D

Dirangkum dan disajikan oleh :

Jeanny HV Hutauruk, SE,MM,Ak,CA

Ketua Tim (Sekretariat) REFORMASI BIROKRASI MA-RI

SK SEKMA MA-RI No : 23/SEK/SK/IV/2016, 25 April 2016SK SEKMA MA-RI No : 4B /SEK/SK/II/2017, 28 Februari 2017

SK SEKMA MA-RI No : 170/SEK/SK/III/2018, 5 Maret 2018

REFORMASI BIROKRASIDALAM rangka mewujudkan good governance pada mahkamah agung dan badan peradilan

Tahun 2018

Thn 1997-1998 Krisis Ekonomi Indonesia berkembang jd krisis multidimensi > $

Thn 1998 : Kampanye Good Governance dimulai

Thn 1998-2010: Kinerja birokrasi, KKN, profesionalisme, 3E

Birokrasi (trias politika):Tdk rasional, gemuk/kaya struktur tp miskin fungsi &

tidak TARIF (transparan, akuntabel, resposibel, independen, fairness)

Perpres No.81/2010 >Grand Design RB thn 2010-2025

PerMenPAN RB No.20/2010 : Roadmap RB thn 2010-2014

PerMenPAN RB No.11/2015 : Roadmap RB thn 2015-2019

RB > WAJIB > Nawacita & PerPres no.2/2015 (RPJMN 2015-2019)

RB adalah upaya Pemerintah untukmencapai Good Governance

2

LATAR BELAKANG

3

• Kebijakan “satu atap”, 1999>2004memberikan tanggungjawab &tantangan,

• karena MA dituntut organisasisebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan sertaakuntabel.

MA : Lembaga Tinggi tertinggi Yudikatif/puncak kekuasaan kehakiman/ Pengadilan Negara Tertinggi mempunyaiposisi dan peran strategis, membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga

sbg puncak manajemen di bidangadministratif – 3M (personil dan finansial

serta sarana prasarana)

• Badan Peradilan adalah : birokrasi yang merupakan penyelenggara pelayanan publik (pencari keadilan) yg mempunyai hak dan kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang.

REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi adalah upaya Pemerintah untuk mencapai

Good Governance (TARIF)

dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar

terhadap :

sistem penyelenggaraan pemerintahan

terutama menyangkut :

*aspek-aspek kelembagaan (organisasi),

*ketatalaksanaan (business proses) dan

*sumber daya manusia (aparatur).

Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Strategi Pembangunan Nasional (2015 – 2019)

Tujuan Jangka Panjang Pelaksanaan RB:

PEMERINTAHAN BERBASIS KINERJA DITANDAI DGN BEBERAPA HAL, ANTARA LAIN:

a. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis;

b. Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan output dan outcomes.

c. Seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untukmemudahkan pengelolaan data kinerja;

d. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerjaunit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasisecara keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugasdan fungsinya, secara “terukur” juga memiliki kontribusi terhadapkinerja pemerintah secara keseluruhan.

Road Map RB memiliki arti yang sangat penting, karena:

- Perubahan yang dilakukan secara terencana akan

mendorong efektivitas dan efisiensi serta mengarah

kepada tujuan yang ingin dicapai;

-Perubahan yang terencana juga memberikan arahan

tentang kegiatan reformasi birokrasi baik pada

tingkat nasional, maupun pemerintah daerah dan

sinergi diantara keduanya;

- Perubahan terencana yang dilakukan secara

serentak di seluruh jajaran instansi pemerintah juga

menjadi gerakan nasional yang mendorong

terciptanya budaya perubahan ke arah perbaikan.

Road Map RB memiliki arti yang sangat penting, karena:

- Perubahan yang dilakukan dapat dimonitor dan

dievaluasi secara berkelanjutan, sehingga setiap

tahapan proses manajemen dapat dipastikan telah

dilakukan secara tepat dan benar serta sesuai dengan

rencana yang telah digariskan. Bahkan proses

perubahan dapat segera diperbaiki ketika proses

perubahan tidak lagi relevan dengan kondisi terkini;

- Perubahan yang dilakukan untuk menjaga agar

momentum pelaksanaan reformasi birokrasi tidak

kehilangan arah, tujuan, dan target yang hendak

dicapai pada tahun 2025 sebagaimana tertuang

dalam Grand Design Reformasi Birokrasi tahun

2010 – 2025, yaitu:

Terciptanya Pemerintahan Kelas Dunia.

TATA LAKSANA

SISTEM, PROSES & PROSEDUR KERJA

YG JELAS , EFEKTIF, EFISIEN, TERUKUR

DAN SESUAI DGN PRINSIP2 GOOD GOVERNANCE

PRINSIP-PRINSIP RB

1. OUTCOMES ORIENTED

2. TERUKUR

3. EFISIEN

4. EFEKTIF

5. REALISTIK

6. KONSISTEN

7. SINERGI

8. INOVATIF

9. KEPATUHAN

10. DIMONITOR

Road Map Reformasi Birokrasi :No Program Target

1 Manajemen

Perubahan

• Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai K/L. dalam melakukan

reformasi birokrasi;

• Terjadinya perubahan pola pikir& budaya kerja K/L;

• Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya

resistensi terhadap perubahan

2 Penataan Peraturan

Perundang-

undangan

• Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-

undangan yang dikeluarkan oleh K/L.;

• Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang - undangan

K/L.

3 Penataan dan

Penguatan

Organisasi

• Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal K/L.;

• Meningkatnya kapasitas K/L. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

4 Penataan

Tatalaksana

• Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses

penyelenggaraan manajemen pemerintahan di K/L.;

• Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di

K/L .;

• Meningkatnya kinerja di K/L.

No Program Target

5 Penataan Sistem

Manajemen SDM

Aparatur

• Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada masing2 K/L.;

• Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing2 K/L.

6 Penguatan

Pengawasan

• Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh

masing-masing K/L.;

• Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara pada masing-masing

K/L.;

• Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara pada

masing-masing K/L.;

• Menurunnya tingkat penyalah gunaan wewenang pada masing- masing K/L.

7 Penguatan

Akuntabilitas

Kinerja

• Meningkatnya kinerja K/L.;

• Meningkatnya akuntabilitas K/L.

8 Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Publik

• Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepd masyarakat (lebih cepat, lebih

murah, lebih aman, & lebih mudah dijangkau) pd K/L.

• Meningkatnya unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan

internasional pada K/L.

• Meningkatnya indeks kualitas pelayanan publik untuk masing2 K/L.

3 SASARAN RB

1. BIROKRASI YANG BERSIH, AKUNTABEL & BERKINERJA TINGGI.

2. BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

3. BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BAIK &

BERKUALITAS

1. BIROKRASI YANG BERSIH, AKUNTABEL & BERKINERJA TINGGI.

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:

a) Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif.

b) Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.

c) PENINGKATAN kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem

akuntabilitas keuangan dan KINERJA.

d) Peningkatan fairness, transparansi,dan profesionalisme dalam pengadaan

barang & jasa.

2. BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:

a)Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya.

b)Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis.

c)Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government.

d)Penerapan manajemen ASN yang transparan, “kompetitif”, & berbasis merit untuk mewujudkan

ASN yang profesional dan bermartabat.

e)Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif.

f)Peningkatan kualitas kebijakan publik.

g)PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN untuk perubahan dlm birokrasi untuk

mewujudkan kepemimpinan yg visioner, berkomitmen tinggi& transformatif.

h)Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi.

i)Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.

3. BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BAIK & BERKUALITAS

A. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan:

1) Implementasi UU Pelayanan Publik

2) Pemanfaatan ICT (information comunication technology)

3) Integritas dan kualitas SDM Pelayanan

4) Budaya pelayanan

5) Quick Wins

B. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.

1) Penguatan monev kinerja

2) Efektivitas pengawasan

3) Sistem pengaduan

4) PENERAPAN REWARD AND PUNISHMENT

Kerangka Logis Evaluasi RB

(Internal dan Eksternal))

H A S I L ( 4 0 % )P E N G U N G K I T ( 6 0 % )

P E R B A I K A N D A N P E M B E L A J A R A N

Kapasitas& Akuntabilitas

Organisasi (20%)

Pemerintah yang bersih dan bebas

KKN (10%)

PeningkatanPelayanan Publik

(10%)

MA

NA

JEM

EN

P

ER

UB

AH

AN

(5

%)

PEN

ATA

AN

PER

ATU

RA

N

PER

UN

DA

NG

-UN

DA

NG

AN

(5

%)

PENGUATAN PENGAWASAN (12%)

PENGUATAN

AKUNTABILITAS KINERJA (6%)

PEN

ING

KA

TAN

KU

ALI

TAS P

ELA

YA

NA

N P

UB

LIK

6%

)

PENATAAN & PENGUATAN

ORGANISASI (6%)

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15%)

PENATAAN TATALAKSANA (5%)

PENGUNGKIT (60%)

ManajemenPerubahan

Penataan SistemManajemen SDM

Penataan PeraturanPerundangan-undangan

PenguatanAkuntabilitas

Penataan danPenguatanOrganisasi

PenguatanPengawasan

PenataanTatalaksana

Peningkatan KualitasPelayanan Publik

5%

5%

6%

5%

15%

6%

6%

12%

HASIL (40)

•Nilai Akuntabilitas Kinerja (14)

•Nilai Kapasitas Organisasi(Survei Internal) (6)

Kapasitas dan Akuntabilitas

Kinerja Organisasi (20)

•Nilai Persepsi Korupsi(Survei Eksternal) (7)

•Opini BPK (3)

Pemerintah yang Bersih& Bebas KKN

(10)

•Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan(Survei Eksternal) (10)

Kualitas Pelayanan Publik(10)

BLUEPRINT MA RI

27

TUJUAN & SASARAN STRATEGIS DITJEN

Ø Peningkatan

penyelesaian dan

penanganan perkara;

Ø Terwujudnya

profesionalitas tenaga

teknis Peradilan

Agama;

Ø Tertibnya

administrasi perkara

kasasi, PK dan

Kesyariahan;

Ø Meningkatnya

pelayanan manajemen

di lingkungan Ditjen

Badilag.

BADILMILTUN*Kegiatan Pembinaan

Aparatur/Tenaga Teknis

Peradilan Militer dan

Peradilan TUN yang

Profesional.

*Kegiatan Pembinaan

Adiministrasi Peradilan

Militer dan Peradilan TUN

yang modern.

*Kegiatan Pembinaan

penelaahan berkas

perkara Pidana Militer

& perkara TUN

* Kegiatan Pemenuhan

sarana & prasarana,

organisasi&administrasi

BADILUM

#Meningkatkan kualitas

Sumber Daya Manusia

(SDM) Tenaga Teknis

menjadi aparatur yang

berkualitas&profesional

di bidangnya.

#Meningkatkan akses

pelayanan di bidang

administrasi peradilan

umum kpd masyarakat.

#Peningkatan Kinerja

SDM Peradilan Umum.

#Peningkatan

Manajemen Peradilan

Umum.

BADILAAG

28

VISI, MISI DAN NILAI-NILAI UTAMA BADAN PERADILAN

TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA

YANG AGUNG

MENJALANKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG

MERDEKA UNTUK MENYELENGARAKAN

PERADILAN GUNA MENEGAKKAN HUKUM DAN

KEADILAN

KEKUASAAN

KEHAKIMAN YANG

MERDEKA

PENYELENGGARAAN

PERADILAN YANG

JUJUR DAN ADIL

MENJAGA

KEMANDIRIAN BADAN

PERADILAN

MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YG BERKEADILAN KEPADA

PENCARI KEADILAN

MENINGKATKAN KUALITAS

KEPEMIMPINAN BADAN PERADILAN

MENINGKATKAN KREDIBILITAS

TRANSPARANSI BADAN PERADILAN

NILAI-NILAI UTAMA:

KEMANDIRIAN

INTEGRITAS

KEJUJURAN

AKUNTABILITAS

RESPONSIBILITAS

KETERBUKAAN

KETIDAKBERPIHAKAN

PERLAKUAN YANG SAMA DIHADAPAN HUKUM

TUJUAN PENYELENGGARAAN PERADILAN:

TEGAKNYA HUKUM

DAN KEADILAN

PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN DAN

KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL BAGI SETIAP ORANG

BADAN PERADILAN YANG MENJALANAKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA SECARA EFEKTIF DENGAN DIDASARI KEAGUNGAN,

KELUHURAN DAN KEMULIAAN INSTITUSI

HASIL: KEPERCAYAAN MASYARAKAT,

KEPUASAAN PENGGUNA JASA PENGADILAN,

KETERJANGKAUAN PENGADILAN

VISI

MISI

STRATEGI

Ciri-ciri pemimpin yang efektif :

1. Benar/ Jujur (SHIDDIQ)

2. Dapat dipercaya (AMANAH)

3. Memiliki kecerdasan lebih tinggi/ pintar (FATHONAH)

4. Menyampaikan Ilmu (TABLIGH)

5. Memiliki KASIH.

6. Mempunyai kematangan sosial & memiliki hasrat berprestasi

7. Mempunyai kemampuan menyesuaikan diri

8. Memelihara keharmonisan dlm organisasi

9. Menunjukan perhatian & rasa hormat terhadap ide2 staf.

10.Melaksanakan K2 (Komunikasi efektif & Koordinasi)

11.M’delegasikn kekuasaan&tg jawab,m’dorong inisiatif&m’beri motivasi.

REWARD and PUNISHMENT

penentuan

tantangan

kesempatan

APAKAH HAL TSB DIBAWAH INI SUDAH ADA PADA DIRI SDR??

Peningkatan Kinerja

Laptah 2017- JHCC 01.03.18 KMA : REVOLUSI MENTAL

Laptah 2017- JHCC 01.03.18 KMA : perlunya RB

1. Kurangnya komitmen dariPimpinan Organisasi,

3. Kurangnya PemahamanTentang RB,

2. Keengganan untuk berubah(mengganggu dari comfort zone

ke competitive zone).

1

2

3

4

6

HAMBATAN PENCAPAIAN RB

5

Rincian alokasi & realisasi anggaran es I thn 2017

No Unit Eselon I Pagu

(Rp)

Realisasi % Sisa Anggaran %

1 Bawas 31,4 Miliar 31,363 Miliar 99,88% 558,405 Juta 1,78%

2 Kepaniteraan 157,270 Miliar 155,704 Miliar 99,00% 2,887 Miliar 1,84%

3 BUA 7,698 Triliun 7,469 Triliun 97,02% 261,269 Miliar 3,39%

- Eselon I Pusat 1,996 Triliun 1,942 Triliun 97,29% 57,776 Miliar 2,89%

- Daerah 5,701 Triliun 5,526 Triliun 96,93% 203,493 Miliar 3,57%

4 Ditjen Badilag 66,643 Miliar 65,718 Miliar 98,61% 2,718 Miliar 4,08%

- Eselon I Pusat 38,853 Miliar 38,355 Miliar 98,72% 1,846 Miliar 4,75%

- Daerah 27,790 Miliar 27,363 Miliar 98,46% 871,845 Juta 3,14%

N

o

Unit Eselon I Pagu

(Rp)

Realisasi

( Rp)

% Sisa Anggaran %

5 Ditjen

Badilmiltun

21,210 Miliar 65,718 Miliar 97,46% 943,923 Miliar 4,46%

- Eselon I

Pusat

17,268 Miliar 17,050 Miliar 98,74% 510,746 Miliar 2,96%

- Daerah 3,941 Miliar 3,621 Miliar 91,88% 434,176 Juta 11,02%

6 Ditjen Badilum 110,368 Miliar 103,839 Miliar 94,09% 9,666 Miliar 8,76%

- Eselon I

Pusat

57,712 Miliar 55,442 Miliar 96,07% 3,096 Miliar 5,37%

- Daerah 55,655 Miliar 48,397 Miliar 91,91% 6,570 Miliar 12,48%

7 Balitbang

Kumdil

96,834 Miliar 85,201 Miliar 87,99% 12,267 Miliar 12,67%

Jumlah 8.181.965.295.000 7.931.695.730.069 96,94% 290.313.156.330 3,55%

Data Keadaan Perkara Periode 2004-2016

DATA KEADAAN PERKARA PERIODE 2004-2016 pada MA

Keadaan Perkara Mahkamah Agung&Badan Peradilan di Bawahnya thn 2017

Peradilan Sisa

2016

Masuk

2017

Jumlah

Beban

Putus 2017 Cabut Sisa

MA 2.357 15.505 17.862 16.474 0 1.388

Pengadilan Tk

Banding 2.829 17.939 20.768 17.562 12 3.194

Pengadilan Tk

Pertama 115.216 5.362.915 5.478.131 5.303.397 39.112 135.622

Pengadilan

Pajak 13.453 9.580 23.033 11.216 0 11.817

Jumlah 133.855 5.405.939 5.539.794 5.348.649 39.124 152.021

Keadaan perkara pengadilan tingkat pertama :

Lingkungan

Peradilan

Sisa Masuk Jumlah

Beban

Putus Cabut Sisa 2017

Umum 37.449 4.840.210 4.877.659 4.824.570 6.686 46.403

Agama 75.942 516.867 592.809 472.780 32.172 87.857

Militer 750 3.391 4.141 3.515 27 599

TUN 1.075 2.447 3.522 2.532 227 763

Jumlah 115.216 5.362.915 5.478.131 5.303.397 39.112 135.622

No Jenis Perkara

Lamanya Proses Pemeriksaan ( Bulan )

Jumlah1 s.d 3 3 s.d 6 6 s.d 12 12 s.d 24 >24

1 Perdata 4.376 432 104 2 0 4.914

2 Perdata Khusus 1.679 30 15 2 0 1.726

3 Pidana 1.646 16 2 2 2 1.668

4 Pidana Khusus 2.810 382 155 57 2 3.406

5 Perdata Agama 956 6 0 0 0 962

6 Pidana Militer 627 56 10 0 0 693

7 Tata Usana Negara 3.055 44 5 0 1 3.105

Jumlah 15.149 966 291 63 5 16.474

% 91,96% 5,86% 1,77% 0,38% 0,03%

Rerata Waktu Memutus Perkara pd Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung Thn 2017

SUMBER DAYA MANUSIA - Jan 2017 (per 2018 : 32.999 orng trmsk Cakim 1.593 orng)

BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

#SUDAH BERJALAN DENGAN BAIK, EFEKTIF EFISIEN#

DATA OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) KPK RI TERHADAP APARATUR PERADILAN

“Relatif SEDIKIT”

No. Tahun Hakim Non Hakim Total

1 2012 4 0 4

2 2013 3 0 3

3 2014 0 0 0

4 2015 3 1 4

5 2016 2 4 6

6 2017 2 2 4

7 2018 1 1 2

Total 15 8 23

Sumber Data : Bawas

Program :

Sistem Manajemen Anti

Penyuapan (SMAP)

MoU Mahkamah Agung RI dengan

BPKP RI dan KPK RI

“Tindakan Preventif”

Sumber Data : Bawas

PRODUK E-GOVERNMENT UNGGULAN MA antara lain :

1. Direktori Putusan Info Perkara (untuk Portal Informasi Perkara Kasasi dan PK)

2. Sistem Informasi Administrasi Perkara (Aplikasi Manajemen Sistem Informasi Administrasi

Perkara untuk Tk Kasasi dan PK)

3. Sistem Informasi Penelusuran Perkara - SIPP (Aplikasi Manajemen Sistem Informasi Perkara

untuk Pengadilan Tk Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding)

4. Sistem Informasi Kepegawaian E-Filling

5. Aplikasi Administrasi Perkara secara elektronik, yang meliputi : Pendaftaran Perkara secara

Online, Pembayaran Secara Online, Registrasi Nomor Perkara secara Online dan

Pemanggilan secara Online)

5. Komdanas (Aplikasi untuk manajemen Keuangan)

6. SiMaRi (termasuk di dalamnya ada E-LLK dan Aplikasi PNBP. Aplikasi E-LLK untuk

merecord lembar kerja / kegiatan sehari-hari pegawai dan melaporkan pekerjaan secara

elektronik. Sedangkan Aplikasi PNBP untuk menginput PNBP)

7. Aplikasi E-Monev dan E-Diklat termasuk juga E-Learning.

Yang digunakan untuk melakukan pembelajaran /diklat secara online, bahkan ujian pun

secara online.

8. SiWas (Sistem Informasi Pengawasan) yang mrpkan Aplikasi Pengaduan – Whistle Blowing

System.

9. e-COURT

TIM RB 3E,OUTPUT-OUTCOMES,

E-GOV, KONTRIBUSI

TERUKUR

SOP TUPOKSI

PENGWS TARIF

L/K-WTP

ISO, AKREDITS

Role Model,

SIPP, SIKEP,

APLIKASI LAINNYA

PKT, SKP, PAKTA

INTEGRS LAKIP

GRATIFKSKKN,OTT,

WBS

INOVASI KREATIF KOMPAR

IKM

TANPA

SIA-SIA

KEPUASAN dan KEPERCAYAAN PENCARI KEADILAN

51

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2014-2017

No Komponen Pengungkit Bobot

Nilai

2014

(evaluated)

2015

(evaluated)

2016

(evaluated)

2017

(evaluated)

2018

(Self Asses)

I KOMPONEN PENGUNGKIT

1 Manajemen Perubahan 5,00 3,31 3,85 3,74 3,84 5

2 Penataan Peraturan Per-UU-an 5,00 2,09 3,75 3,13 3,13 5

3 Penataan & Penguatan Organisasi 6,00 2,64 3,68 3,84 3,84 6

4 Penataan Tatalaksana 5,00 2,17 3,63 3,47 3,47 5

5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 6,34 13,08 13,35 13,22 14,89

6 Penguatan Akuntabilitas 6,00 2,45 4,48 3,95 3,95 6

7 Penguatan Pengawasan 12,00 3,99 8,73 8,02 8,83 11,75

8 Peningkatan Pelayanan Publik 6,00 3,54 4,86 4,73 4,88 6

TOTAL KOMPONEN PENGUNGKIT (A) 60,00 26,73 46,06 44,22 45,16 59,64

52No Komponen Penilaian Bobot

Nilai

2014

(evaluated)

2015

(evaluated)

2016

(evaluated)

2017

(evaluated)

2018

(Self Asses)

II KOMPONEN HASIL

1Kapasitas dan Akuntabilitas

Kinerja Organisasi20,00 14,09 13,72 14,29 13,35 13,68

2Pemerintah Yang Bersih dan

Bebas KKN10,00 3 7,66 8,23 8,32 7,20

3 Kualitas Pelayanan Publik 10,00 4,5 6,0 7,68 7,22 7,91

TOTAL KOMPONEN HASIL (B) 40,00 21,59 27,38 30,20 28,89 28,79

INDEKS REFORMASI

BIROKRASI (A+B)100,00 48,33 73,44 74,42 74,05 88,43

1

• Bagaimana Implementasi asas Good Governance terhadap pelaksanaan RB di lingkungan MA & 4 BadanPeradilan dibawahnya, apakah sudah maksimal?

2

• Mengapa MA Pilot Project RB pada tahun 2006 belummemperoleh nilai Reformasi Birokrasi “Baik” sehinggabelum mendapatkan tunjangan Remunerasi 100%?# BPK & Kemenkeu

3

• Apakah yang menjadi hambatan terhadap pelaksanaanReformasi Birokrasi di dalam lingkungan MahkamahAgung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya?

53

Masalah yang dihadapi MA

SUDAH

Program unggulan (Quick Wins) MA 2015 - 2019 (dalam Road Map MA):1.Revolusi Mental/perubahan mental model/perilaku aparatur, 2.Restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung 3.Pengembangan TeknologiInformasi 4.Penguatan Pengawasan 5.Sumber Daya Manusia Aparatur6.Peningkatan Pelayanan Publik.

Utk mewujudkan tatanan perubahan sikap mental mjd SDM yg profesional &berintegritas tinggi, organisasi yg tepat ukuran&tepat fungsi, birokrasiyang efektif dan efisien, e-government, mewujudkan birokrasi yang bersihdan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta pelayanan publikyang berkualitas.

MA sbg salah satu pilot project pelaksanaan RB berupaya mencapai Good Governance dengan RB (8 Area Perubahan) dan semakin mengarah ke perbaikan2 wlpun jumlah SDM nya sekitar 32.999 orang (trmsk 1.593 orng PNS baru-Cakim) dan satkernya 832 satker jauh lebih besar dibandingkan BPK dan Kemenkeu.

Dengan memperhatikan motto dari RB : Perbaikan dan Pembelajaran maka Pemerintah sebaiknya SGR menaikkan tunjangan remunerasi MA RI, untukmenjadi pemacu bagi lembaga lain yang sekarang tengah fokus mengejarcapaian target RB dan supaya semangat RB yg tengah membara saat initidak padam dan terkubur di Mahkamah Agung dan 4 Badan Peradilan

54

EXIT MEETING

EVALUASI REFORMASI BIROKRASI thn 2017

MAHKAMAH AGUNG RI

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi

Sumber Data : Kemenpan RB

AREA MANAJEMEN PERUBAHANKONDISI:

Pergerakan tim RB internal, penilaian mandiri, serta komunikasi tentang RB msh blm optimal &

baru terlihat pd tingkat instansi pusat, blm menyeluruh sampai ke unit kerja.

Agent of change/role model telah ditetapkan, namun belum memberikan kontribusi nyatadalam RB serta belum adanya monev atas “kinerja” agen perubahan dalam meningkatkan

budaya kerja dan perubahan mindset di lingkungan Mahkamah Agung RI

Terdapat kesenjangan yg cukup signifikan antara simpulan PMPRB dgn kondisi riil di lapangan

REKOMENDASI

Mengoptimalkan fungsi tim RB internal melalui pertemuan sec berkala, membahas kemajuan

RB, serta mengkomunikasikan & memastikan penerapannya sampai ke unit kerja.

Penerapannya dapat dilakukan dengan meningkatkan peran tim ZI dalam mengawal pelaks

RB di tingkat unit kerja shg implementasi RB dpt konsisten dilakukan sampai ke unit kerja

Meningkatkan pengetahuan assessor PMPRB tentang kondisi ideal yang diharapkan oleh

reformasi birokrasi pada masing-masing area perubahan sehingga dapat mengurangi gap

penilaian antara assessor PMPRB dengan Tim RBN

Menugaskan Agent of change/role model dengan target-target perubahan nyata pada

masing-masing unit kerja, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas

keberhasilan/kegagalan Agent of change/role model

56

AREA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KONDISI:

Telah dilakukan identifikasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangannamun belum seluruhnya dan belum seluruhnya ditindaklanjuti dengan revisi atasperaturan tersebut

Telah dilakukan evaluasi terhadap terhadap pengendalian penyusunan peraturanperundang-undangan namun hasil evaluasi belum seluruhnya mengukur efektivitas danefisiensi pelaksanaan pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan

REKOMENDASI

Agar melakukan identifikasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undanganyang tidak harmonis secara keseluruhan

Meningkatkan koordinasi terkait proses penyelesaian revisi dan penyusunan peraturanperundang-undangan baru yang melibatkan instansi lain

Menindaklanjuti hasil evaluasi untuk memberikan masukan terhadap perbaikan sistempenyusunan peraturan perundang-undangan.

57

AREA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

KONDISI

• Telah dilakukan evaluasi kelembagaan yang mengarah kepada

organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, namun belum

seluruhnya berfokus kepada kinerja yang akan dihasilkan

REKOMENDASI

Evaluasi kelembagaan perlu lebih berfokus kepada pencapaian

kinerja yang akan dihasilkan

58

AREA PENATAAN TATALAKSANA

KONDISI

Sebagian besar unit kerja telah memiliki peta bisnis proses dan telah dijabarkanke dalam SOP

Evaluasi SOP telah dilakukan pada sebagian besar unit organisasi namun belummengukur tingkat efektivitas dan efisiensi atas implementasi SOP

Hasil evaluasi menunjukkan SOP belum sepenuhnya diterapkan

Sebagian besar pelayanan dan proses internal telah menggunakan e-Government namun belum seluruhnya terintegrasi

REKOMENDASI

Menyusun peta proses bisnis hingga ke level unit kerja sebagai dasarpenyusunan SOP

Mendorong penerapan SOP melalui sosialisasi, dan evaluasi SOP secaramenyeluruh dengan mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi atas implementasiSOP

Melakukan pengembangan e-Government yang sepenuhnya terintegrasi

59

AREA MANAJEMEN SDM

KONDISI

Asessement telah dilakukan terhadap sebagian besar pegawai

Hasil Assessment belum sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan pengembangan kompetensi

Belum melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi secara menyeluruh

Ukuran kinerja individu masih belum sepenuhnya mengacu kepada kinerja organisasi

Hasil penilaian kinerja individu belum digunakan untuk pengembangan karir & dasar pemberian

tunjangan kinerja

Sistem informasi kepegawaian belum terintegrasi

REKOMENDASI

Melakukan Asessment terhadap seluruh pegawai

Memanfaatkan hasil assessment sebagai dasar pengembangan kompetensi

Melakukan monev atas hasil pengembangan kompetensi sec menyeluruh (diklat, tugas belajar, dll)

Menyempurnakan ukuran kinerja individu agar seluruhnya mengacu kepada kinerja organisasi

Memanfaatkan hasil penilaian kinerja individu utk pengembangan karir & dasar pemberian tukin

Melakukan integrasi sistem informasi kepegawaian

60

AREA PENGUATAN PENGAWASANKONDISI

Telah melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi pada area pengawasan

namun hasil monev belum mengukur tingkat efektivitas atas implementasi penanganan

gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, Whistle-Blowing System dan benturan

kepentingan serta menindaklanjutinya dengan peningkatan kualitas sistem pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung RI

Telah dilakukan pengusulan Unit Kerja Menuju WBK/WBBM namun pada tahun 2017 belum

terdapat unit kerja yang lulus Menuju WBK

REKOMENDASI

Melakukan evaluasi atas implementasi pada area pengawasan yang mengukur efektivitas

penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, Whistle-Blowing System

dan benturan kepentingan serta hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti untuk meningkatkan

kualitas sistem pengawasan di Mahkamah Agung RI

Meningkatkan pembangunan ZI dengan menyinergikan peran TPI dan tim ZI di tingkat unit

kerja dalam mengawal pelaksanaan RB di tingkat unit kerja secara komprehensif sehingga

dapat terwujud unit kerja Menuju WBK/WBBM

61

AREA PELAYANAN PUBLIKKONDISI

Telah terdapat reward/punishment terhadap pegawai di unit layanan namun

penerapannya belum dilakukan di seluruh unit layanan

SOP Pelayanan belum seluruhnya direviu

Hasil reviu SOP Pelayanan belum seluruhnya ditindaklanjuti dengan melakukan

perubahan terhadap SOP

Suvei kepuasan baru dilakukan pada sebagian unit kerja pelayanan dan belum seluruh

hasil survey ditindaklanjuti

REKOMENDASI

Menerapkan sistem reward/punishment terhadap pegawai di unit layanan secara

keseluruhan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholder

Melakukan reviu dan perbaikan atas SOP Pelayanan serta menindaklanjuti hasil reviudengan perbaikan SOP

Melakukan survei kepuasan pada seluruh area pelayanan, serta menindaklanjuti hasil

survei sebagai langkah perbaikan kualitas layanan

62

t

===Terima kasih ===tiada sukses tanpa perjuangan

BERSATU KITA TEGUH - BERCERAI KITA RUNTUH

Jeanny HV Hutauruk