yang ingin membelinya. Sejauh ini, Real Madrid terus menggoda pemain ini untuk menggantikan Iker Casillas di Santiago Bernabeu.

Agar tidak tergiur oleh ta-

waran klub lain, MU juga men-gajukan kontrak baru kepada De Gea dan menaikkan gajinya menjadi 200.000 pound per pe-kan. Meskipun, kontrak De Gea saat ini baru akan berakhir pada 2016 mendatang. Sejauh ini, De Gea diyakini merasa kerasan bermain bersama Wayne Roon-ey dan kawan-kawan. Namun, MU sangat cemas jika Dea Gea tertarik dengan tawaran kem-bali pulang kampung dan mem-perkuat klub sekaliber Real Ma-drid yang tengah mencari sosok kiper utama baru sebagai sukse-sor Iker Casillas.

Karenanya, MU mempriori-taskan deal kontrak baru De Gea. Akan tetapi, pemain yang ber-

sangkutan diyakini betul baru akan menimbang proposal kon-trak anyarnya di akhir musim. De Gea akan memutuskan masa depannya setelah mengetahui apakah MU akan kembali terjun di kancah Liga Champions di musim depan.

Andaikata De Geal menolak proposal perpanjangan kon-traknya, maka MU bersedia me-legonya di bursa transfer dengan berharap ongkos penjualannya bakal jauh lebih tinggi ketim-bang dana yang dikeluarkan Sir Alex Ferguson saat menco-motnya dari Atletico Madrid dengan fee sebesar £ 18,6 juta (Rp 372 miliar) pada 29 Juni 2011. =sky spoRTs/cARol AJI

TRANSFER PEMAIN

Valencia Tak Lepas Nicolas Otamendi ke MU

Kesempatan emas meme-tik tiga poin itu hilang begitu saja karena kecerobohan peny-erang Kevin Mirallas yang gagal mengeksekusi tendangan penalti. Kegagalan ini membuat peny-erang asal Belgia ini dinilai mem-bangkang terhadap aturan klub yang menempatkan Leighton Baines sebagai eksekutor penalti nomor satu.

Peristiwa itu terjadi pada menit ke-44, ketika bek West Bromwich Albion, Loleon Lescott menyentuh bola dengan tangan di dalam kotak penalti. Begitu wasit menunjuk titik putih, tanpa pikir panjang, Mirallas memungut bola dan mengambil tendangan pen-alti. Sayang bola yang dia arahkan ke sisi kiri gawang menyentuh tiang gawang.

Seharusnya tendangan penalti itu diambil oleh Leighton Baines yang menjadi spesialis eksekutor

tendangan penalti Everton. Dari 16 kali tendangan penalti, 15 di antaranya sukses menghasilkan gol. Meski diprotes rekan satu tim supaya bola diberikan ke-pada Baines, tetapi Mirallas tidak peduli.

Kegagalan ini membuat tim berjulukkan “The Toffees” itu

tidak pernah menang lagi dalam delapan pertandin-gan di semua kompetisi dan hanya berada empat poin di atas zona degradasi. Mereka bertengger di posisi ke-12 klasemen sementara dengan 23 poin, unggul empat poin

dari Hull City yang berada di per-ingkat ketiga dari bawah.

Kegagalan ini dinilai karena Mirallas terlalu egois serta di-kait-kaitkan dengan gosip bah-wa pemain ini diberitakan akan hengkang ke Tottenham Hotspur atau bermain di Bundesliga Jer-man bersama Borussia Dort-

mund. Semenit setelah kegaga-lan tersebut memaksa Martinez mengganti Mirallas pada menit ke-45 dan digantikan Bryan Oviedo.

“Seharusnya penalti itu di-ambil oleh Leighton Baines. Dia nomor satu. Tetapi setiap kali tendangan penalti melawan West Ham, Mirallas selalu melakukan dengan baik. Dia merasa bisa mengambil tanggung jawab itu

dengan baik dan Baines dengan senang hati memberikannya ke-pada dia. Keduanya sama-sama memiliki kualitas untuk menc-etak gol. Sayang kali ini dia tidak beruntung, tidak tepat sasaran dan ini menjadi isu besar,” kata Martinez.

Lebih lanjut dia menjelaskan, “Tetapi ketika itu dia merasa san-gat percaya. Yang paling mengece-wakan adalah bahwa kami tidak

bisa memanfaatkan peluang itu menjadi gol, bukan siapa yang mengambil tendangan penalti. Dia (Mirallas) tidak bermain 100 persen pda 45 menit pertama. Dia masih merasa cedera. Anda bisa lihat itu setelah tendangan pen-alti, dia tidak bisa bergerak bebas. Kami butuh pemain yang lebih dinamis di babak kedua dengan energi yang penuh.”

=sky spoRTs/cARol AJI

Gagal Penalti, Mirallas Dinilai Membangkang Aturan KlubLIVERPOOL - Everton lagi-lagi gagal memetik tiga poin saat menjamu West Bromwich Albion pada lanjutan Liga Utama Inggris di Goodison Park, Liv-erpool, Senin (19/1) malam waktu setempat atau Selasa (20/1) dini hari WIB yang berakhir imbang tanpa gol. Padahal mereka memiliki peluang menang setelah mendapat hadiah tendangan penalti menjel-ang akhir babak pertama. Sayang, peluang itu tidak dimanfaatkan dengan baik.

KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV16 KORAN MADURA

16RABU 21 JANUARI 2015No. 0529 | TAHUN IV

GAGALPENALTI,MIRALLAS MEMBANGKANG?OLAHRAGA | 15

MANCHESTER - Mantan bek Manchester United (MU) Gary Neville membela pendukung Setan Me-rah yang meminta pelatih Louis van Gaal mengubah taktiknya dari 3-5-2 menjadi 4-4-2, menyusul keme-nangan dua gol tanpa balas atas Queens Park Rangers (QPR) akhir pekan lalu. Dua gol kemenngan “The Red Devils” pada laga tersebut dihasilkan pada babak kedua setelah Van Gaal mengubah sistem dari 3-5-2 menjadi 4-4-2 di babak kedua.

Menurut Neville yang kini menjadi asisten pelatih Roy Hodgson di Timnas Inggris, teriakkan pendukung MU supaya Van Gaal mengubah taktik sangat benar. Kritik

itu, kata Neville, menunjuk-kan bahwa mereka

sudah tidak sabar lagi. “Mereka tidak ingin

berisiko dengan sistem 3-5-2 karena selama 57 menit saat melawan QPR, tidak ada gol yang tercipta, hanya lima

tendangan, em-pat di antaranya

tepat sasaran, dan 68 persen penguasaan

bola,” kata Neville.Dia menambahkan, “Dengan

sistem 4-4-2, mereka memang kurang dalam pengua-saan bola tetapi berhasil mencetak gol, jumlah tendan-gan ke gawang lebih banyak dan penampilan ini secara keseluruhan lebih baik sepanjang 30 menit terakhir. Ini memang bukan haya masalah sistem, tetapi juga men-tal. Saya bukan penyuka sistem 3-5-2. Sebab sistem ini menjadikan bek tengah menjadi sangat bebas dan ini sangat berisiko.”

Pada bagian lain, Neville menilai, tempo permainan MU harus ditingkatkan lagi. Pada laga akhir pekan lalu, MU memainkan bola dari belakang, tetapi temponya terlalu lambat dan terlalu banyak menguasai bola. Tiga pemain belakang juga terlalu banyak memegang bola. “Pada babak pertama saat melawan QPR, tiga bek tengah MU melepas umpan sebanyak 114 kali. Beda dengan tim-tim lain seperti Southampton yang pemain belakangnya hanya 57 kali umpan, Chelsea (37), dan Arsenal (26). Ini perbedaan yang sangat tajam,” papar Neville lagi.

Dia meneruskan, “Ketika kembali dengan memasang empat bek di babak kedua, para pemain belakang hanya 54 kali melepas umpan. Ini sebuah perbedaan besar. Mereka mulai melepas umpan-umpan diagonal, bermain lebih berisiko dan membuat QPR melakukan hal-hal yang tidak terduga.”

Sementara itu Van Gaal tetap percaya dengan filosofi bermainnya dan tetap akan memainkan sistem va-foritnya, 3-5-2, tersebut. Dia pun tidak menerima komen-tar Neville ini. Bahkan Van Gaal pernah meminta Neville untuk lebih hati-hati berkomentar karena bulan lalu dia membandingan MU dengan sebuah pub. =espN/cARol AJI

Gary Neville Bela FansSetan Merah

Minta Van Gaal Ubah Sistem Permainan Manchester United

Legenda Manchester United yang saat ini

menjadi asisten pelatih timnas Inggris Gary

Neville (kanan) bersama pelatih Roy Hodgson

dalam sebuah latihan timnas Inggris.

KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV A

Taneyan LanjangKORAN MADURA

Kantor Bulog Madura terus dideMo

Kepala disperindagtaM

BeluM dipanggil lagi

pengendarasandera Mpu Bawa BBM

SUMENEP |BPAMEKASAN | G SAMPANG | J

RABU21 Januari 2015 No. 0529 | TAHUN IV

BANGKALAN - Aktivis anti korupsi Ka-bupaten Bangkalan, Mathur Husairi (47), warga Jalan Teuku Umar Kelurahan Deman-gan menjadi korban penembakan orang tak dikenal (OTK), saat hendak membuka pintu pagar rumahnya, Selasa (20/1) seki-tar pukul 02.00 Wib dini hari. Akibatnya, Direktur LSM CiDeiS tersebut mengalami luka parah pada bagian pinggang sebelah kanan. Sehingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan operasi pengangka-tan satu peluru timah yang bersarang di tubuhnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kronologis insiden penembakan tersebut berawal ketika korban melakukan perte-muan dengan sejumlah tokoh masyarakat. Setelah selesai, korban pulang dengan me-naiki mobil Avanza bernomor polisi M 307

HA warna abu-abu metalik. Ia sendirian di dalamnya.

Ketika sampai di depan rumahnya, ak-tivis yang getol menyoroti kasus korupsi di Bangkalan ini turun dari mobil dan mem-buka pagar. Pada saat itu juga tiba-tiba ada dua orang tak dikenal dengan menaiki se-peda motor berboncengan. Kemudian salah satu di antara orang yang diduga pelaku tersebut melepaskan tembakan ke arahnya. Peluruh terbang menembus pinggang dan pangreas serta paru. Korban sempat mel-akukan perlawanan pada pelaku, tapi ka-rena terlalu banyak mengeluarkan darah akhirnya korban tersungkur.

Kerasnya suara letusan tembakan tern-yata didengar oleh keluarga korban. Mereka pun langsung menghampiri suara letusan tersebut. Sungguh mengejutkan, rupanya korban sudah ditemukan bersimbah darah di depan rumah yang berjarak sekitar 20 meter. Tentu saja keluarga membawa kor-ban ke RSUD Syamrabu untuk diselamat-kan jiwanya. Karena kondisi korban parah, pihak rumah sakit tidak sanggup dan meru-juk korban RSUD dr Soetomo, Surabaya.

"Saya dengar satu kali tembakan. Pa-man Mathur setelah mendapatkan per-

awatan di rumah sakit langsung dibawa ke Surabaya untuk dioperasi mengeluarkan peluru. Saya berharap paman bisa sembuh dan tidak terjadi apa-apa," ujar Rofii, sepu-pu Mathur, kepada wartawan.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Sulistyono membenarkan telah ter-jadi penembakan terhadap korban. Menu-

rutnya, kemungkinan besar pelaku sudah mengincar korban dengan membuntuti atau menunggu di sekitar tempat kejadian perkara (TKP). Sebab peristiwa penem-bakan tersebut berlangsung sangat cepat ketika korban turun dari mobil dan hendak membuka pintu pagar.

"Setelah dilihat dari hasil olah TKP, sep-ertinya pelaku berniat membunuh korban. Kita masih melakukan penyelidikan atas kasus ini termasuk meneliti proyektil yang digunakan pelaku. Apakah senjata yang digunakan itu asli ataupun rakitan. Yang jelas kami akan terus mengembang-kan kasus itu dengan meminta keterangan saksi yang mengetahui pada saat kejadian," terangnya.

Hingga berita ini ditulis, motif dari penembakan terhadap aktivis tersebut be-lum diketahui pasti. Mathur Husyairi dike-nal sebagai sosok yang sering mengkritisi kasus-kasus yang ada di Pemerintahan Bangkalan, termasuk dalam kasus Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin yang saat ini mendekam di balik jeruji KPK.

Tim Cobra dari Subdit III Jatarantas Ditreskrimun Polda Jatim turun langsung ke lokasi kejadian. Selain itu, tim Polri ten-gah meneliti proyektil yang telah bersarang di perut korban di laboratorium forensik. Hal itu penting untuk mengetahui jenis dan kaliber senjata api yang dipakai pelaku. Dengan harapan mendapatkan petunjuk atas pelaku penembakan.

=DoNI HERIyANTo/RAH

Aktivis Anti korupsi DitembAkAdakah Benang Merah dengan Kasus yang Menjerat Fuad?

TINJAU. Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono berserta Kanit Intel dan Kanit Pidum saat meninjau lokasi penembakan Mathur Husairi (47), Selasa (20/1) sekitar pukul 02.00 Wib dini hari di Jalan Teuku Umar Kelurahan Demangan.

KORBAN. Kondisi Mathur, korban penembakan orang tak dikenal saat dilarikan ke rumah sakit.

KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV BPROBOLINGGO RABU 21 JANUARI 2015

No. 0529 | TAHUN IVKORAN MADURAB Sumenep

Informasi yang berhasil di-himpun Koran Madura, pen-yanderaan itu bermula saat sejumlah pengendara, baik roda dua maupun roda empat, hendak mengisi BBM di SPBU milik Pembak Sumenep, kema-rin sekitar pukul 9.00, melihat petugas SPBU lebih mempriori-taskan mengisi sejumlah jeriken itu.

Walaupun antrean men-gular, pihak SPBU terkesan mengesampingkan pengendara yang telah antre terlebih dulu. Bahkan, tidak lama kemudian pengelola SPBU secara tegas melakukan penyetopan pengi-sian, dengan dalih karena BBM

di SPBU pelat merah itu sudah habis.

Syarkawi, warga Desa/Ke-camatan Kalianget mencerikan, kondisi seperti itu membuat se-jumlah pengendara marah dan langsung mendatangi mobil yang sedang mendropping BBM tersebut. Hingga pada akhirnya diturunkan.

“Nah, kondisi itu yang mem-buat kami marah. Kita semua kan sudah tahu, jika saat ini BBM sudah langka, malah pen-gelola SPBU lebih mengutama-kan pengisian jerikan daripada kendaraan,” katanya saat ikut antre mengisi bahan bakar.

Menurut Syarkawi, tindakan

yang dilakukan pengelola SPBU ini terkesan tebang pilih. Bah-kan, dirinya mencurigai pen-gelola SPBU dengan sejumlah pengecer melakukan konspirasi.

“Sesuai HO (izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah) setiap pengecer itu hanya boleh mendropping BBM dalam satu hari sebanyak 200 liter. Namun setelah kami lihat di sana ada kurang lebih 46 jerikan, se-muanya sudah berisi BBM ful. Setiap jerikennya berisi seban-yak 35 liter. Ini kok bisa seperti itu, ada apa di belakan itu se-mua?” tanyanya.

Dirinya meminta penegak hukum mengungkap persoalan tersebut. ”Jika ini tidak segera ditindak tegas, maka besar ke-mungkinan tindakan yang sama akan dilakukan. Jadi, ketegasan penegak hukum itu yang kami harapkan. Apalagi tindakan ini kami rasa sudah ada indi-kasi konspirasi di dalamnya,” tegasnya.

Sayangnya, saat awak me-dia akan mengklarifikasi, tidak satupun pengelola SPBU mi-lik Pemkab Sumenep yang be-rada di bawah naungan salah satu Badan Usaha Milik Derah (BUMD) itu bisa memberikan komentar.

Sumber Koran Madura me-nyebutkan, pemilik mobil terse-but bukan pengecer, melainkan hanya menerima pesanan dari sejumlah pengecer di daerah domisilinya itu. Hal itu terbukti saat dilakukan mediasi, supor mobil angkutan umum dengan nomor polisi M 452 UV bisa menunjukkan izin sebanyak 6 HO.

Bahkan, dari enam izin HO itu yang terisi hanya sebanyak 550 liter. Jadi kalau satu HO diberi jatah sebanyak 200 liter, maka yang diberi jatah oleh pihak SPBU hanya tiga HO. Se-mentara tiga HO masih belum dilakukan pengisian.

=JUNAEDI/MK

Katanya, pelaksanaan PPLS seharusnya dilakukan setiap tiga tahun sekali. Pelaksaan PPLS mestinya dilakukan pada tahun 2014, mengingat pelaksaan PPLS terakhir dilakukan pada tahun 2011. Sayangnya, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda program tersebut dilakukan.

“Kami dengan hormat memnita agar pemerintah segera melaksana-kan PPLS. Sejauh amatan kami, vali-dasi data yang dimiliki sudah banyak yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Padahal data itu sangat dibutuhkan. Salah satunya untuk validasi data penerima bantuan sosial,” ujarnya, Selasa (20/1).

Menurut politisi PKB itu, jenjang waktu selama tiga tahun sangat memungkinkan terjadinya peruba-han data warga miskin. ”Logikanya, kurun waktu tiga tahun data itu pasti terjadi perubahan. Karena pasti ada yang sudah meninggal dan juga ada penduduk yang datang dari luar daerah. Maka seharusnya, pemerintah melakukan update data secara rutin,” terangnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, Suparno menjelaskan, data yang digunakan untuk program bantuan sosial masih menggunakan data lama. Yakni, data hasil PPLS 2011. ”Memang benar, selama ini masih menggunakan data lama. Karena kami masih belum melakukan pendataan lagi,” katanya.

Menurutunya, mestinya penda-taan dilakukan tahun 2014. Hanya saja, karena ada pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden, jadwal PPLS diundur. “Sampai saat ini belum ada instruksi presiden (inpres) tentang PPLS tersebut,” terangnya.

Suparno menjelaskan, pelaksan-aan PPLS nanti dipastikan berbeda dengan sistem PPLS tahun-tahun sebelumnya. ”Salah satunya men-genai transparansi data,” terangnya tanpa menjelaskan secara detail teknis PPLS yang akan dilakukan nanti.

=JUNAEDI/MK

STATISTIK

PPLS Tidak JelasSUMENEP – Anggota Komisi A DPRD Sumenep, Abrori Manna mengatakan, Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) di kabupaten ujung timur Pulau Madura tidak jelas. Akibatnya, sejumlah bantuan khusus masyarakat miskin ditengarai banyak salah sasaran.

Pengendara Sandera MPU Bawa BBMSyarkawi: Pengelola SPBU Lebih Mengutamakan Isi JerikenSUMENEP – Sejumlah pengendara menyandera satu unit mobil MPU yang membawa sedikitnya 46 jeriken bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, saat melaku-kan pengisian BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Selasa (20/1).

DIAMANKAN. Petugas SPBU milik Pemda Sumenep saat menurunkan jeriken yang berisikan BBM bersubsidi di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Selasa (20/1).

KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV CSumenep

Kabid Perdagangan Disper-indag Sumenep R Heni Yulianto mengungkapkan, saat pihkanya melakukan pemantauan, secara umum tidak ada perubahan yang mencolok pada hara komodi-tas sekalipun pemerintah telah menurunkan harga BBM.

Sesuai hasil pemantauan, kata dia, harga beras premium ke-masan 25 kilogram stabil antara Rp 232-Rp 240 ribu. Harga se-jumlah daging juga stabil, seperti daging sapi Rp110 ribu per kilo-gram dan daging ayam kampung Rp 65 ribu per kilogram.

"Harga gula pasir tetap pada kisaran Rp 9.500 hingga Rp 10 ribu per kilogram. Begitu juga harga minyak goreng curah tetap Rp 11.500 per kilogram dan mentega curah Rp 20 ribu per kilogram," ujarnya.

Namun, Heni juga menjelas-kan, sejumlah komoditas men-galami penurunan harga diband-ing hasil pemantauan pada Senin (19/1), di antaranya daging ayam broiler. "Pada Selasa ini, harga daging broiler Rp 29 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 30 ribu. Kalau harga sejumlah cabai, penurunan harganya mulai terjadi sejak pekan lalu," ucapnya.

Hasil pemantauan yang dilakukan staf Disperindag Sumenep kemarin, harga cabai merah besar keriting Rp20 ribu per kilogram, cabai merah besar biasa Rp25 ribu, cabai kecil biasa Rp35 ribu, dan cabai kecil rawit Rp30 ribu.

"Beberapa pekan lalu, harga sejumlah cabai itu pada kisaran Rp 45 ribu hingga Rp 60 ribu per kilogram. Sejak pekan lalu, harga

sejumlah cabai tersebut mengala-mi penurunan secara bertahap," kata Heni, menambahkan.

Sementara di kepulauan, harga beras, telur ayam, serta sayur mayur melambung tinggi hingga mencapai 10 persen. “Se-mua harga barang-barang men-galami kenaikan, hingga saat ini mencapaai 10 persen dari harga biasanya,” kata Daeng Albar (35), tokoh masyarakat asal Pulau/Ke-camatan Masalembu.

Kenaikan harga komoditas su-dah berlangsung sejak beberapa pekan pasca berakhirnya kontrak kapal perintis dengan pemerin-tah. “Sejak tidak ada kapal perin-tis yang berlayar ke sini, semua harga barang-barang mengalami kenaikan,” paparnya, kemarin.

Harga beras yang semula hanya 240.000 per sak ukuran 25 kg, sekarang naik menjadi Rp 300.000 per sak. Harga bawang merah mengalami kenaikan hing-ga Rp 12.000, harga telur ayam mengalami kenaikan hingga Rp 800 per butir.

“Harga bawang merah yang semula dijual Rp 18.000 per

kilogram, sekarang menjadi Rp 30.000 per kilogram. Sementara harga telur ayam yang sebel-umnya dijual Rp 1500 per butir, sekarang dijual Rp 2200 hingga 2300 per butir,” ungkapnya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sejumlah warga me-masok dari kepulauan terdekat. “Kebutuhan masyarakat yang ada di kepulauan masih cukup besar, sedangkan pasokannya tidak ada, tentu saja mengalami krisis yang luar biasa,” tuturnya.

Pihaknya mendesak pemer-intah untuk proaktif menangani masalah transportasi laut. Sebab, ini sudah menjadi problem klasik yang tidak bisa dipecah-kan hingga saat ini. “Tidak ada pemecahan sama sekali sam-pai saat ini, kami tidak paham dengan Pemkab. Ini harus sudah tuntas solusinya,” tandasnya.

Untuk diketahui, pelayaran Kalianget-Masalembu hanya dilayani oleh kapal dengan jalur keperintisan. Ada 3 kapal yang melayani jalur perintis, yakni KM Amukti Palapa dengan kantor di Surabaya, KM Sabuk Nusantara

27 dengan kantor di Tanjung Wangi- Banyuwangi, dan KM Asia 1 dengan kantor di Bima, Nusa Tenggara Barat. Kontrak kapal perintis berakhir per 31 Desem-ber 2014.

Sedangkan cuaca sedang ekstren. Ketinggian gelombang di perairan Masalembu mencapai 1,3- 3 meter, di perairan Kangean sekitar 0,8 – 2,5 meter, dan untuk selat Madura ketinggian ombak berkisar 0,5-2 meter. Sedangkan kecepatan angin berkisar antara 5-45 km/jam.

Kondisi cuaca ekstrem terse-but diperkirakan berlangsung hingga Februari 2015. Cuaca ektrem tersebut dipicu oleh tekanan rendah di selatan Jawa. Sehingga, angin dari arah barat sangat kencang, dan berpotensi besar menyebabkan tingginya gelombang.

”Kondisi seperti ini sangat membahayakan, sehingga bagi transportasi yang melayani rute kepulauan selalu waspada,” terang prakirawan BMKG Sume-nep, Endriyono, kemarin.

=JUNAEDI/ANT/MK

HARGA KOMODITAS

Lain Daratan, Lain Pula KepulauanSUMENEP – Harga sejumlah komoditas pokok di Pasar Anom Baru Sumenep, cenderung stabil, meski pemer-intah telah menurunkan harga BBM sejak Senin (19/1). Hal itu berbeda dengan yang terjadi di daerah kepu-lauan. Di kepulauan naik 10 persen.

SUMENEP - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabu-paten Sumenep menyatakan siap menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung pada ta-hun ini.

"Sejak beberapa waktu lalu, kami memang dalam posisi siap menggelar pilkada langsung den-gan tetap menunggu kepastian status Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Wali Kota)," kata Ketua KPU Sumenep, Warits, Selasa (20/1).

Rapat Paripurna ke-16 DPR se-cara aklamasi menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilka-da dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan akhirnya disahkan menjadi undang-undang.

"Saat ini, kami tinggal menung-gu petunjuk teknis dari KPU RI un-tuk melaksanakan tahapan pilkada langsung secara serentak tersebut. Sekali lagi, kami siap menggelar pilkada langsung pada tahun ini," ujarnya, menegaskan.

Warits juga mengemukakan pihaknya telah menggelar bebera-pa kali rapat internal untuk mem-bahas pra-persiapan pilkada, sela-ma menunggu pembahasan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 di DPR RI.

"Ketika itu, opsinya memang dua, yakni pilkada tak langsung atau dipilih anggota DPRD dan pilkada langsung. Kami pun sem-pat diundang oleh pihak terkait di Pemkab Sumenep untuk membahas estimasi biaya pelaksanaan pilkada langsung," katanya, menerangkan.

Hasil pembahasan internal di KPU Sumenep, biaya penyelengga-raan pilkada langsung diperkirakan Rp43 miliar.

Sementara Pemkab Sumenep telah menyiapkan dana sebesar Rp25 miliar untuk kepentingan pilkada langsung.

Masa jabatan A Busyro Karim-Soengkono Sidik sebagai Bupati-Wakil Bupati Sumenep periode 2010-2015 yang merupakan hasil pilkada langsung setempat pada 2010 akan berakhir pada Oktober 2015.

=ABD AZIZ/ANT

PILKADA 2015

KPU Siap Gelar Pilkada Langsung

MASIH SULIT. Petani mencabut rumput yang tumbuh secara liar di lahan pertanian padinya, beberapa waktu lalu. Hingga saat ini, petani mengaku masih kesulitan mendapatkan pupuk.

KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV D Sumenep

Informasinya, kedua pela-jar perempuan itu, tercatat sebagai siswa salah satu ma-drasah tsanawiyah negeri yang berada di Kota Sumenep. Pan-tauan Koran Madura, kedu-anya langsung dibawa ke Kan-tor Satpol PP untuk dilakukan pendataan dan pembinaan.

Kepala Satpol PP Sumenep, Abd. Majid menjelaskan, kedua siswa itu dibawa ke kantornya

untuk dilakukan pendataan dan pembinaan karena tidak mempunyai surat keterangan izin dari pihak sekolah. Kedu-anya mengaku bolos sekolah karena mengerjalan tugas.

Mestinya, lanjut Majid, jika memang ada tugas yang harus dikerjakan di luar sekolah pada saat jam masuk berlangsung, siswa tersebut membawa surat keterangan yang dkeluarkan

oleh pihak sekolah. ”Karena keduanya tidak ada surat ket-erangan, maka kami bawa ke kantor untuk dimintai keter-angan,” katanya.

Menurut Madjid, sesuai peraturan, semua siswa baik negari maupun swasta, tidak boleh ada di luar lingkungan sekolah saat jam pelajaran berlangsung.

”Memang aturannya sep-erti itu, tapi kalau ada kepent-ingan maka pihak sekolah harus mengeluarkan surat ket-erangan,” ungkapnya.

Dikatakan, operasi se-rupa akan terus digalakkan ke

depan, utamanya di tempat yang sering dijadikan persem-bunyian siswa seperti di war-net, tempat wisata, dan sejum-lah tempat yang lain.”Operasi seperti ini kami lakukan dalam rangka menghindari pelajar bolos,” terangnya.

Sumber Koran Madura mengatakan, kedua siswa tersebut tidak tergolong siswa nakal. Hanya saja pada saat itu, sekolah keduanya sedang diliburkan karena ada acara maulid nabi. Sehingga, semua siswa dipulanhkan lebih awal.

=JUNAEDI/MK

Dua Pelajar Diamankan Satpol PP di Warnet

SuMeneP - Pengelola dua sekolah penerbang, yakni Merpati Pilot School (MPS) dan Trans Asia Pacific Aviation Training (TAPAT) Pilot School, meman-faatkan Bandara Trunojoyo Sumenep, sebagai lokasi latih terbang pesawat bagi siswanya.

"Pengelola TAPAT sudah menempat-kan pesawat latihnya di Bandara Truno-joyo. Sementara untuk MPS, dalam waktu dekat akan kembali memulai aktivi-tasnya," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep, Moh Fadillah, Selasa (20/1).

Ia menjelaskan, TAPAT Pilot School adalah sekolah penerbang kedua yang memanfaatkan Bandara Trunojoyo sebagai lokasi latih terbang pesawat bagi siswanya.

"Sudah ada penandatangan nota kesepahaman antara pemerintah daerah dengan pengelola TAPAT Pilot School. Artinya, pengelola TAPAT Pilot School sudah bisa memanfaatkan Bandara Trunojoyo," ujarnya.

Semen-tara MPS, kata dia, sudah memanfaat-kan Bandara Trunojoyo se-jak akhir 2010.

"namun, MPS belum beraktivitas lagi sejak terjadinya ke-celakaan salah satu pesawat latihnya pada

September 2014," ujarnya.Fadillah juga mengemukakan, saat

ini, pengelola MPS melakukan sejumlah persiapan untuk memulai aktivitasnya di Bandara Trunojoyo.

"Kami memakluminya, jika pengelola MPS masih memilih tidak beraktivitas. namun, beberapa waktu lalu, mereka berkoordinasi dengan kami yang intinya memberitahukan akan kembali beraktivi-tas di Bandara Trunojoyo dalam waktu dekat," katanya, menambahkan.

Pada 19 September 2014, sebuah pesawat latih milik MPS jatuh di areal persawahan di Desa Marengan Daya, Kecamatan Kota.

Pesawat latih yang jatuh itu dalam posisi terbang solo (sendiri) dan diter-bangkan oleh siswa MPS, yakni Haris Yondi, warga Kecamatan Waru, Sidoarjo, yang meninggal dunia dalam musibah tersebut.

=ABD AZIZ/ANT

PEMANFAATAN BANDARA

2 Sekolah Penerbangan Manfaatkan Bandara Trunojoyo

Moh FadillahKepala Dishub

SuMeneP – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menemukan dua pelajar sedang di warnet di Jalan KH. Tamrin, Kecamatan Kota Sumenep, pada jam se-kolah, Selasa (20/1). Keduanya berinisial AL dan YL.

Satpol PP: Operasi untuk Hindari Pelajar Bolos

TERTANGKAP. Dua siswi saat dinaikkan ke mobil Satpol PP Sumenep untuk dilakukan pembinaan di Kantor Satpol PP , Selasa (20/1). Mereka tertangkap ada di warnet saat jam sekolah.

KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV ESumenep

SUMENEP – Kepala Dinas Kese-hatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, A. Fatoni mengatakan, penularan penyait demam berdarah dengue (DBD) diperkirakan mencapai pun-caknya pada bulan Januari ini. Kare-nanya, masyarakat harus mewaspa-dainya.

“Biasanya, kalau DBD itu pada bulan Desember sudah mulau naik. Dan pada bulan ini (Januari, red.) biasanya sangat tinggi. Baru pada bulan Februari akan turun lagi,” ka-tanya Selasa (20/1).

Sampai kemarin, berdasarkan data yang tercatat di Dinkes Sume-nep, sejak memasuki bulan Januari, sudah sekitar 50 pasien DBD yang dirawat di RSUD Sumenep, den-gan satu orang meninggal dunia. Sementara 5 orang lainnya per 20 Januari harus dirujuk ke Surabaya karena pihak rumah sakit setempat sudah tidak sanggup menanganinya.

“Kalau yang sampai meninggal dunia dan yang sampai harus diru-juk ke Surabaya itu bukan karena penanganan pihak rumah sakit yang lambat, tapi karena si pasien memang lambat dibawa ke rumah sakit,” dalihnya saat ditanya men-genai penanganan pihak rumah sakit kepada penderita DBD selama ini.

Fatoni mengatakan, kesadaran sebagian masyarakat terdapat serangan DBD masih rendah. Pada-hal, lanjutnya, DBD termasuk salah satu penyakit berbahaya. Menurut dia, jika seseorang terkena penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk jenis aides aigepty itu tidak segera ditangani akan menyebabkan pend-

eritanya sock. “Karena kalau demam berdarah

itu virusnya merusak sel-sel darah. Terutama faktor pembekuan darah. Dan kalau virusnya sudah masuk, itu kita tidak bisa cegah. Berbeda den-gan chikungunya. Kalau chikungunya hanya memberikan efek imun kepada tubuh sehingga menyebabkan badan-nya panas dan tulang-tulangnya sak-it,” jelasnya di kantornya.

Lebih dari itu, menurut Fatoni, untuk memutus mata rantai penye-baran penyakit DBD di masyarakat, itu tidak hanya dengan melakukan fogging atau pengasapan saja. Na-mun juga harus disertai dengan gerakan pemberantasan sarang ny-amuk. “Karena, yang namanya sa-rang nyamuk itu ada di mana-ma-na,” tukasnya.

Pengasapan, lanjutnya, bukan merupakan solusi untuk mencegah penyakit DBD. Pasalnya, pengasa-pan hanya mampu membunuh ny-amuk dewasa. Sementara jentiknya tidak terbunuh. Sehingga, jentik itu akan terus berkembang menjadi ny-amuk dalam waktu empat hari saja. “Dan biasanya, seekor nyamuk itu jentiknya bisa berjumlah 40 sampai 80 ekor,” tukasnya.

Sehingga, Fatoni mengingatkan, untuk memutus mata rantai penye-baran penyakit DBD masyarakat juga harus memberantas sarang nyamuk. “Salah satu caranya bisa dengan menaburkan bubuk abate ke tempat penampungan air, serta mengubur kaleng kosong atau ben-da lainnya yang bisa menampung air,” tutupnya.

=FATHOL ALIF

Ia berharap di Sumenep segera ada penyesuaian tarif transpor-tasi laut. Supaya efek turunnya harga BBM dapat dinikmati oleh

masyarakat, dalam hal ini yang biasa menggunakan jasa trans-portasi sebagai kendaraan. "Saya berharap, onkos transportasi juga

diturunkan. Agar turunnya harga BBM bisa mengena kepada rakyat kecil," katanya, Selasa (20/01) di Pelabuhan Kalianget.

Menanggapi masih belum adanya penyesuaian tarif ang-kutan laut yang dikeluhkan oleh para pengguna jasa transpor-tasi laut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengatakan akan melakukan penyesuaian tarif. Pasalnya, menurut Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, kebi-jakan pemerintah daerah harus selalu berbanding lurus den-gan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

"Karena yang namanya dae-

rah memang harus menyesuai-kan dengan kebijakan pusat. Ter-masuk persoalan tarif angkutan. Apakah itu naik, apakah itu turun, semuanya harus menyesuaikan dengan pusat," tukasnya, Selasa (20/01) di depan kantor Pemkab Sumenep.

Mengenai masih belum adan-ya penyesuaian tarif transportasi laut, menurut Busyro, kalau sebe-lumnya tarif angkutan laut dinai-kkan akibat naiknya harga BBM beberapa waktu lalu, seharusnya ketika harga BBM saat ini turun, tarif angkutan laut juga harus ikut turun.

"Kalau sebelumnya (tarif ang-

kutan laut, red.) dinaikkan karena harga BBM naik, maka kalau har-ga BBM sudah turun, seharusnya juga disesuaikan dengan harga BBM yang sekarang. Kecuali se-belumnya naiknya tarif angkutan laut itu karena selain kenaikan harga BBM," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Syah-bandar Pelabuhan Kalianget, Bam-bang A. mengaku di hari pertama turunnya harga BBM pihaknya tidak menerima surat tembusan mengenai adanya penyesuaian ta-rif angkutan laut. Padahal, menu-rutnya, tiap kali ada penyesuaian tarif, pihaknya selalu menerima surat tembusan. =FATHOL ALIF

Tarif Angkutan Laut DikeluhkanBupati Serukan Penyesuaian

SUMENEP – Adi Sumarno, warga Kecamatan Ka-lianget, yang hampir setiap hari menggunakan jasa transportasi laut Kalianget-Talango, menge-luh karena hingga dua hari pasca penurunan harga BBM belum ada tanda-tanda akan adanya penyesuaian tarif angkutan laut. Padahal, menu-rut dia, turunnya harga BBM harus berdampak positif bagi masyarakat.

KESEHATAN

Januari, Puncak DBD

FOGGING DEMAM BERDARAH. Petugas melakukan pengasapan atau fogging untuk memutus siklus hidup ny-amuk aedes aegypti penyebab terjadinya demam berdarah (DBD) di pemukiman warga. Di Sumenep, penularan penyait demam berdarah diperkirakan mencapai puncaknya pada bulan Januari ini.

KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IVF PamekasanBANGKALANPROBOLINGGO PamekasanKORAN

MADURA FRABU 21 JANUARI 2015No. 0529 | TAHUN IV

Dengan ditariknya subsidi pupuk akan banyak petani yang akan meninggalkan lahan perta-niannya, karena sudah tidak ada lagi jaminan dari pemerintah untuk memberikan kemudahan dan keringanan biaya pupuk bagi petani.

Ketua Komisi II DRPD Pame-kasan, Hosnan Ahmadi menga-takan hampir semua para pelaku pertanian adalah rakyat yang

ekonominya menengah ke bawah. Rakyat memilih bekerja sebagai petani karena sudah tidak ada pekerjaan yang lebih baik untuk mata pencahariannya.

“Jika nanti pemerintah be-nar-benar menarik subsidi pu-puk, ini sudah sangat keterla-luan pada rakyat kecil. Karena biaya produksi pertanian yang akan semakin tinggi sedang harga jual hasil pertanian masih

belum ada peningkatan yang signifikan,” katanya.

Apabila pemerintah berala-san dalam penyaluran pupuk bersubsidi terjadi penyelewen-gan, semestinya cukup di-lakukan perbaikan dalam pen-yalurannya seperti dengan memperketat pengawasan, dengan tidak serta merta men-cabut subsidi pupuk.

Apalagi, terang Hosnan, ren-cana kebijakan itu hanya berdasar pada temuan di sejumlah kabu-paten, tapi berdampak kepada kepentingan semua petani di In-donesia, yang lebih dari separuh jumlah penduduk negeri ini mata pencahariannya di sektor perta-nian.

“Saya kira tidak perlu sam-pai menarik subsidinya, apa-bila pemerintah tidak bisa mel-akukan perbaikan jika memang dianggap ada penyelewengan dalam penyalurannya. Karena pupuk ini hanya satu-satunya jaminan dari pemerintah dalam mengurangi biaya produksi pertanian,” ungkap politisi PAN ini.

Lanjut Hosnan, seharusnya pemerintah bisa membanding-kan kondisi pertanian di Indone-sia dengan di negara maju, yang pertaniannya terus berkembang dari tahun ke tahun. Menurutnya, hal itu terjadi karena ada jami-nan dari pemerintahnya dalam produksi pertanian.

Secara hukum ekonomi pem-berian subsidi memang membe-bani kepada Anggaran Pendapa-tan dan Belanja Negara (APBN). Namun, yang perlu diperhatikan adalah dampak dari subsidi terse-but, yang bisa menggerakkan perekonomian di tingkat bawah (masyarakat).

“Kalau untuk kesejahteraan masyarakat hendaknya tidak hitung-hitung untung dan rugi dalam memberikan subsidi. Kalau memang dipaksakan dihapus harus ada kompensasinya bagi petani. Selain itu, harus ada ja-minan petani mendapat untung dengan hasil pertaniannya,” ka-tanya.

=ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Dewan Tolak Rencana Pencabutan Subsidi PupukAkan Makin Banyak Petani yang Meninggalkan Lahan PertanianPAMEKASAN - Rencana pemerintah pusat untuk menarik subsidi pupuk mendapat penolakan dari Dewan Perwaki-lan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan. Sebab kebijakan yang diwacanakan Presiden RI Joko Widodo itu akan menyengsarakan petani.

BERSUBSIDI. Stok pupuk Urea di gudang penyangga produsen di Jl Raya Nyalaran, Pamekasan

KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV GPamekasan

Tuntutannya hampir sama. Mereka mempertanyakan hi-langnya ribuan ton raskin yang disimpan di Kantor Bulog Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan. Hingga tingginya tunggakan raskin di Pamekasan dan desakan realisasi distribusi raskin.

Pada Selasa, (20/1) kemarin, sejumlah kelompok pemuda men-datangi Kantor Bulog mendesak untuk segera merealisasikan ban-tuan raskin ke-13 dan meminta Bulog untuk selektif dalam me-nentukan mitra Bulog.

Kelompok ini juga meminta Wakil Kepala Bulog Sub Divre XII Madura, RR Suwardani juga bertanggung jawab atas raibnya ribuan ton beras itu. Sebab pada saat beras hilang, Suwardani masih menjabat sebagai penga-

was Bulog wilayah Madura. Bahkan, pendemo menuding

hilangnya 1500 ton beras tersebut betul-betul diambil secara nyata oleh oknom Bulog, yang diketahui secara langsung oleh Suwardani ketika menjadi tim pengawas Bulog.

Koordinator Aksi Romali mendesak pihak Bulog untuk segera merealisasikan raskin ke-13. Sebab ia khawatir raskin ke-13 tersebut ikut raib, seperti yang terjadi sebelumnya.

Romali juga mengingatkan Bulog untuk memilih mitra yang bisa bekerja profesional dan tidak memilih mitra bulog yang meng-gerogoti beras bulog.

“Waka Subdivre, saya in-gatkan jangan sampai melem-par tanggung jawab dan fitnah. Sehingga, orang lain yang akan menjadi korban demi kepentin-

gan pribadi ataupun kelompokn-ya,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Wakasu-bdivre Bulog XII Madura, Su-wardani memastikan tidak ada raskin ke-13 untuk tahun 2014. Yang ada hanya beras cadangan pemerintah (BCP).

Menurut Suwardani, apa-bila di lapangan ada beras raskin yang tidak sampai kepada pen-erima manfaat, ia meminta agar masyarakat bertanya langsung ke pengawas dan koordinator kabupaten yang sudah ditunjuk dan berada di masing-masing ke-camatan. Dan jika menemukan penyelewengan dilaporkan lang-sung ke penenegk hukum baik ke-polisian ataupun kejaksaan.

Sementara untuk penanganan hilangnya ribuan raskin, kasusn-ya sudah ditangani oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Se-hingga ia menyarankan pendemo untuk bertanya langsung ke BPK, agar mengetahui perkembangan-nya. Untuk proses hukumnya su-dah ditangani Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Jawa Timur.

=FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Kantor Bulog Madura Terus DidemoDemonstran Mendesak Raskin DiberikanPAMEKASAN - Kantor Bulog Subdivre XII Madura yang terletak di Jl Raya Panglegur, Pamekasan, nyaris tidak pernah sepi dari kegiatan aksi demonstrasi yang dilaku-kan oleh elemen masyarakat, mahasiswa, dan pemuda, pasca hilangnya ribuan ton raskin.

DEMO. Sejumlah pemuda dan mahasiswa berunjuk rasa ke Kantor Bulog Sub Divre XII Madura.

PAMEKASAN - Badan Uru-san Logistik (Bulog) Sub Divre XII Madura, kini tidak akan mendistribusikan beras untuk rakyat miskin (raskin) ke sejum-lah desa di Kabupaten Pame-kasan, sampai utang piutang desa itu lunas.

Hal itu disampaikan Wakil Kepala (Waka) Bulog Sub Divre XII Madura, di Pamekasan, RR Suwardani, Selasa (20/1), saat pihaknya dipaksa oleh sekelompok massa untuk segera mendistribusikan raskin tahun 2015 ke semua desa, dalam unjuk rasa ke kantor Bulog Sub Divre XII Madura, Jl raya Pang-legur Pamekasan.

Dikatakan Suwardani, pada masa kepemimpinan di Bulog Sub Divre XII Madura yang baru, untuk penebusan raskin saat ini beda dengan sebel-umnya. Sekarang pihak desa harus bayar tunai (cash and carry) lebih dulu, baru setelah itu raskin dikirim ke desa yang mengajukan raskin, sesuai atu-ran yang ada.

“Kami tegaskan, tidak ada raskin ke-13, yang ada beras Operasi Pasar Khusus (OPK) Ca-dangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2014. Dan raskin untuk desa yang sudah melunasi tung-gakan raskin sebelumnya,” kata Suwardani

Dijelaskannya, Pendistri-busian raskin dilakukan setiap tanggal 1 hingga 26. Jika batas pendistribusian itu sudah lewat dari 26 Januari, maka sesuai aturan pihaknya tidak bisa melayani. Dan jika ada desa yang mengajukan permohonan raskin, maka harus bayar tunai dan sudah membayar semua tunggakan raskin, hingga Okto-ber 2014 lalu.

Lanjutnya, beras raskin yang

akan didistribusikan ke desa itu tidak lagi mengambil dari mitra bulog seperti sebelumnya. Bulog memanfaatkan cadangan beras yang sudah ada di gudang Bulog, Jl Raya Larangan Tokol, Tlanakan, dengan seijin Kejak-saan Negeri Pamekasan.

Sebab, saat ini masih jadi perkara yang ditangani Kejari terkait dengan hilangnya beras sebanyak 1504 ton di gudang tersebut. sehingga, saat ada pengajuan beras yang sudah dibayar secara lunas oleh pihak Desa, Pihak bulog baru meninta ijin ke Kejari untuk mengelu-arkan beras karena cadangan beras di gudang itu masih lebih dari 4000 ton.

Diakui Suwardani, se-lama ini dirinya tidak pernah menyalahkan kepala desa yang diduga menunggak pembayaran itu. Bisa jadi ada orang lain yang menggunakan delivery order (DO) itu untuk menebus raskin ke bulog, sehingga beras itu tetap didistribusikan. Ka-rena pendistribusian ini diawasi tim pemantau kabupaten, pe-mantau kecamatan hingga desa.

Namun, terang Suwardani, setelah raskin itu sampai di titik distribusi, bukan lagi menjadi tanggung jawab bulog dan bulog tidak tahu, siapa yang bermain. Hanya saja, di catatan bulog tertetera bahwa beras itu sudah didistribusi-kan, sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun, namun dibe-lum terbayar.

“Jadi terdapat sejumlah desa tertentu yang pendistribu-sian beras sudah sampai, tapi tidak ada bukti pembayarannya. Sehingga pada catatan kami itu sebagai piutang. Siapa yang bersalah, bulog tidak punya kewenangan untuk menentu-kan siapa yang bersalah,” kata Suwardani.

Dikatakan, belakangan ini sebagian kades datang ke bulog menanyakan apakah desanya punya hutang atau tidak. Jika punya hutang raskin OPK CBK 2014, pihaknya menyarankan segera melunasi. Dan ternyata sebagian dari kades itu melu-nasi hutang raskin.

“Maaf kami tidak bisa menyebutkan desa-desa yang punya tunggakan, tapi ada beberapa niat baik kades untuk membayar, sehingga mengu-rangi angka tunggakan piutang raskin. Awalnya Rp 1,8 miliar, sekarang sudah tersisa Rp 1,1 miliar,” katanya.

=ALI SAYHRONI/RAH

DESA

Bulog Stop Distribusi Raskin

Lanjutnya, beras raskin yang akan didistribusi-

kan ke desa itu tidak lagi mengambil dari mitra Bu-log seperti sebelumnya. Bulog memanfaatkan

cadangan beras yang su-dah ada di gudang Bulog, Jl Raya Larangan Tokol, Tlanakan, dengan seijin Kejaksaan Negeri Pame-

kasan.

KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IVH PamekasanPamekasan

Menurutnya, proyek pemban-gunan tangkis laut senilai Rp 40 miliar itu tidak bisa memberikan manfaat pada masyarakat sekitar. Setelah selesai dibangun sudah ambruk kembali.

“Tidak perlu penegak hukum menunggu laporan, karena ini bukan delik aduan. Tapi saya kira ini ada upaya merugikan negara dalam proyek tersebut. Sehingga kami minta untuk dilakukan pe-nyelidikan dalam pembangunan-nya,” kata politisi PBB ini.

Suli mengaku pihaknya tidak

yakin kerusakan proyek yang ber-sumber dari dana direktif Pres-iden RI tahun 2013 itu akibat besi pengait beton ada yang hilang. Dugaannya itu terjadi karena ada kesalahan dalam tataran pelak-sanaannya.

Sebagai wakil rakyat dari ut-ara Pamekasan, pihaknya merasa sakit hati dengan adanya tuduhan yang menyatakan bahwa hilangn-ya besi-besi tersebut dicuri oleh warga sekitar. Sebab yang meng-inginkan adanya proyek pem-bangunan tangkis laut itu adalah

warga masyarakat setempat.Tidak hanya itu, pihaknya

juga tidak yakin pelaku pencurian warga dari daerah lain, karena masyarakat setempat akan men-jaganya dan tidak akan membi-arkan adanya upaya perusakan lingkungan khususnya di pesi-sir pantai, karena hal itu untuk kepentingan masyarakat setem-pat.

“Saya yakin tuduhan terhadap warga di sana (Desa Tolonto Ra-jah, Kecamatan Pasean, dan Pan-tai Desa Blaban, Kecamatan Ba-tumarmar), hanya untuk mencari kambing hitam dari sebuah kes-alahan. Jangan hanya menuduh saja, silakan buktikan di hadapan hukum,” ungkapnya.

Sejak awal masyarakat pesi-sir setempat sudah menduga jika proyek tersebut konstruksinya tidak akan tahan lama dengan

terjangan ombak besar. Penyat-aan itu kemudian terbukti dengan ambruknya tangkis laut itu pada akhir Desember lalu.

Tambah Suli, pihaknya ber-harap pihak-pihak terkait per-lu turun tangan, karena yang dirugikan dengan rusaknya proyek itu semua pihak, mulai dari masyarakat Pantura, Pem-kab Pamekasan, dan negara yang mendanai proyek tersebut. Sebab hingga saat ini anggaran puluhan miliar rupiah itu tidak berwujud.

“Makanya, jika aparat pen-egak hukum turun tangan dalam ambruknya tangkis laut itu, en-tah Kejari Pamekasan, Kejati Jawa Timur atau bahkan Kejagung di pusat, akan ketahuan nantinya penyebab rusaknya tangkis laut itu sebenarnya apa,” katanya.

=ALI SYAHRONI/RAH

Proyek Gagal Harus Diproses HukumKejari, Kejati, dan Kejagung Perlu Turun TanganPAMEKASAN - Ambruknya tangkis laut di pantai utara Kabupaten Pamekasan diduga akibat ada kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga masuk dalam kategori proyek gagal yang hanya merugikan negara. Proyek gagal itu perlu diproses secara hukum, kata Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris.

PAMEKASAN - Kuota tunjangan fungsional guru di lingkungan Kantor Kemente-rian Agama (Kemenag) Pame-kasan tahun 2015 belum jelas. Sementara pada tahun 2014 lalu, kuota tunjangan untuk sekitar 2 ribu guru Kemenag Pamekasan harus terbuang sia-sia. Sebab banyak guru yang diusulkan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kepala Kemenag Pame-kasan, Juhedi enggan menye-butkan usulan kuota fung-sional tahun 2015. Alasannya, seluruh data berada di Seksi Pendidikan Madrasah (Pen-ma), Kemenag Pamekasan.

Juhedi juga belum meng-etahui jumlah pasti jatah yang bakal diterima oleh Kemenag Pamekasan. Apakah sama dengan tahun 2014 atau jus-tru berkurang.

Pada tahun 2014 lalu, Kemenag Pamekasan men-dapat jatah dari Kemenag RI sesuai dengan daftar isian pengelolaan anggaran (Dipa) sebanyak 8 ribu guru. Tetapi, yang memenuhi persyaratan hanya kurang lebih 6 ribu guru. Sehingga, sisanya harus dikembalikan ke kas Negara, melalui Kantor Pembendaha-raan Negara (KPN), Cabang Pamekasan.

Dalam persyaratan guru penerima fungsional, dian-taranya usulan nama guru tersebut harus memiliki no-mor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). Sekalipun guru tersebut lama mengabdi di sekolah tersebut, tetapi belum mengantongi NUPTK, maka guru tersebut tidak bisa diusulkan menjadi penerima fungsional.

Untuk itu dirinya me-minta para guru honorer Kemenag Pamekasan, segera memproses pembuatan NUPTK dengan persyaratan terbaru yakni haru lulus strata satu (S1).

“Jatah Kemenag Pame-kasan dari Kemenag RI pada tahun ini belum diketahui, untuk tahun 2014 kemarin jumlahnya kurang lebih 8 ribu, tetapi yang memenuhi persyaratan hanya 6 ribu sekian. Sisanya harus kami kembalikan ke kas Negara melalui KPN,” ungkap Juhedi.

= FAKIH AMYAL/UZI/RAH

TUNJANGAN 2015

Kuota Fungsional Guru Belum Jelas

TAMPAK LUAR. Gudang Bulog Sub Divre XII Madura, di Jl Raya Larangan Tokol, Pamekasan

KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV IPamekasan

Kondisi itu tentu menjadi persoalan yang harus dipec-ahkan oleh Pemerintah kabu-paten Pamekasan, agar sek-des yang diusulkan oleh kades untuk ditarik dari desanya tetap mendapatkan posisi pada jabatan lainnya.

Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa

(Bapemas Pemdes) Masrukin mengatakan sampai saat ini Ran-cangan Peraturan Daerah (Rap-erda) sebagai turunan undang-undang desa tersebut juga belum terbentuk. Dan, pihaknya baru akan memberi pemahaman ter-lebih dahulu, bahwa saat ini ke-tentuan tentang posisi sekretaris desa sejajar dengan perangkat

desa yang lain.Untuk itu, pihaknya belum

bisa menjawab secara pasti ten-tang status keberadaan Sekdes PNS yang berada di 178 desa di Pamekasan. Apalagi dalam un-dang-undang tersebut juga tidak secara jelas melarang PNS men-jadi perangkat desa.

“Sebenarnya banyak peker-jaan rumah tentang perangkat ini, makanya saya juga masih mencari solusi terhadap beberapa syarat-syarat yang cukup sulit ini, agar ini tidak menjadi polemik di kalangan sekdes yang sudah PNS,” kata Masrukin.

Tidak menutup kemungkinan, terang Masrukin, jabatan sekdes

tetap ada unsur PNS, selama ada izin dari Bupati Pamekasan ter-hadap desa yang meminta Sek-desnya diisi oleh PNS. Pasalnya, dalam undang-undang desa yang baru itu, seluruh perangkat desa termasuk sekdes diangkat oleh kepala desa terpilih.

Berdasarkan peraturan yang lama, di Pamekasan banyak sekdes sudah diisi oleh PNS. Untuk kepala desa yang tidak menginginkan sekdes dari un-sur PNS menjadi masalah baru bagi Pemkab Pamekasan, ka-rena secara otomatis nasib mereka ditentukan oleh Bupati yang kaitannya dengan posisi mereka mengabdi.

Salah satu pilihan bila ke-beradaan sekdes PNS tidak di-inginkan kembali oleh kades, menurut Masrukin, akan ditarik ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sehingga untuk sekdes yang tidak berasal dari unsur PNS harus digaji dari desa se-tempat melalui anggaran desa itu sendiri.

“Sekarang masih dikaji, apa-kah ditarik ke SKPD atau otomatis kades mengangkatnya lagi. Kalau sekdesnya bukan dari PNS, maka Pemkab tidak lagi mengalokasi-kan gaji apapun untuk perangkat desa, tapi gaji sekdes bersumber dari desa,” ungkapnya.

=ALI SYAHRONI/RAH

Sekdes PNS Terancam Lengser Kades Berhak Menentukan Nasib Sekretaris DesaPAMEKASAN - Berdasarkan UU/6/2014 dan PP/47 tentang Desa, kepala desa (kades) diberikan kewenangan untuk mengangkat semua perangkat desa termasuk sekretaris desa (sekdes). Dengan kewenangan itu, sekdes yang ber-status Pegawai Negeri Sipil (PNS) terancam lengser dari jabatannya.

HARGA TERI TURUN. Buruh menjemur ikan teri, di Desa Polagan, Galis, Pamekasan, Jatim, Senin (19/1). Menurut pengusaha, ikan teri kering yang dipasarkan ke sejumlah daerah di Pulau Jawa itu, harganya turun dari Rp 40.000 per kg menjadi Rp 30.000 per kg seiring turunnya kualitas teri akibat lamanya proses pengeringan karena cuaca.

KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IVJ

ryan hariyanto/koran madura

RABU 21 JANUARI 2015No. 0529 | TAHUN IV JSampangKORAN

MADURA

Kepala Dinsosnakertrans Sampang, A Malik Amrullah men-gatakan, sebagian pengemis yang ada di Kota Bahari dari luar dae-rah. Pihaknya sudah berusaha keras menangani para pengemis yang datang dari luar kota untuk tidak beroperasi di lingkungan Kota Bahari.

Namun, katanya, mereka tetap saja beroperasi walaupun sudah berulang kali dipulangkan ke ru-mahnya masing-masing. Padahal, kata Malik, mereka saat dipulang-kan tidak dengan tangan kosong.

“Mereka yang dipulangkan di-kasih uang transport secukupnya. Dan juga berjanji tidak akan kem-bali. Namun kenyataannya mere-ka kembali dan beroperasi seperti biasanya. Saya sudah tidak punya solusi untuk menanganinya, ka-rena mereka kebanyakan dari luar Kota Sampang,” paparnya, Selasa

(20/1).Menurutnya, Dinsosnaker-

trans hanya bisa memberi-kan pembinaan terhadap para pengemis yang terjaring razia oleh Satuan Polisi Pamung Prja (Satpol PP). Sementara untuk penegakan atau penangkapan para pengemis, tanggung jawab

penegak perda.Sebetulnya, kata Malik,

pemerintah harus punya tem-pat penampungan untuk para pengemis, anak jalanan (anjal), dan orang yang tidak normal atau gila. Penampungan itu, un-tuk dijadikan tempat pembinaan terhadap mereka selama tiga

hari. Namun, pemerintah saat ini masih belum mempunyai semua itu sehingga bentuk pembinaanya kurang maksimal.

“Biasanya, kalau Satpol PP menangkap mereka pagi hari, diserahkan ke Dinsosnakertrans siang hari. Sorenya mereka dipu-langkan ke rumahnya masing-

masing. Seandanya pemerintah mempunyai tempat penampun-gan, mereka akan diberi pembi-naan selama tiga hari,” paparnya.

Dikatakan, para pengemis yang setiap hari beroperasi di lingkungan Kota Bahari sebagian besar berasal dari Kabupaten Pamekasan dan Sumenep. Mere-ka berbondong-bondang sejak pagi hari dan pulang malam hari. Mereka kembali lagi pagi harinya.

Sementara para pengemis yang sudah tercatat di Disnaker-trans hanya dari dua kota tersebut yang terus muncul dalam daftar. Sedangkan untuk pengemis asal Sampang diakui masih belum ada sampai sekarang. “Pengemis yang sering tertangkap basah itu berasal dari kota Pamekasan dan Sumenep. Sementara dari Sam-pang sendiri masih belum ada,” imbuhnya.

Pihaknya mengaku tidak bisa memberikan pelatihan khusus terhadap mereka. Karena mere-ka bukan berasal dari Sampang. Sebab, anggaran yang ada untuk pembinaan bagi para pengemis, anak jalanan atau yang bersifat sosial khusus untuk masyarakat Sampang.

“Kita tidak bisa memberikan solusi alternatif kepada mereka. Karena bukan orang Sampang. Se-andainya mereka statusnya orang Sampang banyak solusi yang akan diberikan. Salah satunya pembi-naan, pelatihan. Kemudian, sete-lah mereka mampu bekerja sesuai dengan yang dilatih akan dipeker-jakan,” tutupnya. =CR3/LUM

SAMPANG- Janji Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Dae-rah (DPRD) Sampang untuk memanggil Kepala Dinas Perin-dustrian, Perdagangan, dan Per-tambangan (Disperindagtam) setempat belum terealisasi. Ter-bukti, sampai saat pemanggilan tersebut belum jelas.

Pekan lalu, Komisi III sempat gerah dengan sikap Kepala Dis-perindagtam Misdi saat dipanggil ke Kantor Komisi III DPRD Sam-pang. Karena Misdi tidak mem-berikan data yang valid terkait realisasi proyek fisik yang dikerja-kan sepanjang 2014 lalu.

Komisi III mengatakan akan

segara memanggil yang bersang-kutan agar memberikan data re-alisasi proyek fisik secara tertulis. Sebelumya, saat Misdi dipanggil hanya berkutat pada lisan tidak dengan data. Sehingga dalam pertemuan tersebut memberikan kesan yang tidak nyaman kepada anggota komisi III.

Namun janji legislator itu hingga kini masih belum ada kepastian. Dengan alasan kepala Disperindagtam sudah memberi-kan data yang diminta beberapa hari yang lalu. Namun, data yang diberikan tersebut masih belum sempat dikaji. Sehingga peman-ggilan yang bersangkutan masih

belum dijadwalkan. “Sesuai dengan sikap saya

untuk memanggil Kapala Disper-indagtam sampai saat ini masih belum ada rencana. Karena, Dis-perindagtam sudah memberikan data yang diterima wakil komisi. Dan data tersebut masih belum dikaji,” tutur Ketua Komisi III DPRD Sampang, Abdullah Man-sur, Selasa (20/1).

Diberitakan sebelumnya, Ab-dullah mengatakan, pihaknya akan memanggil Kepala Disper-indagtam untuk mempertanyakan realisasi proyek fisik yang ditan-ganinya. Dalam pertemuan itu tidak memuasakan karena data

yang disampaikan oleh pihak Dis-perindagtam hanya disampaikan secara lisan.

Menurutnya, jawaban Kepala Disperindag seolah-olah me-naruh data yang tidak ingin dike-tahui oleh pihak legislatif. Ter-bukti, dia hanya menyampaikan secara lisan.

“Kami tidak puas dalam per-temuan ini, kerena Kepala Dis-perindagtam hanya menyampai-kan secara lisan. Kita tidak bisa menerima jika yang disampai-kan tanpa ada data yang tertulis. Kita juga tidak tahu kalau tidak ada data yang tertulis apakah itu terealisasi dengan baik atau

tidak, Kepala Disperidagtam han-ya menjawab yang penting dinas yang tahu,” kecewannya.

Dikatakan, Disperindagtam mempunyai kegiatan yang men-yangkut masalah proyek fisik sep-erti Bio Gas, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pasar dan Pengeboran. Dari kegiatan itu tidak disampaikan secara tertulis.

Karena itu, lanjut dia, Komisi III akan kembali memanggil Kepa-la Disperindagtam terkait persoa-lan yang sama. Karena, Komisi III sebagai mitra dalam kegiatan proyek fisik berhak menanyakan secara jelas seperti apa realisasi program tersebut. =CR3/LUM

PROYEK FISIK

Kepala Disperindagtam Belum Dipanggil Lagi

Pengemis Tak Jera Pasca DiraziaDinsosnakertrans: Banyak Pengemis dari Luar SampangSAMPANG - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trans-migrasi (Dinsosnaker-trans) Sampang mengaku menyerah menangani para pengemis yang selalu berkeliaran setiap hari. Pasalnya, mereka sudah berulang kali dip-ulangkan ke rumahnya masing-masing. Namun, mereka tetap kembali beroperasi.

KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV KSampang

SAMPANG – Keberadaan Makam Pahlawan Kusuma Negara yang beralokasi di Jl Wijaya Kusuma, Kecamatan Kota Sampang, terkesan dibiarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang. Pasalnya, makam para pahlawan tersebut kumuh dan tak terawat. Bahkan, dipenuhi dengan rumput dan kotoran lainnya.

Di makam para pejuang itu belum ada petugas yang diangkat oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian dan kebersihan. Terbukti, ruang untuk petugas tertutup rapat dan terkesan tidak pernah digunakan.

Selain itu, di depan pintu masuk banyak rumput yang dibi-arkan berkembang biak. Bahkan, kondisinya bisa dikatakan becek karena di depan pintu itu ada saluran air yang juga tak terawat.

Pengelolaan makam para pejuang pernah dikelola oleh Dinas PU Cikatarung Sampang sebelum dialihkan ke Dinsos-nakertrans pada awal tahun 2014. Namun, dari perubahan pen-galihan pengelolaan itu belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kele-straian makam tersebut.

Kepala Dinsosnakertrans Sampang, A Malik Amrullah mengatakan, pihaknya mengakui

kondisi Makam Para Pahlawan Kusuma Negara masih belum ter-awat dengan baik. Karena, sampai saat ini makam tersebut belum ada penjaganya. Dan pengelolaan makam tersebut baru diserahkan kepada Dinsosnakertrans pada awal 2014 lalu.

“Saya akui makam itu per-awatannya sangat minim. Selain itu juga tidak ada petugasnya. Sehingga terkesan dibiarkan. Kan makam ini baru diserahkan dari Dinas PU Cikatraung ke Dinsos-nakertran,” akunya pada Koran Madura, Selasa (20/1).

Menurutnya, Dinsosnaker-trans masih kebingungan untuk memberikan pengelolaan yang maksimal. Karena anggaran yang ada, lanjut dia, hanya untuk pemeliharaan saja seperti pengecetan dan sound sistem saat ada upacara.

“Pada tahun 2014 saya sempat memperbaiki bagian nama para pahlawan yang rusak. Karena nama-nama para pahla-wan hancur dan berentakan. Dan sekarang, tembok di sebelah barat sudah roboh dan harus segera diperbaiki. Namun, lagi-lagi anggaran yang ada terbatas. Saya tidak tahu dianggarkan atau tidak pada tahun ini. Sebab yang tahu pengganggaran itu Pak Arif,

kabid,” kilahnya.Dikatan, Dinsosnakertrans

tidak diperbolehkan mengang-kat petugas atau tenaga honorer karena tidak diperbolehkan dalam undang-undang. Kecuali ada reko-mendasi dari pemda atau pemda yang mengangkat dan dipasrahkan ke Dinsosnakertrans. “Kita tidak boleh mengangkat tenaga honorer. Kecuali pemkab yang mengangkat

dan dipasrahkan ke Dinsosnaker-trans,” tuturya.

Terpisah, Ketua Komis IV DPRD Sampang Amin Arif Tirtana mengatakan, pihaknya sangat mengharapkan kapada pemerintah untuk mengang-garkan pengelolaan makam para pahlawan. Karena makam para pejuang patut dihargai oleh pemerintah. Salah satu caranya

memberikan penghormatan kepada para pahlawan dengan merawat dan menjaga makam tersebut.

“Mudah-mudahan pemerin-tah menganggarkan perbaikan, pemeliharan dan mengangkat petugas penjaga makam tersebut agar makam sejarah itu tidak terkesan dibiarkan,” harapanya.

=CR3/LUM

Syamsul Hidayat, Asisten II Pemkab Sampang mengatakan, pihaknya belum bisa melapork-an secara resmi kepada legislatif dengan alasan masih penyusu-nan Rancangan Peratutan Dae-rah (Raperda) tentang pengali-han Penyertaan Modal PDAM yang sebelumnya tercatat se-bagai pinjaman laporan. ”Kami akan laporkan ke legislatif nanti kalau Raperda RAKP dari PDAM sudah selesai, sekarang masih proses penyusunan. Pasti nanti kami laporkan,” paparnya, Se-lasa (20/1).

Menurutnya, keabsahan hasil audit tersebut masih dalam teka teki. Karena, hasil audit dari BPKP dan BPK sangat berbeda dan me-munyai dasar hukum yang ber-beda pula. Sehingga pihaknya membutuhkan koordinasi kemba-li dengan BPK dan BPKP. Namun, dari perbedaan tersebut akan membuktikan kevalidan hasil au-dit tentang pinjman modal men-jadi penyertaan modal murni. “Dari perbedaan hasil audit terse-but, kami akan melakokan koor-dinasi dengan pihak BPKP dan BPK,” tuturnya.

Pihaknya meminta rekomen-dasi itu jangan terlalu dipersoal-kan, agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Sebab, rekomendasi tersebut masih dalam tahap penyusunan raperda. ”Diharapkan kepada masyarakat atau publik bisa me-mahami menyikapi hasil re-komendasi tentang pengalihan modal PDAM tersebut, agar tidak jadi masalah yang berkepanjan-gan,” imbuhnya.

Terpisah anggota Komisi II DPRD Sampang, Syamsul Arifin mengatakan, pihaknya terus me-minta kejelasan kepada pemkab terkait hasil audit yang dilakukan oleh BPKP terhadap PDAM Sam-pang. Sebab, hasil audit tersebut ada indikasi ketidakberesan. Di-kuatkan lagi adanya rekomen-dasi pengalihan pinjaman modal menjadi penyertaan modal murni. ”Selama ini pihak pemkab belum

ada pemberitahuan terhadap leg-islatif terkait hasil audit tersebut. Makanya, kami mempunyai in-esiatif memanggil untuk menan-yakan kevalidan data hasil audit tersebut,” ulasnya.

Samsul menegaskan tidak akan mudah menyetujui Raperda tentang pengalihan modal terse-but. Sebab menurutnya, hasil au-dit itu sudah di luar logika. Kare-na awalnya penyertaan pinjaman tiba-tiba akan diubah menjadi penyertaan modal murni. ”Dalam pembahasan Raperda tersebut nanti, kami tidak akan mudah menyetujui dan menerima begitu saja. Sebelum melangkah ke pem-bahasan. kami akan kaji secara mendalam ,” tegasnya.

Sekadar diketahui sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2013, PDAM menanggung tunggakan ke Pemkab Sampang. Dan pempunyai bunga pinjaman

atas kesepakan dengan Bupati dalam jangka waktu 10 tahun den-gan bunga 10 persen dan jatuh tempo pada 2013 Desember. Tetapi PDAM hanya mampu membu bayar 7 bulan senilai Rp 14.533.333, sete-lah itu PDAM tidak lagi membayar, sehingga bunga pinjaman atas kes-epatakan itu PDAM mempunyai tunggakan Rp 237.500.000.

Pada Tahun 2004, PDAM kem-bali mendapat dana pinjaman, sesuai kesepatakan bersama anta-ra Bupati Sampang dengan Direk-tur PDAM sebesar Rp 350.020.000 dalam jangka waktu 10 tahun dengan bunga 8 persen dan jatuh tempo pada tanggal 1 Septembe 2014. Namun PDAM pada masa jatuh tempo sama sekali tidak pernah membayar cicilan bunga segaligus modal awal. Sehingga total bunga pinjaman atas kes-epatakan itu Rp 252.230.400.

=CR3/LUM

Hasil Audit PDAM Belum Dilaporkan ke DewanSAMPANG- Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembanguan (BPKP) Jawa Timur terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tronojoyo Sampang sudah turun beberapa waktu lalu. Namun, hingga kini terke-san ditutupi oleh pihak eksekutif. Terbukti hasil audit tersebut belum dilaporkan ke legislatif.

SITUS SEJARAH

Makam Pahlawan Kusama Negara Tak Terawat

KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529| TAHUN IV L BangkalanBangkalan RABU 21 JANUARI 2015

No. 0529 | TAHUN IV LBangkalanKORAN MADURA

Tewas karena Terobos ‘Traffic Light’ Korban Menderita Luka Parah di Bagian Kepala

Kronologi peristiwa yang be-rakhir tragis tersebut berawal ke-tika korban yang berboncengan dengan Holifi (21), warga Desa Tambengan Kecamatan Aros-baya. Korban mengendarai se-peda motor Vario nopol M 3550 MM dengan kecapatan tinggi dari arah barat ke timur. Pada saat tiba di TKP, yang kebetulan di depan rumah dinas Kapolres Bangkalan, korban menerobos

Traffic Light yang seharusnya memberi kesempatan bagi ken-daraan yang berjalan dari arah berlawanan.

Nahas, di waktu yang ber-samaan dari arah timur ke arah utara melintas sebuah mobil St. Wagon Mitsubishi Kuda nopol S 1755 AB yang dikendarai Dodik Heru Susanto (37), warga Perum Halim 02 Kecamatan Burneh. Ja-rak yang begitu dekat, membuat

benturan keras tak dapat di-hindarkan. Apalagi kondisi jalan yang basah karena hujan mem-buat korban tidak mampu meng-hentikan laju motor yang sudah dimodifikasi itu. Akibatnya, kor-ban terseret dan masuk ke bawah kolong mobil yang dikendarai PNS Polri itu.

Mengetahui ada kecelakaan, warga sekitar TKP langsung berhamburan untuk memberi-kan pertolongan. Sedangkan para pengendara yang sedang melintas mendadak menghen-tikan laju kendaraannya untuk melihat apa yang telah terjadi. Korban yang sudah terkapar di aspal langsung dilarikan ke ru-mah sakit Syamrabu Bangkalan untuk diberi perawatan medis. Namun, apalah daya nyawa kor-ban tidak bisa diselamatkan, karena banyak mengeluarkan

darah dari kepala.Sementara itu, Kanit Laka

Polres Bangkalan, Ipda Puji Purnomo menyatakan pe-nyebab peritistiwa kecelakaan tersebut murni karena kelala-ian pengendara roda dua. Sebab dari arah timur dalam posisi lampu hijau dan semua ken-daraan melaju ke arah barat. Terlebih korban tidak menggu-nakan helm, sehingga benturan keras ke jalan membuat kepala korban pecah.

"Sedandainya korban lebih bersabar tidak menerobos Traf-fic Light kemungkinan besar kecelakaan ini tidak terjadi. Marilah tertib berlalu lintas, ja-ngan hanya takut melanggar saat ada petugas saja. Tapi utamakan keselamatan, nyawa itu sangat berharga," jelasnya.

= DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa Abd Hakim (20), warga Desa Buduran Kecamatan Arosbaya. Menjadi pelajaran berharga bagi para pen-gendara. Pria lajang ini tewas karena menerobos Traf-fic Light dan menghantam sebuah mobil di Jalan raya pertigaan Trunojoyo Kecamatan Kota Bangkalan, Senin, (19/1) sekitar pukul 18.30 Wib. Korban tidak menggu-nakan helm, sehingga menderita luka serius di bagian kepala.

doni heriyanto/koran maduraREMUK. Kanit Laka Lantas Polres Bangkalan, Ipda Puji Purnomo saat menunjukkan kondisi motor korban yang terlibat kecelakaan.

BAHAN BAKAR MINYAK

Langka ketika Harga BBM Turun

BANGKALAN - Turun-nya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi sejak Senin (19/1) membuat kondisi sejum-lah SPBU kekurangan stok BBM. Bahkan sejumlah SPBU menutup sementara tempat usaha mereka, karena kehabisan stok. Meskipun ada, antrean kendaraan terjadi cukup panjang.

Pantauan Koran Madura di SPBU kota Bangkalan, SPBU Keleyan tak melayani pembeli karena sudah kehabisan stok. Malah pihak SPBU memasang plang tanda habisnya BBM. Hal itu membuat para pengecer dan menjual harga bensin di atas harga normal. Mereka menjual dagangan mereka dengan harga Rp 9 ribu per botol. Sedangkan di SPBU Junok masih terlihat melayani pembeli. Akan tetapi, kondisi antrean di SPBU tersebut membuat kondisi jalan menjadi macet.

"Premium saya jual Rp 9 ribu/liter, soalnya sebelum subuh saya kulaan di Surabaya. Di SPBU Junok dan SPBU kota Bangkalan sudah habis sejak kemarin malam," ujar Sudarmi, Selasa (20/1) yang berjual di pinggir Jalan Letnan Mestu.

Menurutnya, dia merasa aneh ditengah harga premium mulai turun. Stok BBM bisa terjadi kel-angkaan dan pengiriman delevery order (DO) premium dari pertam-ina ke SPBU juga sangat lambat. Tak heran jika masyarakat dan pengendara roda 4 (R4) maupun sepeda motor (R2) menjadi bin-gung dan bertanya-tanya.

"Kalau premium naik, terjadi kelangkaan kita akan maklum. Sebab, pembeli memburu harga murah. Namun, jika premium menjadi langka karena turunnya harga ini kan jadi aneh," tanyanya.

Sementara itu, H Saifullah asal Klampis yang pada saat itu hendak mengisi bensin di SPBU Junok harus rela untuk melaku-kan antrean bersama pengendara lain. Sebab, di SPBU Kota stoknya habis, sehingga dirinya harus memutar haluan untuk menda-patkan BBM kendaraannya.

"Tadi saya dari SPBU Kota, tapi petugas memasang plang karena bensinnya sudah habis. Makanya saya lari kesini, meski sedikit diwarnai antrean kenda-raan," jelasnya.

= MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529| TAHUN IV MBangkalan

KORBAN PENEMBAKAN

Ucapan Prihatin Bermunculan untuk Mathur

BANGKALAN - Sejumlah ak-tivis di Kabupaten Bangkalan mengutuk keras aksi penemba-kan yang menimpa Direktur LSM CIDeiS, Mathur Husairi, Selasa (20/1) pukul 02.00 WIB. Aktivis anti korupsi ini mengalami luka tembak oleh orang tak dikenal. Ucapan prihatin atas kejadian yang menimpa Mathur banyak bermunculan. Pria yang tinggal di jalan Teuku Umar ini dikenal sebagai sosok yang getol dalam memerangi tindakan korupsi.

Pembina LSM Lembaga Kajian Sosial Demokrasi (Leksdam), Ali-man Haris menyayangkan tinda-kan yang terjadi terhadap aktivis antikorupsi. Apalagi kasus yang terjadi menambah daftar kelam musibah yang menimpa para aktivis di Bangkalan. Anehnya, pelaku masih bebas berkeliaran. Sebut saja, Mahmudi Ibnu Khotib dan Muzakki yang pernah men-galami luka akibat kekerasan fisik.

Pihaknya menuntut agar aparat kepolisian bisa segera menangkap pelaku penembakan. Aparat diminta untuk mengussut tuntas semua kasus yang menim-pa aktivis. Jika terus dibiarkan, khawatirnya kasus serupa terjadi lagi pada masa mendatang. Hal itu penting untuk tetap menjaga kondusivitas dan memberikan rasa aman pada masyarakat.

"Kami mengutuk keras aksi penembakan ini yang menimpa teman seperjuangan, saudara Ma-thur. Kami meminta kepada polisi agar pelaku penembakan ditang-kap, termasuk motif dari penemba-kan bisa diungkap," terangnya.

Pihaknya menaruh keper-cayaan penuh kepada aparat ke-polisian, karena dalam hal ini polisi sudah memiliki peralatan canggih dalam mengungkap se-

buah kasus. Berbeda bila tidak serius dipastikan tidak bakal ter-ungkap seperti kasus-kasus se-rupa sebelumnya.

Sementara itu, Ketua KNPI Bangkalan Hosun Mizan juga tu-rut prihatin terhadap kasus yang menimpa Mathur. Pihak berwa-jib mempunyai peranan sangat fital dalam menyelesaikan kasus kekerasan yang menimpa rekan-nya tersebut, sehingga terungkap atau tidaknya motif penembakan seluruhnya ditangan pihak ke-polisian.

"Kita berharap pelaku penem-bakan bisa segera ditangkap, agar tidak timbul dugaan-dugaan yang menyesatkan dalam masyarakat. Apalagi, saudara Mathur me-mang intens menyikapi korupsi di Bangkalan," ungkapnya.

Selain itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Blega (Himadap), Ach Jakfar mengutuk keras aksi yang terjadi pada seniornya tersebut. Seluruh aktivis diminta bersinergi mengungkap kasus yang tengah terjadi agar kejadian serupa tak terulang kembali.

"Masyarakat Bangkalan harus bersatu untuk mencari pelaku, agar mempertanggungjawabkan di mata hukum," terangnya.

Seperti diketahui, seorang ak-tivis antikorupsi, Mathur Husairi, ditembak orang tak dikenal saat membuka pagar rumahnya di Ja-lan Teuku Umar, Kecamatan Kota Bangkalan. Kini, korban sedang dirawat di RSUD dr Soetomo, Sura-baya. Korban tidak hanya kali ini mendapat teror. Sebelumnya, mo-bil korban saat parkir di rumahnya pernah dibakar orang tidak dikenal. Beruntung, saat itu tidak sampai menelan korban jiwa. Hanya seba-gian bodi mobilnya yang hangus.

= MOH RIDWAN/RAH

moh ridwan/koran maduraPENEMBAKAN. Mathur Husyairi, korban penembakan orang tak dikenal. Di-rinya dikenal sebagai sosok aktivis antikorupsi di Bangkalan.

Tidak Ada Ampun bagi Bandar NarkobaAda 59 Terdakwa, 22 Orang Divonis Rehabilitasi

"Selama saya bertugas sudah banyak terdakwa kasus narkoba yang dirujuk untuk direhabili-tasi. Tapi itu berlaku bagi peng-guna saja, karena hanya menjadi korban. Sedangkan bandar dan kurir memang tidak ada toler-ansi," ujar Kepala PN Bangkalan, Dariyanto.

Menurutnya, sajauh ini dari 59 terdakwa yang sudah divonis, terdapat 22 orang yang divonis untuk di rehabilitasi. Dengan catatan barang bukti yang ditemukan hanya 1 gram dan di-kuatkan dengan hasil pemerik-saan medis yang menyatakan jika terdakwa memiliki keter-gantungan terhadap zat ber-bahaya itu. Sebab, rehabilitasi

tersebut dinilai sangat penting agar pasca menjalani huku-man bisa kembali hidup normal tanpa menggunakan narkoba.

"Untuk membersihkan dari kebiasaan mengkon-sumsi narkoba memang harus menjalani rehabilitasi. Sebab, disana ditangani oleh tenaga-tenaga medis profesional," ucapnya.

Namun demikian, pihak-nya tidak pernah memberikan rehabilitasi bagi para bandar dan kurir. Sebab, ancaman hukumannya minimal 4 tahun penjara. Apalagi, bandar dan kurir ini yang mengakibatkan banyak orang yang tersand-ung kasus penyalahgunaan

narkoba. Mereka pastinya selalu mencari korban-korban baru untuk membeli dagangannya. Tentunya, perlu diberantas dan diberi hukuman yang berat agar menimbulkan efek jera.

"Dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sangat jelas pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat pengguna, bandar dan kurir," imbuhnya.

Dia menjelaskan, narkoba itu memang sangat memba-hayakan terhadap generasi muda, dan sudah merebak ke pelosok masyarakat dan bahkan sudah masuk ke dalam dunia pendidikan, baik siswa dan gurunya. Menurutnya, hal itu perlu untuk langsung dilakukan penangkapan terha-dap para bandar yang saat ini masih berkeliaran menghirup udara sedar.

“Jika sudah bandarnya yang ditangkap, maka pengguna akan membeli kepada siapa. Nah mata rantai penyalahgu-naan narkoba harus diputus,” jelasnya.

= DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Kepala Pengadilan Negeri (PN) Bang-kalan menyatakan pengguna narkoba hanyalah korban yang harus disembuhkan. Beda halnya dengan bandar atau kurir barang haram terebut. Bagi para pengguna pasca mendapatkan vonis dari pengadilan harus direhabilitasi untuk menghilangkan ketergan-tungan terhadap obat-obatan terlarang tersebut. Na-mun, bagi bandar dan kurir tidak ada toleransi yang dapat meringankan hukuman yang diterima.

moh ridwan/koran maduraNARKOTIKA. Pengguna dan kurir narkoba saat ditangkap oleh pihak kepolisian.

KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529| TAHUN IV N BangkalanBangkalan RABU 21 JANUARI 2015

No. 0529 | TAHUN IV NIndustri LokalKORAN MADURA

Awalnya sangat sedikit usa-ha bengkel las listrik ini. Seka-rang hampir setiap sudut kota ada usaha las listrik. Itu belum lagi usaha bengkel las listrik, yang didirikan di rumah-rumah. Sebab usaha ini dinilai sangat menguntungkan, jika dikelola dengan baik, seperti bengkel las listrik milik Fahrur Rozi.

Bengkel las ini berada di Cokroatmojo Kelurahan Jun-jajang Kecamatan Pamekasan. Sekalipun usaha las listrik ini masih tergolong baru dan

berada di tengah pemukiman warga, tidak membuat usaha las litrik ini gulung tikar. Sebalikn-ya, usaha Fahrur Rozi ini sangat menguntungkan.

Fahrur Rozi menyatakan, bengkel las itu baru didirikan sejak tahun 2014 yang lalu atau masih berumur satu tahun. Usaha itu dibangun di hala-man rumahnya karena ia belum memiliki modal untuk membuka bengkel las listrik tersebut di pinggir jalan dan diketahui ba-nyak orang.

Seklipun demikian, usaha las listrik tersebut sudah mampu meraup omset hingga jutaan ru-piah di dalam tiap tiap bulannya. “berawal dari pengalaman serta keahlian yang dimiliki, bengkel las kami tiap-tiap harinya terus terima orderan pemesanan, ” kata Rozi, pemilik bengkel.

Menurut dia, menggeluti usaha di bidang perbengkelan las tidak ringan serta gampang, butuh orang yang pakar di bidangnya serta pengalaman. “Pada dasarnya kami utamakan mutu serta service pada cos-tumer serta pelanggan, itu yang lebih utama. Kerja layaknya ini diperlukan keuletan serta keahl-ian yang benar dapat di dalam bidangnya, ” ucapnya.

Untuk harga pemesanan relatif sama dengan bengkel las yang lain. Tapi di bengkel las milik Rosi ini bab harga dapat nego dan diistimewakan pem-buatan dulu. Sementara men-genai harga standar biasanya bengkel las.

Bagi pemesan yang mem-bawa bahan sendiri, harganya setiap meter mulai Rp 75.000 hingga Rp 100 ribu. Sementara bagi pemesan yang memasrah-kan sepenuhnya mulai bahan hingga proses pembuatanya, maka tarifnya juga lebih tinggi. Tergantung jenis bahan yang diinginkan oleh pelanggannya.

“Harga juga bergantung berbahan serta pesanan apa yang diinginkan Costumer,

jadi tambah bagus mutu bahan harga juga jadi tambah mahal. Tetapi di sini ringan, biasa tawar menawar hargalah, yang mutlak costumer suka, ” katanya.

Bengkel las milik Rosi ini pemesannya hanya seki-tar wilayah Pamekasan dan sahabatnya di Jawa. Jika di luar Kota Pamekasan, maka harg-anya ditambah ongkos kirim.

Hanya saja kata Rosi, dirinya terkendala modal dan pembel-ian jitset yang sering kali meng-ganggu usahanya. Untuk itu dirinya meminta Dinsosnaker-trans Pemkab Pamekasan untuk membantu keiinginan dirinya tersebut. Paling tidak memberi-kan bantuan genset.

= FAKIH AMYAL/RAH

PAMEKASAN - Usaha bengkel las listrik di Kabupa-ten Pamekasan cukup marak, baik untuk pemesanan pengelasan pagar, pintu, tralis, kanovi, maupun plang ( bilbroad ).

Geliat Usaha Bengkel Las Listrik

fakih amyal/koran madura PEKERJAAN. Fahrur Rosi tampak tengah serius memenuhi pesanan pelanggannya. Usaha bengkel las listrik berupa pengelasan pagar, pintu, tralis, kanovi, maupun plang (bilbroad) sudah me-madati sudut-sudut kota di Kabupaten Pamekasan.

KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV O Madura SportKORAN

MADURARABU 21 JANUARI 2015No. 0529 | TAHUN IV O

Manajer Utama Perssu, Didik Untung Samsidi mengatakan, meski susunan pemainnya masih belum lengkap, namun pada hari Senin yang akan datang pihaknya akan mengumumkan beberapa pemain yang akan memperkuat Laskar Kuda terbang, julukan Perssu saat mengikuti kompetisi

Divisi Utama.Hal itu dilakukan berkaitan

dengan latihan perdana yang akan segera digelar. Pasalnya, sejauh ini Perssu sama sekali masih belum mengadakan lati-han menghadapi musim Divisi Utama yang dijadwalkan akan di-gelar pada tanggal 07 Maret Ma-

ret nanti. Karenanya, ia berharap, pasca diumumkannya beberpa pemain Perssu, latihan perdana bisa segera dilaksanakan.

“Mengenai waktunya, itu masih menunggu dari pelatih Perssu yang baru. Tapi harapan kami, pihak manajemen, latihan perdana dapat segera dilakukan. Karena waktu-nya juga sudah tinggal menghitung hari saja,” kata Didik.

Dikatakan Didik, belum adanya latihan selama ini, selain Perssu masih belum memiliki pelatih, juga karena pihaknya me-mang fokus melakukan evaluasi internal. Selain itu, meneurutnya

pihak manajemen juga masih mencari beberapa para pemain yang akan direkrut sebagai pung-gawa Perssu saat memulai kom-petisi.

Sementara saat disinggung mengenai lauching Tim Perssu keseluruhan, Didik mengatakan hal itu masih akan dilaksana-kan pada bulan Februari yang akan datang. “Nanti kita akan melaksanakan kegiatan bersama masyarakat, sekaligus memperk-enalkan Tim Perssu,” tukasnya.

Untuk diketahui, target Perssu di musim pertamanya berlaga di Divisi Utama tidak terlalu muluk.

Musism ini target Perssu ialah tetap bisa berlaga di Divisi Utama musim selanjutnya. Namun bukan berarti pihak manajemen tidak berharap Perssu bisa berlaga di kompetisi paling elit di Indonesis, Indonesian Super League (ISL).

“Tapi karena memang, ber-dasarkan hasil kongres beberapa waktu lalu, musim ini di kompetisi Divisi Utama akan ada degradasi tim secara besar-besaran. Misal-kan dalam satu grup ada sepuluh tim, maka yang akan diegradasi ada lima. Makanya target kita tetap berada di lima besar,” kata Didik. =FATHOL ALIF

PAMEKASAN - Manajer Pers-epam Madura Utama (Persepam MU), MH Said Abdullah memberi-kan kewenangan kepada Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Pame-kasan untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan tim.

Evaluasi tersebut, kata ang-gota DPR RI ini, dalam rangka perbaikan tim, karena Askab PSSI memiliki peran yang sama untuk mengawal sepak bola Pamekasan. Termasuk Persepam Madura Utama yang selama ini dibesar-kan oleh Askab PSSI.

Menurut Said, paling tidak Askab PSSI mampu memberikan saran ataupun kritik membangun terhadap perkembangan tim ke depan. Sehingga manajemen dan Askab tetap solid serta memiliki tekad yang sama mengantarkan Laskar Sape Ngamok menjadi juara divisi utama kompetisi 2015.

Peran Askab dalam melaku-kan evaluasi dan pengawasan terhadap manajemen Persepam MU, bukan tanpa dasar. Itu semua atas petunjuk dari PT Liga Indonesia, yang memberikan kes-empatan kepada masing-masing Askab untuk melakukan evalu-asi dan pengawasan terhadap perjalanan tim.

Untuk itu pihaknya meng-harapkan kepada Askab PSSI Pamekasan untuk terus melaku-kan monitoring, baik saat mel-akukan latihan ataupun dalam setiap pertandingan.

“Tolong evaluasi kami, moni-toring kami, sebab kebersamaan ini harus terus dibangun, se-

hingga akan mempermudah apa yang akan kami wujudkan, yakni meraih juara di divisi utama,” kata Buya, sapaan akrab Said Abdullah.

Sebelumnya, Manajer Persepam MU, Said Abdullah menyarankan kepada Askab PSSI Pamekasan, agar membuat

yayasan atau perseroan terbatas (PT), agar memiliki kewenan-gan mengelola klub sepak bola kebanggaan Madura.

Selama ini, kata Said Abullah, jika terjadi pergatian manajemen di tubuh Persepam, maka seluruh perangkat yang ada dalam mana-jemen tersebut, juga harus beru-

bah. Seperti yang terjadi saat ini, dari sisi nama pengelola saja, dari awalnya PT Pojur Madura men-jadi PT Jempol Madura Utama termasuk pada Nama Persepam Madura United menjadi Pers-epam Madura Utama. Itu belum perangkat lain yang dibutuhkan tim Persepam.

Dengan terbetuknya yayasan ataupun PT Askap memiliki kesempatan untuk mengawal perjalanan tim Persepam. Tinggal menunjuk manajer dan perangkat manajemen untuk mengelola tim tersebut. Agar tidak terjadi tarik ulur saat pergantian manajemen.

=FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PERSEPAM MADURA UTAMA

Askab PSSI Berhak Evaluasi Manajemen

Latihan Perdana Perssu Menunggu Keputusan PelatihSUMENEP- Mengingat kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia akan segera bergulir, pihak manajemen Perssu mengaku akan segera merampungkan susunan pemain-nya yang hingga kini masih belum final. Hal itu berkaitan dengan latihan perdana yang akan segera dimulai.

Manajer Persepam Madura Utama (P-MU) Said Abdullah (depan- kiri) memokol gong pada acara peluncuran tim P-MU yang akan berlaga di Divisi Utama 2015 nanti.

KORAN MADURARABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IVP

KORA

N M

ADU

RAP

fakih amyal/koran madura

RABU 21 JANUARI 2015No. 0529 | TAHUN IV

ASKAB PSSIBERHAKEVALUASI

MANAJEMEN

MADURA SPORT | O

MADURA UTAMA

Ketika dikonfirmasi, Asisten Manajer P-MU, Nadi Mulyadi membenarkan kabar tersebut. Namun, menurut Nadi, tang-gal pastinya belum ditentukan. Perkiraannya, pertandingan tersebut akan dilaksanakan setelah masa libur paska pertandingan uji coba melawan Gresik United dan sejumlah klub di Malang.

Nadi mengaku, P-MU siap menjajal kekuatan Persebaya Sura-baya. Tim yang kini diasuh oleh Ibnu Grahan itu memiliki skuat yang mentereng. Ada sejumlah pemain Timnas U-19 di dalamnya. Seperti Evan Dimas Darmono, Ilham Udin Armayn, Putu Gede Antara, Zulfiandi, Muhammad Hargianto dan Mohamad Fath-

churrahman. Sementara di sektor penjaga gawang, Green Force, julukan lain Persebaya, dikawal oleh Jendri Pitoy, salah satu kiper kawakan di Indonesia.

Menghadapi laga ini, Nadi memastikan Laskar Sape Ngamok, julukan P-MU, akan menurunkan seluruh pemain termasuk Erol Iba yang pernah mencicipi Stadion Gelora Bung Tomo dan Stadion 10 November Tambak Sari Sura-baya. Di lini depan duet striker anyar yang masih muda yakni Sirvi Arfani dan Qhiscil Gandrumini. Sementara di sisi sayap ada nama Faris Aditama dan Rosi Noprianis yang siap membongkar pertahanan bajul ijo.

Nadi menjelaskan manajemen P-MU sudah menjalin komunikasi dengan seluruh klub-klub yang akan menjadi lawan dalam uji coba tersebut. Kini tinggal menunggu keputusan manajemen di masing-masing klub itu.

Dengan laga uji coba terse-but, diharapkan tim pelatih bisa mengetahui kekuatan dan kelema-han tim secara lebih mendalam, sehingga bisa diperbaiki dan/atau ditingkatkan sebelum kompetisi Divisi Utama 2015 bergulir.

Beberapa waktu yang lalu, Laskar Sape Ngamok sudah mela-koni beberapa uji coba dengan klub lokal Pamekasan. Selanjutnya, manajemen mengagendakan

Bajul IjoAkan JajalKekuatanSape Ngamok

PAMEKASAN - Tim In-donesia Super League (ISL) Persebaya Surabaya direncanakan menggelar pertandingan uji coba dengan klub kebanggaan Madura, Persepam Madu-ra Utama (P-MU). Tim ber-juluk “Bajul Ijo” itu mem-inta kepada manajemen P-MU untuk menggelar pertandingan di Stadion Gelora Bangkalan.

uji coba dengan klub ISL Arema Cronus, Persegres Gresik, Perse-baya Surabaya, dan Perseru Serui. Selanjutnya Laskar Sape Ngamok akan menggelar uji coba dengan klub Persema Malang, Persibas Batang Jawa Tengah dan beberapa klub lokal di kota dan kabupaten Malang. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH/DAR

SIAP TEMPUR. Para pemain Persepam Madura Utama berfoto bersama usai acara peluncuran tim Senin (19/1)

di Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan.

RENCANA

UJI COBA

P-MU