Eksekutabilitas Ketentuan Peralihan
Undang-Undang Yayasan
Tesis
Diajukan kepada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Oleh :
Yosafati Gulö 32 2011 001
Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana
Salatiga
2014
iii
LEMBAR PENGESAHAN
Judul Tesis : Eksekutabilitas
Ketentuan Peralihan Undang-Undang
Yayasan
Nama : Yosafati Gulö
NIM : 32 2011 001
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Menyetujui :
DR. Tri Budiyono, SH., M.Hum Pembimbing I
Kustadi, SH., M.Hum Pembimbing II
Mengesahkan,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
DR. Tri Budiyono, SH., M.Hum
Dinyatakan Lulus Ujian tanggal : 26 September 2014
iv
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Yosafati Gulö
NIM : 32 2011 001
Progdi : Magister Ilmu Hukum
Program Pasacasarjana UKSW
Alamat : Perumsat Kemiri unit 18, Salatiga
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya
dan dengan penuh kesadaran bahwa dalam penulisan
tesis dengan judul: ”Aksekutabilitas Ketentuan
Peralihan Undang-Undang Yayasan”, saya tidak
melakukan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau
sebagian besar karya tulis orang lain tanpa
menyebutkan sumber. Jika saya terbukti melakukan
tindakan plagiasi, saya bersedia dicabut hak saya
sebagai mahasiswa atau dicabut kembali gelar yang
sudah diberikan dan akibat hukum lainnya.
Salatiga, 21 Agustus 2014 Yang membuat pernyataan,
Yosafati Gulö
v
MOTTO
keadilan dalam teori hukum bukanlah keadilan sejati. Ia hanya keadilan anggapan atau asumsi.
Keadilan sejati adalah keadilan yang secara nyata mendatangkan kedamaian hidup bersama dalam
bermasyarakat.
Keadilan sejati bersifat lokal dan kontekstual.
KATA PENGANTAR
vi
Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan yang kemudian diubah dengan Undang-
undang No 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan su-
dah diberlakukan sejak tanggal 6 Agustus 2002. Bagi
yayasan yang telah berdiri sebelumnya, diberikan
kesempatan selama enam tahun dua bulan untuk
melakukan penyesuaian Anggaran Dasar (AD)-nya
dengan Undang-undang (UU) tersebut. Persyaratan dan
prosedur penyesuaian AD telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah No 63 Tahun 2008 yang diubah dengan PP
No. 2 Tahun 2013 tentang Pelakasa-naan UU Tentang
Yayasan.
Menurut ketentuan peralihan, yayasan yang tidak
melakukan penyesuaian AD sampai paling lambat
tanggal 6 Oktober 2008, dapat diberikan sanksi berupa
larangan menggunakan kata “yayasan” di depan
namanya, bahkan dapat dibubarkan berdasarkan
putusan pengadilan atas permohonan kejaksanaan
atau pihak lain yang berkepentingan.
Mengingat peran besar yayasan dalam pembangun-
an bangsa, pertanyaan yang mengganjal ialah apakah
eksekusi sanksi tersebut memiliki urgensi bila ada di
antara yayasan tidak melakukan penyesuaian AD
sampai berakhirnya batas waktu tersebut? Persoalan
berikutnya ialah apakah akibat hukum bagi yayasan
yang demikian?
Dua pertanyaan di atas merupakan fokus bahasan
dalam penelitian ini. Penulis hendak menjelaskannya
vii
dengan menganalisis ketentuan-ketentuan yang ada
dalam UUY terkait dengan ketentuan peralihan. Tuju-
annya ialah memberikan masukan bagi pembuat UUY
untuk memikirkan perbaikan UUY di kemudian hari
serta memberikan masukan bagi pengembangan ilmu
pengetahuan hukum.
Bagi penulis, selesainya penulisan tesis ini meru-
pakan keajaiban. Mengapa? Karena sejak proposal
dinyatakan diterima pada Juli 2012, tesis ini sempat
terpinggirkan dari perhatian penulis karena adanya
masalah yang terkait dengan pekerjaan penulis sebagai
Sekretaris Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen
Satya Wacana. Tepatnya, sejak November 2012 sampai
November 2013, setiap kali hendak membuka buku
atau berhadapan dengan lap top, pemikiran penulis
ternyata bukan di tesis, melainkan pada masalah yang
sedang dihadapi.
Syukur bahwa orang-orang di sekitar penulis,
terutama Istri penulis, Desyani Betty Wibowo dan tiga
Putra kami yang hebat-hebat, yakni Efod Galang
Yudhistira Gulö (Mahasiswa Semester VII pada Program
Studi Arsitektur ITS Surabaya), Amos Fangaro Nifati
Gulö (Siswa kelas IX SMP Kristen Satya Wacana), dan
Soli Deo Glorius Gulö (kelas IV SD Banjaran IV Kota
Kediri, Jawa Timur) tak henti-hentinya memotivasi
penulis menyelesaikan tesis dengan gayanya masing-
masing. Berkat dorongan mereka ditambah rasa malu
dari ancaman gagal studi memberi energi tambahan
bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini sampai ben-
tuknya yang sekarang.
viii
Dorongan lain yang tak kalah penting adalah perta-
nyaan: “bagaimana kemajuan tesisnya?” dari teman-
teman Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen
Satya Wacana di kantor dan teman-teman lain di
jejaring sosial turut memacu semangat penulis.
Selesainya tesis ini, tak lepas dari adanya kesem-
patan yang diberikan oleh FH UKSW bagi penulis untuk
belajar pada prgoram studi MIH. Yang langsung berhu-
bungan dengan penulisan adalah bantuan pemikiran
berupa saran-saran dan masukan dari Bapak Tri
Budiyono dan Bapak Kustadi selaku pembimbing I dan
II penulis, yang selalu bersemangat memberikan
masukan kepada penulis setiap kali berkonsultasi, baik
menyangkut substansi maupun teknis penulisan. Atas
dorongan, kesempatan, dan bantuan tersebut, penulis
menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya
kepada semuanya. Beberapa di antaranya ialah:
1. Bapak Khrishna D. Darumurti, SH, MH selaku
Dekan Fakultas Hukum UKSW atas kesempatan
yang diberikan kepada penulis menempuh pendi-
dikan di Program Studi MIH-FH UKSW.
2. Bapak Dr. Tri Budiyono, SH, Hum selaku Ketua
Program Studi MIH-UKSW sekaligus sebagai Pem-
bimbing I, yang entah mengapa begitu tampak
yakin menerima penulis menjadi mahasiswa pada
program studi MIH dan bahkan bersedia menjadi
pembimbing penulis dalam penulisan tesis ini
walaupun latar belakang pendidikan penulis non
hukum.
ix
3. Bapak Kustadi, SH, M.Hum selaku pembimbing II
yang selalu bersedia menyesuaikan waktu berkon-
sultasi secara sekaligus bersama pembimbing I.
Kesediaan beliau tersebut sangat menolong proses
konsultasi.
4. Mbak Widia, sebagai sekretaris Program Studi MIH
yang selalu cekatan mengelola berbagai informasi,
waktu kegiatan kuliah, dan berbagai urusan admi-
nistrasi di MIH.
5. Perpustakaan UKSW yang memberikan perlakuan
khusus kepada penulis dalam hal meminjam buku.
Ketentuan yang diberlakukan kepada penulis
disamakan dengan dosen karena memosisikan
penulis sebagai tidak semata-mata mahasiswa,
sehingga penulis diberi kesempatan meminjam
buku dengan jumlah pinjaman dan kurun waktu
yang sama dengan ketentuan untuk dosen.
6. Sahabat baik penulis, Nimerodi Gulö, SH., MH.,
yang terus mendorong penulis untuk belajar hu-
kum sebaik-baiknya dan segera menyelesaikan stu-
di. Wujud kesungguhan dorongannya benar-benar
memotivasi dan tak mungkin dilupakan. Beliau
membelikan dan menghadiahkan cukup banyak
buku hukum yang penulis suka atau perlukan.
7. Istri penulis dan tiga putra kami tersebut di depan
yang penuh pengertian dan dengan suka cita
mengijinkan penulis pulang ke Kediri terkadang
satu kali dalam dua atau tiga minggu selama studi.
Tanpa pengertian dan dukungan mereka, sulit bagi
x
untuk belajar secara maksimal dan menyelesaikan
penulisan tesis ini.
Penulis berharap kiranya dukungan dan bantuan
yang diberikan kepada penulis dapat menjadi bagian
dari pelajaran untuk terus memaknai kehidupan.
Penulis sadar bahwa tesis ini jauh dari sempurna.
Penulis sendiri belum puas. Namun, inilah yang dapat
penulis capai saat ini. Oleh karena itu, dengan segala
kerendahan hati penulis membuka diri untuk
menerima masukan dan saran demi kebaikan penulis
sendiri dan penyempurnaan isi tesis ini agar dapat
mencapai tujuan penulisannya.
Salatiga, Agustus 2014
Penulis
xi
DAFTAR ISI Halaman Judul ............................................................ i
Lembar Pengesahan .................................................... ii
Pernyataan Keaslian ................................................... iii
Motto ......................................................................... iv
Kata Pengantar ............................................................ v
Daftar Isi ..................................................................... x
Daftar Singkatan ...................................................... xiii
Abstrak .................................................................... xiv
Bab I Pendahuluan ..................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................... 1
B. Rumusan Masalah .......................................... 19
C. Tujuan Penelitian ............................................ 20
D. Manfaat Penelitian ........................................... 20
E. Keaslian Penelitian .......................................... 21
F. Kerangka Teori ................................................. 22
G. Metode Penelitian ............................................ 23
H. Langkah-Langkah Penelitian ........................... 26
Bab II Kerangka Teori .............................................. 28
A. Konsep Yayasan .............................................. 29
1. Yayasan Menurut Ahli Hukum .................... 29
2. Yayasan Menurut Pemahaman Masyarakat .. 46
3. Yayasan Menurut Undang-Undang Yayasan 50
B. Keragaman Yayasan dan Pengaturannya .......... 58
1. Pemilahan Yayasan ..................................... 58
xii
2. Materi Pengaturan Undang-Undang Yayasan 62
C. Udang-Undang Yayasan Dalam Sistem
Hukum Nasional ............................................... 67
1. Posisi Undang-Undang Yayasan Dalam
Hirarki Peraturan Perundang-Undangan ..... 72
2. Tujuan Undang-Undang Yayasan ................ 81
3. Konsistensi Tujuan Hukum Dalam
Undang-Undang Yayasan ............................. 90
Bab III. Ketentuan Peralihan dalam Undang-Undang
dan Akibat Hukum Terhadap Yayasan ...... 96
A. Ketentuan Peralihan Undang-Undang .............. 97
1. Pengertian Ketentuan Peralihan ................. 97
2. Materi Ketentuan Peralihan ...................... 100
B. Ketentuan Peralihan Undang-Undang
Yayasan ......................................................... 104
1. Penundaan Undang-Undang Yayasan ....... 107
2. Dasar Hukum Penundaan Pember-
lakuan Undang-Undang Yayasan ............. 110
3. Kewajiban Menyesuaikan Anggaran Dasar 113
a. Standar Isi Anggaran Dasar ................. 114
b. Kekayaan Yayasan ............................... 117
c. Organ Yayasan dan Kewenangannya .... 128
C. Akibat-Akibat Hukum Ketentuan Peralihan .... 135
1. Akibat Hukum .......................................... 136
2. Sanksi Terhadap Pelanggaran
Ketentuan Peralihan .................................. 140
xiii
3. Tindak Lanjut Ketentuan Peralihan ........... 156
Bab IV Penutup....................................................... 163
A. Kesimpulan .................................................... 163
B. Saran-Saran .................................................. 167
Daftar Pustaka ....................................................... 169
xiv
Daftar Singkatan
Dalam tesis ini ada beberapa singkatan atau akronim
yang dipakai. Untuk mencegah terjadinya salah tafsir
atas singkatan atau akronim tersebut, berikut ini
dikemukakan istilah lengkapnya, yakni:
UU
UUY
PP
AD
Kemenkumham
PT
Kemenkeu
Keppres
BUMN
BUMD
Kepmenkeu
Keppres
Kemendikbud
Dirjend Dikti
LNRI
TLNRI
= Undang – undang
= Undang-undang Yayasan
= Peraturan Pemerintah
= Anggaran Dasar
= Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia
= Perseroan Terbatas
= Kementerian Keuangan
= Keputusan Preisden
= Badan Usaha Milik Negara
= Badan Usaha Milik Daerah
= Kementerian Keuangan
= Keputusan Presiden
= Kementerian Pendidikan dan Kebu-dayaan
= Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi
= Lembaran Negara Republik
Indonesia
= Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
xv
Abstract
This thesis discusses the executability of transitional
provisions stipulated in the Law on Foundations. The
concept of executability in this context is interpreted as
compliance to the transitional provisions by both the
foundations and law officials. For the foundations,
particularly those established prior to the issuance of
Law on Foundations, compliance is indicated by the
adjustment made to their statutes according to what is
required by the transition provisions within a certain
time. Compliance on the side of law officials is
characterized by their proactive stance to implement
sanctions for those violating the transitional provisions
required by the Law on Foundations. The criterion of
sanctioning is based on the goal of the national law by
adopting Radbruch’s approach in law enforcement.
The method applied in this research is basically
statutory approach supported by conceptual approach,
combined with the study of the legal text books, research
reports, articles, and news related to foundations.
The result of this research shows that the transitional
provisions stipulated in the Law on Foundation have not
been performed as it should be. This is due to some
defects that exist in the Law on Foundations itself, such
as the existence of conflict between the goals of the Law
on Foundations and its own rules, conflict between
articles or conflict between government regulations and
the Law on Foundations, as well as conflict between the
obligation to enforce law on one side and its benefits for
xvi
the foundation and its effects on society on the other
side.
Based on this discussion it can be concluded that the
implementation of sanctions for violations of the
transitional provisions of the Law on Foundations does
not have much urgency for the foundations in terms of
achieving the main goals of the national law.