MEMBANGUN ASAS-ASAS PEMIDANAAN DALAM KERANGKA PANCASILA

RINGKASAN DISERTASI

Oleh :

UMI ROZAH, SH.MHUM NIM. 11010110500018

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUMUNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG2015

i

TIM PROMOTOR

Promotor

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH

Co Promotor

Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, SHProf. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.MH

ii

TIM PENGUJI UJIAN PROMOSI DOKTOR

Tanggal 28 Agustus 2015

Ketua : Prof. Dr. R. Benny Riyanto, SH.MHum, C.N.

Sekretaris : Prof. Dr. FX. Adji Samekto, SH,MHum.

Anggota :

1. Prof. Dr. Muladi, SH. (Penguji Eksternal)2. Dr. Angkasa, SH.MHum (Penguji Eksternal)3. Prof. Dr. Suteki, SH.MHum4. Dr. Pujiyono, SH.MHum5. Dr. Sularto, SH.MHum.6. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH. (Promotor)7. Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, SH, (Co Promotor)8. Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH (Co Promotor)

iii

Motto :

We cannot expect people to have respect for law and order until we teach to those we entrusted to enforce those laws.

(Hunter S. Thompson).

Science without religion is lame,religion without science is blind

(Albert Einsten)

Keseimbangan hidup adalah apa yang kau berikan untuk Tuhanmu, apa yang kau berikan untuk dirimu sendiri, dan apa yang kau berikan untuk orang lain serta sekitarmu.

(Umi Rozah)

Persembahan Disertasi ini Untuk :

- Kedua Orang tua tercinta ( (Alm) Sukarto dan Hj. Aqiqoh).- Suami (Fidel Betha Aditya) dan Anak2 tersayang ( Ryamizard Haritzidane

KasyfiAditya dan Muhammad Azzayyan Haykal Aditya).- Saudara dan kerabat serta sahabat yang telah memberi support.

iv

Abstrak

Sistem pemidanaan berkarakter Indonesia diwarnai karakter yang bersifat religius-komunal yang tercermin dan terkristal di dalam nilai-nilai Pancasila.Sistem pemidanaan ini seharusnya melandasi sistem pemidanaan saat ini sehingga dapat menyelesaikan kasus-kasus pidana dengan memberikan keadilan substantive yang dikehendaki oleh masyarakat Indonesia.Permasalahan : 1). Asas-asas pemidanaan apa sajakah dalam pemidanaan berperspektif nilai-nilai Pancasila? 2). Bagaimanakah sinkronisasi asas-asas pemidanaan di dalam KUHP/WvS (setelah disesuaikan dengan kondisi Indonesia merdeka) dan RUU KUHP dengan asas pemidanaan berperspektif Pancasila sebagai kristalisasi dari nilai-nilai hukum yang hidup. 3). Bagaimanakah memformulasikan (in abstracto) asas-asas pemidanaan berperspektif nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan sistem pemidanaan nasional? Penelitian disertasi ini berjenis kualitatif dengan pendekatan sociolegal philosophy hermeneutics research (sosiolegal filosofis). Dengan pendekatan ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisa dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : Asas-asas pemidanaan berperspektif Pancasila mewarnai semua sub sistem pemidanaan yang terdiri atas sub sistem perbuatan, kesalahan dan pertanggungjawaban, pidana, tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan berintikan pada keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban/keluarga korban dan masyarakat. Titik berat pada upaya pemulihan keseimbangan kosmos dalam masyarakat. Sementara itu KUHP (WvS) berintikan pada asas legalitas formal yang berorientasi pada perbuatan, sehingga dalam pemidanaan kurang memperhatikan keseimbangan kepentingan antara pelaku, korban dan masyarakat. Pemidanaan sangat rigid/kaku.RUU KUHP sudah memenuhi syarat sebagai sistem pemidanaan berkarakter Indonesia, namun masih belum sinkron dengan beberapa asas pemidanaan berperspektif Pancasila seperti : asas pertanggungjawaban pidana kolektif,asas pertanggungjawaban pidana struktural/fungsional. Asas pertanggungjawaban orang tua terhadap perbuatan anak dibawah umur, asas penempatan hak korban untuk menyatakan kerugian akibat tindak pidana dalam pertimbangan pemidanaan dan asas-asas pemidanaan lainnya yang belum terakomodasi di dalam RUU KUHP. Oleh karena itu perlu diformulasikan asas-asas pemidanaan berperspektif Pancasila yang belum terakomodasi di dalam RUU KUHP dengan berbagai ketentuan formulasinya. Selanjutnya para legislator perlu untuk merevisi KUHP dan menambahkan asas-asas pemidanaan berperspektif Pancasila yang belum diakomodasi di dalam RUU KUHP, agar dijadikan asas dalam penyusunan sistem pemidanaan masa mendatang.

Kata Kunci : Asas , Pemidanaan, Perspektif Pancasila.

v

Abstract

The sentencing system which has Indonesian’s characteristic was coloured by religious – communal characters. It is reflected and crystalized in Pancasila’s values. This sentencing system have to be base of Indoensian sentencing system at present and future, so could be used to solve any criminal cases and to fulfill substantive justice for Indonesian society. The problems of this dissertation are : 1).What kind of sentencing principles in Pancasila’s perspective? 2). How do to synchronous sentencing principles in KUHP/WvS (after appropriated with Indonesia as an Independent state) and RUU KUHP with sentencing principles in Pancasila’s perspective as a crystallization of living law values? 3). How do to formulate (in abstracto) the sentencing principles in Pancasila’s perspective in the national sentencing system arrangement? This dissertation is qualitative research with socio-legal philosopy hermeneutics approach. This approach used both of primair data and secondary data, and then these data was analyzed and explained in descriptive analysis.

The result shows that the sentencing principles in Pancasila’s perspective colour all sub system in sentencing system, that consist of : principles in sub systems of the offence, blameworthiness and criminal responsibility, punishment, the end of punishment, and the guidelines of sentencing. All sub systems of this sentencing system have center of gravity in balancing of offenders, victim/his/her family and society’s interest and justice and to restore balancing of cosmos in society. While, KUHP (WvS) supported by the formal legality principle which has act/offence orientation, so that it was lacked of concerning in balancing of interests and justice of the offender, victim, and society. Punishment imposed rigidly. RUU KUHP have fulfilled most of requirements as the sentencing system with Indonesian’s characteristic. But it still have not synchronous with some principles of sentencing in Pancasila’s perspective yet, such as : collective responsibility principle, structural responsibility principle, parental liability for children’s offence principle, principle of victim impact statement and others which have not accommodated in RUU KUHP yet. Therefore, it is needed to be formulated the sentencing principles in Pancasila’s perspective that have not accommodated in RUU KUHP yet, with all of determination in its formulation in setting of The National Sentencing System. Furthermore, the Indonesian legislators have to revision KUHP and add any sentencing principles in Pancasila’s perspective, in order to be sentencing principles in the sentencing system arrangement in the future.

The Key Words : Principles, sentencing, Pancasila, perspective.

vi

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha

Pengatur, sehingga atas berkat dan rahmatnya, telah memberi karunia sehingga penulisan

disertasi ini dapat selesai.

Penulisan disertasi yang berjudul “Membangun Asas Pemidanaan Dalam

Perspektif Pancasila” ini, merupakan hasil renungan dan keresahan penulis tentang kondisi

pemidanaan (KUHP/WvS) saat ini, yang seringkali dalam beberapa kasus justru

menimbulkan masalah. Hal ini disebabkan karena asas-asas pemidanaan di dalam KUHP

(WvS) yang berlaku hingga saat ini tidak menyentuh rasa keadilan masyarakat Indonesia.

KUHP/WvS adalah produk budaya Eropa yang asas-asas pemidanaannya berakar dari nilai-

nilai individualistik, liberal, dan kapitalisme. Sedangkan masyarakat Indonesia menganut

nilai-nilai hukum dan keadilan yang bersifat religius-komunal (religious-communal) sangat

mewarnai asas-asas pemidanaannya. Nilai-nilai religius-komunal diyakini secara turun

temurun sebagai nilai-nilai luhur oleh masyarakat (adat) Indonesia dan terkristalisasi di

dalam nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini tercermin di dalam kehidupan sehari-

hari masyarakat (adat), dan dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku dan dalam

menyelesaikan konflik termasuk delik/tindak pidana. Dengan demikian masyarakat

Indonesia telah mempunyai hukum pidana (adat) sebagai hukum pidana asli, yang nilai-

nilainya terkristalisasi di dalam Pancasila. Hal ini membuat penulis tertarik untuk menulis

tentang asas-asas pemidanaan dalam perspektif nilai-nilai Pancasila sebagai

pandangan/wawasan baru tentang asas-asas pemidanaan yang berasal dari hukum pidana

asli bangsa Indonesia. Di mana hendaknya mengisi norma-norma pemidanaan di masa

mendatang.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyelesaian disertasi ini dibantu oleh

berbagai pihak, yang dengan ketulusan dan keikhlasan membantu secara material, moral,

dan pemikiran-pemikiran serta berbagai diskusi, memberikan pencerahan dan pengayaan

materi dalam disertasi ini. Dalam kesempatan ini penulis berkesempatan dengan segenap

hormat untuk menghaturkan terima kasih tak terhingga kepada Prof. Dr. Barda Nawawi

vii

Arief, SH, sebagai Promotor, Prof. Dr. Arief Sidharta, SH sebagai Co.Promotor I, dan Prof.

Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.MH sebagai Co Promotor II, atas kesabaran,

keikhlasan, dan ketelitiannya memberikan ilmu, membimbing, dan memberikan segenap

motivasi kepada penulis selama menyelesaikan studi dan disertasi ini.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan pula kepada :

1. Prof.Dr.Yos Johan Utama, SH.MHum selaku Rektor Universitas Diponegoro .

2. Prof. Dr.Benny Riyanto,SH.MHum,C.N, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

3. Prof. Dr. FX. Adji Samekto,SH,M.Hum, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro .

4. Prof.Dr. Rahayu,SH.MHum selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, serta Dr. RB. Sularto Sekretaris Bidang Keuangan beserta para staff PDIH UNDIP.

5. Segenap Guru Besar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, memperkenalkan, membuka wawasan dan pemahaman kepada penulis tentang pencarian kebenaran yang tanpa batas selama perkuliahan : Prof. Dr. Muladi, SH, Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,SH, Prof. Dr, Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.MH, Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, SH, Prof. Dr. Like Wilardjo, PhD., Bsc.,L.C.E.,M.Sc., C.E.P.A., D.Sc., Prof.Dr. Esmi Warasih,SH, Alm. Prof. Dr.Soetandyo Wignyo Soebroto,MPA., Alm. Prof. Dr. Paulus HadiSuprapto, SH, Prof. Dr. Yusriadi, SH.MS, Prof. Dr. Arief Hidayat,SH.MS.

6. Prof. Dr.Sudjito Atmodiredjo, SH.MHum, Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada selaku Dosen Mata Kuliah Terbuka berkaitan dengan Filsafat Hukum dan Pancasila yang telah memberikan masukan-masukan berharga dalam penulisan disertasi ini.

7. Prof. Dr. Muladi, SH, selaku Penguji Eksternal yang telah memberikan banyak masukan berharga dalam penulisan disertasi ini.

8. Dr. Angkasa, SH,MHum, selaku Penguji Eksternal yang telah memberikan banyak masukan berharga dalam pernulisan disertasi ini.

9. Prof. Dr.Suteki, SH,MHum, selaku penguji yang telah memberikan banyak masukan berharga bagi penulis.

10. Dr. Pujiyono,SH.MHum, selaku penguji yang telah memberikan banyak masukan berharga bagi penulis.

viii

11. Dr. RB. Sularto, SH.MHum, selaku penguji yang telah memberikan banyak masukan berharga bagi penulis.

12. Prof. Dr. H. Kaelan,MS, selaku Guru Besar Filsafat Pancasila pada Universitas Gadjah Mada, yang telah memberikan masukan-masukan berharga dalam diskusi-diskusi bagi penulisan disertasi ini.

13. Para Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi berharga kepada penulis disertasi : Ketua Majelis Utama Desa Adat Pakraman Bali, Prof. Dr. I Wayan Windia, SH.MHum, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Hindu Indonesia Prof.Dr. Putu Gelgel, SH.Hum, Bendesa Desa Adat Tenganan Pegringsingan Karangasem-Bali I Wayan Yasa, Ketua Majelis Penyimbang Adat Lampung, Bpk Rizani Puspawijaya, Ketua Adat Lampung Saibatin Kota Agung Ibu Zuraini, Kasatserse Polres Karangasem-Bali AKP.Dewa Anom, Kasat PPA Polres Tanggamus Lampung Brigadir Primadona Laila.

14. Anggota Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Dr.Nur Rochaeti, SH.MHum, Budhi Wisaksono, SH.MH, Purwoto, SH.MH, AM Endah, SH.MHum, Laila Mulasari,SH.MHum, Rahmi, SH.MHum.

15. Teman-teman Angkatan sengkatan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas

Diponegoro, Nabitatus Saadah, SH.MHum, Amalia Diamantina, SH.MHum, Dr. Aju

Putrijanti, SH.MHum, Dr. Sukirno,SH.MHum, Bambang Joyo Supeno,SH.MHum, Dr.

Rohmani,SH.MHum,Hariyono,SH.MHum, Sri Nur Hari,SH,MHum, Sidqon

SH,MHum, Dewi Sulistyaningsih, SH.MHum, Erni Wulandari,SH.MHum, Maria

Nova,SH.MHum, Edi, SH.MHum, Ery Setyanegara, SH.MHum.

16. Para sahabat dan teman diskusi penulis yang banyak memberikan masukan dalam

diskusi-diskusi keilmuan dan serta literatur dalam penulisan disertasi ini :, Prof.Topo

Santoso,SH.MH,PhD, Prof.Dr.Adji Samekto,SH.MHum, Prof. Dr. Putu Gelgel,

SH.MHum, Prof. Dr. I Wayan Windia,SH.MH, Dr.Anthon F. Susanto,SH.MHum, , Dr.

Arif Awaludin,SH.MHum, Dr.Budi Prastowo,SH.MHum, Dadang Trisasongko (Sekjen

TII), Dr. Arief Wibisono,SH,LLM, Dr.Surastini Fitriasih,SH.MH, Dr. Erna Dewi,

SH.MHum, Dr. Sukirno, SH.MHum,

17. Prof.Nico Keijzer yang telah memberikan masukan dalam diskusi via email, membantu

literatur, dan memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan disertasi ini.

ix

18. Para sahabat yang selalu memberikan motivasi dalam penulisan disertasi ini Dr. Nur

Rochaeti,SH.MHum Dr. Lita Tyesta ALW,SH.MHum, Dr.Ani Purwanti,SH. Dr.

Nikmah Fitria,SH.MHum, Dr. Aju Putijanti, SH.MHum, Lies Sulistiani Kaskalangi,

SH.MHum, Dr. Aminah, SH.Msi, Ganjar Laksmana, SH.MH, Junaedi Adhikarna,

SH.Msi, LLM, Herbin Siahaan, SH.MHum, Imam Subandi, SH.MHum Kadek Cahya

Wibawa,SH.MHum, Nabitatus Saadah, SH.MHum, Amaliah Diamantina, SH,MHum

Dr. Pujiyono,SH.MHum, Dr.Eko Soponyono,SH.MHum. Dr.Azmy Syahputra,

SH.MH. Dr.Any Maya, SH.MHum.

19. Agus Takariawan,SH.MHum dan keluarga yang telah memberikan motivasi dalam

penulisan disertasi ini.

20. Ni Gusti Made Utami, SH dan keluarga Bapak Pendeta I Gusti Putu Lilir,BSc, yang

menjadi keluarga kedua penulis selama penulis mengadakan riset di Bali.

21. Mas Hasyim dan keluarga, Aziz Sidqi dan keluarga, Nur Azizah dan Keluarga, Ade

dan keluarga, serta ayahnda Alm. Sukarto dan ibunda Hj.Aqiqoh yang telah

memberikan bantuan material dan immaterial dan motivasi kepada penulis dalam

penulisan disertasi ini.

22. Keluarga Mertua Prof. Warela, PhD, MPA,dan keluarga Dra. Omy Nancy yang telah

memberikan motivasi kepada penulisan disertasi ini.

23. Fidel Betha Aditya suami, dan kedua ananda tercinta : Ryamizard Haritzidane Kasyfi Aditya dan Mohammad Azzayyan Haykal Aditya, yang dengan penuh kesabaran dan ikhlas memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan disertasi ini, sekaligus sebagai ladang ibadah bagi penulis dalam menempa kesabaran dan setiap ujian Allah selama penulisan disertasi ini . Maafkan atas semua waktu yang tersita selama penulisan disertasi ini.

24. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak

membantu dalam penyelesaian disertasi ini.

Semoga budi baik serta bantuan dari semua pihak yang diberikan kepada penulis

mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan

x

dalam penyelesaian studi ini masih sangat banyak kekurangan, sehingga masukan dan

saran sangat penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan disertasi dalam

mengembangkan ilmu di masa datang.

Akhir kata semoga studi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum

pada umumnya serta ilmu hukum Pidana pada khususnya.

Semarang, Agustus 2015

Penulis

Umi Rozah, SH.MHum

xi

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Tim Promotor ii

Tim Penguji iii

Motto iv

Abstrak v

Abstract vi

Kata Pengantar vii

Daftar Isi xii

BAB I. PENDAHULUAN

A.Latar Belakang 1

B. Fokus Studi dan Permasalahan 2

C. Kerangka Pemikiran 4

D. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 11

E. Proses Penelitian 12

BAB II. Asas Pemidanaan Berperspektif Pancasila Dalam Sistem 21 Pemidanaan (Pancasila) Nasional

Bab III. Asas Pemidanaan Berperspektif Pancasila Sebagai Refleksi 52 Dari Nilai-Nilai Hukum Yang Hidup.

BAB IV. Sinkronisasi Asas-Asas Pemidanaan Dalam Kuhp Dan Ruu Kuhp 68 Dengan Asas Pemidanaan Berperspektif Pancasila

xii

BAB V. Formulasi (In Abstracto) Asas-Asas Pemidanaan Berperspektif Pancasila 70 Dalam Penyusunan Sistem Pemidanaan Nasional

B A B VI . P E N U T U P

A. Kesimpulan 72

B. Rekomendasi 75

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE

xiii