bab ii tinjauan pustaka tinjauan umum hak kekayaan

38
21 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) 1. Pengertian Hak Kekayaan intelektual Pengertian Hak Kekayaan Intelektual Dalam literatur hukum Anglo Saxon dikenal istilah Intellectual Property Rights. Istilah hukum tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum: Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam penulisan ini akan digunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI. Kata "Intelektual" dalam HKI mencerminkan bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind). 22 HKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. McKeough and Stewart mendefinisikan HKI sebagai hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreatifitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Semantara Lyle Glowka mendefinisikan HKI adalah hak hukum privat yang memberikan penghargaan atas kontribusi manusia tidak berwujud yang akan digunakan untuk memproduksi suatu teknologi yang bersifat khusus .23 22 Zakimath, Pengertian HAKI, dalam www.zakimath.web.ugm.ac.id, Diakses 11 November 2018, pukul 12.45 WIB. 23 Andrian Krisnawati dan Gazalba Sakeh, Perlindungan Hak Varietas Tanaman Baru Dalam Prespektif Hak Paten dan Hak Pemuliaann Tanaman (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14

Upload: others

Post on 30-Nov-2021

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

21

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

1. Pengertian Hak Kekayaan intelektual

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual Dalam literatur hukum Anglo

Saxon dikenal istilah Intellectual Property Rights. Istilah hukum tersebut

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum:

Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam penulisan ini

akan digunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut

HKI.

Kata "Intelektual" dalam HKI mencerminkan bahwa obyek

kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk

pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind).22

HKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada

seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. McKeough and

Stewart mendefinisikan HKI sebagai hak yang memberikan perlindungan

hukum atas hasil kreatifitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi.

Semantara Lyle Glowka mendefinisikan HKI adalah hak hukum privat yang

memberikan penghargaan atas kontribusi manusia tidak berwujud yang

akan digunakan untuk memproduksi suatu teknologi yang bersifat khusus.23

22 Zakimath, Pengertian HAKI, dalam www.zakimath.web.ugm.ac.id, Diakses 11

November 2018, pukul 12.45 WIB.

23 Andrian Krisnawati dan Gazalba Sakeh, Perlindungan Hak Varietas Tanaman Baru

Dalam Prespektif Hak Paten dan Hak Pemuliaann Tanaman (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

2004), hlm. 14

Page 2: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

22

HKI ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah

membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan

secara praktis. David I.Bainbridge mengatakan bahwa HKI ini merupakan

hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir

manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai

bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan

manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan

karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan,

maupun seni dan sastra.24

2. Cabang-Cabang dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua

katogori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Sedangkan Hak

Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata

Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.

Perjanjian TRIP’s tidak mendefinisikan kekayaan intelektual, namun

disebutkan bahwa kekayaan intelektual terdiri dari: 25

a. Hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (seperti hak dari

seni pertunjukan, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran)

b. Merek;

c. Indikasi Geografis;

d. Desain Industri;

24 Muhammad Djumahana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan

Pratkteknya di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.21

25 Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual (Bandung: Penerbit

Nuansa Aulia, 2010), hlm.12

Page 3: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

23

e. Paten;

f. Desain Tata Sirkuit Terpadu;

g. Rahasia Dagang dan Data Mengenai Test (Test Data)

h. Varietas Tanaman Baru.

3. Sistem Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah harta kekayaan yang tidak

berwujud yang bersumber dari intelektual seseorang, untuk itu doktrin

perlindungan hukum HKI diberlakukan secara efektif, hukum nasional

menyerapnya menjadi undang-undang yang berlaku dan mengikat setiap

orang, sehingga undang-undang mewajibkan pemilik HKI untuk

mendaftarkan haknya itu dan setiap hak yang terdaftar dibuktikan dengan

sertifikat pendaftaran.

Perlindungan hukum HKI merupakan suatu sistem yang terdiri atas

unsur-unsur sistem yaitu: subjek perlindungan, objek hukum perlindungan,

perbuatan hukum perlindungan, jangka waktu perlindungan, tindakan

hukum perlindungan. Upaya perlindungan hukum dalam HKI sebagai upaya

pengakuan terhadap suatu hak terdiri dari dua sistem yaitu : 26

a. Sistem Konstitutif

Dalam sistem konsitutif perlindungan hukum atas HKI dapat diakui

dan dilindungi oleh undang-undang jika telah didaftarkan. Sistem

Konstitutif ini mengharuskan adanya pendaftaran untuk mendapatkan

26 Abdulkadir, Muhammad, 2007, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan intelektual,

bandung, PT.Citra Aditya Bakti,hlm. 157

Page 4: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

24

perlindungan hak, pada saat ini biasa dikenal dengan sebutan first to file

system. Pendaftaran adalah bentuk perlindungan hukum yang

menimbulkan kepastian hukum, untuk itu menurut system konstitutif

HKI seseorang hanya dapat diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang

jika didaftarkan. Tidak mendaftarkan berarti tidak mendapat pengakuan

dan tidak ada perlindungan hukum.

b. Sistem Deklaratif

Sistem deklaratif tidak mengharuskan adanya pendaftaran HKI,

tetapi mengakui bahwa pendaftaran merupakan bentuk perlindungan

yang memiliki kepastian hukum. Sistem ini memberikan perlindungan

hukum pada pencipta/pemegang/pemakai pertama HKI, sehingga system

deklaratif sering disebut juga first to use system. Melalui sisitem ini tidak

diselidiki siapa sebenarnya pemilik asli yang bersangkutan, hanya

diperiksa apakah sudah lengkap permohonannya dan memastikan sudah

tidak ada pihak lain yang terlenih dahulu melakukan pendaftaran.27

4. Tempat Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dilakukan atas permohonan

yang diajukan oleh pemilikinya atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual

atau kuasanya. Permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual diajukan

kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum

27 Ivan Fadjri, “ Penerapan Asas Kebaruan (novelty) dalam perlindungan hukum pemegang

hak desain industry dari tindakan similiaritas di Indonesia”, diponegoro Journal vol 5, nomor 3,

tahun 2016, hal 7

Page 5: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

25

dan Hak Asasi Manusia, namun untuk permohonan hak Perlindungan

Varietas Tanaman diajukan kepada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman.

B. TINJAUAN UMUM DESAIN INDUSTRI

1. Latar Belakang Desain Industri

Lahirnya Undang-undang Desain Industri di Indonesia dilatar

belakangi oleh adanya 2 (dua) alasan. Alasan pertama, terkait masalah

kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO yang harus menyediakan

peraturan yang lebih baik tentang perlindungan Desain Industri. Kedua,

berhubungan dengan tekad pemerintah untuk memberikan perlindungan

yang efektif terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap desain industri

seperti penjiplakan, pembajakan atau peniruan. Upaya perlindungan yang

lebih komprehensif tersebut diharapkan dapat menjadi faktor pendorong

untuk meningkatkan daya kreativitas para pendesain dan sebagai wahana

untuk melahirkan para pendesain yang produktif.28

Kebijakan ikut sertanya Indonesia sebagai anggota WTO sebagai

salah satu bukti keseriusan Pemerintah dalam mendukung sistem

perekonomian bebas/terbuka yang secara tidak langsung memacu

perusahaan-perusahaan untuk lebih meningkatkan daya saing. Ratifikasi

terhadap WTO (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

mencakup Agreement on Perjanjian Internasional terkait HKI dibidang hak

kekayaan intelektual (Persetujuan TRIP’s) melalui pengesahan Undang-

undang Nomor 7 Tahun l994. Kondisi tersebut telah mendukung ratifikasi

28 Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian

Kontemporer, ( Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), hlm. 225

Page 6: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

26

Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Paris)

dengan keputusan Presiden Nomor 15 Tahun l997 dan keikut sertaan

Indonesia dalam the Haque Agreement (London Act) concerning the

International Deposit of Industrial Designs. Prinsip pengaturannya adalah

pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan

estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan

suatu barang dalam bentuk 2 (dua) atau 3 (tiga) dimensi.29

Selain itu Tujuan utama dari persetujuan TRIP’s-WTO yaitu

mengurangi penyimpangan dan rintangan menuju perdagangan

internasional serta perlindungan yang efektif terkait serta menjamin

langkah-langkah dan prosedur untuk menegakkan HKI. Salah satu

kewajiban dalam TRIP’s Agrement adalah Indonesia harus memiliki

peraturan dan ketentuan hukum yang dapat melindungi karya-karya di

bidang Desain Industri. Maka di Indonesia pengaturan mengenai

perlindungan Desain Industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang

Desain Industri.30

Indonesia menyikapi dan mengambil suatu langkah cerdas. dengan

keberadaan nilai-nilai dan kulturnya masing-masing dalam upaya untuk bisa

menerapkan Undang-undang Desain Industri yang berpadigma kapitalis

bertolak belakang dengan paradigma yang telah berakar di Negara

Indonesia. Namun karena konsekwensi yuridis dan psikologis Indonesia

29 Ibid. hlm. 229

30 Prabowo, Eko Cahyo, Tesis,: “ budaya hukum desain industri pengrajin gerabah/ keramik

di pundong” (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), hal 25

Page 7: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

27

telah menyepakati GATT (General Agreement on Tariff and Trade) dan

sepakat pula kerangka GATT/ WTO , dan diratifikasi melalui UU No. 7

Tahun l994, berharap besar Undang-undang Desain Industri tersebut dapat

diimplemetasikan dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia pada

umumnya termasuk alih tehnologi, walaupun faktanya sampai kini

berbeda.31

2. Pengertian Desain Industri

Dalam pengertian hukum di Indonesia, yang tercantum dalam Pasal

1 Angka 1 Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang

menyatakan:

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau

komposisi garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga

dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat

diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai

untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau

kerajinan tangan.”

Pengertian Desain Industri yang diberikan UU Desain Industri tidak jauh

berbeda dengan pengertian yang disusun dalam Perundang-undangan

Negara lain. Sebagai contoh di Negara Swedia menyebut Undang-Undang

tentang desainnya dengan “The Swedish Design Protection Act” yang

memberikan definisi tentang Desain sebagai berikut: “The term Design

means the prototype embodying the appearence of an ornament”. Jepang

(1960) dalam Undang-Undang tentang Desainnya (Jepang menyebut

Undang-Undang tentang Industrial Design Law) memberikan definisi

31 Sukarmi, Desain Industri (Studi Perlindungan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Sosial),

Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 98

Page 8: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

28

Desain Industri sebagai berikut: “Desain adalah bentuk, pola atau warna

atau suatu kombinasi dari yang 3 ini dari suatu produk industri yang

memberikan kesan penglihatan aesthetis”. Negara Thailand (1979)

mengatakan desain di dalam Patent Act: “Design” means the shape of the

product or element of drawing or color, having special characteristics for

the product, which can be used as a form for industrial production including

manufacturing. Negara Taiwan (1949) mengatur desain di dalam Patents

Law: “Design” is a new creation of aesthetic value in respect of the shape,

pattern of color of an article, dan contoh pengaturan desain industry di

Negara lain yaitu pada Negara India (1970) menyebut Undang-undang

tentang desainnya dengan Design Act: “Design” means only the features of

shape, configuration, patterns, or ornament applied to any article by any

industrial process or means, whather manual, mechanical, or chemical

separetely or combined-which in the finished article appeal to and ae judged

solely by the eye.32

Dari pengertian Desain Industri dalam Undang-Undang desain

Industri, maka produk atau barangnya merupakan gabungan kreativitas dan

teknikal dalam proses perancangan produk industri dengan tujuan untuk

dapat dipakai oleh manusia atau pengguna serta sebagai hasil produksi dari

satu sistem manufaktur.33

32 Budai Santoso, Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas kekayaan Intelektual, Mandar

maju, Bandung, 2005, Hlm. 47-48

33 Muhamad Djumhana, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan

Intelektual, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 113

Page 9: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

29

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa sesuatu hal

dikatakan sebagai Desain Industri apabila mempunyai unsur-unsur:

a. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, warna,

atau garis dan warna atau gabungan dari padanya berbentuk tiga

dimensi atau dua dimensi,

b. Memberikan kesan estetis,

c. Dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi,

d. Untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau

kerajinan tangan.”

3. Dasar Hukum Perlindungan Desain Industri

Desain Industri adalah cerminan atau wujud, tampilan dari kreasi

intelektual masyarakat yang diaplikasikan dalam produk industri.

Kepesertaan Indonesia dalam organisasi WTO merupakan hasrat bangsa

agar dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain sejajar dan ikut serta

mensukseskan era perdagangan global yang dihadapinya walaupun terasa

ketidaksiapan menghadapinya.34

Instrumen perlindungan Desain Industri di tingkat internasional

melingkup pada : Paris Convention, TRIP’s Agreement dan The Hague

Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Design. Paris

Convention / Konvensi Paris telah diratifikasi oleh Indonesia melalui

Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1979, kemudian dilakukan perubahan

34 Insan Budi Maulana, Pelangi HaKI san Anti Monopoli, Yogyakarta, PSH FH UII, 2000,

Hlm. 9

Page 10: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

30

melalui Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997 tentang pengesahan

Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Conventions

Establishing The World Intellectual Property Organization. Sesuai Paris

Convention, Desain Industri termasuk dalam lingkup Hak Milik Industri.35

Pada tingkat nasional beberapa mengatur juga tentang Desain

Industri. Bentuk pengaturan ada yang bersifat tersendiri ada juga yang

digabungkan dengan pengaturan Hak Kekayaan Intelektual yang lainnya,

semisal di Inggris Desain Industri di atur didalam ketentuan Copyrights,

Patent , Design Act.36

Di Indonesia pengaturan Desain Industri bersifat tersendiri.

Pengaturan Desain Industri saat ini tertuang di dalam ketentuan Undang-

Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Instrumen

perlindungan Desain Industri dapat dilakukan dengan dua model, yakni :

model preventif dan refresif. Perlindungan hukum preventif terhadap

Desain Industri diwujudkan dalam bentuk pendaftaran (first to file

principle). Perlindungan hukum terhadap Desain Industri diberikan sejak

diterimanya bukti tanggal pengajuan permohonan Desain Industri. Di

samping dengan pendaftaran perlindungan hukum prevemtif terhadap

Desain Industri ini dapat dilakukan dengan cara memberikan lisensi. Lisensi

dalam pemegang hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu

35 Ni Ketut Supasti Dharmawan, Nyoman Mas Aryani, Jurnal Hukum : Keberadaan

Regulasi Desain Industri Berkaitan dengan Perlindungan Hukum Atas Karya Desain DI Bali, Hlm.

1

36 Budi agus Riswandfi, HKI untuk Industri kecil dan menengah, total media, Yogyakarta,

2008, Hlm. 52

Page 11: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

31

perjanjian berdasarkan pada pemberian hak /bukan pengalihan hak untuk

meningkatkan manfaat ekonomi dan suatu Desain Industri yang diberikan

perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.37

Suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak

lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain adalah pihak

yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali

ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak

pendesain, apabila penggunaan desain itu diperluas sampai keluar hubungan

dinas. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau

berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap

sebagai pendesain dan pemegang hak Desain Industri, kecuali jika

diperjanjikan lain antara kedua belah pihak. Pendesain berhak mendapatkan

imbalan yang diperoleh dari pemanfaatan secara komersial dari desain yang

dihasilkan. Dimulai dari nama pendesain mempunyai hak dicantumkan

dalam berita resmi Desain Industri.38

Sesuai dengan prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual yang

bersifat eksklusif, maka perlindungan hukum ini melarang pihak lain untuk

melaksanakan atau melakukan tindakan lainnya yang mengambil manfaat

ekonomi dari suatu desain tanpa persetujuan pemegang hak atas desain

tersebut. Dengan adanya perlindungan tentang nilai ekonomi bisa

memberikan insentif finansial bagi para pendesain dan mereka yang

37 Prabowo, Eko Cahyo, Op.Cit, hal 24

38 Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri Di Indonesia (dalam Era

Perdagangan Bebas), PT. Grasindo, Jakarta, 2004, Hlm. 122

Page 12: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

32

mempekerjakan para pendesain untuk menambahkan modal dan tenaga

mereka dalam penciptaan rancangan barang- baran ciptaan yang baru dan

menarik.

Hak pemegang Desain Industri selanjutnya yaitu pendesain dapat

mengajukan gugatan secara perdata dan/atau tuntutan secara pidana kepada

siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual,

mengimpor, mengekspor, dan/mengedarkan barang yang diberi hak Desain

Industri. 39

Jika kita melihat kepada pengertian yang diberikan oleh ketentuan

Pasal 1 UU Desain Industri tidak berarti secara otomatis Desain Industri

yang dimaksudkan akan mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini

mengingat konsep perlindungan Desain Industri yang dianut dalam UU

Desain Industri di Indonesia mengedepankan prinsip first to file principle,

artinya pihak yang mendaftarkan pertama kali, sudah dapat dipastikan akan

mendapatkan perlindungan hukum. Apabila mengacu kepada UU Desain

Industri tampak terlihat dibedakan antara Desain Industri yang dapat

diberikan perlindungan dengan Desain Industri yang tidak dapat diberikan

perlindungan. Bagi Desain Industri yang dapat diberikan perlindugan

tentunya harus memenuhi syarat sebagaimana dituangkan dalam ketentuan

Pasal 2 ayat (1), (2), (3), jo Pasal 3 UU Desain Industri. Berdasarkan pada

39 Sukarmi, Op.cit, Hlm. 142

Page 13: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

33

ketentuan ini dapat dikemukakan bahwa Desain Industri yang dapat

diberikan perlindungan hukum adalah :40

a. Desain Industri yang baru

b. Desain Industri tidak sama pengungkapannya dengan Desain Industri

sebelumnya.

Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan,

Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada

sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya, adalah pengungkapan Desain

Industri yang sebelum:41

a. Tanggal penerimaan; atau

b. Tanggal prioritas apabila pemohon diajukan dengan hak Prioritas, telah

diumumkan atau digunakan di Indonesia dan di Luar Indonesia.

Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila

dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal

penerimaan Desain Industri tersebut:

a. Telah dipertunjukan dalam suatu pameran nasional ataupun

Internasional di Indonesia atau di Luar Negeri yang resmi atau diakui

sebagai resmi, atau

b. Telah digunakan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan Desain Industri yang tidak

mendapatkan perlindungan hukum, jika Desain Industri tersebut

40 Prabowo, Eko Cahyo, Op.Cit

41 OK. Saidin, Op.Cit, Hlm. 472

Page 14: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

34

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan

ketertiban umum. Dalam kerangka ketertiban umum termasuk didalamnya

setiap yang bertentangan dengan moral publik, kesahatan jasmani dan

kesehatan mental masyarakat, keselamatan umum, kesejahteraan jasmani

dan rohani, tujuan atau cita umum serta hajat umum (publicuntility). Kriteria

lain dari ketertiban umum yaitu setiap hal yang bertentangan dengan

kesusilaan dan agama, juga hal yang bertentangan dengan keamanan dan

stabilitas negara.

Perlindungan diberikan selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun

sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran sedangkan dalam hal

perpanjangan pendaftaran desain yang telah habis masa berlakunya tidak

dapat dilakukan hal ini diatur dalam pasal 5 undang-Undang Nomor 31

Tahun 2000 Tentang desain Industri. Dalam kurun waktu tersebut pendesain

atau penerima hak dapat mengajukan gugatan perdata ataupun tuntutan

pidana kepada pihak lain yang dengan sengaja dan tanpa persetujuan

membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau

mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri tersebut. Dengan

model pendaftaran maka perlindungan atas hak desain/desain memiliki

jangka waktu terbatas yang ditentukan oleh undang-undang, menurut Pasal

26 ayat (3) Perjanjian TRIP’s disebutkan “The duration of protection

available shall amount to at least 10 years” artinya bahwa jangka waktu

minimal perlindungan 10 tahun.

Page 15: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

35

Asas atau prinsip kebaruan dalam Desain Industri ini berbeda

dengan prinsip orisinalitas yang dikenal dalam hak cipta. Pengertian baru

atau kebaruan ditetapkan dalam pendaftaran yang pertama kali diajukan dan

pada saaat diajukan tidak ada pihak lain yang membuktikan bahwa

pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan atau publikasi

sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. Sedangkan orisinil berarti suatu

yang langsung berasal/bersumber pada asal orang yang membuat atau yang

menciptakan atau yang langsung dikemukan oleh orang yang dapat

membuktikan sumber aslinya. 42

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan

perlindungan dari pemerintah Indonesia, termasuk perlindungan terhadap

hak desain industri. Perlindungan terhadap hak desain industri baik

perlindungan hak ekonomi maupun hak moral apabila diberikan secara

memadai akan mempunyai korelasi yang erat dengan peningkatan kreasi

pendesaian yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi ekonomi yang

besar, baik untuk pendesain maupun untuk negara.

Bambang Kesowo dalam bukunya yang berjudul Perlindungan Hukum

Serta Langkah-Langkah pembinaan oleh pemerintah dalam Bidang Hak

Milik Intellektual menyatakan bahwa esensi objek pengaturan perlindungan

hukum di bidang desain adalah karya-karya berupa produk yang digunakan

untuk memproduksi barang secara berulang. Elemen terakhir inilah yang

sebenarnya memberi ciri dan bahkan menjadi kunci sebab apabila ciri ini

42 Andrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, jakarta, 2009, hlm. 141

Page 16: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

36

hilang, konsepsi mengenai perlindungan hukumnya akan lebih tepat

dikualifikasikan secara hak cipta.43

Dalam konsepsi hukum mengenai HKI, perlindungan terhadap hak

tersebut ditentukan jangka waktu perlindungannya. Adapun tanggal mulai

dan berakhirnya jangka waktu perlindungan termaksud dalam konsepsi

pendaftaran HKI biasanya akan dicatat dalam daftar umum dan diumumkan

dalam berita resmi dari kantor yang membidangi pendaftaran HKI

termaksud.

Dalam ketentuan Desain Industri, perlindungan hukum dapat

mencakup perlindungan terhadap pemalsuan desain dan peniruan desain

dalam perdagangan. Untuk itu, mekanisme pendaftaran sangat diperlukan

untuk dapat memberikan suatu perlindungan hukum terhadap pendesain atas

desain yang telah diciptakannya atau kepada pemegang hak desain industri

atas desain yang dimilikinya. Perlindungan hukum atas desain industri, di

satu pihak merupakan suatu hak dari pendesain dan dapat merupakan suatu

alat untuk merangsang kreativitas pendesain yang pada akhirnya bertujuan

untuk meningkatkan pembangunan ekonomi suatu negara. Di pihak lain,

adanya perlindungan hukum terhadap desain industri akan berkaitan

langsung dengan perlindungan bagi masyarakat luas, dalam hal ini adalah

konsumen.

43 Bambang Kesowo, Perlindungan Hukum Serta Langkah-Langkah pembinaan oleh

pemerintah dalam Bidang Hak Milik Intellektual, Jakarta, 1990, hlm 7-8

Page 17: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

37

Perlindungan hukum di bidang desain industri dapat meliputi

perlindungan atas pemalsuan dan perlindungan desain dalam perdagangan.

Pemalsuan/peniruan merupakan suatu tindak pidana yang sering sekali

terjadi dan menimbulkan kerugian yang amat besar bagi pendesain dan juga

berdampak langsung bagi konsumen.

Tindakan pemalsuan dapat dilihat secara perdata ataupun pidana.

Dari segi perdata, tindakan pemalsuan akan merugikan pendesain secara

mutlak apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi. Dengan adanya

pemalsuan, desain asli yang kualitasnya jauh lebih baik dan dipasarkan

dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan desain palsu akan

mengalami penurunan drastis dalam pemasarannya sehingga menimbulkan

kerugian ekonomi yang sangat besar bagi pendesain atau pemegang hak

desain industri. Dilihat dari segi pidana, hak desain industri yang merupakan

hak milik yang mempunyai nilai ekonomis yang merupakan aset bagi

pemiliknya apa bila dipalsukan maka sama saja dengan tindakan pencurian

harta kepemilikan pendesain atau pemegang hak di satu sisi dan merupakan

tindakan penipuan yang dapat mengancam kepentingan konsumen.

4. Subyek Desain Industri

Sebagai suatu hak atas kekayaan intelektual, maka hak atas desain

industry suatu saat harus menjadi milik publik dan menjalankan fungsi

sosialnya. Oleh karena tenggang waktu perlindungan dibatasi. Dalam UU

No. 31 Tahun 2000 Desain Industri Indonesia perlindungan terhadap hak

atas desain industri hanya diberikan selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun

Page 18: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

38

terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran yang dimuat dalam Daftar

Umum Desain Industri yang diumumkan dalam Berita Resmi Desain

Industri Departemen Kehakiman RI.

Pihak yang dapat diberi hak untuk memperoleh hak atas desain

industry adalah:

(1) Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain

(2) Dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama, hak

desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika

diperjanjikan lain.

(3) Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak

lain dalam lingkungan pekerjaanya, pemegang hak desain industri

adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu

dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak

mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu

diperluas ke luar hubungan dinas.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 berlaku pula bagi

desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang

berlaku dalam hubungan dinas.

(5) Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau

berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap

sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika

diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Page 19: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

39

Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak menghapus hak pendesain

untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar

Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.

5. Hak Desain Industri

Hak Desain Industri berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang

No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah “hak eksklusif yang

diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil

kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau

memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak

tersebut”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No 31

Tahun 2000 tentang Desain Industri tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak

atas Desain Industri adalah hak khusus pemilik desain terdaftar yang

diperoleh dari negara. Dengan kata lain, berarti diperolehnya hak

kepemilikan atas Desain Industri adalah sebagai konsekuensi telah

didaftarkannya Desain Industri tersebut pada kantor Desain, dalam hal ini

adalah Direktorat Jenderal HKI.

Hak Desain merupakan suatu hak eksklusif untuk memproduksi

ulang desain-desain dengan tujuan komersil, dengan membuat suatu benda

berdasarkan suatu desain atau membuat suatu dokumen desain yang

mencatat tentang desain yang akan dibuat bendanya.

Lebih jauh Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang

Desain industri, yang menentukan bahwa hak desain industri tidak dapat

Page 20: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

40

diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan perundang-

undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan.

Kemudian berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang No 31

Tahun 2000 tentang Desain Industri, permohonan untuk memperoleh hak

Desain Industri harus memuat: “

a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;

b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;

c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaan pemohon;

d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui

kuasa;

e. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali,

dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas”.

Pasal 11 Ayat (4) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang

Desain Industri menentukan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain

Industri harus dilampirkan dengan:“ a.Contoh fisik atau gambar atau foto

dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya; b.Surat

kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;

Pasal 11 Ayat (5) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang

Desain Industri juga menentukan, “bahwa dalam hal permohonan diajukan

secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut

harus ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan

persetujuan tertulis dari pemohon lainnya”.

Page 21: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

41

Dalam hal permohonan diajukan bukan oleh pendesain, Pasal 11

Ayat (6) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

menentukan bahwa permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang

dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain

industri yang bersangkutan. Adapun yang dimaksudkan dengan tanggal

penerimaan menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun

2000 tentang Desain Industri adalah “tanggal diterimanya permohonan

dengan syarat pemohon telah mengisi formulir permohonan, melampirkan

contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang

dimohonkan pendaftarannya serta membayar biaya permohonan ke

Direktorat Jenderal HKI”

6. Pendaftaran Desain Industri

Hak desain industri berasal dari pendaftaran dan hak eksklusif atas

suatu desain akan diperoleh karena pendaftaran tersebut. Pendaftaran adalah

mutlak untuk terjadinya suatu hak desain industri. Tanpa adanya

pendaftaran, tidak akan ada hak atas desain industri, juga tidak akan ada

perlindungan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pendaftaran yang dianut

oleh Undang-Undang No 31 tahun 2000 tentang Desain Industri adalah

bersifat konstitutif. Hal tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 12 Undang-

Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan:

“bahwa pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap

sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya”.

Page 22: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

42

Lembaga pendaftaran dalam kerangka perlindungan hukum di

bidang Desain Industri sifatnya hanyalah sebagai fasilitatif dalam arti negara

bertindak menyediakan dan akan melayani bila ada pendesain atau

pemegang hak desain yang ingin mendaftarkan desainnya. Untuk itu,

pendesain memerlukan lembaga pendaftaran untuk mendapatkan bukti awal

dari kepemilikan haknya.

Ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu desain dapat didaftarkan

meliputi hal-hal sebagai berikut:44

1. Novelty (new or original). Kebaruan, sifatnya hampir sama dengan hak

paten, yaitu bukan salinan, bukan perluasan dari yang sudah ada. Desain

mungkin baru dalam pengertian yang mutlak dalam bentuk atau polanya

yang belum pernah terlihat sebelumnya, tetapi juga mungkin baru dalam

pengertian yang terbatas, yaitu dalam hal bentuk atau pola yang sudah

dikenal, hanya saja berbeda penggunaan dan pemanfaatannya dari

maksud yang telah diketahui sebelumnya. Desain juga bisa disebut baru

karena adanya perbedaan-perbedaan, tetapi secara pengertian yang

terbatas hal itu menunjukan hal yang tidak atau kurang baru.

2. Mempunyai nilai praktis dan dapat diterapkan/ diproduksi dalam industri

(industrial applicability).

3. Tidak termasuk dalam daftar pengecualian untuk mendapatkan hak

desain. Di antara beberapa syarat yang melarang pendaftaran desain

adalah bila desain yang didaftarkan itu memepunyai persamaan pada

44 Ibid. hlm.213-214

Page 23: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

43

pokoknya, atau keseluruhan dengan desain milik orang lain yang sudah

terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis selain itu juga apabila desain

tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban

umum serta kesusilaan.45

C. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Hukum Hak Cipta

Pengakuan lahirnya hak atas hak cipta adalah sejak suatu gagasan itu

dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata (tangible form).

Pengakuan lahirnya hak atas hak cipta tersebut tidak diperlukan suatu

formalitas atau bukti tertentu, berbeda dengan hak-hak dari pada hak atas

kekayaan intelektual lainnya, seperti paten, merek, desain industri, dan desain

tata letak sirkuit terpadu. Timbulnya atau lahirnya hak tersebut diperlukan

suatu formalitas tertentu yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan

permohonan pemberian hak. Sedangkan hak cipta secara otomatis lahir sejak

ciptaan itu diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk nyata.46

Di samping prinsip deklaratif tersebut, di dalam perlindungan hak cipta

dikenal juga prinsip atas asas orisinalitas/ keaslian. Asas orisinalitas ini

merupakan suatu syarat adanya perlindungan hukum di bidang hak cipta.

Orisinalitas ini tidak bisa dilakukan seperti halnya novelty (kebaruan) yang

ada dalam desain industri, karena prinsip orisinalitas adalah tidak meniru

ciptaan lain, jadi hanya dapat dibuktikan dengan suatu pembuktian oleh

penciptanya.47

45 Ibid.

46 Bandingkan dengan Mckeough Stewart, Intellectual Property in Australia 2nd

edition, Butterworth, hal. 125.

47 Agnes Vira Ardian, Op.Cit, hlm.44.

Page 24: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

44

Pada permulaan abad ke-18 Hak Cipta tidak diakui sebagai hak

tersendiri. Hak cipta melekat erat dengan objek materiil yang didalamnya

ciptaan tersebut terbentuk. Sehingga apabila dicontohkan pada suatu

perjanjian kerja, atas suatu Hak Cipta otomatis akan beralih haknya ketika

suatu barang diserahkan dari tangan yang mengerjakan kepada pemberi

kerja.48

Istilah “hak” berasal dari bahasa Arab. Hak berarti milik atau kepunyaan.

Milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasaannya dapat

melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu

dan dapat menikmati manfaatnya. Dalam bahasa Belanda dikenal istilah

Auters Rechts yang berarti hak pengarang. Kemudian istilah hak pengarang

itu diganti dengan istilah hak cipta, dan pertama kali istilah hak cipta itu

disampaikan oleh Sutan Mohammad Syah dalam Kongres Kebudayaan di

Bandung pada tahun 1951.49

Menurut bahasa Indonesia, istilah hak cipta berarti hak seseorang sebagai

miliknya atas hasil penemuannya yang berupa tulisan, lukisan dan sebagainya

yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam bahasa Inggris disebut Copy

Right yang berarti hak cipta. Adapun pengertian secara yuridis menurut Pasal

1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

berbunyi :50

48 Geller, Paul Edward, Copy Right History and The Future : What Culture To Do

With It. Journal Copyright Society, USA, hal. 210-215.

49 Sudargo Gautama, Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual, Op. Cit. hal. 5-6.

50 Undang-Undang No: 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Page 25: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

45

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Kemudian dalam Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta, dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan :51 “Hak Cipta adalah hak

eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau

memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara

bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan

kemampuan pikiran, imajinasi, kecakapan, keterampilan, atau keahlian yang

dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan adalah

hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan

ilmu pengetahuan, seni atau sastra.

2. Hak yang Melekat

Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan hukum

terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan

keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya

yang bersifat pribadi.52

51 Ibid.

52 Sudargo Gautama, Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual, (Bandung : PT Eresco, 1995,

Cetakan kedua), hal. 10.

Page 26: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

46

Sifat pribadi yang terkandung di dalam hak cipta melahirkan konsepsi

hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya. Hak moral tersebut dianggap

sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah

terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan

penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral tersebut

merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si

pencipta dengan hasil karya ciptanya walaupun si penciptanya telah

kehilangan atau telah memindahkan hak ciptanya kepada orang lain, sehingga

apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau

ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya

nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.

Disamping itu juga pemegang hak cipta tidak diperbolehkan mengadakan

perubahan suatu ciptaan kecuali dengan pesetujuan pencipta atau ahli

warisnya dan apabila pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang

lain, maka selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk

mengadakan perubahan, tetapi apabila penciptanya telah meninggal dunia

diperlukan ijin dari ahli warisnya. Dengan demikian sekalipun hak moral itu

sudah diserahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain, namun

penciptanya atau ahli warisnya tetap mempunyai hak untuk menggugat

seseorang yang tanpa persetujuannya :53 “a. Meniadakan nama pencipta yang

53 Walter Simanjutak, Perlindungan Hak Cipta di Indonesia, Direktorat Hak Cipta, Desain

Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Desain Industr.

Page 27: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

47

tercantum;”a. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;

b.Mengganti atau mengubah judul ciptaan; dan c.Mengubah isi ciptaan.’

Dua hak moral utama yang terdapat dalam UU No. 19 Tahun 2002

tentang Hak Cipta adalah :54” pertama, Hak untuk memperoleh pengakuan,

yaitu : hak pencipta untuk memperoleh pengakuan publik sebagai pencipta

suatu karya guna mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil

kerja mereka, atau untuk mencegah pihak lain memberikan pengakuan

pengarang karya tersebut kepada pihak lain tanpa seijin pencipta; dan kedua

Hak Integritas, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas perubahan yang

dilakukan terhadap suatu karya tanpa sepengetahuan si Pencipta.

Terhadap hak moral ini, walaupun hak ciptanya/ hak ekonominya telah

diserahkan seluruhnya atau sebagian, pencipta tetap berwenang menjalankan

suatu tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang

yang melanggar hak moral pencipta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal

1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa tiap

perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain,

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti kerugian tersebut.

Dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

a. Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun

salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;

54 Indonesia Australia Specialised Training Project (IASTP) Project Phase II, Reading

Material Short Course in Intellectual Property Right, conducted by Asian Law Group Pty Ltd.,

2000, hal. 66.

Page 28: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

48

b. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan

lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan,

penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya

akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta. Disamping itu tidak

satupun dari hak-hak tersebut dapat dipindahkan selama penciptanya

masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

Disamping hak moral tersebut, hak cipta juga berhubungan dengan

kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (Economic Rights). Adanya

kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut,

merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa

ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai

nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan,

walaupun bentuknya tidak berwujud (intangible).

3. Ciptaan-Ciptaan Yang Dilindungi Hak Cipta

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 40

dikatakan ciptaan yang dilindungi adalah:55

1. Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan

dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua

hasil karya tulis lain;

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

55 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Page 29: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

49

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu

pengetahuan;

d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan

pantomim;

f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar,

ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;

g. Karya seni terapan;

h. Karya arsitektur;

i. Peta;

j. Karya seni batik atau seni motif lain;

k. Karya fotografi;

l. Potret;

m. Karya sinematografi;

n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,

aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi

ekspresi budaya tradisional;

p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca

dengan Program Komputer maupun media lainnya;

q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut

merupakan karya yang asli;

r. Permainan video; dan

Page 30: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

50

s. Program Komputer.

2. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat l dilindungi sebagai ciptaan

tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, termasuk

perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan

Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang

memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Menurut L. J. Taylor56 yang dilindungi hak cipta adalah ekspresi dari

sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Dengan demikian yang

dilindungi adalah bentuk nyata dari sebuah ciptaan dan bukan yang masih

merupakan sebuah gagasan atau ide. Bentuk nyata ciptaan tersebut bisa

berwujud khas dalam bidang kesusastraan, seni maupun ilmu pengetahuan.

Dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta,

yaitu unsur keaslian dan kreativitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya

cipta adalah hasil dari kreativitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan

serta tidak harus baru atau unik, namun harus menunjukkan keaslian sebagai

suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitas yang bersifat

pribadi.57

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam Penjelasannya

menyatakan bahwa :

“Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena

karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan

56Menurut L.J.Taylor dikutip dalam Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Opcit,

1993, hal. 56.

57 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi

Hukumnya di Indonesia), (Bandung : PT. Alumni, 2003), hal. 122.

Page 31: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

51

menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan,

kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau

didengar.”

Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi

pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak

tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau

memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi,

mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan,

mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan,

merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana

apapun.

Sifat hak cipta ditegaskan dalam Pasal 16 UU No. 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta, yaitu :

(1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak tidak berwujud.

(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian

karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau Sebab-sebab lain

yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran hak cipta dibawah UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

menganut sistem negatif deklaratif. Pendaftaran ciptaan tidak mengandung

arti sebagai pengesahan atas isi, arti, atau bentuk dari ciptaan yang

didaftarkan. Pendaftaran ciptaan bukanlah suatu kewajiban karena hak cipta

timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.

Pendaftaran ciptaan dapat dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh

pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasa, yang diajukan kepada

Page 32: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

52

Direktorat Jenderal HKI disertai dengan biaya pendaftaran, dan contoh

ciptaan atau penggantinya.

Pada sistem deklaratif, pendaftaran bukan merupakan suatu keharusan.

Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran itu bukan untuk

menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan

hukum (rechtsvermoeden) atau presumption iuris yaitu bahwa pihak yang

haknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas hak tersebut dan sebagai

pemakai pertama atas hak yang didaftarkan.58

D. TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal

mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori

hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato,

Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran

hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang

bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh

dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral

adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan

manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.59

Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa

hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai

58 Rachmadi Usman, Op.Cit, hal. 332

59 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm.53.

Page 33: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

53

kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan,

perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan

cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum

adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki

otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur

dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni

perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan

hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan

kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara

anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah

yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.60

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

tempat berlindung, hal atau perbuatan melindungi, menjaga.61 Hukum

menurut Sudikno Mertokusumo adalah sebagai kumpulan peraturan-

peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan

peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama,

yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum

sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum

dan normatif, umum karna berlaku bagi setiap orang dan normatif karena

menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh

60 Ibid hal. 54

61Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai

Pustaka, 1989), hlm. 526.

Page 34: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

54

dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan

kepatuhan kepada kaedah-kaedah.62

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain

dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan

untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan

fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk

mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk

memperoleh keadilan sosial.63

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan

banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna

yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit

mengenai pengertian- pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah

perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan

yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak

cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang

diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. 64

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang

kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan

perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena

62 Sucipto Raharjo, Op.cit hal 45

63 Ibid, hal 55

64 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38

Page 35: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

55

setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat

penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan

hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan

perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam

kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.65

Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo, memberikan

pengayoman terhadap masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang

sesuai hukum. Demikian juga Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, ingin

mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel

tetapi juga prediktif dan antisipatif. Diperkuat pula oleh Sunaryati Hartono,

bahwa hukum dibutuhkan dan diperuntukkan bagi mereka yang lemah dan

belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan

social. Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diinginkan

oleh manusia adalah terwujudnya ketertiban dan keteraturan antara nilai

dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta

keadilan hukum, meski pada umumnya yang sering terjadi dalam praktek

ketiga nilai-nilai dasar tersebut sering bersitegang, tetapi harus diupayakan

ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.66

Berbeda Hadjon ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat

yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Prinsip perlindungan

hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan

65 Sucipto, raharjo, Op.Cit, hal 46

66 Ibid.

Page 36: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

56

terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan

prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.67

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan

seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk

bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula

bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah

memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena

itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan

dalam bentuk adanya kepastian hukum.68

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang

melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam

peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam

melakukan sutu kewajiban.

67 Phillipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”, (Surabaya: PT.

Bina Ilmu, 1987), hlm. 2 . 68 Soetjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1983),

hlm. 121.

Page 37: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

57

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa

sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.69

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah

memberikan perlindungan atau pengayoman kepada masyarakat. Oleh

karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus

diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.70 Sehingga dalam

penulisan ini, perlindungan hukum diberi batasan sebagai suatu upaya yang

dilakukan di bidang hukum dengan maksud dan tujuan memberikan jaminan

perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual hasil karya cipta khususnya

di bidang desain industri dan Hak cipta.

Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) khususnya pada bidang

Desain Industri pada dasarnya mempunyai pengaturan tersendiri. Urgensi

dari perlindungan Desain Industri adalah bahwa seluruh hasil karya

intelektual akan dapat dilindungi. Arti kata dilindungi disini akan

berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yakni; Pertama, kepastian hukum

artinya dengan dilindunginya HKI akan sangat jelas siapa sesungguhnya

pemilik atas hasil karya intelektual (HKI); Kedua, kemanfaatan, mengadung

arti bahwa dengan HKI dilindungi maka akan ada manfaat yang akan

diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri,

69 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, ( Surakarta ;

Megister ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas sebelas Maret, 2003 ), hal 14 70 Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an, Disertasi,

(Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahyangan, 2004), hal. 112.

Page 38: BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN

58

semisal; dapat memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak atas HKI

dengan manfaat berupa pembayaran royalti (royalty payment); dan Ketiga,

keadilan, adalah dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang

khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi negara dapat

menaikan devisa negara.71

Perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual yang dituangkan

dalam sebuah karya Desain industri, negara memberikan perlindungan

secara eksklusif melalui Undang-undang Desain Industri yaitu Undang-

undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang

nomor 28 Tahun2014 tentang hak Cipta. 72

71 Sudikno Mertokusumo, dan A.Pitlo, .Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. (Yogyakarta:

Citra Aditya Bakti. 1993) hal 16. 72 Ibid.