4 Perwira Lebong Resmi DigantiLEBONG RK Sesuai dengan surat telegram Kapolda Bengkulu nomor : ST/ 516/VII/2015 tentang keputusan Kapolda Bengkulu nomor : KEP/173/VII/2015 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Polda Bengkulu setidaknya terdapat 4 jabatan perwira dilingkungan Polres Lebong yang diganti. Bahkan Jum'at (31/7) kemarin, Polres Lebong sudah melakukan serah terima jabatan (sertijab) yang dilaksanakan di lapangan Makopolres Lebong sekitar pukul 09.00 WIB.Adapun 4 perwira Polres yang diganti yaitu AKP Rafenil Yaumil Rahman, SH yang merupakan Kasat Lantas Lebong dan mendapatkan jabatan baru sebagai Kasat Lantas Kepahiang, sementara Kasat lantas Lebong akan digantikan Iptu Imade IW, SH yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Lubuk Pinang.Selanjutnya AKP Istiqlal Mz yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Sabara Polres Lebong, mendapatkan jabatan baru sebagai Kasat Lantas Rejang Lebong. Sementara Kasat sabhara Polres Lebong digantikan Iptu Kusyanto, SH yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Binmas Polres Lebong. Lalu jabatan Kasat Binmas akan diisi oleh Iptu Panehan WS yang sebelumnya KBO Reskrim Rejang Lebong.Sedangkan Perwira lainnya yaitu Ipda Sugiharto yang sebelumnya merupakan Si Pem Panit 1 Unit 2 Subbid Paminal Bid Propam Polda yang akan mengisi jabatan sebagai Kapolsek Lebong Atas menggantikan Iptu Andi AB, S.IK yang mendapatkan jabatan baru sebagai Kapolsek Lais. "Perwira yang baru masuk menjadi pejabat Polres Lebong kita minta untuk bisa mengabdikan dirinya dengan baik sehingga dengan pergantian ini dapat semakin meningkatkan kinerja Polres Lebong. sementara untuk pejabat Polres yang lama bisa semakin meiningkatkan kinerja mereka ditempat yang baru, terima kasih atas sumbangsih yang telah diberikan perwira yang lama, " ujar Kapolres.(skp)==============================================Serapan PAD Rendah, 5 SKPD Dapat TeguranLEBONG RK - Terhitung 30 Juni 2015 masih terdapat beberapa SKPD yang belum optimal dalam melakukan penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan dari laporan realisasi PAD, terdapat 5 SKPD yang realisasi PAD nya kurang dari 30 persen dari target yang diberikan sebelumnya. Bahkan guna meningkatkan kinerja setiap SKPD khususnya dalam penyerapan PAD, Sekertaris Daerah (Sekda) Lebong sudah melayangkan surat teguran kepada setiap kepala SKPD yang realisasi PAD dibawah angka 30 persen."Ada lima SKPD yang realisasi PAD hingga 30 Juni dibawah 30 persen dan itu sudah ditegur langsung oleh Pak Sekda melalui surat yang disampaikan kepada kepala SKPD nya. Isinya agar setiap kepala SKPD untuk lebih aktif dan pro aktif guna meningkatkan kegiatan yang sifatnya meningkatkan PAD, " ujar Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan KEuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Lebong Mahmud Siam, Sp, MM melalui Kabid Pendapatan dan Bagi Hasil Syarifuddin, S.Sos, M.SI.Lebih jauh diterangkan Syarif, lima SKPD yang realisasinya dibawah angka 30 persen tersebut masing-masing BLHKP dari target Rp 80.000.000 realisasi PAD baru mencapai 9,49 persen atau Rp 7.595.000, Kantor PEnghubung dari target PAD 120.000.000 realisasi PAD baru 8.450.000 atau 7,04 persen. Selanjutnya Dinas Pariwisata KEbudayaan dan Perhubungan dari target PAD 733.000.000 realisasi baru 47.328.000 atau 6,46 persen. Dinas Peternakan dan Perikanan realisasi PAD baru mencapai 16,06 persen atau Rp 29.716.000 dari target Rp 185.000.000 dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dari target PAD 160.000.000 realisasi baru 0.94 persen atau Rp 1.500.000."Seharusnya saat ini minimal serapan PAD sudah mencapai 40 persen dari target penerimaan PAD yang sudah ditargetkan. Namun masih terdapat SKPD yang serapannya dibawah angka 30 persen, " demikian Syarif.(skp)================================================Kasasi Dikabulkan, Hukuman Terdakwa Sukirno Jadi 4 Tahun LEBONG RK - Kajari Tubei R. Dodi Budi Kelana, SH, MH melalui Kasi Pidsus Rizal Edison, SH mengatakan upaya Kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tubei terhadap terdakwa Sukirno (PPTK) dalam kasus Dugaan korupsi pengadaan buku DAK tahun 2010 dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA). Dengan demikian, maka putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tertanggal 26 Januari 2014 yang menguatkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu tertanggal 10 Oktober 2014 yang sama-sama menjatuhkan hukuman 1 tahun 8 bulan dan denda Rp 50.000.000 subsider 3 bulan penjara dibatalkan.Dijelaskan Rizal, sesuai dengan Petikan Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia nomor : 1051 K/Pid.Sus/2015 tertanggal 15 Juni yang mengabulkan permohonan Kasasi dari pemohon Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Tubei, hukuman terdakwa Sukirno yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Mahkamah Agung mengadili sendiri menjatuhkan pidana terhadap Sukirno dengan pidana 4 tahun penjara selama (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan."Ya Petikan Purtusan Mahkamah Agung sudah kita terima. Dengan demikian maka putusan pengadilan Tipikor pada Pengadilan PT yang menguatkan putusan pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri dibatalkan, " ujar Rizal.Sekedar mengingatkan selain menyeret terdakwa Sukirno selaku PPTK dalam kegiatan tersebut, Kejari Tubei juga sudah menetapkan tersangka lain dalam kasus tersebut yaitu dari pihak rekanan AR (40) warga Jalan Jati I Kota Bengkulu yang menjabat sebagai wakil Direktur CV. Anugerah Grafika selaku penyedia barang dalam kasus pengadaan tersebut.Seperti diketahui,Sebelumnya kasus yang disinyalir telah merugikan keuangan negara mencapai sebesar Rp 325.116.412,50 sesuai dengan hasil audit BPKP Bengkulu ini terungkap setelah dilaporkan oleh LSM Nuansa Alam Lestari dengan surat nomor 010/B/Y/NAL/L/IV/2010, yang menyebutkan bahwa pada tahun anggaran 2010 yang lalu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Diknaspora) Lebong mendapatkan anggaran lebih kurang sebesar Rp 2 Milyar untuk pengadaan buku tingkat perpustakaan tingkat SD. Pekerjaan itu telah dinyatakan selesai 100 % oleh penyedia barang alias pihak ketiga CV. Anugrah Grafika. Namun, dari temuan dilapangan, ditemukan adanya beberapa sekolah yang menerima buku itu tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima. Ini juga diperkuat dengan Berita Acara penghitungan buku nomor 012/SD/LA/C/2011 yang dibuat oleh para guru SDN 01 Pelabai yang juga distempel resmi sekolah.(skp)=============================================Pekerja Konstruksi Wajib Di Asuransikan LEBONG RK - Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Sosial Tenagakerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Lebong Januar Pribadi, S.Sos, M.Si mengungkapkan bahwa seluruh kontraktor di Kabupaten Lebong yang mendapatkan proyek Pemda Lebong belum mematuhi aturan tentang asuransi tenaga kerja. Padahal berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 196/1999 tentang penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor jasa konstruksi, pekerja konstruksi wajib mendapatkan jaminan Asuransi. "Seluruh pekerja konstruksi wajib untuk diasuransikan oleh Kontraktor yang melaksanakan proyek Konstruksi. Kita sudah menghimbau hal ini untuk dilakukan oleh kontrkator," kata Januar.Ditambahkan Januar, diasuransikanya para pekerja ini sebagi salah satu bentuk jaminan bagi pekerja mendapatkan hak-haknya jika terjadi kecelakan kerja. "Pekerjaan konstruksi ini memiliki resiko cukup besar, selama ini kalau ada pekeraja yang mengalami kecelakaan atau gangguan kesehatan paling-paling pihak perusahaan hanya meberikan biaya untuk perboatan, nah kalau terjadi cacat dan pekerja tidak bisa lagi mencari nafkah maka pihak perusahan tidak merasa bertanggung jawab. Kalau pekerja ini di auransikan maka pihak Jamsotek atau BPJS lah yang akan memberikan biaya pertanggungan baik untuk berobat maupun santunan," jelas Januar.Diungkapkannya, kewajiban perusahaan untuk mengasuransikan pekerja konstruksi tersebut relatif kecil. Mereka cukup membayar iuran 0,24% dari nilai kontrak, maka semua pekerjanya memiliki jaminan saat menjalankan aktivitasnya. "Dari nilai kontrak sebesar Rp 100 juta, perusahaan jasa konstruksi cukup menyisihkan Rp 240.000 untuk mengasuransikan seluruh pekerjanya," tukasnya.(skp)======================================