direktori putusan mahkamah agung republik indonesia · serah terima memori jabatan bupati cirebon...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 193 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

P U T U S A N Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A

Khusus Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan

biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUNJAYA PURWADISASTRA

2. Tempat lahir : Cirebon

3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 01 Juni 1965

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Desa Beberan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten

Cirebon, Jawa Barat

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Bupati Cirebon periode tahun 2014 - 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13

November 2018 di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang Komisi

Pemberantasan Korupsi;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai

dengan tanggal 23 Desember 2018;

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal

24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal

23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 06

Maret 2019 di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan

Korupsi;

6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Bandung sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret

2019 di Rutan Polda Bandung;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan

tanggal 21 Mei 2019 di Rutan Polda Jabar (Bandung);

Selanjutnya berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Bdg tanggal 27 Maret 2019 penahanannya dialihkan ke Rutan

Kebon Waru Bandung terhitung mulai tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan

21 Mei 2019;

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan

tanggal 20 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jonas M. Sihaloho, SH, MH, Dave

Advitama, SH, MH, M. Taufan Eprom Hasibuan, SH, MH, Husni Az-Zaky, SH,

MH, Sri Hardimas Widajanto, SH, Andreas Dony Kurniawan, SH dan

Nommensen H. Hutagaol, SH seluruhnya Advokat pada MR & Partners Law

Office yang beralamat di Office 8 Building, 17th floor Unit A-B, Jl. Senopati No. 8

B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 25 Februari 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Bandung tanggal 25 Februari 2019 di bawah register Nomor

24/SK/TPK/2019/PN.BDG;

Terhitung sejak tanggal 27 Februari 2019 Surat Kuasa tersebut dicabut dengan

Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 27 Februari 2019;

Selanjutnya Terdakwa didampingi oleh Wanwan Suwandi, SH, Andri Prawira

Panatagama, SH, Galih Gozali, SH, Rizki Rizgantara, SH dan Anggoro Fajar

Nugroho, SH, kesemuanya adalah para Advokat dan Penasehat Hukum pada

Kantor Hukum Suwandi Law Office, yang beralamat di Jl. Moh. Toha No. 135,

Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2019,

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Februari 2019

di bawah register Nomor 29/SK/TPK/2019/PN.BDG;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Bandung Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg tanggal 21 Februari

2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg tanggal 21

Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUNJAYA PURWADISATRA terbukti secara sah

dan meyakinkan menurut hukum bersalah “Bersama-sama melakukan

Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1

KUHPidana dalam Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNJAYA PURWADISATRA

berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama

Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap

ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.400.000.000,oo (empat ratus juta

rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar

Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa SUNJAYA

PURWADISATRA berupa Pencabutan Hak untuk dipilih dalam jabatan

publik selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana

pokoknya;

4. Menyatakan Barang Bukti Nomor :

1) 1 (satu) Bundel Dokumen Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonersia Nomor 131.32813 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat.

2) 1 (satu) lembar Dokumen Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor : 131.32/1166/OTDA Tanggal 14 Maret 2014 Perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Republlik Indonesia Nomor 131.32813 Tahun 2014.

3) 1 (satu) Bundel Dokumen Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32813 Tahun 2014 Tentang


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Pengesahan Pengangkatan Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat Tanggal 13 Maret 2014 ttd GAMAWAN FAUZI.

4) 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen yang terdiri dari:

4.1. Surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor 131.32/1166/OTDA tanggal 14 Maret 2014 Perihal : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-813 Tahun 2014 kepada Drs. H. Sunjaya Purwadisastra, MM, M.Si

4.2. Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-813 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat tanggal 13 Maret 2014

4.3. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-813 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat tanggal 13 Maret 2014

4.4. Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Cirebon tanggal 19 Maret 2014

4.5. Surat Pernyataan Pelantikan tanggal 4 April 2014

4.6. Serah Terima Memori Jabatan Bupati Cirebon tanggal 19 Maret 2014

4.7. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor 131/101/Pem.Um tanggal 4 April 2014

Barang bukti nomor 1 s/d Nomor 4 : Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUNJAYA PURWADISASTRA

5) 1 (satu) lembar copy cap basah Surat Perintah Tugas Nomor : 875.1/SPT.131/MK tanggal 15 Maret 2018 atas nama Ir. GATOT RACHMANTO selaku Pelaksana Pejabat Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon

6) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Nomor 821.2/1123/PUPR tanggal 07 Maret 2018, Perihal : Usulan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon kepada Bupati Cirebon beserta 1 (satu) lembar Kartu Disposisi dengan tulisan tangan tinta biru tertanggal 12/03 2018.

7) 1 (satu) bundel dokumen asli yang terdiri dari :

7.1. Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.23/Kep.238/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah kabupaten Cirebon tanggal 2 Oktober 2018 beserta Daftar : Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.23/Kep.238/BKPSDM/2018 tanggal 2 Oktober 2018 atas nama Ir. GATOT RACHMANTO

7.2. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/5038/BKPSDM/2018 tanggal 3 Oktober 2018

7.3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 824/5051/BKPSDM/2018 tanggal 4 Oktober 2018


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



8) 1 (satu) lembar Dokumen Asli BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/ JANJI JABATAN BUPATI CIREBON Nomor: 877/5037/BKPSDM/2018 tanggal 3 Oktober 2018.

Barang bukti nomor 5 s/d Nomor 8 : Dikembalikan kepada Dinas BKSDM Kabupaten Cirebon melalui SRI DARMANTO


9.1. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Usulan Pejabat Eselon II, III, dan IV Promosi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kab. Cirebon Nomor : 800/2124/Sekr yang ditandatangani di Talun, 8 Agustus 2018

9.2. 2 (dua) lembar Dokumen Asli DAFTAR USULAN PROMOSI DAN ROTASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 yang ditandatangani di Cirebon 8 Agustus 2018.


10.1. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Undangan Rapat TPK PNS Nomor : 005/4253/BPKSDM yang ditandatangani di Sumber, 9 Agustus 2018.

10.2. 1 (satu) lembar Dokumen Asli BERITA ACARA TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN CIREBON Nomor : 800/4254/BPKSDM tanggal 9 Agustus 2018.

10.3. 1 (satu) lembar Dokumen Asli DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT Sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018.

10.4. 1 (satu) bundel Dokumen Asli DAFTAR : BAHAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL yang ditandatangani di Sumber, 9 Agustus 2018.

11) 1 (satu) bundel fotokopi printout KEPUTUSAN BUPATI CIREBON Nomor : 821/Kep.879-BKPPD/2014 tentang BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) KABUPATEN CIREBON tanggal 15 Desember 2014.

12) 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821/Kep.879 – BKPPD/2014 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Cirebon Tanggal 15 Desember 2014.

13) 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821/Kep.509 – BKPSDM/2017 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Cirebon Tanggal 18 April 2017.

14) 1 (satu) bundel fotokopi printout KEPUTUSAN BUPATI CIREBON Nomor : 821/Kep.509-BKPSDM/2017 tentang BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) KABUPATEN CIREBON tanggal 18 April 2017.

15) 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.2/Kep.974 – BKPSDM/2017 Tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon Tanggal 14 Agustus 2017.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



16) 1 (satu) bundel fotokopi printout KEPUTUSAN BUPATI CIREBON Nomor : 821/Kep.974-BKPSDM/2017 tentang BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) KABUPATEN CIREBON tanggal 14 Agustus 2017.

17) 1 (satu) lembar Dokumen Rekap Gaji dan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan Jumlah 362.141.300.

18) 1 (Satu) lembar dokumen Rekap Penerimaan Honor Kepala Daerah Pada OPD Tahun Anggaran 2018 Sampai dengan Bulan OKTOBER.

19) 1 (satu) Bundel Dokumen Penyampaian SPT Elektronik @ Direktorat Jenderal Pajak dari SUNJAYA PURWADI. S dengan NPWP : 245390554426000 tahun Pajak : 2015 tanggal Penyampaian : 14/03/2016.



22) 1 ( satu) Bundel Dokumen HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN CIREBON.

23) 1 (satu) bundel dokumen PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR : 84 Tahun 2016 Tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

24) 1 (satu) bundel dokumen PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR : 112 Tahun 2017 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

25) 1 (satu) bundel dokumen lampiran rancangan perubahan APBD TA 2018

26) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan terbaca POKJA I POKJA 2 POKJA 3 POKJA 4

27) 1 (satu) bundel dokumen surat BUPATI CIREBON nomor : 800/4424BKPSDM

28) 1 (satu) bundel dokumen daftar bahan tim penilai kinerja pegawai negeri sipil no. urut 1 H. IMAN SUPRIADI, S.Sos

29) 1 (satu) bundel dokumen daftar bahan tim penilai kinerja pegawai negeri sipil no. urut 1 IWAN SUROSO, S. Sos

30) 1 (satu) bundel dokumen daftar bahan tim penilai kinerja pegawai negeri sipil no. urut 1 ISNAENI JAZILAH, SH

31) 1 (satu) bundel dokumen daftar bahan tim penilai kinerja pegawai negeri sipil no. urut 1 UUN KURNIASIH

32) 1 (satu) bundel dokumen daftar bahan tim penilai kinerja pegawai negeri sipil no. urut 1 NARTO, SE


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



33) 1 (satu) bundel dokumen daftar bahan tim penilai kinerja pegawai negeri sipil no. urut 1 DARUDIN, S.Pd

34) 1 (satu) bundel dokumen daftar bahan tim penilai kinerja pegawai negeri sipil no. urut 1 SUGIANTO,S Pd SD

35) 1 (satu) bundel dokumen daftar bahan tim penilai kinerja pegawai negeri sipil no. urut 1 Drs. WINOTO

36) 1 (satu) bundel dokumen daftar bahan tim penilai kinerja pegawai negeri sipil no. urut 1 WINARSO SE

37) 1 (satu) bundel dokumen daftar bahan tim penilai kinerja pegawai negeri sipil no. urut 1 KUSMAYADI

38) 1 (satu) buah map berkop Pemerintah Kabupaten Cirebon Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berisi :

38.1. 1 (satu) bundel print out Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat tulisan tangan “DROP” di halaman pertama

38.2. 1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat tulisan tangan “… 40. AJID…. Camat Susukan… 41. DEDI EFFENDI…. Camat Depok” di halaman terakhir


39.1. 1 (satu) buah kertas yang terdapat tulisan tangan “… DIkdik Eselon IV…… 1) Kasubag Umum mustafa….. Eselon III/b…1 IDA NUR…”

39.2. 1 (satu) bundel printout Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK PP 18/ 2016) Yang Pensiun, Kosong dan Meninggal sampai bulan September 2018 yang terdapat tulisan tangan “…13…8…2/3….24…” pada halaman pertama.

39.3. 1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat tulisan tangan “ … Wahyono ganti Dadang (Kabid OR)…” di halaman pertama

39.4. 1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat tulisan tangan lingkaran dan ceklis.

39.5. 1 (satu) bundel printout Daftar Nominatif pensiun

39.6. 1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat tulisan tangan “…Wawan…. Jupri… Nanang” pada halaman pertama.


40.1. 1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat ketikan dalam tabel “… ISNAENI JAZILAH, SH….. KET Pensiun 01/04/2018 Supriyatno…” pada halaman pertama.

40.2. 1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat tulisan tangan “…Kasi Pasaleman…. Palimanan……” pada halaman pertama.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



40.3. 1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat ketikan “…UUN KURNIASIH… Eselon IV.a…” pada halaman pertama.

40.4. 1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat ketikan “…DARUDIN, S.Pd… KET Rotasi Gitayono …” pada halaman pertama.

40.5. 1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat ketikan “…NARTO, SE… Pensiun 01/04/2018 Suka..” pada halaman pertama.

40.6. 1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat ketikan “…IWAN SUROSO, S.Sos … Pensiun 01/08/2018 Slamet R…” pada halaman pertama.

40.7. 1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat ketikan “…H. IMAN SUPRIADI, S.Sos… KET Rotasi Suharto …” pada halaman pertama.

40.8. 1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat ketikan “…H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si. ….KET M. Syafrudin …” pada halaman pertama.

41) 1 (satu) buah Map berwarna merah, yang berisi :

41.1. 10 (sepuluh) bundel Daftar : Bahan Tim Penilai Konerja Pegawai Negeri Sipil.

41.2. 1 (satu) bundel Daftar Usulan Persetujuan Pelantikan PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

41.3. 3 (tiga) lembar konsep Surat Permohonan Persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

41.4. 1 (satu) bundel konsep Promosi Jabatan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

42) 1 ( satu) lembar dokumen DAFTAR : BAHAN PERTIMBANGAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

43) 1 (satu) bundel dokumen jumlah kotak jabatan pemerintah kabupaten cirebon

44) 1 (satu) bundel dokumen daftar persetujuan mutasi pejabat administrator

45) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Cirebon nomor 823/Kpts.62/BKPPD/2014 tentang kenaikan pangkat An. ASEP NATSIR AMARULLOH,ST tanggal 20 Maret 2014.

46) 1 (satu) Bundel Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 823/Kpts.72.1/BKPPD/2014 TENTANG KENAIKAN PANGKAT BUPATI CIREBON, yang sebelah kanan terdapat catatan tulisan tangan yang terbaca “…Yth.kabid mutasi, .. promosi ke IV/B, Tks” beserta lampiran 1 (satu) bundel USULAN PROMOSI, ROTASI DAN PENGUKUHAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



47) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Cirebon nomor 823/Kep.475/BKPSDM/2017 tentang kenaikan pangkat An. UJANG UCI SANUSI, S.Sos tanggal 31 Maret 2017

48) 1 (satu) bundel surat yang di bagian lembar depan terdapat kertas warna merah yang tercantum tulisan tangan yang dijelaskan oleh Sdr. SRI DARMANTO bahwa tulisan tangan itu adalah tulisan tangan Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA selaku Bupati Cirebon yang terbaca: “dari Bappeda An. Adi Nugroho, Kasubag Pengendalian dan Perencanaan Bappeda pindah ke BKD gantikan Wawan di Diklat.” Serta pada lembar selanjutnya terdapat nama SUBAGIO dan nama pegawai yang lainnya.

49) 1 (satu) lembar Usulan Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dr.H.Ahmad Qoyyim, MARS di Sumber, Juni 2017 beserta lampiran 1 (satu) lembar DAFTAR USULAN PROMOSI DAN MUTASI PEJABAT STRUKTURAL PADA LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON Nomor 820/3348Sekret/2017 Juni 2017.

50) 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi yang terdapat tulisan tangan yang dijelaskan oleh Sdr. SRI DARMANTO bahwa tulisan tangan itu adalah tulisan tangan Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA selaku Bupati Cirebon, terbaca: Arahkan ke Eselon IV/a, terima kasih Camat Pangenan…., serta pada lembar berikutnya berupa Surat dari Camat Pangenan nomor: 600/238/Kec., tanggal 25 Juli 2017 yang ditujukan kepada Bupati Cirebon perihal: Usulan atas nama: Beny Mulyono, S.Kom, M.Si.

51) 1 (satu) lembar copy surat Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 823/ Kep.1048BKPSDM / 2017 tanggal 29 September 2017 dengan tulisan tangan “…Yth. Kabid Mutasi Pak Sri Darmanto …”.

52) 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 560/ / Disnakertrans/ 2017 perihal usulan Menduduki Jabatan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terdapat tulisan tangan “… Yth. Kaban BKPSDM… Agar Ditindak lanjuti…”

53) 1 (satu) bundel surat disposisi kepada Kabid Mutasi tanggal 9/1017 dengan tulisan tangan “…Tindak lanjuti sesuai aturan …” dan Petika Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 832/ Kpts.54/ BKPPD/ 2015 tanggal 6 Maret 2015.

54) 1 (satu) bundel surat disposisi kepada Kaban BKPSDM tanggal 30/1017 dengan tulisan tangan “…Agar Dibantu untuk diarahkan ke Promosi Rumah Sakit Aryawinangun …” dan Petika Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 832/ Kep.1048BKPSDM / 2017 tanggal 29 September 2017.

55) 3 (tiga) lembar kertas berkop PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON yang di halaman pertama terdapat sobekan di bagian bawah dan terdapat tulisan tangan dengan tinta bolpoin berwarna hitam dan biru yang diantaranya terbaca “…HIDAYAT, ST. (Promosi) PUPR. Jabatan lama : Kepala UPT Laboratorium Jln & Jbt … Yg diinginkan : Kepala Bidang Peningkatan Jl. &Jbt.”

56) 1 (satu) Bundel Kartu disposisi Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon yang di halaman pertama terdapat tulisan tangan dengan tinta pena warna biru


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



yang diantaranya terbaca “..Yth. Kabid MK …diinfokan kepada seluruh SKPD …16/1 18 ”

57) 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 823.4/ Kep.278BKD/ 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n SRI DARMANTO, S.Sos., MPSSp tanggal 9 Maret 2018.

58) 1 (satu) buah map merah “KYOTO” yang di dalamnya terdapat 2 (dua) lembar copy surat Sekretariat Daerah Nomor: 584.3/ 39Perek tanggal 30 April 2018, Perihal: Usulan Promosi Untuk Jabatan Eselon IV b atas nama: YUSMIATI, S.IP dan SANTI WIDIASTUTI, SE yang terdapat tulisan tangan yang dijelaskan oleh Sdr. SRI DARMANTO bahwa tulisan tangan itu adalah tulisan tangan Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA selaku Bupati Cirebon yang terbaca: Yth. Kaban BKPSDM, tindaklanjuti…..

59) 1 (satu) buah map berkop Pemerintah Kabupaten Cirebon badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bidang Mutasi dan Kepangkatan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen berupa SK Bupati Cirebon nonor: 800/4277/BKPSDM, tanggal 13 Agustus 2018 perihal: Permohonan persetujuan pelantikan yang ditujukan kepada: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Dirjen OTDA beserta daftar Usulan Persetujuan Pelantikan PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

60) 1 (satu) buah map berwarna biru muda berkop Pemerintah Kabupaten Cirebon Dinas Kesehatan yang berisi 1 (satu) bundel surat Nomor : 820/ Sekret/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon kepada Bupati Cirebon dan terdapat tulisan tangan berupa lingkaran pada nomor di daftar usulan mutasi dan promosi.

61) 1 (satu) buah Map coklat besar berkop Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor: 820/ 7783/ OTDA yang berisi 1(satu) bundel Surat Kementrian Dalam negeri Republik Indonesia Nomor: 820/ 7783/ OTDA tanggal 27 September 2018 hal. Persetujuan Mutasi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Cirebon.

62) 1 (satu) buah Map coklat besar berkop Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 821.2/ 17562/ DUKCAPIL.SES , 821.242554 DUKCAPIL. TH 2018 , 821.242555 DUKCAPIL. TH 2018 yang berisi 1(satu) bundel Surat Petikan Keputusan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor: 821.242554 DUKCAPIL. TH 2018 tanggal 17 September 2018 dan 1(satu) bundel Surat Petikan Keputusan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor: 821.242555 DUKCAPIL. TH 2018 tanggal 17 September 2018 .

63) 1 (satu) buah Map coklat besar berkop Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 821.2/ 17562/ DUKCAPIL.SES , 821.23/2552 DUKCAPIL. TH 2018 , 821.23/2553 DUKCAPIL. TH 2018 yang berisi 1(satu) bundel Surat Petikan Keputusan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor: 821.232552 DUKCAPIL. TH 2018 tanggal 17 September 2018 dan 1(satu) bundel Surat Petikan Keputusan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor: 821.232553 DUKCAPIL. TH 2018 tanggal 17 September 2018 .

64) 1 (satu) buah map Pemerintah Kabupaten Cirebon, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang berisi:

64.1. 1 (satu) bundel SK Bupati Cirebon Nomor: 821.23/Kep.238/BKPSDM/2018, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

64.2. 1 (satu) bundel SK Bupati Cirebon Nomor: 821.24/Kep.239/BKPSDM/2018, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

64.3. 1 (satu) bundel SK Bupati Cirebon Nomor: 821.28/Kep.240/BPKSDM/2018, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabtan Fungsional Tertentu DI Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

64.4. 1 (satu) bundel SK Bupati Cirebon Nomor: 821.28/Kep.241/BKPSDM/2018, Tentang Pengangkatan Pertamakali dan Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan FUngsional Kepala Sekolah DI Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

65) 1 (satu) buah ODNER warna hitam yang berisi:

65.1. 1 (satu) lembar STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK PP 18/2016)

65.2. 1 (satu) bundel DAFTAR USULAN PERSETUJUAN PELANTIKAN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

65.3. 1 (satu) bundel BAHAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

65.4. 1 (satu) bundel ARAHAN BUPATI terkait MUTASI JABATAN

65.5. 1 (satu) lembar STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK PP 18/2016) YANG PENSIUN, KOSONG DAN MENINGGAL SAMPAI BULAN SEPTEMBER 2018.

65.6. 1 (satu) lembar PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 823.4/Kep.925BKD/2017

65.7. 1 (satu) lembar ARAHAN BUPATI terkait MUTASI JABATAN

65.8. 1 (satu) bundel PENYAMPAIAN PETIKAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI.

65.9. 1 (satu) bundel PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON.

65.10. 1 (satu) bundel PENYAMPAIAN DAFTAR KEPALA UPT DENGAN RIWAYAT TERAKHIR MEJABAT SEBAGAI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KESEHATAN

65.11. 1 (satu) bundel USULAN PROMOSI DAN MUTASI PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia




65.13. 1 (satu) bundel LAMPIRAN DAFTAR NOMINATIF USULAN KORWILCAM DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

65.14. 1 (satu) bundel PERMOHONAN USULAN MUTASI DAN PROMOSI JABATAN

65.15. 1 (satu) bundel DAFTAR NOMINATIF UPT P5A DPPKBP3A KAB CIREBON

65.16. 1 (satu) bundel SURAT PENGANTAR NO. 821.28/ / DISDIK

65.17. 1 (satu) bundel PENYAMPAIAN DAFTAR KEPALA UPT DENGAN RIWAYAT TERAKHIR MENJABAT SEBAGAI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KESEHATAN

65.18. 1 (satu) bundel USULAN PENATAAN PEJABAT UPT DI LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON.

65.19. 1 (satu) bundel USULAN PROMOSI JABATAN

65.20. 1 (satu) bundel DAFTAR NAMA KEPALA UPT DENGAN RIWAYAT TERAKHIR MENJABAT SEBAGAI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

65.21. 1 (satu) bundel LEMBAR DISPOSISI

65.22. 1 (satu) lembar DAFTAR USULAN PROMOSI KE JABATAN ADMINISTRATOR PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON


65.24. 1 (satu) bundel SURAT PERNYATAAN

65.25. 1 (satu) bundel PERMOHONAN USULAN PROMOSI, ROTASI DAN MUTASI PEJABAT

65.26. 1 (satu) bundel DAFTAR USULAN PROMOSI, ROTASI DAN MUTASI PEJABAT DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

65.27. 1 (satu) bundel UCAPAN SELAMAT

65.28. 1 (satu) bundel KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

65.29. 1 (satu) bundel USULAN PENATAAN KEPALA UPT A.N. UUN KURNIASIH.

65.30. 1 (satu) bundel PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BUPATI CIREBON

65.31. 1 (satu) bundel PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PARA PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia




66) 1 (satu) buah Map berwarna hitam, yang berisi :

66.1. 1 (satu) lembar tulisan tangan terkait mutasi jabatan.

66.2. 1 (satu) bundel Permohonan Rotasi Jabatan a.n Eri Febryanto.

66.3. 1 (satu) bundel Usulan Jabatn a.n Serti Hasnauli.

66.4. 1 (satu) bundel Permohonan ALih Tugas PNS an. Benny Saptamarga.

66.5. 2 (dua) lembar Daftar Usulan Promosi, Rotasi dan Mutasi Jabatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, tanggal 9 Juli 2018.

66.6. 2 (dua) lembar foto Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan.

66.7. 1 (satu) bundel Daftar: Bahan Tim Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

66.8. 1 (satu) bundel Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK PP 18/2016).

66.9. 1 (satu) bundel Data PNS Yang Tidak Mendukung Pa Bupati (H. Sunjaya & Imron)/ Jadi Jaya Dan Mendukungnya Paslon Lain (Paslon No.1,3,4) Di Wilayah Sumber.

66.10. 1 (satu) bundel Yang berisi tulisan tangan, arahan mutasi jabatan, tanggal 9/7/18.

66.11. 1 (satu) bundel Usulan Promosi Jabatan.

66.12. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Cirebon yang berisi arahan mutasi pegawai

66.13. 1 (satu) bundel Daftar nominative usulan kepala UPT di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan a.n NURHADI dan JUMONO.

66.14. 1 (satu) bundel Permohonan Usulan penataan Kepala UPT a.n MOH TAUFIK AKBAR dan ARIES BUDIMAN.

66.15. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n YENI MARYANI, LIA YULIANA, AGUS SUTRISNO, RISIAN RIYADI, RITA HERAWATI.

66.16. 1 (satu) lembar Daftar Mutasi dan Promosi Jabatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, nomor 800/1536/disnakertrans, tanggal 24 Juli 2018.

66.17. 1 (satu) bundel usulan pindah/mutasi, petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n DIN ALI.

66.18. 1 (satu) bundel usulan promosi pada BKAD tahun 2018 a.n ESO TARSA, IIP MARIFAH, tulisan tangan untuk eselon IV.

66.19. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n USUP SUPRIAT.

66.20. 1 (satu) bundel tulisan tangan, usulan mutase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a.n GATOT RACHMANTO, Juli 2018.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



66.21. 1 (satu) bundel usulan Promosi, Rotasi dan Mutasi Pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

66.22. 1 (satu) bundel usulan Rotasi dan Promosi Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon.

66.23. 1 (satu) bundel tulisan tangan daftar mutase Disbudpar.

66.24. 2 (dua) lembar tulisan tangan daftar mutase PPKB.

66.25. 2 (dua) lembar daftar mutasi promosi Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan.

66.26. 1 (satu) bundel usulan promosi, petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n YUSMIATI dan SANTI WIDIASTUTI.

66.27. 1 (satu) bundel usulan promosi, petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n ROCHMAT PRIYATIN.

66.28. 1 (satu) bundel usulan promosi jabatan a.n SADI dan MUSTARA.

66.29. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n ANNE SRI MULYANI.

66.30. 1 (satu) lembar surat promosi dan mutasi pejabat struktural kecamatan Beber, Nomor 820/1206Umum.

66.31. 1 (satu) bundel surat pengantar nominative permohonan usulan promosi dan mutase pegawai di Kecamatan Pabuaran.

66.32. 1 (satu) lembar data usulan promosi dan mutase pegawai di lingkup kerja kecamatan Pangurangan.

66.33. 1 (satu) lembar surat mutase dan promosi jabatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon, Juli 2018.

66.34. 1 (satu) bundel permohonan mutase pegawai Kecamatan Karangwareng a.n YUYUN ARYUNAH.

66.35. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n AGUS SUNARTO.

66.36. 1 (satu) bundel petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n IKA HARTIKA.

66.37. 1 (satu) bundel petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n ANDI HERMAWAN.

66.38. 1 (satu) bundel petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n HIMAWAN SUSANTO.

66.39. 2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n ROKAYAH.

66.40. 2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n AYANAH.

66.41. 2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n DEDE HARTONO.

66.42. 2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n SRI NURAHNI.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



66.43. 2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n SITI SANI.

66.44. 1 (satu) bundel petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n DEWI ROSMALA.

66.45. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n MURDANI.

66.46. 1 (satu) lembar usulan mutasi dan promosi RSUD Arjawinangun kabupaten Cirebon Tahun 2018.

66.47. 1 (satu) bundel daftar usulan mutase dan promosi a.n ADIL PRAYITNO, YAYAT SLAMET RIYADI, WISNU PRASETYO.

66.48. 2 (dua) lembar daftar nominative usulan mutasi pegawai di Lingkup Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon.

66.49. 1 (satu) bundel daftar mutasi dan promosi Dinas PUPR kabupaten Cirebon Tahun 2018.

66.50. 1 (satu) bundel daftar bahan tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil.

66.51. 1 (satu) bundel tulisan tangan usulan mutase a.n DURAHMAN, disposisi usulan mutase a.n DEWI ROSMALA.

66.52. 1 (satu) bundel usulan promosi jabatan eselon III.b a.n HADI JATIWALUYO.

66.53. 1 (satu) bundel surat promosi jabatan a.n SUND DEWI.

66.54. 2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n SUPARIDI.

66.55. 2 (dua) lembar usulan promosi jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, tanggal 4 Juli 2018.

66.56. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n ANGGA NUGRAHA ERLANGGA.

66.57. 1 (satu) lembar catatan tangan mutasi a.n HUSNIE STEFHANI NOOR dan AGUS HASANUDIN.

66.58. 1 (satu) bundel daftar usulan rotasi mutasi promosi ASN kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

66.59. 1 (satu) lembar daftar usulan promosi rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

66.60. 1 (satu) bundel petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n DADAN HENDARMAN.

66.61. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor: 875.1/SPT282/BKPSDM.

66.62. 3 (tiga) bundel Daftar Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

66.63. 1 (satu) bundel daftar usulan promosi rotasi dan mutase pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

66.64. 2 (dua) lembar daftar nominative pegawai usulan Eselon IVA dan B UPTD P5A DPPKBPJA Kabupaten Cirebon.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



66.65. 1 (satu) bundel Usulan Promosi untuk Jabatan Eselon IV b a.n YUSMIATI dan SANTI WIDIASTUTI.

66.66. 1 (satu) bundel petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n TUTI KHODIJAH.

66.67. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n ADE NUGROHO YULIARNO.


66.69. 2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n AMIN MUGHNI.

66.70. 1 (satu) bundel petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n EDY SUHARTO.

66.71. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n SUTENI.

66.72. 2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n TEGUH MULYONO.

66.73. 1 (satu) bundel petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n DURAHMAN JAYA SUPENA.

66.74. 1 (satu) bundel Usulan Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

66.75. 1 (satu) bundel Daftar Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

66.76. 2 (dua) lembar usulan rotasi dan promosi Jabatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

66.77. 1 (satu) bundel petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n EKO NUGROHO.

66.78. 2 (dua) bundel daftar nominatif Pegawai.

67) 1 (satu) buah odner warna hitam yang didalamnya terdapat Dokumen Rotasi, Mutasi, Promosi Di Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2016

68) 1 (satu) bundel dokumen terdapat tulisan tangan dengan tinta berwarna biru dengan tulisan 1) Wanda 4+3.5.

69) 2 (dua) lembar dokumen terdapat tulisan tangan dengan tinta berwarna biru yang terbaca kadisdik, kadis 75.

70) 1 (satu) bundel dokumen terdapat tulisan No, Nama Tempat Tanggal Lahir , Jabatan lamaBaru.

71) 2 (dua) lembar dokumen terdapat tulisan Des 2017 ,Jan 2018 No, Nama Kecamatan, Lunas, Belum Lunas.

72) 1 (satu) bundel surat disposisi berkop BPJS Kesehatan dengan tulisan tangan “…Yadi Dispenda masuk gantikan bu Nining… Agung gantikan Pak Bambang …”.

73) 3 (tiga) lembar Surat Wakil Bupati Cirebon kepada Gubernur jawa Barat Perihal Permohonan Anggota Pansel bertempat di Sumber tanggal 12 Januari 2018 yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan dengan tinta pena warna biru dan pensil.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



74) 1 (satu) bundel BERITA ACARA KLARIFIKASI hari Jumat, 12 Oktober 2018 Yang memberi keterangan An. SUPADI PRIYATNA, SH.,Msi. Dan Yang meminta keterangan An. ARIF RAHMAN, SHI.

75) 1 (satu) buah buku notes bertuliskan Patra Jasa yang didalamnya terdapat tulisan tangan warna biru IDA Kabid PAUD , Imam Suoriadi Cmt gempol dan Rotasi Eselon IV DPUPR Kab. Cirebon.

76) 1 (satu) buah buku Agenda bersampul kulit berwarna hitam dengan tulisan BKPSDM.

77) 1 (satu) buah buku Agenda bersampul kulit berwarna hitam dengan tulisan AGENDA BKPPD pada halaman pertama ada lembaran Agenda Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2015 .

78) 1 (satu) buah buku Agenda bersampul kulit berwarna hitam dengan tulisan AGENDA BKPPD pada halaman pertama ada lembaran Selayang Pandang 2016.

79) 2 (dua) lembar printout asli Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri nomor rekening 134-00-1437047-1 Atas nama Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA M.M., M.Si periode 20/07/18 s/d 13/11/2018 KCP Cirebon Siliwangi.

80) 2 (dua) lembar printout asli Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri nomor rekening 134-00-1351128-1 Atas nama Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA M.M., M.Si/ IMRON periode 1/04/18 s/d 13/11/2018 KCP Cirebon Siliwangi.

81) 1 (satu) lembar printout asli rekening koran arsip nomor rekening 1340013511281 Atas nama Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA M.M., M.Si periode 29-Jan-2018 s/d 24-Aug-2018 PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Cabang Cirebon Siliwangi.

82) 1 (satu) satu bundel fotokopi Aplikasi Pembukaan rekening tanggal 29.01.18 no. rekening 1340013511281 Atas nama Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA M.M., M.Si/ IMRON.

83) 1 (satu) satu bundel fotokopi Aplikasi Pembukaan rekening tanggal 20.07.18 no. rekening 1340014370471 Atas nama Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA M.M., M.Si

84) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BJB dengan Nomor 622011 204031 003080

85) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Tandamata Gold, Nomor rekening: 0000001061965 atas nama Sunjaya Purwadisastra Blok Kedung Dadap RT 006 RW 002 Desa Beberan Kecamatan Palimanan

86) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Tandamata, Nomor rekening: 0058609404100 atas nama Deni Syafrudin Dusun 02 RT 002 RW 003 Desa Kanci Kec Astanajapura


88) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, Nomor rekening: 1340009925164 atas nama Deni Syafrudin Dusun 2 RT 002 RW 003 Kanci Astanajapura Cirebon 45181.

89) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor 4617 0037 0110 5638.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



90) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, Nomor rekening: 1340013590186 atas nama Eti Martini Blok Cibogo Kidul RT 003 RW 003 Warujaya Depok Palimanan Cirebon 45161, Tgl Cetak 27/02/2018.

91) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, Nomor rekening: 1340013403570 atas nama Warno Dusun 02 RT 002 RW 003 Kanci Astanajapura Cirebon 45181, Tgl Cetak 21/12/2017.

92) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri atas nama Warno, No.rek: 1340013403570

93) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri atas nama Eti Martini, No.rek: 1340013590186.

94) 1 (satu) lembar copy Slip Setoran Mandiri kepada Warno, sebesar Rp500.000.000,.

95) 1 (satu) lembar copy Slip Setoran Mandiri kepada Eti Martini, sebesar Rp425.000.000,.

96) 2 (dua) lembar asli Slip setoran Mandiri, kepada Elvi Diana, sebesar Rp250.000.000,.

97) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1340009005009 atas nama Drs. H. Sunjaya Purwadisastra M.M., M.Si.


99) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1340009922534 atas nama Intan Novitasari.

100) 1 (satu) buah buku tabungan BJB Tandamata dengan Nomor rekening 0061191208100 atas nama Siti Runingsih.

101) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bukopin dengan Nomor rekening 0105008607 atas nama Drs.Sunjaya Purwadi SIP

102) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor rekening 050401011560508 atas nama Drs S.Purwadisastra.

103) 1 (satu) buah buku tabungan BJB Tandamata Gold dengan Nomor rekening 0063060062101 atas nama Intan Novita Sari.

104) 1 (satu) handphone Merk: Samsung warna biru tua, Nomor Model: SMN960F/DS, S/N: RR8K90700NP, IMEI1: 359447/09/589433/3, IMEI2: 359448/09/589433/1, yang didalamnya terdapat kartu SIM1 Provider Telkomsel dengan Nomor Kode: 0525 0000 0460 9825, beserta dengan flipcase warna biru tua, Merk: Samsung, S/N: R37K8F83W0XHB3

105) 1 (satu) handphone Merk: Samsung warna gold, Nomor Model: SMG965F/DS, S/N: RR8K606ZEGW, IMEI1: 355335/09/039419/9, IMEI2: 355335/09/039419/7, yang didalamnya terdapat kartu SIM1 Provider Telkomsel dengan nomor kode: 0525 0000 0544 1508, beserta dengan casing warna merah bertuliskan “SAMSUNG”.

106) 1 (satu) handphone Merk: Apple warna silver, Model (belakang casing): A1586, Model (software): MG472PA/A, S/N: FFMQWC5HG5MN, IMEI: 355395072444149, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel, beserta dengan soft case transparan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



107) 1 (satu) handphone Merk: Samsung warna putih, Nomor Model: GTE1272, S/N: RR1J1043MZL, IMEI1: 356805/07/969067/5, IMEI1: 356806/07/969067/3, yang didalamnya terdapat kartu SIM2 Provider Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0337 8157

108) 1 (satu) handphone Merk: Vivo warna hitam, Nomor Model: Vivo 1804, IMEI1: 865301048263459, IMEI2: 865301048263442, yang didalamnya terdapat kartu SIM1 Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0393 3731 dan micro SD Merk: VGEN, kapasitas 64 GB, dengan nomor kode: A 65483641, beserta dengan casing transparan

109) 1 (satu) handphone Merk: Oppo warna hitam, Nomor Model: CPH1701, IMEI1: 865255038318691, IMEI2: 865255038318683, S/N: 115090db, yang didalamnya terdapat kartu SIM1 Provider Indosat dengan nomor kode: 6201 3000 2566 16306 –U, SIM2 Provider Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0025 2569 6552 02, dan micro SD Merk: VGen, kapasitas 16GB nomor kode: A 44452775, beserta dengan casing coklat transparan

110) 1 (satu) handphone Merk: Samsung warna putih, Nomor Model: SMJ500G/DS, S/N: RR8H100KZHA, IMEI1: 353516/07/692277/0, IMEI2: 353517/07/692277/8, yang didalamnya terdapat kartu SIM1 Provider Telkomsel, dan micro SD Merk: Sandisk, kapasitas 16GB dengan nomor kode: 7401ZR64P0V5, beserta dengan case bertuliskan “Spigen”

111) 1 (satu) handphone Merk: Nokia warna merah, Tipe: RM437, Nomor Model: E631, IMEI: 354329041468278, Nomor Kode: 059B8T5, yang didalamnya terdapat kartu SIM1 Provider Indosat dengan nomor kode: 6201 3000 2599 18789 –U

112) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Oppo, Warna : Hitam, Model : CPH1729, Nomor Serial : MNBE8SRGG6TGS4JR, IMEI 1 : 868503030989754, IMEI 2 : 868503030989747, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan Nomor Kode : 6201 0822 3295 5579 03, dan kartu SIM 2 Opertator : Telkomsel dengan Nomor Kode : 0025 0000 0416 9576, serta cover warna transparan.

113) 1 (satu) handphone Merk: Apple warna merah, Nomor Model: MRRM2PA/A, S/N: C8PWT6LLJWF7, IMEI1: 356088092302533, yang didalamnya terdapat SIM1 Provider XL dengan nomor kode: 32K 8962115036 637509604, beserta dengan casing warna hitam dengan logo apple.

114) 1 (satu) handphone Merk: Samsung warna hitam, Nomor Model: SMG950FD, S/N: RR8J40KWLRX, IMEI1: 358061080324874, IMEI2: 358062080324872, yang didalamnya terdapat SIM1 Provider Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0472 4067, dan micro SD Merk: VGen kapasitas 64GB nomor kode: A 44281867, beserta dengan flipcase warna hitam beserta 2 kartu nama dan 2 foto didalamnya.

115) 1 (satu) handphone Merk: Samsung warna hitam, Nomor Model: GTE1272, S/N: RR1J30140SY, IMEI1: 356381/08/228271/0, IMEI2: 356382/08/228271/8, yang didalamnya terdapat SIM1 Provider Simpati dengan logo mBCA dengan nomor kode: 0021 0000 0249 0251.

116) 1 (satu) handphone Merk: Samsung warna hitam, Nomor Model: SMJ111F/DS, S/N: RR8J30AL4ZW, IMEI1: 355609082571026, IMEI2:


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



355610082571024, yang didalamnya terdapat kartu SIM1 Provider Telkomsel, dan micro SD Merk: VGen kapasitas: 4GB dengan nomor kode: K 9602390, beserta dengan case transparan.

117) 1 (satu) handphone Merk: Vivo warna gold, Nomor Model: Vivo 1601, IMEI1: 862501030632016, IMEI2: 862501030632008, yang didalamnya terdapat kartu SIM1 Provider Telkomsel, dan micro SD Merk: Sandisk, kapasitas: 16GB dengan nomor kode: 5172DK7FK138, beserta dengan case warna biru

118) 1 (satu) handphone Merk: Xiaomi warna hitam, Nomor Model: Mi A1, S/N: 0076de290804, IMEI1: 8673250395511984, IMEI2: 8673250395511992, yang didalamnya terdapat SIM1 Provider Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0353 5283 SIM2 Provider Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0684 2527 1520 01, beserta dengan casing warna hitam.

119) 1 (satu) kartu SIM Provider XL dengan nomor kode: 64K 8962115035 441362127.

120) 1 (satu) kartu memori micro SD Merk: VGen kapasitas 16 GB dengan nomor kode: A 57924343

121) 1 (satu) kartu memori micro SD Merk: Sandisk kapasitas 16 GB dengan nomor kode: 74170VHYJ0H2.

122) 1(satu) media penyimpanan data elektronik, jenis CDR, merk Verbatim, kapasitas 700 MB, nomor kode: D3131RE04062968LH, yang bertuliskan “Data Laptop Operasional”.

123) 1 (satu) keping DVDR dengan SN: CMAP630VG09192369 5

124) 1(satu) media penyimpanan data elektronik, jenis flashdisk, merk Kingston, warna hitam, serial number: 0014780D8CF1F920A5A801BB (dilihat menggunakan USBDeview)

125) 1(satu) media penyimpanan data elektronik, jenis flashdisk, merk Sandisk, warna hitammerah, serial number: 4C530001110730123194 (dilihat menggunakan USBDeview).

126) 1 (satu) buah Media Penyimpanan Flashdisk, Merk TOSHIBA, Warna: Putih, Kapasitas: 16 GB, Kode: 1807182A240L J1RH2K U202.

127) 1 (satu) buah Media Penyimpanan Flashdisk, Merk Kingston, Warna: Putih dan Biru, Kapasitas: 16 GB, bertulis DataTraveler* G4.


128) Uang Tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari :

128.1. 400 (empat ratus) lembar pecahan Rp. 50.000,-

128.2. 2.300 (dua ribu tiga ratus) lembar pecahan Rp. 100.000,-

Barang bukti nomor 128, Nomor 128.1 dan Nomor 128.2 : Masing-masing dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara, dan bukti setornya dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUNJAYA PURWADISASTRA

129) 1 (satu) buah KTP atas nama SUCI dengan NIK 3209174105870008

130) 1 (satu) buah KTP atas nama MOH SUBEKI dengan NIK 3209171003750008


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



131) 1 (satu) lembar Surat Berkop PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KESEHATAN dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon kepada Bapak Bupati Cirebon Nomor 820/3011Sekret/2018 tanggal 30 Agustus 2018

132) 1 (satu) lembar Printout Asli Lampiran DAFTAR USULAN PROMOSI KE JABATAN ADMINISTRATOR PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON beserta tandatangan asli Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Hj. ENI SUHAENI, SKM.,M.Kes tanggal 30 Agustus 2018

133) 3 (tiga) lembar fotokopi Lampiran DAFTAR USULAN PROMOSI DAN MUTASI JABATAN PENGAWAS PADA LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Hj. ENI SUHAENI, SKM.,M.Kes tanggal 30 Agustus 2018

134) 1 (satu) lembar fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON Nomor 821.22/Kep.146/BPKSDM/2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON An.Hj. ENI SUHAENI, SKM.,M.Kes sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, beserta 1 (satu) lembar DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON Nomor : 821.22/Kep.146/BPKSDM/2017, 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN Nomor : 820/2264/BPKSDM, dan 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS Nomor : 820/2265/BPKSDM.

135) 1 (satu) lembar fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON Nomor 821.23/147/BPKSDM/2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON An.dr. Hj. NENENG HASANAH sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, beserta 1 (satu) lembar DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON Nomor : 821.23/147/BPKSDM/2017, 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN Nomor : 820/2264/BPKSDM, dan 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS Nomor : 820/2265/BPKSDM.

136) 1 (satu) bundel dokumen daftar mutasi dan rotasi jabatan tgl 3 oktober 2018

137) 1 (satu) lembar dokumen yang terdapat tulisan terbaca orang-orang yg tdk mau menyelesaikan kewajibannya

138) 1 (buah) buku warna coklat yang didalamnya terdapat tulisan terbaca 5 jt 50 jt 2 jt

139) 1 (satu) buah amplop putih bertuliskan tulisan tangan yang terbaca “NEDI” yang berisi:

139.1. 1 (satu) lembar kertas berisikan tulisan tangan dengan tinta berwarna biru, yang pada baris pertamanya terbaca “NEDI 0813246 467 25 UNTUK MAS ANDRI SEKPRI...” dan seterusnya.

139.2. 1 (satu) lembar kertas berisikan tulisan tangan dengan tinta berwarna biru, yang pada baris pertamanya terbaca “TEMUIN CAMAT MUKLAS (LOSARI)...” dan seterusnya.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



139.3. 1 (satu) lembar kertas berisikan tulisan tangan dengan tinta berwarna biru, yang pada baris pertamanya terbaca “HASIL PEMERIKSAAN SAYA TTG MENERIMA DANA...” dan seterusnya

140) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1340014412331 atas nama Suci Blok Kemadu Timur RT.001 RW.002 Desa Kepuh Palimanan, Cirebon 45161.

141) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan Nomor 4617 0037 0603 5186.

142) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1340014370422 atas nama Moh Subeki Blok Kemadu Timur RT.002 RW.002 Kepuh Palimanan, Cirebon 45161.


144) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Plered 7745399525 atas nama SUNEDI.

145) 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor 5260 5120 0681 0988.

146) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 134-00-1441233-1, Nama Produk TAB BISNIS MANDIRI, atas nama SUCI, Blok Kemadu Timur RT.001 RW.002 Desa Kepuh Palimanan, Cirebon 45161, untuk periode 2/08/18 s/d 21/11/18

147) 2 (dua) lembar hasil cetak Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 134-00-1437042-2, Nama Produk TAB BISNIS MANDIRI, atas nama MOH SUBEKI, Blok Kemadu Timur RT.002 RW.002 Kepuh Palimanan, Cirebon 45161, untuk periode 20/07/18 s/d 13/11/18

148) 1 (satu) buah map berkop Pemerintah Kabupaten Cirebon Badan Kepegawaian dan Pengembangan SUmber Daya Manusia yang berisi Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.28/ Kep.241/ BKPSDM/ 2018 tanggal 2 Oktober 2018 dan Surat pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 824/ 5051/ BKPSDM/ 2018 tanggal 4 Oktober 2018

149) 1 (satu) buah map Pemerintah Kabupaten Cirebon, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang berisi 3 (tiga) lember konsep surat Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait kenaikan Pangkat di Badan Kepegawaian Negara (BKN)

150) 1 (satu) buah Map berwarna Abu Abu, yang berisi 3 (tiga) lembar Pengadaan CPNS Kabupaten Cirebon Tahun 2018

151) 1 (satu) lembar fotocopy Printout foto Surat Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Cirebon Nomor: 820/ 521/ Sekret tanggal 2 Agustus 2018 Hal: Usulan Mutasi dan Promosi Jabatan a.n SOKO GURUNING GEMI, ST, MT., RADITYA PRAYOGO ADIPUTRA, SE. dan IWAN YOGASWARA, S.Sos. dengan tulisan tangan terbaca “ Yth. Kabid

Mutasi : Koordinasikan dengan Kadiskominfo, Tindak lanjuti sesuai aturan… 2 / 8-18”.

152) 1 (satu) lembar kertas catatan yang bertuliskan “Budparpora = THR 5jt, Muspida 5jt…”

153) 3 (tiga) lembar dokumen yang dalam lembar pertama terdapat tulisan OKTOBER (MUTASI) dengan kolom tgl 03/10/2018, Uraian Penarikan Dana, Masuk 14.000.000, belanja, Sisa 11.466.500.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



154) 1 (satu) lembar print out penerimaan ( Rp. 50.000.000 )dan pengeluaran (Rp. 33.000.000) serta Saldo (Rp. 17.000.000).

155) 2 (dua) buah kertas bertuliskan “… 1. 2850.000….2. 1810 000…3 744 000…4 500.000… …”

156) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan “… 2. AMRIN = 170… 93…194….97…. 1 AAN 2 TRI …”

157) 3 (tiga) lembar dokumen printout Program dan Kegiatan BKPSDM Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2017 yang ada tulisan “… 40…. 200 jt… SPPD …”

158) 3 (tiga) lembar dokumen printout Program dan Kegiatan BKPSDM Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2017 yang ada tulisan “… 118 M… 52 M …4,8 M… 12 M… 14 M …”

159) 1 (satu) buah buku catatan bertuliskan “Bupati Cirebon”.


5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00

(sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai

berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesal dan mohon maaf atas kesalahan dan

kebodohan Terdakwa sewaktu menjadi Bupati Cirebon, karena telah

menerima uang ucapan terima kasih dari PNS yang promosi jabatan

ataupun dari penerimaan-penerimaan uang lainnya yang sepatutnya tidak

boleh dilakukan, walaupun hal itu merupakan kebiasaan lama yang sudah

berjalan semenjak kepemimpinan Bupati yang lama;

2. Bahwa budaya pesisir pantura yang sangat keras menyebabkan seringnya

terjadi perkelahian antar kampong, demo pergerakan LSM dan banyak

pergerakan lain yang cenderung radikal, sehingga semuanya membutuhkan

dana pengamanan yang tidak ada dalam anggaran Pemda. Hal ini yang

menyebabkan awal mula Terdakwa menerima pemberian uang terima kasih

tersebut;

3. Bahwa secara jujur Terdakwa sampaikan bahwa penghasilan seorang

Bupati tidak sebanding dengan tanggung jawab yang harus diembannya,

sehingga mau tidak mau secara terpaksa Terdakwa mau menerima

pemberian ucapan terima kasih dari pihak lain yang seharusnya tidak boleh

dilakukan, yang idealnya kebutuhan Kepala Daerah dipenuhi oleh negara

agar bias mengabdi secara baik kepada masyarakat. Di lain pihak APBD

tidak ada alokasi anggaran untuk kepentingan keamanan daerah, uang


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



koordinasi Forkopinda, bantuan dan sumbangan untuk pembangunan

masjid/musholla, ulang tahun ormas, LSM, organisasi kepemudaan, media

massa, penanganan konflik antar warga dan lain-lain yang kesemuanya

membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga tidak cukup diambil dari gaji

seorang Bupati dan perlu dianggarkan secara khusus;

4. Bahwa Terdakwa telah merelakan dan mengorbankan pangkat dan jabatan

Terdakwa selaku Kolonel TNI AD untuk mengabdikan diri di Kabupaten

Cirebon telah berhasil menyelamatkan asset-asset yang dalam sengketa

menjadi milik Pemda dengan nilai sekitar Rp 200 milyar dan dalam karir

selaku perwira TNI AD telah memperoleh beberapa tanda

jasa/penghormatan, Terdakwa mohon menjadi bahan pertimbangan Majelis

Hakim agar dapat memberikan putusan hukuman yang seringan-ringannya;

5. Bahwa beberapa asset dan rekening milik Terdakwa, khususnya rekening

penampungan gaji Terdakwa sebagai Bupati dan pensiunan TNI AD serta

asset dan rekening milik istri, anak dan menantu Terdakwa yang tidak ada

hubungannya dengan perkara ini mohon untuk tidak dilakukan penyitaan/

pemblokiran;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada

pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mempergunakan Pasal 12

huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sangatlah tidak tepat, karena unsur “dalam jabatan yang

bertentangan dengan kewajibannya” dalam rumusan Pasal tersebut menurut

Penasehat Hukum Terdakwa tidak terpenuhi, melainkan berdasarkan analisa

yuridis Penasehat Hukum Terdakwa hanya terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melanggar Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

2. Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Terdakwa belum pernah dihukum

Terdakwa berlaku sopan di persidangan

Terdakwa kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan

Terdakwa selaku Bupati Cirebon sedikit banyak telah melakukan dan

menciptakan banyak perubahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten

Cirebon


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



maka Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk

menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sunjaya Purwadisastra hanya terbukti secara sah

dan meyakinkan menurut hukum melanggar Pasal 11 Undang-undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa;

3. Mengembalikan barang bukti berupa :

a. Bukti Nomor 85 1 (satu) buah Buku Tabungan BJB Tanda Mata

dengan Nomor Rekening : 0000001061965 atas nama Terdakwa;

b. Bukti Nomor 102 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama dengan

Nomor Rekening 050401011560508 atas nama Terdakwa;

kepada Terdakwa Sunjaya Purwadisastra;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap

pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan

secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa (Duplik)

terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada

pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

-------Bahwa Terdakwa SUNJAYA PURWADISASTRA selaku pegawai negeri

atau penyelenggara negara yaitu selaku Bupati Kabupaten Cirebon periode

Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 131.32-813 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 bersama-sama

dengan DENI SYAFRUDIN, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 atau

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR) Kabupaten Cirebon

Jalan Pangeran Cakrabuana Nomor 100 Kabupaten Cirebon Jawa Barat, atau

setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut

serta melakukan perbuatan yakni menerima hadiah berupa uang sejumlah

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari GATOT RACHMANTO selaku

Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon, padahal diketahui atau patut

diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan

karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,

yaitu Terdakwa dan DENI SYAFRUDIN mengetahui atau patut menduga bahwa

pemberian uang tersebut karena Terdakwa telah mengangkat dan melantik

GATOT RACHMANTO sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon,

yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan

kewajiban Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Cirebon sebagaimana diatur

dalam Pasal 72 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 67 huruf b dan e juncto

Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang

dilakukan dengan cara sebagai berikut:------------------------------------------------------

-

‒ Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Cirebon periode tahun 2014 – 2019

berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-813 tahun

2014 tanggal 13 Maret 2014 yang sekaligus bertindak sebagai Pejabat

Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Cirebon yang memiliki

wewenang untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan

Kabupaten Cirebon.

‒ Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Cirebon dalam kaitannya dengan

manajemen ASN telah menandatangani surat Keputusan Bupati Cirebon

Nomor: 821.2/Kep.974–BKPSDM/2017 tentang Pembentukan Tim Penilai

Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten

Cirebon Tanggal 14 Agustus 2017. Tim Penilai Kinerja PNS tersebut

bertugas untuk memberikan pertimbangan dalam proses promosi jabatan

ASN kepada Bupati.

‒ Terdakwa dalam proses promosi jabatan di Pemerintahan Kabupaten

Cirebon telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan

dengan kewajibannya, yakni melakukan intervensi terhadap tugas Tim


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Penilai Kinerja PNS sehingga tugas dan fungsi Tim Penilai Kinerja PNS

hanya formalitas. Dalam promosi jabatan tersebut, Terdakwa sering

meminta imbalan uang kepada pejabat yang dilantik dengan besaran untuk

jabatan setingkat eselon III A sebesar Rp100.000.000,00, untuk jabatan

setingkat eselon III B sebesar Rp50.000.000,00 s.d. Rp75.000.000,00 dan

untuk jabatan setingkat eselon IV sebesar Rp25.000.000,00 s.d.

Rp30.000.000,00.

‒ Permintaan imbalan uang tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa ketika

mempromosikan GATOT RACHMANTO dalam jabatan Eselon III A

sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon. Terdakwa sekitar

bulan Juli 2018 sebelum menyetujui usulan promosi tersebut telah

menanyakan ‘komitmen’ dan ‘loyalitas’ kepada GATOT RACHMANTO,

dimana GATOT RACHMANTO menyanggupinya.

‒ Setelah ada kesanggupan GATOT RACHMANTO, pada sekitar akhir bulan

Juli 2018 ketika AVIP SUHERDIAN menyampaikan usulan GATOT

RACHMANTO menduduki jabatan Sekretaris Dinas PUPR, Terdakwa

langsung menyetujui usulan tersebut dan meminta AVIP SUHERDIAN

mengingatkan GATOT RACHMANTO perihal imbalan uang untuk

Terdakwa.

‒ AVIP SUHERDIAN kemudian mengusulkan GATOT RACHMANTO sebagai

Sekretaris Dinas PUPR berdasarkan surat Nomor 800/2124/Sekr tanggal 8

Agustus 2018 yang ditujukan Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten

Cirebon dengan tembusan kepada Terdakwa. Atas usulan itu Terdakwa

langsung mendisposisi “agar ditindaklanjuti” yang ditujukan kepada

SUPADI PRIYATNA selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon.

‒ Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2018 melantik GATOT RACHMANTO

menjadi Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon berdasarkan

Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 821.23/Kep.238/BKPSDM/2018 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan

Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon tertanggal 2

Oktober 2018.

‒ Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 WIB

menghubungi AVIP SUHERDIAN mengingatkan GATOT RACHMANTO

untuk segera ‘menghadap’ Terdakwa. Selanjutnya AVIP SUHERDIAN


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



memanggil GATOT RACHMANTO menyampaikan pesan Terdakwa

tersebut, yang disanggupi oleh GATOT RACHMANTO.

‒ Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00

WIB menerima telepon dari GATOT RACHMANTO yang menyampaikan

keinginannya untuk memberikan uang terkait promosi dirinya. Terdakwa

pada saat itu mengatakan “nanti yang ‘itu’ titip ke Deni aja ya?”, kemudian

Terdakwa menyerahkan handphonenya kepada DENI SYAFRUDIN.

Selanjutnya DENI SYAFRUDIN yang pada saat itu mendengar perkataan

Terdakwa langsung memahami maksud Terdakwa, sehingga kemudian

DENI SYAFRUDIN membuat kesepakatan dengan GATOT RACHMANTO

untuk bertemu guna penyerahan uang tersebut. Setelah selesai

menelepon, Terdakwa mengingatkan DENI SYAFRUDIN agar

berkoordinasi dengan GATOT RACHMANTO esok harinya.

‒ DENI SYAFRUDIN pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar

pukul 11.00 WIB menelepon GATOT RACHMANTO, namun pada saat itu

GATOT RACHMANTO sedang berada di lapangan dan menyampaikan jika

dirinya sudah berada di kantor akan menghubungi DENI SYAFRUDIN

kembali. GATOT RACHMANTO kemudian sekitar pukul 13.00 WIB

menelepon DENI SYAFRUDIN dan disepakati untuk bertemu di Kantor

Dinas PUPR. Setelah DENI SYAFRUDIN bertemu GATOT RACHMANTO

di ruang kerjanya, selanjutnya GATOT RACHMANTO menyerahkan tas

berisi uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada DENI

SYAFRUDIN sambil menyampaikan “Mas titip ke Bapak, 100”, selanjutnya

DENI SYAFRUDIN pamit pulang.

‒ Setelah menerima uang dari GATOT RACHMANTO, selanjutnya DENI

SYAFRUDIN melaksanakan arahan Terdakwa untuk mentransfer uang

sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) guna

keperluan sumbangan acara Hari Sumpah Pemuda Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (PDIP). Atas dasar arahan Terdakwa tersebut, DENI

SYAFRUDIN menggabungkan uang yang berasal dari GATOT

RACHMANTO sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan

uang milik Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)

yang ada dalam penguasaan DENI SYAFRUDIN, ditambah dengan uang

sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pemberian dari

SUPADI PRIYATNA, sehingga seluruhnya menjadi berjumlah

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). DENI SYAFRUDIN


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



kemudian menyetorkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima

puluh juta rupiah) tersebut ke Bank Mandiri Cabang Sumber nomor

rekening 122.000532.845.8 atas nama ELVI DIANA untuk sumbangan Hari

Sumpah Pemuda. DENI SYAFRUDIN sekitar pukul 16.00 WIB melaporkan

kepada Terdakwa perihal penerimaan uang dari GATOT RACHMANTO

yang digabung dengan uang lainnya untuk disetorkan sebagai sumbangan

acara Hari Sumpah Pemuda PDIP sesuai arahan Terdakwa.

‒ Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Cirebon periode

tahun 2014 – 2019 bersama-sama dengan DENI SYAFRUDIN yang

menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari

GATOT RACHMANTO, karena Terdakwa telah mengangkat dan melantik

GATOT RACHMANTO sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten

Cirebon, bertentangan dengan kewajibannya selaku Bupati Kabupaten

Cirebon sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2), ayat (3) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara juncto Pasal 67 huruf b dan e juncto Pasal 76 ayat (1) huruf e

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah juncto Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

---------------- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ---------------------------------

-----------

ATAU

KEDUA :

-------Bahwa Terdakwa SUNJAYA PURWADISASTRA selaku pegawai negeri

atau penyelenggara negara yaitu selaku Bupati Kabupaten Cirebon periode

Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 131.32-813 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 bersama-sama


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



dengan DENI SYAFRUDIN, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 atau

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR) Kabupaten Cirebon

Jalan Pangeran Cakrabuana Nomor 100 Kabupaten Cirebon Jawa Barat, atau

setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut

serta melakukan perbuatan yakni menerima hadiah atau janji berupa uang

sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari GATOT RACHMANTO

selaku Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon, padahal diketahui atau

patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan

atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yaitu Terdakwa

dan DENI SYAFRUDIN mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian

hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku

Bupati Cirebon yang sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembina

Kepegawaian (PPK) Kabupaten Cirebon yang memiliki wewenang untuk

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur

Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kabupaten Cirebon, atau yang menurut

pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan

dengan jabatannya, yaitu menurut pikiran GATOT RACHMANTO pemberian

hadiah tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati

Cirebon periode tahun 2014 - 2019, yang dilakukan dengan cara sebagai

berikut:-----------------------------

‒ Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Cirebon periode tahun 2014 – 2019



Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Cirebon yang memiliki

wewenang untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan

Kabupaten Cirebon.

‒ Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Cirebon dalam kaitannya dengan






Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia




ASN kepada Bupati.

‒ Terdakwa dalam proses promosi jabatan di Pemerintahan Kabupaten

Cirebon sering meminta imbalan uang kepada pejabat yang dilantik

dengan besaran untuk jabatan setingkat eselon III A sebesar

Rp100.000.000,00, untuk jabatan setingkat eselon III B sebesar

Rp50.000.000,00 s.d. Rp75.000.000,00 dan untuk jabatan setingkat eselon

IV sebesar Rp25.000.000,00 s.d. Rp30.000.000,00.

‒ Terdakwa pada sekitar akhir bulan Juli 2018 bertemu dengan AVIP

SUHERDIAN yang menghadap Terdakwa guna menyampaikan perihal

usulan GATOT RACHMANTO untuk menduduki jabatan Sekretaris Dinas

PUPR yang kosong. Terdakwa kemudian langsung menyetujui usulan

tersebut serta meminta AVIP SUHERDIAN mengingatkan GATOT

RACHMANTO perihal imbalan uang untuk Terdakwa.

‒ AVIP SUHERDIAN kemudian mengusulkan GATOT RACHMANTO sebagai

Sekretaris Dinas PUPR berdasarkan surat Nomor 800/2124/Sekr tanggal 8

Agustus 2018 yang ditujukan Kepala Badan Kepegawaian dan



langsung mendisposisi “agar ditindaklanjuti” yang ditujukan kepada

SUPADI PRIYATNA selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon.

‒ Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2018 melantik GATOT RACHMANTO

menjadi Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon berdasarkan

Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 821.23/Kep.238/BKPSDM/2018 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan

Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon tertanggal 2

Oktober 2018.

‒ Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 WIB



memanggil GATOT RACHMANTO menyampaikan pesan Terdakwa

tersebut, yang disanggupi oleh GATOT RACHMANTO.

‒ Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00

WIB menerima telepon dari GATOT RACHMANTO yang menyampaikan

keinginannya untuk memberikan uang terkait promosi dirinya. Terdakwa


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



pada saat itu mengatakan “nanti yang ‘itu’ titip ke Deni aja ya?”, kemudian

Terdakwa menyerahkan handphonenya kepada DENI SYAFRUDIN.

Selanjutnya DENI SYAFRUDIN yang pada saat itu mendengar perkataan

Terdakwa langsung memahami maksud Terdakwa, sehingga kemudian

DENI SYAFRUDIN membuat kesepakatan dengan GATOT RACHMANTO

untuk bertemu guna penyerahan uang tersebut. Setelah selesai

menelepon, Terdakwa mengingatkan DENI SYAFRUDIN agar

berkoordinasi dengan GATOT RACHMANTO esok harinya.

‒ DENI SYAFRUDIN pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar





menelepon DENI SYAFRUDIN dan disepakati untuk bertemu di Kantor

Dinas PUPR. Setelah DENI SYAFRUDIN bertemu GATOT RACHMANTO

di ruang kerjanya, selanjutnya GATOT RACHMANTO menyerahkan tas

berisi uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada DENI

SYAFRUDIN sambil menyampaikan “Mas titip ke Bapak, 100”, selanjutnya

DENI SYAFRUDIN pamit pulang.

‒ Setelah menerima uang dari GATOT RACHMANTO, selanjutnya DENI

SYAFRUDIN melaksanakan arahan Terdakwa untuk mentransfer uang












puluh juta rupiah) tersebut ke Bank Mandiri Cabang Sumber nomor

rekening 122.000532.845.8 atas nama ELVI DIANA untuk sumbangan Hari

Sumpah Pemuda. DENI SYAFRUDIN sekitar pukul 16.00 WIB melaporkan

kepada Terdakwa perihal penerimaan uang dari GATOT RACHMANTO


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



yang digabung dengan uang lainnya untuk disetorkan sebagai sumbangan

acara Hari Sumpah Pemuda PDIP sesuai arahan Terdakwa.

Terdakwa dan DENI SYAFRUDIN mengetahui atau patut menduga bahwa

penerimaan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari

GATOT RACHMANTO selaku Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon

diberikan karena kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku Bupati

Cirebon yang sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian

(PPK) Kabupaten Cirebon yang memiliki wewenang untuk menetapkan

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil

Negara (ASN) di Pemerintahan Kabupaten Cirebon, atau setidak-tidaknya

menurut pikiran GATOT RACHMANTO pemberian hadiah tersebut ada

hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Cirebon periode

Tahun 2014 - 2019.

-------------- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang


juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. --------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan

atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ir. Avip Suherdian, MT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR sejak tahun 2017;

Bahwa struktur organisasi Dinas PUPR adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas : Saksi sendiri

Sekretaris Dinas : Gatot Rahmanto

Kabid Bina Teknis : Suparman, S.Sos, ST

Kabid Peningkatan Jalan dan Jembatan : Hidayat, ST

Kabid Pemeliharaan Jalan dan Jembatan : Teti M, ST


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Kabid Sumber Daya Air : Rahman, ST

Kabid Irigasi : M Rizal, ST, MT

Kabid Penataan Ruang : Uus Sudrajat, ST

Bahwa Sdr. Gatot Rahmanto menjabat PLH Sekretaris Dinas PUPR

sejak April 2018, kemudian pada bulan Oktober 2018

dikukuhkan/diangkat menjadi Sekretaris Dinas PUPR;

Bahwa ketika saksi bertemu dengan Terdakwa mengenai Sdr. Gatot

Rahmanto yang diusulkan sebagai Sekretaris Dinas apakah orangnya

loyal, saksi jawab “loyal”;

Bahwa pengertian “loyal” adalah orangnya manut dan bersedia

memberikan imbalan atas promosi jabatan;

Bahwa berdasarkan info yang saksi terima untuk promosi jabatan

imbalannya adalah untuk Sekretaris Dinas (Eselon III A) sekitar Rp 50 –

Rp 100 juta;

Bahwa saksi ada kebiasaan pemberian imbalan atas promosi jabatan

sejak tahun 2015/2016, sejak Terdakwa menjabat Bupati Cirebon;

Bahwa setelah secara informal Terdakwa menyetujui untuk mengangkat

Sdr. Gatot Rahmanto menjadi Sekretaris Dinas PUPR, maka dilanjutkan

dengan usulan secara tertulis;

Bahwa Sdr. Gatot Rahmanto sudah memahami kalua ada promosi

jabatan yang bersangkutan bersedia menyerahkan imbalan dan Sdr.

Gatot menyatakan siap;

Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa setelah pelantikan Sdr.

Gatot Rahmanto yang memerintahkan Sdr. Gatot untuk menghadap

Bupati dan saksi artikan sebagai perintah untuk menyetorkan imbalan

kepada Bupati;

Bahwa yang saksi ketahui Sdr. Gatot sudah dihubungi/ditelepon oleh

Bupati (Terdakwa);

Bahwa saksi mengetahui (kemudian) bahwa Sdr. Gatot Rahmantosudah

menyerahkan imbalan tersebut kepada Bupati;

Bahwa yang saksi tahu yang sering menjadi kepercayaan Bupati untuk

menerima sejumlah uang tersebut adalah Ajudan Bupati, yaitu Sdr. Deni

Syafrudin;

Bahwa sejak bulan Juli 2014 sampai dengan Oktober 2018 saksi setiap

bulan memberikan uang operasional secara rutin sejumlah Rp

25.000.000,- atau seluruhnya sejumlah Rp 1.275.000.000,- (satu milyar

dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa selain itu setiap tahun saksi memberikan hewan qurban berupa

kambing atau sapi senilai total Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta

rupiah);

Bahwa dalam rapat kedinasan dengan SKPD-SKPD Bupati minta fee

proyek berkisar 5 – 10% kepada penyedia barang/jasa;

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena para penyedia barang/jasa

menceritakan kepada saksi;

Bahwa ada paket-paket pekerjaan di Dinas PUPR pada tahun 2014

sampai dengan 2018 yang dimenangkan/didapatkan oleh Bupati atau

orang-orang dekat Bupati, antara lain Sdr. Asep (masih keluarga Bupati),

Sdr. Taufik (tahun 2017), sedangkan pada tahun 2018 Bupati

berhubungan langsung dengan Sdr. Suparman selaku Kabid Bina Teknik

dan Jasa Konstruksi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menerima fee proyek sejak tahun 2017 sebelumnya

Terdakwa tidak menerima fee proyek dari Dinas PUPR;

Bahwa fee proyek diberikan Dinas PUPR kepada Terdakwa melalui

SUNEDI bukan melalui ajudan DENI SYAFRUDIN, karena yang

bertugas mengelola fee proyek adalah SUNEDI;

Terhadap bantahan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Deni Syafrudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

Bahwa saksi menjabat Ajudan Bupati sejak tahun 2013 sampai dengan

sekarang;

Bahwa tugas Ajudan Bupati adalah :

a. Mengawal dan mendampingi Bupati di semua kegiatan setiap

harinya;

b. Menerima dan menyeleksi surat-surat yang diajukan kepada Bupati;

c. Melayani Bupati untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun

kedinasan;

d. Menerima tamu dan meminta persetujuan Bupati untuk menerima

atau tidak;

Bahwa Ajudan lain selain saksi adalah Sdr. Nanda Hadi Tri Sumartin;

Bahwa saksi membenarkan pembicaraan per telepon dengan Sdr. Gatot

Rahmanto pada tanggal 22 Oktober 2018;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa pada keesokan harinya saksi menerima titipan uang dari Sdr.

Gatot untuk kepentingan Bupati sebesar Rp 100.000.000,- (serratus juta

rupiah), kemudian ditambah dengan uang dari Sdr. Supadi sebesar Rp

80.000.000,- dan diambil dari tabungan Bupati sebesar Rp 70.000.000,-,

jumlah seluruhnya Rp 250.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah)

ditransfer ke rekening Sdri. Elvi Diana (pengurus DPP PDIP) untuk

sumbangan dalam rangka HUT Sumpah Pemuda;

Bahwa transfer dilakukan oleh Sdri. Frisma Elsa Tamera (istri saksi);

Bahwa besarnya tarif imbalan promosi jabatan saksi ketahui setelah

membandingkan jumlah uang yang saksi terima dari pejabat-pejabat

yang promosi;

Bahwa rekening-rekening milik Bupati dibuka atas nama Eti Martini dan

Warno yang keduanya adalah orang tidak waras, sesuai pembicaraan

dengan Terdakwa adalah bertujuan supaya tidak dapat dilacak;

Bahwa KTP kedua orang tersebut saksi terima dari Terdakwa;

Bahwa di kedua rekening tersebut selain untuk menampung setoran-

setoran dari pejabat yang promosi, juga setoran dari para rekanan;

Bahwa selain rekening atas nama Eti Martini dan Warno ada juga

rekening atas nama saksi yang digunakan untuk antara lain menampung

gaji Terdakwa;

Bahwa gaji Terdakwa selaku Bupati Cirebon sekarang sudah masuk ke

rekening tersendiri atas nama Terdakwa, namun sebelumnya ketika

masih menerima gaji secara cash, uang gaji tersebut diserahkan kepada

saksi dan dimasukkan ke rekening atas nama saksi;

Bahwa terkait BAP saksi tanggal 30 Oktober 2018 nomor 28, saksi

membenarkan bahwa Bupati Sunjaya memberitahu saksi mengenai aka

nada dana masuk rekening sebesar Rp 1 milyar, namun saksi lupa

tanggal berapa uang Rp1 miliar tersebut masuk rekening kalau tidak

salah seingat saksi pada akhir tahun 2016 atau 2017;

Bahwa terkait penjualan tanah Terdakwa saksi tidak mengetahui, saksi

tidak tahu kalua Terdakwa jual tanah, namun kalau beli tanah saksi tahu;

Bahwa ketika saksi menerima uang dari GATOT RACHMANTO

langsung saksi setorkan ke rekening ELVI DIANA;

Bahwa ada perintah sebelumnya dari Terdakwa pada saat di pendopo;

Bahwa saksi pastikan bahwa uang yang disetor ke rekening ELVI DIANA

adalah berasal dari GATOT RACHMANTO dan sisanya dari uang yang

ada pada saksi;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa setelah menerima uang dari GATOT RACHMANTO, saksi

langsung ke Bank Mandiri dan menyetor uang ke rekening ELVI DIANA

sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), bukti

setornya ada;

Bahwa saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengelola rekening atas

nama Terdakwa, ada dua rekening yang saksi kelola yakni atas nama

ETI MARTINI dan WARNO;

Bahwa uang yang berada dalam rekening atas nama ETI MARTINI dan

WARNO adalah uang milik Terdakwa;

Bahwa uang dalam rekening tersebut kadang saksi terima cash dari

Terdakwa, kadang dari pejabat yang promosi;

Bahwa sudah menjadi rahasia umum bahwa promosi jabatan tersebut

ada tarifnya, seingat saksi untuk eselon IV sekitar Rp25juta, eselon III

sekitar Rp50 juta – Rp100 juta, eselon II diatas Rp100juta;

Bahwa saksi mengetahui besaran tarif promosi tersebut dari Terdakwa,

namun tidak secara langsung, karena saksi hanya menerima saja

namun besarannya saksi tidak mengetahui, saksi mengetahuinya pada

saat musim promosi saksi menerima uang dari siapa untuk eselon

berapa dan uangnya sekian;

Bahwa selain itu saksi juga mengetahui jumlah besaran uang yang akan

diterima berdasarkan penyampaian Terdakwa;

Bahwa tabungan untuk menyimpan uang Terdakwa menggunakan nama

ETI MARTINI dan WARNO adalah sesuai dengan arahan Terdakwa;

Bahwa ETI MARTINI dan WARNO adalah orang tidak waras;

Bahwa awalnya saksi menerima KTP ETI MARTINI dari Terdakwa, KTP

untuk membuka rekening, saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa

mengapa menggunakan nama ETI MARTINI, saksi selanjutnya

membuka rekening atas nama ETI MARTINI, namun saksi tidak

mengajak ETI MARTINI ke bank, formulir saksi ambil kemudian diisi dan

tanda tangannya ETI MARTINI dipalsu;

Bahwa rekening atas nama ETI MARTINI dibuka sekitar sejak akhir

tahun 2016, sedangkan rekening atas nama WARNO dibuka setelah ETI

MARTINI;

Bahwa pada saat itu saksi diminta oleh Terdakwa untuk mencari lagi

orang tidak waras untuk dibuatkan rekening atas namanya;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa saksi menemukan WARNO yang juga orang tidak waras,

kemudian saksi membuatkan KTP dan membukakan rekening atas

nama WARNO dengan cara yang sama dengan ETI MARTINI;

Bahwa uang yang disimpan dalam kedua rekening tersebut bersumber

ada yang dikasih oleh Terdakwa, ada yang dari rekanan, macam-macam

sumber;

Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Terdakwa membuka rekening

dengan menggunakan nama orang lain yang tidak waras supaya tidak

terlacak;

Bahwa saksi tidak menanyakan lebih lanjut kepada Terdakwa perihal

mengapa supaya tidak terlacak dan tidak mengumpul dalam satu

rekening;

Bahwa selain GATOT RACHMANTO, ada pejabat lain yang juga

promosi dan menyerahkan uang untuk Terdakwa melalui saksi;

Bahwa saksi pernah menerima uang untuk Terdakwa dari rekanan,

diantaranya dari :

1. Haji BISRI (pengusaha galian) pada tanggal 3 Oktober 2018 sebesar

Rp500juta diberikan secara cash;

2. TIKNO (PT KING PROPERTY) yang merupakan kontraktor proyek

pengerukan tanah dan galian di Kab. CIREBON, pada tanggal 8

Januari 2018 uang sebesar Rp2 Milyar diberikan oleh Sdr SUKIRNO;

3. HARRY JUNG Deputy Manager PT HYUNDAI yang merupakan

kontraktor kontroksi proyek PLTU 3 di Kabupaten Cirebon :

a. Pada 8 Januari 2018 uang sebesar Rp2 milyar diberikan secara

cash kepada saksi oleh Sdr. RITA (Camat Beber) yang kemudian

saksi setorkan ke rekening Mandiri penampungan nomor

rekening 340013403570 atas nama WARNO;

b. Pada 5 Oktober 2018 uang sebesar Rp 425 juta diberikan cash

kepada saksi oleh Sdr. RITA kemudian saksi setorkan ke

rekening Mandiri nomor rekening 1340013590186 atas nama ETI

MARTINI;

c. Pada 5 Oktober 2018 Rp 500 juta diberikan cash kepada saksi

oleh Sdr. RITA kemudian saksi setorkan ke rekening Mandiri

nomor rekening 1340013403570 atas nama WARNO;

Bahwa mengenai Sdr. TIKNO PT King Property, saksi kurang paham,

saksi hanya menerima uang saja sekitar Rp2 miliar pada tanggal 8

Januari 2018;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa Sdr. HARRY JEUNG melalui Ibu RITA Camat Beber, saksi

menerima beberapa kali yakni Rp2 miliar, Rp500 juta dan Rp425juta;

Bahwa saksi tidak mengetahui kaitan Hyundai dengan pemberian

tersebut, namun sepengetahuan saksi HERRY JEUNG adalah yang

mengerjakan proyek PLTU 2;

Bahwa sepengetahuan saksi, uang yang ada dalam tabungan atas nama

ETI MARTINI dan WARNO dipergunakan untuk pembelian asset;

Bahwa ada juga pemberian uang kepada MAKMUR MARBUN, yaitu

pejabat di Kementerian Dalam Negeri sejumlah Rp90juta;

Bahwa uang yang diberikan kepada MAKMUR MARBUN tersebut terkait

dengan promosi jabatan di Kabupaten Cirebon;

Bahwa selain saksi, orang lain yang juga mengetahui mengenai

pemberian uang kepada MAKMUR MARBUN adalah SRI DARMANTO;

Bahwa pemberian uang kepada MAKMUR MARBUN diberikan melalui

orang lain yakni sekretarisnya;

Bahwa selain saksi, ajudan Terdakwa lainnya juga diminta untuk

membuka dan mengelola rekening atas nama orang lain,

sepengetahuan saksi SUNEDI membuka rekening atas nama BEKTI dan

SUCI, kemudian ajudan lainnya ANDRI juga membuka rekening lainnya;

Bahwa Rekening yang saksi miliki adalah sebagai berikut :

1. Rekening Bank Mandiri Nomor 1340007952814

Rekening ini digunakan digunakan untuk keperluan saksi dan

digunakan pula oleh Bupati apabila akan bertransaksi tanah atau

pembayaran lainnya;

2. Rekening Bank Mandiri Nomor 1340009925164

Rekening ini digunakan untuk keperluan saksi dan digunakan pula

oleh Bupati apabila akan bertransaksi tanah atau pembayaran

lainnya;

3. Rekening Bank BTN Nomor 01540150019523

Rekening digunakan untuk KPR saksi terhadap rumah di Green

Kedawung Wanasaba Lor nomor H20 yang saksi beli secara kredit;

4. Rekening Bank BJB Nomor 0058609404100 atas nama DENY

SYARIFUDIN, merupakan rekening gaji saksi, pernah ada uang Rp

100 juta dititipakan di rekening saksi oleh BUPATI SUNJAYA, namun

sekarang sudah tidak ada lagi

Bahwa Rekening Bupati yang dibawah pengusahaan saksi adalah

sebagai berikut :


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



1. Bank BJB nomor rekening 0000001061965 atas nama SUNJAYA

PURWADISASTRA digunakan untuk penampungan gaji dari Bupati

SUNJAYA;

2. Mandiri nomor rekening 1340013403570 atas nama WARNO.

Sdr. WARNO ini adalah orang yang sengaja saksi cari atas perintah

Bupati untuk menjadi rekening penampungan dengan nama orang-

orang yang kurang waras, sehingga KTP dapat digunakan untuk

membuat Rekening Bank yang nantinya dapat digunakan untuk

kebutuhan Bupati SUNJAYA menerima uang-uang untuk

kepentingannya, sehingga tidak terdeteksi yang dapat menimbulkan

kecurigaan aparat penegak hukum;

3. Mandiri nomor rekening 1340013590186 atas nama ETI MARTINI.

Seperti rekening atas nama WARNO, ETI MARTINI ini adalah orang

yang kurang waras, rekningnya dijadikan penampungan untuk

penerimaan-penerimaan setoran untuk kepentingan Bupati

SUNJAYA. Namun saksi tidak mengetahui siapa yang mencari ETI

MARTINI, sepengetahuan saksi ETI MARTINI adalah Ibu dari Sdr,

TINA bekas pembantu Bupati yang menjadi orang dekat Bupati

SUNJAYA. Menurut info ETI MARTINI adalah orang yang tidak waras.

ATM, buku Tabungan dan Internet Banking dibawah pengusahaan

saksi;

Bahwa rekening BJB atas nama Terdakwa digunakan khusus untuk

penerimaan gaji Terdakwa;

Bahwa termasuk rekening atas nama DENI SYAFRUDIN juga berisi

uang milik Terdakwa, karena sebelum saksi membuat rekening atas

nama ETI MARTINI dan WARNO, uang milik Terdakwa dititipkan ke

rekening milik saksi;

Bahwa sepengetahuan saksi, camat-camat juga memberikan uang

secara rutin setiap bulan, yang diberikan langsung kepada Terdakwa

baru kemudian diserahkan kepada saksi;

Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Dinas PUPR,

sepengetahuan saksi SUNEDI yang menerima uang dari Dinas PUPR,

dan langsung disimpan di rekening atas nama SUNEDI;

Bahwa ajudan Terdakwa yang menjabat sejak tahun 2014 adalah saksi,

ANDRI dan SUNEDI;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa pada waktu GATOT RACHMANTO menelepon Terdakwa yang

kemudian oleh Terdakwa teleponnya diberikan kepada saksi, pada saat

itu saksi dan Terdakwa berada di Jakarta;

Bahwa yang menelepon adalah GATOT RACHMANTO pada sore hari,

kemudian saksi dan GATOT RACHMANTO janjian untuk bertemu

keesokannya;

Bahwa saksi mendengar perkataan Terdakwa pada saat bertelepon

dengan GATOT RACHMANTO yang mengatakan “yang itu serahkan ke

Deni ya” namun saksi tidak tahu pasti maksud Terdakwa mengatakan

“yang itu” itu apa;

Bahwa setelah GATOT RACHMANTO selesai menelpon, Terdakwa

menyampaikan kepada saksi agar nanti ambil uang ke pak GATOT,

bukan berkas yang diminta untuk diambil tetapi uang;

Bahwa keesokan harinya yang pertama kali menelepon GATOT

RACHMANTO adalah saksi, karena sebelum menelpon Terdakwa

meminta saksi untuk berkoordinasi dengan GATOT RACHMANTO;

Bahwa saksi bertemu dengan GATOT RACHMANTO setelah dzhuhur,

saksi menerima uang Rp100juta;

Bahwa oleh karena arahan Terdakwa setelah menerima uang dari

GATOT RACHMANTO agar langsung ditransfer ke DPP PDIP maka

uang tersebut langsung saksi transfer;

Bahwa Terdakwa memberi arahan kepada saksi untuk mentransfer uang

dari GATOT RACHMANTO kepada DPP PDIP pada tanggal 23 Oktober

2018 pagi harinya, dimana penyampaian tersebut sebelum saksi pulang

ke rumah setelah tiba dari Jakarta;

Bahwa uang Rp100juta dari GATOT RACHMANTO digabung dengan

uang Rp80juta sisa uang dari SUPADI PRIYATNA dan Rp70juta yang

saksi pegang merupakan arahan dari Terdakwa;

Bahwa pada waktu itu saksi memegang uang Rp150juta milik Terdakwa

yang kemudian digabung dengan uang Rp100juta dari GATOT

RACHMANTO;

Bahwa sebelum dibuat rekening ETI MARTINI dan WARNO, uang

Terdakwa dititipkan di rekening atas nama saksi;

Bahwa setelah ada rekening ETI MARTINI dan WARNO sudah tidak

menggunakan rekening atas nama saksi, namun masih dipergunakan

sesekali seperti pada waktu hajatan anaknya masih membayar katering

menggunakan rekening saksi, karena ada e-banking nya supaya cepat,


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



tidak menggunakan rekening atas nama ETI MARTINI dan WARNO

karena tidak ada e-banking nya;

‒ Bahwa di persidangan Hakim anggota membacakan keterangan saksi

dalam BAP nomor 46 yang berbunyi sebagai berikut :

PENGELUARAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM 1) Dana tersebut digunakan untuk beli tanah di Desa Sidawangi Kec.

Sumber Kab. Cirebon, luas sekitar 1,5 hektar, saat ini masih proses sertifikat diatasnamakan istri saya, harga sekitar Rp4,5 milyar.

2) ...

Bahwa maksud saksi dalam BAP tersebut adalah atas nama istri

Terdakwa bukan atas nama istri saksi;

‒ Bahwa sepengetahuan saksi pembelian aset dilakukan secara bertahap

pembayarannya, yang bersumber dari tabungan yang berasal dari

setoran promosi pejabat, rekanan, dan ada uang yang diberikan oleh

Terdakwa kepada saksi untuk disimpan dalam rekening tersebut;

‒ Bahwa seingat saksi uang Rp23 miliar dari rekening ETI MARTINI,

WARNO dan rekening saksi yang bersumber dari setoran-setoran;

‒ Bahwa saksi pernah diberi uang cash oleh Terdakwa untuk ditabungkan,

namun saksi tidak mengetahui sumber uangnya dari mana;

‒ Bahwa dari rekening ETI MARTINI dan WARNO ada saksi menerima

uang cash dari Terdakwa, besarannya sekitar Rp50juta, Rp70juta,

Rp80juta, tidak pernah saksi menerima sampai Rp500juta, namun

Terdakwa pernah meminjam uang kepada mertuanya Rp1 miliar namun

sudah dikembalikan lagi;

‒ Bahwa saksi tidak pernah menerima uang Rp500juta dari Terdakwa

untuk ditabungkan;

‒ Bahwa sepengetahuan saksi untuk aset tanah yang diatasnamakan istri

Terdakwa sesuai dengan arahan Terdakwa, uang pembeliannya diambil

dari uang dalam rekening ETI MARTINI dan WARNO;

‒ Bahwa gaji Terdakwa selaku Bupati diterima melalui rekening BJB atas

nama Terdakwa sendiri;

‒ Bahwa sebelum Terdakwa menerima gajinya dengan cara transfer,

Terdakwa menerima secara tunai, kadang Terdakwa memberikan uang

tersebut kepada saksi untuk ditabungkan, gaji Terdakwa masuk ke

rekening melalui transfer baru-baru ini sejak 2017;

‒ Bahwa dari gaji Terdakwa yang diserahkan kepada saksi untuk

disetorkan ke rekening sekitar Rp120juta setiap bulannya, namun

kemudian tercampur uang lainnya dalam rekening;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



‒ Bahwa sebelumnya sejak tahun 2014 sampai akhir 2016 uang-uang

Terdakwa masuk ke rekening saksi, bercampur dengan uang saksi;

‒ Bahwa uang yang ada dalam rekening ETI MARTINI dan WARNO tidak

ada yang bersumber dari gaji Terdakwa, namun saksi pernah menerima

cash dari Terdakwa untuk disetorkan ke rekening tersebut;

‒ Bahwa gaji Terdakwa sekarang sudah masuk ke rekening tersendiri atas

nama Terdakwa, namun sebelumnya ketika masih menerima gaji secara

cash, uang gaji tersebut diserahkan kepada saksi dan dimasukkan ke

rekening atas nama saksi;

‒ Bahwa di persidangan Penasihat Hukum membacakan BAP saksi

tanggal 30 Oktober 2018 nomor 28 :

“... beberapa hari berikutnya, saya dipanggil oleh SUNJAYA

PURWADISASTRA (Bupati Cirebon) memanggil saya ke ruang kerja

Bupati Cirebon, SUNJAYA PURWADISASTRA: “Nanti ada masuk 1,

nanti di cek”. Saya : “Siap Pak’’’.

Atas keterangan tersebut saksi membenarkannya, namun saksi lupa

tanggal kapan ada uang masuk Rp1 miliar kalau tidak salah seingat

saksi pada akhir tahun 2016 atau 2017;

‒ Bahwa terkait penjualan tanah Terdakwa saksi tidak mengetahui, saksi

tidak tahu kalau jual tanah namun kalau beli tanah saksi tahu;

‒ Bahwa ketika saksi menerima uang dari GATOT RACHMANTO

langsung saksi setorkan ke rekening ELVI DIANA;

‒ Bahwa benar ada perintah sebelumnya dari Terdakwa pada saat di

pendopo;

‒ Bahwa saksi pastikan bahwa uang yang disetor ke rekening ELVI DIANA

adalah berasal dari GATOT RACHMANTO dan sisanya dari uang yang

ada pada saksi;

‒ Bahwa setelah menerima uang dari GATOT RACHMANTO, saksi

langsung ke Bank Mandiri dan menyetor uang ke rekening ELVI DIANA

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), ada bukti setornya;

‒ Bahwa sebelum saksi mengambil uang ke GATOT RACHMANTO, saksi

sudah membawa uang cash Rp80juta dan Rp70juta;

‒ Bahwa yang menyetorkan uang Rp250juta ke rekening ELVI DIANA

adalah istri saksi, saksi menunggu di mobil;

‒ Bahwa saksi tidak pernah mengawal Terdakwa ke Notaris terkait

penjualan tanah di Sentul;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



‒ Bahwa saksi pernah mengawal Terdakwa membeli tanah tapi bukan jual

tanah;

‒ Bahwa sesuai arahan Terdakwa pada hari Senin pada saat rapat DPP

PDIP saksi berikan nomor rekening, kemudian sorenya Terdakwa

meminta saksi untuk berkoordinasi dengan GATOT RACHMANTO,

maka esoknya setelah menerima uang saksi langsung mentransfer uang

dari GATOT RACHMANTO tersebut untuk acara Sumpah Pemuda DPP

PDIP;

‒ Bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum

memperlihatkan dokumen terkait penjualan tanah milik Terdakwa

kepada saksi, bahwa Terdakwa dari penjualan tanah tersebut pernah

memberikan uang sebesar Rp200juta, Rp500juta, Rp150juta yang

waktunya berbeda-beda kepada saksi untuk disetorkan ke rekening;

Atas hal tersebut saksi menerangkan bahwa Terdakwa pernah bercerita

menjual tanah, namun setiap saksi menerima uang dari Terdakwa, saksi

tidak mengetahui uang tersebut sumbernya dari mana apakah dari

penjualan tanah. Seingat saksi Terdakwa tidak pernah memberikan uang

cash Rp500juta kepada saksi.

Bahwa benar ada uang masuk sebesar Rp500juta di rekening adalah

uang pinjaman saksi kepada orang lain yang sudah saksi kembalikan

uang tersebut, dan rekening ini adalah rekening atas nama saksi bukan

atasnama WARNO dan ETI MARTINI;

‒ Bahwa saksi menerima uang Rp100juta dari GATOT RACHMANTO,

ditambah uang yang ada pada saksi sebesar Rp80juta dan Rp70juta

sehingga total Rp250juta kepada ELVI DIANA;

‒ Bahwa pada saat saksi melaporkan perihal penyetoran uang Rp250juta

tidak ada bantahan dari Terdakwa mengapa tidak menggunakan uang

yang ada di tabungan bukan memakai uang yang diserahkan oleh

GATOT RACHMANTO;

Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh

saksi sebagai berikut :

BB No.84, BB No.85, BB No.86, BB No.87, BB No.88, BB No.89, BB

No.90, BB No.91, BB No.92, BB No.93, BB No.94, BB No.95, BB No.

96, BB No.104, BB No.105, BB No.123, BB No.128, BB No.129, BB

No.130, BB No.159

Atas keterangan Saksi DENI SYAFRUDIN tersebut, Terdakwa


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



menyampaikan keberatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada saksi secara bertahap,

sehingga saksi mampu membeli aset-aset seperti tanah, rumah, mobil

Pajero, mobil Yaris dan orangtuanya dibukakan toko;

Bahwa selain itu ada uang yang Terdakwa serahkan kepada saksi

namun tidak disetorkan ke rekening, melainkan dinikmati oleh saksi

DENI SYAFRUDIN sendiri, sebagai contoh tadi saksi menyampaikan

menerima uang dari SUKIRNO Rp4 miliar tetapi yang Terdakwa terima di

rekening hanya Rp2 miliar, sehingga Rp2 miliar-nya kemana?

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi DENI SYAFRUDIN menyatakan

tetap pada keterangannya;

3. Suparman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

‒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi ada hubungan keluarga

dengan Terdakwa;

‒ Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Teknik dan Konstruksi

sejak tanggal 5 Mei 2014;

‒ Bahwa saksi adalah bawahan dari AVIP SUHERDIAN di Dinas PUPR;

‒ Bahwa sebelum menjabat sebagai Kepala Bidang Teknik dan Konstruksi,

saksi menjabat sebagai Kasubbag Bina Marga;

‒ Bahwa setelah saksi dilantik sebagai Kepala Bidang Teknik dan

Konstruksi saksi diingatkan oleh AVIP SUHERDIAN “sudah belum”;

‒ Bahwa mengenai uang promosi sudah merupakan rahasia umum;

‒ Bahwa sepengetahuan saksi untuk Kepala Bidang yang merupakan

eselon III A tarifnya Rp50juta;

‒ Di persidangan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 8 :

Dapat saya jelaskan bahwa sehubungan dengan jabatan saya sebagai Kepala Bidang Tekhnik dan Kontruksi PUPR Kabupaten Cirebondapat saya sampaikan bahwa : a. Saya pernah memberikan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam

puluh juta rupiah) . Uang tersebut saya berikan dalam bentuk tunai, dimana saat itu saya menjabat sebagai Kasubag Program dan setelah saya menjabat sebagai Kabid Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas PUPR Kabupaten Cirebon barulah uang tersebut saya serahkan langsung kepada Bupati Cirebon Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA sebagai rasa terima kasih saya telah diangkat menjadi Kabid Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas PUPR Kabupaten Cirebon.

b. Uang yang saya berikan tersebut saya peroleh dari jual beli mobil .


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Atas keterangannya tersebut saksi membenarkannya;

‒ Bahwa saksi menyerahkan uang promosi saksi kepada Terdakwa setelah

saksi sudah dilantik;

‒ Bahwa di persidangan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP

nomor 8 huruf c :

c. Terkait dengan pemberian uang yang telah saya berikan, bahwa uang tersebut saya berikan karena saya ingin mendapatkan jabatan di PUPR Kabupaten Cirebon. Saat itu ada jabatan yang kosong yaitu pada bagian Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian, kemudian saya diusulkan untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian oleh Kepala Dinas Sdr. AVIF SUHERDIAN.” Uang yang saya berikan tersebut saya berikan karena saya telah diangkatnya saya menjadi Kabid Pengawasan dan Pengendalian dan hal inipun atas sepengetahuan dan saran dari kepala dinas PUPR Kabupaten Cirebon Sdr. AVIF SUHERDIAN.Uang tersebut saya berikan langsung kepada Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA selaku Bupati Cirebon sekitar jam 20.00 WIB di Rumah Dinas Bupati Cirebon / di Pendopo untuk tanggal dan bulannya saya sudah tidak ingat lagi. Sebelum saya bertemu dengan sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA saya sempat bertemu dengan ajudan Bupati yaitu sdr. DENI SYAFRUDI dan kemudian saya di persilahkan masuk di Pendopo kemudian setelah itu saya menyerahkan amplop yang saya bawa pecahan Rp 100 ribuan sebanyak Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dan saya serahkan langsung kepada Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA selaku Bupati Cirebon.


‒ Bahwa saksi sudah mengetahui sejak awal ketika dipromosikan ada

konsekuensi yang mesti dipenuhi kepada Terdakwa;

‒ Bahwa di persidangan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP

nomor 8 huruf d:

d. Dapat saya sampaikan bahwa sehubungan mutasi jabatan yang lain pada dinas PUPR Kabupaten Cirebon saya pernah mengantarkan Kepala Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan yaitu Sdr. HIDAYAT dan Sdr. ARI PRIYANTO untuk bertemu dengan Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA pada saat malam acara hajatan anak dari Sdr. SUNJAYA yang menikah di Pendopo yang bernama Sdr. ROBI. Saat itu saya melihat Sdr. ARI PRIYANTO menyerahkan amplop yang berwarna putih kepada Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA selaku Bupati Cirebon. Setelah acara pernikahan dari Sdr. ROBI yang merupakan anak dari Bupati Cirebon selesai kemudian Sdr. REZA mengatakan kepada saya bahwa telah menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk menjadi Kepala Seksi Peningkatan dan juga Sdr. KUSMADI juga menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk menjadi Kepala Seksi Pemeliharaan. Uang tersebut diberikan oleh Sdr. ARI PRIYANTO yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Peningkatan Jala



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



‒ Bahwa keduanya adalah rekan-rekan saksi di Dinas PUPR yang dilantik

berbarengan dengan GATOT RACHMANTO;

‒ Bahwa saksi promosinya tidak bareng dengan GATOT RACHMANTO,

saksi lebih dulu promosi;

‒ Bahwa REZA promosi menjadi Kepala Seksi Peningkatan, namun saksi

lupa nama lengkapnya;

‒ Bahwa saksi tidak mengetahui adanya fee proyek dari Dinas PUPR yang

diberikan kepada Terdakwa;

‒ Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang fee proyek kepada

Terdakwa;

‒ Bahwa memang ada fee proyek dari rekanan, mungkin langsung

diberikan kepada Terdakwa atau melalui Kepala Dinas PUPR;

‒ Bahwa di bidang saksi tidak ada pengadaan, karena bidang saksi adalah

konsultan, jadi tidak ada pengadaan;

‒ Bahwa pernah Terdakwa menyampaikan agar nama-nama rekanan

tertentu untuk diberikan proyek di Dinas PUPR, kemudian saksi

sampaikan penyampaian Terdakwa tersebut kepada Kepala Bidang;

‒ Bahwa Terdakwa pernah menghubungi saksi dan AVIP SUHERDIAN

meminta tolong dibantu TAUFIK;

‒ Bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi dalam BAP

nomor 11:

Dapat saya jelaskan memang ada intervensi atau campur tangan dari Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA dan saya pernah di telp oleh Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA saat saya menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Teknik dan Kontruksi PUPR Kabupaten Cirebon. Saat itu saya di telp oleh yang bersangkutan “tolong dibantu paket pekerjaan yang sedang di ikuti / dikerjakaan Sdr. RAHMAT“ Kemudian saya menjawab “Siap dilaksanakan pak”. Sepengetahuan saya proyek yang akan dikerjakan di daerah Arjawinangun untuk kegiatan peningkatan jalan dengan anggaran sekitar Rp. 3,6 Miliar

‒ Bahwa RAHMAT dan TAUFIK adalah dua orang yang berbeda, pada

waktu itu selalu disebut TAUFIK “diberikan kepada TAUFIK saja” TAUFIK

adalah suruhan RAHMAT;

‒ Bahwa RAHMAT adalah adik Terdakwa;

‒ Bahwa atas jawaban saksi yang mengaku tidak mengetahui mengenai

fee proyek, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi dalam BAP

nomor 14 :

Dapat saya jelaskan, bahwa sehubungan dengan fee proyek pada dinas PUPR Kabupaten Cirebon saat saudara menjabat sebagai Kepala Bidang Tekhnik dan Kontruksi PUPR Kabupaten Cirebon atau jabatan saya sebelumnya terkait dengan paket-paket pekerjaan pada Dinas


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



PUPR yang diberikan langsung atau tidak langsung kepada Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA selaku Bupati Cirebon , sepengetahuan saya fee yang diberikan untuk Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA sekitar 10 % dari nilai proyek yang dikerjakan pada dinas PUPR Kabupaten Cirebon dan untuk teknis penyerahan uang tersebut menurut saya ada 2 (dua) tekhnis penyerahan sebagai berikut : a. Dari Farum Jasa Kontrusksi di serahkan langsung ke Bupati Cirebon

atau

b. Dari Forum Jasa Kontruksi diserahkan kepada Kepala Dinas PUPR

Kab. Cirebon dan setelah itu dari Kepala Dinas PUPR diserahkan

langsung ke Bupati Cirebon

Bahwa mengenai prosentasi saksi tidak hafal, namun saksi

membenarkan ada praktek memberikan fee;

‒ Bahwa Forum Jasa Konstruksi kumpulan rekanan, kebetulan yang

mengketuai adalah Haji DADANG;

‒ Bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi dalam BAP

nomor 13 :

Dapat saya sampaikan bahwa terkait dengan pembagian pekerjaan proyek PUPR dari tahun 2014 s.d 2019 kabupaten Cirebon sesuai dengan arahan dari Kepala Dinas Kabupaten Cirebon Sdr. Ir. AVIP SUHERDIAN,M.T bahwa untuk Forum Jasa Kontruksi di berikan jatah sekitar 75 % dari total proyek dan selebihnya sebesar 25 % di berikan untuk masing-masing bidang antara lain bidang Bidang Peningkatan, Bidang Sumber Air dan Bidang Irigasi yang mendapatkan jatas sebesar 25 %. Adapun total pembagian angaran dari tahun 2014 s.d 2019 adalah sebagai berikut : 2014 2015 2016 2017 2018

FORUM JACON

Rp 15 Miliar Rp 22.5 Miliar Rp 24 Miliar Rp. 60 Miliar Rp. 75 Miliar

BIDANG Rp 5 Miliar Rp 7,5 Miliar Rp 11 Miliar Rp 20 Miliar Rp 25 Miliar

TOTAL Rp 20 Miliar Rp 30 Miliar Rp 35 Miliar

Rp 80 Miliar

Rp 100 Miliar

Dapat saya sampaikan bahwa untuk yang mengkoordinir untuk Forum Jasa Kontruksi adalah Sdr. H. DADANG dan untuk proyek di bidang adalah masing-masing bidang yang melaksanakan proye

Atas keterangannya tersebut dibenarkan oleh saksi;

‒ Bahwa porsi 75% untuk lelang, pengadaan langsung 25% biasanya

dilaksanakan oleh bidang-bidang;

‒ Bahwa untuk pengadaan langsung juga ada fee yang diberikan kepada

Terdakwa;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



‒ Bahwa teknik pemberian fee untuk penunjukan langsung ada yang

langsung diberikan kepada Terdakwa, namun saksi tidak pernah

memberikan karena di bidang saksi tidak ada penunjukan langsung;

‒ Bahwa benar ada orang Terdakwa yang datang menemui saksi untuk ikut

dalam pengadaan;

‒ Bahwa saksi menyebutkan dalam BAP bahwa fee 10% hanya perkiraan

saja dan dari dengar-dengar saja;

‒ Bahwa saksi tidak mengetahui adanya arahan dari Terdakwa perihal

berapa besaran fee yang mesti diserahkan kepada Terdakwa;

‒ Bahwa saksi mendengar besaran fee nya sekitar 5 - 10%, namun saksi

tidak mengetahui persis;

‒ Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada rekanan bahwa fee

untuk Terdakwa 5 -10%;

‒ Bahwa saksi mengetahui besaran fee tersebut dari Kepala Dinas AVIP

SUHERDIAN;

‒ Bahwa saksi mendengar semua Kepala Dinas berkumpul membahas fee

yang mesti diserahkan kepada Terdakwa;

‒ Bahwa saksi pernah menanyakan kepada beberapa rekanan perihal

berapa fee yang diberikan;

‒ Bahwa mengenai promosi saksi sebagai Kepala Bidang pada tahun

2015, adalah atas usulan Kepala Dinas;

‒ Bahwa sebelum pelantikan saksi belum pernah bertemu dengan

Terdakwa;

‒ Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa ketika saksi sudah

dilantik, sudah menjabat;

‒ Bahwa saksi pada saat diusulkan sebagai Kepala Bidang sudah sesuai

dengan prosedur;

Atas keterangan Saksi SUPARMAN tersebut, Terdakwa menyatakan

keberatan :

‒ Bahwa tidak benar saksi SUPARMAN bertemu dengan Terdakwa

sebelum tahun 2017, karena Terdakwa baru kenal dengan saksi pada

tahun 2017;

‒ Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa menerima uang hasil usulan promosi

dan mutasi yang dikumpulkan oleh Kepala BKD yang diserahkan di ruang

kerja Terdakwa, yang kemudian uang tersebut dibagi-bagi untuk

Terdakwa, Sekda;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi SUPARMAN menyatakan tetap

pada keterangannya;

4. Supadi Priyatna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan membenarkan

BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi;

Bahwa saksi ketika memberikan keterangan kepada penyidik KPK

secara bebas, tidak ada tekanan secara fisik maupun psikologis dan

saksi menandatangani BAP setelah membacanya;

Bahwa saksi menjabat sebagai kepala BKPSDM 2017 dengan tugas

pokok pengelolaan kepegawaan, administrasi kepegawaian, pembinaan

pegawai, tata laksana pegawai, promosi, mutasi, rotasi pegawai.

Pengisian jabatan saat jabatan kosong dan dilihat dengan berdasarkan

kepangkatan, dilakukan telaah, dibahas di tim kinerja PNS;

Bahwa mekanisme rotasi mutasi pegawai promosi sesuai dengan PP

11/2011 usulan datang dari Kepala BPKSDM atau PPK (Bupati) lalu

disposisi ke Kepala Bagian SDM, diusulkan ke Kemendagri, setelah dari

Kemendagri disiapkan SK untuk pelantikan;

Bahwa dalam pengangkatan GATOT prosesnya adalah Kepala Dinas

PUPR AVIP SUHERDIAN mengirimkan surat rekomendasi agar GATOT

menjadi Sekretaris Dinas PUPR kepada Bupati kemudian Bupati

memberikan disposisi kepada BKPSDM. Disposisi berisi perintah “tindak

lanjuti GATOT sebagai Sekretaris Dinas PUPR”. Disposisi kemudian

dilanjutkan ke Kepala Bagian Mutasi SRI DARMANTO;

Bahwa dalam praktiknya, surat dapat ditujukan kepada Bupati maupun

Kepala BKPSDM, tapi tetap dalam pengangkatannya diputuskan oleh

Bupati Cirebon;

Bahwa saksi mengakui fakta di lapangan proses rotasi, mutasi, promosi

harus melewati Bupati Cirebon dan saksi hanya melakukan disposisi

Bupati Cirebon. Bupati hadir dalam rapat Baperjakat yang berfungsi

untuk membuka dan mengarahkan rapat;

Bahwa saksi mengakui pernah ada permintaan dari Bupati mengenai “ini

ada jabatan yang kosong, nanti uangnya ke saya” Uang berasal dari

orang-orang yang sudah diangkat;.

Bahwa saksi mengakui menerima Rp100 juta;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa orang-orang yang diangkat dalam jabatan punya tarif Eselon 3A

Sekretaris Dinas, Camat sebesar Rp100 juta, Eselon 3B sebesar Rp50

juta-75 juta, Eselon 4 Rp25 juta-23 juta;

Bahwa uang diberikan seusai pelantikan yang pemberitahuannya

disampaikan oleh Bupati Sunjaya Purwadisastra, yang menyampaikan

orang yang memberikan setelah pelantikan;

Bahwa saksi pernah berhubungan dengan Wawan staf DPRD dipromosi

Kepala Bidang Perlengkapan menyerahkan Rp30 juta, Pak Ziki dari

fungsional menjadi Kepala UPT memberikan sebesar Rp50 juta, Pak

Saiku Kabid di Rumah Sakit Arjawinagun yang meminta agar

saudaranya bidan diusulkan agar dipromosikan sebagai Kepala UPT

menyerahkan Rp40 juta, pegawai di Diskominfo yang lupa namanya

siapa ingin menjadi Kepala Bidang menyerahkan Rp40 juta sehingga

total Rp150 juta;

Bahwa saksi mengakui bahwa Bupati Cirebon menghubungi saksi

dengan mengatakan “nanti uangnya ke saya, nanti juga ada ke pak

Kaban dari saya”. Uang lalu diserahkan ke ajudan Rp100 juta, Rp50

diberikan ke Supadi Priyatna dan disimpan di rekening;

Bahwa saksi memberikan uang kepada Direktorat Fasilitasi

Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Ditjen Otonomi

Daerah Kemendagri Makmur Marbun. Uang berasal dari Bupati.

Pemberian dilakukan dua kali, pertama pada 2017 dalam pecahan

rupiah dan dolar dan 3 Oktober 2018 uang sejumlah Rp50 juta terkait

proses mutasi rotasi 596 orang;

Bahwa saksi dan teman-temannya mendapat Rp25 juta dan sebelumnya

Rp5 juta dari Bupati, sehingga mengembalikan total ke KPK Rp80 juta;

Bahwa saksi mendengar sebelum Sunjaya menjabat sebagai Bupati

Cirebon sudah ada pungutan-pungutan untuk jabatan;

Bahwa saksi mengakui pernah menyetor uang ke Bupati sebanyak 2 kali

Rp10 juta sehingga total Rp20 juta pada Januari dan Februari 2018

dalam pembukaan Mukernas;

Bahwa di persidangan saksi membenarkan barang bukti yang

ditunjukkan sebagai berikut :

BB No. 1, BB No. 2, BB No. 3, BB No.4, BB No. 5, BB No. 6, BB No.

7, BB No. 8, BB No. 9, BB No. 10, BB No. 11, BB No.12, BB No. 13,

BB No. 14, BB No. 15, BB No. 16, BB No. 27, BB No. 38, BB No. 39,


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia







BB No. 72, BB No. 73, BB No. 74, BB No. 116, BB No. 117, BB No.

122, BB No. 123 dan BB No.136.

Atas keterangan Saksi SUPADI PRIYATNA, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan;

5. Sri Darmanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :






Bahwa saksi menjabat Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan

BKPSDM sejak Juni 2017, bertugas untuk mneyiapkan bahan-bahan

untuk Kepala BKPSDM;

Bahwa usulan untuk rotasi dan mutasai berasal dari SKPD dan Bupati,

saksi mengakui mendapat disposisi untuk membatalkan pengangkatan

jabatan dari Bupati Sunjaya meski usulan itu sudah melalui Baperjakat;

Bahwa saksi mengakui bahwa Bupati sebagai PPK dapat mengubah

keputusan Baperjakat karena Baperjakat hanya memberikan

pertimbangan sedangkan yang memutuskan adalah PPK;

Bahwa saksi mengakui percakapan WA Bupati Sunjaya untuk memutasi

Lilis dan Jono ke Kecamatan karena keduanya menjadi Tim Sukses

Bupati pada Pilkada 2018, dan perintah Sunjaya merotasi Sunarto untuk

menggantikan Jimmy yang menggantikan Adang, perintah Sunjaya untuk

mempromosikan Azis dan Sifa;

Bahwa Gatot Rachmanto diusulkan dari Kepala Dinas dari yang tadinya

Kaeala Bidang pada Dinas PUPR sekaligus Plt Sekretaris Dinas yaitu

eselon 3B menjadi definitif Sekretaris Dinas PUPR yaitu eselon 3A;

Bahwa saksi ikut memberikan uang kepada Direktorat Fasilitasi

Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Ditjen Otonomi

Daerah, Kemendagri Sdr. Makmur Marbun dalam rangka pengurusan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



persetujuan mutasi dan rotasi di Pemkab Cirebon atas perintah Bupati

Cirebon. Pemberian pertama tidak dihitung dan hanya diketahui pecahan

rupiah dan dolar, pemberian kedua Rp50 juta dengan perintah Bupati

untuk Sdr. Makmur Marbun dan staf-stafnya. Saksi tidak tahu dari mana

sumber uang tersebut. Penyerahan itu sudah dilaporkan secara lisan

kepada Bupati Sunjaya;

Bahwa saksi mengakui bahwa Sdr. Makmur Marbun meminta difasilitasi

untuk pelaksanaan outbond di Kuningan yaitu Rp70 juta dan Rp90 juta,

acara dihadiri oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri;

Bahwa Saksi mengakui pada awal Januari 2016 dipanggil Kepala

BKSDM dan diminta untuk menyiapkan uang Rp25 juta. Uang diberikan

kepada Bupati Cirebon Sunjaya setelah saksi dilantik;

Bahwa saksi mengakui ada sumbangan untuk hari raya kurban Bupati

Rp9 juta dari BKSDM dibagi 5 orang jadi masing-masing Rp1,8 juta;

Bahwa saksi tidak tahu honor yang disisihkan pegawai honorer untuk

pengangkatan pegawai honorer;

Bahwa Bupati pernah memerintahkan saksi untuk membatalkan

pelantikan bernama Jajang meski sudah disetujui oleh BKPSDM karena

ada keberatan dari Kepala SKPD, namun akhirnya orang tersebut tetap

dilantik setelah dijelaskan Sekda saat itu;

Bahwa saksi mengakui memberikan Rp20 juta ke Bupati pada 2016

karena diminta diangkat dari Kasubid Pembinaan menjadi Kabid

Pembinaan menggantikan Jajang;



BB No.1, BB No.2, BB No.3, BB No. 4, BB No. 5, BB No. 6, BB No. 7,

BB No. 8, BB No. 9, BB No. 10, BB No. 11, BB No.12, BB No. 13, BB

No. 14, BB No. 15, BB No. 16, BB No. 27, BB No. 38, BB No. 39, BB






No. 110, BB No. 111, BB No. 122, BB No. 123, BB No. 124, BB No.

125 dan BB No.136.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Atas keterangan Saksi SRI DARMANTO, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan;

6. Drs. Yayat Ruhiyat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :






Bahwa saksi menjabat Sekda sejak akhir tahun 2015, efektif 2016 dan

berakhir 3 Januari 2017;

Bahwa saksi adalah Ketua Baperjakat sejak 2016-2017 yang bertugas

menyusun kajian dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan

kepegawaian, mutasi-rotasi, pemberian penghargaan maupun sanksi;

Bahwa Baperjakat tidak melakukan kajian, namun berdasarkan disposisi

Bupati yang mendasarkannya pada suka atau tidak suka kepada

seseorang, sehingga orang itu ditempatkan tidak sesuai dengan

kompetensinya, misalnya seorang Kepala Sekolah dalam setahun dua

kali rotasi hanya untuk mengejar jabatan Camat, memindahkan orang

dari jabatan kurang dari 2 tahun dan bahkan ada pejabat pindah jabatan

dalam setahun 2-3 kali;

Bahwa Saksi mengakui bahwa ada pejabat yang diminta untuk

mengundurkan diri meski sudah mendapat SK pensiun;

Bahwa saksi mendengar ada permintaan kepada orang-orang yang

dilakukan mutasi misalnya eselon 3 minimal Rp30 juta, eselon 2 minimal

Rp100 juta dan tergantung kepada yang bersangkutan;

Bahwa saksi tidak memberikan Rp500 juta untuk menjadi Sekda kepada

Bupati;

Bahwa saksi mengakui bahwa ia mengalami demosi menjadi Staf Ahli

tanpa ada pemberitahuan 6 bulan sebelumnya padahal sebagai Sekda

adalah jabatan PNS tertinggi di pemerintah Kabupaten, sehingga saksi

memilih untuk pensiun dini sebagai Staf Ahli;

Bahwa saksi mengakui bahwa Baperjakat tidak berfungsi dan hanya

menerima laporan saja, sehingga banyak pejabat yang ditempatkan tidak


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



sesuai kompetensi dan pejabat yang diberhentikan sebelum habis masa

jabatannya;

Bahwa saksi mengaku bahwa Bupati pernah menalangi Rp400 juta

untuk peresmian Kampung KB yang tidak masuk anggaran, sehingga

ditalangi dulu oleh Bupati dan akan diganti dalam APBD Perubahan, tapi

karena beredar isu Sekda berutang jadi Sekda meminta agar pelunasan

diurus oleh BKD dan sampai saat ini tidak tahu kelanjutan pelunasan

tersebut;

Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Bupati, karena

uang sudah dikuasakan kepada KPA;

Bahwa di persidangan saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan

sebagai berikut :

BB NO.1, BB No. 2, BB No. 3, BB No. 4, BB No. 5, BB No. 8, BB No.

11, BB No.12, BB No. 13, BB No. 14, BB No. 15 dan BB No. 16.

Atas keterangan Saksi Drs. H. YAYAT RUHIYAT, Terdakwa menyatakan

tidak keberatan;

7. Rahmat Sutrisno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :






Bahwa saksi menjabat sebagai Sekda sejak April 2018 sekaligus

sebagai Ketua Baperjakat;

Bahwa saksi ikut membahas pengangkatan Gatot Rachmanto sebagai

Sekretaris Dinas PUPR dan Gatot pernah menceritakan ditagih Bupati

Sunjaya terkait mutasi melalui Ajudan Bupati yang bernama Deni, tapi

saksi tidak tahu berapa yang akan diberikan;

Bahwa saksi mengakui bahwa ada orang yang sudah mendapat SK

Pensiun tapi malah diminta untuk mengundurkan diri oleh Bupati;

Bahwa saksi pernah memberikan uang ke Bupati Sunjaya lewat Ajudan

untuk ibadah haji nilanya 500 real atau sekitar Rp5 juta;

Bahwa Gatot pernah cerita bahwa ia ditagih oleh Bupati Sunjaya, tapi

saksi tidak mengetahui nilai pemberian tersebut;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa saksi pernah menerima uang dari Gatot Rachmanto selaku

Sekretaris Dinas PUPR sebesar Rp20 juta pecahan Rp50 ribu di dalam

amplop cokelat. Pemberian uang dilakukan setelah pelantikan Gatot.

Tapi saksi tidak tahu mengapa Gatot memberikan uang tersebut. Uang

sudah dikembalikan ke KPK sebelum 30 hari yang menurut Jaksa

Penuntut Umum belum ketemu bukti pengembaliannya ada

kemungkinan ke penyidik dan gratifikasi;

Bahwa rapat Tim Penilai Kinerja PNS sudah ada daftar. Saksi sebagai

Ketua Tim hanya mengusulkan bila ada yang tidak memenuhi, kemudian

jarak tempat tinggal dan tempat tugas yang baru tidak terlalu jauh karena

akan mengurangi semangat kinerja;

Bahwa draft nama-nama yang mutasi dan rotasi berasal dari BKPSDM;

Bahwa saksi dilantik oleh Wakil Bupati Cirebon;

Bahwa saksi mengakui pernah diminta uang Rp500 juta oleh Bupati

Cirebon pada Juli-Agustus setelah dilantik dengan mengatakan “Pak

Sekda, samain saja sama Sekda yang lama”. Sekda yang lama adalah

Yayat, tapi saksi tidak/belum pernah memberikan, keburu ada peristiwa

OTT KPK;

Bahwa Saksi mengakui Sekretariat mengumpulkan dana kesejahteraan

yang berasal dari iuran Kepala Bidang Rp20-25 juta untuk Bupati setiap

3 bulan sekali;


sebagai berikut :

BB No. 1, BB No. 2, BB No. 3, BB No. 10, BB No. 11, BB No.12, BB


No. 21, BB No. 22, BB No. 23, BBNo. 24, BB No. 27, BB No. 38, BB

No. 39, BB No. 59, BB No. 61, BB No. 73, BB No. 74, BB No. 126 dan

BB No.127.

Atas keterangan Saksi RAHMAT SUTRISNO, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan;

8. Junico Siahaan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :




Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia






Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pemuda dan

Olahraga DPP PDI-Perjuangan dan menjadi Ketua Panitia Perayaan

Sumpah Pemuda 2018;

Bahwa saksi mengenal Bupati Cirebon Sunjaya sebagai kader PDI-

Perjuangan;

Bahwa saksi mengetahu Bupati Cirebon Sunjaya memberikan Rp250

juta untuk acara Sumpah Pemuda PDIP, namun tidak tahu proses

pemberian uangnya. Uang baru diterima dan disimpan lalu mendapat

informasi Sunjaya kena OTT, sehingga tidak digunakan dan telah

dikembalikan ke KPK pada tanggal 29 November 2018 saat

pemeriksaan saksi di KPK;

Bahwa saksi mengakui bahwa bila ada kegiatan partai, kader partai

diajak untuk bergotong royong membantu kegiatan tersebut. Untuk

kegiatan Sumpah Pemuda itu membutuhkan biaya total Rp1 miliar;

Bahwa ada rapat yang dihadiri Sunjaya sebagai kader di kantor DPP tapi

tidak aktif dalam rapat tersebut;


sebagai berikut :

BB No.96 dan BB No. 128.

Atas keterangan Saksi JUNICO SIAHAAN, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan;

9. Elvi Diana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:






Bahwa saksi menjadi kader di PDIP serta sebagai Caleg DPRD Provinsi

DKI dan PIC konsumsi perayaan Sumpah Pemuda;

Bahwa saksi mengakui mendapat transfer Rp250 juta dari Bupati

Sunjaya sebagai sumbangan. Bupati Sunjaya dalam rapat meminta


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



nomor rekening Elvi karena ingin membantu kegiatan Sumpah Pemuda

yang juga dihadiri penanggung jawab acara Sumpah Pemuda Sukur

Nababan pada 21 Oktober 2018.

Bahwa uang ditransfer pada tanggal 22 Oktober 2018 dan diserahkan ke

Sekretaris Panitia bernama Suprianto, namun belakangan saksi tahu

Bupati Sunjaya di-OTT;

Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut tidak pernah dipakai;


sebagai berikut :

BB No.96 dan BB No. 128.

Atas keterangan Saksi ELVI DIANA, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Gatot Rahmanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan membenarkan BAP

yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi;

Bahwa saksi ketika memberikan keterangan kepada Penyidik KPK


Saksi menandatangani BAP setelah membacanya;

Bahwa saksi kenal dengan SUNJAYA PURWADISASTRA yang

merupakan Bupati Kabupaten Cirebon dengan masa jabatan tahun 2014

– bulan Maret 2019;

Bahwa saksi menjadi PNS di Pemerintahan Kabupaten Cirebon sejak

tahun 2004;

Bahwa saksi pada tahun 2017 menduduki jabatan sebagai Kabid Irigasi

di Dinas PUPR Kabupaten Cirebon, selanjutnya saksi menduduki jabatan

sebagai Kabid Penataan Ruang Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon

sejak pertengahan tahun 2017, saksi hanya 6 bulan menjabat sebagai

Kebid Irigasi lalu dilantik menjadi Kabid Penataan Ruang;

Bahwa Kepala Bidang adalah eselon IIIb sedangkan Sekretaris Dinas

adalah eselon IIIa;

Bahwa pada tahun 2017 ada perubahan SOTK dimana sebelumnya PU

terdiri dari Binamarga, Cipta Karya dan Pengairan dengan adanya SOTK

baru dilebur menjadi satu menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (PUPR), pada saat penggabungan tersebut saksi

langsung menduduki jabatan sebagai Kabid Irigasi;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa setelah 6 bulan saksi dilantik oleh Bupati SUNJAYA

PURWADISASTRA menjadi Kabid Irigasi kemudian saksi ditunjuk

sebagai PLT Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon;

Bahwa saksi menduduki jabatan sebagai Kabid Irigasi selama 6 bulan,

kemudian pada tanggal 15 Maret 2018 saksi diusulkan oleh AVIP

SUHERDIAN sebagai PLT Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon

dimana Sekretaris Dinas sebelumnya memasuki usia pensiun;

Bahwa saksi menggantikan Ibu NUZULUL AINI, yang memasuki masa

pensiun;

Bahwa pada awal Juli 2018 ketika saksi sudah menjabat sebagai PLT

Sekretaris Dinas PUPR, saksi pernah dipanggil oleh Terdakwa

SUNJAYA PURWADISASTRA ke Kantor Bupati Cirebon. Pada saat itu,

saksi dipanggil karena Terdakwa menuduh saksi mendukung pihak lawan

politiknya Terdakwa yang juga merupakan calon Bupati dalam Pilkada,

dimana pada saat itu Terdakwa mencalonkan diri kembali dalam Pilkada

Kab. Cirebon tahun 2018;

Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa saksi disinyalir

mendukung calon Bupati lainnya, dan saksi bantah pada saat itu;

Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tiba-tiba saksi dituduh karena

Terdakwa pernah melihat mobil dinas saksi terparkir di halaman rumah

lawan politik Terdakwa adalah tidak benar. Pada saat itu, Saksi

melakukan klarifikasi bahwa mobil tersebut sudah bukan saksi yang

menggunakannya sejak saksi menjadi Plt. Sekdis PUPR. Terdakwa

SUNJAYA PURWADISASTRA kemudian menyatakan, “Ya sudah, saya

maafkan. Saya kan bukan orang pendendam, saya orangnya pemaaf

kok,” Dari situlah kemudian saksi merasa akan memiliki “hutang budi”

kepada Terdakwa sesuai dengan kabar yang beredar bahwa Terdakwa

sering meminta imbalan kepada mereka (PNS) yang menginginkan

jabatan tertentu;

Bahwa sudah menjadi rahasia umum apabila PNS yang mau

mendapatkan promosi menduduki suatu jabatan di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Cirebon harus menyetor sejumlah uang kepada

Terdakwa SUNJAYA PURWADISASTRA sebagai Bupati;

Bahwa isu terkait promosi diperlukan sejumlah uang tersebut tidak

beberapa lama seiring berjalannya waktu setelah Terdakwa SUNJAYA

PURWADISASTRA dilantik menjadi Bupati Cirebon;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa saksi sudah mengetahui adanya uang promosi sebelum saksi

menjadi Plt. Sekretaris Dinas;

Bahwa mengenai range uang saksi mendengar untuk eselon III A minimal

Rp100juta;

Bahwa saksi concern mengenai angka untuk eselon III karena saksi pada

saat itu eselon III B, dimana saksi sudah mendengar dan ketika saksi

dilantik maka saksi concern dengan jumlah uang untuk eselon III;

Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada AVIP SUHERDIAN

keinginan saksi untuk promosi karena urusan karir adalah tanggung

jawab atasan;

Bahwa saksi menduduki jabatan Kepala Bidang eselon III B sejak tahun

2007, sehingga lebih kurang 12 tahun saksi menduduki jabatan di eselon

IIIB, dimana teman-teman saksi sudah menjadi Kepala Dinas dan

Sekretaris sedangkan karir saksi mandeg sebagai Kepala Bidang;

Bahwa saksi pernah bercerita kepada AVIP SUHERDIAN selaku Kadis

PUPR terkait jenjang karir saksi yang sudah terlalu lama menduduki

jabatan eselon III B dan ada keinginan untuk menduduki jabatan eselon II

A dikarenakan saksi sudah memenuhi semua persyaratan secara teknis

kepangkatan sudah golongan IV/b sudah lebih dari 5 tahun dan sudah

mengikuti pendidikan Diklat PIM II;

Bahwa saksi menyampaikan hal itu kepada AVIP SUHERDIAN supaya

atasan saksi mengetahui tentang karir saksi yang sudah 12 tahun

menjadi Kepala Bidang dan belum promosi;

Bahwa jenjang karir seseorang tidak bisa dibangun sendiri melainkan ada

mekanisme yang sudah diatur instansi;

Bahwa menurut hemat saksi jenjang karir seseorang menjadi

kewenangan Kepala Unit kerja masing-masing untuk mengusulkan

promosi atau mutasi dengan melihat kinerja dari PNS bersangkutan,

sehingga saksi menyampaikan keluh kesah saksi kepada atasan saksi,

pada saat itu saksi diusulkan untuk menduduki jabatan sebagai PLT

Sekretaris Dinas PUPR (Eselon III A) oleh AVIP SUHERDIAN selaku

Kadis;

Bahwa saksi sering bertukar pikiran dengan AVIP SUHERDIAN terkait

karier saksi, dikarenakan saksi merasa karier saksi terlalu lambat dan

saksi pernah mengungkapkan kepada AVIP SUHERDIAN untuk dapat


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



dipromosikan ke eselon III A tetapi saksi tidak secara spesifik untuk

menduduki jabatan Sekretaris Dinas di PUPR;

Bahwa karena sebagai bawahan kepada siapa lagi saksi mesti

menyampaikan keinginan saksi untuk mendapatkan promosi kecuali

kepada Kepala Dinas saksi karena dia yang menilai kenerja saksi selama

ini;

Bahwa AVIP SUHERDIAN selaku Kadis PUPR tidak pernah secara

gamblang atau memperlihatkan surat usulan tersebut kepada saksi

terkait usulan yang mengusulkan saksi sebagai Sekretaris Dinas;

Bahwa saksi paham terkait apabila memperoleh promosi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Cirebon ada uang yang harus disiapkan untuk

diberikan kepada Terdakwa SUNJAYA PURWADISASTRA setelah

memperoleh promosi;

Bahwa saksi dilantik atau didefinitifkan sebagai Sekretaris Dinas PUPR

pada tanggal 03 Oktober 2018 oleh Bupati SUNJAYA

PURWADISASTRA;

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018 saksi dicari AVIP SUHERDIAN

kemudian saksi menghadap, pada saat itu AVIP SUHERDIAN

menyampaikan agar saksi segera menghadap Terdakwa, saksi langsung

menginsyaratkan berarti saksi mesti menyerahkan uang;

Bahwa saksi tidak langsung menghadap kepada Terdakwa, karena pada

saat itu saksi belum siap, pada saat itu saksi masih berpikir apakah mesti

memberikan uang kepada Terdakwa atau tidak;

Bahwa setelah pelantikan pada tanggal 22 Oktober 2018 pagi hari sekitar

pukul 10.00 WIB saksi dihubungi oleh Terdakwa SUNJAYA

PURWADISASTRA, tetapi tidak terangkat dikarenakan saksi sedang ada

acara sosialisasi, pada saat itu saksi langsung teringat dengan

pembicaraan mengenai perintah Terdakwa kepada AVIP SUHERDIAN

agar saksi menghadap Terdakwa;

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Oktober 2018 sore harinya saksi

menghubungi kembali Terdakwa SUNJAYA PURWADISASTRA;

Bahwa dalam percakapan telepon tersebut Terdakwa SUNJAYA

PURWADISASTRA mengatakan bahwa “Yang itu titip ke Deni aja ya.”

Arti kata “Yang itu” maksudnya adalah uang untuk Terdakwa SUNJAYA

PURWADISASTRA. Kemudian Terdakwa SUNJAYA PURWADISASTRA

memberikan telepon tersebut kepada DENI SYAFRUDIN selaku Ajudan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Terdakwa sekaligus Kasubag Umum Setda Kabupaten Cirebon. Saksi

dan DENI SYAFRUDIN sepakat untuk bertemu esok harinya di kantor

Saksi untuk menyerahkan yang diminta oleh Bupati;

Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada mengatakan mengenai berkas

RTRW kepada saksi, saksi langsung memahami pembicaraan dengan

Terdakwa terkait dengan uang karena sudah ada pembicaraan

sebelumnya;

Bahwa pada saat saksi berbicara dengan Terdakwa saksi langsung

memahami hal tersebut adalah uang karena sudah ada pembicaraan

sebelumnya;

Bahwa pembicaraan saksi dengan DENI SYAFRUDIN terkait dengan

teknis pemberian uang;

Bahwa saksi langsung memahami dengan mudah karena terkait promosi

ada uang yang mesti diberikan, dan saksi sudah mengetahui hal tersebut

sebelum saksi dipromosikan, sehingga saksi memahami konsekuensi

yang mesti saksi penuhi ketika saksi dipromosikan;

Bahwa saksi menyerahkan uang Rp100juta berdasarkan informasi yang

beredar bahwa untuk eselon III A tarifnya Rp100juta dan kebetulan saksi

hanya memiliki uang dalam tabungan sejumlah Rp100.000.000,-, maka

saksi memutuskan untuk menyerahkan uang senilai Rp100.000.000,-

tersebut kepada Terdakwa SUNJAYA PURWADISASTRA;

Bahwa keesokan harinya tanggal 23 Oktober 2018 Pukul 10.44 WIB

saksi sebelum bertemu dengan DENI SYAFRUDIN, saksi melakukan

kontak terlebih dahulu dengan DENI SYAFRUDIN;

Bahwa maksud percakapan tersebut untuk menanyakan dimana posisi

DENI SYAFRUDIN. Saat itu, DENI SYAFRUDIN menyatakan bahwa

sedang berada di Kedawung. Saksi mengatakan bahwa begitu saksi

sampai di kantor nanti akan saksi kontak lagi, sekalian saksi akan

membawa “surat yang harus ditandatangani” untuk Terdakwa SUNJAYA

PURWADISASTRA. Dalam hal ini, kode kata “surat yang harus

ditandatangani’’ tersebut merupakan kode untuk uang Rp. 100.000.000,-

yang harus Saksi berikan kepada Terdakwa SUNJAYA

PURWADISASTRA;

Bahwa sekitar pukul 13.03, DENI SYAFRUDIN menelepon saksi untuk

memastikan saat itu saksi sedang berada di mana. Saksi mengatakan

bahwa saksi sedang berada di kantor dan mengusulkan bahwa


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



sebaiknya penyerahan uang tersebut dilakukan di kantor saksi saja

karena lebih aman;

Bahwa pada saat bertemu dengan DENI SYAFRUDIN di kantor saksi,

kemudian saksi menyerahkan uang tersebut dan sempat menyampaikan

kepada DENI SYAFRUDIN “titip buat bapak 100” dan saksi juga memfoto

DENI SYAFRUDIN setelah penyerahan uang tersebut buat dokumentasi

saksi apabila dihubungi kembali oleh Terdakwa SUNJAYA

PURWADISASTRA sudah menyerahkan atau belum;

Bahwa saksi paham atas telepon Terdakwa SUNJAYA

PURWADISASTRA kepada saksi pada tanggal 22 Oktober 2018 tersebut

merupakan tanda untuk menagih pemberian atas promosi saksi

dikarenakan sebelumnya AVIP SUHERDIAN juga sudah mengingatkan

ada pesan dari Bupati;

Bahwa jumlah yang saksi serahkan hanya sebesar Rp100juta berasal

dari tabungan saksi;

Bahwa oleh karena saksi terlalu sibuk, saksi tidak pernah membahas

mengenai adanya mutasi jika tidak memberikan uang kepada Terdakwa,

namun saksi mendengar bahwa jika memberikan uang kepada Terdakwa

maka akan dimutasi;

Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemberian lainnya dari Dinas

PUPR untuk Terdakwa SUNJAYA PURWADISASTRA;

Bahwa terkait promosi jabatan menjadi Sekretaris Dinas saksi tidak ada

diminta mengumpulkan syarat untuk promosi dan saksi tidak tahu terkait

mekanisme kerja BAPERJAKAT terkait promosi dan mutasi;

Bahwa menjadi kewenangan Kadis untuk mengusulkan promosi

bawahannya dikarenakan Kadis yang dapat menilai kinerja kami dan

terkait berkas yang akan dipromosikan disiapkan oleh kesekretariatan

dinas;

Bahwa tidak ada pemberitahuan dari BAPERJAKAT terkait proses

promosi saksi menduduki jabatan sebagai Sekretaris Dinas PUPR;

Bahwa sebelum dipanggil Juli 2018 oleh Terdakwa SUNJAYA

PURWADISASTRA saksi belum pernah dipanggil oleh Terdakwa selaku

Bupati Cirebon secara khusus;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pungutan-pungutan untuk promosi

itu ada kaitannya dengan pilkada Terdakwa SUNJAYA


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



PURWADISASTRA sebagai Bupati Cirebon untuk mencalonkan periode

ke-2 atau tidak;

Bahwa sebelum menjabat Sekretaris Dinas Saksi sebagai Kabid

Penataan Ruang saksi sangat jarang bersentuhan secara langsung

dengan Bupati, sehingga saksi tidak mengetahui adanya arahan untuk

mengumpulkan uang untuk biaya Pilkada Terdakwa SUNJAYA

PURWADISASTRA periode ke-2;

Bahwa di Dinas PUPR Kabupaten Cirebon saksi yang paling senior

dilihat dari sisi kepangkatan;

Bahwa memang tidak secara tegas disampaikan oleh AVIP SUHERDIAN,

bahwa AVIP SUHERDIAN melakukan kontak telpon dengan Terdakwa

dan menyampaikan kepada saksi agar menghadap kepada Terdakwa

segera;

Bahwa di persidangan kepada saksi telah ditunjukkan barang bukti dan

telah dibenarkan oleh yang bersangkutan, yaitu :

BB No.5, BB No.7, BB No.8, BB No.64, BB No.118, BB No.119, BB

No.120, BB No.121 dan BB No.123.

Atas keterangan Saksi GATOT RACHMANTO, Terdakwa menyatakan

keberatan :

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018 Terdakwa tidak pernah menelpon

AVIP SUHERDIAN, yang benar adalah AVIP SUHERDIAN sendiri yang

menelpon Terdakwa menyampaikan GATOT RACHMANTO akan

memberikan ucapan terima kasih kepada Terdakwa dan Sekda secara

langsung;

Atas keberatan Terdakwa SUNJAYA PURWADISASTRA, Saksi GATOT

RACHMANTO menyatakan tetap pada keterangannya;

11. Rita Susana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :







Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Beber Kabupaten Cirebon sejak

Januari 2016 dan tidak pernah pindah-pindah, sampai saat ini saksi

masih di Kecamatan Beber;

Bahwa sekitar akhir Desember 2015, Terdakwa SUNJAYA

PURWADISASTRA memanggil saksi dan mengatakan “Bu RITA siap

jadi Camat ya”, lalu saksi sampaikan “saya mungkin tidak pas pak jika

jadi Camat, karena background saya bukan dari STPDN tapi saya dari

teknis” kemudian Terdakwa menjawab “saya kira bisa, karena Bu Rita

kan background pendidikannya hampir sama dengan STPDN jadi saya

menginginkan ada Camat perempuan, saya menginginkan adanya

gender, saya menginginkan bu Rita jadi Camat karena saya menilai

selama ini pekerjaan bu Rita sebagai Kepala Bidang AMDAL pun bisa

diselesaikan dengan baik”;

Bahwa pada saat itu dari 40 Camat, Camat wanita masih baru satu

orang se-kabupaten Cirebon;

Bahwa kemudian saksi sampaikan “kalau Bapak mempercayakan saya

menjadi Camat insya Alloh saya siap”;

Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Camat, saksi menjabat sebagai

Kepala Bidang AMDAL di Dinas Lingkungan Hidup;

Bahwa ada usulan saksi untuk menjadi Camat, karena di Pemda dalam

setahun suka ada pelantikan lebih dari satu kali, melihat pangkat saksi

yang dinilai Kepala Dinas sudah layak dipindahkan dari eselon IIIb ke

eselon IIIa, maka Kepala Dinas mengusulkan saksi, ada surat

usulannya, biasa dalam surat usulan mutasi Kepala Dinas melihat ada

tidak formasi jabatan yang kosong untuk kita pindah, kemudian Kepala

Dinas membuat surat usulan atas nama saksi dan teman-teman yang

lain, jadi tidak hanya satu orang, selain saksi ada rekan saksi lainnya

yang juga diusulkan di Dinas Lingkungan Hidup, setelah itu saksi

dipanggil oleh Terdakwa;

Bahwa urutannya ada usulan mutasi dari Kepala Dinas Lingkungan

Hidup terlebih dahulu, baru kemudian saksi dipanggil oleh Terdakwa;

Bahwa saksi kenal Terdakwa selaku Bupati secara kedinasan, dekat

secara pribadi tidak, namun memang karena saksi menjabat sebagai

Kepala Bidang AMDAL di Dinas Lingkungan Hidup, dimana ada

beberapa kegiatan yang saat saksi rapat atau sidang-sidang komisi

AMDAL Terdakwa suka menanyakan perkembangannya, saksi suka


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



diajak Kepala Dinas untuk menghadap Terdakwa melaporkan pekerjaan-

pekerjaan di bidang AMDAL;

Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa orang yang dicalonkan

menjadi Camat Beber, karena saksi sendiri juga tidak pernah melihat

ada berapa formasi jabatan untuk eselon III A yang kosong, meskipun

biasanya pada saat mutasi/promosi mestinya mengisi jabatan yang

kosong, misal ada Camat yang pensiun, atau ada Camat yang bergeser

menjadi Sekretaris Dinas;

Bahwa kalau tidak salah pada bulan ketiga saksi sudah menjadi Camat,

saksi dipanggil oleh Terdakwa di Pendopo, pada saat itu Terdakwa

menyampaikan “bagaimana bu Camat kan sudah menjadi Camat?” saksi

jawab “oiya pak” “bagaimana ini?” saksi langsung berpikir “Ooo ini yang

dikatakan teman-teman”;

Bahwa saksi langsung berpikir sapaan Terdakwa tersebut ada kaitannya

dengan uang, karena setelah saksi ngobrol dengan orang lain, rumornya

memang seperti itu, kalau kita sudah dipromosi dan telah dilantik, itu

memang pejabat “ngasih” ke Terdakwa, istilahnya memang “ngasih”;

Bahwa setelah menghadap Terdakwa, saksi mencari tahu kepada

teman-teman yang lain, dan dijawab bahwa memang ada pemberian

uang seperti itu kepada Terdakwa, kemudian saksi menanyakan kepada

Kepala Dinas Lingkungan Hidup atasan saksi sebelumnya Ibu ITA

ROFITASARI “bu kalau begitu itu kasih berapa ya bu?” dan dijawab oleh

Ibu ITA “ya kamu tanya aja sama yang lain, saya juga tidak tahu”;

Bahwa kemudian saksi tanya kepada teman yang dipromosi “memang

ada ya uang seperti itu? Kira-kira berapa ya nilainya?” dan dijawab “tidak

tahu”, jadi saksi sudah bertanya kepada si A kepada si B tetapi nilai

uangnya tidak pernah diberitahu, akhirnya saksi memberikan uang

kepada Terdakwa sebesar Rp25juta, karena memang menurut saksi

selama ini saksi tidak pernah memperoleh jabatan dengan

menggunakan uang, maka dengan uang sebesar tersebut

sekemampuan saksi, cukup uang Rp25juta tersebut;

Bahwa saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di

Pendopo, 3 bulan setelah saksi menjadi Camat, sekitar sebulan

kemudian setelah saksi ditanya oleh Terdakwa, dimana saksi sudah

dapat mengumpulkan uang, dapat rejeki;

Bahwa kenapa saksi akhirnya ingin memberi karena pemikiran saksi

melihat dan mendengar rumor bahwa jika pejabat tidak loyal bisa saja


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Terdakwa suatu saat menggeser pejabat tersebut ke tempat yang

mungkin jauh, mengingat Cirebon luas ada 40 Camat;

Bahwa pada saat saksi menghadap Terdakwa pagi hari tersebut, seingat

saksi hari Sabtu, saksi meminta ijin kepada suami mau ke Pendopo

karena saksi sudah ditagih oleh Terdakwa dan uangnya sudah ada,

waktu itu sekitar pukul 08.00 WIB, di ruang tamu tengah Pendopo,

Terdakwa menyapa “oiya bu Camat ada apa?” saksi sampaikan “Ini pak

saya mau menyerahkan, saya dapat rejeki sedikit, ini pak mohon

diterima” kemudian dijawab oleh Terdakwa “oiya bagus-bagus”, pada

waktu itu saksi menyerahkan uang yang dimasukkan ke dalam amplop,

kemudian Terdakwa membuka amplop tersebut dan bertanya “ini berapa

uangnya?” saksi jawab “iya alhamdulillah saya punya Rp25juta pak,

mohon diterima oleh Bapak” kemudian Terdakwa mengatakan “loh kok

cuma 25 bu” dan saksi katakan “Iya pak, saya punyanya hanya itu” lalu

Terdakwa menyampaikan “Ibu ngga tahu memang berapa jadi Camat?”

saksi jawab “Tidak pak” Lalu Terdakwa mengatakan “Tanya, sudah

tanya-tanya sama orang?” saksi jawab “sudah Pak, tetapi tidak ada yang

bilang berapa nilainya” lalu Terdakwa mengatakan “kurang ini, Ibu tahu

berapa untuk jadi Camat? Saya jadi Bupati pengeluaran saya juga

banyak” saksi jawab “mohon ijin Pak Bupati saya betul-betul tidak tahu”

Terdakwa kembali menyampaikan “Ibu bener-bener tidak tahu berapa

jadi Camat? 100juta bu” saksi pada saat itu merasa terpukul saksi dalam

hati berkata “ya Alloh saya uang darimana segitu banyak” kemudian

Terdakwa mengatakan “saya yang penting deal nya saja, ibu boleh

mencicil berapa kali boleh yang penting nilainya 100” saksi tidak

menjawab, saksi hanya diam, lalu Terdakwa menyampaikan “ya udah

ibu boleh pulang, pulang aja” dan mengambil uang Rp25juta yang sudah

saksi berikan;

Bahwa hingga hari ini saksi tidak mencicil uang tersebut dan Terdakwa

juga tidak pernah menanyakan kepada saksi perihal cicilan uang

tersebut, jadi saksi juga tidak memberikan uang tersebut;

Bahwa Camat eselon III A sama seperti Sekretaris Dinas sama-sama

eselon III A, hanya saja Camat lebih ke unsur kewilayahannya

sedangkan Sekretaris Dinas pada teknis di SKPD;

Bahwa saksi tidak mengetahui besaran pemberian uang kepada

Terdakwa terkait promosi apakah tergantung eselon atau jabatannya,

karena kalau ada teman saksi yang dilantik menjadi Sekretaris Dinas


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



tidak pernah ada jawaban yang pasti, justru saksi mengetahui besaran

uang yang mesti diberikan dari Terdakwa langsung, kalau dari orang luar

saksi tidak pernah mendapat jawaban yang pasti;

Bahwa para Camat ketika saksi baru menjadi Camat sudah ada

pemberian uang iuran ke Terdakwa, saksi mengetahui hal tersebut

karena saksi selalu ikut dalam pertemuan para Camat yang membahas

mengenai masalah pekerjaan termasuk masalah iuran, pada awal saksi

menjadi Camat disampaikan kepada saksi “Bu RITA nanti kita ada iuran

ya untuk Bapak Rp1juta sebulan” saksi jawab “Oiya, memang harus ya

kita memberikan kepada Bupati?” saksi sudah menanyakan hal tersebut

dan dijawab “Iya bu, karena sudah dari dulu begitu” saksi menjawab “ya

sudah kalau dari dulu sudah begitu” saksi hanya ikut saja, karena Camat

lainnya yang sudah senior dari saksi sudah dari dulu memberikan uang

iuran tersebut kepada Terdakwa, jika saksi tidak menyerahkan

barangkali ada penilaian dikatakan “sok ideal”;

Bahwa saksi menyerahkan uang iuran kepada Terdakwa sejak bulan

Februari 2016 sampai dengan bulan Pilkada, karena ada kesepakatan

para Camat untuk tidak memberikan kepada Terdakwa ketika bulan

Pilkada, setelah Pilkada saksi tidak memberikan lagi;

Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP mengenai

rincian uang iuran yang saksi serahkan;

Bahwa ada masa dimana saksi dan teman-teman Camat tidak

menyetorkan uang iuran, yakni ketika Terdakwa sedang umroh;

Bahwa saksi tidak ingat berapa total uang iuran yang saksi berikan, saksi

benarkan sekitar Rp29juta sejak awal sampai terakhir kali;

Bahwa uang iuran tersebut bersumber dari uang tunjangan saksi, uang

transport, yang saksi kumpulkan dan saksi serahkan kepada Terdakwa

sebagai uang iuran;

Bahwa saksi tidak mengetahui uang iuran tersebut dipergunakan untuk

apa, saksi pernah diajak oleh teman-teman untuk sama-sama

menyerahkan uang iuran kepada Terdakwa, pada saat itu uang

dimasukkan ke dalam amplop kemudian diserahkan kepada Terdakwa,

lantas uang langsung diterima oleh Terdakwa dan dibawa masuk ke

dalam;

Bahwa oleh kolektor dibuat daftar nama-nama Camat yang sudah setor,

jadi diamplop yang diberikan kepada Terdakwa dituliskan nama-nama

Camat yang menyerahkan uang, sehingga akan terlihat ini masih ada 3


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



orang atau 4 orang Camat yang belum setor, daftar tersebut juga

diserahkan kepada Terdakwa;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada respon dari Terdakwa terkait

Camat yang belum menyerahkan iuran, yang mengetahui kolektornya,

yang pada waktu itu adalah Camat AJIB;

Bahwa saksi tidak mengetahui sanksi yang diterima oleh Camat yang

tidak setor iuran, saksi tidak pernah bertanya juga, saksi tidak mau tahu,

meskipun jumlahnya hanya Rp1juta setiap bulan, namun karena rutin

secara tidak langsung menjadi beban;

Bahwa saksi kenal dengan SAMID dan NANI MARLINA, keduanya

adalah staf saksi, keduanya pernah memberikan uang kepada Terdakwa

melalui saksi;

Bahwa sekitar bulan Oktober 2018, ada jabatan yang kosong Kasi

Ekbang yang pensiun lantas saksi membuat surat usulan untuk

mempromosikan SAMID dan NENI MARLINA kepada BKD, kemudian

pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa saksi melaporkan “Pak

mohon ijin saya mau mempromosikan SAMID dan NENI MARLINA” dan

dijawab oleh Terdakwa “oiya yang penting tahulah, nanti kalau sudah

dilantik jadi tanggung jawab Bu Camat ya” saksi jawab “iya pak” saksi

memahami perkataan Terdakwa tersebut dengan pemberian uang

setelah dilantik sebagaimana rumor yang beredar;

Bahwa SAMID memberikan Rp10juta dan NANI MARLINA Rp10juta,

keduanya merupakan jabatan eselon IV;

Bahwa saksi menyerahkan uang SAMID dan NANI MARLINA langsung

kepada Terdakwa, namun keduanya tidak ikut serta menyaksikan,

karena saksi memanggil SAMID dan NANI MARLINA menyampaikan ini

ada pesan dari Pak Bupati, jika sudah dilantik, kalian menghadaplah ke

Pak Bupati, saksi suruh mereka menghadap langsung kepada

Terdakwa, jangan sampai mereka berpikir yang tidak-tidak terhadap

saksi, saksi meminta mereka untuk melapor kepada Terdakwa karena

sudah dilantik, lalu keduanya bertanya “Bu berarti kita harus kasih uang

ya?” lalu saksi jawab “seperti saya dulu, saya juga kasih, bahkan sudah

lama setelah saksi dilantik” kemudian keduanya bertanya “Bu, kira-kira

berapa ya bu?” saksi katakan “pemberian ini jangan memberatkan

kalian” karena keduanya adalah Kasubag di Kecamatan eselon IV B,

saksi meminta keduanya untuk menghadap menyerahkan sendiri kepada

Terdakwa dan dijawab oleh keduanya “Bu kami tidak berani, kami takut


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



menghadap Pak Bupati, kami titip lewat Ibu saja” saksi sampaikan “ya

sudah, kalau kalian tidak berani, asal kalian tidak ada pikiran macam-

macam kepada saya akan saya sampaikan”;

Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk memindahkan staf,

kewenangan memindahkan ada pada Kepala Daerah beserta

Baperjakat;

Bahwa setelah saksi menghadap Terdakwa ketika akan mengusulkan

staf saksi dan Terdakwa mengatakan “yang penting tahulah”, setelah itu

saksi menyampaikan kepada staf saksi bahwa nanti setelah dilantik ada

uang yang mesti diberikan kepada Terdakwa, saksi katakan “nanti kalau

usulannya diterima, jika kalian dilantik, ada yang mesti disampaikan

kepada Bupati” sehingga staf saksi sudah paham mengenai adanya

uang tersebut;

Bahwa pada saat saksi ditawari menjadi Camat oleh Terdakwa,

Terdakwa tidak ada menyampaikan mengenai uang kepada saksi;

Bahwa pada saat saksi menjadi kepala Bidang AMDAL, ada

permasalahan-permasalahan terkait AMDAL yang bisa saksi selesaikan,

sehingga mungkin promosi tersebut merupakan apresiasi terhadap

pekerjaan saksi sebelumnya selama di Dinas Lingkungan Hidup;

Bahwa saksi mengetahui ada isu bahwa ada pemberian setelah dilantik,

tetapi mengenai nilai sudah saksi tanyakan kepada teman-teman tetapi

jawabannya “tidak tahu” “cari tahu sendiri”, saksi tidak mengetahuinya

saat itu, karena jika saksi mengetahui bahwa tarif menjadi Camat adalah

Rp100juta mungkin saksi akan berusaha untuk memenuhi;

Bahwa saksi mulai memberikan “sesuatu” sejak Bupatinya Terdakwa

SUNJAYA;

Bahwa saksi ditelpon oleh Terdakwa ditagih uang untuk promosi saksi;

Bahwa biasanya kondisinya jika sudah selesai pelantikan situasi menjadi

ramai, si A jadi Sekretaris Dinas, si B jadi Camat sekian, tetapi saksi juga

tidak pernah tahu berapa sebenarnya uang yang diserahkan kepada

Terdakwa;

Bahwa sekali periode pelantikan pejabat bisa sampai 300 orang;

Bahwa pembicaraan mengenai uang promosi biasanya dilakukan di

kantor masing-masing, kata orang si Anu sekian, si Anu sekian, tetapi

saksi tidak tahu informasi pastinya, justru saksi mengetahui besaran

uangnya dari Terdakwa sendiri;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa sepengetahuan saksi, uang iuran Camat yang dikumpulkan di

Camat AJIB disetorkan kepada Terdakwa;

Bahwa saksi menyadari bahwa praktik uang promosi tersebut sesuatu

yang tidak benar;

Bahwa kalau untuk THR ada untuk hewan qurban, jadi Camat diminta

uang untuk hewan qurban;

Bahwa saksi tidak keberatan, keterangan saksi dalam BAP dijadikan

sebagai fakta sidang;

Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 13:

Ya, Saya pernah memberikan uang atau lebih tepatnya memfasilitasi pemberian uang yang berasal dari HYUNDAI dengan total sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA selaku Bupati Cirebon yang kronologis pemberiannya sebagai berikut: Pada saat Saya masih menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Cirebon, Saya sudah kenal sebelumnya dengan pemilik/ owner PT CIREBON ENERGI PRASARANA yaitu: Sdr. HERU DEWANTO maupun Sdr. TEGUH selaku Direktur dikarenakan saat itu ada pengurusan AMDAL untuk Proyek PLTU 2 yang akan dilaksanakan oleh PT CIREBON ENERGI PRASARANA. Adapun perusahaan ini adalah perusahaan yang sama yang melaksanakan proyek PLTU 1 yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Astanajapura saja, hanya berganti nama saja yang mana nama perusahaan pelaksana proyek PLTU 1 adalah PT CIREBON ENERGI POWER yang kemudian pada saat pelaksanaan proyek PLTU 2 berganti nama dengan tujuan untuk membedakan antara pelasaksana PLTU 1 dan 2 yang kemudian berganti nama menjadi PT CIREBON ENERGI PRASARANA. Sehingga Saya kenal dengan Sdr. HERU DEWANTO (selaku Komisaris perusahaan) Sdr. TEGUH selaku Direktur yaitu pada saat presentasi dokumen AMDAL yang mana proses tersebut berbulan-bulan lamanya dan harus dihadiri oleh pemrakarsa kegiatan sehingga Saya jadi kenal dengan yang bersangkutan karena kehadirannya di kegiatan tersebut. Kemudian beberapa bulan setelah Saya dilantik menjadi Camat Beber, Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA memanggil Saya ke rumah dinas Bupati (Pendopo) dan menceritakan bahwa pernah ada pertemuan dengan pihak PLTU 2 yaitu Sdr. HERU DEWANTO (selaku Komisaris/ owner) dan Sdr. TEGUH (selaku Direktur). Saat itu Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA mengatakan kepada Saya: “BU CAMAT KAN KENAL DENGAN PAK TEGUH, TOLONG TANYAKAN KE DIA, KATANYA MAU KASIH SAYA 5 M (Maksudnya lima milyar), TAPI BARU DIKASIH 1 M (maksudnya satu milyar), COBA BU CAMAT SAMPAIKAN KE PAK TEGUHNYA, KAN SUDAH JANJI KASIH KE SAYA SISANYA KOQ GAK KASIH-KASIH LAGI?” Kemudian Saya pun menyampaikan: “IYA PAK NANTI SAYA COBA HUBUNGI PAK TEGUH KARENA PAK TEGUHNYA KAN GAK SELALU ADA DI CIREBON PAK.” Setelah itu Saya pun pamit. Kemudian dikarenakan Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA menyuruh Saya untuk menagih janji dari Sdr. TEGUH terkait dengan proyek PLTU


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



2, maka Saya pun menghubungi Sdr. TEGUH lewat telepon, namun saat itu berkali-kali Sdr. TEGUH tidak dapat ditelpon dan barulah suatu waktu Sdr. TEGUH ketika berada di Cirebon baru dapat Saya hubungi. Saat Saya komunikasi dengan Sdr. TEGUH, Saya menyampaikan: “ PAK TEGUH INI SAYA DISURUH PAK BUPATI UNTUK HUBUNGI PAK TEGUH ADA PESAN PENTING DARI PAK BUPATI YANG HARUS DIKOMUNIKASIKAN KE PAK TEGUH.” (saat itu belum bercerita perihal janji memberikan uang sebagaimana yang disampaikan oleh Bupati kepada Saya). Lalu Sdr. TEGUH mengatakan: “IYA, BESOK PAGI TEMUI SAYA DI HOTEL SWISS BELL KOTA CIREBON.” Lalu Saya jawab: “IYA SAYA KE SANA.” Kemudian keesokannya Saya meminta suami Saya untuk menemani Saya untuk menemui Sdr. TEGUH di Hotel Swiss Bell Kota Cirebon. Sesampainya di Hotel Swiss Bell Kota Cirebon maka kembali Saya menelpon Sdr. TEGUH untuk memberitahukan bahwa Saya sudah tiba di Hotel Swiss Bell. Lalu Sdr. TEGUH mempersilahkan Saya naik ke kamarnya yang Saya lupa nomor kamarnya (di lantai paling atas). Lalu Saya pun mengajak suami Saya (MAHMUD IING TAJUDIN/ Camat Astanajapura) untuk ikut mendampingi Saya bertemu dengan Sdr. TEGUH. Sesampainya di kamar tersebut Saya melihat hanya Sdr. TEGUH seorang saja yang ada di dalam kamarnya. Kemudian saat itu Saya menyampaikan kepada Sdr. TEGUH: “ADA PESAN DARI PAK BUPATI UNTUK MENAGIH JANJI KE PAK TEGUH KARENA WAKTU ITU ADA PERTEMUAN ANTARA PAK TEGUH DENGAN PAK BUPATI YANG MANA PAK TEGUH WAKTU ITU MENJANJIKAN KASIH UANG KE PAK BUPATI SEBESAR LIMA MILYAR DAN PAK BUPATI BARU TERIMA SATU MILYAR, TRUS PAK BUPATI TANYA KOQ GAK DIKASIH-KASIH LAGI SISANYA PADAHAL PROYEK SUDAH JALAN.” Atas ucapan Saya tersebut maka Sdr. TEGUH menanggapi: “MEMANG ADA PERTEMUAN, TAPI GAK PERNAH SAYA JANJI SEGITU, SAYA KASIH SATU MILYAR SAJA ITU SUDAH BANYAK, SAYA GAK MAU KASIH LAGI KE BUPATI, SAYA KAN BANYAK KEPERLUAN UNTUK PROYEK INI KAN BUKAN BUPATI SAJA YANG HARUS DIKASIH.” Kemudian Saya menyampaikan: “KATA BUPATI SATU PINTU AJA PAK, MELALUI PAK BUPATI AJA SEMUANYA.” Lalu Sdr. TEGUH mengatakan: “SAYA GAK MAU BU, KALU BUPATINYA KENAPA-KENAPA BISA KACAU PROYEK INI.” Kemudian Saya mengatakan: “YA SUDAH PAK, SAYA HANYA MENYAMPAIKAN PESAN DARI PAK BUPATI SAJA TIDAK ADA MAKSUD YANG LAINNYA.” Lalu Sdr. TEGUH mengatakan: “YA SUDAH IBU SAMPAIKAN SAJA KE BUPATINYA BEGITU.” Kemudian Saya pun pamit. Saat pembicaraan antara Saya dengan Sdr. TEGUH tersebut, suami Saya (Sdr. MAHMUD IING TAJUDIN) hanya diam saja. Kemudian atas pertemuan Saya dengan Sdr. TEGUH tersebut, Saya pun melaporkannya kepada Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA secara langsung dengan menemui Bupati di ruang kerjanya. Kemudian saat itu Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA mengatakan kepada Saya: “KALAU TAHU BEGITU (maksudnya Sdr. TEGUH gak mau memenuhi janjinya), DI PERIZINANNYA SAJA HARUSNYA SAYA PERSULIT, SAYA MINTA SAAT URUS PERIZINAN SAJA HARUSNYA.” Kemudian Saya hanya menanggapi bahwa hanya itu yang disampaikan oleh Sdr. TEGUH kepada Saya. Lalu Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA: “YA UDAHLAH KALAU GITU, SAYA UDAH MALAS DENGAN PAK HERU DAN PAK TEGUH ITU, OMONGANNYA MANIS DOANG GAK ADA BUKTINYA, NANTI SAYA TELPON SENDIRI.” Atas ucapan Bupati tersebut maka


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Saya pun pamit dan keluar dari kantor Bupati. Kemudian setelah beberapa lama, sekitar 4 (empat) hingga 5 (lima) bulan lamanya setelah terakhir Saya melaporkan kepada Bupati perihal uang terkait dengan PLTU 2 tersebut, (Saya ingat sekitar akhir 2016), Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA menelpon Saya dan menyuruh Saya untuk menghadap dirinya di rumah dinas Bupati. Kemudian sesampainya saya di rumah dinas Bupati lalu Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA mengatakan kepada Saya: “SAYA KAN KEPALA DAERAH BU CAMAT, MASAK SAYA GAK DAPAT APA-APA DARI MEGA PROYEK INI (maksudnya mega proyek adalah: proyek PLTU 2), SUDAH DARI PROYEK PEKERJAAN FISIK PLTUNYA SAYA GAK DAPAT, DARI PAK HERU ATAU PAK TEGUHNYA PUN GAK BERES, INGKAR JANJI KE SAYA, PEKERJAAN PENGURUKAN SUDAH JALAN, MASAK SAYA GAK DAPAT APA-APA, COBA BU CAMAT BISA MASUK GAK KE HYUNDAI.” Saya jawab: “GAK BISA PAK, SECARA PRIBADI SAYA GAK BISA, KAN SAYA CAMAT, SAYA JUGA BELUM KENAL SIAPA ITU HYUNDAI.” Kemudian Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA mengatakan: “KALAU GITU NANTI HYUNDAINYA SAYA PANGGIL, SAYA JUGA KAN BELUM KENAL DENGAN HYUNDAI, SAYA PENGEN TAHU SIAPA ORANG-ORANG HYUNDAINYA.” Lalu Saya jawab: “LEBIH BAGUS MEMANG BAPAK SAJA YANG NGUNDANG.” Kemudian Saya pun pamit pulang. Kemudian atas undangan ke pihak HYUNDAI tersebut, Saya tidak mengikutinya karena tidak ada instruksi/ perintah dari Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA. Lalu berselang sekitar 2 (dua) bulan kemudian yaitu sekitar bulan Maret 2017, Saya ditelepon oleh Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA dengan mengatakan: “BU CAMAT KE PENDOPO, INI LAGI ADA PERTEMUAN DENGAN HYUNDAI.” Lalu Saya jawab: “SIAP PAK BUPATI.” Kemudian sesampainya Saya di pendopo maka sudah ada orang-orang yang tidak Saya kenal dan kemudian diperkenalkan oleh Bupati bahwa mereka adalah orang-orang dari pihak HYUNDAI. Saat itu Saya melihat orang-orang tersebut seperti orang Korea dan ada salah satu orang yang bertindak selaku Penerjemah bahasa (saat itu penerjemah tersebut belum diperkenalkan kepada Saya). Saat itu Saya mendengar bahwa pihak HYUNDAI sedang didemo secara terus menerus oleh LSM setempat dan kemudian meminta tolong kepada Bupati untuk meredakan demo-demo tersebut supaya mereka (HYUNDAI) bisa melaksanakan pekerjaan. Saat itu Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA menyampaikan kepada pihak HYUNDAI: “YA KALAU MAU SUAPAY KONDUSIF MAKA SAYA BISA MEREDAKAN, SAYA KAN BUPATI, NANTI SAYA PERINTAHKAN SEMUA UNTUK MENGAMANKAN TAPI SAYA KAN BUTUH UANG UNTUK OPERASIONAL.” Yang Saya dengar saat itu bahwa Penerjemah HYUNDAI mengatakan: “GAK BISA PAK BUPATI, PIHAK HYUNDAI TIDAK ADA ANGGARAN UNTUK ITU.” Kemudian Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA mengatakan: “YA SUDAH KALAU BEGITU JUGA SAYA GAK BISA APA-APA.” Akhirnya pertemuan tersebut pun bubar dan tidak tercapai kesepakatan apapun, lalu Saya pun pamit pulang. Sekitar Mei 2017, Saya kembali dipanggil Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA untuk menemuninya di Pendopo. Setelah bertemu dengan Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA, maka Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA menyampaikan kepada Saya: “ITU DARI PLTU SUDAH, ITU HYUNDAI MAU KASIH KE SAYA.” Lalu Saya bilang: “IYA PAK.” Lalu Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA menanyakan kepada Saya: “BAGAIMANA YA BU CAMAT UNTUK MENERIMA DANA DARI


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



HYUNDAI ITU YA, PIHAK HYUNDAINYA TIDAK MAU KASIH LANGSUNG, HARUS ADA PEKERJAAN, KALAU TIDAK ADA PEKERJAAN MAKA GAK BISA DIANGGARKAN OLEH HYUNDAI.” Lalu Saya jawab: “MANGGA PAK, BAGAIMANA BAPAK.” Kemudian Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA mengatakan: “INI HARUS KE PENGUSAHA (maksudnya uang tersebut harus masuk ke rekening perusahaan yang seolah-olah ada pekerjaan).” Lalu Saya sampaikan: “PAK MOHON IZIN, PUTERA BAPAK KAN PENGUSAHA, YA SILAHKAN SAJA PAK DIPAKAI.” Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA menyampaikan: “OH JANGAN ANAK SAYA, ANAK IBU KAN PENGUSAHA JUGA, YA UDAH LEWAT ANAK IBU AJA.” Lalu Saya jawab: “SAYA TANYAKAN DULU PAK KE ANAK SAYA, BERSEDIA ATAU TIDAK.” Kemudian Saya sampaikan: “KAN SAYA TAKUT PAK KALAU NANTI ADA APA-APA, ANAK SAYA AKAN TERLIBAT.” Kemudian Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA menjawab: “OH GAK BAKAL ADA APA-APA, ANAK BU CAMAT GAK BAKAL KENAP-KENAPA, JANGAN TAKUT NANTI KALAU ADA APA-APA SAYA TANGGUNG JAWAB, KAN SAYA BUPATINYA, ANAK IBU SAYA JAMIN.”

Kemudian Saya jawab: “YA NANTI SAYA TANYAKAN KE ANAK SAYA DULU.” Kemudian setelah itu Saya pamit pulang dan kemudian berbicara dengan anak Saya dengan telepon maupun bertemu secara langsung karena anak Saya berdomisili di Jakarta, namun sering pulang ke Cirebon. Saat pertama Saya mengkomunikasikan perihal itu maka anak Saya menolak permintaan tersebut. Kemudian Saya juga bercerita dengan suami Saya dan suami Saya saat itu mengatakan kepada Saya agar Saya menolak permintaan Bupati tersebut dan suami Saya menyuruh Saya untuk melawan Bupati karena suami Saya menganggap Saya selama ini selalu menuruti permintaan Bupati (SUNJAYA PURWADISASTRA). Kemudian atas penolakan dari anak Saya (lebih tepatnya menantu Saya) tersebut maka Saya pun menyampaikannya kepada Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA. Saat itu Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA kembali meyakinkan Saya bahwa tidak akan kenapa-kenapa jika menggunakan perusahaan anak Saya (menantu Saya). Bahwa Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA akan bertanggung jawab jika ada apa-apa terhadap anak Saya atas pemasukan dana dari HYUNDAI ke perusahaan anak Saya tersebut. Saat itu Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA menyampaikan bahwa nanti akan ada kontrak pekerjaan konsultansi dari pihak PT HYUNDAI ke perusahaan anak Saya dan pembayarannya akan melalui rekening perusahaan anak Saya. Kemudian Saya pun menyampaikannya kepada anak Saya (menantu Saya) hingga tiga kali dan akhirnya anak Saya (menantu Saya) pun memenuhi permintaan Saya dengan mengatakan bahwa dirinya memenuhi permintaan tersebut karena permintaan dari Saya selaku Mertuanya yang sudah memang menjadi orang tuanya.

Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 20

Saya cabut dan Saya ubah menjadi: “Kemudian selanjutnya Saya pun menyampaikannya kepada Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA bahwa anak Saya sudah setuju. Dan kemudian Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA meminta kepada Saya untuk melengkapi dokumen-dokumen untuk menjadi rekanan HYUNDAI (sebagai konsultan dalam pekerjaan PLTU 2), yang kemudian Saya


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



menyampaikannya kepada anak Saya agar mengirimkan data perusahaan ke HYUNDAI dengan email. Kemudian berjalanlah proses beberapa bulan hingga akhirnya keluarlah SPK (Surat Perintah Kerja) antara HYUNDAI dengan PT MILADES INDAH MANDIRI (yang merupakan milik menantu Saya yang bernama: MUHAMAD SUBHAN yang seolah-olah ada pekerjaan jasa konsultansi yang menggunakan perusahaan menantu Saya untuk pekerjaan PLTU 2. Harga kontrak tersebut yang Saya tahu adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Kemudian atas SPK tersebut maka terjadilah pencairan dana dengan total Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:

Pada sekitar bulan Juni 2017 cair sebesar Rp. 970.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), yang ditransfer oleh pihak HYUNDAI ke rekening PT MILADES INDAH MANDIRI MANDIRI setelah dikurangi dengan Pajak yaitu PPn + PPh dan + PPh Final. kemudian Sdr. MUHAMAD SUBHAN langsung mengambil uang tersebut secara tunai dan memberikan kepada Saya di Jakarta yang mana Saya langsung yang datang ke rumah Sdr. MUHAMAD SUBHAN (di daerah Bojong-Cengkareng) dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang telah dipersiapkan oleh Sdr. MUHAMMAD SUBHAN dan kemudian Saya masukkan ke dalam handbag warna biru yang Saya bawa dari Cirebon. Kemudian Saya pun membawanya dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh supir Saya (yang bernama Sdr. DUDUNG) untuk menuju ke Kab. Cirebon. Mobil yang Saya gunakan adalah mobil Dinas jabatan Saya yaitu: APV. Yang ikut dengan Saya ketika mengambil uang tersebut dari menantu Saya adalah hanya supir saja. Kemudian setibanya Saya di Cirebon, saat itu Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA menelpon Saya dan memerintahkan Saya agar memberikan uang tersebut kepada Sdr. ANDRI (PNS selaku ajudan Bupati saat itu). Lalu Saya pun menelpon Sdr. ANDRI untuk menanyakan di mana uang tersebut akan Saya serahkan kepada Sdr. ANDRI, yang kemudian Sdr. ANDRI menyuruh Saya agar proses penyerahan uang tersebut dilakukan di POM BENSIN/ SPBU yang ada di Jl. Pemuda Kota Cirebon. Maka Sesampainya di tempat SPBU tersebut, yang kemudian bertemu dengan Sdr. ANDRI yang saat itu menggunakan mobil sedan (sendirian), yang kemudian Sdr. ANDRI menghampiri Saya dengan membawa tas ransel dan selanjutnya Saya pun langsung menyerahkan uang yang tadinya berada di dalam handbag warna biru tersebut untuk selanjutnya Saya pindahkan dan Saya serahkan hanya uangnya saja kepada Sdr. ANDRI dan kemudian Sdr. ANDRI pun menerima uang tersebut dan langsung memasukkannya ke dalam tas ransel yang telah dibawanya. Perlu Saya tambahkan bahwa atas jasa Saya mengantarkan uang tersebut maka Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA memberikan Saya uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pada sekitar bulan Januari 2018 kembali Saya datang ke rumah menantu Saya yaitu Sdr. MUHAMAD SUBHAN yang ada di daerah Bojong-Cengkareng-Jakarta dan kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Sdr. MUHAMAD SUBHAN. Yang mana uang ini adalah berasal dari uang yang ditransfer oleh pihak HYUNDAI ke rekening PT MILADES


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



INDAH MANDIRI MANDIRI. Kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut Saya masukkan dalam ke dalam handybag yang telah Saya bawa dari Cirebon. Kemudian Saya pun membawanya dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh suami Saya (yang bernama MAHMUD IING TAJUDIN) untuk menuju ke Kab. Cirebon. Mobil yang Saya gunakan adalah mobil Dinas jabatan Saya yaitu: APV. Yang ikut dengan Saya ketika mengambil uang tersebut dari menantu Saya adalah hanya suami Saya saja. Di tengah perjalanan pulang ke Cirebon, Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA pun menelpon Saya dan menyuruh Saya untuk langsung memasukkan mobil yang Saya bawa terdsebut ke dalam Pendopo Bupati begitu tiba di Kab. Cirebon. Sesampainya di rumah dinas/ pendopo Bupati, saat itu Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA melihat Saya dan suami yang kemudian menyuruh Sdr. DENI SYAFRUDIN (ajudan Bupati) untuk mengambil uang yang Saya bawa tersebut. Perlu Saya tambahkan bahwa atas jasa Saya mengantarkan uang tersebut maka Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA memberikan Saya uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Pada sekitar bulan Februari 2018 kembali Saya datang ke rumah menantu Saya yaitu Sdr. MUHAMAD SUBHAN yang ada di daerah Bojong-Cengkareng-Jakarta dan kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dari Sdr. MUHAMAD SUBHAN. Yang mana uang ini adalah berasal dari uang yang ditransfer oleh pihak HYUNDAI ke rekening PT MILADES INDAH MANDIRI MANDIRI setelah dikurangi dengan Pajak yaitu PPn + PPh dan + PPh Final + fee untuk PT MILADES INDAH MANDIRI MANDIRI yang disampaikan oleh Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA kepada menantu Saya lewat telepon. Adapun fee perusahaan dimaksud diberikan oleh Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA totalnya adalah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun pada saat ini Sdr. MUHAMAD SUBHAN hanya memotongnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kemudian uang sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) tersebut Saya masukkan dalam ke dalam handybag yang telah Saya bawa dari Cirebon. Kemudian Saya pun membawanya dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh suami Saya (yang bernama MAHMUD IING TAJUDIN) untuk menuju ke Kab. Cirebon. Mobil yang Saya gunakan adalah mobil Dinas jabatan Saya yaitu: APV. Yang ikut dengan Saya ketika mengambil uang tersebut dari menantu Saya adalah hanya suami Saya saja. Di tengah perjalanan pulang ke Cirebon, Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA pun menelpon Saya dan menyuruh Saya untuk langsung memberikan uang tersebut kepada Sdr. DENI SYAFRUDIN (ajudan Bupati) yang menunggu di rumah Dinas Bupati/ Pendopo. Kemudian setelah tiba di pendopo (mobil Saya tidak sampai masuk ke dalam pendopo) Sdr, DENI SYAFRUDIN langsung menghampiri Saya dan Saya pun langsung memberikan uang tersebut kepada Sdr. DENI SYAFRUDIN. Perlu Saya tambahkan bahwa atas jasa Saya mengantarkan uang tersebut maka Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA tidak ada memberikan uang kepada Saya.

Pada sekitar bulan Maret 2018 kembali Saya datang ke rumah


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



menantu Saya yaitu Sdr. MUHAMAD SUBHAN yang ada di daerah Bojong-Cengkareng-Jakarta dan kemudian Sdr. MUHAMAD SUBHAN memberikan kepada Saya uang tunai sebesar Rp. 1.940.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut adalah ditransfer oleh pihak HYUNDAI ke rekening PT MILADES INDAH MANDIRI MANDIRI setelah dikurangi dengan Pajak yaitu PPn + PPh + PPh Final. Kemudian Saya pun membawanya dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh supir Saya (yang bernama Sdr. DUDUNG) untuk menuju ke Kab. Cirebon. Mobil yang Saya gunakan adalah mobil Dinas jabatan Saya yaitu: APV. Yang ikut dengan Saya ketika mengambil uang tersebut dari menantu Saya adalah hanya supir saja. Kemudian di tengah perjalanan Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA menelpon Saya dan mengatakan agar setelah tiba di Kab. Cirebon maka Saya hanrus segera memasukkan mobil yang Saya tumpangi tersebut ke dalam Pendopo. Sesampainya di rumah dinas Bupati Cirebon (Pendopo), maka uang itu langsung Saya serahkan kepada Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA yang saat itu memang ada di situ melalui Sdr. DENI SYAFRUDIN yang saat itu disuruh Bupati. Perlu Saya tambahkan bahwa atas jasa Saya mengantarkan uang tersebut maka Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA memberikan Saya uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Pada tanggal 04 Oktober 2018 pada malam hari (sebelum pernikahan Sdr. ROBY yang merupakan anak kandung dari Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA) kembali Saya datang ke rumah menantu Saya yaitu Sdr. MUHAMAD SUBHAN yang ada di daerah Bojong-Cengkareng-Jakarta untuk mengambil uang yang dikirimkan oleh HYUNDAI ke rekening PT MILADES INDAH MANDIRI MANDIRI yang ditujukan ke Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA. Dapat Saya tambahkan bahwa sebelum Saya berangkat ke rumah menantu Saya (Bojong-Cengkareng) tersebut, Sdr. DENI SYAFRUDIN (ajudan Bupati) telah memberikan 2 (dua) buah/ rangkap aplikasi setoran Bank Mandiri yang telah diisi (Saya tidak tidak tahu tulisan tangan siapa) yang telah berisi nama penerima, nomor rekening penerima serta nominal yang harus Saya setorkan ke Bank Mandiri setelah Saya menerima uang dari Sdr. MUHAMAD SUBHAN. Kedua slip setoran tersebut juga sudah ditandatangani oleh Sdr. DENI SYAFRUDIN. Kedua slip/ aplikasi setoran tersebut diberikan kepada Saya di Aula ruang Paseban kantor Bupati Cirebon (lantai bawah). Saat memberikan aplikasi setoran Bank Mandiri tersebut Sdr. DENI SYARIFUDIN mengatakan kepada Saya bahwa perintah/ instruksi dari Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA bahwa setelah Saya menerima uang dimaksud maka Saya disuruh untuk langsung menyetorkan uang dimaksud ke 2 (dua) nomor rekening yang sudah tertera di aplikasi/ slip setoran ke Bank Mandiri. Saat itu Sdr. DENI SYARIFUDIN mengatakan bahwa jumlah total uang yang ada di aplikasi tersebut adalah sebesar Rp. 925.000.000,- (Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah). Dan dikarenakan adanya instruksi yang disampaikan oleh Sdr. DENI SYARIFUDIN tersebut maka Saya pun langsung menelpon menantu Saya yaitu Sdr. MUHAMAD SUBHAN dan Saya katakan agar menyiapkan uang sebesar Rp. 925.000.000,- (Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dari termin dimaksud yang telah ditransfer oleh pihak HYUNDAI.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Kemudian setibanya Saya di rumah anak/ menantu Saya (pada tanggal 04 Oktober 2018), selanjutnya menantu Saya yang bernama Sdr. MUHAMAD SUBHAN pun memberikan kepada Saya uang tunai sebesar Rp. 925.000.000,- (Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang telah Saya sampaikan sebelumnya. Menurut Sdr. MUHAMAD SUBHAN bahwa uang yang telah ditransfer oleh pihak HYUNDAI ke rekening PT MILADES INDAH MANDIRI MANDIRI sesuai dengan termin pembayaran bulan dimaksud adalah sebesar Rp. 1.619.985.000,- (satu milyar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Kemudian terkait dengan uang sebesar Rp. 925.000.000,- (Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian Saya masukkan ke dalam handybag yang telah Saya persiapkan sebelumnya. Pada keesokan harinya (pagi hari) yaitu tanggal 05 Oktober 2018, Saya pamit dari rumah Sdr. MUHAMAD SUBHAN dan kembali ke Cirebon dengan menggunakan mobil Mirrage yang merupakan milik anak Saya yang bernama NUNIK yang mana mobil itu dikemudikan oleh supir kantor Saya (yang bernama Sdr. FIDI). Kemudian bahwa di tengah perjalanan dari Jakarta ke Cirebon, Saya menelpon Sdr. DENI SYARIFUDIN untuk menanyakan apa yang Saya lakukan selanjutnya terhadap uang tersebut dan saat itu Sdr. DENI SYARIFUDIN mengatakan: “IBU LANGSUNG SAJA KE BANK MANDIRI SILIWANGI-CIREBON TEMUI IBU DHEA DAN LANGSUNG SERAHKAN UANGNYA KE BU DHEA BERIKUT DENGAN UANGNYA, BU DHEA SUDAH PAHAM DAN SUDAH SAYA TELPON JUGA BU DHEA NYA.” Kemudian Saya pun langsung ke Bank Mandiri Cabang Siliwangi yang terdapat di Jl. Siliwangi Kota Cirebon dan langsung menemui Bu DHEA dan kemudian Saya pun memperkenalkan diri bahwa Saya adalah BU RITA. Kemudian Sdri. DHEA mengatakan: OH, INI YANG TEMANNYA PAK DENI TOH.” Saya jawab: “IYA BU, INI SAYA BAWA UANG YANG DISURUH SERAHKAN KE IBU DHEA UNTUK IBU URUS BESERTA SLIP SETORANNYA.” Lalu Sdri. DHEA mengatakan: “IYA BU, SEBENTAR YA SAYA PERSIAPKAN.” Lalu Saya pun mempersiapkan slip setoran yang telah diberikan oleh Sdr. DENI SYARIFUDIN sebelumnya tersebut dan memberikannya kepada Sdri. DHEA. Lalu Sdri. DHEA pun membawa uang yang Saya berikan serta kedua slip setoran tersebut ke teller untuk dihitung. Kemudian setelah proses setoran tersebut selesai dinyatakan Sdri. DHEA, maka Saya pun pulang ke rumah Saya dan kembali menelpon Sdr. DENI SYAFRUDIN untuk mengatakan bahwa Saya sudah selesai menyetorkan uang dimaksud. Saat itu Sdri. DHEA tidak ada memberikan lembar tindasan slip setoran tersebut kepada Saya, Saya tidak tahu kenapa tidak diberikan kepada Saya, mungkin karena telah komunikasi sebelumnya dengan Sdr DENI SYAFRUDIN serta slip tersebut juga ditandatangani oleh Sdr DENI SYAFRUDIN.

Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2018, kembali Saya datang ke rumah menantu yang ada di daerah Bojong-Cengkareng-Jakarta untuk mengambil uang yang dikirimkan oleh HYUNDAI ke rekening PT MILADES INDAH MANDIRI MANDIRI atas instruksi dari Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA. Adapun uang yang akan Saya ambil adalah sisa uang dari termin yang telah ditransfer oleh HYUNDAI ke


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



rekening PT MILADES INDAH MANDIRI MANDIRI pada tanggal 03 atau 04 Oktober 2018 sebelumnya. Adapun sisanya yang harus Saya berikan kepada Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA adalah sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), yang mana uang tersebut telah dikurangi dengan Pajak yaitu PPn + PPh + PPh Final + fee untuk PT MILADES INDAH MANDIRI MANDIRI yang dipotong Sdr. MUHAMAD SUBHAN sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian uang tersebut Saya masukkan ke dalam handybag yang telah Saya persiapkan yang Saya bawa dari Cirebon. Kemudian di tengah perjalanan Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA menelpon Saya dan mengatakan agar setelah tiba di Kab. Cirebon maka Saya segera memasukkan mobil yang Saya gunakan tersebut ke dalam Pendopo. Sesampainya di rumah dinas Bupati Cirebon (Pendopo), maka uang sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) itu langsung Saya serahkan kepada Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA yang saat itu memang ada di situ melalui Sdr. DENI SYAFRUDIN yang saat itu disuruh Bupati. Perlu Saya tambahkan bahwa atas jasa Saya mengantarkan uang tersebut maka Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA memberikan Saya uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Adapun sisa fee yang belum dibayarkan untuk perusahaan anak/ menantu Saya yaitu PT MILADES INDAH MANDIRI MANDIRI adalah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Sesuai dengan hitungan yang dilakukan oleh Sdr. MUHAMAD SUBHAN dan yang telah disampaikan kepada Saya bahwa pihak HYUNDAI telah mengirimkan uang secara transfer ke rekening PT MILADES INDAH MANDIRI MANDIRI adalah sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah), yang mana dari jumlah tersebut kemudian dikenakan atau dilakukan pemotongan atas PPN, PPh, PPh Final dan fee perusahaan milik menantu Saya tersebut, sehingga yang diberikan kepada Saya untuk Saya serahkan kepada Bupati Cirebon (SUNJAYA PURWADISASTRA) adalah total sebesar: Rp. 6.040.000.000,- (enam milyar empat puluh juta rupiah) kemudian atas jasa yang telah Saya berikan dimaksud, maka Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA telah memberikan Saya uang sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah). Itulah pencairan dari HYUNDAI ke rekening PT MILADES INDAH MANDIRI MANDIRI hingga saat ini dengan total baru cair senilai Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) yang ditujukan untuk diserahkan kepada Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA selaku Bupati Cirebon. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) lagi hingga kini belum cair atau belum ditranfer oleh pihak HYUNDAI ke rekening PT MILADES INDAH MANDIRI MANDIRI.

Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 21:

Yang saya ketahui bahwa hubungan antara HYUNDAI dengan PT CIREBON ENERGI PRASARANA dalam proyek pekerjaan PLTU 2 adalah: PT CIREBON ENERGI PRASARANA merupakan owner dari proyek pembangunan PLTU 2.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Pada PLTU 2 dibiayai oleh konsorsium yaitu: Jepang, Korea Selatan, dan masih ada lagi yang Saya sudah lupa. Yang Saya tahu PT CIREBON ENERGI PRASARANA adalah pemilik saham 30% (tiga puluh persen) dari proyek Pembangunan PLTU 2. Sepengetahuan Saya bahwa biaya dari proyek Pembangunan PLTU 2 ini adalah sebesar Rp. 30 Trilliun yang dimulai pada sekitar tahun 2016 hingga selesai sekitar tahun 2021 (sekitar 5 tahun), dengan masa konsignasi selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun yang kemudian barulah diserahkan kepada Indonesia.

Sedangkan HYUNDAI adalah main kontraktor atau pelaksana pekerjaan dari pembangunan PLTU 2 tersebut yang dilaksanakan di Kec. Mundu, Kec. Pangenan dan Kec. Astanajapura.

Saya tidak tahu apakah ada hubungan kepemilikan perusahaan antara PT CIREBON ENERGI PRASARANA dengan HYUNDAI. Saya tidak tahu siapa pemilik HYUNDAI. Saya tidak tahu bergerak di bidang apa HYUNDAI dimaksud, yang Saya tahu bahwa HYUNDAI itu perusahaan yang bergerak di bidang Engeneering and constructions

Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 23

Yang Saya tahu bahwa tujuan HYUNDAI memberikan uang tersebut kepada Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA selaku Bupati Cirebon adalah agar untuk mengamankan kegiatan/ pekerjaan HYUNDAI dalam pekerjaan Pembangunan PLTU 2 supaya dapat berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan termasuk dari tindakan demo dari masyarakat setempat hingga pada pemortalan lokasi. Sehingga HYUNDAI memberikan uang dengan jumlah dimaksud tersebut tentunya dikarenakan adanya permintaan dari Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA.

Bahwa saksi tidak pernah menyicil kekurangan uang promosi saksi

kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menagihnya kembali

kepada saksi;

Bahwa terkait sisa uang promosi tidak ada intervensi Terdakwa terhadap

pekerjaan saksi;

Bahwa saksi menjadi Camat tahun 2016 dan saksi bergabung dengan

rekan-rekan Camat ada iuran Camat seperti itu yang dikolektif;

Bahwa ada camat yang tidak menyetorkan uang, sepengetahuan saksi

tidak ada pekerjaan yang terhambat jika tidak menyetorkan uang iuran;

Bahwa saksi lupa mengenai tanggal berapa saja saksi memberikan uang

kepada Terdakwa, dimana pertama kali diterima oleh ANDRI di SPBU By

Pass nilainya Rp940juta, yang kedua bulan Januari 2018 di pendopo

nilainya Rp1 miliar yang menerima DENI SYAFRUDIN namun ada

Terdakwa disana karena saksi melaporkan kepada Terdakwa yang

kemudian meminta saksi untuk menyerahkan uang kepada ajudan;

Bahwa saksi pernah datang bersama HERRY JUNG menyerahkan uang

Rp500juta kepada Terdakwa;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa saksi tidak pernah datang kepada Terdakwa terkait dengan

urusan uang untuk DPRD;

Bahwa saksi yang ketiga datang pada saat Terdakwa sedang cuti, saksi

menyerahkan kepada DENI SYAFRUDIN namun pada saat itu ada

Terdakwa juga, saksi menyerahkan uang Rp2 miliar langsung

dimasukkan ke dalam mobil dan Terdakwa masuk ke dalam, Terdakwa

memerintahkan pada saat itu agar uang diserahkan di Pendopo saja

sebentar;

Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2018 karena pada saat itu

Terdakwa menyampaikan kepada saksi karena dalam rangka Pilkada

sangat dibutuhkan uang maka saksi menyerahkan uang Rp2 miliar di

pendopo dimasukkan ke dalam mobil warna putih yang dikendarai DENI

SYAFRUDIN dan langsung keluar mobilnya, sehingga saksi beberapa

kali menyerahkan uang kepada Terdakwa yakni Rp940juta, Rp1.840juta

yang diberikan secara bertahap pada bulan Januari dan Februari pada

saat Terdakwa sedang cuti, yang terakhir ketika Terdakwa meminta

kepada saksi untuk mentransfer uang dari Jakarta, namun karena saksi

takut saksi tidak mau melakukan transfer, kemudian sebelum berangkat

DENI SYAFRUDIN memberikan dua slip setoran bank yang harus saksi

setorkan dan DENI SYAFRUDIN menyampaikan “nanti kalau ditanya

Bapak bilang saja sudah disetorkan” selanjutnya saksi menyetorkan

uang Rp925juta di Bank Mandiri Cirebon diterima oleh DEA;

Bahwa terakhir ketika Terdakwa setelah hajatan, saksi menyerahkan

Rp325juta di pendopo langsung kepada Terdakwa;

Bahwa Hyundai tidak ada urusan ijin dengan Terdakwa, dan uang

tersebut terkait dengan pengamanan demo-demo yang sudah Terdakwa

tangani;

Bahwa sepengetahuan saksi demo-demo terjadi banyak dan Terdakwa

menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa mengeluarkan uang

terlebih dahulu supaya keadaan kondusif;

Bahwa uang yang dari Hyundai tidak terkait dengan perijinan melainkan

terkait dengan pengamanan demo;

Bahwa saksi selalu mengikuti pesan Terdakwa, apa yang Terdakwa

pesankan itulah yang saksi kerjakan, apa yang Terdakwa minta itulah

yang saksi serahkan, jadi saksi menjalankan perintah Terdakwa;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa yang memperkenalkan Terdakwa dengan HERRY JUNG adalah

pihak PLTU yang menyampaikan “dari kami tidak bisa mengeluarkan

uang maka nanti soal keuangan dibantu oleh pihak Hyundai”;

Bahwa setiap pemberian ada SONO SUPRAPTO, maka jika ingin di

konfrontir saksi siap karena saksi tidak pernah menyerahkan uang

sendiri kepada Terdakwa tetapi ada saksinya SONO SUPRAPTO yang

menjabat sebagai Asda;


ditunjukkan sebagai berikut : BB No.60

Atas keterangan Saksi RITA SUSANA SUPRIYANTI, Terdakwa menyatakan

keberatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada saat cuti tidak pernah datang ke Pendopo, jadi

Terdakwa tidak pernah menerima uang Rp2 miliar yang dikatakan

diterima di Pendopo pada saat Terdakwa sedang cuti, DENI SYAFRUDIN

tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2018 ada penataran di

Bandung sehingga tidak menerima uang dari saksi pada tanggal

tersebut;

Bahwa Terdakwa hanya menerima Rp920juta, Rp1 miliar dimana

Rp500juta untuk Terdakwa dan Rp500juta diserahkan kepada Ketua

DPRD untuk Perda RT RW, serta Rp925juta, sedangkan untuk yang Rp2

miliar dan Rp325juta Terdakwa sampai sekarang tidak ada laporan dari

ajudan;

Bahwa tentang pengangkatan saksi adalah saksi sendiri yang

mengajukan diri menjadi Camat Beber karena saksi RITA mempunyai

perusahaan yang bergerak dalam bidang supplai tanah uruk untuk dijual

sehingga saksi RITA ingin menjadi Camat di Beber supaya perusahaan

tersebut bisa mensupplai kepada PLTU 2;

Bahwa Terdakwa mengakui menerima uang Rp25juta dari saksi RITA

namun tidak pernah Terdakwa membuka amplop uang tersebut di depan

saksi RITA, begitu uang Terdakwa terima langsung Terdakwa serahkan

kepada ajudan, jadi ajudan yang memberikan informasi mengenai jumlah

uangnya Rp25juta kepada Terdakwa;

Bahwa untuk penerimaan dengan Hyundai Terdakwa tidak ada kaitanya

dengan Hyundai, Terdakwa hanya terkait dengan PLTU 2 karena

Terdakwa berhasil membebaskan tanah, dan Terdakwa sudah


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



menangani demo-demo yang terjadi yang juga menggunakan uang

Terdakwa, uang yang diserahkan tersebut pun Terdakwa berikan Rp400

juta untuk Kapolres, Rp200juta kepada Kajari melalui Kasi Intel,

Rp100juta kepada Dandim, Rp200juta untuk diri Terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa SUNJAYA PURWADISASTRA, Saksi RITA

SUSANA SUPRIYANTI menyatakan tetap pada keterangannya;

12. Hj. Eni Suhaeni, S.KM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :






Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Cirebon;

Bahwa sepengetahuan saksi Bupati kalau meminta secara langsung

harus sekian juta tidak, namun pada saat saksi setelah dilantik Bupati

mau naik haji, saksi ditelpon oleh Bupati “bu Kepala Dinas saya mau

berangkat naik haji tidak punya Real”;

Bahwa oleh karena saksi dilantik bersamaan dengan Sekretaris Dinas bu

NENENG HASANAH, dimana sebelumnya posisi Sekretaris Dinas

kosong kemudian saksi mengusulkan posisi jabatan Sekretaris Dinas

kepada Kepala BKPSDM untuk Bu NENENG HASANAH, usulan saksi

alhamdulillah disetujui, sehingga saksi dan NENENG HASANAH satu

paket, itu sebabnya jika Bupati menelepon, maka saksi selalu berdua

dengan NENENG HASANAH memberikan uang kepada Bupati;

Bahwa jabatan Kepala Dinas adalah eselon II, sedangkan Sekretaris

Dinas adalah eselon III;

Bahwa pada saat Bupati naik haji, saksi dan NENENG HASANAH

memberikan uang sebesar Rp20juta kepada Bupati;

Baha dari total pemberian kepada Bupati, kalau tidak salah berdua

dengan NENENG HASANAH sebesar Rp100juta dimana masing-masing

Rp50juta;

Bahwa pemberian terakhir kali pada waktu Bupati menikahkan anaknya;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa saksi selalu bareng-bareng dengan NENENG HASANAH, uang

diberikan di dalam amplop, jadi satu;

Bahwa oleh karena saksi ditelpon oleh Bupati maka saksi berikan;

Bahwa saksi tidak mengetahui ada sanksi atau tidak jika tidak

memberikan uang kepada Bupati;

Bahwa sepengetahuan saksi, tarif jabatan untuk eselon IV Rp20juta -

Rp30juta, eselon III Rp40juta - Rp50juta, eselon II Rp100juta -

Rp150juta;

Bahwa saksi mengetahui adanya tarif tersebut pada waktu saksi mau

menjadi Kepala Dinas;

Bahwa ketika saksi sudah menerima SK sebagai Kepala Dinas

Kesehatan, saksi sudah mengetahui ada tarif uang jabatan tersebut;


SUNJAYA PURWADISASTRA;

Bahwa saksi ditelpon oleh Terdakwa SUNJAYA PURWADISASTRA

ditagih uang untuk promosi saksi, pada saat itu Bupati menyampaikan

bahwa dirinya mau naik haji dan membutuhkan real;

Bahwa pada saat saksi ditawari jabatan Kepala Dinas oleh Bupati,

Bupati tidak ada memberitahukan perihal adanya uang promosi;

Bahwa seingat saksi, saksi dan NENENG HASANAH sudah lima kali

menyerahkan uang kepada Bupati, yakni ketika Bupati Haji dua kali

tahun 2017 dan 2018, Ultah, Hajatan, Umroh;

Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa selalu bersama-

sama dengan NENENG HASANAH;

Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa tidak boleh

menyumbang lebih dari Rp1 juta pada hajatan, saksi baru

mengetahuinya setelah ada sosialisasi dari KPK;

Bahwa sepengetahuan saksi, Kepala Dinas tidak ada iuran yang

dikumpulkan seperti halnya Camat-Camat;

Bahwa selaku Kepala Dinas saksi ada pemberian kepada Bupati, tetapi

tidak setiap bulan, kadang kasih kadang tidak untuk operasional Bupati,

kurang lebih yang diberikan kepada Bupati Rp130juta;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kepala Dinas yang lain juga

menyetor kepada Bupati;

Bahwa uang yang saksi berikan kepada Bupati berasal dari retribusi

Dinas Kesehatan dari karcis masyarakat dari Puskesmas, restribusi dari


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Puskesmas, Dinas Kesehatan dari Pemerintah Daerah ada

pengembalian uang restribusi 95%, pengembalian yang 95% ini

dianggap 100%, 40% untuk Dinas Kesehatan, 60% untuk Puskesmas,

ada Peraturan Bupatinya sejak Bupati sebelum Terdakwa SUNJAYA,

pengembalian retribusi yang 40% ini ada yang untuk peningkatan

kualitas SDM, ada untuk sarana prasarana, ada untuk pembelian obat,

ada untuk perjalanan dinas Bupati, ada untuk perjalanan dinas pegawai

Dinas Kesehatan, memang yang untuk perjalanan dinas Bupati hanya

bisa diberikan ketika Bupati keluar kota, akhirnya saksi menggunakan

anggaran ini untuk diberikan kepada Bupati;

Bahwa puskesmas-puskesmas tidak ada setoran kepada Bupati;

Bahwa jaminan kesehatan untuk ibu hamil, ibu melahirkan, tidak ada

potongan;

Bahwa di Dinas Kesehatan sendiri ada kegiatan, jadi saksi sibuk

mengurusi kegiatan tersebut, sehubungan dengan kejadian ini saksi

prihatin;

Bupati intervensi pada pengadaan di Dinas Kesehatan, Bupati pernah

menelpon saksi menyampaikan bahwa Bupati mempunyai orang untuk

ikut pengadaan alat kesehatan, kemudian saksi menerima orang

tersebut, lalu saksi kenalkan kepada bagian pengadaan barang dan

jasa, “ini orangnya pak Bupati mau ikut kegiatan ke Alkes”, tetapi saksi

tidak mengetahui apakah orang yang dikirim oleh Bupati akhirnya

memenangkan pengadaan atau tidak;

Bahwa untuk pengadaan langsung, saksi banyak menerima CV namun

langsung saksi serahkan kepada ULP;

Bahwa sepengetahuan saksi, istri Bupati tidak ada intervensi dalam

pengadaan di Dinas Kesehatan;

Bahwa mengenai praktik pemberian uang kepada Bupati, mungkin

karena saksi memberikan uang tersebut pada momen-momen tertentu

seperti pada saat Bupati naik haji, umroh, hajatan, bukan yang secara

langsung saksi memberikan setelah dipromosikan;

Bahwa kalau untuk THR tidak ada, namun untuk qurban ada saksi

memberikan sebanyak dua kali, Kabid dan Kasi ada 21 orang setiap

tahun qurban dua sapi, jadi siapapun yang qurban saksi meminta yuk

qurban di Dinas Kesehatan, karena setiap tahun Dinas Kesehatan

qurban 2 (dua) ekor sapi, satu sapi untuk Dinas Kesehatan dan satu sapi

diminta oleh Bupati, tetapi uangnya dari masing-masing pribadi pegawai;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia





Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 10 yang

berbunyi sebagai berikut :

Ya, terkait dengan pengangkatan Saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan tersebut, Saya telah memberikan uang dengan total sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Setelah pelantikan Saya menjadi Kepala Dinas Kesehatan yaitu bulan Agustus 2017, yang mana yang melantik Saya adalah Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA selaku Bupati Cirebon, pada saat Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA akan berangkat ke Mekkah (Naik Haji) maka Saya memberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) secara langsung kepada Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA di ruang tamu di pendopo Bupati Kab. Cirebon yang mana saat menyerahkan uang tersebut hadir juga Sdr. dr. Hj. NENENG HASANAH selaku Sekretaris Dinas Kesehatan yang turut juga menyerahkan uang dalam rangka telah diangkatnya Sdri. dr. Hj. NENENG HASANAH menjadi Sekretaris Dinas Kesehatan menggantikan Saya.

Pada saat Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA akan berangkat Umroh yaitu sekitar Januari atau Februari 2018 Saya menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara langsung kepada Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA di ruang tamu di pendopo Bupati Kab. Cirebon, yang mana saat itu Saya juga bersama-sama dengan Sdri. dr. Hj. NENENG HASANAH selaku Sekretaris Dinas Kesehatan.

Kemudian pada saat Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA akan merayakan ulang tahun (yang mana ulang tahun beliau adalah tanggal 01 Juni) maka pada sekitar akhir Mei 2018, Saya bersama-sama dengan Sdri. dr. Hj. NENENG HASANAH datang ke ruang tamu pendopo Bupati Cirebon dan kemudian Saya menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara langsung kepada Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA.

Pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2018 yaitu sekitar bulan Juli 2018, Saya menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara langsung kepada Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA di ruang tamu di pendopo Bupati Kab. Cirebon, yang mana saat itu Saya juga bersama-sama dengan Sdri. dr. Hj. NENENG HASANAH selaku Sekretaris Dinas Kesehatan.

Pada saat Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA akan berangkat Haji ke Mekkah yaitu sekitar Agustus 2018 Saya menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara langsung kepada Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA di ruang tamu di pendopo Bupati Kab. Cirebon, yang mana saat itu Saya juga bersama-sama dengan Sdri. dr. Hj. NENENG HASANAH selaku Sekretaris Dinas Kesehatan.

Pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 (sehari sebelum acara resepsi pernikahan putera dari Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA) Saya menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara langsung kepada Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA di ruang tamu pendopo Bupati Cirebon (Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA) yang mana saat itu Saya dan Sdri. dr. Hj. NENENG HASANAH selaku Sekretaris Dinas Kesehatan datang


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



secara bersama-sama dan sama-sama menyerahkan uang secara langsung kepada yang bersangkutan.

Penyerahan uang tersebut Saya lakukan secara langsung kepada Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA hanya diketahui oleh Saya, Sdri. dr. Hj. NENENG HASANAH dan Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA saja. Uang tersebut Saya berikan dalam amplop. Bahwa terkait dengan jumlah uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut adalah uang dari Saya dan dari Sdri. dr. Hj. NENENG HASANAH, yang mana dari Saya Rp. 50 juta dan dari dr. Hj. NENENG HASANAH sebesar Rp. 50 juta juga.



BB No.60, BB No.65, BB No.131, BB No.132, BB No.133, BB No.134

Atas keterangan Saksi ENI SUHAENI, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan;

13. dr. Hj. Neneng Hasanah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :






Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan;

Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Sdr. ENI SUHAENI menyampaikan

kepada saksi bahwa Bupati mau berangkat Umroh butuh real, kemudian

saksi tanyakan “harus ngasih bu?” dan dijawab “iya”;

Bahwa total uang uang saksi berikan berdua dengan ENI SUHAENI

adalah Rp80juta seingat saksi;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sanksi seperti jabatan turun

jika tidak memberikan uang kepada Bupati;


SUNJAYA;

Bahwa saksi mengetahui bahwa Bupati menagih uang promosi

berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Kesehatan ENI SUHAENI;

Bahwa saksi hanya mengingat total uang yang diberikan Rp80juta

berdua dengan ENI SUHAENI;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa oleh karena keterangan saksi terkait jumlah uang yang diberikan

kepada Bupati berbeda dengan keterangan saksi ENI SUHAENI, maka

di persidangan Hakim Anggota membacakan keterangan saksi ENI

SUHAENI dalam BAP nomor 10 :

Ya, terkait dengan pengangkatan Saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan tersebut, Saya telah memberikan uang dengan total sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Setelah pelantikan Saya menjadi Kepala Dinas Kesehatan yaitu bulan Agustus 2017, yang mana yang melantik Saya adalah Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA selaku Bupati Cirebon, pada saat Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA akan berangkat ke Mekkah (Naik Haji) maka Saya memberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) secara langsung kepada Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA di ruang tamu di pendopo Bupati Kab. Cirebon yang mana saat menyerahkan uang tersebut hadir juga Sdr. dr. Hj. NENENG HASANAH selaku Sekretaris Dinas Kesehatan yang turut juga menyerahkan uang dalam rangka telah diangkatnya Sdri. dr. Hj. NENENG HASANAH menjadi Sekretaris Dinas Kesehatan menggantikan Saya.

Pada saat Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA akan berangkat Umroh yaitu sekitar Januari atau Februari 2018 Saya menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara langsung kepada Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA di ruang tamu di pendopo Bupati Kab. Cirebon, yang mana saat itu Saya juga bersama-sama dengan Sdri. dr. Hj. NENENG HASANAH selaku Sekretaris Dinas Kesehatan.

Kemudian pada saat Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA akan merayakan ulang tahun (yang mana ulang tahun beliau adalah tanggal 01 Juni) maka pada sekitar akhir Mei 2018, Saya bersama-sama dengan Sdri. dr. Hj. NENENG HASANAH datang ke ruang tamu pendopo Bupati Cirebon dan kemudian Saya menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara langsung kepada Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA.

Pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2018 yaitu sekitar bulan Juli 2018, Saya menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara langsung kepada Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA di ruang tamu di pendopo Bupati Kab. Cirebon, yang mana saat itu Saya juga bersama-sama dengan Sdri. dr. Hj. NENENG HASANAH selaku Sekretaris Dinas Kesehatan.

Pada saat Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA akan berangkat Haji ke Mekkah yaitu sekitar Agustus 2018 Saya menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara langsung kepada Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA di ruang tamu di pendopo Bupati Kab. Cirebon, yang mana saat itu Saya juga bersama-sama dengan Sdri. dr. Hj. NENENG HASANAH selaku Sekretaris Dinas Kesehatan.

Pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 (sehari sebelum acara resepsi pernikahan putera dari Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA) Saya menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara langsung kepada Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA di ruang tamu pendopo Bupati Cirebon (Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA) yang mana saat itu Saya dan Sdri. dr. Hj. NENENG HASANAH selaku Sekretaris Dinas Kesehatan datang


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



secara bersama-sama dan sama-sama menyerahkan uang secara langsung kepada yang bersangkutan.

Penyerahan uang tersebut Saya lakukan secara langsung kepada Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA hanya diketahui oleh Saya, Sdri. dr. Hj. NENENG HASANAH dan Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA saja. Uang tersebut Saya berikan dalam amplop. Bahwa terkait dengan jumlah uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut adalah uang dari Saya dan dari Sdri. dr. Hj. NENENG HASANAH, yang mana dari Saya Rp. 50 juta dan dari dr. Hj. NENENG HASANAH sebesar Rp. 50 juta juga.

Atas keterangan tersebut, saksi membenarkan dan saksi menambahkan

bahwa saksi lupa terkait dengan pemberian yang terakhir, sehingga

saksi membenarkan keterangan yang diberikan oleh ENI SUHAENI

bahwa yang benar masing-masing patungan dimana ENI SUHAENI

Rp60juta dan saksi Rp40juta, sehingga total uang yang diberikan saksi

berdua dengan ENI SUHAENI kepada Terdakwa SUNJAYA

PURWADISASTRA adalah Rp100juta;

Bahwa Dinas Kesehatan sehari-hari banyak pekerjaan, saksi dan rekan-

rekan fokus mengurusi pekerjaan, sedih dan prihatin pasti, saksi pribadi

menjadi saksi dalam perkara ini pun terganggu secara psikologis;

Bahwa kalau surat pernyataan tidak ada saksi membuat, karena

keterangan saksi sudah tertuang dalam BAP dan sudah saksi

tandatangani;

Bahwa ketika Kepala Dinas ENI SUHAENI menyampaikan bahwa Bupati

menelepon, saksi memenuhi permintaan tersebut karena untuk

keperluan haji yang butuh real, seperti itu, maka saksi penuhi;




sebagai berikut :

BB No. 135

Atas keterangan Saksi NENENG HASANAH, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan;

14. Mahmud Iing Tajudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :




Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia






Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SUNJAYA PURWADISASTRA;

Bahwa saksi adalah suami saksi RITA;

Bahwa Ibu RITA di bulan Januari 2016 menjadi Camat, sedangkan saksi

pada bulan Agustus 2016 baru menjadi Camar, jadi lebih dulu RITA

SUSANA sebagai Camat;

Bahwa proyek yang ada di wilayah saksi adalah PLTU I dan PLTU II,

namun yang sedang dalam pekerjaan adalah PLTU II, keduanya ada di

daerah Kanci yang berada dalam satu wilayah;

Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Camat Astanajapura, pada

tanggal18 Agustus 2016 saksi menjadi Camat Karang Wareng,

kemudian di bulan Desember tahun yang sama saksi dimutasikan di

Kecamatan Astanajapura hingga sekarang, sejak 26 Desember 2016;

Bahwa pada waktu saksi dilantik tidak ada deal deal an jabatan, saksi

tidak diminta uang dan saksi tidak memberikan uang;

Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Camat Karang Wareng, saksi

menjabat sebagai Kepala Bidang Usaha Perikanan dan Kelautan di

Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Cirebon;

Bahwa saksi memperoleh surat undangan untuk pelantikan jabatan

Camat Astanajapura;

Bahwa awalnya saksi diminta Bupati SUNJAYA PURWADISASTRA, 5

hari sebelum pelantikan dipanggil oleh Terdakwa SUNJAYA

PURWADISASTRA untuk ditawari menjadi Camat Karang Wareng, dan

saksi katakan “siap”;

Bahwa yang menandatangani SK Camat Karang Wareng adalah Bupati;

Bahwa terkait mutasi dari Camat Karang Wareng ke Camat

Astanajapura, saksi memperoleh surat undangan pelantikan Camat,

ternyata setelah dilantik saksi mendengar penyampaian mutasi tersebut

bahwa saksi ditempatkan di Kecamatan Astanajapura;

Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saksi dipindah dari Karang

Wareng ke Astanajapura;

Bahwa Bupati yang sepenuhnya berwenang melakukan mutasi;

Bahwa saksi tidak memberikan uang sewaktu menjadi Camat Karang

Wareng maupun setelah menjadi Camat Astanajapura;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa pada saat pelantikan Camat Karang Wareng tidak memberikan

uang;

Bahwa satu bulan pertama setelah pelantikan menjadi Camat

Astanajapura saksi langsung ke daerah untuk konsolidasi;

Bahwa setelah itu saksi baru mengetahui bahwa sekitar satu bulan lebih

ada acara di Pendopo Bupati yang saksi lupa apa acaranya, dalam

pertemuan itu saksi ada salaman dengan Bupati, pada saat itu ada

pertanyaan dari Bupati yang disampaikan dalam bentuk sapa “gimana

nih pak Camat?” pertemuan tersebut setelah satu bulan lebih saksi

dilantik sebagai Camat, pertanyaan tersebut yang akhirnya membuat

saksi menjadi yakin bahwa pertanyaan tersebut adalah sebuah kalimat

yang harus saksi penuhi dengan materi;

Bahwa saksi lupa kapan pertemuan dengan Bupati tersebut, sekitar awal

bulan Oktober 2016;

Karena sebelumnya saksi mendengar bahwa kalau pelantikan ada uang

yang diberikan, tetapi saksi masih meyakinkan diri saksi dengan

perjalanan karir saksi sejak penempatan awal, selesai kuliah, kemudian

ke Irian lalu ke Cirebon saksi promosi dari pelaksana ke eselon IV, dari

eselon IV ke eselon III, itu tidak pernah saksi diminta dan memberi uang

ketika saksi memperoleh promosi, tetapi tahun berganti, pemerintahan

berganti, saksi mendengar praktik tersebut namun saksi masih berpikir

“masa sih?”, maka saksi pada sebelum pelantikan maupun sesudah

pelantikan tidak terpikir tentang hal tersebut. Hingga kemudian

pertemuan dengan Bupati di Pendopo, pertanyaan Bupati tersebut

meyakinkan saksi bahwa hal tersebut adalah yang dimaksud dengan

kabar tentang uang tersebut dan saksi mengartikannya bahwa saksi

ditagih, maka saksi berusaha memenuhi permintaan tersebut dengan

semampunya saksi yakni Rp50juta, ternyata pemberian saksi tersebut

jika dibandingkan dengan pemberian orang lain dengan jabatan yang

sama ternyata Rp50juta tidak sesuai dengan pasaran yang ada, dan nilai

itulah yang sampai sekarang pernah saksi serahkan kepada Bupati;

Bahwa pada saat Bupati menanyakan kepada saksi posisinya sedang

antri salaman, karena cuma sebentar pertemuan dengan Bupati maka

saksi langsung mengartikan pertanyaan Bupati “gimana nih pak Camat?”

sebagai menagih uang kepada saksi;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa saksi tidak yakin pasti mengenai berapa seharusnya jumlah uang

yang saksi berikan kepada Bupati, saksi hanya berusaha memenuhi

semampu saksi dan sebagian merupakan uang pinjaman;

Bahwa Camat termasuk eselon IIIa, Sekretaris Dinas juga sama eselon

IIIa;

Bahwa rumor yang saksi dengar untuk eselon III a kisaran uang untuk

Bupati adalah Rp100juta – Rp150juta;

Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp50juta kepada Bupati, uang

saksi masukkan ke dalam amplop dimana amplopnya sulit ditutup tidak

sempurna, uang langsung saksi serahkan “pak saya matur” dan diterima

oleh Bupati di ruang tengah Pendopo;

Bahwa pada saat penyerahan uang tidak ada pembicaraan lain lagi;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang yang saksi berikan kurang

atau tidak, saksi hanya menyampaikan “Pak ini pak terima kasih” dan

dijawab oleh Bupati “baik pak Camat” lalu uang diterima dan sudah

selesai, saksi juga tidak sempat duduk;

Bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi

dalam BAP nomor 18 yang berbunyi sebagai berikut :

“Dapat saya jelaskan bahwa yang menyebabkan Saya mau menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,- setelah dilantik menjadi Camat Karangwereng dan Rp1.000.000,- perbulan kepada Bupati Cirebon Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA atau perantaranya antara lain :

1. Karena saya ditagih pada saat itu oleh Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA sehingga saya harus menunjukkan sikap loyal saya kepada beliau dan saya tidak mau dianggap tidak loyal kepada pimpinan serta saya tidak mau dianggap orang yang tidak tahu terima kasih oleh Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA.

2. Karena banyaknya dan seringnya terjadi mutasi dan rotasi di lingkungan Pemkab Cirebon sejak Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA menjadi Bupati Cirebon pada tahun 2014 dan hal tersebut menjadi kekhawatiran di antara para pejabat yang baru diangkat/dilantik, sehingga saya tidak ingin hal tersebut menimpa saya yang baru dilantik menjadi Camat pertama kalinya. Alangkah kecewanya dan malunya saya apabila tiba-tiba saya dimutasi karena dianggap tidak loyal dalam hal ini tidak melaksanakan perintah maupun permintaan Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA misalnya tidak memberikan uang yang diminta.

Atas keterangan saksi tersebut, saksi membenarkan dan menjelaskan

bahwa saksi tidak mau dianggap tidak loyal dan tidak berterima kasih

kepada Bupati jika tidak memberikan uang;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa di pemerintah

Kabupaten Cirebon, baru beberapa bulan tidak loyal langsung

dipindahkan;

Bahwa kalau terkait Baperjakat saksi tidak mengetahui, karena ranah

saksi tidak terkait Baperjakat, namun untuk pelantikan memang

kewajiban Bupati;

Bahwa sepengetahuan saksi, selain saksi ada Ibu RITA SUSANA

SUPRIYANTI Camat Beber yang juga merupakan istri saksi, kalau saksi

setelah pelantikan tidak bertemu dengan Bupati dan tidak ditegur

mungkin saksi juga tidak memberikan uang. Sedangkan Ibu RITA

SUSANA SUPRIYANTI setelah 2 bulan dilantik sebagai Camat Beber

diminta untuk memberikan uang yang besarannya pada tahun 2016

sebesar Rp25juta;

Bahwa terkait setoran Camat, saksi ikut memberikan sebesar Rp1juta

setiap bulan, saksi ikut menyetor pada bulan kedua setelah saksi dilantik

sebagai Camat;

Bahwa saksi sebagai Camat baru yang masuk dalam kumpulan Camat,

saksi selalu bertanya jadi Camat apa sih yang penting dan sampai

informasi adanya iuran setiap bulan Rp1 juta, saksi membayar sejak

bulan September 2016 sampai dengan sebelum dilakukannya OTT oleh

KPK tahun 2018;

Bahwa istri saksi yang juga menjabat sebagai Camat Beber juga ikut

menyetorkan iuran bulanan tersebut, bahkan bu RITA SUSANA

SUPRIYANTI yang suka mengingatkan saksi bahwa sudah ada tagihan

“Pak itu sudah ada taguhan/bel dari kolektor uang”;

Bahwa sepengetahuan saksi, kolektor uang iuran tersebut dikumpulkan

oleh sesama Camat, yang pertama Pak ACONG, kemudian Pak

CARSONO kemudian ada pergantian beralih ke Camat AJIB;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung adanya arahan dari

Bupati terkait uang iuran bulanan tersebut;

Bahwa jumlah Camat di Kabupaten Cirebon ada 40 Camat;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah seluruh 40 Camat tersebut

menyetorkan iuran bulanan atau tidak;

Bahwa saksi juga tidak mengetahui sanksi yang akan diterima jika tidak

menyetorkan uang iuran bulanan;

Bahwa uang iuran tersebut dikumpulkan oleh kolektor;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa alasan saksi menyerahkan uang iuran tersebut karena ada

penyampaian bahwa Camat Astanajapura belum bayar iuran, maka

saksi membayar iuran tersebut;

Bahwa jika saksi sedang tidak punya uang, saksi menyerahkannya beda

hari dengan waktu ditagih;

Bahwa uang iuran tersebut saksi dapatkan dari uang operasional seperti

uang BBM yang jumlahnya sekitar Rp600ribuan, kemudian jika ada yang

mau membuat Akte jual beli yang Rp300ribu atau Rp500ribu buat

menambah uang tersebut;

Bahwa saksi keberatan dengan uang iuran tersebut;

Bahwa antara saksi dengan istri saksi yang lebih dahulu menjadi Camat

adalah istri saksi yang bernama Ibu RITA SUSANA SUPRIYANTI, Ibu

RITA SUSANA SUPRIYANTI menjadi Camat pada bulan Januari 2016

sedangkan saksi pada bulan Agustus 2016, sehingga berjeda 8 bulan;

Bahwa saksi mengetahui bahwa istri saksi Bu RITA SUSANA

SUPRIYANTI menyerahkan uang Rp25juta kepada Bupati setelah 3

bulan dilantik;

Bahwa kalau secara angka saksi tidak memperoleh secara persisnya,

saksi sudah mengetahui ketika ditawari menjadi Camat bahwa tarifnya

adalah Rp100juta, dan ketika itu saksi katakan “siap” ketika Bupati

menawari menjadi Bupati;

Bahwa saksi masih ada perasaan bahwa masa sih harus selalu pakai

uang;

Bahwa ketika saksi memberikan uang Rp50juta kepada Bupati, Bupati

tidak ada memberikan tanggapan apapun;

Bahwa Bupati sebelum Terdakwa SUNJAYA PURWADISASTRA adalah

DEDI SUPARDI;

Bahwa pada waktu saksi promosi di jaman Bupati DEDI SUPARDI, saksi

tidak ada memberikan uang kepada Bupati;

Bahwa jika uang promosi tidak diminta oleh Terdakwa SUNJAYA maka

saksi tidak akan memberikan;

Bahwa saksi yakin bahwa Terdakwa SUNJAYA PURWADISASTRA

menagih uang promosi kepada saksi pada saat saksi bertemu dengan

Bupati, karena pertama banyak rumor terkait hal tersebut, kedua saksi

mengalami sendiri pada promosi ini, akhirnya saksi seminggu langsung

berusaha memenuhi tagihan tersebut;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa saksi tidak tahu sedih atau bahagia, namun saksi sendiri sedih

ketika terjadi transaksi uang promosi tersebut;

Bahwa saksi kenal baik dengan saksi GATOT RACHMANTO, saksi PNS

15 tahun di Irian, 2001 pindah ke Kabupaten Cirebon, kemudian pada

tahun 2003 bertemu dengan saksi GATOT RACHMANTO pada Diklat

PIM III;

Bahwa saksi menyadari bahwa praktik uang promosi tersebut sesuatu

yang tidak benar;

Bahwa sudah nampak ketidaksetujuan saksi terkait pemberian uang

kepada Bupati ketika istri saksi pertama kali dilantik menjadi Camat, itu

saja sudah lebih dari dua bulan, itu pun karena ditanya, secara nurani

saksi tidak ingin memberikan uang, tetapi ketika dihadapkan pada situasi

dengan hiruk pikuk yang demikian, itu pun ternyata saksi secara pribadi

hanya mampu memberikan Rp50juta saja di bawah ekspektasi Bupati

selama ini;

Bahwa Terdakwa SUNJAYA PURWADISASTRA tidak ada meminta

uang untuk THR;

Bahwa saksi tidak keberatan keterangan saksi dalam BAP dijadikan


Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP nomor 13 :

“Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengetahui Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA pernah menerima uang dari proyek sebagaimana dari yang Penyidik sampaikan kepada saya, dan saya baru mengetahui baik nominal dan waktunya saat diberitahu oleh penyidik. Namun dapat saya sampaikan bahwa saya pernah diberitahu oleh Istri saya Sdr. RITA SUSANA SUPRIYANTI pada saat beberapa hari sebelum pernikahan anaknya Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA pada tanggal 7 Oktober 2018, istri saya pernah menyampaikan kepada saya yang pada intinya Bupati Cirebon Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA menelepon berkali-kali sambal emosi dan marah marah kepada istri saya , saya tidak tahu apa yang diinginkan oleh Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA kepada istri saya dan istri saya pun tidak menceritakan apa yang diinginkan Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA darinya. Akhirnya istri saya menyampaikan kepada saya bahwa istri saya akan menghubungi Mr. HARRY ( Sdr. HARRY JUNG maksudnya. Saya menduga bahwa istri saya Sdri. RITA SUSANA adalah meminta uang kepada Sdr. HERRY JUNG atas perintah Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA untuk diserahkan kepada Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA seperti pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik diatas namun yang lebih mengetahui adalah istri saya sendiri. Pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018, setelah saya pulang Sholat Jumat , saya bertemu istri saya Sdri. RITA SUSANA dan saya menanyakan kepadanya “Ibu mau kemana ?” dan dijawab “mau bawa uang ke Bank karena Pak Bupati sudah menanyakan terus”. Saya menangkapnya bahwa istri saya Sdri. RITA SUSANA sudah membawa


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



uang dari Sdr. HARRY JUNG seperti yang sudah disampaikan sebelumnya kepada saya karena dirinya ditanya dan ditelepon terus oleh Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA dan hendak menyerahkannya ke Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA. Sdri. RITA SUSANA meminta anak kami a.n NUNIK untuk mengantar ibunya ke Bank (saya tidak tahu bank). Saya berkali kali menasehati dan mencoba untuk menenangkan istri saya yang seringkali nampak tertekan akibat diperintah melalui telepon oleh Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA. Saya tidak tahu apakah tindak lanjut dari istri saya tersebut adalah meminta uang kepada Sdr. HERRY JUNG untuk diserahkan kepada Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA seperti pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik diatas atau tidak.”

Atas keterangan Saksi MAHMUD IING TAJUDIN, Terdakwa menyatakan

tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan membenarkan

BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani Terdakwa;

Bahwa Terdakwa ketika memberikan keterangan kepada Penyidik KPK


Terdakwa menandatangani BAP setelah membacanya;

Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bupati Kabupaten Cirebon sejak tahun

2014 sampai dengan Tahun 2019;

Bahwa Terdakwa membenarkan dirinya diangkat sebagai Bupati Kabupaten

Cirebon berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-813

tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014, namun Terdakwa dilantiknya pada

tanggal 14 Maret 2014;

Bahwa Terdakwa dalam manajerial ASN di pemerintahan Kabupaten

Cirebon menjabat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);

Bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK mempunyai peran dalam

hal promosi dan mutasi adalah mempunyai kewenangan sebagaimana

otonomi daerah dapat mengangkat dan memberhentikan PNS di daerahnya

masing-masing;

Bahwa Terdakwa selaku PPK tentunya ada korelasi dengan Baperjakat,

karena pertama kalinya promosi mutasi diurus oleh Baperjakat, baru

memberikan saran pendapatnya kepada PPK untuk kemudian PPK

menyetujui dan melantik apa yang sudah diusulkan oleh Baperjakat;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa Terdakwa selaku PPK bisa mengangkat seseorang untuk menduduki

posisi jabatan tertentu sesuai dengan UU otonomi daerah dimana PPK bisa

mengangkat dan memberhentikan PNS;

Bahwa Terdakwa melaksanakan sesuai aturan yang dilaksanakan oleh

Baperjakat;

Bahwa sejak pertama kali Terdakwa menjabat sebagai Bupati Kabupaten

Cirebon, pada waktu itu Kepala BKD nya adalah KALINGA pada waktu itu

Terdakwa tidak mengerti, kemudian setelah pelantikan ASN Kepala BKD

menyerahkan uang terima kasih kepada Terdakwa karena telah

dipromosikan, tetapi tidak semua, ada yang memberikan ada juga yang tidak

memberikan uang;

Bahwa mekanisme awal penerimaan uang Terdakwa menerima uang dari

Kepala BKD;

Bahwa sejak dulu sudah ada range uang yang diberikan, Terdakwa

mengetahuinya dari Kepala BKD yang memberitahu kepada Terdakwa ada

batasan range uang, seperti eselon IV sekitar Rp10juta – Rp25juta, eselon III

sekitar Rp50juta – Rp100juta, eselon II Rp100 – Rp200juta, berdasarkan

informasi yang diberikan Kepala BKD kepada Terdakwa;

Bahwa penerimaan uang tersebut salah menurut Terdakwa, Terdakwa

mengaku salah, tetapi kondisi di Cirebon Terdakwa terdesak karena

Terdakwa harus koordinasi dengan Kapolres, Kajari, Dandim menghadapi

LSM, menghadapi pendemo yang tidak dibiayai oleh APBD maka Terdakwa

menggunakan uang tersebut;

Bahwa uang yang Terdakwa terima tersebut tidak ada yang Terdakwa

gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, justru Terdakwa banyak

mengeluarkan uang pribadi;

Bahwa ketika Kepala BKD diganti pada akhir tahun 2017, karena

kepercayaan Terdakwa Kepala BKD mencalonkan diri menjadi Bupati juga,

sehingga mengikuti aturan, maka Kepala BKD diganti dengan SUPADI

PRIYATNA, baru saat itulah uang langsung Terdakwa terima;

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta-minta uang terkait promosi Ibu

RITA, MAHMUD IING TAJUDIN dan lainnya, namun kalau diberi uang

Terdakwa terima;

Bahwa Terdakwa membantah keterangan saksi RITA yang mengatakan

memberikan uang Rp25juta kepada Terdakwa, Terdakwa bantah karena


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



tidak pernah Terdakwa membuka amplop, Terdakwa bantah “kapan saya

meminta?” “kapan saya membuka amplop?”;

Bahwa Terdakwa membantah, Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada

saksi RITA bahwa untuk menjadi Camat uangnya Rp100juta;

Bahwa kalau bicara loyal, Terdakwa membenarkan, namun mengenai uang

Terdakwa tidak pernah memintanya;

Bahwa Terdakwa mempertanyakan loyalitas GATOT RACHMANTO, karena

GATOT RACHMANTO adalah tim sukses YAYAT RUHIYAT selaku Calon

Bupati, sehingga Terdakwa menanyakan kepada AVIP SUHERDIAN apakah

GATOT RACHMANTO bisa loyal karena GATOT RACHMANTO bukan tim

sukses Terdakwa;

Bahwa pada waktu itu ASN terbagi 3 karena KALINGA Kepala BKD

mencalonkan sebagai Bupati, YAYAT RUHIYAT Sekretaris Daerah juga

mencalonkan diri sebagai Bupati dan Terdakwa sendiri, sehingga ada tiga

kelompok pendukung yang berbeda, oleh karena GATOT RACHMANTO

adalah pendukung YAYAT RUHIYAT, maka Terdakwa menanyakan kepada

AVIP SUHERDIAN “apakah GATOT RACHMANTO bisa loyal?”;

Bahwa GATOT RACHMANTO pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2018

setelah dilantik datang menghadap Terdakwa, mengatakan kepada

Terdakwa “pak Bupati, saya nanti akan memberikan ucapan terima kasih,

tidak lewat Kadis, saya langsung temui pak Bupati dan Pak Sekda” setelah

olahraga menemui Terdakwa di ruangan Terdakwa;

Bahwa GATOT RACHMANTO menyampaikan akan memberikan uang

karena sudah dilantik sebagai Sekretaris Dinas PUPR, pada waktu itu tidak

langsung seperti itu ngobrol-ngobrol dulu seperti biasa baru mengatakan

“Pak Bupati terima kasih saya sudah dilantik, bahwa nanti ucapan terima

kasihnya saya langsung berikan kepada Bapak tidak melalui Kadis”;

Bahwa pada bulan Juli 2018 Terdakwa bertemu dengan GATOT

RACHMANTO, pada saat itu Terdakwa menanyakan perihal loyalitas

GATOT RACHMANTO;

Bahwa AVIP SUHERDIAN pernah datang menghadap Terdakwa

menyampaikan akan mengusulkan GATOT RACHMANTO menjadi

Sekretaris Dinas PUPR;

Bahwa Terdakwa lupa kapan waktunya, seingat Terdakwa AVIP

SUHERDIAN datang menghadap Terdakwa sebelum Terdakwa bertemu

dengan GATOT RACHMANTO, pada saat itu Terdakwa langsung menyetujui


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



usulan GATOT RACHMANTO menjadi Sekretaris Dinas karena memang

GATOT RACHMANTO bagus dan sudah menjadi Plt juga, sehingga sudah

sepantasnya untuk diusulkan untuk dipromosikan, namun karena GATOT

RACHMANTO tim sukses YAYAT RUHIYAT, maka Terdakwa menanyakan

kepada AVIP SUHERDIAN “kira-kira GATOT RACHMANTO loyal tidak?”;

Bahwa Terdakwa tidak pernah berbicara uang dengan AVIP SUHERDIAN;

Bahwa kalau menerima uang, iya Terdakwa akui;

Bahwa GATOT RACHMANTO dilantik menjadi Sekretaris Dinas PUPR pada

tanggal 3 Oktober 2018;

Bahwa Terdakwa tidak pernah menelpon AVIP SUHERDIAN, yang benar

AVIP SUHERDIAN yang datang menghadap Terdakwa, kata-kata yang

disampaikan oleh AVIP SUHERDIAN kepada Terdakwa pada saat itu hampir

sama dengan yang disampaikan oleh GATOT RACHMANTO. Jadi pada

waktu itu, hari ini AVIP SUHERDIAN datang menghadap, keesokan harinya

GATOT RACHMANTO yang datang;

Bahwa pada saat menghadap AVIP SUHERDIAN menyampaikan “ucapan

terima kasih nanti tidak melalui saya, pak GATOT RACHMANTO sendiri

yang akan memberikan langsung kepada Bapak” karena yang mengusulkan

adalah Kepala Dinas biasanya yang memberikan uang kepada Terdakwa

adalah Kepala Dinas;

Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan menagih uang GATOT

RACHMANTO kepada AVIP SUHERDIAN, karena Terdakwa bertemu

dengan AVIP SUHERDIAN pada saat rapat dinas;

Bahwa Terdakwa tidak memberikan pesan kepada AVIP SUHERDIAN untuk

mengingatkan kepada GATOT RACHMANTO;

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018 pada hari Senin, rencananya GATOT

RACHMANTO mau menghadap Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui hari

Senin itu Terdakwa ada rapat dengan DPP, kemudian sekitar pukul 10.00

WIB Terdakwa menelpon GATOT RACHMANTO tetapi tidak diangkat,

karena Terdakwa ada kegiatan, tadinya Terdakwa mau kasih tahu bahwa

Terdakwa tidak bisa bertemu sekarang karena mau ke Jakarta, kemudian

Terdakwa ke Jakarta setelah rapat di DPP, pada pukul 5 sore Terdakwa

menerima telepon dari GATOT RACHMANTO baru Terdakwa mengatakan

Pak GATOT yang itu titipkan saja ke DENY, Terdakwa mengatakan seperti

itu karena sebelumnya GATOT RACHMANTO sudah menyampaikan akan

memberikan uang;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa Terdakwa membenarkan percakapan telepon tanggal 22 Oktober

2018 antara Terdakwa dengan GATOT RACHMANTO

Bahwa setelah Terdakwa berbicara dengan GATOT RACHMANTO,

langsung Terdakwa menyerahkan HP kepada DENI SYAFRUDIN, untuk

teknis penyerahannya besoknya Terdakwa tidak mengetahui, itu urusan

DENI SYAFRUDIN dan GATOT RACHMANTO;

Bahwa Terdakwa pada saat itu belum mengetahui besaran uang yang akan

diberikan oleh GATOT RACHMANTO, Terdakwa baru mengetahui besaran

uangnya setelah DENI SYAFRUDIN melaporkannya kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menanyakan kepada DENI SYAFRUDIN kasih berapa

Den? Dan dijawab oleh DENY SYAFRUDIN “1” yang artinya Rp100juta;

Bahwa dalam hal ini GATOT RACHMANTO diangkat menjadi Sekretaris

Dinas PUPR yang merupakan eselon III, dimana kisaran Rp50 juta –

Rp100juta, sehingga Terdakwa sudah mengetahui besaran yang akan

diterima dari GATOT RACHMANTO;

Bahwa kemudian pada hari Rabu pagi DENI SYAFRUDIN melaporkan

mengenai penerimaan uang dari GATOT RACHMANTO kepada Terdakwa;

Bahwa DENI SYAFRUDIN melaporkan kepada Terdakwa keesokan paginya

bukan hari Selasa sore, karena percakapan yang Selasa sore itu antara

DENI SYAFRUDIN dengan GATOT RACHMANTO bukan dengan Terdakwa;

Bahwa pada saat rapat DPP PDIP di Jakarta, DENI SYAFRUDIN ikut

dengan Terdakwa, awalnya Terdakwa meminta kepada DENI SYAFRUDIN

“DEN bantu saja Rp200juta” awalnya Rp200juta “cukup ndak?” “ya Pak

Bupati masih cukup” “kalau gitu tambahi saja Rp50juta jadi Rp250juta” sore

itu Terdakwa meminta kepada DENI SYAFRUDIN untuk langsung

mentransfer tetapi dikatakan oleh DENI SYAFRUDIN internet Banking

mampunya hanya Rp100juta, jadi besok saja tanggal 23 Oktober 2018;

Bahwa setelah itu Terdakwa tidak mengetahui, teknisnya bagaimana, karena

perintah Terdakwa kepada DENI SYAFRUDIN untuk membantu Rp250juta

dari uang yang ada di rekening yang dikelola DENI SYAFRUDIN;

Bahwa DENI SYAFRUDIN melaporkan kepada Terdakwa mengenai

penerimaan uang dari GATOT RACHMANTO pada keesokan hari setelah

penerimaan;

Bahwa sepengetahuan Terdakwa, DENI SYAFRUDIN menerima uang dari

GATOT RACHMANTO pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa Terdakwa lupa kapan DENI SYAFRUDIN lapor, namun seingat

Terdakwa, DENI SYAFRUDIN melaporkan menerima dari GATOT

RACHMANTO 100, uang dari SUPADI PRIYATNA 80, dari tabungan 70,

sehingga total Rp250juta;

Bahwa Terdakwa membenarkan percakapan tersebut pada hari Selasa

tanggal 23 Oktober 2018 pukul 16 WIB

Bahwa Terdakwa membenarkan rekaman percakapan antara Terdakwa

dengan DENI SYAFRUDIN yang pernah diperdengarkan di persidangan;

Bahwa uang sumbangan untuk DPP PDIP terkait acara Sumpah Pemuda;

Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan ELVI DIANA, namun pada saat itu

ditunjuk ELVI DIANA yang menerima sumbangan, pada saat itu Terdakwa

memanggil DENI SYAFRUDIN untuk menemui ELVI DIANA untuk mengatur

mengenai transfer;

Bahwa Terdakwa tidak mengkonfirmasi kepada DPP PDIP bahwa uang

sumbangan acara Sumpah Pemuda sudah ditransfer;

Bahwa uang yang berasal dari SUPADI PRIYATNA awalnya SUPADI

PRIYATNA memberikan uang Rp200juta dari orang-orang yang

dipromosikan, Terdakwa bilang kepada SUPADI PRIYATNA bahwa yang

Rp100juta agar diserahkan kepada DENI SYAFRUDIN dan yang Rp100juta

untuk SUPADI PRIYATNA, sehingga selanjutnya uang diserahkan kepada

DENI SYAFRUDIN;

Bahwa uang yang ada di dalam tabungan yang dikelola DENI SYAFRUDIN

uang bercampur, ada uang Terdakwa, ada uang terkait promosi;

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada MAHMUD IING

TAJUDIN, RITA SUSANA dan ENI SUHAENI;

Bahwa bawahan yang loyal kepada Terdakwa yang memberikan sangu,

Terdakwa tidak pernah menelepon mereka untuk memberikan uang kepada

Terdakwa;

Bahwa DENI SYAFRUDIN adalah Ajudan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mempunyai ajudan sebanyak 2 orang yakni DENI

SYAFRUDIN dan RANGGA;

Bahwa Terdakwa mempunyai Sekretaris Pribadi, dulu ANDRI kemudian

diganti dengan SUNEDI;

Bahwa Terdakwa meminta kepada DENI SYAFRUDIN dan SUNEDI untuk

menyimpan uang-uang Terdakwa;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa uang tersebut ada yang bersumber dari Terdakwa, ada yang dari

pemberian yang lain seperti dari dinas atau hasil promosi;

Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji Rp6.264.000, uang PDH mendapat

Rp25.500.000, uang opersional Rp30.000.000, uang makan minum

Rp15juta, uang dari pajak retribusi setiap 3 bulan sekali Rp60juta jadi setiap

bulan Rp20juta, uang PDAM Rp8juta, uang dari Dinas Kesehatan per 4

bulan kadang-kadang Rp40juta kadang Rp50juta, jadi total semua Rp224juta

sekian;

Bahwa Gaji Terdakwa baru pada tahun 2018 masuk ke rekening,

sebelumnya tidak, karena baru pada tahun 2018 dibuatkan semua gaji ASN

masuk ke dalam rekening yang dibuat oleh Bank BJB pada awal 2018;

Bahwa kalau sebelumnya, gaji Terdakwa terima secara cash, kemudian

Terdakwa berikan kepada ajudan Terdakwa atau Sekpri, mengenai

dimasukkan ke dalam rekening siapa itu yang mengatur adalah DENI

SYAFRUDIN;

Bahwa Terdakwa tidak mengarahkan hanya menyampaikan kepada DENI

SYAFRUDIN selaku Ajudan Terdakwa untuk membuat rekening, jadi

sepenuhnya Terdakwa mempercayai Ajudan Terdakwa, semuanya diatur

oleh DENI SYAFRUDIN, saking Terdakwa percayanya kepada DENI

SYAFRUDIN, nama-nama WARNO, ETI Terdakwa tidak tahu, Terdakwa

tidak pernah ditunjukkan yang mana orangnya dan mana buku rekeningnya,

Terdakwa mengetahuinya setelah ditangkap KPK, karena DENI

SYAFRUDIN tidak pernah melaporkannya kepada Terdakwa;

Bahwa saking Terdakwa percayanya dengan DENI SYAFRUDIN sehingga

Terdakwa tidak pernah mengecek berapa uang yang masuk dan berapa

uang yang keluar, paling Terdakwa memerintahkan kepada DENI

SYAFRUDIN “DEN atur untuk Kapolres, untuk Kajari, untuk Demo, untuk

Perda RT/RW, untuk Raperda APBD”;

Bahwa DENI SYAFRUDIN tidak selalu melaporkan adanya penerimaan

uang kepada Terdakwa;

Bahwa untuk penerimaan dari GATOT RACHMANTO dan SUPADI

PRIYATNA, DENI SYAFRUDIN melaporkan penerimaannya kepada

Terdakwa, sedangkan untuk penerimaan yang lainnya tidak melaporkan

kepada Terdakwa;

Bahwa ada penerimaan yang dilaporkan kepada Terdakwa ada juga

penerimaan yang tidak dilaporkan, seperti dari RITA SUSANA dilaporkan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



sekian, karena dilaporkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa tahu,

sedangkan yang tidak dilaporkan Terdakwa tida mengetahuinya;

Bahwa uang untuk fee proyek diberikan kepada SUNEDI;

Bahwa untuk rekening atas nama orang lain yang dikelola oleh SUNEDI

Terdakwa mengetahui bahwa ada dibuat atas nama orang lain yakni

SUBEKTI dan SUCI, sedangkan untuk yang dikelola DENI SYAFRUDIN

Terdakwa tidak mengetahuinya, Terdakwa hanya meminta agar diatur saja;

Bahwa pada mulanya Terdakwa menggunakan rekening atas nama

keponakan-keponakan Terdakwa NOVITA, RUSTININGSING, kemudian

diberi masukan jangan pakai rekening keponakan, pakai atas nama orang

lain saja;

Bahwa kalau rekening atas nama Terdakwa kalau terlalu banyak nanti akan

dicurigai;

Bahwa uang yang Terdakwa peroleh tersebut tidak sah;

Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang kepada pihak Kementerian Dalam

Negeri, Terdakwa hanya pada saat outbound saja meminta kepada DENI

SYAFRUDIN untuk memberikan uang Rp75juta kepada MAKMUR MARBUN

namun oleh DENI SYAFRUDIN ditambahi Rp15juta menjadi Rp90juta;

Bahwa dari uang yang Terdakwa peroleh, tidak ada yang Terdakwa

pergunakan untuk membeli aset atau kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa selain menerima gaji sebagai Bupati, Terdakwa mempunyai toko

beras di Cipinang dan bisnis jual beli tanah;

Bahwa sebelum menjadi Bupati Terdakwa bisnis jual beli tanah, karena

setelah menjadi Bupati Terdakwa tinggal di Cirebon maka tanah Terdakwa

yang di Jakarta Terdakwa jual, di Bogor Terdakwa mempunyai tanah;

Bahwa awalnya DENI SYAFRUDIN melaporkan kepada Terdakwa menerima

uang Rp925juta dari RITA SUSANA SUPRIYANTI, semula ingin memberi

Rp1 miliar, ternyata begitu di dalamnya hanya Rp925juta, waktu itu malam

Terdakwa menerima di pendopo;

Bahwa uang tersebut dari Hyundai atas perintah PLTU 2, jadi Terdakwa

membebaskan lahan untuk PLTU II seluas 200ha seperti Bupati sebelumnya

telah membebaskan lahan 200ha untuk PLTU I sampai dua tahun tidak

selesai, alhamdulillah Terdakwa tidak sampai 6 bulan berhasil,

Bahwa di Cirebon banyak sekali demo, karena Terdakwa mantan prajurit

maka Terdakwa bisa memanggil Dandim Danbrimob untuk bekerjasama

mengawal proyek nasional, kita amankan PLTU 2, Terdakwa kebetulan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



ditunjuk menjadi Kepala Koordinator, bahkan Dandim Kapolres menelpon

“mana pak Bupati?” Kemudian Terdakwa katakan karena PLTU 2 adalah

proyek nasional maka tidak memberikan uang kepada Terdakwa, sehingga

karena masukan dari rekan Forminda maka Terdakwa undang HERU

DEWANTO dan TEGUH tolong ini karena diminta oleh rekan-rekan

Forminda untuk koordinasi kemarin;

Bahwa Terdakwa tidak meminta nilai, tetapi minta dibantu, HERU

DEWANTO menyampaikan karena PLTU 2 proyek nasional maka tidak bisa,

nanti biar pemenang tender saja yang memberikan, karena yang menang

tender adalah Hyundai maka Hyundai Mr HERRY JUNG, akhirnya Mr.

HERRY JUNG dipanggil ke ruangan Terdakwa oleh HERU DEWANTO dan

TEGUH menyampaikan tolong ke depan Sdr. HERRY JUNG bantu PEMDA

kasihkan kepada Bupati atau langsung kepada Muspida;

Bahwa Terdakwa tidak pernah memanggil RITA SUSANA ke pendopo, yang

benar RITA SUSANA bersama Kepala Bappeda datang ke pendopo

mendampingi PLTU 2 HERU DEWANTO dan TEGUH ke ruang kerja

Terdakwa, jadi justru yang pertama kali kenal dengan HERRY JUNG adalah

RITA SUSANA yang kemudian memperkenalkannya kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak pernah kenal dengan menantu RITA SUSANA,

perusahaannya tidak tahu, dikatakan memakai perusahaan anak Terdakwa,

anak Terdakwa masih mahasiswa tidak punya perusahaan, jadi ini adalah

hal yang tidak mungkin kalau dikatakan anak bapak saja, maka pada saat

RITA SUSANA bersaksi Terdakwa mengatakan “bu anak saya yang besar

masih kuliah tidak punya perusahaan” Terdakwa tidak kenal dengan

perusahaan milik menantu RITA SUSANA;

Bahwa oleh karena yang menerima uang adalah DENI SYAFRUDIN, maka

apa yang dikatakan oleh DENI SYAFRUDIN Terdakwa benarkan;

Bahwa pada saat di persidangan RITA SUSANA mengatakan memberikan

kepada Terdakwa uang di bulan Maret 2018 di pendopo sedangkan posisi

Terdakwa pada saat itu sedang cuti, jadi tidak mungkin Terdakwa ada di

pendopo karena pendopo sudah digembok, maka pada saat di persidangan

saksi RITA SUSANA Terdakwa kejar “kapan di pendoponya?”;

Bahwa apa yang dikatakan DENI SYAFRUDIN di persidangan maupun di

BAP nya Terdakwa akui semua;

Bahwa Terdakwa menerima dari Haji BISRI sebenarnya dari RUDYANTO,

namun DENI SYAFRUDIN mengatakan menerima dari Haji BISRI tentang

perijinan galian C, sedangkan perijinan Galian C tidak ada di Kabupaten,


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Galian C adanya di provinsi tetapi dikatakan terhadap Terdakwa terkait

Galian C, Terdakwa menerima uang dari Subkon RUDIYANTO karena tidak

masuk ke PLTU 2, baik Hyundai dan RUDYANTO memberikan kontrisbusi,

dan uang tersebut bukan untuk Terdakwa tetapi buat operasional;

Bahwa Terdakwa menerima Rp500juta dari Haji BISRI dan Terdakwa

berikan kepada Haji BISRI Rp15juta, bahwa uang tersebut sumbernya dari

RUDIYANTO bukan Haji BISRI, namun di BAP dikatakan bersumber dari

Haji BISRI, karena perijinan tidak ada di Kabupaten;

Bahwa terkait penerimaan fee dari Dinas PUPR Terdakwa tidak menetapkan

prosentasi, dari Dinas PUPR yang dicatat oleh SUNEDI sekitar Rp750juta

dari Tahun 2017, apa yang dicatat tersebut Terdakwa akui;

Bahwa tidak benar Terdakwa mengarahkan kepada semua Kepala OPD

untuk mengumpulkan fee proyek, Terdakwa pada saat mengumpulkan

semua Kepala OPD di Patra Jasa, semua kita harus keterbukaan dan disitu

juga ada wartawan dari Cirebon, justru Terdakwa pada saat itu

menyampaikan kepada Kepala Dinas untuk bisa supaya bersih;

Bahwa pada saat di Patra Jasa Terdakwa langsung di podium, bahwa

dengan adanya gejolak di Kabupaten Cirebon maka Terdakwa mengarahkan

kepada semua Kepala OPD untuk bersih, pada waktu itu masih ada Wakil

Bupati, jadi berdua;

Bahwa para Camat yang memberikan uang operasional kepada Terdakwa,

tidak semua Camat, kadang 27 Camat, kadang 25 Camat, jadi tidak semua

flat;

Bahwa ada list nama Camat 40 orang, tetapi dari 40 orang tidak semua

memberikan, misalnya bulan ini 25 orang, bulan kemarin 27 orang;

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang tersebut kepada Para Camat,

namun Terdakwa akui bahwa Terdakwa menerima uang dari Para Camat

tersebut;

Bahwa untuk pengangkatan honorer ada yang Terdakwa terima uangnya

ada yang tidak;

Bahwa Terdakwa mengakui salah menerima uang, karena kondisi terdesak;

Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut kesalahan Terdakwa,

kebodohan Terdakwa, memang di dalam APBD Kabupaten Cirebon tidak

ada anggaran untuk koordinasi, sedangkan kondisi di Kabupaten Cirebon

keras, demo terus terusan, kunjungan membutuhkan biaya, kunjungan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Presiden sekali datang Rp600juta, Bupati harus menyiapkan uang Rp600juta

kepada Muspida sedangkan uang Bupati tidak ada;

Bahwa uang yang Terdakwa terima bercampur, ada yang Terdakwa

pergunakan untuk pribadi Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada jajaran Terdakwa

untuk tidak memberikan fee, uang kepada Terdakwa;

Bahwa PPK adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang untuk

memberhentikan, mengangkat, memindahkan ASN yang ada di lingkungan

pemerintahan;

Bahwa Tim Penilai Kinerja memberikan saran pendapat kepada PPK untuk

memberikan nilai apakah seseorang layak untuk menduduki suatu jabatan;

Bahwa dalam hal ini PPK yang menetapkan pengangkatan, pemindahan dan

pemberhentian pejabat;

Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada AVIP SUHERDIAN apakah

GATOT RACHMANTO loyal atau tidak;

Bahwa penentuan “loyal” atau “tidak loyal” ASN juga masuk dalam

wewenang Terdakwa, karena kalau Terdakwa mempunyai bawahan yang

tidak loyal tentu kinerjanya tidak akan optimal, loyalitas bawahan kepada

pimpinan adalah yang utama, supaya pekerjaan yang dilakukan sesuai

dengan keinginan atasan;

Bahwa Terdakwa sebenarnya berhak untuk menentukan pejabat, namun

selama ini apa yang sudah digodok oleh Baperjakat Terdakwa setujui;

Bahwa Tim Penilai Kinerja sama dengan Baperjakat;

Bahwa proses sudah sesuai prosedur, Terdakwa tidak ikut dalam proses

pembahasan sejak awal, namun Terdakwa sudah mendapatkan laporan

langsung dari Tim Penilai;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari awal, Terdakwa tidak hafal, untuk

eselon II Insya Allah hafal;

Bahwa kalau eselon II proses promosinya langsung ditangani oleh Bupati;

Bahwa kalau Terdakwa tidak setuju dengan usulan Tim Penilai, maka

Terdakwa bisa mendrop nama-nama yang diajukan oleh Tim Penilai;

Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan GATOT RACHMANTO dan ada

percakapan tentang pengusulan GATOT RACHMANTO;

Bahwa kalau uang promosi kebanyakan diterima melalui BKD, dikumpulkan

di BKD, kemudian uang dibagi kepada Bupati, Sekda, Asisten III, Kepala


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



BKD, Asisten I, dan juga Inspektorat selaku anggota tim, porsi yang banyak

memang kepada Bupati;

Bahwa ketika DENI SYAFRUDIN membuat rekening atas nama orang lain

seperti WARNO, ETI MARTINI tidak melaporkan kepada Terdakwa,

Terdakwa tidak pernah melihat fisik rekening tersebut, sedangkan kalau

rekening atas nama SUCI, SUBEKTI yang dibuat oleh SUNEDI ada

dilaporkan kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa terlalu percaya kepada anak buah Terdakwa, sehingga

tidak pernah mengontrol anak buah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menerima laporan terhadap uang yang jumlahnya besar

sedangkan yang kecil seperti Rp50juta, Rp25juta Terdakwa tidak menerima

laporan;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai catatan pejabat yang belum

menyerahkan uang;

Bahwa Terdakwa karena pernah dilaporkan siapa yang menyerahkan uang

maka Terdakwa ingat;

Bahwa di dalam BAP-nya DENI SYAFRUDIN menerangkan ada uang yang

masuk ke rekening ETI MARTINI pada tanggal tanggal di bulan Maret 2018

ketika Terdakwa sedang cuti, bagaimana mungkin Terdakwa menerima uang

sedangkan pada saat itu Terdakwa sedang cuti, pada tanggal-tanggal

tersebut ada uang masuk ke rekening ETI MARTINI, namun pada hari yang

sama juga uang tersebut keluar dan masuk ke rekening WARNO, jadi

seolah-olah uang-uang tersebut hanya dipindah-pindahkan saja, sehingga

ketika dihitung mencapai jumlah Rp23 miliar, Terdakwa tidak paham

mengapa DENI SYAFRUDIN melakukan hal tersebut;

Bahwa sebelum menjadi Bupati Terdakwa menjabat TNI kolonel TNI

Angkatan Darat di Mabes TNI AD sebelumnya Letnan II sampai Kapten di

KOSTRAD;

Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah tinggal di Cirebon;

Bahwa Terdakwa mencalonkan diri menjadi Bupati Cirebon karena diminta,

sebenarnya Terdakwa tidak mau, istri terdakwa pun tidak setuju, Terdakwa

pangkat kolonel di usia 45 tahun, pada waktu itu jalanan di Cirebon rusak,

pendopo dijadikan sebagai tempat maksiat, berjudi, mabuk-mabukan,

pertama kali Terdakwa menjadi Bupati dikantor menjadi tempat maksiat,

Terdakwa diminta menjadi Bupati, kalau Terdakwa masih TNI minimal

bintang satu sekarang;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa Terdakwa mengaku terima salah menerima uang tersebut, anak-

anak Terdakwa kecil;

Bahwa pembangunan Kabupaten Cirebon sekarang sudah lebih baik;

Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan DENI SYAFRUDIN untuk

mencari orang gila untuk dibuatkan buku rekening Bank;

Bahwa Terdakwa mengakui telah salah langkah;

Bahwa keperluan koordinasi yang membutuhkan anggaran yang diluar

APBD;

Bahwa Pasar Batik Trusmi Terdakwa bangun karena Cirebon adalah kota

batik, kemudian Terdakwa bangun kawasan usaha, Taman Makam

Pahlawan sebelumnya belum punya, sport center yang berskala nasional

bukan hanya menggunakan APBD Kabupaten tetapi juga APBD Provinsi,

jalan-jalan, Terdakwa langsung menghadap kepada Menteri secara

langsung, sehingga pembangunan di Cirebon selama Terdakwa menjabat

lima tahun sebagai Bupati kondisi jalan sekarang 75% sudah bagus yang

25% yang rusak;

Bahwa kesalahan Terdakwa menerima uang memang karena kondisi,

kunjungan presiden ke Cirebon sering sekali kunjungan uangnya Rp600juta,

darimana lagi uangnya;

Bahwa Terdakwa membuat kampung Inggris, Terdakwa mengkursuskan

satu kampung bahasa Inggris, pendopo sekarang selalu ada pengajian,

Terdakwa sebagai pemimpin selalu berusaha mendekatkan diri kepada

rakyat, maka pada saat Pilkada kemarin Terdakwa kembali terpilih menjadi

Bupati Kabupaten Cirebon karena Terdakwa dekat dengan masyarakat dan

pembangunan di Cirebon bermanfaat;

Bahwa menurut penilaian Terdakwa orang-orang yang duduk dalam jabatan

sudah sesuai prosedur dan seleksi, sudah memenuhi kriteria;

Bahwa Terdakwa mengakui bersalah, harusnya tidak berbuat seperti itu,

Terdakwa tidak akan mengulangi, Terdakwa akan merubah diri, Terdakwa

sebagai prajurit merah putih betul;

Bahwa walaupun Terdakwa sudah diluar, Terdakwa akan membantu Wakil

Bupati terhadap pembangunan yang belum dilaksanakan, supaya Cirebon

tetap aman kondusif, karena Wakil Bupati Terdakwa merupakan seorang

Kyai seorang ulama, Terdakwa khawatir utamanya jalur komunikasi

pimpinan daerah, karena Cirebon keras sekali, masyarakatnya pendemo,

dan bahkan rumah dinas Bupati ditabrak pintunya oleh pendemo;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa Terdakwa telah mengamankan tanah di Tuparep 9000 m2 yang

diperebutkan oleh mantan Bupati dengan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon

nilainya sekitar Rp150miliar, pada waktu itu Terdakwa ditawari akan

diberikan uang Rp15miliar namun Terdakwa tolak, karena Terdakwa ingin

untuk Kabupaten Cirebon, Terdakwa mengeluarkan uang Terdakwa sendiri

karena anggaran tidak ada;

Bahwa ada lagi tanah di Cileduk tanah sekitar 26.000 m2, masyarakat

Tionghoa menyerahkan kepada Terdakwa Sertipikat asli, tapi karena

Terdakwa adalah Bupati, maka tetap Terdakwa serahkan kepada Pemda

sekarang telah menjadi aset Pemda yang nilainya Rp50 miliar;

bahwa kalau dihitung Terdakwa telah menyelamatkan aset kurang lebih

Rp200miliar, itu yang Terdakwa lakukan untuk masyarakat Cirebon, saking

cintanya Terdakwa sebagai putra daerah kepada Cirebon, Terdakwa belum

pernah mengabdi di Cirebon;

Bahwa Terdakwa sebagai Letnan 2 di Jakarta lalu ke Aceh, Ambon, dan

yang terakhir, Terdakwa lebih baik perang di pertempuran;

Bahwa karena uang dari promosi yang Terdakwa terima, bercampur maka

ada yang terpakai untuk keperluan pribadi Terdakwa, meskipun terpakai

tetap ada uang pribadi milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk

koordinasi;

Bahwa Terdakwa menjual tanah dulu di Jonggol yang kemudian Terdakwa

belikan tanah lagi, mungkin karena Terdakwa menjualnya di Bogor dan beli

lagi di Cirebon, Terdakwa memang bisnisnya jual beli tanah;

Bahwa sebelum Terdakwa menjadi Bupati sudah mempunyai aset, ada di

LHKPN juga, kemudian tanah tersebut diatasnamakan istri Terdakwa;

Bahwa aset Terdakwa yang di Bogor dijual kemudian Terdakwa membeli

aset di Cirebon, kemudian aset-aset tersebut Terdakwa masukkan di LHKPN

tahun 2018 pada saat menjadi calon Bupati, tidak ada yang ditutupi, tetapi

yang di Bogor karena sudah dijual otomatis sudah dihapus, jadi hapus di

Bogor masuk di Cirebon, jadi aset terdakwa di Cirebon dari hasil penjualan

aset di Bogor, sedangkan dari penerimaan promosi hanya Rp6 miliar;

Bahwa Terdakwa menyampaikan apa adanya;

Bahwa dari LHKPN Terdakwa tahun 2013, 2015, 2017 dan terakhir tahun

2018 tentang aset tersebut, jadi sudah jelas pada saat Terdakwa tahun 2013

sudah memiliki aset Rp17 miliar, deposito kurang lebih Rp9 miliar, otomatis

ketika ada penambahan di tahun 2015 deposito ada yang Terdakwa cairkan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Terdakwa belikan tanah di Cirebon, sehingga pada tahun 2013 dan 2015

hilang sebagian aset baru kemudian muncul aset baru di Cirebon;

Bahwa sebelum Terdakwa berbicara dengan dengan GATOT RACHMANTO

dalam pembicaraan telepon tanggal 22 Oktober 2018 tentang “yang itu

serahkan aja ke DENY” karena sebelumnya sudah ada kesepakatan terkait

uang dengan GATOT RACHMANTO pada hari Jumat tanggal 18 Oktober

2018, setelah olah raga GATOT RACHMANTO datang menghadap

Terdakwa di ruangan Terdakwa;

Bahwa setiap tahun sesungguhnya ada dua kali promosi, namun dipisahkan

antara promosi untuk struktural dan fungsional sehingga kelihatan seperti 4

kali, seperti Juni struktural, Juli fungsional, November struktural, Desember

fungsional, kelihatannya empat kali tetapi sesungguhnya dua kali, jadi yang

dua kali itu dikumpulkan oleh Kepala BKD untuk kemudian uang dibagi

kepada Bupati sesuai dengan porsinya, Sekda, Asisten, kepala BKD berapa,

Terdakwa tanyakan itu karena dari dulu porsinya seperti itu;

Bahwa dulu Kepala BKD Kalinga yang mengumpulkan uang pegawai yang

dipromosikan;

Bahwa usulan bisa lewat BKD maupun Bupati;

Bahwa tidak semua ASN memberikan uang promosi ada juga yang tidak

memberikan bisa dikatakan 50:50;

Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sebelum ASN dilantik;

Bahwa di persidangan kepada Terdakwa ditunjukkan barang bukti dan telah

dibenarkan oleh yang bersangkutan, yaitu :

BB No. 1, BB No. 2, BB No. 3, BB No. 4, BB No. 11, BB No. 12, BB No. 13, BB No. 14, BB No. 15, BB No. 16, BB No. 17, BB No. 18, BB No. 38, BB No. 39, BB No. 41, BB No. 46, BB No. 50, BB No. 51, BB No. 52, BB No. 53, BB No. 54, BB No. 55, BB No. 59, BB No. 64, BB No. 65, BB No. 66, BB No. 71, BB No. 72, BB No. 82, BB No. 83, BB No. 84, BB No. 85, BB No. 87, BB No. 97, BB No. 98, BB No. 99, BB No. 101, BB No. 102, BB No. 113, BB No. 114, BB No. 115, BB No. 137, BB No. 142

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang

meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Wartono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi menjadi warga Kabupaten Cirebon sejak lahir;

Bahwa saksi memperhatikan (bertindak sebagai pemerhati) Pemda

Cirebon sejak tahun 2005, pada saat itu Bupatinya Sdr. Sutisna;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa kebiasaan pemberian fee kepada Bupati dalam rangka promosi

jabatan sudah berlangsung sejak Bupati dijabat oleh Sdr. Sutisna,

bahkan pada tahun 2007 saksi pernah melaporkan Bupati ke KPK;

Bahwa pada tahun 2012 LSM Anti Korupsi pernah membuat surat

laporan kepada Bupati Cirebon, bahwa Kabid Mutasi di BKD yang

berperan dalam pemungutan fee kepada pejabat yang promosi;

Bahwa sejak dipimpin oleh Sdr. Sunjaya suasananya berbeda, seperti

ada kegiatan pengajian, dan lain-lain;

Bahwa sejak Bupati dijabat oleh Terdakwa banyak dibangun

infrastruktur, seperti jalan, bantuan kepada petani dan lain-lain;

Bahwa saksi menjabat sebagai pengurus HKTI dengan jabatan selaku

Wakil Bendahara dan pemerhati masyarakat;

Bahwa pada awal-awal jabatan Terdakwa sebagai Bupati Cirebon, saksi

sudah mengingatkan Terdakwa;

Bahwa saksi juga mendengar issue di masyarakat bahwa jual beli

jabatan juga terjadi pada masa jabatan Terdakwa, yaitu apabila ada

promosi jabatan;

Bahwa jual beli jabatan lebih parah pada masa jabatan Terdakwa

padahal pada tahun 2014 apabila ada pemberian fee ditolak oleh

Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Muhari Abu Kamal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama alumni

pesantren Babakan Ciwaringin;

Bahwa yang saksi tahu Terdakwa adalah anggota TNI dengan pangkat

terakhir Kolonel dan dikenal sebagai pedagang besar (pengusaha);

Bahwa saksi/alumni pesantren mengharap Terdakwa untuk

mencalonkan diri sebagai Bupati Cirebon;

Bahwa sejak kepemimpinan Terdakwa kehidupan keagamaan di

Kabupaten Cirebon lebih meningkat, bahkan Terdakwa mengimami

sendiri shalat Tarawih;

Bahwa saksi merasa tidak nyaman apabila promosi dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Cirebon harus dengan embel-embel pemberian

uang;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa terkait penerimaan selain gaji resmi bagi ASN menurut saksi

sifatnya subhat;

Bahwa pada saat terjadinya OTT oleh KPK saksi tidak berada dilokasi

kejadian;


3. Suhaeri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pembangunan jalan, seperti jalan-jalan yang berlobang dilakukan

betonisasi;

Bahwa irigasi untuk petani diperbaiki;

Bahwa kegiatan pengajian setiap hari Jum’at di pendopo Kabupaten rutin

dilaksanakan, bahkan Terdakwa memimpin doa dan menjdi imam shalat;

Bahwa Terdakwa sangata agamis selama ini tidak pernah ada

dipendopo acara keagamaan semenjak Terdakwa Bupati acara

keagamaan dipimpin langsung oleh Terdakwa;

Bahwa saksi merasa tidak nyaman apabila promosi dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Cirebon harus dengan embel-embel pemberian

uang;


4. Endi Cardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

Bahwa sebelum Terdakwa menjabat Bupati Cirebon, wilayah Timur

Kabupaten Cirebon akan memisahkan diri dari Kabupaten Cirebon

karena tidak ada pembangunan untuk desa-desa di wilayah timur;

Bahwa karena sejak kepemimpinan Terdakwa ada perhatian kepada

wilayah timur, maka wacana pemisahan diri tidak jadi dilaksanakan;

Bahwa dengan terkenanya Terdakwa dalam OTT KPK, maka

masyarakat wilayah timur merasa kehilangan;

Bahwa setiap bulan Ramadhan Bupati mengadakan acara Buka

Bersama, Tarawih Bersama sampai makan sahur;


Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



1. Dr. Widiada Gunakarya, SH, MH, di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

‒ Bahwa tindak pidana korupsi sepanjang yang ahli ketahui secara yuridis

perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau korporasi

yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara;

‒ Bahwa apa yang ahli kemukakan ditetapkan pengaturannya dalam Pasal

2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh UU

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

‒ Bahwa Pasal 11 maupun 12 huruf b sebetulnya terkait dengan

penyuapan, hanya disini lebih ditekankan pada passive omkoping atau

passive bribery, Pasal 11 misalnya perbedaannya dengan Pasal 12 huruf

b pertama dalam ancaman pidana bisa dilihat didalam ketentuan masing-

masing, kalau Pasal 11 ancaman pidana dengan pidana penjara paling

singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling

sedikit Rp50juta rupiah dan paling banyak Rp250juta rupiah. Sedangkan

di dalam Pasal 12 huruf b dipidana penjara seumur hidup atau paling

singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp200juta rupiah dan paling banyak Rp 1 miliar. Jadi ada perbedaan

ancaman pidana, perbedaan ancaman pidana mencerminkan derajat

berat ringannya suatu delik, baik delik yang ditetapkan dalam ketentuan

dalam Pasal 11 maupun Pasal 12 huruf b. Selanjutnya pada pasal 11

terjadi perbuatan menerima unsur obyektifnya menerima hadiah atau

janji, yang kedua hadiah atau janji tersebut diterima karena kekuasaan

atau ada kaitannya dengan jabatannya, sedangkan dalam Pasal 12 huruf

b perbuatan disitu hanya berupa hadiah, itu diterima sebagai unsur

obyektifnya juga dimaksudkan atau sebagai akibat, atau disebabkan

karena melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam

jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, itu obyektifnya.

Sedangkan masing-masing dari unsur subyektifnya diketahui atau patut

diduga, jadi disini perbedaan disamping ancaman pidana yang

mencerminkan derajat berat ringannya suatu delik, juga didalam Pasal 11

ada dua terus kemudian di pasal 12 huruf b hanya hadiah. Terus yang

terakhir, di dalam Pasal 11 ada ditentukan yang tidak ada ketentuannya

di Pasal 12 atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau

janji terkait dengan jabatannya;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



‒ Bahwa menurut ahli, walaupun C tidak mengucapkan atau melalui orang,

disitu include sebetulnya dengan kata-kata “loyal” seolah sudah ada

kesepakatan, seandainya tidak ada kata loyal mungkin tidak. Loyal

artinya disini jika dikaitkan dengan janji, ada kesepakatan yang harus

dipenuhi, kesepakatan yang dipenuhi berarti disitu ada deal niat antara

kedua belah pihak, itu harus dibuktinya dengan adanya unsur subyekti

tadi “diketahui”, karena itu terkait dengan hadiah atau janji yang

diberikan;

‒ Bahwa menurut analisis hukum ahli sepanjang yang ahli ketahui, di

situlah memang harus digali dalam rangka verifikasi, ditambah lagi

padahal sudah dilantik, ada ketakutan dalam pikiran orang tadi, kalau

janjinya tidak ditepati berarti dia akan dimutasi, digeser atau apapun

istilahnya, sehingga dalam pikiran si pemberi yang terjadi berkaitan

dengan jabatannya, ada korelasi, ada relasitas antara yang dua tadi,

dalam pikiran orang atau hadiah atau janji yang dikemukakan tadi;

‒ Bahwa Pasal 5 subyek hukumnya adalah setiap orang, tidak langsung

subyek hukum mengacu kepada pegawai negeri atau penyelenggara.

Karena itu setiap orang berarti orang itu yang bersangkutan berinisiatif

untuk memberikan, jadi aktif dia itu oleh karena itu bisa dikualifikasi

sebagai pemberi aktif. Walaupun di ayat keduanya itu si penerima

dipidana sama, partner dari pasal 5 ini dipartnerkan secara theoritical

dengan Pasal 11, begitu juga dalam KUHP karena itu diadopsi,

partnernya pasal 11 berkaitan, dan pasal 11 ini menerima. Walaupun itu

ada dalam UU Tindak pidana Korupsi, perlu diverifikasi apakah ada

kerugian negara atau tidak, itulah yang diamanatkan dalam penjelasan

pasal 32 UU Tipikor itu;

‒ Bahwa pada awal ketika ditanyakan apa itu tindak pidana korupsi, di situ

ada perbuatan yang pada akhirnya berakibat kerugian negara, ingat yang

namanya perbuatan atau tindak pidana tidak hanya handeling atau

perbuatan tok, tetapi juga ada akibat, ada rugi, jadi tidak ada Rp1 maka

tidak ada Rp100, ada tidak di dalam baik aktive maupun passive

omkoping ketika dilakukan ada kerugian negara atau tidak, kalau tidak

menurut ahli tidak serta merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak

pidana korupsi, kalau hanya berpotensi itu beda lagi, meskipun maksud

pemberantas korupsi ingin memberantas korupsi melalui itu, tetapi secara

yuridical karena ilmu hukum itu ilmu yang practical, maka harus nyata

ada dalam norma, norma itu, ada konsep-konsep yang tidak bisa


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



dipungkiri, apalagi itu sudah ditetapkan dalam norma itu sendiri, jadi

harus itu diverifikasi, itu kaitannya, jadi tidak serta yang namanya suap

berkaitan dengan tindak pidana korupsi, disinilah case by case

melihatnya;

‒ Bahwa suap bisa dikaitkan dengan tindak pidana korupsi jika ada

kerugian negara;

‒ Bahwa kerugian negara bisa diukur, bisa diverifikasi secara nyata itu

yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 32, bagaimana mengukur

derajat kekurangan kerugian? Ada di situ ahli juga yang bisa menghitung

kerugian negara yang sudah memiliki brevet sebagai akuntan, jadi

melalui akunting, jadi tidak bisa dikira-kira berapa kerugiannya, harus

nyata, tidak bisa di awang-awang, ketika ada satu putusan pengadilan

ahli pernah membaca dan itu dijadikan sebagai skripsi oleh mahasiswa

ahli, ada dua kerugian negara artinya kepastian hukumnya jadi

bagaimana ini, BPK begini, ini begini, nah disitulah harus ada satu, kalau

hanya menghitung Rp1, Rp2 bisa kita menghitungnya, tetapi dalam

kerugian negara harus melalui keahlian, jadi harus nyata;

‒ Bahwa terkait dengan penafsiran sistematik, apa yang ahli jelaskan itu

berlaku terhadap penerapan pasal, kerugian keuangan negara nyata

tidak, seperti yang pertama kali ahli jelaskan ada kerugian negara, ketika

si penerima atau dalam konteks passive omkoping dia bertalian dengan

jabatan, bertentangan dengan kewajibannya, disitu ada korelasi tidak

dengan kerugian negara, kalau tidak ada maka tidak serta merta,

disinilah dalam kajian akademik dengan diadopsinya dari KUHP, apakah

secara mutlak atau tidak mutlak, kalau diadopsi apakah yang ada dalam

KUHP itu jadi tidak berlaku, bagaimana kalau tidak ada hubungan? Jika

ahli menyuap tukang jahit yang dia banyak supaya didahulukan, atau

tukang cukur, apakah suap? Kan tidak ada kerugian keuangan negara,

lalu bagaimana yang dipakai? Apakah korupsi itu? Disitu harus cerdas,

apakah pembentuk undang-undang barangkali tidak memikirkan kalau

ditinjau dari politik pidana, memang politik pidana tidak bisa dilepaskan

dari criminal policy dalam rangka menanggulangi kejahatan walaupun

dikatakan extra ordinary namun jangan melanggar kaidah hukum yang

lain, seperti itu, dan ini ada kajian akademik dan ini yang sudah

dilayangkan dalam rangka pembaharuan KUHP, dalam rangka

pembaharuan UU Tipikor, mudah-mudahan nanti secara tegas;

‒ Bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan isi pasal 32 :


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



1. Dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau

lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti,

sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka

penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan

tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan

perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk

mengajukan gugatan.

2. Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak

menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan

negara.

‒ Bahwa menurut pendapat ahli, tindak pidana korupsi dalam UU walaupun

dikategorikan macam-macam, karena jabatan dan lain sebagainya,

verifikasi ada tidak kerugian keuangan negara, sekarang terkait dengan

jabatan di KUHP juga ada, di dalam tindak pidana korupsi ada tidak,

sehingga menimbulkan dualisme ada secara mutlak ada tidak mutlak,

nah ini KPK ketika memberikan pemahaman tentang tindak pidana

korupsi, jawabannya seperti ini;

‒ Bahwa Ahli selengkapnya lupa pengkategorian jenis tindak pidana

korupsi dalam UU Tipikor, namun yang murni adalah Pasal 2 dan Pasal

3, pasal 5, pasal 11, 13 dan pasal 12, yang murni, yang lain bisa

dikualifikasikan meskipun tidak ada unsur merugikan keuangan negara;

‒ Bahwa kalau tidak ada unsur jangan, artinya KPK harus mawas diri,

jangan berpikir karena masuk dalam UU Tipikor maka semua hantam

kromo, maka ahli tidak sependapat ketika UU Nomor 32 Tahun 2002

tentang KPK pasal 1 angka 1 tindak pidana korupsi adalah tindak pidana

sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang itu, semuanya

masuk;

‒ Bahwa inti dari pemasalahan hukum yang kita hadapi bersama tidak

terkait dengan itu secara nyata, namun coba ahli jelaskan, di dalam suatu

delik ada unsur subyektif dan unsur obyektif, kedua unsur itu seyogyanya

dirumuskan tetapi ada juga hanya unsur subyektif, ada juga hanya unsur

obyektif, ketika pasal 2 ayat 1 bagaimana kita mencari unsur subektifnya

dalam UU nomor 31 tahun 1999, ketika kita dihadapkan dengan KUHP

bagaimana kita melihat unsur subyektif dan obyektifnya disitu, beda

dengan 362, 378, 372, semuanya itu teknik perumusan delik, ada sistem,

sama seperti perumusan ancaman pidana tadi, sekarang pembuktiannya

pertama unsur obyektif apakah melawan hukum tidak? Dalam artian


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



wederechtelijk tidak? Walaupun nanti timbul persoalan formeel

wederechtelijk atau materiel wederechtelijk? Sekarang kalau kita ada

unsur obyektif Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 apakah perlu dibuktikan? Beda

dengan Pasal 11 penyuapan “diketahui atau patut diduga” kalau itu

dinyatakan secara tegas eksplisit dalam pasal, buktikan, kalau tidak

secara tegas tertulis maka tidak usah dibuktikan;

‒ Bahwa kalau tidak secara nyata ada disebutkan unsur kerugian

keuangan negara maka tidak perlu dibuktikan;

‒ Bahwa gratifikasi baru menjadi suap apabila berkaitan dengan

jabatannya, tugas penegak hukum baik itu dari peradilan pidana umum,

ada kaitan tidak dengan kerugian keuangan negara, kalau tidak,

gratifikasi boleh, bila, seperti yang ahli katakan gratifikasi yang pemberian

dalam arti luas, dia menjadi suap menjadi delik, yang tidak bagaimana?

gratifikasi apakah menjadi delik pemberian yang seperti itu, menurut ahli

gratifikasi baru menjadi delik kalau ia suap, mengapa, ini ada alasan

pejabat tidak bisa lepas dari negara, negara memberi jabatan kepada

seseorang, pemberian dalam arti luas tersebut harus diberikan kepada

negara yang berhak, kalau diberikan kepada seseorang, sebagaimana

dalam penjelasan pasal 12 huruf b itu menjadi suap;

‒ Bahwa jika tidak ada unsur dalam suatu delik maka tidak ada kewajiban

untuk dibuktikan;

‒ Bahwa kalau dipahami tadi dari penjelasan ahli, verifikasi jika ada

kerugian negara secara nyata, oke, tetapi jika tidak ada, tidak bisa,

secara nyata kerugian keuangan negara berkait dengan kekuasaan atau

kewenangan yang berhubungan dengan jabatan, yang bertentangan

dengan kewajibannya, ada kaitan tidak dengan tindak pidana korupsi,

barangkali itu;

‒ Bahwa dalam konsep criminal policy melalui sarana penal, itu harus

diartikan luas, mengkriminalisasikan suatu perbuatan yang tadinya bukan

perbuatan menjadi perbuatan pidana, bagaimana mencegah perbuatan

itu dilakukan ada penal policy-nya yaitu ancaman pidana, sekarang

terkait dengan perbuatan, ketika itu dikriminalisasi berujung kepada UU,

UU ini berlaku umum tidak hanya terhadap satu perbuatan tertentu,

berlaku umum artinya mengapresiasi perbuatan-perbuatan yang mungkin

bisa terjadi, dalam konteks ini ada tidak negara dirugikan, penerima suap

berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan atau jabatannya, oleh

karena itu hadiah atau janji yang diinginkan harus ada korelasi antara


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



hadiah dengan tindakan yang nyata si penerima, disitulah perlu

diklarifikasi ada tidak kerugian negara, sekarang kalau dipaksakan ada

kerugian negara, pertanyaannya berapa negara dirugikan? Seperti itu;

‒ Bahwa sebelum ahli menyatakan pendapat ahli haruslah dinyatakan ada

tidak kerugian keuangan negara secara nyata, itu inti delik dari tindak

pidana korupsi, kalau ada kerugian keuangan negara maka apakah

kerugian negara tersebut ada kaitannya dengan perbuatannya;

‒ Bahwa sekarang harus dipelajari lagi kausaliteit pada akhirnya dari

sekian teori kita ambil yang terdekat, oleh karena itu ada pasal dalam

tindak pidana korupsi, sebagai akibat atau disebabkan itu berbicara

kausaliteit, ada tidak, jadi ahli kurang sepaham dalam pandangan seperti

itu, jadi semua bisa masuk sebagai tindak pidana korupsi, mentang-

mentang diatur dalam UU tindak pidana korupsi, seperti itu, barangkali

penjelasan ahli sudah meliputi semuanya yang pada intinya, inti delik

tindak pidana korupsi harus dibuktikan, ada tidak kerugian keuangan

negara;

‒ Bahwa tadi ahli katakan dalam Pasal 2 ayat 1 jelas kerugian keuangan

negara, jelas, pasal 3 juga begitu, kemudian dalam penjelasan Pasal 32

sudah dijelaskan secara nyata;

‒ Bahwa silakan saja bagi penegak hukum, ahli menghormati perbedaan

pendapat terkait Pasal 32 UU Tipikor;

‒ Bahwa terkait unsur subyektif yang diobyektifkan, sepanjang yang ahli

ketahui kalau sifat melawan hukum obyektif ada, sifat melawan hukum

subyektif ada;

‒ Bahwa Ahli tidak pernah dengar tentang unsur “subyektif yang

diobyektifkan”, kalau hukum pidana yang obyektif ada, subyektif ya

subyektif, kita menganut dualisme, bukan monisme, jadi baca lagi buku

Professor Moeljatno Asas-Asas Hukum Pidana, Roeslan Saleh dan anak

muridnya dan ahli yang termasuk dalam perguruan itu, tidak ditemukan

tentang unsur “subyektif yang diobyektifkan” karena disitu sangat

berbeda, kita tidak menganut ajaran Simmons, kita tidak mengulas apa

yang tidak kita sepahami;

‒ Bahwa apakah tidak cukup ada terminologi diketahui atau patut diduga,

diketahui merupakan derivasi yang bisa disebut bagian dari unsur

sengaja, sengaja itu kesalahan, kesalahan pertanggungan jawab pidana,

apakah tidak cukup dengan dua sekaligus diatur diketahui dan patut

diduga;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



‒ Bahwa Gratifikasi itu pemberian dalam arti luas, apa saja pemberian

dalam arti luas bisa kita lihat dalam penjelasan, bisa berupa uang, bisa

berupa harta;

‒ Bahwa Gratifikasi pemberian kalau didasarkan atas keikhlasan tidak ada

udang di balik batu itu tidak boleh dipidana, gratifikasi dalam pemberian

dalam arti luas termasuk suap apabila berhubungan dengan jabatannya,

tadi ahli sudah menjelaskan dalam konsep gratifikasi pemberian itu harus

kepada negara, makanya dikembalikan kepada negara, negara yang

akan menilai, ini tergantung apakah pemberiannya di atas Rp10juta atau

dibawah Rp10juta, tetapi dalam kajian akademis yang membedakan itu

hanya dalam proses suap, kalau dilaporkan suap menjadi tidak ada,

pertanyaannya lagi apakah alasan penghapus pidana baik berupa

kesalahan maupun melawan hukumnya dalam kaitannya dengan alasan

pembenar pemaaf disebabkan oleh atau dikaitkan dengan urusan

prosedural, itu tidak ada dalam ajaran hukum pidana, itu yang ahli

pahami, baru menjadi suap seperti yang ahli katakan tadi;

‒ Bahwa pertama ahli sepaham dengan majelis hakim kita harus

membersihkan korupsi dari bumi, kedua melindungi pejabat artinya

pejabat dilindungi dari perbuatan korupsi, begitu kita masuk kepada

norma yang dirumuskan dalam undang-undang, kajiannya apakah uang

yang diterima dalam benak si penerima kemudian dalam benak si

pemberi sebatas apa, apakah ada terkait dengan proyek case by case,

secara normatif jika berhubungan dengan jabatan bertentangan dengan

kewajiban atau tugas yang sama sekali tidak berkaitan, jadi tidak serta

merta dia itu korupsi atau dikenakan tindak pidana korupsi walaupun itu

diatur dalam UU tindak pidana korupsi;

‒ Bahwa Pasal 11 diadopsi dari KUHP hanya perumusannya yang

berbeda;

‒ Bahwa Pasal 11 masih berlaku efektif sampai sekarang;

‒ Bahwa dalam penanganan suatu kasus jelas masih bisa menerapkan

Pasal 11, asal unsur-unsurnya terpenuhi;

‒ Bahwa betul unsur-unsur dalam suatu pasal antara yang satu dengan

yang lain saling berkaitan;

‒ Bahwa menurut pendapat ahli dalam Pasal 11 ada atau menurut pikiran

yang memberikan berkaitan dengan jabatannya, itu artinya secara

include pernah dia mengucapkan sesuatu janji kalau tidak direalisasikan

janjinya;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



‒ Bahwa kalau si pemberi kemudian memberikan uang, maka termasuk

suap, karena yang dikasih si penerima dalam artian atasannya tadi, yang

memberi adalah bawahannya yang dilantik;

‒ Bahwa bagi si penerima uang jelas bertentangan dengan jabatannya,

bertentangan dengan sumpah;

‒ Bahwa jika tidak ada kerugian negara maka tidak serta merta korupsi,

kecuali ada kerugian keuangan negara yang nyata yang terkait dengan

jabatan;

‒ Bahwa korupsi merupakan delik formil, maka perbuatannya yang

dilarang, jika unsurnya sudah terpenuhi maka sudah terbukti karena

perbuatan sudah terpenuhi;

‒ Bahwa delik formil tetapi ada unsur dalam tindak pidana korupsi yang

merupakan bestandeel delict-nya tentang kerugian keuangan negara,

ada tidak diatur dalam ketentuan tersebut;

‒ Bahwa ketentuan dalam Pasal 5, 12, 11,13 masuk dalam ranah UU

Tindak pidana korupsi, namun verifikasi selanjutnya adalah ada tidak

keuangan negara dirugikan, karena delik formil perbuatan itu akibat dan

sebagainya menjadi tidak perlu, seperti itu, perbuatannya silakan saja

yang penting akibatnya ada tidak kerugian keuangan negara, sebagai

akibat dari perbuatan itu lagi;

‒ Bahwa yang namanya perbuatan tidak hanya perbuatan semata, ahli

mendapatkan pemahaman itu dari Professor Moeljatno maupun dari yang

lainnya, tetapi juga akibat dalam perbuatan itu;

‒ Bahwa jadi politik hukumnya, berbuat saja tidak boleh, pemahaman ahli

menggunakan pisau analisis yang diajarkan oleh Professor Roeslan

Saleh, Moeljatno, sebagai landasan ahli yang dinyatakan secara tegas

seperti itu;

‒ Bahwa Ahli tidak dualisme, ketika bicara delik formil dan delik materiil,

kalau delik materil ketika akibatnya sudah muncul maka sudah selesai

delik tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

1. 1 (satu) Bundel Dokumen Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonersia Nomor 131.32813 Tahun 2014 Tentang Pengesahan

Pengangkatan Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



2. 1 (satu) lembar Dokumen Surat Kementerian Dalam Negeri Republik

Indonesia Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor :

131.32/1166/OTDA Tanggal 14 Maret 2014 Perihal Keputusan Menteri

Dalam Negeri Republlik Indonesia Nomor 131.32813 Tahun 2014.

3. 1 (satu) Bundel Dokumen Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 131.32813 Tahun 2014 Tentang Pengesahan

Pengangkatan Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat Tanggal 13 Maret

2014 ttd GAMAWAN FAUZI.

4. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen yang terdiri dari:

4.1. Surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor

131.32/1166/OTDA tanggal 14 Maret 2014 Perihal : Keputusan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-813

Tahun 2014 kepada Drs. H. Sunjaya Purwadisastra, MM, M.Si

4.2. Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 131.32-813 Tahun 2014 Tentang Pengesahan

Pengangkatan Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat tanggal 13

Maret 2014

4.3. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 131.32-813 Tahun 2014 Tentang Pengesahan

Pengangkatan Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat tanggal 13

Maret 2014

4.4. Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Cirebon tanggal

19 Maret 2014


4.6. Serah Terima Memori Jabatan Bupati Cirebon tanggal 19 Maret

2014

4.7. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor 131/101/Pem.Um

tanggal 4 April 2014

5. 1 (satu) lembar copy cap basah Surat Perintah Tugas Nomor :

875.1/SPT.131/MK tanggal 15 Maret 2018 atas nama Ir. GATOT

RACHMANTO selaku Pelaksana Pejabat Tugas (Plt) Sekretaris Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon

6. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Nomor 821.2/1123/PUPR tanggal 07

Maret 2018, Perihal : Usulan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas

PUPR Kabupaten Cirebon dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Cirebon kepada Bupati Cirebon beserta 1


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



(satu) lembar Kartu Disposisi dengan tulisan tangan tinta biru tertanggal

12/03 2018.

7. 1 (satu) bundel dokumen asli yang terdiri dari :

7.1. Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor :

821.23/Kep.238/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Dan

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator

Di Lingkungan Pemerintah kabupaten Cirebon tanggal 2 Oktober

2018 beserta Daftar : Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor :

821.23/Kep.238/BKPSDM/2018 tanggal 2 Oktober 2018 atas nama

Ir. GATOT RACHMANTO

7.2. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/5038/BKPSDM/2018

tanggal 3 Oktober 2018

7.3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor :

824/5051/BKPSDM/2018 tanggal 4 Oktober 2018

8. 1 (satu) lembar Dokumen Asli BERITA ACARA PENGAMBILAN

SUMPAH/ JANJI JABATAN BUPATI CIREBON Nomor:

877/5037/BKPSDM/2018 tanggal 3 Oktober 2018.


9.1. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Usulan Pejabat Eselon II, III, dan IV

Promosi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan

penataan Ruang Kab. Cirebon Nomor : 800/2124/Sekr yang

ditandatangani di Talun, 8 Agustus 2018

9.2. 2 (dua) lembar Dokumen Asli DAFTAR USULAN PROMOSI DAN

ROTASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 yang ditandatangani di

Cirebon 8 Agustus 2018.


10.1. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Undangan Rapat TPK PNS Nomor :

005/4253/BPKSDM yang ditandatangani di Sumber, 9 Agustus

2018.

10.2. 1 (satu) lembar Dokumen Asli BERITA ACARA TIM PENILAI

KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN CIREBON

Nomor : 800/4254/BPKSDM tanggal 9 Agustus 2018.

10.3. 1 (satu) lembar Dokumen Asli DAFTAR HADIR PERTEMUAN

RAPAT Sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Hari

Kamis tanggal 9 Agustus 2018.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



10.4. 1 (satu) bundel Dokumen Asli DAFTAR : BAHAN TIM PENILAI

KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL yang ditandatangani di

Sumber, 9 Agustus 2018.

11. 1 (satu) bundel fotokopi printout KEPUTUSAN BUPATI CIREBON Nomor

: 821/Kep.879-BKPPD/2014 tentang BADAN PERTIMBANGAN

JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) KABUPATEN

CIREBON tanggal 15 Desember 2014.

12. 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Bupati Cirebon Nomor :

821/Kep.879 – BKPPD/2014 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan

Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Cirebon Tanggal 15 Desember

2014.


821/Kep.509 – BKPSDM/2017 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan

dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Cirebon Tanggal 18 April

2017.


: 821/Kep.509-BKPSDM/2017 tentang BADAN PERTIMBANGAN


CIREBON tanggal 18 April 2017.


821.2/Kep.974 – BKPSDM/2017 Tentang Pembentukan Tim Penilai


Cirebon Tanggal 14 Agustus 2017.


: 821/Kep.974-BKPSDM/2017 tentang BADAN PERTIMBANGAN


CIREBON tanggal 14 Agustus 2017.

17. 1 (satu) lembar Dokumen Rekap Gaji dan Biaya Penunjang Operasional

Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan Jumlah 362.141.300.

18. 1 (Satu) lembar dokumen Rekap Penerimaan Honor Kepala Daerah Pada

OPD Tahun Anggaran 2018 Sampai dengan Bulan OKTOBER.

19. 1 (satu) Bundel Dokumen Penyampaian SPT Elektronik @ Direktorat

Jenderal Pajak dari SUNJAYA PURWADI. S dengan NPWP :

245390554426000 tahun Pajak : 2015 tanggal Penyampaian :

14/03/2016.




Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia




29/03/2017.




08/01/2018.

22. 1 ( satu) Bundel Dokumen HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG

UNDANGAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN CIREBON.

23. 1 (satu) bundel dokumen PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR : 84

Tahun 2016 Tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

24. 1 (satu) bundel dokumen PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR :

112 Tahun 2017 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

25. 1 (satu) bundel dokumen lampiran rancangan perubahan APBD TA 2018

26. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan terbaca POKJA I POKJA 2

POKJA 3 POKJA 4

27. 1 (satu) bundel dokumen surat BUPATI CIREBON nomor :

800/4424BKPSDM

28. 1 (satu) bundel dokumen daftar bahan tim penilai kinerja pegawai negeri

sipil no. urut 1 H. IMAN SUPRIADI, S.Sos


sipil no. urut 1 IWAN SUROSO, S. Sos


sipil no. urut 1 ISNAENI JAZILAH, SH


sipil no. urut 1 UUN KURNIASIH


sipil no. urut 1 NARTO, SE


sipil no. urut 1 DARUDIN, S.Pd


sipil no. urut 1 SUGIANTO,S Pd SD


sipil no. urut 1 Drs. WINOTO


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia




sipil no. urut 1 WINARSO SE


sipil no. urut 1 KUSMAYADI

38. 1 (satu) buah map berkop Pemerintah Kabupaten Cirebon Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berisi :

38.1. 1 (satu) bundel print out Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai

Negeri Sipil yang terdapat tulisan tangan “DROP” di halaman

pertama

38.2. 1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai

Negeri Sipil yang terdapat tulisan tangan “… 40. AJID…. Camat

Susukan… 41. DEDI EFFENDI…. Camat Depok” di halaman

terakhir



39.1. 1 (satu) buah kertas yang terdapat tulisan tangan “… DIkdik

Eselon IV…… 1) Kasubag Umum mustafa….. Eselon III/b…1 IDA

NUR…”

39.2. 1 (satu) bundel printout Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK PP

18/ 2016) Yang Pensiun, Kosong dan Meninggal sampai bulan

September 2018 yang terdapat tulisan tangan

“…13…8…2/3….24…” pada halaman pertama.


Negeri Sipil yang terdapat tulisan tangan “ … Wahyono ganti

Dadang (Kabid OR)…” di halaman pertama


Negeri Sipil yang terdapat tulisan tangan lingkaran dan ceklis.



Negeri Sipil yang terdapat tulisan tangan “…Wawan…. Jupri…

Nanang” pada halaman pertama.




Negeri Sipil yang terdapat ketikan dalam tabel “… ISNAENI

JAZILAH, SH….. KET Pensiun 01/04/2018 Supriyatno…” pada

halaman pertama.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia




Negeri Sipil yang terdapat tulisan tangan “…Kasi Pasaleman….

Palimanan……” pada halaman pertama.


Negeri Sipil yang terdapat ketikan “…UUN KURNIASIH… Eselon

IV.a…” pada halaman pertama.


Negeri Sipil yang terdapat ketikan “…DARUDIN, S.Pd… KET

Rotasi Gitayono …” pada halaman pertama.


Negeri Sipil yang terdapat ketikan “…NARTO, SE… Pensiun

01/04/2018 Suka..” pada halaman pertama.


Negeri Sipil yang terdapat ketikan “…IWAN SUROSO, S.Sos …

Pensiun 01/08/2018 Slamet R…” pada halaman pertama.


Negeri Sipil yang terdapat ketikan “…H. IMAN SUPRIADI, S.Sos…

KET Rotasi Suharto …” pada halaman pertama.


Negeri Sipil yang terdapat ketikan “…H. HENDRA NIRMALA,

S.Sos., M.Si. ….KET M. Syafrudin …” pada halaman pertama.

41. 1 (satu) buah Map berwarna merah, yang berisi :

41.1. 10 (sepuluh) bundel Daftar : Bahan Tim Penilai Konerja Pegawai

Negeri Sipil.

41.2. 1 (satu) bundel Daftar Usulan Persetujuan Pelantikan PNS Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

41.3. 3 (tiga) lembar konsep Surat Permohonan Persetujuan kepada

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

41.4. 1 (satu) bundel konsep Promosi Jabatan Pemerintah Kabupaten

Cirebon.

42. 1 ( satu) lembar dokumen DAFTAR : BAHAN PERTIMBANGAN BADAN

PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

43. 1 (satu) bundel dokumen jumlah kotak jabatan pemerintah kabupaten

cirebon

44. 1 (satu) bundel dokumen daftar persetujuan mutasi pejabat administrator


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



45. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Cirebon nomor

823/Kpts.62/BKPPD/2014 tentang kenaikan pangkat An. ASEP NATSIR

AMARULLOH,ST tanggal 20 Maret 2014.

46. 1 (satu) Bundel Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor

823/Kpts.72.1/BKPPD/2014 TENTANG KENAIKAN PANGKAT BUPATI

CIREBON, yang sebelah kanan terdapat catatan tulisan tangan yang

terbaca “…Yth.kabid mutasi, .. promosi ke IV/B, Tks” beserta lampiran 1

(satu) bundel USULAN PROMOSI, ROTASI DAN PENGUKUHAN

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS

PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017.

47. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Cirebon nomor

823/Kep.475/BKPSDM/2017 tentang kenaikan pangkat An. UJANG UCI

SANUSI, S.Sos tanggal 31 Maret 2017

48. 1 (satu) bundel surat yang di bagian lembar depan terdapat kertas warna

merah yang tercantum tulisan tangan yang dijelaskan oleh Sdr. SRI

DARMANTO bahwa tulisan tangan itu adalah tulisan tangan Sdr.

SUNJAYA PURWADISASTRA selaku Bupati Cirebon yang terbaca: “dari

Bappeda An. Adi Nugroho, Kasubag Pengendalian dan Perencanaan

Bappeda pindah ke BKD gantikan Wawan di Diklat.” Serta pada lembar

selanjutnya terdapat nama SUBAGIO dan nama pegawai yang lainnya.

49. 1 (satu) lembar Usulan Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural di

Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang ditandatangani

oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dr.H.Ahmad Qoyyim,

MARS di Sumber, Juni 2017 beserta lampiran 1 (satu) lembar DAFTAR

USULAN PROMOSI DAN MUTASI PEJABAT STRUKTURAL PADA

LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON Nomor

820/3348Sekret/2017 Juni 2017.

50. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi yang terdapat tulisan tangan yang

dijelaskan oleh Sdr. SRI DARMANTO bahwa tulisan tangan itu adalah

tulisan tangan Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA selaku Bupati Cirebon,

terbaca: Arahkan ke Eselon IV/a, terima kasih Camat Pangenan…., serta

pada lembar berikutnya berupa Surat dari Camat Pangenan nomor:

600/238/Kec., tanggal 25 Juli 2017 yang ditujukan kepada Bupati Cirebon

perihal: Usulan atas nama: Beny Mulyono, S.Kom, M.Si.

51. 1 (satu) lembar copy surat Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor:

823/ Kep.1048BKPSDM / 2017 tanggal 29 September 2017 dengan

tulisan tangan “…Yth. Kabid Mutasi Pak Sri Darmanto …”.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



52. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 560/ / Disnakertrans/ 2017 perihal

usulan Menduduki Jabatan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

yang terdapat tulisan tangan “… Yth. Kaban BKPSDM… Agar Ditindak

lanjuti…”

53. 1 (satu) bundel surat disposisi kepada Kabid Mutasi tanggal 9/1017

dengan tulisan tangan “…Tindak lanjuti sesuai aturan …” dan Petika

Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 832/ Kpts.54/ BKPPD/ 2015 tanggal 6

Maret 2015.

54. 1 (satu) bundel surat disposisi kepada Kaban BKPSDM tanggal

30/1017 dengan tulisan tangan “…Agar Dibantu untuk diarahkan ke

Promosi Rumah Sakit Aryawinangun …” dan Petika Keputusan Bupati

Cirebon Nomor: 832/ Kep.1048BKPSDM / 2017 tanggal 29 September

2017.

55. 3 (tiga) lembar kertas berkop PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

yang di halaman pertama terdapat sobekan di bagian bawah dan

terdapat tulisan tangan dengan tinta bolpoin berwarna hitam dan biru

yang diantaranya terbaca “…HIDAYAT, ST. (Promosi) PUPR. Jabatan

lama : Kepala UPT Laboratorium Jln & Jbt … Yg diinginkan : Kepala

Bidang Peningkatan Jl. &Jbt.”

56. 1 (satu) Bundel Kartu disposisi Badan Kepegawaian dan pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon yang di halaman pertama

terdapat tulisan tangan dengan tinta pena warna biru yang diantaranya

terbaca “..Yth. Kabid MK …diinfokan kepada seluruh SKPD …16/1 18 ”

57. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:

823.4/ Kep.278BKD/ 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri

Sipil a.n SRI DARMANTO, S.Sos., MPSSp tanggal 9 Maret 2018.

58. 1 (satu) buah map merah “KYOTO” yang di dalamnya terdapat 2 (dua)

lembar copy surat Sekretariat Daerah Nomor: 584.3/ 39Perek tanggal 30

April 2018, Perihal: Usulan Promosi Untuk Jabatan Eselon IV b atas

nama: YUSMIATI, S.IP dan SANTI WIDIASTUTI, SE yang terdapat

tulisan tangan yang dijelaskan oleh Sdr. SRI DARMANTO bahwa tulisan

tangan itu adalah tulisan tangan Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA

selaku Bupati Cirebon yang terbaca: Yth. Kaban BKPSDM,

tindaklanjuti…..

59. 1 (satu) buah map berkop Pemerintah Kabupaten Cirebon badan

kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bidang Mutasi

dan Kepangkatan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



berupa SK Bupati Cirebon nonor: 800/4277/BKPSDM, tanggal 13

Agustus 2018 perihal: Permohonan persetujuan pelantikan yang

ditujukan kepada: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui

Dirjen OTDA beserta daftar Usulan Persetujuan Pelantikan PNS Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

60. 1 (satu) buah map berwarna biru muda berkop Pemerintah Kabupaten

Cirebon Dinas Kesehatan yang berisi 1 (satu) bundel surat Nomor : 820/

Sekret/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dari Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Cirebon kepada Bupati Cirebon dan terdapat tulisan tangan

berupa lingkaran pada nomor di daftar usulan mutasi dan promosi.

61. 1 (satu) buah Map coklat besar berkop Kementrian Dalam Negeri

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor: 820/

7783/ OTDA yang berisi 1(satu) bundel Surat Kementrian Dalam negeri

Republik Indonesia Nomor: 820/ 7783/ OTDA tanggal 27 September

2018 hal. Persetujuan Mutasi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas

dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten

Cirebon.


Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Nomor: 821.2/ 17562/ DUKCAPIL.SES , 821.242554 DUKCAPIL. TH

2018 , 821.242555 DUKCAPIL. TH 2018 yang berisi 1(satu) bundel

Surat Petikan Keputusan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia

Nomor: 821.242554 DUKCAPIL. TH 2018 tanggal 17 September 2018

dan 1(satu) bundel Surat Petikan Keputusan Menteri Dalam negeri

Republik Indonesia Nomor: 821.242555 DUKCAPIL. TH 2018 tanggal

17 September 2018 .


Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Nomor: 821.2/ 17562/ DUKCAPIL.SES , 821.23/2552 DUKCAPIL.

TH 2018 , 821.23/2553 DUKCAPIL. TH 2018 yang berisi 1(satu) bundel

Surat Petikan Keputusan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia

Nomor: 821.232552 DUKCAPIL. TH 2018 tanggal 17 September 2018

dan 1(satu) bundel Surat Petikan Keputusan Menteri Dalam negeri

Republik Indonesia Nomor: 821.232553 DUKCAPIL. TH 2018 tanggal

17 September 2018 .

64. 1 (satu) buah map Pemerintah Kabupaten Cirebon, Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang berisi:


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



64.1. 1 (satu) bundel SK Bupati Cirebon Nomor:

821.23/Kep.238/BKPSDM/2018, Tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.


821.24/Kep.239/BKPSDM/2018, Tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.


821.28/Kep.240/BPKSDM/2018, Tentang Pemberhentian Dengan

Hormat dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabtan

Fungsional Tertentu DI Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Cirebon.


821.28/Kep.241/BKPSDM/2018, Tentang Pengangkatan

Pertamakali dan Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil

Dalam Jabatan FUngsional Kepala Sekolah DI Lingkungan Dinas

Pendidikan Kabupaten Cirebon.

65. 1 (satu) buah ODNER warna hitam yang berisi:

65.1. 1 (satu) lembar STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK

PP 18/2016)

65.2. 1 (satu) bundel DAFTAR USULAN PERSETUJUAN

PELANTIKAN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

65.3. 1 (satu) bundel BAHAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI

NEGERI SIPIL


65.5. 1 (satu) lembar STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK

PP 18/2016) YANG PENSIUN, KOSONG DAN MENINGGAL

SAMPAI BULAN SEPTEMBER 2018.

65.6. 1 (satu) lembar PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA

BARAT NOMOR: 823.4/Kep.925BKD/2017


65.8. 1 (satu) bundel PENYAMPAIAN PETIKAN KEPUTUSAN

PRESIDEN RI.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



65.10. 1 (satu) bundel PENYAMPAIAN DAFTAR KEPALA UPT

DENGAN RIWAYAT TERAKHIR MEJABAT SEBAGAI JABATAN

FUNGSIONAL TERTENTU KESEHATAN

65.11. 1 (satu) bundel USULAN PROMOSI DAN MUTASI PEJABAT

STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

KABUPATEN CIREBON

65.12. 1 (satu) lembar PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA

BARAT NOMOR: 823.4/Kep.622BKD/2016

65.13. 1 (satu) bundel LAMPIRAN DAFTAR NOMINATIF USULAN

KORWILCAM DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN

CIREBON

65.14. 1 (satu) bundel PERMOHONAN USULAN MUTASI DAN

PROMOSI JABATAN

65.15. 1 (satu) bundel DAFTAR NOMINATIF UPT P5A DPPKBP3A KAB

CIREBON


65.17. 1 (satu) bundel PENYAMPAIAN DAFTAR KEPALA UPT

DENGAN RIWAYAT TERAKHIR MENJABAT SEBAGAI

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KESEHATAN

65.18. 1 (satu) bundel USULAN PENATAAN PEJABAT UPT DI

LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON.


65.20. 1 (satu) bundel DAFTAR NAMA KEPALA UPT DENGAN

RIWAYAT TERAKHIR MENJABAT SEBAGAI JABATAN

FUNGSIONAL TERTENTU KESEHATAN DI LINGKUNGAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON


65.22. 1 (satu) lembar DAFTAR USULAN PROMOSI KE JABATAN

ADMINISTRATOR PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA

LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

65.23. 1 (satu) bundel DAFTAR NOMINATIF UPT P5A DPPKBP3A KAB

CIREBON


65.25. 1 (satu) bundel PERMOHONAN USULAN PROMOSI, ROTASI

DAN MUTASI PEJABAT


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



65.26. 1 (satu) bundel DAFTAR USULAN PROMOSI, ROTASI DAN

MUTASI PEJABAT DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN CIREBON


65.28. 1 (satu) bundel KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH

DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

65.29. 1 (satu) bundel USULAN PENATAAN KEPALA UPT A.N. UUN

KURNIASIH.

65.30. 1 (satu) bundel PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BUPATI

CIREBON

65.31. 1 (satu) bundel PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PARA

PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

65.32. 1 (satu) bundel BAHAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI

NEGERI SIPIL

66. 1 (satu) buah Map berwarna hitam, yang berisi :




66.4. 1 (satu) bundel Permohonan ALih Tugas PNS an. Benny

Saptamarga.

66.5. 2 (dua) lembar Daftar Usulan Promosi, Rotasi dan Mutasi

Jabatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon,

tanggal 9 Juli 2018.

66.6. 2 (dua) lembar foto Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Departemen Kesehatan.

66.7. 1 (satu) bundel Daftar: Bahan Tim Penilaian Kinerja Pegawai

Negeri Sipil.

66.8. 1 (satu) bundel Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK PP

18/2016).

66.9. 1 (satu) bundel Data PNS Yang Tidak Mendukung Pa Bupati (H.

Sunjaya & Imron)/ Jadi Jaya Dan Mendukungnya Paslon Lain

(Paslon No.1,3,4) Di Wilayah Sumber.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



66.10. 1 (satu) bundel Yang berisi tulisan tangan, arahan mutasi

jabatan, tanggal 9/7/18.


66.12. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Cirebon yang berisi

arahan mutasi pegawai

66.13. 1 (satu) bundel Daftar nominative usulan kepala UPT di lingkup

Dinas Kelautan dan Perikanan a.n NURHADI dan JUMONO.

66.14. 1 (satu) bundel Permohonan Usulan penataan Kepala UPT a.n

MOH TAUFIK AKBAR dan ARIES BUDIMAN.

66.15. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n YENI MARYANI, LIA

YULIANA, AGUS SUTRISNO, RISIAN RIYADI, RITA

HERAWATI.

66.16. 1 (satu) lembar Daftar Mutasi dan Promosi Jabatan Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, nomor 800/1536/disnakertrans,

tanggal 24 Juli 2018.

66.17. 1 (satu) bundel usulan pindah/mutasi, petikan Keputusan Bupati

Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n DIN ALI.

66.18. 1 (satu) bundel usulan promosi pada BKAD tahun 2018 a.n ESO

TARSA, IIP MARIFAH, tulisan tangan untuk eselon IV.

66.19. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n USUP SUPRIAT.

66.20. 1 (satu) bundel tulisan tangan, usulan mutase Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang a.n GATOT RACHMANTO, Juli

2018.

66.21. 1 (satu) bundel usulan Promosi, Rotasi dan Mutasi Pejabat Dinas

Pertanian Kabupaten Cirebon.

66.22. 1 (satu) bundel usulan Rotasi dan Promosi Dinas Perumahan,

kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon.



66.25. 2 (dua) lembar daftar mutasi promosi Dinas Lingkungan Hidup

dan Dinas Perhubungan.

66.26. 1 (satu) bundel usulan promosi, petikan Keputusan Bupati

Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n YUSMIATI dan

SANTI WIDIASTUTI.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



66.27. 1 (satu) bundel usulan promosi, petikan Keputusan Bupati

Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n ROCHMAT

PRIYATIN.


66.29. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang

kenaikan pangkat PNS a.n ANNE SRI MULYANI.

66.30. 1 (satu) lembar surat promosi dan mutasi pejabat struktural

kecamatan Beber, Nomor 820/1206Umum.

66.31. 1 (satu) bundel surat pengantar nominative permohonan usulan

promosi dan mutase pegawai di Kecamatan Pabuaran.

66.32. 1 (satu) lembar data usulan promosi dan mutase pegawai di

lingkup kerja kecamatan Pangurangan.

66.33. 1 (satu) lembar surat mutase dan promosi jabatan Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon, Juli 2018.

66.34. 1 (satu) bundel permohonan mutase pegawai Kecamatan

Karangwareng a.n YUYUN ARYUNAH.


kenaikan pangkat PNS a.n AGUS SUNARTO.

66.36. 1 (satu) bundel petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang

kenaikan pangkat PNS a.n IKA HARTIKA.


kenaikan pangkat PNS a.n ANDI HERMAWAN.


kenaikan pangkat PNS a.n HIMAWAN SUSANTO.

66.39. 2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang

kenaikan pangkat PNS a.n ROKAYAH.


kenaikan pangkat PNS a.n AYANAH.


kenaikan pangkat PNS a.n DEDE HARTONO.


kenaikan pangkat PNS a.n SRI NURAHNI.


kenaikan pangkat PNS a.n SITI SANI.


kenaikan pangkat PNS a.n DEWI ROSMALA.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia




kenaikan pangkat PNS a.n MURDANI.

66.46. 1 (satu) lembar usulan mutasi dan promosi RSUD Arjawinangun

kabupaten Cirebon Tahun 2018.

66.47. 1 (satu) bundel daftar usulan mutase dan promosi a.n ADIL

PRAYITNO, YAYAT SLAMET RIYADI, WISNU PRASETYO.

66.48. 2 (dua) lembar daftar nominative usulan mutasi pegawai di

Lingkup Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon.

66.49. 1 (satu) bundel daftar mutasi dan promosi Dinas PUPR

kabupaten Cirebon Tahun 2018.

66.50. 1 (satu) bundel daftar bahan tim penilai kinerja Pegawai Negeri

Sipil.

66.51. 1 (satu) bundel tulisan tangan usulan mutase a.n DURAHMAN,

disposisi usulan mutase a.n DEWI ROSMALA.

66.52. 1 (satu) bundel usulan promosi jabatan eselon III.b a.n HADI

JATIWALUYO.



kenaikan pangkat PNS a.n SUPARIDI.

66.55. 2 (dua) lembar usulan promosi jabatan Badan Perencanaan

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, tanggal 4

Juli 2018.


kenaikan pangkat PNS a.n ANGGA NUGRAHA ERLANGGA.

66.57. 1 (satu) lembar catatan tangan mutasi a.n HUSNIE STEFHANI

NOOR dan AGUS HASANUDIN.

66.58. 1 (satu) bundel daftar usulan rotasi mutasi promosi ASN

kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

66.59. 1 (satu) lembar daftar usulan promosi rotasi dan mutasi pejabat di

lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.


kenaikan pangkat PNS a.n DADAN HENDARMAN.

66.61. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor:

875.1/SPT282/BKPSDM.

66.62. 3 (tiga) bundel Daftar Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri

Sipil.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



66.63. 1 (satu) bundel daftar usulan promosi rotasi dan mutase pejabat

di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

66.64. 2 (dua) lembar daftar nominative pegawai usulan Eselon IVA dan

B UPTD P5A DPPKBPJA Kabupaten Cirebon.

66.65. 1 (satu) bundel Usulan Promosi untuk Jabatan Eselon IV b a.n

YUSMIATI dan SANTI WIDIASTUTI.


kenaikan pangkat PNS a.n TUTI KHODIJAH.


kenaikan pangkat PNS a.n ADE NUGROHO YULIARNO.


kenaikan pangkat PNS a.n TUTI KHODIJAH.


kenaikan pangkat PNS a.n AMIN MUGHNI.


kenaikan pangkat PNS a.n EDY SUHARTO.


kenaikan pangkat PNS a.n SUTENI.


kenaikan pangkat PNS a.n TEGUH MULYONO.


kenaikan pangkat PNS a.n DURAHMAN JAYA SUPENA.

66.74. 1 (satu) bundel Usulan Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural di

Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

66.75. 1 (satu) bundel Daftar Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri

Sipil.

66.76. 2 (dua) lembar usulan rotasi dan promosi Jabatan Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.


kenaikan pangkat PNS a.n EKO NUGROHO.


67. 1 (satu) buah odner warna hitam yang didalamnya terdapat Dokumen

Rotasi, Mutasi, Promosi Di Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2016

68. 1 (satu) bundel dokumen terdapat tulisan tangan dengan tinta berwarna

biru dengan tulisan 1) Wanda 4+3.5.

69. 2 (dua) lembar dokumen terdapat tulisan tangan dengan tinta berwarna

biru yang terbaca kadisdik, kadis 75.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



70. 1 (satu) bundel dokumen terdapat tulisan No, Nama Tempat Tanggal

Lahir , Jabatan lamaBaru.

71. 2 (dua) lembar dokumen terdapat tulisan Des 2017 ,Jan 2018 No, Nama

Kecamatan, Lunas, Belum Lunas.

72. 1 (satu) bundel surat disposisi berkop BPJS Kesehatan dengan tulisan

tangan “…Yadi Dispenda masuk gantikan bu Nining… Agung gantikan

Pak Bambang …”.

73. 3 (tiga) lembar Surat Wakil Bupati Cirebon kepada Gubernur jawa Barat

Perihal Permohonan Anggota Pansel bertempat di Sumber tanggal 12

Januari 2018 yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan

dengan tinta pena warna biru dan pensil.

74. 1 (satu) bundel BERITA ACARA KLARIFIKASI hari Jumat, 12 Oktober

2018 Yang memberi keterangan An. SUPADI PRIYATNA, SH.,Msi. Dan

Yang meminta keterangan An. ARIF RAHMAN, SHI.

75. 1 (satu) buah buku notes bertuliskan Patra Jasa yang didalamnya

terdapat tulisan tangan warna biru IDA Kabid PAUD , Imam Suoriadi Cmt

gempol dan Rotasi Eselon IV DPUPR Kab. Cirebon.

76. 1 (satu) buah buku Agenda bersampul kulit berwarna hitam dengan

tulisan BKPSDM.


tulisan AGENDA BKPPD pada halaman pertama ada lembaran Agenda

Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2015

.


tulisan AGENDA BKPPD pada halaman pertama ada lembaran Selayang

Pandang 2016.

79. 2 (dua) lembar printout asli Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri

nomor rekening 134-00-1437047-1 Atas nama Drs. H. SUNJAYA

PURWADISASTRA M.M., M.Si periode 20/07/18 s/d 13/11/2018 KCP

Cirebon Siliwangi.

80. 2 (dua) lembar printout asli Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri

nomor rekening 134-00-1351128-1 Atas nama Drs. H. SUNJAYA

PURWADISASTRA M.M., M.Si/ IMRON periode 1/04/18 s/d 13/11/2018

KCP Cirebon Siliwangi.

81. 1 (satu) lembar printout asli rekening koran arsip nomor rekening

1340013511281 Atas nama Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA M.M.,


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



M.Si periode 29-Jan-2018 s/d 24-Aug-2018 PT. BANK MANDIRI

(PERSERO) Tbk Cabang Cirebon Siliwangi.

82. 1 (satu) satu bundel fotokopi Aplikasi Pembukaan rekening tanggal

29.01.18 no. rekening 1340013511281 Atas nama Drs. H. SUNJAYA

PURWADISASTRA M.M., M.Si/ IMRON.

83. 1 (satu) satu bundel fotokopi Aplikasi Pembukaan rekening tanggal

20.07.18 no. rekening 1340014370471 Atas nama Drs. H. SUNJAYA

PURWADISASTRA M.M., M.Si

84. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BJB dengan Nomor 622011 204031

003080

85. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Tandamata Gold, Nomor

rekening: 0000001061965 atas nama Sunjaya Purwadisastra Blok

Kedung Dadap RT 006 RW 002 Desa Beberan Kecamatan Palimanan

86. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Tandamata, Nomor rekening:

0058609404100 atas nama Deni Syafrudin Dusun 02 RT 002 RW 003

Desa Kanci Kec Astanajapura

87. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BJB dengan Nomor 622011 204031

002568

88. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, Nomor rekening:

1340009925164 atas nama Deni Syafrudin Dusun 2 RT 002 RW 003

Kanci Astanajapura Cirebon 45181.

89. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor 4617 0037 0110

5638.


1340013590186 atas nama Eti Martini Blok Cibogo Kidul RT 003 RW 003

Warujaya Depok Palimanan Cirebon 45161, Tgl Cetak 27/02/2018.


1340013403570 atas nama Warno Dusun 02 RT 002 RW 003 Kanci

Astanajapura Cirebon 45181, Tgl Cetak 21/12/2017.

92. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri atas nama Warno, No.rek:

1340013403570

93. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri atas nama Eti Martini, No.rek:

1340013590186.

94. 1 (satu) lembar copy Slip Setoran Mandiri kepada Warno, sebesar

Rp500.000.000,.

95. 1 (satu) lembar copy Slip Setoran Mandiri kepada Eti Martini, sebesar

Rp425.000.000,.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



96. 2 (dua) lembar asli Slip setoran Mandiri, kepada Elvi Diana, sebesar

Rp250.000.000,.

97. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor rekening

1340009005009 atas nama Drs. H. Sunjaya Purwadisastra M.M., M.Si.


1340014370471 atas nama Drs. H. Sunjaya Purwadisastra M.M., M.Si.


1340009922534 atas nama Intan Novitasari.

100. 1 (satu) buah buku tabungan BJB Tandamata dengan Nomor rekening

0061191208100 atas nama Siti Runingsih.

101. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bukopin dengan Nomor rekening

0105008607 atas nama Drs.Sunjaya Purwadi SIP

102. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor rekening

050401011560508 atas nama Drs S.Purwadisastra.

103. 1 (satu) buah buku tabungan BJB Tandamata Gold dengan Nomor

rekening 0063060062101 atas nama Intan Novita Sari.

104. 1 (satu) handphone Merk: Samsung warna biru tua, Nomor Model:

SMN960F/DS, S/N: RR8K90700NP, IMEI1: 359447/09/589433/3, IMEI2:

359448/09/589433/1, yang didalamnya terdapat kartu SIM1 Provider

Telkomsel dengan Nomor Kode: 0525 0000 0460 9825, beserta dengan

flipcase warna biru tua, Merk: Samsung, S/N: R37K8F83W0XHB3

105. 1 (satu) handphone Merk: Samsung warna gold, Nomor Model:

SMG965F/DS, S/N: RR8K606ZEGW, IMEI1: 355335/09/039419/9, IMEI2:


Telkomsel dengan nomor kode: 0525 0000 0544 1508, beserta dengan

casing warna merah bertuliskan “SAMSUNG”.

106. 1 (satu) handphone Merk: Apple warna silver, Model (belakang casing):

A1586, Model (software): MG472PA/A, S/N: FFMQWC5HG5MN, IMEI:

355395072444149, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider

Telkomsel, beserta dengan soft case transparan

107. 1 (satu) handphone Merk: Samsung warna putih, Nomor Model:

GTE1272, S/N: RR1J1043MZL, IMEI1: 356805/07/969067/5, IMEI1:


Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0337 8157

108. 1 (satu) handphone Merk: Vivo warna hitam, Nomor Model: Vivo 1804,

IMEI1: 865301048263459, IMEI2: 865301048263442, yang didalamnya

terdapat kartu SIM1 Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0393


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



3731 dan micro SD Merk: VGEN, kapasitas 64 GB, dengan nomor kode:

A 65483641, beserta dengan casing transparan

109. 1 (satu) handphone Merk: Oppo warna hitam, Nomor Model: CPH1701,

IMEI1: 865255038318691, IMEI2: 865255038318683, S/N: 115090db,

yang didalamnya terdapat kartu SIM1 Provider Indosat dengan nomor

kode: 6201 3000 2566 16306 –U, SIM2 Provider Telkomsel dengan

nomor kode: 6210 0025 2569 6552 02, dan micro SD Merk: VGen,

kapasitas 16GB nomor kode: A 44452775, beserta dengan casing coklat

transparan

110. 1 (satu) handphone Merk: Samsung warna putih, Nomor Model:

SMJ500G/DS, S/N: RR8H100KZHA, IMEI1: 353516/07/692277/0, IMEI2:


Telkomsel, dan micro SD Merk: Sandisk, kapasitas 16GB dengan nomor

kode: 7401ZR64P0V5, beserta dengan case bertuliskan “Spigen”

111. 1 (satu) handphone Merk: Nokia warna merah, Tipe: RM437, Nomor

Model: E631, IMEI: 354329041468278, Nomor Kode: 059B8T5, yang

didalamnya terdapat kartu SIM1 Provider Indosat dengan nomor kode:

6201 3000 2599 18789 –U

112. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Oppo, Warna :

Hitam, Model : CPH1729, Nomor Serial : MNBE8SRGG6TGS4JR, IMEI 1

: 868503030989754, IMEI 2 : 868503030989747, yang di dalamnya

terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan Nomor Kode : 6201

0822 3295 5579 03, dan kartu SIM 2 Opertator : Telkomsel dengan

Nomor Kode : 0025 0000 0416 9576, serta cover warna transparan.

113. 1 (satu) handphone Merk: Apple warna merah, Nomor Model:

MRRM2PA/A, S/N: C8PWT6LLJWF7, IMEI1: 356088092302533, yang

didalamnya terdapat SIM1 Provider XL dengan nomor kode: 32K

8962115036 637509604, beserta dengan casing warna hitam dengan

logo apple.

114. 1 (satu) handphone Merk: Samsung warna hitam, Nomor Model:

SMG950FD, S/N: RR8J40KWLRX, IMEI1: 358061080324874, IMEI2:

358062080324872, yang didalamnya terdapat SIM1 Provider Telkomsel

dengan nomor kode: 0025 0000 0472 4067, dan micro SD Merk: VGen

kapasitas 64GB nomor kode: A 44281867, beserta dengan flipcase

warna hitam beserta 2 kartu nama dan 2 foto didalamnya.


GTE1272, S/N: RR1J30140SY, IMEI1: 356381/08/228271/0, IMEI2:


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



356382/08/228271/8, yang didalamnya terdapat SIM1 Provider Simpati

dengan logo mBCA dengan nomor kode: 0021 0000 0249 0251.


SMJ111F/DS, S/N: RR8J30AL4ZW, IMEI1: 355609082571026, IMEI2:

355610082571024, yang didalamnya terdapat kartu SIM1 Provider

Telkomsel, dan micro SD Merk: VGen kapasitas: 4GB dengan nomor

kode: K 9602390, beserta dengan case transparan.

117. 1 (satu) handphone Merk: Vivo warna gold, Nomor Model: Vivo 1601,

IMEI1: 862501030632016, IMEI2: 862501030632008, yang didalamnya

terdapat kartu SIM1 Provider Telkomsel, dan micro SD Merk: Sandisk,

kapasitas: 16GB dengan nomor kode: 5172DK7FK138, beserta dengan

case warna biru

118. 1 (satu) handphone Merk: Xiaomi warna hitam, Nomor Model: Mi A1, S/N:

0076de290804, IMEI1: 8673250395511984, IMEI2: 8673250395511992,

yang didalamnya terdapat SIM1 Provider Telkomsel dengan nomor kode:

0025 0000 0353 5283 SIM2 Provider Telkomsel dengan nomor kode:

6210 0684 2527 1520 01, beserta dengan casing warna hitam.

119. 1 (satu) kartu SIM Provider XL dengan nomor kode: 64K 8962115035

441362127.

120. 1 (satu) kartu memori micro SD Merk: VGen kapasitas 16 GB dengan

nomor kode: A 57924343

121. 1 (satu) kartu memori micro SD Merk: Sandisk kapasitas 16 GB dengan

nomor kode: 74170VHYJ0H2.

122. 1(satu) media penyimpanan data elektronik, jenis CDR, merk Verbatim,

kapasitas 700 MB, nomor kode: D3131RE04062968LH, yang bertuliskan

“Data Laptop Operasional”.

123. 1 (satu) keping DVDR dengan SN: CMAP630VG09192369 5

124. 1(satu) media penyimpanan data elektronik, jenis flashdisk, merk

Kingston, warna hitam, serial number: 0014780D8CF1F920A5A801BB

(dilihat menggunakan USBDeview)

125. 1(satu) media penyimpanan data elektronik, jenis flashdisk, merk

Sandisk, warna hitammerah, serial number: 4C530001110730123194

(dilihat menggunakan USBDeview).

126. 1 (satu) buah Media Penyimpanan Flashdisk, Merk TOSHIBA, Warna:

Putih, Kapasitas: 16 GB, Kode: 1807182A240L J1RH2K U202.

127. 1 (satu) buah Media Penyimpanan Flashdisk, Merk Kingston, Warna:

Putih dan Biru, Kapasitas: 16 GB, bertulis DataTraveler* G4.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



128. Uang Tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

yang terdiri dari :



129. 1 (satu) buah KTP atas nama SUCI dengan NIK 3209174105870008

130. 1 (satu) buah KTP atas nama MOH SUBEKI dengan NIK

3209171003750008

131. 1 (satu) lembar Surat Berkop PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KESEHATAN dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

kepada Bapak Bupati Cirebon Nomor 820/3011Sekret/2018 tanggal 30

Agustus 2018

132. 1 (satu) lembar Printout Asli Lampiran DAFTAR USULAN PROMOSI KE

JABATAN ADMINISTRATOR PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA

LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON beserta

tandatangan asli Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Hj. ENI

SUHAENI, SKM.,M.Kes tanggal 30 Agustus 2018

133. 3 (tiga) lembar fotokopi Lampiran DAFTAR USULAN PROMOSI DAN

MUTASI JABATAN PENGAWAS PADA LINGKUNGAN DINAS

KESEHATAN KABUPATEN CIREBON yang ditandatangani Kepala

Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Hj. ENI SUHAENI, SKM.,M.Kes

tanggal 30 Agustus 2018

134. 1 (satu) lembar fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor 821.22/Kep.146/BPKSDM/2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON An.Hj. ENI SUHAENI,

SKM.,M.Kes sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon,

beserta 1 (satu) lembar DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI

CIREBON Nomor : 821.22/Kep.146/BPKSDM/2017, 1 (satu) lembar

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN Nomor : 820/2264/BPKSDM, dan

1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor : 820/2265/BPKSDM.

135. 1 (satu) lembar fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor 821.23/147/BPKSDM/2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN CIREBON An.dr. Hj. NENENG HASANAH sebagai


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, beserta 1 (satu) lembar

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON Nomor :

821.23/147/BPKSDM/2017, 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN

PELANTIKAN Nomor : 820/2264/BPKSDM, dan 1 (satu) lembar SURAT

PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS Nomor : 820/2265/BPKSDM.

136. 1 (satu) bundel dokumen daftar mutasi dan rotasi jabatan tgl 3 oktober

2018

137. 1 (satu) lembar dokumen yang terdapat tulisan terbaca orang-orang yg

tdk mau menyelesaikan kewajibannya

138. 1 (buah) buku warna coklat yang didalamnya terdapat tulisan terbaca 5 jt

50 jt 2 jt

139. 1 (satu) buah amplop putih bertuliskan tulisan tangan yang terbaca

“NEDI” yang berisi:

139.1. 1 (satu) lembar kertas berisikan tulisan tangan dengan tinta

berwarna biru, yang pada baris pertamanya terbaca “NEDI

0813246 467 25 UNTUK MAS ANDRI SEKPRI...” dan

seterusnya.


berwarna biru, yang pada baris pertamanya terbaca “TEMUIN

CAMAT MUKLAS (LOSARI)...” dan seterusnya.


berwarna biru, yang pada baris pertamanya terbaca “HASIL

PEMERIKSAAN SAYA TTG MENERIMA DANA...” dan

seterusnya

140. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening

1340014412331 atas nama Suci Blok Kemadu Timur RT.001 RW.002

Desa Kepuh Palimanan, Cirebon 45161.

141. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan Nomor 4617 0037 0603 5186.

142. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening

1340014370422 atas nama Moh Subeki Blok Kemadu Timur RT.002

RW.002 Kepuh Palimanan, Cirebon 45161.

143. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan Nomor 4617 0051 4488 8837.

144. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Plered 7745399525

atas nama SUNEDI.

145. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor 5260 5120 0681 0988.

146. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor

Rekening 134-00-1441233-1, Nama Produk TAB BISNIS MANDIRI, atas


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



nama SUCI, Blok Kemadu Timur RT.001 RW.002 Desa Kepuh

Palimanan, Cirebon 45161, untuk periode 2/08/18 s/d 21/11/18

147. 2 (dua) lembar hasil cetak Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor

Rekening 134-00-1437042-2, Nama Produk TAB BISNIS MANDIRI, atas

nama MOH SUBEKI, Blok Kemadu Timur RT.002 RW.002 Kepuh

Palimanan, Cirebon 45161, untuk periode 20/07/18 s/d 13/11/18


Kepegawaian dan Pengembangan SUmber Daya Manusia yang berisi

Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.28/ Kep.241/ BKPSDM/

2018 tanggal 2 Oktober 2018 dan Surat pernyataan melaksanakan tugas

Nomor : 824/ 5051/ BKPSDM/ 2018 tanggal 4 Oktober 2018

149. 1 (satu) buah map Pemerintah Kabupaten Cirebon, Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang berisi 3 (tiga) lember

konsep surat Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait kenaikan Pangkat di

Badan Kepegawaian Negara (BKN)

150. 1 (satu) buah Map berwarna Abu Abu, yang berisi 3 (tiga) lembar

Pengadaan CPNS Kabupaten Cirebon Tahun 2018

151. 1 (satu) lembar fotocopy Printout foto Surat Dinas Komunikasi dan

Informatika Kab. Cirebon Nomor: 820/ 521/ Sekret tanggal 2 Agustus

2018 Hal: Usulan Mutasi dan Promosi Jabatan a.n SOKO GURUNING

GEMI, ST, MT., RADITYA PRAYOGO ADIPUTRA, SE. dan IWAN

YOGASWARA, S.Sos. dengan tulisan tangan terbaca “ Yth. Kabid

Mutasi : Koordinasikan dengan Kadiskominfo, Tindak lanjuti sesuai

aturan… 2 / 8-18”.

152. 1 (satu) lembar kertas catatan yang bertuliskan “Budparpora = THR 5jt,

Muspida 5jt…”

153. 3 (tiga) lembar dokumen yang dalam lembar pertama terdapat tulisan

OKTOBER (MUTASI) dengan kolom tgl 03/10/2018, Uraian Penarikan

Dana, Masuk 14.000.000, belanja, Sisa 11.466.500.

154. 1 (satu) lembar print out penerimaan ( Rp. 50.000.000 )dan pengeluaran

(Rp. 33.000.000) serta Saldo (Rp. 17.000.000).

155. 2 (dua) buah kertas bertuliskan “… 1. 2850.000….2. 1810 000…3 744

000…4 500.000… …”

156. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan “… 2. AMRIN = 170…

93…194….97…. 1 AAN 2 TRI …”


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



157. 3 (tiga) lembar dokumen printout Program dan Kegiatan BKPSDM

Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2017 yang ada tulisan “…

40…. 200 jt… SPPD …”

158. 3 (tiga) lembar dokumen printout Program dan Kegiatan BKPSDM

Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2017 yang ada tulisan “…

118 M… 52 M …4,8 M… 12 M… 14 M …”

159. 1 (satu) buah buku catatan bertuliskan “Bupati Cirebon”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUNJAYA PURWADISASTRA menjabat sebagai Bupati

Kabupaten Cirebon periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019



Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Cirebon yang memiliki wewenang

untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kabupaten Cirebon;

Bahwa GATOT RACHMANTO selaku Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten

Cirebon yakni jabatan Eselon III A, sedangkan DENI SYAFRUDIN sebagai

Kasubbag Umum Sekretariat Daerah Kabuapten Cirebon yang sekaligus

sebagai Ajudan Terdakwa SUNJAYA PURWADISASTRA;

Bahwa Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Cirebon dalam kaitannya dengan






ASN kepada Bupati;

Bahwa Terdakwa dalam proses promosi jabatan di Pemerintahan Kabupaten




hanya formalitas;

Bahwa dalam promosi jabatan tersebut, Terdakwa sering meminta imbalan

uang kepada pejabat yang dilantik dengan besaran untuk jabatan setingkat

eselon III A sebesar Rp100.000.000,00, untuk jabatan setingkat eselon III B


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



sebesar Rp50.000.000,00 s.d. Rp75.000.000,00 dan untuk jabatan setingkat

eselon IV sebesar Rp25.000.000,00 s.d. Rp30.000.000,00;

Bahwa diantara pegawai/pejabat Pemda Kabupaten Cirebon yang

mendapatkan promosi jabatan dan memberikan imbalan kepada Terdakwa

adalah Rita Susana yang promosi menjadi Camat Beber (sebelumnya

menjabat Kabid Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup) yang

memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,-, Hj. Eni

Suhaeni, SKM, M.Kes yang promosi menjadi Kepala Dinas Kesehatan

(sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Kesehatan) yang secara bersama-

sama dengan dr. Hj. Neneng Hasanah yang promosi sebagai Sekretaris

Dinas Kesehatan (sebelumnya menjabat Kabid Sumber Daya Kesehatan

pada Dinas Kesehatan) beberapa kali pada moment-moment tertentu,

seperti Terdakwa akan menunaikan ibadah haji/umroh, Iedul Fitri, ulang

tahun atau menikahkan anak, memberikan uang kepada Terdakwa dengan

total keseluruhan sebesar Rp 100.000.000,- dan Mahmud Iing Tajudin ketika

yang bersangkutan promosi menjadi Camat Karang Wereng dari

sebelumnya sebagai Kabid Usaha Perikanan dan Kelautan pada Dinas

Perikanan dan Kelautan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp

50.000.000,-;

Bahwa selain pemberian imbalan diserahkan langsung kepada Terdakwa

atau melalui Ajudan Bupati Sdr. Deni Syafrudin ada juga pegawai/pejabat

yang mengalami promosi jabatan menyerahkan imbalannya melalui Kepala

BKPSDM yang kemudian Kepala BKPSDM ini menyerahkan kepada

Terdakwa;

Bahwa Terdakwa Sunjaya Purwadisastra juga menerima setoran secara rutin

dari para pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Cirebon, seperti dari Ir.

Avip Suherdian selaku Kepala Dinas PUPR yang menyetor dana operasional

sejak bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Oktober 2018 setiap bulannya

sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah

keseluruhannya sebesar Rp 1.275.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh

puluh lima juta rupiah) dan setoran dari para Camat se Kabupaten Cirebon

yang berjumlah 40 orang masing-masing setor sebesar Rp 1.000.000,- (satu

juta rupiah) setiap bulan yang diserahkan secara koltektif;

Bahwa permintaan imbalan uang tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa

ketika mempromosikan GATOT RACHMANTO dalam jabatan Eselon III A

sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon. Terdakwa sekitar bulan

Juli 2018 sebelum menyetujui usulan promosi tersebut telah menanyakan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



‘komitmen’ dan ‘loyalitas’ kepada GATOT RACHMANTO, dimana GATOT

RACHMANTO menyanggupinya;

Bahwa setelah ada kesanggupan GATOT RACHMANTO, pada sekitar akhir

bulan Juli 2018 ketika AVIP SUHERDIAN menyampaikan usulan GATOT



mengingatkan GATOT RACHMANTO perihal imbalan uang untuk Terdakwa;

Bahwa AVIP SUHERDIAN kemudian mengusulkan GATOT RACHMANTO

sebagai Sekretaris Dinas PUPR berdasarkan surat Nomor 800 / 2124 / Sekr

tanggal 8 Agustus 2018 yang ditujukan Kepala Badan Kepegawaian dan



langsung mendisposisi “agar ditindaklanjuti” yang ditujukan kepada SUPADI

PRIYATNA selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon;

Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2018 melantik GATOT

RACHMANTO menjadi Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon

berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.23/Kep.238/

BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Cirebon tertanggal 2 Oktober 2018;

Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 WIB



memanggil GATOT RACHMANTO menyampaikan pesan Terdakwa tersebut,

yang disanggupi oleh GATOT RACHMANTO;

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul

17.00 WIB menerima telepon dari GATOT RACHMANTO yang

menyampaikan keinginannya untuk memberikan uang terkait promosi

dirinya. Terdakwa pada saat itu mengatakan “nanti yang ‘itu’ titip ke Deni aja

ya?”, kemudian Terdakwa menyerahkan handphonenya kepada DENI

SYAFRUDIN. Selanjutnya DENI SYAFRUDIN yang pada saat itu mendengar

perkataan Terdakwa langsung memahami maksud Terdakwa, sehingga

kemudian DENI SYAFRUDIN membuat kesepakatan dengan GATOT

RACHMANTO untuk bertemu guna penyerahan uang tersebut. Setelah

selesai menelepon, Terdakwa mengingatkan DENI SYAFRUDIN agar

berkoordinasi dengan GATOT RACHMANTO esok harinya;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa DENI SYAFRUDIN pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar





menelepon DENI SYAFRUDIN dan disepakati untuk bertemu di Kantor Dinas

PUPR. Setelah DENI SYAFRUDIN bertemu GATOT RACHMANTO di ruang

kerjanya, selanjutnya GATOT RACHMANTO menyerahkan tas berisi uang

sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada DENI SYAFRUDIN

sambil menyampaikan pesan “Mas titip ke Bapak, 100”, selanjutnya DENI

SYAFRUDIN pamit pulang;

Bahwa setelah menerima uang dari GATOT RACHMANTO, selanjutnya

DENI SYAFRUDIN melaksanakan arahan Terdakwa untuk mentransfer uang












puluh juta rupiah) tersebut ke Bank Mandiri Cabang Sumber nomor rekening

122.000532.845.8 atas nama ELVI DIANA untuk sumbangan Hari Sumpah

Pemuda. DENI SYAFRUDIN sekitar pukul 16.00 WIB melaporkan kepada

Terdakwa perihal penerimaan uang dari GATOT RACHMANTO yang

digabung dengan uang lainnya untuk disetorkan sebagai sumbangan acara

Hari Sumpah Pemuda PDIP sesuai arahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang

RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang

unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

2. Menerima hadiah;

3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan

sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak

melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan

kewajibannya;

4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta

melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri menurut

ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun

2001 adalah meliputi :

a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang

Kepegawaian;

b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang

Hukum Pidana;

c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang

menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau

e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang

mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah mencabut Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, dalam Pasal 1

dinyatakan sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang

bekerja pada instansi pemerintah;

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji

berdasarkan peraturan perundang-undangan;

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan;

4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat

PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam

rangka melaksanakan tugas pemerintahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara negara

menurut Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;

2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;

3. Menteri;

4. Gubernur;

5. Hakim;

6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Penyelenggara Negara”

sendiri menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah

pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif atau

pejabat lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-

undang Nomor 28 Tahun 1999 yang dimaksud dengan “Pejabat lain yang

memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam

melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan

nepotisme, yang meliputi :

a. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD;

b. Pimpinan Bank Indonesia;

c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;

d. Pejabat Eselon I dan pejabat lainnya yang disamakan di lingkungan sipil,

militer dan Kepolisian Negara RI;

e. Jaksa;

f. Penyidik;

g. Panitera Pengadilan, dan

h. Pimpinan dan Bendaharawan Proyek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di

persidangan diketahui, bahwa Terdakwa Sunjaya Purwadisastra menjabat

sebagai Bupati Kabupaten Cirebon periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun

2019 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-813 tahun

2014 tanggal 13 Maret 2014;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian “pegawai negeri” atau

“penyelenggara negara” sebagaimana diuraikan di atas, maka Terdakwa

Sunjaya Purwadisastra selaku Bupati Cirebon yang dihadirkan di muka

persidangan dan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan

telah diakui/ dibenarkan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai

“pegawai negeri” maupun “penyelenggara negara”, karena diangkat oleh

pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri yang

menjalankan fungsi eksekutif dan menerima gaji dari keuangan negara/daerah,

sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Menerima hadiah


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak memberikan penjelasan

secara spesifik tentang apa yang dimaksud dengan istilah “menerima hadiah”.

Oleh karena itu untuk memahaminya maka perlu dijelaskan terlebih dahulu

mengenai apa yang dimaksud dengan “menerima” dan apa yang dimaksud

dengan “hadiah” yang merujuk kepada pengertian tata bahasa, pandangan

doktrin ahli hukum pidana maupun yurisprudensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara tata bahasa pengertian “menerima” dapat

diartikan sebagai berikut :

1. menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan dsb.;

2. mengesahkan, membenarkan, menyetujui, meluluskan atau mengabulkan;

3. mendapat atau menderita sesuatu;

4. menganggap (sebagai…);

5. mengizinkan;

6. mau menjabat;

(vide Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, cetakan kelima, Balai

Pustaka, Jakarta, 1995, halaman 1046)

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” terkait dengan “penerimaan

sesuatu yang diberikan” dapat berupa sesuatu yang berwujud, misalnya uang,

mobil, televisi atau tiket pesawat terbang, maupun sesuatu yang tidak

berwujud, misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang dan lain-

lain;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi rumusan kata “menerima”

menunjukkan bahwa tindak pidana suap pasif merupakan tindak pidana yang

“dirumuskan secara formil”, artinya selesainya perbuatan menerima adalah

apabila sesuatu perbuatan menerima suatu pemberian, misalnya segepok uang

telah berpindah kekuasaannya kepada pegawai negeri yang menerima;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” atas sesuatu berupa

kebendaan yang berwujud dapat diartikan ke dalam 2 (dua) hal yaitu :

a. Menerima secara fisik;

Penerimaan secara fisik atas sesuatu penerimaan yang bersifat kebendaan

yang berwujud itu ditandai dengan beralihnya hak atau penguasaan sesuatu

dari pemberi kepada penerima secara fisik. Dengan demikian penerimaan

sesuatu dapat diartikan sebagai peralihan hak atau penguasaan atas


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



sesuatu dari pemberi sesuatu kepada penerima sesuatu secara fisik. Hal ini

tentu saja berbeda dengan penerimaan atas sesuatu berupa kebendaan

yang tidak berwujud, misalnya penerimaan berupa kesempatan atau

kenikmatan, maka penerimaan atas sesuatu berupa kesempatan atau

kenikmatan itu lebih ditandai dengan dimanfaakannya kesempatan itu atau

dinikmatinya kenikmatan itu oleh penerima.

b. Menerima secara yuridis;

Penerimaan secara yuridis ditandai dengan peralihan hak atau penguasaan

sesuatu dari pemberi kepada penerima hak. Penerimaan sesuatu

kebendaan secara yuridis biasanya dilakukan dengan bentuk kegiatan yang

bersifat transaksional melalui penyedia jasa keuangan maupun penyedia

jasa yang lain. Penerimaan secara yuridis biasanya lebih sederhana, mudah

dan dapat ditelusuri sumber perolehan maupun penggunaannya;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi caranya, “menerima” bisa dilakukan

dengan secara langsung, yaitu antara pemberi dan penerima secara langsung

bertemu atau berhadapan melakukan serah terima hadiah atau pemberian yang

diberikan, dan dapat dilakukan secara tidak langsung, yaitu baik pemberi

maupun penerima tidak bertindak sendiri melainkan melalui perantaraan orang

lain atau pihak ketiga. Pemberian atau penerimaan secara tidak langsung inilah

yang lebih banyak terjadi pada tindak pidana suap, sebagaimana putusan

Mahkamah Agung Nomor 77.K/Kr/1973 tanggal 19 November 1974 yang antara

lain menyatakan bahwa “Terdakwa dipersalahkan melakukan Tindak Pidana

Korupsi cq “menerima hadiah” walaupun anggapannya uang yang ia terima

dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-

barang itu bukan Terdakwa, melainkan istri dan/atau anak-anak Terdakwa”;

Menimbang, bahwa pemberian atau penerimaan itu tidak perlu

dilakukan pada waktu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang

bersangkutan sedang melakukan dinasnya, melainkan dapat juga diberikan atau

diterimanya di rumah sebagai kenalan (vide Putusan Mahkamah Agung RI

Nomor 39 K/Kr/1963 tanggal 3 Agustus 1963);

Menimbang, bahwa unsur “hadiah” sebagaimana diatur dalam Pasal 11

dan Pasal 12 huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang

mengadopsi dari ketentuan Pasal 418 dan 419 KUHP dan unsur “sesuatu”

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b atau unsur

“pemberian” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20

Tahun 2001 yang mengadopsi dari ketentuan Pasal 209 KUHP dalam teks asli

Bahasa Belanda menggunakan kata “gift” yang berasal dari kata dasar “geven”

yang dalam Bahasa Indonesia berarti “memberi”, sehingga kata “gift” yang

merupakan kata benda dari kata “geven” berarti “pemberian”, sehingga unsur

“hadiah” pada Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a dan huruf b dan unsur “sesuatu”

pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b serta unsur “pemberian” pada Pasal 5 ayat

(2) mengandung pengertian yang sama, yaitu segala sesuatu yang mempunyai

arti (R. Wiyono, SH, 2009 hal. 58), yaitu baik berupa benda berwujud, seperti

uang, mobil, rumah, tiket pesawat terbang, maupun benda tidak berwujud,

seperti hak atas kekayaan intelektual (HAKI), maupun berupa fasilitas, misalnya

fasilitas menginap di hotel, sewa mobil dan lain-lain;


persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya antara

lain sebagai berikut :





hanya formalitas;


















Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia








50.000.000,-;

Bahwa selain pemberian imbalan diserahkan langsung kepada Terdakwa

atau melalui Ajudan Bupati Sdr. Deni Syafrudin ada juga pegawai/pejabat

yang mengalami promosi jabatan menyerahkan imbalannya melalui Kepala

BKPSDM yang kemudian Kepala BKPSDM ini menyerahkan kepada

Terdakwa;

Bahwa Terdakwa Sunjaya Purwadisastra juga menerima setoran secara rutin

dari para pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Cirebon, seperti dari Ir.

Avip Suherdian selaku Kepala Dinas PUPR yang menyetor dana operasional

sejak bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Oktober 2018 setiap bulannya

sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah

keseluruhannya sebesar Rp 1.275.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh

puluh lima juta rupiah) dan setoran dari para Camat se Kabupaten Cirebon

yang berjumlah 40 orang masing-masing setor sebesar Rp 1.000.000,- (satu

juta rupiah) setiap bulan yang diserahkan secara koltektif;


















Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia









































Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia




















Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas

penerimaan hadiah dari para pegawai/pejabat yang mendapatkan promosi

kepada Terdakwa selain langsung kepada Terdakwa, ada juga yang dilakukan

melalui Ajudan Terdakwa atau melalui Kepala BKPSDM yang dilakukan setelah

pegawai/pejabat tersebut dilantik oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,

maka unsur ke-2 menerima hadiah menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan

sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak

melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan

kewajibannya

Menimbang, bahwa unsur ”diketahui” atau ”patut diduga” adalah

merupakan unsur subyektif dari Pasal 12 huruf b, yaitu kesalahan Terdakwa

baik berupa dolus atau kesengajaan, karena diketahui bahwa hadiah tersebut

diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena Terdakwa telah melakukan

atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan

kewajibannya, maupun culpa atau kealpaan, yaitu patut diduga bahwa hadiah


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



tersebut diberikan karena Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan

sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa antara kata ”diketahui” dan ”patut diduga”

dipisahkan dengan kata ”atau” artinya unsur ”diketahui” dan unsur ”patut diduga”

bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu unsur telah terbukti, maka yang

lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa seorang pegawai negeri atau penyelenggara

negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan

kewajibannya, jika terdapat keadaan sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah berbuat sesuatu padahal

berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau

melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang

bersangkutan;

b. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah tidak berbuat sesuatu

padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang

terdapat atau melekat pada jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara

Negara yang bersangkutan atau dengan kata lain justru Pegawai Negeri

atau Penyelenggara Negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan

kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan Pegawai Negeri atau

Penyelenggara Negara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-

undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dinyatakan sebagai

berikut :

Pasal 5 :

Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk :

4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme

6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak

melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi,

keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam

bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan

sebagai berikut :


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



“Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi,

dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang

mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan”


persidangan menunjukkan antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Cirebon dalam kaitannya dengan






ASN kepada Bupati;





hanya formalitas;





















Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia





50.000.000,-;




































Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia









Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta sebagaimana diuraikan di atas,

didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah menerima pemberian berupa

uang dari para pegawai/pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Cirebon yang

mengalami promosi jabatan, termasuk dari GATOT RACHMANTO sejumlah Rp

100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dipromosikan menjadi Sekretaris Dinas

PUPR Kabupaten Cirebon yang kemudian terkena OTT KPK;

Menimbang, bahwa pemberian hadiah berupa uang dari GATOT

RACHMANTO kepada Terdakwa tersebut merupakan realisasi dari kebiasaan

yang dilakukan oleh Terdakwa yang menerima sejumlah uang dari

pegawai/pejabat yang promosi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Bahwa Terdakwa selaku Bupati Cirebon sekaligus sebagai Pejabat Pembina

Kepegawaian (PPK) Kabupaten Cirebon dalam melakukan promosi

pegawai/pejabat di Pemerintah Kabupaten Cirebon telah melaksanakan praktek

menerima uang dari pejabat yang dilantik dalam suatu jabatan tertentu.

Kebiasaan demikian dilakukan Terdakwa sejak awal menjabat Bupati pada

tahun 2014, sehingga kebiasan demikian ini telah diketahui juga oleh GATOT

RACHMANTO dan pegawai lainnya di Pemerintahan Kabupaten Cirebon. Hal ini

sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yakni saksi SRI DARMANTO, saksi

SUPADI PRAYITNA, saksi SUPARMAN, saksi H YAYAT RUHIYAT, saksi

GATOT RACHMANTO, saksi ENI SUHAENI, saksi NENENG HASANAH, saksi

RITA SUSANA SUPRIYANTI, saksi MAHMUD IING TAJUDIN, serta keterangan

Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberlakukan kebiasaan tersebut dan

bahkan tidak pernah melarang sama sekali adanya pemberian-pemberian uang

demikian, karena Terdakwa memang menghendaki adanya penerimaan uang

dari proses promosi tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, antara lain untuk

biaya koordinasi unsur pimpinan daerah, biaya pengamanan apabila terjadi

kasus kerusuhan atau demo dan lain-lain yang tidak dianggarkan dalam APBD.

Adanya kehendak untuk menerima uang dari setiap proses promosi tersebut,

jelas menunjukan adanya kesengajaan dalam diri Terdakwa. Kesengajaan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



demikian jelas merupakan suatu perbuatan yang tercela, sebab dalam diri

Terdakwa juga mengetahui bahwa penerimaan uang yang demikian

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun kewajiban

Terdakwa selaku Bupati untuk tidak menerima pemberian apapun dari pihak-

pihak lain yang berkenaan dengan jabatannya selaku Bupati;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui segala konsekuensi dari

kebiasaan menerima uang dari proses promosi tersebut, yakni Terdakwa harus

bisa menjamin pihak-pihak yang akan memberi uang tersebut untuk

memperoleh apa yang diinginkannya dalam proses promosi di Pemerintahan

Kabupaten Cirebon. Untuk mewujudkan hal tersebut, Terdakwa selaku Bupati

yang sekaligus sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten

Cirebon yang memiliki kewenangan untuk menetapkan hasil kerja Tim Penilai

Kepegawaian Kabupaten Cirebon mengambil kebijakan yang bertentangan

dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yakni

dengan melakukan intervensi terhadap kerja Tim Penilai Kepegawaian dalam

menetapkan promosi pegawai di Pemerintah Kabupaten Cirebon. Akibat adanya

intervensi Terdakwa tersebut, kinerja Tim Penilai Kepegawaian (BAPERJAKAT)

berjalan tidak normal dan hanya sekedar formalitas. Hal ini sebagaimana

diterangkan oleh saksi-saksi yakni saksi SUPADI PRAYITNA, saksi SRI

DARMANTO, saksi H YAYAT RUHIYAT, saksi GATOT RACHMANTO, serta

saksi RACHMAT SUTRISNO;

Menimbang, bahwa adanya intervensi Terdakwa yang demikian, maka

usulan promosi GATOT RACHMANTO sebagai Sekretaris Dinas PUPR

Kabupaten Cirebon berjalan lancar, walaupun sebelumnya karir kepegawaian

GATOT RACHMANTO sempat mandeg di Eselon IIIb selama 10 tahun. Hal ini

pernah dikatakan oleh Terdakwa bahwa GATOT RACHMANTO dianggap

sebagai Tim sukses / pendukung lawan politik Terdakwa dalam Pilkada

Kabupaten Cirebon. Namun setelah Terdakwa meyakini bahwa GATOT

RACHMANTO bersedia loyal dan memberikan uang kepada Terdakwa, maka

GATOT RACHMANTO kemudian disetujui usulan promosinya naik ke Eselon

IIIa. Atas upaya mempromosikan GATOT RACHMANTO tersebut, maka

Terdakwa kemudian menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) dari GATOT RACHMANTO sekitar 2 (dua) minggu setelah dirinya

dilantik sebagai Sekretaris Dinas PUPR;

Menimbang, bahwa perlakuan yang hampir serupa juga dilakukan

terhadap pegawai/pejabat lainnya, di mana Terdakwa terlebih dahulu yang


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



menetapkan atau memberikan disposisi bahwa seseorang dapat dipromosikan

pada jabatan tertentu, misalnya RITA SUSANA SUPRIYANTI yang

dipromosikan menjadi Camat Beber meskipun tidak memiliki background

pendidikan dalam bidang pemerintahan, kemudian baru diproses/diusulkan

melalui BKD dan/atau Baperjakat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima sesuatu berupa

uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari GATOT

RACHMANTO dan pegawai/pejabat lainnya sebagaimana tersebut di atas

menunjukkan adanya keterkaitan dengan sesuatu yang bertentangan dengan

kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan Terdakwa selaku

Bupati Cirebon yang bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor

28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengetahui adanya beberapa

kewajiban dan larangan sebagaimana diuraikan di atas, yaitu tidak boleh

melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme serta tidak mengharapkan imbalan

dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi tugas, akan tetapi Terdakwa

secara sadar telah melanggar kewajiban tersebut dengan cara menerima

hadiah berupa uang dari GATOT RACHMANTO dan pegawai/pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari penerimaan

imbalan dari pihak lain adalah bertentangan dengan kewajibannya sebagai

Bupati Cirebon, akan tetapi Terdakwa tetap menerima pemberian hadiah berupa

uang tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya kehendak Terdakwa

untuk melanggar kewajiban dan larangan yang diatur dalam undang-undang

serta melanggar sumpah jabatan maupun kode etik yang melekat pada jabatan

Terdakwa selaku Bupati Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum,

yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta peraturan perundang-undangan

tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di

persidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat,

rekaman pembicaraan per telepon, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang

satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka unsur ke-3 “padahal

diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat

atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” menurut Majelis Hakim

telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi delik yang didakwakan

kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan ketentuan

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam

pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUH Pidana dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan

untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas

terjadinya sebuah peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP memungkinkan untuk menjerat orang lain untuk diposisikan sebagai

pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung

“pengambilan bagian” atau “penyertaan” khususnya kaitannya dalam perkara ini

adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas

dan tegas tentang “kualitas keikutsertaan Para Terdakwa” atau “kualifikasi

bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Para

Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa penyertaan (deelneming aan strafbare feiten)

berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan

suatu tindak pidana. Dalam tindak pidana korupsi yang pada umumnya

dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, peran seseorang atau lebih

saling kait mengkait;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah suatu

tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan untuk itu harus

dipenuhi dua syarat, yaitu : adanya kata sepakat atau mengetahui sebelum

perbuatan dilakukan (beweste sammenwerking) dan kerjasama yang disadari

antara para pelaku (physike sammenwerking) (Hukum Pidana di Indonesia

karangan Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, Penerbit Eresco, Bandung, halaman

113);

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka

yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerjasama

yang erat diantara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan

perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa kerjasama dilakukan secara sadar dengan

mengetahui (weten) tindakannya mempunyai sifat dilarang oleh hukum, akan

tetapi Terdakwa tetap menghendaki (willens) tindakannya diwujudkan.

Kesengajaan (opset) dapat dinilai karena Terdakwa memang menghendaki dan

mengetahui (met willens en wetens) perbuatan itu dilarang tapi tetap

dilakukannya. Tindakan yang diwujudkan tersebut harus berkaitan bagian per

bagian, jika kerjasama bagian per bagian itu tidak ada, maka tindak pidana tidak

dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta

melakukan tindak pidana tidak harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak

pidana. Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang

dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama. Seorang yang turut serta

tidak disyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak

pidana, terlebih lagi sifat delik dalam pasal ini adalah delik formil, dengan

demikian pertanggungjawaban pidananya sama dengan orang yang melakukan.

Hal ini terjadi karena system pertanggungjawaban dalam hukum pidana

menganut paham setiap orang yang terlibat bersama-sama dalam suatu tindak

pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang

yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan, baik atas

perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7

Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011, halaman 233 : Dalam penyertaan

perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan dalam kelompok

secara bersama-sama, yang memperlihatkan kerjasama yang erat. Tanpa peran

Terdakwa tidak akan mungkin tindak pidana tersebut terjadi, tanpa perlu

Terdakwapun menggerakkan anggota kelompok yang lain karena telah terjadi

kerjasama yang erat yang cukup diketahui oleh masing-masing anggota

kelompok termasuk Terdakwa, berupa kesepakatan diam-diam yang saling

mengetahui mereka bekerjasama;


persidangan antara lain sebagai berikut :




Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia









































Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia





Menimbang, bahwa dengan demikian terjadinya perbuatan Terdakwa

dalam perkara ini tidak dapat dilakukan oleh Terdakwa sendiri secara terpisah,

melainkan ada peranan orang lain, yaitu antara lain saksi Deni Syafrudin selaku

Ajudan Bupati Cirebon, sehingga penerimaan setoran uang dari para

pegawai/pejabat yang mengalami promosi jabatan dapat berjalan dengan

lancar;

Menimbang, bahwa kerjasama dengan Deni Syafrudin dalam menerima

uang terkait promosi tersebut telah berulang kali dilakukan, sehingga patut

diyakini bahwa Deni Syafrudin sendiri telah mengetahui dan menghendaki

adanya praktek penerimaan tersebut. Kesengajaan yang ada dalam diri Deni

Syafrudin tersebut diyakini bukan hanya karena faktor perintah atau hubungan

atasan saja, melainkan ada keinsyafan dalam diri Deni Syafrudin untuk

memperoleh bagian keuntungan dari penerimaan-penerimaan uang yang

diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,

maka unsur ke-4 “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang

turut melakukan perbuatan itu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf b

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada

pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesal dan mohon maaf atas kesalahan dan

kebodohan Terdakwa sewaktu menjadi Bupati Cirebon, karena telah

menerima uang ucapan terima kasih dari PNS yang promosi jabatan

ataupun dari penerimaan-penerimaan uang lainnya yang sepatutnya tidak

boleh dilakukan, walaupun hal itu merupakan kebiasaan lama yang sudah

berjalan semenjak kepemimpinan Bupati yang lama;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



2. Bahwa budaya pesisir pantura yang sangat keras menyebabkan seringnya

terjadi perkelahian antar kampong, demo pergerakan LSM dan banyak

pergerakan lain yang cenderung radikal, sehingga semuanya membutuhkan

dana pengamanan yang tidak ada dalam anggaran Pemda. Hal ini yang

menyebabkan awal mula Terdakwa menerima pemberian uang terima kasih

tersebut;

3. Bahwa secara jujur Terdakwa sampaikan bahwa penghasilan seorang

Bupati tidak sebanding dengan tanggung jawab yang harus diembannya,

sehingga mau tidak mau secara terpaksa Terdakwa mau menerima

pemberian ucapan terima kasih dari pihak lain yang seharusnya tidak boleh

dilakukan, yang idealnya kebutuhan Kepala Daerah dipenuhi oleh negara

agar bias mengabdi secara baik kepada masyarakat. Di lain pihak APBD

tidak ada alokasi anggaran untuk kepentingan keamanan daerah, uang

koordinasi Forkopinda, bantuan dan sumbangan untuk pembangunan

masjid/musholla, ulang tahun ormas, LSM, organisasi kepemudaan, media

massa, penanganan konflik antar warga dan lain-lain yang kesemuanya

membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga tidak cukup diambil dari gaji

seorang Bupati dan perlu dianggarkan secara khusus;

4. Bahwa Terdakwa telah merelakan dan mengorbankan pangkat dan jabatan

Terdakwa selaku Kolonel TNI AD untuk mengabdikan diri di Kabupaten

Cirebon telah berhasil menyelamatkan asset-asset yang dalam sengketa

menjadi milik Pemda dengan nilai sekitar Rp 200 milyar dan dalam karir

selaku perwira TNI AD telah memperoleh beberapa tanda

jasa/penghormatan, Terdakwa mohon menjadi bahan pertimbangan Majelis

Hakim agar dapat memberikan putusan hukuman yang seringan-ringannya;

5. Bahwa beberapa asset dan rekening milik Terdakwa, khususnya rekening

penampungan gaji Terdakwa sebagai Bupati dan pensiunan TNI AD serta

asset dan rekening milik istri, anak dan menantu Terdakwa yang tidak ada

hubungannya dengan perkara ini mohon untuk tidak dilakukan penyitaan/

pemblokiran;


pokoknya menceritakan asal mula dan sebab kenapa Terdakwa melakukan

tindakan menerima hadiah dari para pegawai/pejabat yang mengalami promosi

jabatan dan Terdakwa menyesali perbuatannya, yang berarti Terdakwa tidak

keberatan dinyatakan bersalah. Sedangkan permohonan Terdakwa agar asset

dan rekening milik istri, anak dan menantu Terdakwa yang tidak ada

hubungannya dengan perkara ini untuk tidak dilakukan penyitaan/pemblokiran,


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



dapat dilakukan setelah asset dan rekening tersebut terbukti tidak ada kaitannya

dengan perkara ini dan/atau tindak pidana lainnya yang sedang dilakukan

penyidikan oleh KPK;


pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mempergunakan Pasal 12

huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sangatlah tidak tepat, karena unsur “dalam jabatan yang

bertentangan dengan kewajibannya” dalam rumusan Pasal tersebut menurut

Penasehat Hukum Terdakwa tidak terpenuhi, melainkan berdasarkan analisa

yuridis Penasehat Hukum Terdakwa hanya terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melanggar Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

2. Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Terdakwa belum pernah dihukum

Terdakwa berlaku sopan di persidangan

Terdakwa kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan

Terdakwa selaku Bupati Cirebon sedikit banyak telah melakukan dan

menciptakan banyak perubahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten

Cirebon

maka Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk

menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sunjaya Purwadisastra hanya terbukti secara sah

dan meyakinkan menurut hukum melanggar Pasal 11 Undang-undang


sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa;

3. Mengembalikan barang bukti berupa :

a. Bukti Nomor 85 1 (satu) buah Buku Tabungan BJB Tanda Mata

dengan Nomor Rekening : 0000001061965 atas nama Terdakwa;

b. Bukti Nomor 102 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama dengan

Nomor Rekening 050401011560508 atas nama Terdakwa;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



kepada Terdakwa Sunjaya Purwadisastra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas

Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur

dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan alternatif

pertama, sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah

dinyatakan tidak dapat diterima. Sedangkan mengenai permohonan

pengembalian barang bukti berupa buku tabungan di Bank BJB dan BRI milik

Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perihal apakah Terdakwa dapat dibebankan untuk

membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 18

ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, Majelis berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 17 UU No. 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa “selain

dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5

sampai Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18”;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah

dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa “pembayaran uang

pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda

yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa dari Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999,

Majelis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman tambahan berupa uang

pengganti hanya dapat dijatuhkan apabila tindakan Terdakwa telah

menimbulkan kerugian keuangan negara dan Terdakwa telah memperoleh dan

menikmati uang dari hasil tindak pidana tersebut dan besarnya sebanyak-

banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperolehnya dari tindak


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



pidana korupsi tersebut dan bukan sebesar kerugian Negara yang

ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa perihal uang pengganti tersebut Majelis

berpendapat bahwa di persidangan Terdakwa mengakui telah menerima uang

dari saksi Gatot Rahmanto sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

melalui Ajudan Bupati Sdr. Deni Syafrudin sehubungan dengan pengangkatan

dan pelantikan Terdakwa sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon

dan juga pemberian uang dari para pegawai/pejabat di lingkungan Pemda

Kabupaten Cirebon yang mengalami promosi jabatan, namun pemberian uang

tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi berasal dari uang pribadi,

sehingga tidak menimbulkan kerugian keuangan negara, sehingga menurut

Majelis Hakim tidak ada alasan untuk membebankan uang pengganti kepada

Terdakwa, namun demikian kepada Terdakwa tetap dikenakan denda sebagai

akibat perbuatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa kedudukan Terdakwa pada saat melakukan tindak

pidana korupsi adalah sebagai Bupati Cirebon periode Tahun 2014 – 2019 yang

dipilih langsung oleh rakyat di daerah pemilihan Kabupaten Cirebon, sudah

barang tentu memiliki harapan besar agar Terdakwa secara politis dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kepercayaan

masyarakat di wilayah Kabupaten Cirebon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan amanah rakyat, Terdakwa

sebagai Bupati Kabupaten Cirebon merupakan jabatan strategis karena

merupakan puncak kekuasaaan eksekutif di Kabupaten Cirebon terutama dalam

mensukseskan agenda-agenda pembangunan di Kabupaten Cirebon yang

diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip good governance, namun

demikian perbuatan Terdakwa telah menciderai kepercayaan publik yang

diberikan kepadanya dan pada saat yang bersamaan semakin memperbesar

“public distrust” kepada Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan Kepala Daerah Kabupaten

Cirebon dari kemungkinan dijabat oleh orang yang pernah dijatuhi hukuman

akibat melakukan tindak pidana korupsi, maka menurut Majelis Hakim terhadap

Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu

dalam hal ini pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik, sebagaimana


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

untuk selanjutnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam

pemberantasan tindak pidana korupsi;

Perbuatan Terdakwa telah merusak sistem pembinaan pegawai di

lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon dengan melakukan KKN

dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi ASN;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa telah berjasa selama menjadi anggota TNI, sehingga telah

memperoleh beberapa tanda jasa/penghargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUNJAYA PURWADISASTRA tersebut diatas,

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama

melakukan tindak pidana korupsi menerima suap sebagaimana dalam

dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa Pencabutan Hak

untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa

selesai menjalani pidana pokoknya;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) Bundel Dokumen Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonersia Nomor 131.32813 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat.

2) 1 (satu) lembar Dokumen Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor : 131.32/1166/OTDA Tanggal 14 Maret 2014 Perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Republlik Indonesia Nomor 131.32813 Tahun 2014.

3) 1 (satu) Bundel Dokumen Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32813 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat Tanggal 13 Maret 2014 ttd GAMAWAN FAUZI.

4) 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen yang terdiri dari:

4.1. Surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor 131.32/1166/OTDA tanggal 14 Maret 2014 Perihal : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-813 Tahun 2014 kepada Drs. H. Sunjaya Purwadisastra, MM, M.Si

4.2. Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-813 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat tanggal 13 Maret 2014

4.3. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-813 Tahun 2014 Tentang Pengesahan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Pengangkatan Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat tanggal 13 Maret 2014

4.4. Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Cirebon tanggal 19 Maret 2014


4.6. Serah Terima Memori Jabatan Bupati Cirebon tanggal 19 Maret 2014

4.7. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor 131/101/Pem.Um tanggal 4 April 2014


5) 1 (satu) lembar copy cap basah Surat Perintah Tugas Nomor : 875.1/SPT.131/MK tanggal 15 Maret 2018 atas nama Ir. GATOT RACHMANTO selaku Pelaksana Pejabat Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon

6) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Nomor 821.2/1123/PUPR tanggal 07 Maret 2018, Perihal : Usulan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon kepada Bupati Cirebon beserta 1 (satu) lembar Kartu Disposisi dengan tulisan tangan tinta biru tertanggal 12/03 2018.


7.1. Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.23/Kep.238/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah kabupaten Cirebon tanggal 2 Oktober 2018 beserta Daftar : Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.23/Kep.238/BKPSDM/2018 tanggal 2 Oktober 2018 atas nama Ir. GATOT RACHMANTO

7.2. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/5038/BKPSDM/2018 tanggal 3 Oktober 2018

7.3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 824/5051/BKPSDM/2018 tanggal 4 Oktober 2018

8) 1 (satu) lembar Dokumen Asli BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/ JANJI JABATAN BUPATI CIREBON Nomor: 877/5037/BKPSDM/2018 tanggal 3 Oktober 2018.

Barang bukti nomor 5 s/d Nomor 8 : Dikembalikan kepada Dinas BKSDM Kabupaten Cirebon melalui SRI DARMANTO


9.1. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Usulan Pejabat Eselon II, III, dan IV Promosi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kab. Cirebon Nomor : 800/2124/Sekr yang ditandatangani di Talun, 8 Agustus 2018

9.2. 2 (dua) lembar Dokumen Asli DAFTAR USULAN PROMOSI DAN ROTASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 yang ditandatangani di Cirebon 8 Agustus 2018.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



10.1. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Undangan Rapat TPK PNS Nomor : 005/4253/BPKSDM yang ditandatangani di Sumber, 9 Agustus 2018.

10.2. 1 (satu) lembar Dokumen Asli BERITA ACARA TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN CIREBON Nomor : 800/4254/BPKSDM tanggal 9 Agustus 2018.

10.3. 1 (satu) lembar Dokumen Asli DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT Sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018.

10.4. 1 (satu) bundel Dokumen Asli DAFTAR : BAHAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL yang ditandatangani di Sumber, 9 Agustus 2018.

11) 1 (satu) bundel fotokopi printout KEPUTUSAN BUPATI CIREBON Nomor : 821/Kep.879-BKPPD/2014 tentang BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) KABUPATEN CIREBON tanggal 15 Desember 2014.

12) 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821/Kep.879 – BKPPD/2014 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Cirebon Tanggal 15 Desember 2014.

13) 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821/Kep.509 – BKPSDM/2017 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Cirebon Tanggal 18 April 2017.

14) 1 (satu) bundel fotokopi printout KEPUTUSAN BUPATI CIREBON Nomor : 821/Kep.509-BKPSDM/2017 tentang BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) KABUPATEN CIREBON tanggal 18 April 2017.

15) 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.2/Kep.974 – BKPSDM/2017 Tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon Tanggal 14 Agustus 2017.

16) 1 (satu) bundel fotokopi printout KEPUTUSAN BUPATI CIREBON Nomor : 821/Kep.974-BKPSDM/2017 tentang BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) KABUPATEN CIREBON tanggal 14 Agustus 2017.

17) 1 (satu) lembar Dokumen Rekap Gaji dan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan Jumlah 362.141.300.

18) 1 (Satu) lembar dokumen Rekap Penerimaan Honor Kepala Daerah Pada OPD Tahun Anggaran 2018 Sampai dengan Bulan OKTOBER.




Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia




22) 1 ( satu) Bundel Dokumen HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN CIREBON.

23) 1 (satu) bundel dokumen PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR : 84 Tahun 2016 Tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

24) 1 (satu) bundel dokumen PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR : 112 Tahun 2017 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

25) 1 (satu) bundel dokumen lampiran rancangan perubahan APBD TA 2018

26) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan terbaca POKJA I POKJA 2 POKJA 3 POKJA 4

27) 1 (satu) bundel dokumen surat BUPATI CIREBON nomor : 800/4424BKPSDM

28) 1 (satu) bundel dokumen daftar bahan tim penilai kinerja pegawai negeri sipil no. urut 1 H. IMAN SUPRIADI, S.Sos

29) 1 (satu) bundel dokumen daftar bahan tim penilai kinerja pegawai negeri sipil no. urut 1 IWAN SUROSO, S. Sos

30) 1 (satu) bundel dokumen daftar bahan tim penilai kinerja pegawai negeri sipil no. urut 1 ISNAENI JAZILAH, SH

31) 1 (satu) bundel dokumen daftar bahan tim penilai kinerja pegawai negeri sipil no. urut 1 UUN KURNIASIH

32) 1 (satu) bundel dokumen daftar bahan tim penilai kinerja pegawai negeri sipil no. urut 1 NARTO, SE

33) 1 (satu) bundel dokumen daftar bahan tim penilai kinerja pegawai negeri sipil no. urut 1 DARUDIN, S.Pd

34) 1 (satu) bundel dokumen daftar bahan tim penilai kinerja pegawai negeri sipil no. urut 1 SUGIANTO,S Pd SD

35) 1 (satu) bundel dokumen daftar bahan tim penilai kinerja pegawai negeri sipil no. urut 1 Drs. WINOTO

36) 1 (satu) bundel dokumen daftar bahan tim penilai kinerja pegawai negeri sipil no. urut 1 WINARSO SE

37) 1 (satu) bundel dokumen daftar bahan tim penilai kinerja pegawai negeri sipil no. urut 1 KUSMAYADI


38.1. 1 (satu) bundel print out Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat tulisan tangan “DROP” di halaman pertama

38.2. 1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat tulisan tangan “… 40. AJID….


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Camat Susukan… 41. DEDI EFFENDI…. Camat Depok” di halaman terakhir


39.1. 1 (satu) buah kertas yang terdapat tulisan tangan “… DIkdik Eselon IV…… 1) Kasubag Umum mustafa….. Eselon III/b…1 IDA NUR…”

39.2. 1 (satu) bundel printout Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK PP 18/ 2016) Yang Pensiun, Kosong dan Meninggal sampai bulan September 2018 yang terdapat tulisan tangan “…13…8…2/3….24…” pada halaman pertama.

39.3. 1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat tulisan tangan “ … Wahyono ganti Dadang (Kabid OR)…” di halaman pertama

39.4. 1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat tulisan tangan lingkaran dan ceklis.


39.6. 1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat tulisan tangan “…Wawan…. Jupri… Nanang” pada halaman pertama.


40.1. 1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat ketikan dalam tabel “… ISNAENI JAZILAH, SH….. KET Pensiun 01/04/2018 Supriyatno…” pada halaman pertama.

40.2. 1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat tulisan tangan “…Kasi Pasaleman…. Palimanan……” pada halaman pertama.

40.3. 1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat ketikan “…UUN KURNIASIH… Eselon IV.a…” pada halaman pertama.

40.4. 1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat ketikan “…DARUDIN, S.Pd… KET Rotasi Gitayono …” pada halaman pertama.

40.5. 1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat ketikan “…NARTO, SE… Pensiun 01/04/2018 Suka..” pada halaman pertama.

40.6. 1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat ketikan “…IWAN SUROSO, S.Sos … Pensiun 01/08/2018 Slamet R…” pada halaman pertama.

40.7. 1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat ketikan “…H. IMAN SUPRIADI, S.Sos… KET Rotasi Suharto …” pada halaman pertama.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



40.8. 1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat ketikan “…H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si. ….KET M. Syafrudin …” pada halaman pertama.

41) 1 (satu) buah Map berwarna merah, yang berisi :

41.1. 10 (sepuluh) bundel Daftar : Bahan Tim Penilai Konerja Pegawai Negeri Sipil.

41.2. 1 (satu) bundel Daftar Usulan Persetujuan Pelantikan PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

41.3. 3 (tiga) lembar konsep Surat Permohonan Persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

41.4. 1 (satu) bundel konsep Promosi Jabatan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

42) 1 ( satu) lembar dokumen DAFTAR : BAHAN PERTIMBANGAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

43) 1 (satu) bundel dokumen jumlah kotak jabatan pemerintah kabupaten cirebon

44) 1 (satu) bundel dokumen daftar persetujuan mutasi pejabat administrator

45) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Cirebon nomor 823/Kpts.62/BKPPD/2014 tentang kenaikan pangkat An. ASEP NATSIR AMARULLOH,ST tanggal 20 Maret 2014.

46) 1 (satu) Bundel Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 823/Kpts.72.1/BKPPD/2014 TENTANG KENAIKAN PANGKAT BUPATI CIREBON, yang sebelah kanan terdapat catatan tulisan tangan yang terbaca “…Yth.kabid mutasi, .. promosi ke IV/B, Tks” beserta lampiran 1 (satu) bundel USULAN PROMOSI, ROTASI DAN PENGUKUHAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017.

47) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Cirebon nomor 823/Kep.475/BKPSDM/2017 tentang kenaikan pangkat An. UJANG UCI SANUSI, S.Sos tanggal 31 Maret 2017

48) 1 (satu) bundel surat yang di bagian lembar depan terdapat kertas warna merah yang tercantum tulisan tangan yang dijelaskan oleh Sdr. SRI DARMANTO bahwa tulisan tangan itu adalah tulisan tangan Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA selaku Bupati Cirebon yang terbaca: “dari Bappeda An. Adi Nugroho, Kasubag Pengendalian dan Perencanaan Bappeda pindah ke BKD gantikan Wawan di Diklat.” Serta pada lembar selanjutnya terdapat nama SUBAGIO dan nama pegawai yang lainnya.

49) 1 (satu) lembar Usulan Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dr.H.Ahmad Qoyyim, MARS di Sumber, Juni 2017 beserta lampiran 1 (satu) lembar DAFTAR USULAN PROMOSI DAN MUTASI PEJABAT STRUKTURAL PADA LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON Nomor 820/3348Sekret/2017 Juni 2017.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



50) 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi yang terdapat tulisan tangan yang dijelaskan oleh Sdr. SRI DARMANTO bahwa tulisan tangan itu adalah tulisan tangan Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA selaku Bupati Cirebon, terbaca: Arahkan ke Eselon IV/a, terima kasih Camat Pangenan…., serta pada lembar berikutnya berupa Surat dari Camat Pangenan nomor: 600/238/Kec., tanggal 25 Juli 2017 yang ditujukan kepada Bupati Cirebon perihal: Usulan atas nama: Beny Mulyono, S.Kom, M.Si.

51) 1 (satu) lembar copy surat Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 823/ Kep.1048BKPSDM / 2017 tanggal 29 September 2017 dengan tulisan tangan “…Yth. Kabid Mutasi Pak Sri Darmanto …”.

52) 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 560/ / Disnakertrans/ 2017 perihal usulan Menduduki Jabatan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terdapat tulisan tangan “… Yth. Kaban BKPSDM… Agar Ditindak lanjuti…”

53) 1 (satu) bundel surat disposisi kepada Kabid Mutasi tanggal 9/1017 dengan tulisan tangan “…Tindak lanjuti sesuai aturan …” dan Petika Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 832/ Kpts.54/ BKPPD/ 2015 tanggal 6 Maret 2015.

54) 1 (satu) bundel surat disposisi kepada Kaban BKPSDM tanggal 30/1017 dengan tulisan tangan “…Agar Dibantu untuk diarahkan ke Promosi Rumah Sakit Aryawinangun …” dan Petika Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 832/ Kep.1048BKPSDM / 2017 tanggal 29 September 2017.

55) 3 (tiga) lembar kertas berkop PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON yang di halaman pertama terdapat sobekan di bagian bawah dan terdapat tulisan tangan dengan tinta bolpoin berwarna hitam dan biru yang diantaranya terbaca “…HIDAYAT, ST. (Promosi) PUPR. Jabatan lama : Kepala UPT Laboratorium Jln & Jbt … Yg diinginkan : Kepala Bidang Peningkatan Jl. &Jbt.”

56) 1 (satu) Bundel Kartu disposisi Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon yang di halaman pertama terdapat tulisan tangan dengan tinta pena warna biru yang diantaranya terbaca “..Yth. Kabid MK …diinfokan kepada seluruh SKPD …16/1 18 ”

57) 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 823.4/ Kep.278BKD/ 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n SRI DARMANTO, S.Sos., MPSSp tanggal 9 Maret 2018.

58) 1 (satu) buah map merah “KYOTO” yang di dalamnya terdapat 2 (dua) lembar copy surat Sekretariat Daerah Nomor: 584.3/ 39Perek tanggal 30 April 2018, Perihal: Usulan Promosi Untuk Jabatan Eselon IV b atas nama: YUSMIATI, S.IP dan SANTI WIDIASTUTI, SE yang terdapat tulisan tangan yang dijelaskan oleh Sdr. SRI DARMANTO bahwa tulisan tangan itu adalah tulisan tangan Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA selaku Bupati Cirebon yang terbaca: Yth. Kaban BKPSDM, tindaklanjuti…..

59) 1 (satu) buah map berkop Pemerintah Kabupaten Cirebon badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bidang Mutasi dan Kepangkatan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen berupa SK Bupati Cirebon nonor: 800/4277/BKPSDM, tanggal 13 Agustus 2018 perihal: Permohonan persetujuan pelantikan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



yang ditujukan kepada: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Dirjen OTDA beserta daftar Usulan Persetujuan Pelantikan PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

60) 1 (satu) buah map berwarna biru muda berkop Pemerintah Kabupaten Cirebon Dinas Kesehatan yang berisi 1 (satu) bundel surat Nomor : 820/ Sekret/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon kepada Bupati Cirebon dan terdapat tulisan tangan berupa lingkaran pada nomor di daftar usulan mutasi dan promosi.

61) 1 (satu) buah Map coklat besar berkop Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor: 820/ 7783/ OTDA yang berisi 1(satu) bundel Surat Kementrian Dalam negeri Republik Indonesia Nomor: 820/ 7783/ OTDA tanggal 27 September 2018 hal. Persetujuan Mutasi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Cirebon.

62) 1 (satu) buah Map coklat besar berkop Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 821.2/ 17562/ DUKCAPIL.SES , 821.242554 DUKCAPIL. TH 2018 , 821.242555 DUKCAPIL. TH 2018 yang berisi 1(satu) bundel Surat Petikan Keputusan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor: 821.242554 DUKCAPIL. TH 2018 tanggal 17 September 2018 dan 1(satu) bundel Surat Petikan Keputusan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor: 821.242555 DUKCAPIL. TH 2018 tanggal 17 September 2018 .

63) 1 (satu) buah Map coklat besar berkop Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 821.2/ 17562/ DUKCAPIL.SES , 821.23/2552 DUKCAPIL. TH 2018 , 821.23/2553 DUKCAPIL. TH 2018 yang berisi 1(satu) bundel Surat Petikan Keputusan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor: 821.232552 DUKCAPIL. TH 2018 tanggal 17 September 2018 dan 1(satu) bundel Surat Petikan Keputusan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor: 821.232553 DUKCAPIL. TH 2018 tanggal 17 September 2018 .

64) 1 (satu) buah map Pemerintah Kabupaten Cirebon, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang berisi:

64.1. 1 (satu) bundel SK Bupati Cirebon Nomor: 821.23/Kep.238/BKPSDM/2018, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

64.2. 1 (satu) bundel SK Bupati Cirebon Nomor: 821.24/Kep.239/BKPSDM/2018, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

64.3. 1 (satu) bundel SK Bupati Cirebon Nomor: 821.28/Kep.240/BPKSDM/2018, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabtan Fungsional Tertentu DI Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



64.4. 1 (satu) bundel SK Bupati Cirebon Nomor: 821.28/Kep.241/BKPSDM/2018, Tentang Pengangkatan Pertamakali dan Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan FUngsional Kepala Sekolah DI Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

65) 1 (satu) buah ODNER warna hitam yang berisi:

65.1. 1 (satu) lembar STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK PP 18/2016)

65.2. 1 (satu) bundel DAFTAR USULAN PERSETUJUAN PELANTIKAN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT



65.5. 1 (satu) lembar STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK PP 18/2016) YANG PENSIUN, KOSONG DAN MENINGGAL SAMPAI BULAN SEPTEMBER 2018.



65.8. 1 (satu) bundel PENYAMPAIAN PETIKAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI.


65.10. 1 (satu) bundel PENYAMPAIAN DAFTAR KEPALA UPT DENGAN RIWAYAT TERAKHIR MEJABAT SEBAGAI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KESEHATAN

65.11. 1 (satu) bundel USULAN PROMOSI DAN MUTASI PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON


65.13. 1 (satu) bundel LAMPIRAN DAFTAR NOMINATIF USULAN KORWILCAM DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

65.14. 1 (satu) bundel PERMOHONAN USULAN MUTASI DAN PROMOSI JABATAN



65.17. 1 (satu) bundel PENYAMPAIAN DAFTAR KEPALA UPT DENGAN RIWAYAT TERAKHIR MENJABAT SEBAGAI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KESEHATAN

65.18. 1 (satu) bundel USULAN PENATAAN PEJABAT UPT DI LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



65.20. 1 (satu) bundel DAFTAR NAMA KEPALA UPT DENGAN RIWAYAT TERAKHIR MENJABAT SEBAGAI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON


65.22. 1 (satu) lembar DAFTAR USULAN PROMOSI KE JABATAN ADMINISTRATOR PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON



65.25. 1 (satu) bundel PERMOHONAN USULAN PROMOSI, ROTASI DAN MUTASI PEJABAT

65.26. 1 (satu) bundel DAFTAR USULAN PROMOSI, ROTASI DAN MUTASI PEJABAT DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON


65.28. 1 (satu) bundel KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

65.29. 1 (satu) bundel USULAN PENATAAN KEPALA UPT A.N. UUN KURNIASIH.

65.30. 1 (satu) bundel PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BUPATI CIREBON

65.31. 1 (satu) bundel PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PARA PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON


66) 1 (satu) buah Map berwarna hitam, yang berisi :




66.4. 1 (satu) bundel Permohonan ALih Tugas PNS an. Benny Saptamarga.

66.5. 2 (dua) lembar Daftar Usulan Promosi, Rotasi dan Mutasi Jabatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, tanggal 9 Juli 2018.

66.6. 2 (dua) lembar foto Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan.

66.7. 1 (satu) bundel Daftar: Bahan Tim Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

66.8. 1 (satu) bundel Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK PP 18/2016).


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



66.9. 1 (satu) bundel Data PNS Yang Tidak Mendukung Pa Bupati (H. Sunjaya & Imron)/ Jadi Jaya Dan Mendukungnya Paslon Lain (Paslon No.1,3,4) Di Wilayah Sumber.

66.10. 1 (satu) bundel Yang berisi tulisan tangan, arahan mutasi jabatan, tanggal 9/7/18.


66.12. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Cirebon yang berisi arahan mutasi pegawai

66.13. 1 (satu) bundel Daftar nominative usulan kepala UPT di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan a.n NURHADI dan JUMONO.

66.14. 1 (satu) bundel Permohonan Usulan penataan Kepala UPT a.n MOH TAUFIK AKBAR dan ARIES BUDIMAN.

66.15. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n YENI MARYANI, LIA YULIANA, AGUS SUTRISNO, RISIAN RIYADI, RITA HERAWATI.

66.16. 1 (satu) lembar Daftar Mutasi dan Promosi Jabatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, nomor 800/1536/disnakertrans, tanggal 24 Juli 2018.

66.17. 1 (satu) bundel usulan pindah/mutasi, petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n DIN ALI.

66.18. 1 (satu) bundel usulan promosi pada BKAD tahun 2018 a.n ESO TARSA, IIP MARIFAH, tulisan tangan untuk eselon IV.

66.19. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n USUP SUPRIAT.

66.20. 1 (satu) bundel tulisan tangan, usulan mutase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a.n GATOT RACHMANTO, Juli 2018.

66.21. 1 (satu) bundel usulan Promosi, Rotasi dan Mutasi Pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

66.22. 1 (satu) bundel usulan Rotasi dan Promosi Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon.



66.25. 2 (dua) lembar daftar mutasi promosi Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan.

66.26. 1 (satu) bundel usulan promosi, petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n YUSMIATI dan SANTI WIDIASTUTI.

66.27. 1 (satu) bundel usulan promosi, petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n ROCHMAT PRIYATIN.


66.29. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n ANNE SRI MULYANI.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



66.30. 1 (satu) lembar surat promosi dan mutasi pejabat struktural kecamatan Beber, Nomor 820/1206Umum.

66.31. 1 (satu) bundel surat pengantar nominative permohonan usulan promosi dan mutase pegawai di Kecamatan Pabuaran.

66.32. 1 (satu) lembar data usulan promosi dan mutase pegawai di lingkup kerja kecamatan Pangurangan.

66.33. 1 (satu) lembar surat mutase dan promosi jabatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon, Juli 2018.

66.34. 1 (satu) bundel permohonan mutase pegawai Kecamatan Karangwareng a.n YUYUN ARYUNAH.

66.35. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n AGUS SUNARTO.

66.36. 1 (satu) bundel petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n IKA HARTIKA.

66.37. 1 (satu) bundel petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n ANDI HERMAWAN.

66.38. 1 (satu) bundel petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n HIMAWAN SUSANTO.

66.39. 2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n ROKAYAH.

66.40. 2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n AYANAH.

66.41. 2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n DEDE HARTONO.

66.42. 2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n SRI NURAHNI.

66.43. 2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n SITI SANI.

66.44. 1 (satu) bundel petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n DEWI ROSMALA.

66.45. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n MURDANI.

66.46. 1 (satu) lembar usulan mutasi dan promosi RSUD Arjawinangun kabupaten Cirebon Tahun 2018.

66.47. 1 (satu) bundel daftar usulan mutase dan promosi a.n ADIL PRAYITNO, YAYAT SLAMET RIYADI, WISNU PRASETYO.

66.48. 2 (dua) lembar daftar nominative usulan mutasi pegawai di Lingkup Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon.

66.49. 1 (satu) bundel daftar mutasi dan promosi Dinas PUPR kabupaten Cirebon Tahun 2018.

66.50. 1 (satu) bundel daftar bahan tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil.

66.51. 1 (satu) bundel tulisan tangan usulan mutase a.n DURAHMAN, disposisi usulan mutase a.n DEWI ROSMALA.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



66.52. 1 (satu) bundel usulan promosi jabatan eselon III.b a.n HADI JATIWALUYO.


66.54. 2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n SUPARIDI.

66.55. 2 (dua) lembar usulan promosi jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, tanggal 4 Juli 2018.

66.56. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n ANGGA NUGRAHA ERLANGGA.

66.57. 1 (satu) lembar catatan tangan mutasi a.n HUSNIE STEFHANI NOOR dan AGUS HASANUDIN.

66.58. 1 (satu) bundel daftar usulan rotasi mutasi promosi ASN kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

66.59. 1 (satu) lembar daftar usulan promosi rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

66.60. 1 (satu) bundel petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n DADAN HENDARMAN.

66.61. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor: 875.1/SPT282/BKPSDM.

66.62. 3 (tiga) bundel Daftar Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

66.63. 1 (satu) bundel daftar usulan promosi rotasi dan mutase pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

66.64. 2 (dua) lembar daftar nominative pegawai usulan Eselon IVA dan B UPTD P5A DPPKBPJA Kabupaten Cirebon.

66.65. 1 (satu) bundel Usulan Promosi untuk Jabatan Eselon IV b a.n YUSMIATI dan SANTI WIDIASTUTI.


66.67. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n ADE NUGROHO YULIARNO.


66.69. 2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n AMIN MUGHNI.

66.70. 1 (satu) bundel petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n EDY SUHARTO.

66.71. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n SUTENI.

66.72. 2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n TEGUH MULYONO.

66.73. 1 (satu) bundel petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n DURAHMAN JAYA SUPENA.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



66.74. 1 (satu) bundel Usulan Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

66.75. 1 (satu) bundel Daftar Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

66.76. 2 (dua) lembar usulan rotasi dan promosi Jabatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

66.77. 1 (satu) bundel petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n EKO NUGROHO.


67) 1 (satu) buah odner warna hitam yang didalamnya terdapat Dokumen Rotasi, Mutasi, Promosi Di Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2016

68) 1 (satu) bundel dokumen terdapat tulisan tangan dengan tinta berwarna biru dengan tulisan 1) Wanda 4+3.5.

69) 2 (dua) lembar dokumen terdapat tulisan tangan dengan tinta berwarna biru yang terbaca kadisdik, kadis 75.

70) 1 (satu) bundel dokumen terdapat tulisan No, Nama Tempat Tanggal Lahir , Jabatan lamaBaru.

71) 2 (dua) lembar dokumen terdapat tulisan Des 2017 ,Jan 2018 No, Nama Kecamatan, Lunas, Belum Lunas.

72) 1 (satu) bundel surat disposisi berkop BPJS Kesehatan dengan tulisan tangan “…Yadi Dispenda masuk gantikan bu Nining… Agung gantikan Pak Bambang …”.

73) 3 (tiga) lembar Surat Wakil Bupati Cirebon kepada Gubernur jawa Barat Perihal Permohonan Anggota Pansel bertempat di Sumber tanggal 12 Januari 2018 yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan dengan tinta pena warna biru dan pensil.

74) 1 (satu) bundel BERITA ACARA KLARIFIKASI hari Jumat, 12 Oktober 2018 Yang memberi keterangan An. SUPADI PRIYATNA, SH.,Msi. Dan Yang meminta keterangan An. ARIF RAHMAN, SHI.

75) 1 (satu) buah buku notes bertuliskan Patra Jasa yang didalamnya terdapat tulisan tangan warna biru IDA Kabid PAUD , Imam Suoriadi Cmt gempol dan Rotasi Eselon IV DPUPR Kab. Cirebon.

76) 1 (satu) buah buku Agenda bersampul kulit berwarna hitam dengan tulisan BKPSDM.

77) 1 (satu) buah buku Agenda bersampul kulit berwarna hitam dengan tulisan AGENDA BKPPD pada halaman pertama ada lembaran Agenda Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2015 .

78) 1 (satu) buah buku Agenda bersampul kulit berwarna hitam dengan tulisan AGENDA BKPPD pada halaman pertama ada lembaran Selayang Pandang 2016.

79) 2 (dua) lembar printout asli Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri nomor rekening 134-00-1437047-1 Atas nama Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA M.M., M.Si periode 20/07/18 s/d 13/11/2018 KCP Cirebon Siliwangi.

80) 2 (dua) lembar printout asli Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri nomor rekening 134-00-1351128-1 Atas nama Drs. H. SUNJAYA


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



PURWADISASTRA M.M., M.Si/ IMRON periode 1/04/18 s/d 13/11/2018 KCP Cirebon Siliwangi.

81) 1 (satu) lembar printout asli rekening koran arsip nomor rekening 1340013511281 Atas nama Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA M.M., M.Si periode 29-Jan-2018 s/d 24-Aug-2018 PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Cabang Cirebon Siliwangi.

82) 1 (satu) satu bundel fotokopi Aplikasi Pembukaan rekening tanggal 29.01.18 no. rekening 1340013511281 Atas nama Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA M.M., M.Si/ IMRON.

83) 1 (satu) satu bundel fotokopi Aplikasi Pembukaan rekening tanggal 20.07.18 no. rekening 1340014370471 Atas nama Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA M.M., M.Si


85) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Tandamata Gold, Nomor rekening: 0000001061965 atas nama Sunjaya Purwadisastra Blok Kedung Dadap RT 006 RW 002 Desa Beberan Kecamatan Palimanan

86) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Tandamata, Nomor rekening: 0058609404100 atas nama Deni Syafrudin Dusun 02 RT 002 RW 003 Desa Kanci Kec Astanajapura


88) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, Nomor rekening: 1340009925164 atas nama Deni Syafrudin Dusun 2 RT 002 RW 003 Kanci Astanajapura Cirebon 45181.

89) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor 4617 0037 0110 5638.

90) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, Nomor rekening: 1340013590186 atas nama Eti Martini Blok Cibogo Kidul RT 003 RW 003 Warujaya Depok Palimanan Cirebon 45161, Tgl Cetak 27/02/2018.

91) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, Nomor rekening: 1340013403570 atas nama Warno Dusun 02 RT 002 RW 003 Kanci Astanajapura Cirebon 45181, Tgl Cetak 21/12/2017.

92) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri atas nama Warno, No.rek: 1340013403570

93) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri atas nama Eti Martini, No.rek: 1340013590186.

94) 1 (satu) lembar copy Slip Setoran Mandiri kepada Warno, sebesar Rp500.000.000,.

95) 1 (satu) lembar copy Slip Setoran Mandiri kepada Eti Martini, sebesar Rp425.000.000,.

96) 2 (dua) lembar asli Slip setoran Mandiri, kepada Elvi Diana, sebesar Rp250.000.000,.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia




99) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1340009922534 atas nama Intan Novitasari.

100) 1 (satu) buah buku tabungan BJB Tandamata dengan Nomor rekening 0061191208100 atas nama Siti Runingsih.

101) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bukopin dengan Nomor rekening 0105008607 atas nama Drs.Sunjaya Purwadi SIP

102) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor rekening 050401011560508 atas nama Drs S.Purwadisastra.

103) 1 (satu) buah buku tabungan BJB Tandamata Gold dengan Nomor rekening 0063060062101 atas nama Intan Novita Sari.

104) 1 (satu) handphone Merk: Samsung warna biru tua, Nomor Model: SMN960F/DS, S/N: RR8K90700NP, IMEI1: 359447/09/589433/3, IMEI2: 359448/09/589433/1, yang didalamnya terdapat kartu SIM1 Provider Telkomsel dengan Nomor Kode: 0525 0000 0460 9825, beserta dengan flipcase warna biru tua, Merk: Samsung, S/N: R37K8F83W0XHB3

105) 1 (satu) handphone Merk: Samsung warna gold, Nomor Model: SMG965F/DS, S/N: RR8K606ZEGW, IMEI1: 355335/09/039419/9, IMEI2: 355335/09/039419/7, yang didalamnya terdapat kartu SIM1 Provider Telkomsel dengan nomor kode: 0525 0000 0544 1508, beserta dengan casing warna merah bertuliskan “SAMSUNG”.

106) 1 (satu) handphone Merk: Apple warna silver, Model (belakang casing): A1586, Model (software): MG472PA/A, S/N: FFMQWC5HG5MN, IMEI: 355395072444149, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel, beserta dengan soft case transparan

107) 1 (satu) handphone Merk: Samsung warna putih, Nomor Model: GTE1272, S/N: RR1J1043MZL, IMEI1: 356805/07/969067/5, IMEI1: 356806/07/969067/3, yang didalamnya terdapat kartu SIM2 Provider Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0337 8157

108) 1 (satu) handphone Merk: Vivo warna hitam, Nomor Model: Vivo 1804, IMEI1: 865301048263459, IMEI2: 865301048263442, yang didalamnya terdapat kartu SIM1 Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0393 3731 dan micro SD Merk: VGEN, kapasitas 64 GB, dengan nomor kode: A 65483641, beserta dengan casing transparan

109) 1 (satu) handphone Merk: Oppo warna hitam, Nomor Model: CPH1701, IMEI1: 865255038318691, IMEI2: 865255038318683, S/N: 115090db, yang didalamnya terdapat kartu SIM1 Provider Indosat dengan nomor kode: 6201 3000 2566 16306 –U, SIM2 Provider Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0025 2569 6552 02, dan micro SD Merk: VGen, kapasitas 16GB nomor kode: A 44452775, beserta dengan casing coklat transparan

110) 1 (satu) handphone Merk: Samsung warna putih, Nomor Model: SMJ500G/DS, S/N: RR8H100KZHA, IMEI1: 353516/07/692277/0, IMEI2: 353517/07/692277/8, yang didalamnya terdapat kartu SIM1 Provider Telkomsel, dan micro SD Merk: Sandisk, kapasitas 16GB dengan nomor kode: 7401ZR64P0V5, beserta dengan case bertuliskan “Spigen”


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



111) 1 (satu) handphone Merk: Nokia warna merah, Tipe: RM437, Nomor Model: E631, IMEI: 354329041468278, Nomor Kode: 059B8T5, yang didalamnya terdapat kartu SIM1 Provider Indosat dengan nomor kode: 6201 3000 2599 18789 –U

112) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Oppo, Warna : Hitam, Model : CPH1729, Nomor Serial : MNBE8SRGG6TGS4JR, IMEI 1 : 868503030989754, IMEI 2 : 868503030989747, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan Nomor Kode : 6201 0822 3295 5579 03, dan kartu SIM 2 Opertator : Telkomsel dengan Nomor Kode : 0025 0000 0416 9576, serta cover warna transparan.

113) 1 (satu) handphone Merk: Apple warna merah, Nomor Model: MRRM2PA/A, S/N: C8PWT6LLJWF7, IMEI1: 356088092302533, yang didalamnya terdapat SIM1 Provider XL dengan nomor kode: 32K 8962115036 637509604, beserta dengan casing warna hitam dengan logo apple.

114) 1 (satu) handphone Merk: Samsung warna hitam, Nomor Model: SMG950FD, S/N: RR8J40KWLRX, IMEI1: 358061080324874, IMEI2: 358062080324872, yang didalamnya terdapat SIM1 Provider Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0472 4067, dan micro SD Merk: VGen kapasitas 64GB nomor kode: A 44281867, beserta dengan flipcase warna hitam beserta 2 kartu nama dan 2 foto didalamnya.

115) 1 (satu) handphone Merk: Samsung warna hitam, Nomor Model: GTE1272, S/N: RR1J30140SY, IMEI1: 356381/08/228271/0, IMEI2: 356382/08/228271/8, yang didalamnya terdapat SIM1 Provider Simpati dengan logo mBCA dengan nomor kode: 0021 0000 0249 0251.

116) 1 (satu) handphone Merk: Samsung warna hitam, Nomor Model: SMJ111F/DS, S/N: RR8J30AL4ZW, IMEI1: 355609082571026, IMEI2: 355610082571024, yang didalamnya terdapat kartu SIM1 Provider Telkomsel, dan micro SD Merk: VGen kapasitas: 4GB dengan nomor kode: K 9602390, beserta dengan case transparan.

117) 1 (satu) handphone Merk: Vivo warna gold, Nomor Model: Vivo 1601, IMEI1: 862501030632016, IMEI2: 862501030632008, yang didalamnya terdapat kartu SIM1 Provider Telkomsel, dan micro SD Merk: Sandisk, kapasitas: 16GB dengan nomor kode: 5172DK7FK138, beserta dengan case warna biru

118) 1 (satu) handphone Merk: Xiaomi warna hitam, Nomor Model: Mi A1, S/N: 0076de290804, IMEI1: 8673250395511984, IMEI2: 8673250395511992, yang didalamnya terdapat SIM1 Provider Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0353 5283 SIM2 Provider Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0684 2527 1520 01, beserta dengan casing warna hitam.

119) 1 (satu) kartu SIM Provider XL dengan nomor kode: 64K 8962115035 441362127.

120) 1 (satu) kartu memori micro SD Merk: VGen kapasitas 16 GB dengan nomor kode: A 57924343

121) 1 (satu) kartu memori micro SD Merk: Sandisk kapasitas 16 GB dengan nomor kode: 74170VHYJ0H2.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



122) 1(satu) media penyimpanan data elektronik, jenis CDR, merk Verbatim, kapasitas 700 MB, nomor kode: D3131RE04062968LH, yang bertuliskan “Data Laptop Operasional”.

123) 1 (satu) keping DVDR dengan SN: CMAP630VG09192369 5

124) 1(satu) media penyimpanan data elektronik, jenis flashdisk, merk Kingston, warna hitam, serial number: 0014780D8CF1F920A5A801BB (dilihat menggunakan USBDeview)

125) 1(satu) media penyimpanan data elektronik, jenis flashdisk, merk Sandisk, warna hitammerah, serial number: 4C530001110730123194 (dilihat menggunakan USBDeview).

126) 1 (satu) buah Media Penyimpanan Flashdisk, Merk TOSHIBA, Warna: Putih, Kapasitas: 16 GB, Kode: 1807182A240L J1RH2K U202.

127) 1 (satu) buah Media Penyimpanan Flashdisk, Merk Kingston, Warna: Putih dan Biru, Kapasitas: 16 GB, bertulis DataTraveler* G4.


128) Uang Tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari :



Barang bukti nomor 128, Nomor 128.1 dan Nomor 128.2 : Masing-masing dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara, dan bukti setornya dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUNJAYA PURWADISASTRA

129) 1 (satu) buah KTP atas nama SUCI dengan NIK 3209174105870008

130) 1 (satu) buah KTP atas nama MOH SUBEKI dengan NIK 3209171003750008

131) 1 (satu) lembar Surat Berkop PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KESEHATAN dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon kepada Bapak Bupati Cirebon Nomor 820/3011Sekret/2018 tanggal 30 Agustus 2018

132) 1 (satu) lembar Printout Asli Lampiran DAFTAR USULAN PROMOSI KE JABATAN ADMINISTRATOR PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON beserta tandatangan asli Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Hj. ENI SUHAENI, SKM.,M.Kes tanggal 30 Agustus 2018

133) 3 (tiga) lembar fotokopi Lampiran DAFTAR USULAN PROMOSI DAN MUTASI JABATAN PENGAWAS PADA LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Hj. ENI SUHAENI, SKM.,M.Kes tanggal 30 Agustus 2018

134) 1 (satu) lembar fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON Nomor 821.22/Kep.146/BPKSDM/2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON An.Hj. ENI SUHAENI, SKM.,M.Kes sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, beserta 1 (satu) lembar DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



BUPATI CIREBON Nomor : 821.22/Kep.146/BPKSDM/2017, 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN Nomor : 820/2264/BPKSDM, dan 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS Nomor : 820/2265/BPKSDM.

135) 1 (satu) lembar fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON Nomor 821.23/147/BPKSDM/2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON An.dr. Hj. NENENG HASANAH sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, beserta 1 (satu) lembar DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON Nomor : 821.23/147/BPKSDM/2017, 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN Nomor : 820/2264/BPKSDM, dan 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS Nomor : 820/2265/BPKSDM.

136) 1 (satu) bundel dokumen daftar mutasi dan rotasi jabatan tgl 3 oktober 2018

137) 1 (satu) lembar dokumen yang terdapat tulisan terbaca orang-orang yg tdk mau menyelesaikan kewajibannya

138) 1 (buah) buku warna coklat yang didalamnya terdapat tulisan terbaca 5 jt 50 jt 2 jt

139) 1 (satu) buah amplop putih bertuliskan tulisan tangan yang terbaca “NEDI” yang berisi:

139.1. 1 (satu) lembar kertas berisikan tulisan tangan dengan tinta berwarna biru, yang pada baris pertamanya terbaca “NEDI 0813246 467 25 UNTUK MAS ANDRI SEKPRI...” dan seterusnya.

139.2. 1 (satu) lembar kertas berisikan tulisan tangan dengan tinta berwarna biru, yang pada baris pertamanya terbaca “TEMUIN CAMAT MUKLAS (LOSARI)...” dan seterusnya.

139.3. 1 (satu) lembar kertas berisikan tulisan tangan dengan tinta berwarna biru, yang pada baris pertamanya terbaca “HASIL PEMERIKSAAN SAYA TTG MENERIMA DANA...” dan seterusnya

140) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1340014412331 atas nama Suci Blok Kemadu Timur RT.001 RW.002 Desa Kepuh Palimanan, Cirebon 45161.


142) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1340014370422 atas nama Moh Subeki Blok Kemadu Timur RT.002 RW.002 Kepuh Palimanan, Cirebon 45161.


144) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Plered 7745399525 atas nama SUNEDI.

145) 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor 5260 5120 0681 0988.

146) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 134-00-1441233-1, Nama Produk TAB BISNIS MANDIRI,


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



atas nama SUCI, Blok Kemadu Timur RT.001 RW.002 Desa Kepuh Palimanan, Cirebon 45161, untuk periode 2/08/18 s/d 21/11/18

147) 2 (dua) lembar hasil cetak Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 134-00-1437042-2, Nama Produk TAB BISNIS MANDIRI, atas nama MOH SUBEKI, Blok Kemadu Timur RT.002 RW.002 Kepuh Palimanan, Cirebon 45161, untuk periode 20/07/18 s/d 13/11/18

148) 1 (satu) buah map berkop Pemerintah Kabupaten Cirebon Badan Kepegawaian dan Pengembangan SUmber Daya Manusia yang berisi Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.28/ Kep.241/ BKPSDM/ 2018 tanggal 2 Oktober 2018 dan Surat pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 824/ 5051/ BKPSDM/ 2018 tanggal 4 Oktober 2018

149) 1 (satu) buah map Pemerintah Kabupaten Cirebon, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang berisi 3 (tiga) lember konsep surat Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait kenaikan Pangkat di Badan Kepegawaian Negara (BKN)

150) 1 (satu) buah Map berwarna Abu Abu, yang berisi 3 (tiga) lembar Pengadaan CPNS Kabupaten Cirebon Tahun 2018

151) 1 (satu) lembar fotocopy Printout foto Surat Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Cirebon Nomor: 820/ 521/ Sekret tanggal 2 Agustus 2018 Hal: Usulan Mutasi dan Promosi Jabatan a.n SOKO GURUNING GEMI, ST, MT., RADITYA PRAYOGO ADIPUTRA, SE. dan IWAN YOGASWARA, S.Sos. dengan tulisan tangan terbaca “ Yth. Kabid Mutasi : Koordinasikan dengan Kadiskominfo, Tindak lanjuti sesuai aturan… 2 / 8-18”.

152) 1 (satu) lembar kertas catatan yang bertuliskan “Budparpora = THR 5jt, Muspida 5jt…”

153) 3 (tiga) lembar dokumen yang dalam lembar pertama terdapat tulisan OKTOBER (MUTASI) dengan kolom tgl 03/10/2018, Uraian Penarikan Dana, Masuk 14.000.000, belanja, Sisa 11.466.500.

154) 1 (satu) lembar print out penerimaan ( Rp. 50.000.000 )dan pengeluaran (Rp. 33.000.000) serta Saldo (Rp. 17.000.000).

155) 2 (dua) buah kertas bertuliskan “… 1. 2850.000….2. 1810 000…3 744 000…4 500.000… …”

156) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan “… 2. AMRIN = 170… 93…194….97…. 1 AAN 2 TRI …”

157) 3 (tiga) lembar dokumen printout Program dan Kegiatan BKPSDM Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2017 yang ada tulisan “… 40…. 200 jt… SPPD …”

158) 3 (tiga) lembar dokumen printout Program dan Kegiatan BKPSDM Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2017 yang ada tulisan “… 118 M… 52 M …4,8 M… 12 M… 14 M …”

159) 1 (satu) buah buku catatan bertuliskan “Bupati Cirebon”.

Barang bukti nomor 129 s/d Nomor 159 : Dipergunakan dalam perkara

lain atas nama SUNJAYA PURWADISASTRA


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, pada hari

Rabu, tanggal 15 Mei 2019, oleh H. Fuad Muhammady, SH, MH, selaku Hakim

Ketua, I Dewa Gede Suarditha, SH, MH dan Hakim Ad Hoc Rodjai S. Irawan,

SH, MM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh Hakim Ketua

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Landong

Hadamean Silalahi, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, SH, MH H. Fuad Muhammady, SH, MH

Rodjai S. Irawan, SH, MM

Panitera Pengganti

Landong Hadamean Silalahi, SH


direktori putusan mahkamah agung republik indonesia · serah terima memori jabatan bupati cirebon...

Documents