diajukan kepada fakulktas dakwah dan ilmu komunikasi untuk...

ii

Akuntabilitas PT. AJS Amanahjiwa Giri Artha Terhadap

Kementerian Agama RI dalam Perlindungan Jamaah Haji Tahun

2014

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakulktas Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk Memenuhi

Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)

Oleh:

Nurunajah Khoimairah

1111053100007

KONSENTRASI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH

PRODI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1436 H/2015

vi

ABSTRAK

NURUNAJAH KHOIMAIRAH, 1111053100007, Akuntabilitas PT. AJS AMANAH GIRI ARTHA dalam Akuntabilitas PT. AJS Amanahjiwa Giri Artha Terhadap Kementerian Agama RI dalam Perlindungan Jamaah Haji Tahun 2014, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Manajemen Haji dan Umrah, Di bawah Bimbingan Muhammad Zen, S. Ag., MA.

Asuransi haji adalah asuransi jiwa yang diperuntukkan bagi jamaah haji atau petugas haji untuk memberikan perlindungan jaminan asuransi kepada jamaah haji atau petugas haji terhadap risiko kematian biasa (bukan karena kecelakaan), kematian karena kecelakaan , cacat tetap total atau sebagian akibat kecelakaan pada masa asuransi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas PT. AJS Amanahjiwa Giri Artha terhadap Kementerian Agama RI dalam perlindungan Jamaah Haji tahun 2014. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di sini penulis sebagai human instrument yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. AJS Amanahjiwa Giri Artha belum akuntabel dalam pelaksanaan asuransi haji kepada jamaah haji karena tidak adanya transparansi kepada masyarakat khususnya jamaah asuransi haji dalam pengelolaan dana premi. Akan tetapi, jika dilihat berdasarkan akuntabilitas fisikal tanggungjawab atas dana publik, akuntabilitas legal tanggungjawab untuk mematuhi hukum, akuntabilitas program tanggungjawab untuk menjalankan suatu program, akuntabilitas proses tanggungjawab untuk melaksanakan prosedur, serta akuntabilitas outcome tanggungjawab atas hasil kepada Kementerian Agama RI yang dalam hal ini adalah sebagai pihak penyelenggara maka pihak penyedia yaitu PT. AJS Amanahjiwa Giri Artha sudah akuntabel. PT. AJS Amanahjiwa Giri Artha seharusnya bisa lebih transparan dalam laporan dana premi kepada masyarakat khususnya jamaah haji. Agar jamaah atau para ahli waris tidak merasa adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh pihak asuransi.

Kata Kunci: Asuransi Haji, Akuntabilitas

vii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbal’alamin puji syukur penulis ucapkan atas segala

kenikmatan yang telah Allah SWT berikan, dengan mengalir keridhoan dan

keberkahan-Nya di dalam setiap langkah perjuangan penulis, penulis dapat

melewati proses perjuangan yang penuh halangan dan menghadapi berbagai

masalah yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan

baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad

SAW, di mana seorang manusia yang membawa ummatnya dari gembong

kemaksiatan menuju gudang kesuksesan. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan baik dengan judul “Akuntabilitas PT. AJS

Amanahjiwa Giri Artha Terhadap Kementerian Agama RI dalam Perlindungan

Jamaah Haji Tahun 2014 ”.

Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kemudahan dan

dengan sabar membantu serta membimbing terwujudnya skripsi ini. Dengan

penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis mengucapkan kepada:

1. Dr. Arief Subhan MA, sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. Suparto, M. Ed Ph, D, selaku Wakil Dekan I (satu) Fakultas Dakwah dan

Ilmu Komunikasi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Dr. Roudhonah, M. Ag, selaku Wakil Dekan II (dua) Fakultas Dakwah dan

Ilmu Komunikasi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.

viii

4. Dr. Suhaimi, M. Si, selaku Wakil Dekan III (tiga) Fakultas Dakwah dan Ilmu

Komunikasi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.

5. Drs. Cecep Castrawijaya MA, selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

(MD).

6. Drs. Sugiharto MA, selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah (MD).

7. Muhammad Zen, S. Ag., MA, sebagai Pembimbing Skripsi yang telah banyak

membantu dan memberikan informasi dikala penulis berkonsultasi, serta

teramat sangat sabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis supaya

menghasilkan skripsi yang baik dan benar. Semoga Allah membalas ketulusan

beliau.

8. Drs. H. Ahmad Kartono, M. Si, selaku dosen yang telah banyak memberikan

masukan kepada penulis.

9. Seluruh Tim Penguji Sidang Munaqasyah

10. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, yang selama ini

memberikan ilmunya dengan tulus, menjadi ilmu yang berkah untuk kami dan

semoga segala ilmu yang bermanfaatnya dapat terbalaskan baik di dunia dan

akhirat kelak nanti.

11. Seluruh Staf petugas Perpustakaan baik Perpustakaan Umum maupun

Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

12. Hj. Sumarwati, S. Sos. Selaku Kasubbag pada bagian Ortala dan kepegawaian

Sekretariat yang telah memberikan izin penelitian dibagian Penyelenggaraan

Haji dan Umrah.

13. Seluruh Staff atau petugas Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah,

khususnya Bapak hafiz selaku Subdit Transportasi dan Perlindungan Haji,

ix

Bapak Ari selaku Ketua Panitia Lelang, Bapak rudy selaku Dokumen Haji

dan Umrah yang telah banyak membantu penulis untuk mendapatkan

informasi guna penulisan skripsi ini.

14. Seluruh Staff PT. AJS Amanahjiwa Giri Artha, khususnya Ibu Lina selaku

divisi asuransi jiwa haji yang telah banyak membantu penulis untuk

mendapatkan informasi guna penulisan skripsi ini.

15. Seluruh Staff PT. Wahana Mitra Usaha, khususnya Bapak Muharom Ahmad,

Bapak Faza, serta Bapak Ramadji yang telah memberikan pengertian serta

dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan bertanggung

jawab atas pekerjaannya juga.

16. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Kotong S. Pd dan Ibunda

Marfuah, yang tak pernah lelah dan mengeluh dalam mendidik dan

membesarkan serta memberikan dukungan kepada penulis, sehingga penulis

tumbuh menjadi anak yang mandiri, kuat dan tegar dalam menjalani manis

pahitnya kehidupan yang selama ini penulis jalani. Serta tak pernah luput

untuk melantunkan doanya yang selalu mengiringi langkah penulis.

17. Untuk orang-orang yang penulis sayangi Sutarno, Cicilya Yuliana, Novitasari

Herman, Ginna Cahaya Amini, Hanifa Amalia Sururi, Putri Hadiyati Rizkiah,

Rika Chaerunnisa, Evi Apriliani, Bani Nur Saidah. Terima kasih untuk

dukungan, cinta, dan sayangnya yang tiada hentinya mengalir untuk penulis.

18. Untuk teman-teman seperjuangan MHU 11 terima kasih untuk kebersamaan,

tawa, serta canda yang selalu mewarnai hari-hari penulis dalam menjalankan

kuliah di UIN Syarif Hdayatullah Jakarta.

x

19. Untuk teman-teman KKN MOMENTUM terima kasih atas pengalaman dan

kenangan yang tak pernah terlupakan oleh penulis.

Penulis berharap dan berdoa, semoga seluruh pengorbanan yang diberikan

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini akan dibalas segala kebaikannya

oleh Allah SWT. Semoga karya tulis ini merupakan refleksi studi S1 dan dapat

memberikan sumbangan keilmuan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi

pembaca yang berminat dengan tulisan ini. Dan dengan harapan karya tulis ini

dapat dijadikan amal bagi penulis, amin Allahumma amin.

Jakarta, 16 Oktober 2015

Penulis

xi

DAFTAR ISI

ABSTRAK……………………………………………………………………..….i

KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii

DAFTAR ISI ......................................................................................................... vi

DAFTAR TABEL……………………………………………………...……….vii

DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………..……...ix

BAB I: PENDAHULUAN…………………………………………………………….1

A. Latar Belakang…………………………………………………….1

B.Perumusan dan Pembatasan Masalah……………………………....6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian. ....................................................... 7

D. Metode Penelitian. ........................................................................... 7

E. Tinjauan Pustaka. ........................................................................... 10

F. sistematika penulisan………………………………………….….12

BAB II: LANDASAN TEORI………………………………..……….……..14

A. Konsep Akuntabilitas…………………………………..………...14

1. Pengertian Akuntabilitas…………………………………….....14

2. Jenis Akuntabilitas……………………………………………..18

3. Indikator Akuntabilitas…………………………………..…….21

B. Konsep Asuransi………………………………………...……..…25

1. Pengertian Asuransi…………………………………...….........25

2. Dasar Hukum Asuransi………………………………….....…..26

3. Macam-macam Asuransi………………………………………27

4. Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah…………………28

5. Manfaat dan Risiko Asuransi…………………….……………29

xii

C. Asuransi Haji……………………………………………………31

1. Pengertian Haji……………………………………………….31

2. Asuransi Haji…………………………………………………33

BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG KEMENTERIAN AGAMA dan PT. AJS AMANAHJIWA GIRI ARTHA...…………………………….35

A. Sejarah Kementerian Agama……………………………………35

B. Visi dan Misi…………………………………………………….40

C. Tugas dan Fungsi……………………………………………….40

D. Struktur Organisasi Kementerian Agama……………………......41

E. Sejarah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah……42

F. Visi dan Misi……………………………………………………..46

G. Kedudukan, Tugas dan Fungsi…………………………………...47

H. Struktur Organisasi…………………………………………….....48

I. Profil Amanah Giri Artha………………………………………...50

J. Visi, Misi, dan Nilai……………………………………………...51

K. Struktur Organisasi……………………………………………..51

BAB IV: Akuntabilitas PT. AJS Amanahjiwa Giri Artha……...................53

A. Jenis Akuntabilitas…………………….........................................53

B. Akuntabilitas PT.AJS Amanahjiwa Giri Artha………………….53

BAB V: PENUTUP………………………………………………...………..64

A. Kesimpulan……………………………………………………....64

B. Saran……………………………………………………………..65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

xiii

DAFTAR TABEL

TABEL I. DAFTAR SANTUNAN ………………………………………..…55

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Surat Bimbingan Skripsi

LAMPIRAN 2: Surat Izin Penelitian

LAMPIRAN 3: Surat Keterangan Penelitian

LAMPIRAN 4: Surat Keterangan Wawancara

LAMPIRAN 5: Formulir Isian Kualifikasi

LAMPIRAN 6: Tata cara Evaluasi Kualifikasi

LAMPIRAN 7: Formulir Pengajuan Klaim

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Ibadah haji adalah rukun Islam kelima. Kewajiban untuk berhaji minimal

sekali dalam seumur hidup dibebankan hanya kepada seorang muslim yang

mampu, dalam arti luas yaitu mampu secara jasmani maupun rohani. Selain itu,

mampu secara finansial dalam arti memiliki dana yang cukup untuk

menjalankan ibadah haji yang dilaksanakan di Makkah dan sekitarnya, sebab

hal tersebut ibadah haji bisa dikatakan ibadah yang unique.1

Ibadah haji merupakan ibadah yang hampir seluruh rangkaian kegiatannya

berhubungan dengan fisik seperti thawaf, sa’i, mabit, dan melontar jumrah.

Saat melakukan thawaf, jamaah harus mengelilingi Kabah sebanyak tujuh kali.

Ketika melakukan sa’i, jamaah haji bahkan harus berlari-lari kecil dari bukit

Safa ke bukit Marwah sebanyak tujuh kali. Dua ibadah ini dilakukan secara

berjamaah, sehingga harus berdesak-desakan. Demikian pula saat melontar

jamarat di Mina. Selain jarak antara perkemahan dengan tempat melontar

jumrah jauh, ibadah ini selalu dipenuhi oleh jamaah lain yang secara

bersamaan melakukan pelontaran. Dan masih banyak lagi kegiatan ibadah yang

sangat membutuhkan tenaga yang ekstra.2

Maka dari itu, dianjurkan kepada seluruh jamaah haji agar menjaga

kesehatan mereka karena kegiatan yang akan dilaksanakan sangat padat,

kurangnya istirahat, serta suhu yang berbeda dengan Tanah Air

1 Imam Syaukani, Manajemen Pelayanan Haji Di Indonesia, (Jakarta: CV. Prasasti,

2009) . h. 1. 2 Departemen Agama RI Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan

Penyelenggaraan Haji Jakarta, Bimbingan Manasik Haji, (Jakarta, 2005,). h. 12

2

sangatlahmempengaruhi kesehatan para jamaah. Untuk itulah, seorang muslim

yang melaksanakan ibadah haji mendapatkan layanan asuransi dari

Departemen Agama sebagai salah satu bentuk antisipasi terhadap terjadinya

musibah (meninggal dunia) saat melaksanakan ibadah haji. Dan dari sini

terlihat betapa pentingnya lembaga asuransi berada di tengah kehidupan

masyarakat.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 39/Dsn-Mui/X/2002

tentang asuransi haji telah ditetapkan bahwa perjalanan haji mengandung risiko

berupa kecelakaan atau kematian dan untuk meringankan beban resiko tersebut

perlu adanya asuransi.3

Asuransi itu sendiri berarti “pertanggungan”. Secara baku, definisi asuransi

di Indonesia telah ditetapkan dalam undang-undang republik Indonesia nomor

2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak

atau lebih, dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung,

dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada

tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan

diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya

seseorang yang dipertanggungkan.4

Kementerian agama berupaya agar para jamaah bisa terlindungi dengan baik

dengan membuka pelelangan pengadaan jasa asuransi jiwa jamaah haji yang

3 www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php?id=47&pg=2 . Diakses pada tanggal 19

Desember 2014 pukul 18:09 WIB. 4 Am. Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis

Historis, Teoritis & Praktis), (Jakarta: Prenada Media 2004), Edisi Ke-1, Cet. Ke-1, h. 57.

3

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

dengan terbuka. Sebagai langkah awal dalam penyelenggaraan tender asuransi

haji, pemerintah akan mengumumkan tender itu di media massa. Peserta tender

yang ingin ikut harus memenuhi syarat yang tercantum dalam Rencana Kerja

dan Syarat-Syarat (RKS) pengadaan. Kemudian, mereka baru masuk tahap

penawaran harga.

Lelang itu sendiri adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa

dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih

tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Dalam

teori ekonomi, lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan

perdagangan dari pasar modal. Sejarah lelang di Indonesia dimulai oleh East

India Company yang menyelenggarakan lelang untuk teh (1750) dan masih

bertahan sampai sekarang di London. Ada juga lelang tembakau Indonesia

yang masih bertahan di Bremen, Jerman.5

Tahun lalu, salah satu kriteria RKS adalah: rasio risk based capital (RBC)

harus lebih dari 120%. Angka ini di atas ketentuan pemerintah yang mematok

RBC minimal 120%. Peserta perusahaan asuransi juga harus memiliki bisnis

syariah dengan melampirkan keterangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Untuk menjaring perusahaan asuransi yang bersedia menutup risiko asuransi haji, Departemen Agama (Depag) awal September 2008 mulai menggelar proses tender. "Pemenang tender sudah ada sebelum keberangkatan kloter pertama, 5 November 2008," kata Direktur Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Sistem Informasi Haji (BPIH dan SIH) Departemen Agama M. Abdul Gafur Djawahir, kemarin.

Untuk tender asuransi haji tahun 2008, Depag menetapkan beberapa persyaratan, yakni peserta tender harus perusahaan asuransi nasional dan mempunyai bisnis asuransi syariah. "Kekuatan jaringan perusahaan asuransi di daerah juga menjadi

5 http://nizarrassiprastama.blogspot.com/2013/02/pengertian-lelang-dan-syaratnya.html.

Diakses pada tanggal 5 januari 2015 pukul 21:12 WIB

4

syarat lainnya. Ketentuan ini diterapkan karena calon haji berasal dari berbagai provinsi di Indonesia," tutur Djawahir.

Pada tahun 2009, pendaftar tender asuransi haji hanya sepuluh perusahaan

yang terdiri dari sembilan perusahaan asuransi dan satu non-asuransi. Mereka

adalah PT Asuransi Allianz Indonesia, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera

1912, Asuransi Syariah Mubarakah, PT BNI Life, PT Asuransi Jiwasraya, PT

Central Asia Raya, PT Asuransi Jiwa Sinar Mas, PT Asuransi Takaful, PT

Asuransi Binagriya Upakara, dan PT Marindo. Akhirnya, PT Asuransi Syariah

Mubarakah memenangi tender tahun 2009 melanjutkan kemenangannya di

2008.6

Akuntabilitas merupakan syarat terhadap terciptanya penyelenggaraan

pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah (good governance).

Kelembagaan pemerintahan yang berakuntabilitas publik berarti lembaga

tersebut senantiasa mau mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang

diamanati oleh rakyat. Demikian pula masyarakat dalam melakukan kontrol

mempunyai rasa tanggungjawab yang besar untuk kepentingan bersama. Bukan

hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan saja.

Tanggungjawab masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap lembaga

pemerintah merupakan wujud dari bentuk partisipasi masyarakat. Hal ini amat

penting memperoleh perhatian kita bersama, karena akuntabilitas itu sendiri

tidak hanya diperlukan bagi pemerintah saja akan tetapi juga bagi masyarakat.

Akuntabilitas bagi masyarakat seharusnya dibarengi dengan adanya sarana

6 http://keuangan.kontan.co.id/news/kemenag-siap-gelar-tender-asuransi-haji-1. Diakses

pada tanggal 19 Desember 2014 pukul 18:09 WIB.

5

akses yang sama bagi seluruh masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap

pemerintah.7

Dengan akuntabilitas diartikan bahwa suatu instansi pemerintah telah

menetapkan dan mempunyai visi, misi,tujuan dan sasaran yang jelas terhadap

program kerja yang telah, sedang, atau yang akan dijalankan. Dengan

akuntabilitas juga akan dapat diukur bagaimana mereka menyelenggarakan dan

mempertahankan (memegang) tanggungjawab mereka terhadap pencapaian

hasil.8

Dalam kasus pengelolaan dana perlindungan haji ini banyak sekali yang

perlu dibenahi oleh pemerintah menyangkut perbaikan pelayanan kepada

jamaah. Dalam sebuah kutipan yang menyatakan:

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) mengusulkan kepada DPR agar menaikkan harga premi asuransi calon jamaah haji berusia di atas 65 tahun Sebab, dengan harga premi hanya Rp 100.000 per orang, tidak sesuai dengan risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi. Maklum, usia di atas 65 tahun risikonya lebih besar dibandingkan usia dibawahnya.

Usulan menaikkan ini berdasarkan pengalaman tahun 2011. Saat itu, pemerintah tiba-tiba memutuskan menambah kuota jamaah haji sebanyak 10.000 orang. Padahal hanya beberapa hari jelang keberangkatan. Dus, sebagian besar dari kuota tambahan tersebut adalah nasabah berusia di atas 65 tahun. "Dampaknya, risiko yang ditanggung perusahaan asuransi cukup tinggi, dan itu diluar perhitungan," kata Srikandi Utami, Wakil Ketua Bidang Statistik AASI, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR Senin (4/1).9

Dari kutipan di atas sangatlah jelas bahwa antara pemerintah dengan

perusahaan asuransi pemenang tender masih kurang transparansi dan

koordinasi dalam hal kuota jamaah dan premi yang diberatkan kepada setiap

jamaah haji. Serta harus ada transparansi juga antara pihak asuransi sebagai

7 Manggaukang Raba, Akuntabilitas: Konsep Dan Implementasi, (Malang: UMM

Press,2006), H. Vii. 8 Sankri, Landasan dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem

Administrasi Negara, (Jakarta : Lembaga Administrasi Negara, 2004), Cet. Ke-3, h. 475. 9 http://keuangan.kontan.co.id/news/tarif-premi-asuransi-haji-diusulkan-naik. Diakses

pada tanggal 26 Maret 2015, pukul 09:42 WIB.

6

pemenang tender kepada jamaah haji ataupun ahli warisnya dalam hal

pengelolaan dana premi yang diambil dari ONH (Ongkos Naik Haji) para

jamaah haji.

Melihat latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat

judul skripsi mengenai “Akuntabilitas PT. AJS Amanahjiwa Giri Artha

Terhadap Kementerian Agama RI dalam Perlindungan Jamaah Haji

Tahun 2014”.

B. Perumusan Masalah dan Perbatasan Masalah.

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka perumusan masalah pokok yang

diangkat mengenai :

a. Apa sajakah jenis akuntabilitas?

b. Bagaimana akuntabilitas PT. AJS Amanahjiwa Giri Artha?

2. Pembatasan Masalah

Permasalahan yang berkembang dalam asuransi haji sangat banyak. Maka

dalam hal ini penulis membatasi hanya pada Akuntabilitas PT. AJS

Amanahjiwa Giri Artha Terhadap Kementerian Agama RI dalam Perlindungan

Jamaah Haji Tahun 2014.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan Penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui dan mengkaji jenis-jenis akuntabilitas.

7

b. Mengetahui dan mengkaji akuntabilitas PT. AJS Amanahjiwa Giri Artha

c. Mengetahui dan mengkaji implementasi dari akuntabilitas PT. AJS

Amanahjiwa Giri Artha.

2. Manfaat Penelitian

a. Akademik

Untuk mengetahui upaya akuntabilitas penyelenggaraan pengadaan jasa

asuransi haji yang sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan

Kementerian Agama RI di PT. AJS Amanahjiwa Giri Artha.

b. Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat menambah informasi dan ilmu pengetahuan

khususunya jurusan Manajemen Haji dan Umroh pada Fakultas Ilmu

Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Jakarta.

D. Metode Penelitian.

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Kualitatif yaitu metode

dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Untuk

memahami istilah penelitian ini, penulis mengambil teori menurut Lodico,

Spaulding, dan Voegtle mendefinisikan bahwa metode kualitatif adalah suatu

metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi

8

yang berfokus pada fenomena sosial dan menggunakan metode penalaran

induktif.10

Dengan memilih metode kualitatif, penulis mengharapkan dapat

memperoleh data yang lengkap dan akurat.

2. Subjek dan objek penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah bagian pelayanan klaim pada PT. AJS

Amanahjiwa Giri Artha, serta penyelenggaraan lelang ibadah haji pada

Kementerian Agama. Sedangkan yang dijadikan objek penelitian ini adalah

Akuntabilitas pelayanan klaim di PT. AJS Amanahjiwa Giri Artha, serta

Penyelenggaraan Lelang Asuransi Haji di Kementerian Agama .

3. Tempat penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kantor Kementerian Agama RI Jl.

Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta 10710, Telepon (021-381 2306) Fax

(021-381 1436) Email ([email protected]) Website (www.kemenag.go.id)

Serta di PT AJS AMANAHJIWA GIRI ARTHA Menara 165 Lantai 5, Jl.

TB. Simatupang Kav 1, Cilandak Jakarta Selatan, Telepon. (021)29406315 ext

116 Fax. (021)29406316 Email. [email protected]. Asuransi

ini adalah pemenang tender untuk tahun 2014.

4. Tekhnik pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka penulis menggunakan

jenis penelitian diantaranya penelitian lapangan. Penulis menggunakan

penelitian dengan datang langsung ke lapangan (objek) penelitian di

10 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2011), h. 2.

9

Kementerian Agama, sedangkan data yang diperoleh dari metode ini

merupakan data utama penelitian.

Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa tekhnik

mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang terfokus terhadap kejadian, gejala

atau sesuatu yang bersifat sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua

orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang

melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang

yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya. Penulis

menggunakan jenis wawancara terbuka yaitu penulis mengajukan

pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, artinya

pertanyaan yang mengundang jawaban terbuka.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui

dokumen-dokumen yang diperlukan.11 Penulis menggunakan data-data

dan sumber-sumber yang terkait dengan masalah yang dibahas.

d. Tekhnik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif

analisis, yaitu suatu tekhnik analisis data dimana penulis terlebih dahulu

memaparkan semua data yang diperoleh dari pengamatan, kemudian

11 Husin Usman, Purnomo Setiady Akbar, Metedologi Penelitian Sosial (Jakarta: PT.

Bumi Aksara, 2003), Cet Ke-4, h. 73.

10

menganalisisnya dengan berpedoman kepada sumber-sumber yang

tertulis. Sumber-sumber tertulis tersebut diantaranya adalah Fatwa DSN-

MUI No. 39/DSN-MUI/X/2002 tentang asuransi haji dan ketetapan yang

berlaku.

E. Tinjauan Pustaka.

Dalam beberapa skripsi yang penulis baca, banyak pendapat yang harus

diperhatikan dan menjadi perbandingan. Adapun setelah penulis mengadakan

kajian kepustakaan, penulis akhirnya menemukan beberapa skripsi yang

memiliki judul dan pembahasan yang hampir sama dengan yang akan penulis

teliti. Judul-judul tersebut dalam karya :

1. Skripsi yang berjudul “MEKANISME PENGELOLAAN DANA

ASURANSI HAJI DAN ASURANSI DANA HAJI (Studi Komparasi

Pada PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan AJB Bumiputera 1912 Unit

Syariah Malang)”, yang disusun oleh Ita Rohmawati, Jurusan

Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang 2010. Dalam skripsi ini menghasilkan sistem secara

khusus mekanisme pengelolaan dana asuransi haji dan asuransi dana haji

pada PT Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera Syariah

tergolong sama, yaitu nasabah membayar premi ke perusahaan,

kemudian dana premi yang terkumpul akan diinvestasikan oleh

perusahaan dan keuntungan yang didapat akan di bagi hasil dengan

nisbah 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan. Perbedaannya

adalah jika tidak ada klaim pada asuransi haji maka dana premi yang

telah dibayarkan akan hangus.

11

2. Skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN LELANG BARANG

JAMINAN GADAI PERUM PEGADAIAN CABANG DEPOK”, yang

disusun oleh Elvira Suzana Ekaputri, Fakultas Hukum, Universitas

Indonesia. Dalam skripsi ini menghasilkan proses pelaksanaan barang

jaminan pada perum Depok telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada perum pegadaian cabang

Depok terjadi apabila debitur atau nasabah tidak memenuhi

kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya,

maka perum pegadaian berhak untuk menjual barang jaminan dalam

suatu pelelangan.

3. Skripsi yang berjudul “PENYELENGGARAAN PELAYANAN

PUBLIK TENTANG PENDAFTARAN E-LELANG PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH DI UNIT TEKNI (UPT) LAYANAN

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KOTA BANDUNG”,

yang disusun oleh dading kalijayadih, program studi ilmu pemerintah,

fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas computer Indonesia

bandung. Dalam skripsi ini menghasilkan Pendaftaran e-lelang

barang/jasa Pemerintah yang dilakukan secara online di UPT LPSE Kota

Bandung merupakan bentuk pelayanan yang memudahkan masyarakat

dalam memberikan informasi secara efektif dan efesien tanpa harus

mendatangi kantor UPT LPSE Kota Bandung serta dapat diakses secara

umum. Namun kendala yang dihadapi dalam pelaksana yang dirasakan

oleh calon penyedia barang/jasa meliputi, jaringan untuk mengakses

internet yang kurang memadai, serta sosialalsi terhadap masyarakat

12

mengenai pelatihan e-lelang masih minim dilakukan di UPT LPSE Kota

Bandung.

Demikianlah tinjauan pustaka ini, penulis lakukan dimana perbedaan

bahasan atau materi antara apa yang akan penulis teliti dengan skripsi

terdahulu.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan, skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima)

bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Terdiri dari latar belakang masalah,

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

metodologi penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI. Pada bab ini meliputi Konsep

Akuntabilitas, meliputi dari: pengertian akuntabilitas, jenis akuntabilitas,

indikator akuntabilitas. Konsep Asuransi, meliputi dari: pengertian asuransi,

dasar hokum asuransi, macam-macam asuransi, asuransi konvensional dan

asuransi syariah, manfaat risiko dan manfaat asuransi. Asuransi Haji, meliputi

dari: pengertian haji dan asuransi haji.

BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

RI dan PT. AJS AMANAH GIRI ARTHA. Pada bab ini meliputi sejarah dan

perkembangannya, visi, misi, tujuan, stuktur organisasi, tugas pokok dan fungsi

jabatan dari masing-masing devisi. Serta profil, visi, misi, nilai, dan struktur

organisasi asuransi Amanah Giri Artha.

13

BAB IV AKUNTABILITAS PT. AJS AMANAHJIWA GIRI ARTHA .

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian mengenai akuntabilitas di PT. AJS

Amanahjiwa Giri Artha untuk jamaah haji tahun 2014.

BAB V PENUTUP. Pada bab ini berisikan penutup, kesimpulan dan saran-

saran penulis.

14

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Akuntabilitas.

1. Pengertian Akuntabilitas.

Akuntabilitas seperti listrik, sulit didefinisikan, meskipun memiliki kualitas

yang membuat keberadaannya dalam suatu sistim tidak dapat dengan mudah

dideteksi. Bahkan, Merill Collen mengungkapkan pandangannya bahwa

meskipun sering digunakan, akuntabilitas nampaknya seperti cerita kuno

tentang gajah yang digambarkan oleh tiga orang buta, masing-masing

memegang bagian tubuh gajah yang berbeda sehingga menggambarkan gajah

secara berbeda pula.” Begitulah perumpamaan tentang akuntabilitas, setiap

orang memberi pengertian yang berbeda tergantung pada cara pandangnya

masing-masing.1

Untuk melihat keragaman definisi akuntabilitas, berikut ini dikemukakan

beberapa definisi yang dikembangkan sejumlah kamus besar, kalangan

akademisi dan pemerintahan, diantaranya adalah sebagai berikut :

Webster mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu keadaan yang dapat

dipertanggungkan, bertanggungjawab, dan ankuntabel. Arti kata ankuntabel

adalah :

pertama, dapat diperhitungkan, dapat menjawab pada atasan, sebagaimana

seorang manusia bertanggungjawab kepada Tuhannya atas apa yang telah

dilakukan.

Kedua, memiliki kemampuan untuk dipertanggunggugatkan secara eksplisit,

1 Manggaukang Raba, Akuntabilitas: konsep dan Implementasi, (Malang: UMM

Press,2006), h. 21.

15

dan ketiga, sesuatu yang biasa di perhitungkan atau

dipertanggunggugatkan.2

Menurut Kothler, akuntabilitas didefinisikan sebagai :

1. Kewajiban seseorang (employee), agen, atau orang lain untuk

memberikan laporan yang memuaskan (satisfactory report) secara periodik atas

tindakan atau atas kegagalan untuk bertindak dari otorisasi atau wewenang

yang dimiliki.

2. Pengukuran tanggungjawab (responsibility) atau kewajiban kepada

seseorang yang diekspresikan dalam nilai uang, unit kekayaan, atau dasar lain

yang telah ditentukan terlebih dahulu.

3. Kewajiban membuktikan manajemen yang baik, pengendalian (control)

yang baik, atau kinerja yang baik yang diharuskan oleh hukum yang berlaku,

ketentuan-ketentuan (regulation), persetujuan (agreement), atau keabsaan

(custom).

Sedangkan untuk responsibilitas, Kothler mendefinisikan sebagai berikut :

1) Penerimaan atas penyerahan wewenang.

2) Kewajiban untuk melaksanakan dengan hati-hati wewenang yang

diserahkan atau diterima yang mengingat pada fungsi seseorang (individu) atau

group yang berpartisipasi dalam aktivitas suatu keputusan organisasi.3

Menurut Leviene, akuntabilitas berkenaan dengan standar eksternal yang

menentukan kebenaran suatu tindakan oleh administrasi Negara. Akuntabilitas

2 Waluyo, Manajemen Publik : Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam

Pelaksanaan Otonomi Daerah, (Bandung: Mandar Maju, 2007), Cet-1, h. 190. 3Waluyo, Manajemen Publik : Konsep, Aplikasi dan Implementasi Dalam Pelaksanaan

Otonomi Daerah, h. 191.

16

publik menunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik

tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, karena dilhat dari

ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah,

tetapi juga dinilai dari ukuran eksternal seperti nilai-nilai norma yang berlaku

di masyarakat.4

Dalam The Public Administration Dictionary, Ralph C. Chandler dan Jack

C. Palno mendefinisikan akuntabilitas sebagai kondisi dimana individu yang

melaksanakan kekuasaan dibatasi oleh alat eksternal dan norma internal. Maka,

akuntabilitas memiliki dua sisi, internal dan eksternal. Secara eksternal,

akuntabilitas berarti keharusan untuk mempertanggungjawabkan pengaturan

sumberdaya atau otoritas. Sebaliknya bagian dalam akuntabilitas merujuk pada

norma internal seperti arahan professional, etika, pragramatis untuk

pelaksanaan tanggungjawab bagi manajer dalam tugas sehari-harinya.

Konsep akuntabilitas sebagai pemeriksaan dalam ini sama pentingnya

dengan akuntabilitas sebagai alat luar. Namun, tidak mengejutkan bahwa

bagian luar akuntabilitas lebih banyak ditekankan daripada bagian dalam

karena bagian luar lebih mudah dilihat dan dioperasionalkan daripada bagian

dalam ini sama pentingnya dengan akuntabilitas sebagai alat luar. Namun,

tidak mengejutkan bahwa bagian luar akuntabilitas lebih banyak ditekankan

daripada bagian dalam karena bagian luar lebih mudah dilihat dan

dioperasionalkan daripada bagian dalam.5

Wahyudi Kumorotomo menyatakan bahwa akuntabilitas adalah ukuran

yang menunjukan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang

4 Manggaukang Raba, Akuntabilitas: Konsep dan Implementasi, h. 78.

5 Manggaukang Raba, Akuntabilitas: Konsep dan Implementasi, h. 23

17

dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang

dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu

mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Dengan demikian

akuntabilitas birokrasi terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif

pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat harus

dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak langsung kepada

masyarakat.6

Dalam Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi

Pemerintah, akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan

tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada

pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau

pertanggungjawaban.7

Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan efektivitas

proses ini tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menjelaskan cara

mereka melaksanakan tanggungjawab, baik secara konstitusional maupun

hukum. Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalagunaan

kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai

tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi,efektivitas,

kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi.8

6 Wahyudi Kumurotomo, Akuntabilitas Birokrasi Publik : Sketsa Pada Masa Transisi,

(Yogyakarta: Magister Administrasi Publk (MAP) UGM dengan Pustaka Belajar, 2005), Cet Ke-1, h. 2.

7 Manggaukang Raba, Akuntabilitas: Konsep dan Implementasi, h. 91. 8 Wahyudi Kumurotomo, Akuntabilitas Birokrasi Publik : Sketsa Pada Masa Transisi, h.

79.

18

Penulis menyimpulkan berdasarkan beberapa pengertian konseptual

akuntabilitas tersebut mengandung relevansi yang baik dalam rangka

memperbaiki birokrasi publik untuk mewujudkan harapan-harapan publik.

Untuk mewujudkannya, tampaknya bukan saja tergantung pada kemampuan

birokrasi publik didalam mendefinisikan dan mengelola harapan-harapannya.

Itulah sebabnya, dalam good governance diperlukan kontrol terhadap birokrasi

publik agar dapat akuntabel. Selain itu, akuntabilitas dapat menjadi sarana

untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya

dalam suatu kebijakan publik yang dipercayakan kepadanya dalam rangka

pencapaian tujuan bersama melalui suatu media pertanggungjawaban secara

periodik.

2. Jenis Akuntabilitas.

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan dan suasana

yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan

pendapat. Makna pentingnya akuntabilitas sebagai unsur utama good

governance antara lain tercermin dari berbagai kategori akuntabilitas.

Chandler dan plano membedakan ada lima jenis akuntabilitas, yaitu:

1) akuntabilitas fisikal tanggung jawab atas dana publik.

2) akuntabilitas legal tanggungjawab untuk mematuhi hukum.

3) akuntabilitas program tanggungjawab untuk menjalankan suatu

program.

4) akuntanbilitas proses tanggungjawab untuk melaksanakan prosedur.

5) Akuntabilitas Outcome tanggungjawab atas hasil.9

9 Manggaukang Raba, Akuntabilitas: Konsep dan Implementasi, h. 36

19

Sheila Elwood dalam Mardiasno mengemukakan ada empat jenis

akuntabilitas, yaitu :

1) Akuntabilitas hukum dan peraturan, yaitu akuntabilitas yang terkait

dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang

diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin

dijalankannya jenis auntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan.

2) Akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur

yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis

akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat,

responsif, dan murah biaya.

3) Akuntabilitas program, yaitu: akuntabilitas yang terkait dengan

perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau

apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang

dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.

4) Akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan

pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam terhadap DPRD sebagai

legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan

sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat

dalam pengambilan keputusan.

Memperhatikan jenis-jenis akuntabilitas seperti dikemukakan Sheila

Elwood diatas, maka pejabat publik didalam menjalankan tugas dan

tanggungjawabnya disamping harus berakuntabilitas menurut umum atau

peraturan, juga dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, dalam

20

program yang dimplementasikan, dan juga dalam kebijakan yang dibuat atau

dirumuskan.10

Berbeda halnya dengan Yango yang menyatakan ada 4 jenis akuntabilitas,

diantaranya yaitu:

1) Traditional atau regulatory accountability. Dimaksudkan bahwa untuk

mempertahankan tingkat efisiensi pelaksanaan administrasi publik yang

mengarah pada perwujudan pelayanan prima, maka perlu akuntabilitas

tradisional atau akuntabilitas regular untuk mendapatkan informasi mengenai

kepatuhan pada peraturan yang berlaku terutama yang terkait dengan aturan

fisikal dan peraturan pelaksanaan administrasi publik disebut juga compliance

accountability.

2) Managerial Accountability, yang menititberatkan pada efisiensi dan

kehematan penggunaan dana, harta kekayaan, sumber daya manusia, dan

sumber-sumber daya lainnya.

3) Program accountability, memfokuskan pada penciptaan hasil operasi

pemerintah. Untuk itu, semua pegawai pemerintah harus dapat menjawab

pertanyaan disekitar penyampaian tujuan pemerintah, bukan sekedar ketaatan

pada peraturan yang berlaku.

4) Process accountability, memfokuskan kepada informasi mengenai

tingkat pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan

aktivitas-aktivitas organisasi, sebab rakyat yang nota bene pemegang

kekuasaan, selayaknya memiliki kemampuan untuk menolak kebijakan

pemerintah yang nyatanya sudah merugikan mereka.

10 Faisal, Jalan Terjal Good Governance : Prinsip, Konsep dan Tantangan dalam

Negara Hukum, ( Makassar: PUKAP- Indonesia, 2009), Cet Ke-1, h. 37

21

Dari berbagai jenis akuntabilitas yang telah dipaparkan, maka

penyelenggaraan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan termasuk dalam

akuntabilitas proses menurut Sheila Elwood, yaitu akuntabilitas yang terkait

dengan prosedur yang digunakan dalam menjalankan tugas apakah sudah

cukup baik. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan yang

cepat, responsif dan murah biaya.11

3. Indikator Akuntabilitas.

David Hulme dan Mark Turney mengemukakan bahwa akuntabilitas

merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen

untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti :

a. legitimasi bagi para pembuat kebijakan;

b. keberadaan kualitas moral yang memadai;

c. kepekaan;

d. keterbukaan;

e. pemanfaatan sumber daya secara optimal; dan

f. upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Jadi menurut Hulme dan Turner, akuntabilitas terkait dengan beberapa

pertanyaan berikut ini :

(1) Apakah para elit berkuasa telah dipilih melalui suatu pemilihan yang

jujur, adil dan dengan melibatkan partisipasi publik secara optimal?

(2) Adakah kualitas moral dan tingkah laku elit berkuasa cukup cukup

memadai?

11Faisal, Jalan Terjal Good Governance : Prinsip, Konsep dan Tantangan dalam Negara

Hukum, h. 44-45.

22

(3) Apakah elit yang berkuasa memiliki kepekaan yang tinggi atas aspirasi

yang berkembang di masyarakat luas?

(4) Apakah para elit yang berkuasa memiliki keterbukaan yang memadai?

(5) Apakah sumber daya yang ada telah dimanfaatkan secara optimal?

(6) Apakah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan sudah

dilaksanakan dengan efektif dan efisien?.12

Akuntabilitas sebagai instrumen kontrol dapat mencapai keberhasilan hanya

jika:

(1) Pegawai publik memahami dan menerima tanggungjawab atas hasil

yang diharapkan dari mereka;

(2) Bila pegawai publik diberi otoritas yang sebanding dengan tanggung

jawabnya, bila ukuran evaluasi kinerja yang efektif dan pantas digunakan

dan hasilnya diberitahukan pada atasan dan individu bersangkutan.

(3) Bila tindakan yang sesuai, adil, dan tepat waktu diambil sebagai respon

atas hasil yang dicapai dan cara pencapaiannya; dan

(4) Bila menteri dan pemimpin politik berkomitmen tidak hanya menghargai

mekanisme dan prosedur akuntabilitas ini, namun juga menahan diri untuk

tidak menggunakan posisi otoritasnya untuk mempengaruhi fungsi normal

administrasi.13

Dari dimensi akuntabilitas yang telah di jelaskan dan disebutkan di atas

yang bersumber dari Elwood, dimensi tersebut dapat di jabarkan menjadi

indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut :

12 Faisal, Jalan Terjal Good Governance : Prinsip, Konsep dan Tantangan dalam Negara

Hukum, h. 115 - 116

13Faisal, Jalan Terjal Good Governance : Prinsip, Konsep dan Tantangan dalam Negara Hukum, h. 122 - 133

23

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

a. Kepatuhan terhadap hukum.

b. Penghindaran korupsi dan kolusi.

2. Akuntabilitas Proses

a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur.

b. Adanya pelayanan publik yang responsif.

c. Adanya pelayanan publik yang cermat.

d. Adanya pelayanan publik yang biaya murah.

3. Akuntabilitas program:

a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal.

b. Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat.

4. Akuntabilitas Kebijakan

a. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil.14

Sementara, Plumter menyatakan bahwa untuk mencapai akuntabilitas

diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Exemplary leadership, dimaksudkan bahwa seorang pemimpin harus

sensitif, responsif, akuntabel dan transparan kepada bawahan.

b. Public Debate, artinya sebelum kebijakan yang besar disahkan

seharusnya diadakan public debate terlebih dahulu untuk mencapai hasil

yang maksimal.

c. Coordination, dimaksudkan bahwa koordinasi yang baik antara semua

instansi pemerintah akan sangat baik bagi tumbuh kembangnya

akuntabilitas.

14 India Garini, “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi

Pemerintah Pada Dinas di Kota Bandung”, ( Skripsi; Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2011), h. 22

24

d. Autonomy, artinya instansi pemerintah dapat melaksanakan kebijakan

menurut caranya sendiri yang paling menguntungkan, paling efisien dan

paling efektif bagi pencapaian tujuan organisasi.

e. Explicitness and clarity, artinya standar evaluasi kinerja harus

diungkapkan secara nyata dan jelas sehingga dapat diketahui secara jelas

apa yang harus diakuntabilitaskan.

f. Legitimacy and acceptance, tujuan dan makna akuntabilitas harus

dikomunikasikan secara terbuka pada semua pihak sehingga standar dan

aturannya dapat ditentukan dapat diterima oleh semua pihak.

g. Negotiation, maksudnya harus dilakukan negosiasi nasional mengenai

perbedaan-peerbedaan tujuan dan sasaran, tanggung jawab dan

kewenangan setiap instansi pemerintah.

h. Educational compaign and publicity, dimaksudkan perlu dibuatkan pilot

project pelaksanaan akuntabilitas yang kemudian dikomunikasikan

kepada seluruh masyarakat sehingga akan diperoleh ekspektasi mereka

dan bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut.

i. Feed back and evaluation, yaitu bahwa akuntabilitas harus tentu

menerus ditingkatkan dan disempurnakan, maka perlu informasi sebagai

umpan baik dari penerima akuntabilitas serta dilakukan evaluasi

perbaikannya.

j. Adaption and recycling, yaitu perubahan yang terjadi dimasyarakat akan

mengakibatkan perubahan dalam akuntabilitas. Sistem akuntabilitas

25

harus secara terus menerus tanggap terhadap setiap perubahan yang

terjadi di masyarakat.15

B. Konsep Asuransi.

1. Pengertian Asuransi.

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, insurance yang dalam bahasa

Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Dalam bahasa

Belanda biasa disebut dengan istilah assurantie (asuransi) dan verzekering

(pertanggungan).16

Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam undang-

undang republik Indonesia nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian

adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung

mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk

memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau

kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke

tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa

yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas

meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Pengertian asuransi di atas, akan lebih jelas bila dihubungkan dengan pasal

246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menjelaskan bahwa

asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung

mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk

memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau

15

Manggaukang Raba, Akuntabilitas: konsep dan Implementasi, h. 121 16 Am. Hasan Ali., Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis

Historis, Teoritis & Praktis), (Jakarta: Prenada Media, 2004), Edisi Ke-1, Cet. Ke-1, h. 57.

kehilangan keuntungan yang diha

karena suatu peristiwa yang tak tertentu

Sedangkan dalam Islam, asuransi

ta’min, penanggung disebut

mu’amman lahu atau

arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut,

sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya: “Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutaQuraisy: 4).18

2. Dasar Hukum Asuransi.

Dasar hukum dari asuransi adalah:

a. Pasal 246 sampai dengan pasal 308 KUH Dagang.

b. Pasal 1774 KUH Perdata.

c. Peraturan perundang

seperti:

� Undang

peransuransian;

� Undang

jawab kecelakaan penumpang;

� Undang

lalu lintas jalan.

17

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya2001), h. 275-276

18 http://www.alqurantanggal 17 Mei 2015 pukul 23:07 WIB

kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya

karena suatu peristiwa yang tak tertentu.17

Sedangkan dalam Islam, asuransi berasal dari bahasa Arab

, penanggung disebut mu’ammin, sedangkan tertanggung disebut

atau musta’min. At-ta’min diambil dari kata


sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya: “Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakuta

Hukum Asuransi.

Dasar hukum dari asuransi adalah:

Pasal 246 sampai dengan pasal 308 KUH Dagang.

Pasal 1774 KUH Perdata.

Peraturan perundang-undangan di luar KUH Dagang dan KUH Perdata

Undang-undang nomor 2 tahun 1992

peransuransian;

Undang-undang nomor 33 tahun 1964 tentang dana pertanggung

jawab kecelakaan penumpang;

Undang-undang nomor 34 tahun 1964 tentang dana kecelekaan

lalu lintas jalan.19

Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

http://www.alquran-indonesia.com/web/quran/listings/details/106tanggal 17 Mei 2015 pukul 23:07 WIB

26

rapkan, yang mungkin akan dideritanya

berasal dari bahasa Arab disebut at-

, sedangkan tertanggung disebut

amana memiliki


Artinya: “Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk

menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”. (QS.

undangan di luar KUH Dagang dan KUH Perdata

undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha

undang nomor 33 tahun 1964 tentang dana pertanggung

undang nomor 34 tahun 1964 tentang dana kecelekaan

, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

indonesia.com/web/quran/listings/details/106. Diakses pada

27

3. Macam-macam Asuransi.

Sementara itu, dalam pasal 1774 KUH Perdata, asuransi dapat digolongkan

sebagai bunga selama hidup seseorang atau bunga cagak hidup dan perjudian

dalam perjanjian untung-untungan.

Dengan demikian, asuransi dapat dikatakan sebagai perjanjian untung-

untungan dikarenakan asuransi mengandung unsur kemungkinan, dimana

kewajiban penanggung untuk menggantikan kerugian yang diderita oleh

tertanggung tersebut digantungkan pada ada atau tidaknya suatu peristiwa yang

tidak tentu atau tidak pasti (yang belum terjadi).

Berdasarkan atas perjanjian asuransi dapat digolongkan menjadi dua, yakni

asuransi kerugian dan asuransi jumlah. Asuransi kerugian adalah yang

memberikan penggantian kerugian yang mungkin timbul pada harta kekayaan

tertanggung. Sedangkan, asuransi jumlah adalah merupakan pembayaran

sejumlah uang tertentu, tidak tergantung kepada persoalan apakah

menimbulkan kerugian atau tidak.

Namun, dalam praktik telah terjadi perkembangan penggolongan asuransi

yang disebut dengan asuransi varia, merupakan asuransi yang mengandung

unsur-unsur asuransi kerugian maupn asuransi jumlah, seperti asuransi

kecelakaan dan asuransi kesehatan. Dengan demikian menurut sifat

pelaksanaanya asuransi dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu: asuransi

sukarela, asuransi wajib, dan asuransi kredit.

1) Asuransi Sukarela merupakan pertanggungan yang dilakukan dengan

cara sukarela yang semata-mata dilakukan atas suatu keadaan

19

Advendi. S, Elsi Kartika S, Hukum Dalam Ekonomi (Edisi II_Rev), (Jakarta: Grasindo, 2007), h.103

28

ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas suatu

yang dipertanggungkan, misalnya asuransi kebakaran, asuransi

kendaraan bermotor, asuransi pendidikan, dan asuransi kematian.

2) Asuransi Wajib merupakan asuransi yang bersifat wajib yang dilakukan

oleh pihak-pihak yang terkait di mana pelaksanaannya dilakukan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh

pemerintah, misalnya jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) dan

asuransi kesehatan.

3) Asuransi Kredit adalah asuransi yang selalu berkaitan dengan dunia

perbankan yang menitik beratkan pada asuransi jaminan kredit berupa

benda bergerak maupun benda tidak bergerak, sewaktu-waktu dapat

tertimpa dapat tertimpa resiko yang dapat mengakibatkan kerugian bagi

pemilik barang maupun pemberi kredit khususnya bank, misalnya

asuransi kredit kendaraan.20

4. Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah.

Asuransi konvesional dan asuransi syariah pada hakikatnya sama akan tetapi

asuransi syariah mengartikan asuransi itu lebih kepada tolong-menolong.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam

fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, member definisi tentang

asuransi. Menurutnya, asuransi syariah (Ta’min, Takaful, Tadhamun) adalah

usaha saling tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui

investasi dalam bentuk asset dan tabarru’ yang memberikan pola pengembalian

20 Advendi. S, Elsi Kartika S, Hukum Dalam Ekonomi (Edisi II_Rev), h. 104-105.

29

untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan

syariah.21

Definisi tabarru’ adalah sumbangan atau derma ( dalam definisi Isalam

adalah Hibah). Sumbangan atau derma (Hibah) atau dana kebajikan ini

diberikan dan diikhlaskan oleh peserta asuransi syariah jika sewaktu-waktu

akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi lainnya.

Dengan adanya dana tabarru’ dari para peserta asuransi syariah ini maka semua

dana untuk menanggung resiko dihimpun oleh para pesrta sendiri. Dengan

demikian kontrak polis pada asuransi syariah menempatkan peserta sebagai

pihak yang menanggung resiko, bukan perusahaan asuransi, seperti pada

asuransi konvensional.22

Dari definisi di atas tempak bahwa asuransi syariah bersifat saling

melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan “ta’awun” yaitu prinsip

hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiyah

antara anggota sesame peserta Asuransi Syariah dalam menghadapi malapetaka

(risiko).23

5. Manfaat dan Risiko Asuransi.

Setiap asuransi pasti bermanfaat, yang secara umum manfaatnya adalah :

a. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang

diderita satu pihak.

21 http://asuransisyariahdankonvensional.blogspot.com/. Diakses pada tanggal 01 juli

2015 pukul 16:33 WIB. 22 Muhammad Syakir Sula., Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem

Operasional, (Jakarta: Gema Insani 2004), Cet Ke-1, h. 28-30 23 Ibid., h. 31

30

b. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan

pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang

memakan banyak tenaga, waktu dan biaya.

c. Transfer Resiko, Dengan membayar premi yang relatif kecil, seseorang

atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta

bendanya (resiko) ke perusahaan asuransi.

d. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang

jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri

kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti.

e. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank

memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh

peminjam uang.

f. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi

akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus

berlaku untuk asuransi jiwa.

g. Menutup Loss of Earning Power seseorang atau badan usaha.

Resiko dalam asuransi adalah sebagai berikut :

a. Risiko pasar bisa menjadi ancaman. Ketidakpastian pasar dan kondisi

perekonomian bisa menjadi masalah tersendiri bagi perusahaan asuransi

yang harus bisa diperhitungkan dan dikendalikan secara cermat.

b. Risiko reputasi atau nama baik (brand name) yang jika tidak dikelola

dengan tepat akan menjadi risiko yang mematikan (killer risk).

31

c. Tidak adanya survey pada underwriting yang bisa menyebabkan

pembengkakan klaim.24

C. ASURANSI HAJI

1. Haji.

a. Pengertian Haji.

Secara lughawi, haji berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi.

Menurut etimologi bahasa Arab, kata haji mempunyai arti qashd, yakni

tujuan, maksud, dan menyengaja. Menurut istilah syara', haji ialah menuju

ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan

ibadah tertentu pula. Yang dimaksud dengan temat-tempat tertentu dalam

definisi diatas, selain Ka'bah dan Mas'a (tempat sa'i), juga Arafah,

Muzdalifah, dan Mina. Yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-

bulan haji yang dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan

Zulhijah. Adapun amal ibadah tertentu ialah thawaf, sa'i, wukuf, mazbit di

Muzdalifah, melontar jumrah, mabit di Mina, dan lain-lain.25

Haji merupakan rukun Islam kelima yang pelaksanaannya hanya dapat

dilakukan pada waktu tertentu antara tanggal 8 sampai dengan 13 Dzulhijjah

setiap tahun, sebagaimana dapat dipahami dari ayat berikut :

24 Khoiril Anwar, Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat, (Solo : Tiga Serangkai, 2007),

Cet. Ke-1, h. 47 25 Muhammad Bagir, Fiqih Praktis I, (Bandung: Karisma, 2008), h. 377

32

Artinya : (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal. (QS. AL-Baqarah : 197).

Rangkaian kegiatan manasik haji, baik yang berupa rukun maupun wajib

haji seluruhnya dilakukan di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh

syariat agama, antara lain miqat-miqat yang telah ditetapkanMakkah,

Arafah, Mina dan Muzdalifah termasuk ziarah ke makam Nabi Muhammad

saw di Madinah, di mana tempat-tempat tersebut berada di wilayah

Kerajaan Arab Saudi.26

Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban setiap muslim yang

mampu (istitho’ah) mengerjakannya sekali seumur hidup. Kemampuan yang

harus dipenuhi untuk melaksanakan ibadah haji terletak pada kemampuan

personal dari segi kesehatan jasmani dan rohani, ekonomi, dan pengetahuan

agama khususnya manasik haji, yang mana kesiapan calon jama’ah dalah

beberapa aspek di atas sangat mendukung untuk kelancaraan ibadah haji.

Dan pada hal ini tidak terlepas pula pada manajemen haji yang baik,

semisal dari segi pembiayaan yang setiap tahunnya naik akan tetapi calon

jama’ah haji bukannya semakin sedikit yang ingin berangkat ke Baitullah

(Makkah) melainkan semakin banyak sampai jumlah waiting list (daftar

tunggu) sudah untuk keberangkatan tahun 2021 dan mencapai 1,7 juta jiwa.

Itulah bukti bahwa ibadah haji semakin mahal bukan semakin sedikit

peminatnya akan tetapi, sebaliknya semakin mahal maka semakin dicari dan

diburu oleh masyarakat karena semakin mahal suatu biaya kebarangkatan

26

A Chunaini Saleh, Penyelenggaraan Haji Era Reformasi Analisis Internal Kebijakan Publik Departemen Agama, (Ciputat: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, 2008), Cet Ke-1, h. 2

33

haji maka semakin baik, bagus, serta lengkap pelayanan yang mereka

dapatkan dari biro-biro perjalanan tersebut.27

Demikian ibadah haji adalah wajib sekali seumur hidup dan orang-orang

yang sudah pergi haji maka mereka telah menyempurnakan rukun Islam

mereka untuk menjadi seorang muslim atau muslimah yang kaffah, yang

secara lengkap sudah menjalankan seluruh rukun Islam dan semata-mata

hanya untuk mencari ridho-Nya. Serta biaya haji yang semakin tahun

semakin naik itu tidak serta merta menjadi kendala, karena calon jama’ah

haji ini yakin apabila mereka membayar lebih maka mereka akan

mendapatkan pelayanan yang lebih pula.28

2. Asuransi Haji.

Asuransi haji adalah asuransi yang diperuntukan bagi jamaah haji atau

petugas haji untuk memberikan perlindungan jaminan asuransi kepada

jamaah haji atau petugas haji apabila meninggal dunia biasa atau bukan

karena kecelakaan, atau meninggal karena kecelakaan dan cacat tetap total

atau sebagian karena kecelakaan dalam masa asuransi. Program asuransi

haji ini ialah asuransi jiwa perjalanan ibadah haji yang memberikan asuransi

terhadap risiko kematian biasa (bukan karena kecelakaan), kematian karena

kecelakaan, cacat tetap total atau sebagian akibat kecelakaan pada masa

asuransi.

Untuk lebih rinci maka seluruh Jamaah haji dan petugas haji akan

dijamin perlindungan asuransi saat:

27

Departemen Agama RI Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Jakarta, Haji dari Masa ke Masa (Jakarta: Kementerian Agama, 2012), h . 220

28 Michael Wolfe, Haji, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003), h. 5

34

a. Berangkat dari rumah setelah mendapat surat SPMA (Surat Panggilan

Masuk Asrama) menuju asrama haji embarkasi (untuk jamaah

regular).

b. Selama berada di asrama haji embarkasi (untuk jamaah haji regular).

c. Berangkat dari asrama haji menuju ke bandar udara.

d. Berangkat ke Jeddah atau Madinah.

e. Selama di Madinah sebelum wukuf (gelombang I).

f. Berangkat menuju Mekkah dan selama tinggal di Makkah (sebelum

wukuf).

g. Berangkat menuju Arafah dan selama menetap di Arafah.

h. Berangkat dan selama di Muzdalifah.

i. Berangkat menuju Mina, selama menetap dan melempar jumrah.

j. Kembali ke Mekkah dan selama tinggal di Mekkah (setelah wukuf).

k. Selama di Madinah setelah wukuf (gelombang II).

l. Berangkat menuju Jeddah dan selama tinggal di Jeddah .

m. Berangkat menuju bandar udara King Abdul Aziz.

n. Kembali ke Indonesia (sesuai zona masing-masing).

o. Kembali ke tempat tinggal sesuai domisili.29

29

Asuransi Amanahjiwa Giri Artha, Buku Panduan Asuransi Jiwa Jemaah Haji Tahun 1435 H / 2014 M, (Jakarta: PT AJS Amanahjiwa Giri Artha, 2004) h. 3

35

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG KEMENTERIAN AGAMA dan PT. AJS

AMANAHJIWA GIRI ARTHA.

A. Sejarah Kementerian Agama.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal tersebut tercermin baik

dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Di

lingkungan masyarakat-terlihat terus meningkat kesemarakan dan kekhidmatan

kegiatan keagamaan baik dalam bentuk ritual, maupun dalam bentuk sosial

keagamaan. Semangat keagamaan tersebut, tercermin pula dalam kehidupan

bernegara yang dapat dijumpai dalam dokumen-dokumen kenegaraan tentang

falsafah negara Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan buku Repelita serta memberi

jiwa dan warna pada pidato-pidato kenegaraan.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional semangat keagamaan tersebut

menjadi lebih kuat dengan ditetapkannya asas keimanan dan ketaqwaan terhadap

Tuhan yang Maha Esa sebagai salah satu asas pembangunan. Hal ini berarti bahwa

segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan dan

dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik pembangunan.1

Secara historis benang merah nafas keagamaan tersebut dapat ditelusuri sejak

abad V Masehi, dengan berdirinya kerajaan Kutai yang bercorak Hindu di

1 http://lampung.kemenag.go.id/file/file/subbagHukmas/fjv1418108874.pdf. Diakses pada

tanggal 01 September 2015 Pukul 17:07 WIB

36

Kalimantan melekat pada kerajaan-kerajaan di pulau Jawa, antara lain kerajaan

Tarumanegara di Jawa Barat, dan kerajaan Purnawarman di Jawa Tengah. Pada

abad VIII corak agama Budha menjadi salah satu ciri kerajaan Sriwijaya yang

pengaruhnya cukup luas sampai ke Sri Lanka, Thailand dan India. Pada masa

Kerajaan Sriwijaya, candi Borobudur dibangun sebagai lambang kejayaan agama

Budha. Pemerintah kerajaan Sriwijaya juga membangun sekolah tinggi agama

Budha di Palembang yang menjadi pusat studi agama Budha se-Asia Tenggara

pada masa itu. Bahkan beberapa siswa dari Tiongkok yang ingin memperdalam

agama Budha lebih dahulu beberapa tahun membekali pengetahuan awal di

Palembang sebelum melanjutkannya ke India.

Menurut salah satu sumber Islam mulai memasuki Indonesia sejak

abad VII melalui para pedagang Arab yang telah lama berhubungan dagang

dengan kepulauan Indonesia tidak lama setelah Islam berkembang di jazirah Arab.

Agama Islam tersiar secara hampir merata di seluruh kepulauan nusantara seiring

dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Perlak dan Samudera Pasai di

Aceh, kerajaan Demak, Pajang dan Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Cirebon

dan Banten di Jawa Barat, kerajaan Goa di Sulawesi Selatan, keraj aan Tidore dan

Ternate di Maluku, keraj aan Banjar di Kalimantan, dan lain-lain.2

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Belanda

banyak raja dan kalangan bangsawan yang bangkit menentang penjajah. Mereka

tercatat sebagai pahlawan bangsa, seperti Sultan Iskandar Muda, Teuku Cik Di

2 http://www.hidayatullah.com/kajian/sejarah/read/2014/22/29977/h-m-rasjidi-dan-sejarah-

kementerian-agama-1.html. Diakses pada tanggal 01 September 2015 Pukul 17:07 WIB

37

Tiro, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Panglima Polim, Sultan Agung Mataram,

Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Hasanuddin,

Sultan Goa, Sultan Ternate, Pangeran Antasari, dan lain-lain.

Pola pemerintahan kerajaan-kerajaan tersebut diatas pada umumnya selalu

memiliki dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi pemerintahan umum, hal ini tercermin pada gelar “Sampean Dalem

Hingkang Sinuhun” sebagai pelaksana fungsi pemerintahan umum.

2. Fungsi pemimpin keagamaan tercermin pada gelar “Sayidin Panatagama

Kalifatulah.”

3. Fungsi keamanan dan pertahanan, tercermin dalam gelar raja “Senopati Hing

Ngalogo.” Pada masa penjajahan Belanda sejak abad XVI sampai pertengahan

abad XX pemerintahan Hindia Belanda juga “mengatur” pelayanan kehidupan

beragama. Tentu saja “pelayanan” keagamaan tersebut tak terlepas dari

kepentingan strategi kolonialisme Belanda. Dr. C. Snuck Hurgronye, seorang

penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam bukunya “Nederland en de Islam”

(Brill, Leiden 1911) menyarankan sebagai berikut: “Sesungguhnya menurut

prinsip yang tepat, campur tangan pemerintah dalam bidang agama adalah

salah, namun jangan dilupakan bahwa dalam sistem (tata negara) Islam

terdapat sejumlah permasalahan yang tidak dapat dipisahkan hubungannya

38

dengan agama yang bagi suatu pemerintahan yang baik, sama sekali tidak

boleh lalai untuk mengaturnya.”3

Pokok-pokok kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda di bidang agama

adalah sebagai berikut:

1. Bagi golongan Nasrani dijamin hak hidup dan kedaulatan organisasi agama dan

gereja, tetapi harus ada izin bagi guru agama, pendeta dan petugas

misi(zending) dalam melakukan pekerjaan di suatu daerah tertentu.

2. Bagi penduduk pribumi yang tidak memeluk agama Nasrani, semua urusan

agama diserahkan pelaksanaan dan perigawasannya kepada para raja, bupati

dan kepala bumiputera lainnya.4

Berdasarkan kebijaksanaan tersebut, pelaksanaannya secara teknis

dikoordinasikan oleh beberapa instansi di pusat yaitu:

1. Soal peribadatan umum, terutama bagi golongan Nasrani menjadi wewenang

Departement van Onderwijs en Eeredienst (Departemen Pengajaran dan

Ibadah).

2. Soal pengangkatan pejabat agama penduduk pribumi, soal perkawinan,

kemasjidan, haji, dan lainlain, menjadi urusan Departement van

Binnenlandsch Bestuur (Departemen Dalam Negeri).

3 http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/564/jbptunikompp-gdl-niayuliawa-28183-4-bab1-nia.pdf.

Diakses pada tanggal 01 September 2015 Pukul 17:07 WIB 4 http://lampung.kemenag.go.id/file/file/subbagHukmas/fjv1418108874.pdf. Diakses pada

tanggal 01 September 2015 Pukul 17:07 WIB

39

3. Soal Mahkamah Islam Tinggi atau Hofd voor Islamietische Zaken menjadi

wewenang Departement van Justitie (Departemen Kehakiman). Pada masa

penjajahan Jepang kondisi tersebut pada dasarnya tidak berubah. Pemerintah

Jepang membentuk Shumubu, yaitu kantor agama pusat yang berfungsi sama

dengan Kantor voor Islamietische Zaken dan mendirikan Shumuka, kantor

agama kepresidenan, dengan menempatkan tokoh pergerakan Islam sebagai

pemimpin kantor. Penempatan tokoh pergerakan Islam tersebut merupakan

strategi Jepang untuk menarik simpati umat Islam agar mendukung cita-cita

persemakmuran Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon.

Secara filosofis, sosio politis dan historis agama bagi bangsa Indonesia sudah

berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa. Itulah sebabnya para tokoh dan

pemuka agama selalu tampil sebagai pelopor pergerakan dan perjuangan

kemerdekaan baik melalui partai politik maupun sarana lainnya. Perjuangan

gerakan kemerdekaan tersebut melalui jalan yang panjang sejak jaman kolonial

Belanda sampai kalahnya Jepang pada Perang Dunia ke II. Kemerdekaan

Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pada masa kemerdekaan kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan

ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila

Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya

mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sangat religius dan sekaligus

memberi makna rohaniah terhadap kemajuankemajuan yang akan dicapai.5

5 http://www.hidayatullah.com/kajian/sejarah/read/2014/22/29977/h-m-rasjidi-dan-sejarah-

kementerian-agama-1.html. Diakses pada tanggal 01 September 2015 Pukul 17:07 WIB

40

Berdirinya Departemen Agama pada 3 Januari 1946, sekitar lima bulan

setelah proklamasi kemerdekaan kecuali berakar dari sifat dasar dan karakteristik

bangsa Indonesia tersebut di atas juga sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran

ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan juridis tentang agama tertuang

dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1, dan 2:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya

itu.Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan

sebagai hasil konsensus nasional dan konvensi dalam_praktek kenegaraan

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.6

B. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi dari Kementerian Agama adalah :

1. Visi.

“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang TAAT BERAGAMA, RUKUN,

CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN.”(Keputusan

Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010).

2. Misi.

a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

b. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.

c. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi

agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

6 http://haji.kemenag.go.id. Diakses pada tanggal 03 juni 2015 pukul 09:06 WIB.

41

d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

e. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.

(Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010).7

C. Tugas dan Fungsi.

1. Tugas.

Direktoral Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di

bidang penyelengaraan haji dan umrah.8

2. Fungsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 243,

Direktoral Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan

fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;

b. Pelaksanaan program penyelenggaraan haji dan umrah yang

meliputi pembinaan haji dan umrah, pelayanan haji, dan

pengelolaan dana haji;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang

penyelenggaraan haji dan umrah;

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyelenggaraan haji dan

umrah;

7 http://kemenag.go.id/file/dokumen/KMA22010.pdf. Diakses pada tanggal 01 September

2015 Pukul 17:07 WIB 8 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Himpunan Peraturan-peraturan

Perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, (Jakarta: Kementerian Agama, 2010), BAB V, Pasal 243, h. 16

42

e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji

dan Umrah.9

D. Struktur Organisasi Kementerian Agama.

Susunan organisasi pada Kementerian Agama adalah :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal penyelenggaraan Haji dan Umrah;

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana,

program, dan anggaran, pelaksanaan tugas pelayanan dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat

Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

2. Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah; mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, dan bimbingan

teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan haji dan umrah.

3. Direktorat Pelayanan Haji; mempunya tugas melaksanakan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, dan bimbingan teknis serta

evaluasi di bidang pelayanan haji yang meliputi pendaftaran, pengelolaan

dokumen, perlengkapan, pelayanan akomodasi dan katering, serta

transportasi dan perlindungan jamaah haji.

4. Direktorat Pengelolaan Dana Haji; mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, dan bimbingan

9 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah , Himpunan Peraturan-peraturan

Perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, (Jakarta: Kementerian Agama, 2010), BAB V, Pasal 244, h. 16

43

teknis, serta evaluasi di bidang pengelolaan dana haji termasuk Dana

Abadi Umat.10

E. Sejarah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Pada tanggal 21 Januari 1950, Badan Kongres Muslimin Indonesia (BKMI)

mendirikan sebuah yayasan yang secara khusus menangani kegiatan

penyelenggaraan haji, yaitu Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (PPPHI)

yang kemudian kedudukannya diperkuat dengan dikeluarkannya Surat

Kementerian Agama Republik Indonesia Serikat (RIS) Nomor 3170 tanggal 6

Pebruari 1950, disusul dengan surat edaran Menteri Agama RIS Nomor A.III/I/648

tanggal 9 Pebruari 1950 yang menunjuk PPPHI sebagai satu-satunya wadah yang

sah disamping Pemerintah untuk mengurus dan menyelenggarakan haji Indonesia.

Sejak saat itulah penyelenggaraan haji ditangani oleh Pemerintah, dalam hal ini

Kementerian Agama, dibantu oleh instansi lain seperti Pamongpraja. Tahun itu

merupakan tahun pertama rombongan haji Indonesia yang diikuti dan dipimpin

oleh Majelis Pimpinan Haji bersama dengan Rombongan Kesehatan Indonesia

(RKI).

Dengan dibentuknya Kementerian Agama sebagai salah satu unsur kabinet

Pemerintah setelah masa kemerdekaan, maka seluruh beban PIH ditanggung

pemerintah dan segala kebijakan tentang pelaksanaan ibadah haji semakin

terkendali Dengan semakin membaiknya tatanan kenegaraan Indonesia, pada

tahun 1964 pemerintah mengambil alih kewenangan dalam PIH dengan

10

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah , Himpunan Peraturan-peraturan Perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, (Jakarta: Kementerian Agama, 2010), BAB V, Pasal 245, h. 17

44

membubarkan PPPHI yang kemudian diserahkan kepada Dirjen Urusan Haji

(DUHA) ibawah koordinasi Menteri Urusan Haji.

Tugas awal penguasa Orde Baru sebagai pucuk pimpinan negara pada tahun

1966 adalah membenahi sistem kenegaraan. Pembenahan sistem pemerintahan

tersebut berpengaruh pula terhadap PIH dengan dibentuknya Departemen Agama

yang merubah struktur dan tata kerja organisasi Menteri Urusan Haji dan

mengalihkan tugas PIH dibawha wewenang Dirjen Urusan Haji, termasuk

penetapan biaya, sistem manajemen dan bentuk organisasi yang kemudian

ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Urusan Haji Nomor 105 tahun 1966. Pada

tahun 1967 melalui keputusan Menteri Agama Nomor 92 tahun 1967, penetapan

besarnya biaya haji ditentukan oleh Menteri Agama.

Pada tahun 1968, keputusan tentang besarnya biaya haji kembali ditetapkan

oleh Dirjen Urusan Haji dengan keputusan Nomor 111 tahun 1968. Dalam

perjalanan selanjutnya, pemerintah bertanggung jawab secara penuh dalam PIH

mulai dari penentuan biaya haji, pelaksanaan ibadah haji serta hubungan antara

dua negara yang mulai dilaksanakan pada tahun 1970. Pada tahun tersebut biaya

perjalanan haji ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 11

tahun 1970. Dalam tahun-tahun berikutnya PIH tidak banyak mengalami

perubahan-perubahan kebijakan dan keputusan tentang biaya perjalanan haji

ditetapkan melalui Keputusan Presiden.11

11

Zakaria Anshar, Profile Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, (Jakarta: Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh, 2008), h.5

45

Pada tahun 1976, ditandai dengan adanya perubahan tata kerja dan struktur

organisasi PIH yang dilakukan oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji (BIUH).

Sebagai panitia pusat, Dirjen BIUH melaksanakan koordinasi ke tiap-tiap daerah

tingkat I dan II di seluruh Indonesia. Dalam hal ini sistem koordinasi dilaksanakan

dan dipertanggungjawabkan oleh Dirjen BIUH. Beberapa panitia penyelenggara

didaerah juga menjalin koordinasi dengan Badan Koordinator Urusan Haji

(BAKUH) ABRI, hal ini dikarenakan BAKUH ABRI memiliki lembaga tersendiri

untuk pelaksaan operasional PIH.

Setelah tahun 1976, seluruh pelaksanaan operasional perjalanan ibadah haji

dilaksanakan oleh Dirjen BIUH. Pada tahun 1985, pemerintah kembali

mengikutsertakan pihak swasta dalam PIH, dimana pihak-pihak swasta tersebut

mempunyai kewajiban langsung kepada pemerintah. Dalam perkembangan

selanjutnya, lingkungan bisnis modern mengubah orientasi pihak-pihak swasta

tersebut dengan menyeimbangkan antara orientasi pelayanan dan orientasi

keuntungan yang selanjutnya dikenal dengan istilah PIH Plus. Pada tahun 1987

pemerintah mengeluarkan keputusan tentang PIH dan Umroh Nomor 22 tahun

1987 yang selanjutnya disempurnakan dengan mengeluarkan peraturan PIH dan

Umroh Nomor 245 tahun 1991 yang lebih mennekankan pad apemberian sanksi

yang jelas kepada pihak swasta yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana

ketentuan yang berlaku.

Pembatasan jamaah haji yang lebih dikenal dengan pembagian kuota haji

diterapkan pada tahun 1996 dengan dukungan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu

(SISKOHAT) untuk mencegah terjadinya over quota seperti yang terjadi pada

46

tahun 1995 dan sempat menimbulkan keresahan dan kegelisahan di masyarakat.,

khususnya calon jamaah haji yang telah terdaftar pada tahun tersebut namun tidak

dapat berangkat. Mulai tahun 2005 penetapan porsi provinsi dilakukan sesuai

dengan ketentuan Organisasi Konferensi Islam (OKI) yaitu 1 orang per mil dari

jumlah penduduk yang beragama Islam dari masing-masing provinsi, kecuali

untuk jamaah haji khusus diberikan porsi tersendiri.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 119 tahun 1998, pemerintah menghapus

monopoli angkutan haji dengan mngizinkan kepada perusahaan penerbangan lain

selain PT. Garuda Indonesia untuk melaksanakan angkutan haji. Dibukanya

kesempatan tersebut disambut hangat oleh sebuah perusahaan asing, Saudi

Arabian Airlines untuk ikut serta dalam angkutan haji dengan mengajukan

penawaran kepada pemerintah dan mendapapat respon yang positif. Sejak era

reformasi, setiap bentuk kebijakan harus memenuhi aspek keterbukaan dan

transaparansi, jika tidak akan menuai kritik dari masyarakat. Pemerintah dituntut

untuk terus menyempurnakan sistem penyelenggaraan haji dengan lebih

menekankan pada pelayanan, pembinaan dan perlindungan secara opitmal.

Penyelenggaraan Haji menjadi tanggung jawab Menteri Agama yang dalam

pelaksanaan sehari-hari, secara struktural dan teknis fungsional dilaksanakan oleh

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (BIPH) yang

ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 165 tahun 2000. Dalam

perkembangan terakhir berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2005,

Ditjen BIPH direstrukturasi menjadi dua unit kerja eselon I, yaitu Ditjen

47

Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) dan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan

Umroh (PHU). Dengan demikian mulai operasional haji tahun 2007 pelaksana

teknisP PIH dan pembinaan umroh berada dibawah Ditjen PHU.12

F. Visi dan Misi.

Adapun visi dan misi DIRJEN PHU adalah :

Visi yang diemban Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah adalah

“Terwujudnya pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah haji dan

umrah berdasarkan asas keadilan, transparan, akuntabel dengan prinsip nirlaba”.

Visi ini dicapai melalui misi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah yaitu:

1. Meningkatkan kualitas penyuluhan. bimbingan. dan pemahaman manasik

haji.

2. Meningkatkan profesionalisme dan dedikasi petugas haji.

3. Memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji melalui

pembinaan haji khusus, umrah, dan kelompok bimbingan ibadah.

4. Meningkatkan pelayanan pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi,

dan katering sesuai standar pelayanan minimal penyelenggaraan haji.

5. Memberikan perlindungan kepada jemaah sehingga diperoleh rasa aman,

keadilan, dan kepastian melaksanakan ibadah haji.

6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana haji serta

pengembangan sistem informasi haji.

7. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan teknis

lainnya dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.13

12 Zakaria Anshar, Profile Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, h. 6

48

G. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang

organisasi dan tata kerja Kementerian Agama, Direktorat Jenderal

Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas merumuskan serta

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan haji

dan umrah.

Dalam BAB V, pasal 242 disebutkan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal

Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dimana Direktorat Jenderal Penyelenggaraan

Haji dan Umrah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan

dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan

Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;

3. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penyelenggaraan

haji dan umrah;

4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyelenggaraan haji dan umrah;

5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan

Umrah.14

H. Struktur Organisasi.

13

www.Kemenag.go.id. Diakses pada tanggal 18 Mei 2015 Pukul 13:24 WIB. 14 www.Kemenag.go.id. Diakses pada tanggal 18 Mei 2015 Pukul 13:24 WIB.

49

Pasal 246 PMA Nomor 10 Tahun 2010 menjelaskan bahwa susunan organisasi

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terdiri atas :

1. Direktur Jenderal PHU selaku pimpinan tertinggi dalam Ditjen PHU.

2. Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Sekretaris PHU membawahi 16 sub-bagian : Kabag Perencanaan dan

Keuangan, Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Porgram, Kasubbag

Pelaksana Anggaran dan Perbendaharaan, Kasubbag Verifikasi Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan, Kabag Ortala dan Kepegawaian, Kasubbag

Ortala, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Hukum dan Peraturan Per-UU-

an, Kabag Sistem Informasi Haji Terpadu, Kasubbag Pengelolaan Sistem

Jaringan, Kasubbag Pengembangan Database Haji, Kasubbag Informasi

Haji, Kabag Umum, Kasubbag Tata Usaha, Kasubbag Rumah Tangga,

Kasubbag Perlengkapan dan BMN.

3. Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah dan Kasubbag Tata Usaha

Pembinaan Haji dan Umroh,membawahi 4 subdir dan 12 seksi: Kasubbag

Direktorat Bimbingan Jemaah Haji, Kepala Seksi Pengembangan Materi

Bimbingan, Kepala Seksi Pelaksanaan Bimbingan, Kepala Seksi

Pembinaan KBIH, Kasubbag Direktorat Pembinaan Petugas Haji, Kepala

Seksi Rekrutmen Petugas, Kepala Seksi Pelatihan Petugas, Kepala Seksi

Penilaian Kinerja Petugas, Kasubbag Direktorat Pembinaan Haji Khusus,

Kepala Seksi Perizinan PIHK, Kepala Seksi Akreditasi PIHK, Kepala

Seksi Pengawasan PIHK, Kasubbag Direktorat Pembinaan Umroh, Kepala

50

Seksi Perizinan PPIU, Kepala Seksi Akreditasi PPIU, Kepala Seksi

Pengawasan PPIU.

4. Direktorat Pelayanan Haji dan Kasubbag Tata Usaha Direktorat Pelayanan

Haji,membawahi 4 subdir dan 12 seksi : Kasubdir Pendaftaran Haji,

Kepala Seksi Pendaftaran Haji Reguler, Kepala Seksi Pendaftaran Haji

Khusus, Kepala Seksi Pembatalan Pendaftaran Haji, Kasubdir Dokumen

dan Perlengkapan Haji, Kepala Seksi Dokumen Jamaah Haji, Kepala Seksi

Pemvisaan, Kepala Seksi Perlengkapan Jamaah Haji, Kasubdir Akomodasi

dan Katering Haji, Kepala Seksi Akomodasi di Arab Saudi, Kepala Seksi

Katering Jamaah Haji, Kepala Seksi Asrama Haji, Kasubdir Transportasi

dan Perlindungan Jamaah Haji, Kepala Seksi Akomodasi di Arab Saudi,

Kepala Seksi Transportasi Udara, Kepala Seksi Transportasi Darat, Kepala

Seksi Perlindungan dan Kemanana Jamaah Haji.

5. Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan dan Kasubbag Direktorat

Pengelolaan Dana Haji membawahi 4 subdir dan 12 seksi : Kasubdir BPIH,

Kepala Seksi Setoran BPIH, Kepala Seksi Pengendalian BPS BPIH,

Kepala Seksi Akuntansi dan Pelaporan Setoran Awal, Kasubdir Pelaksana

Anggaran Operasional haji, Kepala Seksi Perbendaharaan Operasional

Haji, Kepala Seksi Verifikasi, Kepala Seksi Akuntansi dan Pelaporan,

Kasubdir, Pengelolaan dan Pengembangan Dana Haji, Kepala Seksi

Perbendaharaan Dana Haji, Kepala Seksi Pengembangan dan Portofolio

Dana Haji, Kepala Seksi Akuntansi dan Pelaporan, Kasubdir Fasilitasi BP

DAU, Kepala Seksi Perbendaharaan Dana Abadi Umat (DAU), Kepala

51

Seksi Program dan Portofolio, Kepala Seksi Administrasi, Akuntansi dan

Pelaporan.15

I. Profil Amanah Giri Artha.

Pendirian asuransi syariah PT. AJS Amanahjiwa Giri Artha ini dimaksudkan

untuk meningkatkan kesejahteraan para stake holder juga kepada masyarakat pada

umumnya selain itu bertujuan untuk menanamkan rasa saling tolongmenolong

dalam menanggulangi risiko keuangan akibat suatu musibah diantara peserta.

Dipihak lain akan terjadi penghimpunan dana masyarakat yang dapat

dimanfaatkan untuk memperkuat investasi/permodalan dengan mengikuti aturan

regulasi yang ada.

J. Visi, Misi, dan Nilai.

Adapun visi dari asuransi Amanah Giri Artha ialah:

Menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Pilihan Utama Masyarakat.

Adapun misi dari asuransi Amanah Giri Artha ialah:

Menjalankan usaha Asuransi Jiwa Syariah yang dapat memenuhi kebutuhan

Peserta yang terus berubah dan menanamkan pentingnya Tolong Menolong

melalui Proteksi & Perencanaan Keuangan.

Amanah Giri Artha memiliki beberapa nilai dalam pelayanannya, yaitu:

1. Amanah.

2. Jujur dan Adil.

3. Berhati-hati dan Bertanggung Jawab.

15

Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Bagan Organisasi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh PMA, (Jakarta: Kementerian Agama,2010), Nomor 10 Tahun 2010

52

4. Ramah dan Peduli.

5. Taat dan Tegas.

K. Struktur Organisasi.

Dewan Komisaris:

1. Ir. M. Muchamad Iman Tawakal, MBA (Komisaris Utama).

2. Dr. HC. Ary Ginanjar Agustian (Komisaris).

3. Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec (Komisaris Independen).

4. Dr. Ir. Salim Al Bakry, MBA, MM, CPLHI, ACS, QIP (Komisaris

Independen).

Dewan Pengawas Syariah:

1. Drs. Slamet Effendi Yusuf, MSi (Ketua).

2. H. Amin Musa, SE (Anggota).

Dewan Direksi:

1. Agung Jatmika Nurahsid, MM, FSAI (Direktur).

2. Ir. Muhammad Rezaluddin, AAAIJ (Direktur)

Aktuaris Perusahaan/ Tenaga Ahli:

1. Agung Jatmika Nurahsid, MM, FSAI (Aktuaris Perusahaan).

2. Ir. Muhammad Zamachsyari, ASAI, AAIJ, FIIS (Tenaga Ahli Perusahaan).16

16

http://www.amanahgitha.com/www/index.php?page=tentang&idp=1. Diakses pada tanggal 01 Agustus 2015. Pukul 19:46 WIB

53

BAB IV

AKUNTABILITAS PT. AJS AMANAHJIWA GIRI ARTHA

A. Jenis Akuntabilitas.

Pada landasan teori penulis sudah memaparkan pengertian akuntabilitas

serta beberapa jenis akuntabilitas menurut para ahli. Maka pada penelitian ini

penulis mengambil teori yang bersumber dari Chandler dan Plano yang

menjabarkan tentang beberapa jenis akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas fisikal tanggungjawab atas dana publik.

2. Akuntabilitas legal tanggungjawab atas mematuhi hukum.

3. Akuntabilitas program tanggungjawab untuk menjalankan suatu program.

4. Akuntanbilitas proses tanggungjawab untuk melaksanakan prosedur.

5. Akuntabilitas Outcome tanggungjawab atas hasil.

Dalam bab IV ini penulis akan menjelaskan akuntabilitas PT. AJS

Amanahjiwa Giri Artha menurut teori Chandler dan Plano, dan menjabarkan

hasil temuan penulis.

B. Akuntabilitas PT. AJS Amanahjiwa Giri Artha.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa untuk mengetahui

akuntabilitas ialah sumber utama dari good governance. Maka dari itu, sebuah

perusahaan atau instansi pemerintah haruslah memiliki akuntabilitas agar

terciptanya good governance dalam perusahaan atau instansi pemerintahan.

Serta penulis akan menjabarkan akuntabilitas PT.AJS Amanahjiwa Giri Artha

menurut teori Chandler dan Plano yang sudah penulis singgung pada bagian

sebelumnya.

54

Untuk kategori akutabilitas yang pertama pihak Amanahjiwa Giri Artha

bertanggung jawab atas dana publik khususnya dana asuransi jiwa Jemaah

yang dananya itu berasal dari ONH Jemaah dan petugas haji yang dananya

berasal dari anggaran Negara. Untuk mengetahui akuntabilitas PT.AJS

Amanahjiwa Giri Artha dalam pelaksanaan asuransi jiwa haji tahun 2014,

penulis tidak bisa mengakses laporan keuangan klaim secara langsung dalam

pelaksanaan asuransi jiwa haji tahun 2014.

Analisis penulis dalam hal ini, seharusnya pihak asuransi memberikan

akses kepada khalayak publik terkait dengan laporan keuangan klaim yang

merupakan hak para jamaah. Karena premi yang diambil dari ONH jamaah jadi

masyarakat khususnya para ahli waris bisa mengetahui laporan keuangan

klaim.

Untuk kategori akuntabilitas yang kedua dalam pelaksanaannya PT.AJS

Amanahjiwa Giri Artha memiliki izin operasional dari Menteri Keuangan

Republik Indonesia dengan Nomor KEP.539/KM.10/2012 tertanggal 24

September 2012, serta memiliki Nomor peserta wajib pajak

03.199.065.8017.000 dan terdaftar di AAJI dengan No register AJ-048 Tahun

2012 (tidak ada masa berlaku), serta terdaftar juga di AASI dengan No

A.0007.2015 (masa berlaku tiap tahun).1

Untuk kategori akuntabilitas yang ketiga PT.AJS Amanahjiwa Giri Artha

dalam pelaksanaan asuransi jiwa haji harus mengikuti program yang telah

dibuat oleh Kementerian Agama sebagai pihak KEMENAG. Dalam kontrak

1 Wawancara langsung dengan Lina Hartati selaku Penanganan Asuransi Jiwa Haji 2014,

tanggal 29 September 2015 Pukul 08:30 WIB.

55

yang sudah disepakati oleh pihak KEMENAG dan pihak PENYEDIA terlampir

program yang sudah dibuat oleh pihak KEMENAG, seperti berikut:

Pihak PENYEDIA dalam hal ini adalah sebagai pemenang tender asuransi

jiwa haji berkewajiban memberikan nilai manfaat bagi jamaah haji dan uang

santunan bagi petugas haji dengan persentase sebagai berikut:

TABEL I DAFTAR SANTUNAN

Jenis santunan / manfaat :

No Jenis santunan/Manfaat

Besarnya Manfaat/Uang Santunan Kebajikan

% Jemaah Haji Petugas

Haji

1 Meninggal dunia biasa/bukan

karena kecelakaan 100 % NM 35.930.000 10.000.000

2 Meninggal dunia karena

kecelakaan 200 % NM 71.860.000 20.000.000

3

Cacat tetap total yaitu kehilangan sebagian anggota

badan atau fungsi dari anggota badan untuk

selamanya akibat kecelakaan

a. Kehilangan fungsi atas

kedua tangan 100 % NM 35.930.000 10.000.000

b. Kehilangan fungsi atas

dua kaki 100 % NM 35.930.000 10.000.000

c. Kehilangan fungsi atas

kedua mata 100 % NM 35.930.000 10.000.000

d. Kehilangan fungsi atas

satu tangan dan satu kaki 100 % NM 35.930.000 10.000.000

e. Kehilangan fungsi atas

satu tangan dan satu mata 100 % NM 35.930.000 10.000.000

f. Kehilangan fungsi atas

satu kaki dan satu mata 100 % NM 35.930.000 10.000.000

g. Kehilangan fungsi pendengaran kedua belah telinga 100 % NM

35.930.000 10.000.000

4

Cacat tetap sebagian yaitu cacat sebagian yang sifatnya permanen akibat kecelakaan yang menyebabkan kehilangan sebagian anggota

56

badan atau fungsi untuk selamanya

a. Lengan kanan mulai dari

bahu 70 % NM 25.151.000 7.000.000

b. Lengan kiri mulai dari

bahu 56 % NM 20.120.800 5.600.000

c. Tangan kanan mulai dari

siku 65 % NM 23.354.500 6.500.000

d. Tangan kiri mulai dari

siku 52 % NM 18.683.600 5.200.000

e. Tangan kanan mulai dari

pergelangan 60 % NM 21.558.000 6.000.000

f. Tangan kiri mulai dari

pergelangan 50 % NM 17.965.000 5.000.000 g. Satu mata 30 % NM 10.779.000 3.000.000 h. Satu kaki 50 % NM 17.965.000 5.000.000 i. Dari paha/ sendi lutut 40 % NM 14.372.000 4.000.000 j. Dari pergelangan kaki 40 % NM 14.372.000 4.000.000 k. Tiap jari kaki 5 % NM 1.796.500 500.000 l. Ibu jari tangan kanan 25 % NM 8.982.500 2.500.000

m. Tiap satu ruas ibu jari

tangan kanan 12,5 % NM 4.491.250 1.250.000 n. Ibu jari tangan kiri 20 % NM 7.186.000 2.000.000

o. Tiap satu ruas ibu jari

tangan kiri 10 % NM 3.593.000 1.000.000 p. Jari telunjuk kanan 25 % NM 8.982.500 2.500.000

q. Tiap satu ruas jari

telunjuk kanan 5 % NM 1.796.500 500.000 r. Jari telunjuk kiri 12 % NM 4.311.600 1.200.000

s. Tiap satu ruas jari telunjuk

kiri 4 % NM 1.437.200 400.000 t. Jari kelingking kanan 12 % NM 4.311.600 1.200.000

u. Tiap satu ruas jari

kelingking kanan 4 % NM 1.437.200 400.000 v. Jari kelingking kiri 7 % NM 2.515.100 700.000

w. Tiap satu ruas jari

kelingking kiri 2,3 % NM 826.390 230.000

x. Jari tengah atau jari manis

kanan 10 % NM 3.593.000 1.000.000

y. Tiap satu ruas jari tengah

atau jari manis 3, 3 % NM 1.185.690 330.000

z. Jari tengah atau jari manis

kiri 8 % NM 2.874.400 800.000

aa. Tiap satu ruas jari tengah

atau jari manis kiri 2,6 % NM 934.180 260.000 Sumber: Asuransi Amanah Ghita

57

Catatan:

� Nilai Manfaat (NM) Jemaah haji Rp. 35.930.000,-

� Nilai Manfaat (NM) petugas haji Rp. 10.000.000,-

� Penetapan cacat tetap tetap atau sebagian selamanya.

� Melaksanakan ibadah haji berdasarkan surat pernyataan dokter.2

Akan tetapi para ahli waris perlu melengkapi persyaratan untuk pengajuan

klaim. Adapun persyaratannya sebagai berikut:

a. Persyaratan Klaim bagi jemaah regular:

Wafat di Arab Saudi:

� Surat keterangan kematian Jeddah (SKK) yang dikeluarkan oleh

Kantor Perwakilan Indonesia di Arab Saudi apabila wafat di Saudi.

� Surat keterangan kematian dokter pesawat (bila wafat di pesawat)

� Surat keterangan dari kepolisian Arab Saudi jika wafat karena

kecelakaan

� Foto copy kartu identitas jemaah yang wafat (SIM/KTP/Paspor)

� Foto copy kartu identitas seluruh ahli waris (SIM/KTP)

� Foto copy KK seluruh ahli waris bila telah pisah rumah dengan

jemaah yang wafat.

� Copy buku tabungan haji

� Formulir pengajuan Klaim Asuransi Jiwa yang diketahui dan

ditandatangani oleh Kasi/Kasubdit Layanan Haji Kementerian

Agama setempat.

Wafat di Tanah Air:

2 Perjanjian jasa asuransi jiwa jemaah haji dan petugas haji Indonesia tahun

1435H/2014M, Kementerian Agama, 2014

58

� Surat penggilan masuk asrama (SPMA) asli

� Surat kematian yang dikeluarkan oleh pejabat setempat

� Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh rumah sakit (bila

wafat di rumah sakit)

� Rekam medis yang dikeluarkanoleh RS yang mencantumkan

tanggal masuk RS dan keluar RS

� Surat keterangan dokter pesawat jika wafat di pesawat menuju

Tanah Air

� Berita acara pemeriksaan kecelakaan dari kepolisian setempat

(tempat kejadian kecelakaan) bila wafat di Tanah Air karena

kecelakaan.

� Foto copy kartu identitas jemaah yang wafat (SIM/KTP/Paspor)

� Foto copy kartu identitas seluruh ahli waris (SIM/KTP)

� Foto copy KK seluruh ahli waris bila telah pisah rumah dengan

jemaah yang wafat.


� Kronologis kematian yang diketahui oleh petugas Kementerian

Agama daerah jemaah berasal.



Agama setempat.

Cacat tetap total atau sebagian karena kecelakaan selama ibadah

haji:

� Surat penggilan masuk asrama (SPMA) asli

59

� Surat keterangan dari dokter yang menyatakan cacat tetap total atau

sebagian dan surat keterangan kecelakaan yang dikeluarkan oleh

kantor perwakilan Indonesia di Arab Saudi apabila mengalami

kecelakaan di Arab Saudi atau keterangan dokter pesawat jika

kecelakaan di pesawat.

� Surat keterangan dari dokter yang menyatakan cacat tetap total atau

sebagian karena kecelakaan pada saat ibadah haji.

� Berita acara kecelakaan yang dikeluarkan kepolisian setempat

(tempat kejadian kecelakaan) jika kecelakaan terjadi di Tanah Air.

� Foto copy kartu identitas jemaah yang mengalami kecelakaan

(SIM/KTP/Paspor)

� Foto copy kartu identitas ahli waris (SIM/KTP) bila diurus oleh

ahli waris.




Agama setempat.3

Kategori akuntabilitas yang keempat berikut penulis lampirkan perjanjian

jasa asuransi jiwa jemaah haji dan petugas haji Indonesia tahun 1435 H/2014

M antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan PT. AJS

Amanahjiwa Giri Artha.

PERJANJIAN

Jasa Asuransi Jiwa Jemaah Haji Dan Petugas Haji Indonesia



60

Tahun 1435 H/2014 M

Nomor : Dt. VII.II/4/HJ.05/2481/PPK/2014

Nomor : 013/AJML/Perj.Syariah/Lgl/VIII/2014

Perjanjian jasa asuransi jiwa jemaah haji dan petugas haji Indonesia tahun 1435

H/2014 M ini berikut seluruh lampirannya (selanjutnya disebut

“PERJANJIAN”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa tanggal

Dua belas bulan Agustus tahun dua ribu empat belas antara Kementerian

Agama Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili Triganto Harso selaku

Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran BPIH pada Direktorat Pelayanan Haji

Dalam Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yang

berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat,

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan

Umrah Nomor D/52 Tahun 2014 (selanjutnya disebut “KEMENAG”), dan Ari

Ferianto, Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama PT.AJS

Amanahjiwa Giri Artha, yang berkedudukan di Gedung Menara 165, Jalan

T.B. Simatupang Kav. 1, Cilandak Timur 12650 Jakarta Selatan. Berdasarkan

Akta Pendirian tertanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu

dua belas (selanjutnya disebut “PENYEDIA”).

MENGINGAT BAHWA:

a) Berdasarkan surat penunjukan Nomor Dt.VII.II/4/HJ.05/2481/PPK/2014

tanggal 12 Agustus 2014 perihal Penunjukan Penyedia Untuk

Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Asuransi Jiwa

Bagi Jemaah Haji dan Petugas Haji Indonesia.

b) KEMENAG dan PENYEDIA menyatakan memiliki kewenangan untuk

menandatangani perjanjian ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

c) KEMENAG dan PENYEDIA mengakui dan menyatakan bahwa

sehubungan dengan penandatanganan perjanjian ini masing-masing

pihak:

1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh

Konsultan Hukum;

61

2) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa

dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam perjanjian ini beserta

semua fakta dan kondisi yang terkait.

3) Menandatangani Perjanjian ini setelah membaca dan memahami

secara penuh ketentuan Perjanjian ini.

KEMENAG dan PENYEDIA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal

sebagai berikut:

1. Nilai Perjanjian adalah nilai konstribusi setiap jemaah haji sebesar

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dikalikan dengan asumsi jumlah

jemaah haji sebanyak 167.797 orang, sehinggal total nilai Perjanjian

sebesar Rp.16.779.700,- (enam belas milyar tujuh ratus tujuh puluh

sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

2. Dalam hal ini terdapat perubahan jumlah jemaah haji sebagaimana

tersebut pada angka 1, akan dilakukan perubahan perjanjian (addendum)

yang akan ditandatangani Para Pihak.

3. PENYEDIA memberikan nilai manfaat bagi jemaah dan uang santunan

bagi petugas haji, dengan besaran sebagai berikut:

a. Jemaah Haji yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan

mendapat nilai manfaat Rp.35.930.000.- (tiga puluh lima juta

sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

b. Jemaah Haji yang meninggal dunia karena kecelakaan mendapat nilai

manfaat sebesar Rp.71.860.000 (tujuh puluh satu juta delapan ratus

enam puluh ribu rupiah).

c. Jemaah Haji yang cacat tetap total atau tetap sebagian karena

kecelakaan, mendapat nilai manfaat sebesar persentase dari manfaat

sebagaimana yang tercantum dalam lampiran perjanjian ini.

d. Petugas Haji yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan

mendapat uang santunan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta ribu

rupiah).

e. Petugas Haji yang meninggal dunia karena kecelakaan mendapat uang

santunan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta ribu rupiah).

62

f. Petugas Haji yang cacat tetap total atau tetap sebagian karena

kecelakaan, mendapat uang santunan sebesar persentase dari manfaat

sebagaimana yang tercantum dalam lampiran perjanjian ini.

4. Dokumen-dokumen yang terlampir dalam perjanjian merupakan satu-

kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, dengan

hirarki sebagai berikut:

a. Perjanjian;

b. Syarat-syarat khusus perjanjian;

c. Syarat-syarat umum perjanjian;

d. Besaran persentase nilai pertanggungjawaban/manfaat asuransi jiwa

jemaah haji dan petugas haji tahun 1435H/2014M

e. Bank garansi (jaminan pelaksanaan)

5. Dokumen perjanjian dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan

jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan

ketentuan dalam dokumen yang lainnya, maka yang berlaku adalah

ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki

pada angka 4 di atas;

6. Kewajiban dan Hak KEMENAG:

a. KEMENAG mempunyai kewajiban untuk:

i. Memberikan data dan informasi tentang Jemaah Haji dan Petugas

Haji yang menjadi peserta Asuransi Jiwa, dan informasi Jemaah Haji

dan Petugas Haji yang meninggal dunia kepada PENYEDIA untuk

kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai perjanjian;

ii. Membayar konstribusi sesuai Nilai Perjanjian sebagaimana

dimaksud pada angka 1di atas, yang diatur lebih lanjut dalam Syarat-

syarat Khusus Perjanjian (SSKP) dan Syarat-syarat Umum

Perjanjian (SSUP);

b. KEMENAG mempunyai hak untuk:

i. Mengawasi dan memerikasa pekerjaan yang dilaksanakan oleh

PENYEDIA;

ii. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang

dilakukan oleh PENYEDIA;

63

iii. Memberikan sanksi kepada PENYEDIA apabila PENYEDIA

tidak/belum melakukan kewajibannya.

7. Kewajiban dan Hak PENYEDIA

a. PENYEDIA mempunyai kewajiban untuk:

i. Melaksanakan sosialisasi mengenai asuransi jiwa jemaah haji dan

petugas haji Indonesia;

ii. Bekerjasama dengan perusahaan Reasuransi;

iii. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada

KEMENAG;

iv. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal

pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian;

v. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat,

dan penuh tanggungjawab;

vi. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk

pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dibutuhkan KEMENAG;

vii. Meyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian;

viii. Pro aktif menyelesaikan klaim asuransi jiwa jemaah haji dan

santunan petugas haji kepada ahli waris; dan

ix. Membayarkan nilai manfaat dan santunan kepada jemaah haji dan

petugas haji/ahli waris dengan jumlah sebagaimana diatur dalam

angka 3 di atas.

b. PENYEDIA mempunyai hak untuk:

i. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

nilai perjanjian;

ii. Menerima data dan informasi jemaah haji dan petugas haji yang

menjadi peserta asuransi jiwa dan informasi jemaah haji dan petugas

haji yang meninggal dunia dari KEMENAG guna kelancaran

pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian.

8. Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

64

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh KEMENAG dan PENYEDIA,

asli rangkap dua, bermaterai cukup, diberikan kepada masing-masing pihak

dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.4

Kategori akuntabilitas yang kelima berikut penulis lampirkan berita acara

serah terima penyelesaian pekerjaan dari PT.AJS Amanahjiwa Giri Artha yang

merupakan laporan resmi terkait dengan penyelenggaraan asuransi jiwa haji

tahun 2014. Berikut berita acaranya:

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENYELESAIAN PEKERJAAN

NO : Dt.VII.II/4/Hj.04/127/2015

NO : 01/BA-AGA-DIR/IV/2015

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan bulan April tahun dua ribu lima belas

(08-04-2015), kami bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Triganto Harso Jabatan :Kasubdit Transportasi Udara dan Perlindungan Haji selaku

Pejabat Pembuat Komitmen Pada Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama RI

Alamat :Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :Ari Ferianto Jabatan :Direktur Utama PT.AJS AMANAHJIWA GIRI ARTHA Alamat :Gedung Menara 165, Jl. T.B. Simatupang Kav. 1, Cilandak

Timur 12650 Jakarta Selatan. Telp:021-29406315 Fax:021-29406316

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan

PIHAK KEDUA, sesuai dengan surat penunjukan Nomor:

Dt.VII.II/4/HJ.05/2481/PPK/2014 tanggal 12 Agustus 2014 perihal



65

penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan

jasa lainnya asuransi jiwa jemaah haji dan petugas haji Indonesia.

- Bahwa, PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaan Asuransi jiwa

jemaah haji dan petugas haji tahun 1435 H/2014 M, dengan rincian

sebagai berikut:

1. JUMLAH JEMAAH HAJI 1435H/2014M YANG BERANGKAT

NO JEMAAH HAJI JUMLAH

1 REGULER 154.483

2 KHUSUS 13.314

JUMLAH 167.797

2. JUMLAH PETUGAS HAJI 1435H/2014M

NO PETUGAS HAJI JUMLAH

1 KLOTER 1.855

2 NON KLOTER 1437

JUMLAH 3.292

3. JEMAAH HAJI DAN PETUGAS HAJI YANG WAFAT/CACAT

NO KETERANGAN JUMLAH

1 Jemaah Haji Wafat Normal 356

2 Jemaah Haji Wafat Karena Kecelakaan 2

3 Petugas Haji Wafat Karena Kecelakaan 1

JUMLAH 359

Sumber: Asuransi Amanahjiwa Giri Artha

Berdasarkan keterangan jumlah daftar jamaah haji yang wafat/cacat,

penulis melakukan wawancara kepada ahli waris jamaah haji yang wafat, baik

wafat di Tanah Air maupun wafat di Tanah Suci.

66

Menurut saya pelayanan yang diberikan oleh pihak asuransi sudah bagus, saya mendapatkan kemudahan untuk mengajukan persyaratan dengan cara pengiriman berkas lewat pos, saya tidak harus datang langsung ke kantor asuransi. serta untuk uang klaimnya setelah semua berkas lengkap dan proses selesai saya diberitahukan oleh pihak asuransi via sms bahwasanya uang klaim sudah ditransfer kerekening tabungan haji jamaah yang bersangkutan5

Penulis menyimpulkan bahwa PT.AJS Amanahjiwa Giri Artha belum

akuntabel dalam pelaksanaan asuransi haji karena tidak bisanya memenuhi

akuntabilitas untuk mengakses laporan dana publik yang seharusnya jamaah

atau ahli waris dapat mengakses dan mengetahui laporan tersebut. Untuk

akuntabilitas yang lain PT.AJS Amanahjiwa Giri Artha sudah memenuhi point-

point yang sudah penulis ambil menurut teori Chandler dan Plano.

Serta pelayanan yang diberikan oleh pihak asuransi kepada para ahli waris

yang mengajukan klaim sudah bagus dan mudah, dan penyampaian informasi

yang jelas serta cepat sangat membantu para ahli waris dalam mengajukan

klaim.

5 Wawancara langsung ahli waris jamaah haji tahun 2014, tanggal 31 September 2015

Pukul 13:13 WIB

64

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis akuntabilitas yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan dari

Chandler dan Plano yaitu:

a. Akuntabilitas fisikal tanggungjawab atas dana publik.

b. Akuntabilitas legal tanggungjawab atas mematuhi hukum.

c. Akuntabilitas program tanggungjawab untuk menjalankan suatu program.

d. Akuntanbilitas proses tanggungjawab untuk melaksanakan prosedur.

e. Akuntabilitas Outcome tanggungjawab atas hasil.

2. Akuntabilitas PT.AJS Amanahjiwa Giri Artha ditinjau laporan dana publik

yang seharusnya bisa diketahui oleh jamaah atau ahli waris akan tetapi

dalam temuan penulis tidak mendapatkan akses untuk melampirkan laporan

tersebut. PT.AJS Amanahjiwa Giri Artha dalam membuktikan kelegalannya

dengan memiliki izin operasional dari Menteri Keuangan Republik

Indonesia dengan Nomor KEP.539/KM.10/2012 tertanggal 24 September

2012, serta memiliki Nomor peserta wajib pajak 03.199.065.8017.000 dan

terdaftar di AAJI dengan No register AJ-048 Tahun 2012 (tidak ada masa

berlaku), serta terdaftar juga di AASI dengan No A.0007.2015 (masa

berlaku tiap tahun). Serta PT.AJS Amanahjiwa Giri Artha sudah

melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada kontrak yang

sudah penulis masukkan pada bab IV.

65

Dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa PT.AJS

Amanahjiwa Giri Artha belum akuntabel dalam pelaksanaan asuransi jiwa haji

tahun 2014 yang mana dapat dilihat dari pemaparan penulis di atas.

B. Saran.

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, dengan prospek kedepan,

maka penulis dapat mengemukakan beberapa hal yang kemudian dijadikan

sebagai rekomendasi, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal ini pihak asuransi tidak menjamin kesehatan, barang hilang.

Maka seharusnya yang harus dicover bukan hanya jiwa jamaah dan petugas

haji saja melainkan, kesehatan serta barang-barang yang dibawa oleh

jamaah.

2. Premi yang dibayarkan kepada pihak asuransi dinaikkan agar pengcoveran

terhadap jamaah dan petugas haji lebih maksimal lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Ali,Am. Hasan. Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis & Praktis). Jakarta: Prenada Media, 2004.

Akbar. Setiady Purnomo. Usman. Husin. Metedologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003

Anwar. Khoiril. Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat. Solo: Tiga Serangkai, 2007.

Anshar. Zakaria. Profile Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Jakarta: Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2008.

Asuransi Amanahjiwa Giri Artha. Buku Panduan Asuransi Jiwa Jemaah Haji Tahun 1435 H/ 2014 M. Jakarta: PT.AJS Amanahjiwa Giri Artha, 2004.

Bagir. Muhammad. Fiqih Praktis 1. Bandung: Karisma, 2008.

Direktorat Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, Bagan Organisasi Ditjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah PMA Nomor 10. Jakarta: Kemeterian Agama, 2010.

Direktorat Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, Himpunan Peraturan-peraturan Perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Ibadah haji. Jakarta: Kemeterian Agama, 2010.

Departemen Agama RI Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Jakarta. Bimbingan Manasik Haji. Jakarta: Kemeterian Agama, 2005.

Departemen Agama RI Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Jakarta. Haji Dari Masa Ke Masa. Jakarta: Kemeterian Agama, 2012.

Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Faisal. Jalan Terjal Good Governance: Prinsip, Konsep Dan Tantangan Dalam Negara Hukum. Makassar: PUKAP Indonesia, 2009.

Kasmir. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Kumurotomo. Wahyudi. Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi. Yogyakarta: Magister Administrasi Publik (MAP) UGM Dengan Pustaka Belajar, 2005.

Raba. Manggaukang. Akuntabilitas: Konsep Dan Implementasi. Malang: UMM Press, 2005.

S. Advendi. S. Elsi, Kartika. Hukum dalam Ekonomi (edisi II_Rev). Jakarta: Grasindo, 2006.

Saleh. A Chunaini. Penyelenggaraan Haji Era Reformasi Analisis Internal Kebijakan Publik Departemen Agama. Ciputat: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, 2008.

Sankri. Landasan Dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan Dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2004.

Syaukani. Imam. Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia. Jakarta: CV. Prasasti, 2004.

Sula syakir. Muhammad. Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani, 2004.

Waluyo. Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi Dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Wolfe. Michael. Haji. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003.

Garini. India. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Di Kota Bandung. “Skripsi: Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2011.

http://www.amanahgitha.com/www/index.php?page=tentang&idp=1. Diakses pada tanggal 01 Agustus 2015. Pukul 19:46 WIB.

http://asuransisyariahdankonvensional.blogspot.com/. Diakses pada tanggal 01 juli 2015 pukul 16:33 WIB.

http://www.alquran-indonesia.com/web/quran/listings/details/106. Diakses pada

tanggal 17 Mei 2015 pukul 23:07 WIB http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/564/jbptunikompp-gdl-niayuliawa-28183-4-

bab1-nia.pdf. Diakses pada tanggal 01 September 2015 Pukul 17:07 WIB http://haji.kemenag.go.id. Diakses pada tanggal 03 juni 2015 pukul 09:06 WIB. http://www.hidayatullah.com/kajian/sejarah/read/2014/22/29977/h-m-rasjidi-dan-

sejarah-kementerian-agama-1.html. Diakses pada tanggal 01 September 2015 Pukul 17:07 WIB

http://kemenag.go.id/file/dokumen/KMA22010.pdf. Diakses pada tanggal 01

September 2015 Pukul 17:07 WIB www.Kemenag.go.id. Diakses pada tanggal 18 Mei 2015 Pukul 13:24 WIB. http://keuangan.kontan.co.id/news/tarif-premi-asuransi-haji-diusulkan-naik.

Diakses pada tanggal 26 Maret 2015, pukul 09:42 WIB.

http://keuangan.kontan.co.id/news/kemenag-siap-gelar-tender-asuransi-haji-1.

Diakses pada tanggal 19 Desember 2014 pukul 18:09 WIB. http://lampung.kemenag.go.id/file/file/subbagHukmas/fjv1418108874.pdf.

Diakses pada tanggal 01 September 2015 Pukul 17:07 WIB www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php?id=47&pg=2 . Diakses pada tanggal

19 Desember 2014 pukul 18:09 WIB. http://nizarrassiprastama.blogspot.com/2013/02/pengertian-lelang-dan-

syaratnya.html. Diakses pada tanggal 5 januari 2015 pukul 21:12 WIB

diajukan kepada fakulktas dakwah dan ilmu komunikasi untuk...

Documents