7
A. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Perencanaan kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri dilakukan dengan berpedoman
kepada dokumen perencanaan strategis pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan perencanaan strategis di Kementerian
Kesehatan melalui Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 kemudian dijabarkan pada Rencana
Aksi Kegiatan (RAK) Biro Kerja Sama Luar Negeri dan menjadi acuan dalam penyusunan
perencanaan tahunan melalui Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Renja K/L).
Biro Kerja Sama Luar Negeri menjadi salah satu kegiatan dari Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Adapun sasarannya adalah
meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan
manajemen Kementerian Kesehatan.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Kerja Sama Luar Negeri adalah Peningkatan
Kerja Sama Luar Negeri dengan outputnya adalah meningkatnya peran dan posisi
Indonesia dalam kerja sama luar negeri di bidang kesehatan. Adapun Indikator pencapaian
output tersebut pada tahun 2018 adalah jumlah implementasi dari kesepakatan kerja sama
luar negeri bidang kesehatan sebanyak 7 dokumen.
Kesepakatan kerja sama luar negeri bidang kesehatan adalah “jumlah kesepakatan
internasional yang telah ditandatangani termasuk kesepakatan dalam persidangan
internasional yang bersifat kepemerintahan dan telah diimplementasikan oleh Kementerian
Kesehatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kesehatan yang
diukur dengan pelaporan monev secara berkala dan komprehensif”.
BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI LAPORAN KINERJA 2018
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
8
Kerja sama luar negeri bidang kesehatan senantiasa dikembangkan dengan
memperhatikan prioritas pembangunan kesehatan dan juga kebijakan politik luar negeri dan
hubungan luar negeri melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Selain itu dalam
kerangka globalisasi perdagangan di WTO dan Free Trade Area lainnya, perdagangan
barang/jasa/hak kekayaan intelektual sektor kesehatan merupakan salah satu primadona,
dan Biro Kerja Sama Luar Negeri senantiasa mengikuti mekanisme interkementerian
dibawah koordinasi Kementerian Perdagangan.
Untuk mendukung pencapaian output, Biro Kerja Sama Luar Negeri yaitu meningkatnya
peran dan posisi Indonesia dalam kerja sama luar negeri di bidang kesehatan, dengan
indikator kinerja kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan (yang
diimplemetasikan), perlu dilakukan upaya, yaitu :
1. Peningkatan Kerja Sama Kesehatan Bilateral
Peningkatan kerja sama bilateral bidang kesehatan ditujukan untuk mendukung program
prioritas di Kementerian Kesehatan. Kerja sama bilateral memperhatikan kepentingan
nasional Indonesia, yaitu kepentingan secara politik, ekonomi dan sosial budaya.
Pelaksanaan kerja sama bilateral, disesuaikan dengan prinsip perjanjian internasional
dengan memperhatikan kepentingan politik luar negeri Indonesia serta senantiasa
berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri,.
Biro Kerja Sama Luar Negeri berperan sebagai pintu masuk kerja sama bilateral di
Kementerian Kesehatan, mengkoordinasikan dan melakukan fasilitasi terhadap setiap
usulan kerja sama bilateral yang disampaikan oleh unit utama Kementerian Kesehatan,
termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kantor Daerah yang menjadi Satuan Kerja
(Satker) berada langsung di bawah Kementerian Kesehatan.
Kerja sama bilateral dengan negara sahabat difokuskan kepada implementasi perjanjian
internasional secara bilateral yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, sambil
menjajaki peluang kerja sama bilateral lainnya dalam rangka mendukung kepentingan
nasional dan kepentingan Kementerian Kesehatan. Perjanjian kerja sama dapat
dilakukan dalam kerangka perjanjian payung yang ditandatangani oleh Kementerian
Luar Negeri, dan atau kerjasama bilateral kesehatan yang berdiri sendiri setelah
mendapatkan kuasa penuh dari Menteri Luar Negeri. Namun demikian, setiap upaya
dalam melakukan kerja sama bilateral bidang kesehatan senantiasa berkoordinasi
9
dengan Kementerian Luar Negeri dan lintas Kementerian/Lembaga lainnya dalam forum
inter kementerian.
Beberapa negara yang telah terjalin kerja sama bilateral yaitu dengan negara Amerika
Serikat, Singapura, Timor Leste, Malaysia, Brunai Darussalam, Mesir, Sudan, Iran,
Saudi Arabia, Australia, Jerman, RRC, Cuba, Meksiko, Rusia, Jepang, Vietnam,
Palestina.
Rencana kegiatan kerja sama kesehatan bilateral antara lain :
a. Penyusunan draft/counter draft perjanjian internasional kerja sama bilateral
b. Koordinasi dengan lintas unit utama dalam menentukan substansi kerja sama
c. Koordinasi dengan lintas Kementerian/Lembaga dalam penyusunan perjanjian
internasional
d. Penyusunan kertas posisi
e. Penyusunan telaah pimpinan
f. Penyiapan kertas posisi delegasi dan Statement Delegasi
g. Persiapan posisi Kementerian Kesehatan pada berbagai Sidang Komisi Bersama
dan Kunjungan Kerja Menteri dan Pimpinan lainnya
h. Penyiapan bahan masukan untuk Kunjungan Presiden RI keluar negeri dan
kunjungan kerja Kepala Pemerintahan negara asing ke Indonesia;
i. Fasilitasi penandatanganan perjanjian internasional kerja sama bilateral
j. Persiapan penyelenggaraan dan pelaporan pertemuan bilateral dengan negara
sahabat, pelaksanaan Sidang Komisi Bersama dan forum perundingan bilateral
lainnya
k. Dokumentasi implementasi perjanjian internasional kerja sama bilateral
l. Pemantauan dan evaluasi implementasi perjanjian internasional kerja sama bilateral
m. Penyusunan analisis implementasi perjanjian internasional kerja sama bilateral
n. Melakukan negosiasi dan focal point bagi kerja sama dengan berbagai organisasi
kesehatan dalam kerangka kerja sama bilateral.
2. Peningkatan Kerja Sama Kesehatan Regional
Kerja sama luar negeri bidang kesehatan di ASEAN merupakan barometer diplomasi.
Kementerian Kesehatan saat ini terlibat secara langsung dalam pencapaian komunitas
ASEAN melalui dua pilar utama, yaitu pilar ASEAN Sosio Cultural Community (ASCC)
dan pilar ASEAN Economic Community (AEC). Peran Kementerian Kesehatan di ASCC
antara lain mengimplementasikan Rencana Strategis Kesehatan di ASEAN atau disebut
10
juga ASEAN Post – 2015 Health Development Agenda yang dijabarkan lebih lanjut
dalam ASEAN Health Cluster Work Programm 2016 - 2020. Merujuk dokumen tersebut,
Indonesia mendapat mandat menjadi lead country 11 project activities dan co-lead 9
project activities. Beberapa sidang di ASEAN yang sifatnya governing adalah AHMM /
ASEAN Healtlh Ministerial Meeting, SOMHD / ASEAN Senior Official Meeting on Health
Development, ASEAN Health Cluster 1-4 Meeting.
Peran Kementerian Kesehatan di AEC diantaranya menegosiasikan schedule of
commitment kerjasama barang dan jasa kesehatan, serta menyiapkan dokumen
pendukung untuk liberalisasi perdagangan.
Disamping ASEAN secara regional juga dikembangkan kerja sama sub regional ASEAN
yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Indonesia dalam forum BIMST (Brunei,
Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand). Pertemuan dilakukan secara reguler setiap
tahun untuk membahas isu kesehatan didaerah perbatasan dan isu kesehatan terkait
mobilitas penduduk lintas batas, dan isu lainnya yang menjadi concern para pihak.
Dalam kerjasama ekonomi sektor kesehatan di Asia Pasifik, kepentingan nasional
Indonesia didiskusikan dan dikembangkan melalui forum Asia Pacific Economic
Cooperation (APEC). Kerja sama kesehatan di APEC dibahas dalam forum Health
Working Group/HWG, dan LSIF (Life Science and Innovative Forum).
Rencana kegiatan kerja sama kesehatan regional antara lain :
a. Mengkoordinasikan penyusunan draft/counter draft perjanjian internasional kerja
sama regional
b. Koordinasi dengan lintas unit utama dalam menentukan substansi kerja sama
c. Fasilitasi persetujuan/penandatanganan perjanjian internasional kerja sama
regional
d. Penyusunan telaah pimpinan untuk memberikan rekomendasi kebijakan posisi
Indonesia terhadap berbagai isu dan agenda kesehatan global pada berbagai
pertemuan regional yang sifatnya mengikat dan pertemuan negosiasi antara
pemerintah
e. Mengkoordinasikan posisi runding Indonesia dalam kerjasama liberalisasi
perdagangan regional
11
f. Mengkoordinasikan penyiapan posisi Indonesia di bidang kesehatan pada sidang
ASEAN, APEC, WHO-SEARO, BIMST, FPGH dan sidang regional lainnya, baik
pada sidang Konferensi Tingkat Menteri, Senior Offcial Meeting (SOM) maupun
working group/task force
g. Penyiapan bahan masukan untuk Pertemuan KTT/KTM ASEAN dan KTT/KTM
APEC
h. Memberikan rekomendasi kebijakan posisi Indonesia terhadap berbagai isu dan
agenda pertemuan dan perundingan di berbagai forum internasional
i. Mendorong dan memfasilitasi penyelesaian project activity dalam kerangka
kerjasama regional
j. Penyelenggaraan fasilitasi pertemuan internasional secara regional
k. Dokumentasi implementasi perjanjian internasional kerja sama regional
l. Memfasilitasi, mendorong, pemantauan dan evaluasi implementasi/ tindak lanjut
project activity dan perjanjian internasional kerja sama regional
3. Peningkatan Kerja Sama Kesehatan Multilateral
Kementerian Kesehatan diharapkan meningkatkan perannya dalam menggalang
Global Health Diplomacy, khususnya terkait dengan isu kesehatan yang menjadi
Concern Developing Countries (DCs) dan Least Developing Countries (LDCs),
termasuk kepentingan dalam negeri Indonesia khususnya terkait pencapaian
delapan program prioritas. Indonesia melalui berbagai forum diharapkan dapat
melakukan lobby untuk melakukan reformasi di WHO dan lembaga PBB lainnya
yang terkait dengan isu kesehatan global sehingga lebih berkeadilan, setara, dan
menguntungkan semua pihak, khususnya terkait dengan kepentingan DCs dan LDCs.
Keberhasilan Indonesia dengan diadopsinya “The Framework for Pandemic
Influenza Preparadness: Sharing of Influenza Viruses and Acces to Vaccines and
other Benefit” sebagai resolusi WHA pada tahun 2011, merupakan titik tolak
pengembangan diplomasi Indonesia ditingkat multilateral. Dalam mendukung posisi
Indonesia perlu dilakukan lobi dengan negara sahabat melalui forum FPGH, Selatan-
Selatan, ASEAN, WHO SEARO, OKI, dan like minded countries lainnya.
Dalam kerangka Global Health Diplomacy, dimana isu kesehatan telah menjadi salah
satu alat diplomasi luar negeri Indonesia, telah dikembangkan kerja sama melalui
forum Foreign Policy Global Health (FPGH) yang beranggotakan Indonesia, Thailand,
Prancis, Norwegia, Afrika Selatan, Senegal, dan Brazil.
12
Dalam mengimplementasikan resolusi dan deklarasi WHO serta permasalahan
kesehatan di tingkat regional, Kementerian Kesehatan menjadi members dari WHO
Regional South East Asian Region Organization (SEARO) yang beranggotakan
sebelas negara yaitu Indonesia, Thailand, Myanmar, India, Bangladesh, Timor Leste,
PDR Korea, Bhutan, Maldives, Srilanka, dan Nepal. WHO SEARO merupakan mitra
strategis Kementerian Kesehatan, khususnya terkait dengan dukungan kerjasama
teknis (termasuk tenaga ahli kesehatan) dalam mengatasi permasalahan kesehatan
yang menjadi perhatian dunia dan permasalahan kesehatan dikawasan regional.
Pertemuan di WHO SEARO yang sifatnya mengikat yaitu SPPDM/High Level
Preparatory Meeting at Regional Level/SEARO, Health Ministerial Meeting
(HMM) WHO SEARO dan Regional Committee Meeting (RCM) WHO SEARO.
Rencana kegiatan kerja sama kesehatan multilateral antara lain :
a. Penyusunan draft/counter draft perjanjian internasional kerja sama multilateral, dan
UN bodies lainnya
b. Koordinasi dengan lintas unit utama dalam menentukan substansi kerja sama
c. Koordinasi dengan lintas Kementerian/Lembaga dalam penyusunan perjanjian
internasional
d. Fasilitasi penandatanganan perjanjian internasional kerjasama multilateral
e. Penyusunan telaah pimpinan untuk memberikan rekomendasi kebijakan posisi
Indonesia terhadap berbagai isu dan agenda kesehatan global pada berbagai
pertemuan regional yang sifatnya mengikat dan pertemuan negosiasi antara
pemerintah
f. Penyiapan kertas posisi delegasi dan statement delegasi
g. Persiapan posisi Kementerian Kesehatan pada sidang WHA, EB, UNGA sektor
kesehatan, RC WHO-SEARO, dan sidang multilateral lainnya, baik pada sidang
Konferensi Tingkat Menteri, Senior Offcial Meeting (SOM) maupun working
group/task force
h. Penyiapan bahan masukan untuk Pertemuan KTT/KTM multilateral
i. Memberikan rekomendasi kebijakan posisi Indonesia terhadap berbagai isu dan
agenda pertemuan dan perundingan di berbagai forum internasional.
j. Penyiapan bahan masukan untuk Kunjungan Presiden RI keluar negeri dan
kunjungan kerja Kepala Pemerintahan negara asing ke Indonesia dalam kerangka
kerja sama multilateral
k. Penyelenggaraan pertemuan internasional secara multilateral atau regional SEARO
13
l. Dokumentasi implementasi perjanjian internasional kerja sama multilateral
m. Pemantauan dan evaluasi implementasi perjanjian internasional kerja sama
multilateral
n. Penyusunan analisis implementasi perjanjian internasional kerja sama
multilateral
4. Fasilitasi Globalisasi Perdagangan Sektor Kesehatan dan Kerjasama Ekonomi
Lainnya
Kementerian Kesehatan juga berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah
dibawah koordinasi Kementerian Perdagangan dalam pengembangan kerjasama
ekonomi sektor kesehatan baik dalam kerangka perdagangan barang sektor kesehatan,
jasa kesehatan, investasi, maupun hak kekayaan intelektual. Pengembangan kerja
sama perdagangan internasional sektor kesehatan dilakukan secara multitrack melalui
kerja sama multilateral di WTO, regional, dan bilateral.
Kerja sama aliran bebas perdagangan sektor kesehatan dalam kerangka ASEAN Free
Trade Area (AFTA) ditujukan untuk mewujudkan ASEAN Economic Community.
Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk berperan aktif dalam setiap perundingan
perdagangan barang dan jasa kesehatan, termasuk investasi sektor kesehatan. Selain
itu ASEAN dalam juga mengembangkan kerja sama dengan negara mitra wicara
mempunyai Free Trade Area dalam kerangka ASEAN Free Trade Area. Kerja sama
kesehatan di ASEAN senantiasa memperhatikan dinamika kebijakan kesehatan dalam
negeri, tetapi disisi lain kebijakan dalam negeri diharapkan menyesuikan kebijakan
dalam negerinya sesuai dengan dinamika dalam rangka pembentukan ASEAN Single
Window.
Rencana kegiatan kerja sama globalisasi perdagangan sektor antara lain :
a. Memberi masukan atas draft/counter draft perjanjian internasional globalisasi
perdagangan sektor kesehatan di WTO, ASEAN dan Free Trade Area lainnya
b. Koordinasi dengan lintas unit utama dalam menentukan substansi kerja sama
c. Koordinasi dengan lintas Kementerian/Lembaga dalam penyusunan perjanjian
internasional dan penandatanganan perjanjian internasional
d. Penyusunan telaah pimpinan untuk memberikan rekomendasi kebijakan posisi
Indonesia terhadap berbagai isu perdagangan barang sesuai prinsip GATT,
perdagangan jasa sesuai prinsip GATS, dan perdagangan Hak Kekayaan Intelektual
14
sesuia prinsip TRIPS, serta mendukung kepentingan nasional dan kepentingan
Kementerian Kesehatan pada berbagai pertemuan multilateral, regional, maupun
bilateral
e. Penyiapan kertas posisi delegasi dan statement delegasi
f. Persiapan posisi Kementerian Kesehatan pada sidang WTO (terkait dengan GATT,
GATS, dan TRIPS), siding di ASEAN (terkait dengan ATIGA, AFAS, RCEP, ACIA),
dan siding bilateral lainnya baik pada sidang Konferensi Tingkat Menteri, Senior
Offcial Meeting (SOM) maupun working group/task force
g. Penyiapan bahan masukan untuk pertemuan KTT/KTM multilateral
h. Memberikan rekomendasi kebijakan posisi Indonesia terhadap berbagai isu dan
agenda pertemuan dan perundingan di berbagai forum internasional.
i. Penyelenggaraan pertemuan internasional dalam kerangka globalisasi perdagangan
sektor jasa kesehatan
j. Dokumentasi implementasi perjanjian internasional dalam kerangka globalisasi
perdagangan sektor kesehatan
k. Pemantauan dan evaluasi implementasi perjanjian internasional kerja sama
globalisasi perdagangan sektor kesehatan
l. Penyusunan analisis implementasi perjanjian internasional kerja sama globalisasi
perdagangan sektor kesehatan
5. Penguatan reformasi birokrasi
Bahwa dalam pegembangan kelima rencana aksi tersebut di atas perlu didukung
oleh sumberdaya manusia yang kompeten dan handal, serta input sumberdaya
lainnya sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu
perlu diciptakan budaya organisasi yang berorientasi global sesuai dengan semangat
reformasi birokrasi di Kementerian Kesehatan.
Rencana kegiatan penguatan reformasi birokrasi antara lain :
a. Penyusunan dokumen delapan area perubahan reformasi birokrasi
b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perubahan pada delapan area perubahan
c. Perbaikan kualitas manajemen perbendaharaan dan pelaporan keuangan
d. Peningkatan kualitas SDM kesehatan sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan
budaya kerja berorientasi mutu
e. Peningkatan kepuasan pelanggan di dalam dan di luar Biro Kerja Sama Luar Negeri
f. Sosialisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Biro Kerja
Sama Luar Negeri
15
Penjabaran pencapaian target kinerja dan pagu alokasi anggaran per tahun disajikan pada
matriks di bawah ini :
Tabel 1 Rencana Kinerja dan Alokasi Pagu Indikatif
Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2015-2019
Kegiatan Output Indikator
Tahun
Peningkatan
Kerja Sama
Luar Negeri
Meningkatnya
peran dan
posisi
Indonesia
dalam kerja
sama luar
negeri bidang
kesehatan
Jumlah
kesepakatan
kerja sama
luar negeri di
bidang
kesehatan
2015 2016 2017 2018 2019
Target : 8 9 8 7 8
Pagu Anggaran (Rp. Milyar)
Pagu Indikatif 20.0 23.5 21.0 18.5 21.0
Pagu Definitif 20.0 23.5 21.0 18.5
Pagu Anggaran 12.1 14.1 9.5 18.095
Sesuai dengan RKP Tahun 2015, serta sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan (Kepmenkes No. HK.02.02/MENKES/52/2015), target kinerja Biro Kerja Sama
Luar Negeri sampai dengan Tahun 2019 ditetapkan sejumlah 40 dokumen kesepakatan
kerja sama luar negeri di bidang kesehatan, yang hingga saat ini sudah mencapai 32 (tiga
puluh dua) dokumen.
Perencanaan kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2018 selanjutnya diuraikan
menjadi dua dokumen yaitu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Kerja Sama Luar Negeri
Tahun 2018, dan Penetapan Kinerja (Tapja) Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2018.
16
Tabel 2 Rencana Kinerja Tahunan
Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2018
No Sasaran
Strategis/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya peran dan
posisi Indonesia dalam
kerja sama luar negeri di
bidang
kesehatan/Peningkatan
kerja sama luar negeri
Jumlah kesepakatan
kerja sama luar negeri di
bidang kesehatan
7 Dokumen
Target RKT Biro Kerja Sama Luar Negeri tersebut, ditujukan untuk meningkatnya peran dan
posisi Indonesia dalam kerja sama luar negeri di bidang kesehatan, dan mendukung kinerja
program dukungan manajemen dan teknis lainnya.
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka komitmen RKT tersebut di atas, diperkuat
dengan perjanjian kinerja melalui penetapan kinerja tahunan, dengan melakukan
penandatangan dokumen antara Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri dengan Sekretaris
Jenderal Kementerian Kesehatan pada awal tahun 2018. Adapun penetapan kinerja Biro
Kerja Sama Luar Negeri pada tahun 2018, sebagai berikut :
Tabel 3 Penetapan Kinerja
Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2018
No Sasaran Strategis/
Kegiatan
Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya peran dan
posisi Indonesia dalam
kerjasama luar negeri di
bidang
kesehatan/Peningkatan
kerja sama luar negeri
Jumlah kesepakatan
kerja sama luar negeri di
bidang kesehatan
7 Dokumen
17
Jumlah Anggaran
Kegiatan Peningkatan Kerjasama Luar Negeri : Rp. 25.103.545.000,-
Selanjutnya dokumen RKT dan Tapja tersebut di atas, diinternalisasi secara berjenjang
kepada pejabat eselon III, pejabat eselon IV, dan seterusnya kepada seluruh staf di Biro
Kerja Sama Luar Negeri. Kedua dokumen dimaksud merupakan target kinerja yang menjadi
prioritas utama dalam setiap pelaksanaan kegiatan di Biro Kerja Sama Luar Negeri,
khususnya dalam pelaksanaan kegiatan bersumber DIPA Biro Kerja Sama Luar Negeri TA
2018. Dokumen dimaksud juga merupakan rujukan target kinerja di Biro Kerja Sama Luar
Negeri, yang pencapaiannya diukur melalui evaluasi kinerja secara triwulan.
Pengembangan kerja sama luar negeri bidang kesehatan diarahkan untuk mencapai
sasaran strategis Kementerian Kesehatan yang ke-7, yaitu “Meningkatnya daya guna
kemitraan dalam dan luar negeri”, dengan memperhatikan Visi dan Misi Presiden Republik
Indonesia, serta Tujuan Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019.
Adapun Visi Presiden Republik Indonesia adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini
adalah melalui 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu :
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan
negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara
maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan
berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Selanjutnya terdapat 9 (sembilan) agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang
ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni :
18
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa
aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang
bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 – 2019, yaitu
1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya daya tangkap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap
resiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.
Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan yaitu :
1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit
3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan
6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga
7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalamdan luar negeri
8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi
9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan
10. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih
11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan
12. Meningkatnya sistem informasi kesehatan integrasi
19
B. SUMBER DAYA
Pada tahun 2018, jumlah pegawai di Biro Kerja Sama Luar Negeri adalah sebanyak 41
pegawai, dengan jumlah komposisi 11 pegawai pada jabatan struktural dan 30 pegawai
pada jabatan fungsional umum (jabatan pelaksana). Dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, Biro Kerja Sama Luar Negeri didukung oleh pegawai-pegawai dari berbagai
jenjang pendidikan, diantaranya 56.10% berasal dari pendidikan S2, 36.59% dari pendidikan
S1, 4.88% dari pendidikan D3, dan 2.44% dari pendidikan SMA. Selama kurun waktu 1
Januari sampai dengan 31 Desember 2018 ada 1 orang pegawai pindah ke Instansi Daerah
dan 1 orang pegawai meninggal karena sakit, sehingga total pegawai pada akhir tahun 2018
berjumlah 39 orang.
Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai dalam rangka manajemen
sumber daya manusia dilakukan Biro Kerja Sama Luar Negeri dalam bentuk pemberian ijin
pegawai untuk melaksanakan tugas belajar (tubel), yang dipertimbangkan dengan selektif
sesuai dengan kompetensi dan masa kerja pegawai. Tercatat pada tahun 2018 sejumlah 4
(empat) pegawai yang menjalankan tugas belajar di dalam negeri. Sumber pendanaan
terkait penguatan sumber daya manusia dalam bentuk tugas belajar tersebut berasal dari
beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan dan
beasiswa Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
(PPSDMK) Kementerian Kesehatan.
Berikut matriks keadaan pegawai Biro Kerja Sama Luar Negeri dalam kurun waktu
2013-2018:
Tabel 4 Komposisi Pegawai
Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2018
Tahun
Jumlah Pegawai Pendidikan
Pegawai Berhenti/ Pindah
CPNS
Pegawai TUBEL
Struktural Pelaksana
L P L P S2 S1 D3 SMA
Pusat Kerja sama Luar Negeri
2013 4 7 12 27 16 29 3 2 1
2014 3 8 15 24 19 27 2 2 5 3
2015 3 8 15 24 19 27 2 2 1 3
Biro Kerja Sama Luar Negeri
2016 5 6 14 23 19 25 2 2 2 5
2017 5 6 10 23 17 23 2 2 3 9
2018 4 7 13 15 18 18 2 1 1 4
20
Gambar 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2018
Gambar 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2018