BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia sekarang yang menitikberatkan pada

pembangunan dalam bidang ekonomi dan hukum mempunyai fungsi yang sangat penting dalam

menunjang kemajuan perekonomian di Indonesia. Pelaksanaan pembangunan dengan penekanan

yang lebih menonjol kepada segi pemerataan.

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai

peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya

pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus

dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.

Hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini diatur oleh peraturan- peraturan hukum.

Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia ini hukum menelusuri hampir semua bidang

kehidupan manusia. Campur tangan hukum yang semakin meluas kedalam bidang kehidupan

masyarakat menyebabkan masalah efektivitas penerapan hukum menjadi semakin penting untuk

diperhitungkan. Itu artinya hukum harus bisa menjadi institusi yang bekerja secara efektif di

dalam masyarakat.

Bagi suatu masyarakat yang sedang membangun, hukum selalu dikaitkan dengan usaha-

usaha untuk meningkatkan tarafkehidupan masyarakat kearah yang lebih baik, sebab melalui

norma hukum yang dimaksud maka diharapkan ketertiban dan kepastian dapat terpenuhi

sehingga mampu mewujudkan apa yang dicita-citakan dalam kehidupan masyarakat.

Persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan harus

berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait

dengan kompetensi utamanya. Dengan adanya konsentrasi terhadap kompetensi utama dari

perusahaan, akan dihasilkan sejumlah produk dan jasa memiliki kualitas yang memiliki daya

saing di pasaran.

Salah satu usaha yang ditempuh oleh pengusaha dalam rangka melakukan efisiensi

dalam penglolaan usahanya adalah outsourcing di sebut juga sub kontrak yaitu memborongkan

sebagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang tadinya dikelola sendiri kepada

perusahaan lain yang kemudian disebut perusahaan penerima pekerjaan1. Pengertian outsourcing

terdapat dalam Pasal 1601 KHU Perdata yang mengatur perjanjian-perjanjian perborongan

pekerjaan yaitu suatu perjanjian dimana pihak ke satu, pemborong, mengikatkan diri untuk suatu

pekerjaan tertentu bagi pihak yang lain, yang memborongkan dengan menerima bayaran tertentu.

Outsourcing dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai alih daya. Dalam praktek

pengertian dasar outsourcing adalah pengalihan sebagian atau seluruh pekerjaan dan atau

wewenang kepada pihak lain guna mendukung strategi pemakai jasa outsourcing baik pribadi,

perusahaan, divisi, atau pun sebuah unit dalam perusahaan2.

Outsourcing (alih daya) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai

pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja. Pengaturan hukum outsourcing (alih

daya) di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (Pasal

64, 65 dan 66) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia

No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa

Pekerja/Buruh (Kepmen 101/2004).

1 M. Fauzi, Aspek Hukum Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (outsourcing), Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Desember 2006, hlm. 87

2 Komang Priambada, Outsourcing Versus Serikat Pekerja?, Daya Pudlishing, Jakarta, 2008, hlm 12

Di dalam Undang-Undang tidak menyebutkan secara tegas mengenai istilah outsorcing.

Tetapi pengertian outsourcing dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang

Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yang isinya perusahaan dapat menyerahkan sebagian

pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedian

jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis3.

Prinsip dasar pelaksanaan outsourcing adalah terjadinya suatu kesepakatan kerjasama

antara perusahaan pengguna jasa tenaga kerja dan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dalam

bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja, dimana perusahaan

pengguna tenaga kerja akan membayar suatu jumlah tertentu sesuai kesepakatan atas hasil

pekerjaan dari tenaga kerja yang disediakan oleh perusahaan penyedia tenaga kerja.

Perjanjian pemborongan pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan pengguna tenaga

kerja dan perusahaan penyedia tenaga kerja harus dalam bentuk tertulis, sesuai ketentuan Pasal

65 ayat (1) sebagai berikut :

“Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis”.

Dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi

disebutkan bahwa outsourcing (alih daya) sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan

dengan serius dalam menarik iklim investasi ke Indonesia. Bentuk keseriusan pemerintah

tersebut dengan menugaskan menteri tenaga kerja untuk membuat draft revisi terhadap Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Outsourcing tidak dapat dipandang

secara jangka pendek saja, dengan menggunakan outsourcing perusahaan pasti akan

mengeluarkan dana lebih sebagai management fee perusahaan outsourcing. Outsourcing harus

dipandang secara jangka panjang, mulai dari pengembangan karir karyawan, efisiensi dalam

3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 64

bidang tenaga kerja, organisasi, benefit dan lainnya. Perusahaan dapat fokus pada kompetensi

utamanya dalam bisnis sehingga dapat berkompetisi dalam pasar, dimana hal-hal intern

perusahaan yang bersifat penunjang (supporting) dialihkan kepada pihak lain yang lebih

profesional. Pada pelaksanaannya, pengalihan ini juga menimbulkan beberapa permasalahan

terutama masalah ketenagakerjaan4.

Problematika mengenai outsourcing (alih daya) memang cukup bervariasi. Hal ini

dikarenakan penggunaan outsourcing (alih daya) dalam dunia usaha di Indonesia kini semakin

marak dan telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda oleh pelaku usaha, sementara

regulasi yang ada belum terlalu memadai untuk mengatur tentang outsourcing yang telah

berjalan tersebut. Pelaksanaan sistem outsourcing juga memberikan manfaat bagi pemerintah,

masyarakat, pekerja, industri, dan perusahaan.

Bagi pemerintah outsourcing memberi manfaat yaitu membantu mengembangkan dan

mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional, pembinaan dan pengembangan kegiatan

koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) dengan tumbuhnya perusahaan alih daya.

Mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan perluasan kesempatan kerja5.

Bagi masyarakat, sistem outsourcing memberi manfaat antara lain aktivasi industri di

daerah akan mendorong kegiatan ekonomi penunjang di lingkungan masyarakat,

mengembangkan infrastruktur sosial masyarakat, budaya kerja, disiplin dan peningkatan

kemampuan ekonomi, mengurangi pengangguran dan mencegah terjadinya urbanisasi,

meningkatkan kemampuan dan budaya perusahaan di lingkungan masyarakat. Bagi industri,

mengurangi beban keterbatasan lahan untuk pengembangan perusahaan dikawasan industri,

meningkatkan fleksibilitas dalam pengembangan produk baru dan teknologi. Produk yang sudah

4 http://jurnalhukum.blogspot.com, Pan Mohamad Faiz, Tinjauan Yuridis terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di akses mei 2016

5 Iftida Yasar, Menjadi Karyawan Outsourcing, Gramedi Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm 6

stabil dan menggunakan teknologi lama bisa dikembang di perusahaan mitra. Meningkatkan

daya saing perusahaan dengan efisiensi penggunaan fasilitas dan teknologi yang berkembang

pesat.6

Bagi perusahaan, pertama perusahaan principal (pemberi kerja) dapat membagi

beban/resiko usaha. Kedua, akan tercapai efesiensi karena segala sumber daya perusahaan

tersebut diarahkan pada pekerjaan-pekerjaan yang merupakan bisnis inti perusahaan. Jadi,

penyerahan pekerjaan-pekerjaan tertentu kepada pihak lain sesungguhnya dilakukan tidak dalam

rangka menekan biaya produksi. Namun, dalam prakteknya sering kali terjadi penyimpangan

seperti terjadinya deskriminasi upah antara pekerja perusahaan principal (pekerja tetap) dengan

pekerja perusahaan outsourcing (umumnya pekerja kontrak). Dengan sistem kerja kontrak,

kelangsungan kerja pekerja perusahaan outsourcing tidak terjamin7.

Sistem outsourcing telah membuka peluang munculnya perusahaan baru di bidang jasa

outsourcing, dan pada sisi lain telah memungkinkan perusahaan yang telah berdiri untuk

melakukan efisiensi melalui pemanfaatan jasa perusahaan utsourcing. Sistem outsourcing

ditujukan untuk mengatasi beberapa permasalahan perekonomian oleh karena itu , pekerjaan

yang di outsourcing bukanlah pekerjaan yang berhubungan langsung dengan inti bisnis

perusahaan, melainkan pekerjaan penunjang (staff level ke bawah), meski terkadang ada juga

posisi manajerial yang di outsourcing, namun tetap saja hanya untuk pekerjaan dalam waktu

tertentu.

Dalam perkembangnnya banyak pihak yang menolak pemberlakuan sistem outsourcing,

karena sistem outsourcing dianggap merugikan pekerja dan hanya menguntungkan perusahaan.

Hal ini disebabkan karena outsourcing membuat perusahaan lebih memilih mengangkat pekerja

6 Ibid, hlm 7 7 Libertus Jehani, Hak-Hak Karyawan Kontrak, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm 3.

secara outsourcing dari pada pekerja tetap karena melalui outsourcing perusahaan dapat

menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di

perusahaan yang bersangkutan. Adanya beberapa masalah pokok praktek outsourcing yang tidak

benar, antara lain pembayaran gaji yang tak sesuai, tidak adanya tunjangan-tunjangan (kesehatan,

masa kerja), kontrak yang tidak diperpanjang8. Selain itu dalam pelaksanaannya pekerjaan yang

dioutsource tidak hanya sebatas pekerjaan yang tidak berkaitan dengan kegiatan utama tapi

termasuk juga pekerjaan yang merupakan kegiatan utama perusahaan tersebut.

Praktek sehari-hari outsourcing yang lebih menguntungkan bagi perusahaan tetapi tidak

demikian dengan pekerja/buruh yang selama ini lebih banyak merugikan pekerja/buruh, karena

hubungan kerja selalu dalam bentuk tidak tetap/kontrak (PKWT), upah lebih rendah, jaminan

sosial kalaupun ada hanya sebatas minimal, tidak adanya job security serta tidak adanya jaminan

pengembangan karir, sehingga dalam keadaan seperti itu pelaksanaan outsourcing akan

menyengsarakan pekerja/buruh dan membuat kaburnya hubungan industrial. Pelaksanaan

outsourcing banyak dilakukan untuk menekan biaya pekerja/buruh dengan perlindungan dan

syarat kerja yang diberikan jauh dibawah dari yang seharusnya diberikan sehingga sangat

merugikan pekerja/buruh.9

Hak-hak tenaga kerja telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-

undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 3 ayat (2) yang

berbunyi:

“Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja”.

8 Pan Mohamad Faiz. Op.cit. 9 ibid

Dalam Pasal 6 ayat (1) yang menjadi ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja adalah

jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan

kesehatan10 .

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Pasal 6 yang berbunyi

:

“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa deskriminasi dari pengusaha”.

Pasal 11 berbunyi :

“Setiap tenaga kerja berhak memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan potensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.”

Pasal 61 ayat (5) berbunyi :

“Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perushaan, atau perjanjian kerja bersama”.

Pasal 86 ayat (1) berbunyi :

“Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.

Bab X bagian kedua tentang pengupahan Pasal 88 ayat (1) berbunyi :

“setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pasal 99 ayat (1) berbunyi :

“setiap tanaga kerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan social tenaga kerja”.

10 Labotarium Pusat Data Hukum Fakultas Hukum UAJY, Himpunan Lengkap Undang- Undang Bidang Perburuhan, Andi Offset, Yogyakarta, 2006

Secara umum hak-hak karyawan outsourcing (alih daya) yaitu mendapatkan upah,

mendapatkan uang lembur, mendapatkan hak cuti, mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya),

mendapatkan perlindungan Jamsostek, mendapatkan kompensasi PHK11.

Di Indonesia telah banyak bermunculan perusahaan-perusahaan outsourcing khususnya

dikota Padang, salah satu perusahaan yang menggunakan sistem outsourcing dikota Padang

adalah PT. Wiratama Jaya Perkasa, yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa tenaga kerja.

PT. Wiratama Jaya Perkasa yang berdiri sejak tahun 2012 ini adalah perusahaan outsoutcing

yang memberikan pelayanan kepada pengguna jasa dalam bentuk penempatan tenaga kerja

dengan sistem kontrak kerja yaitu dengan pengelolaan dari PT. Wiratama Jaya Perkasa. Sistem

ini sangat membantu pengguna jasa dalam menangani manajemen sumber daya manusia, juga

membantu dalam penempatan tenaga kerja yang sesuai kualifikasi perusahan, memudahkan

pengguna jasa dalam pengontrolan kenerja karyawan, membantu perusahan agar dapat lebih

berkonsentrasi dalam pengembangan usaha. PT. Wiratama Jaya Perkasa menyediakan tenaga

kerja formal untuk seluruh posisi kerja yang diperlukan di sektor industri, perdagangan, dan jasa.

Adapun tenaga kerja yang disediakan oleh PT. Wiratama Jaya Perkasa adalah:

1. Security atau Satpam

2. Office Boy/Girl

3. Cleaning Service

4. Driver

Dalam melakukan rekrumen tenaga kerja PT. Wiratama Jaya Perkasa merekrut sendiri

tanaga kerjanya yaitu dengan tahapan pertama penyeleksian berkas, interview, kontrak kerja

tertulis, mada bintal, training, training penempatan, dan penempatan di perusahaan pemberi

kerja.

11 Iftida Yasar, op.cit, hlm 105

Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam sistem outsourcing di PT. Wiratama Jaya Perkasa

sering kali terdapat kesalahan pemahaman perusahaan terhadap sistem kerja outsouring sehingga

dapat merugikan hak-hak pekerja/buruh, kemudian dalam hal pemutusan hubungan kerja PT.

Wiratama Jaya Perkasa melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa memberikan atau

membayar uang pesangon kepada pekerja/buruh yang sangat dibutuhkan oleh pekerja/buruh12.

Dalam Pasal 156 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 disebutkan :

“dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”.

Karna setelah di lakukan pemutusan hubungan kerja akan sulit bagi mereka untuk

mendapatkan pekerjaan yang baru dengan adanya pesangon yang di berikan oleh perusahaan

akan sangat membantu pekerja/buruh. Disini jelas terdapat adanya perbedaan hak antara

pekerja/buruh outsourcing dengan pegawai/karyawan tetap, sedangkan dalam peraturan

perundang-undangan tidak ada pasal dan bab yang membahas masalah kesetaraan hak dan

kewajiban antara outsourcing dengan pegawai tetap/yang lainnya yang ada hanya masalah ikatan

kerja dan waktu kerja saja, sebenarnya antara outsourcing dengan pegawai tetap/lainnya adalah

setara.

Kondisi ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang outsourcing

tersebut. maka penulis melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dan selanjutnya dituangkan

dalam bentuk Tesis, untuk itu maka penulis memilih judul : “Perlindungan Hukum Dalam

Perjanjian kerja Sistim Outsourcing (Alih Daya) Terhadap Tenaga Kerja di PT. Wiratama

Jaya Perkasa Padang”.

B. Perumusan Masalah

12 Wawancara dengan “MH”, Danru Security PT. Wiratama Jaya Perkasa, Padang Mei 2016

Berdasarkan hal-hal yang terdapat pada uraian dalam latar belakang masalah

sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang hendak diteliti dalam penulisan tesis ini

adalah :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Antara

Buruh/Tenaga Kerja PT.Wiratama Jaya Perkasa?

2. Bagaimanakah Peran Pemerintah Kota Padang Dalam Memberikan Perlindungan

Hukum Terhadap Pekerja/buruh Outsourcing?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Kerja

Antara Buruh/Tenaga Kerja PT.Wiratama Jaya Perkasa.

2. Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Kota Padang Dalam Memberikan Perlindungan

Hukum Terhadap Pekerja/buruh Outsourcing.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

a). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang ilmu hukum, khususnya

ilmu hukum yang berkaitan dengan ketenagakerjaan Outsourcing atau alih daya.

b). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian yang

sejenis dan berkaitan.

2. Secara Praktis

a). Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan

pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terutama hukum perdata dalam hal

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam sistem

outsourcing (alih daya) di PT. Wiratama Jaya Perkasa Padang.

b). Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap

tenaga kerja outsourcing atau alih daya.

c). Dapat memberikan masukan pada pihak aparat penegak hukum atau pemerintah

yang terkait dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja

outsourcing atau alih daya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai Outsourcing sudah pernah di laksanakan. Penelitian yang

dilakukan oleh Nirmala pada tahun 2015 dengan judul “Kewajiban Hukum Pelaku Usaha

Outsourcing Berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan”. Penelitiannya dilaksanakan secara yuridis

empiris pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Hasanudin Makasar.

Hasil tulisannya menggambarkan bagaimana Pelaksanaan Kewajiban Hukum Pelaku Usaha

Dalam Hubungan Hukum Outsourcing Sesudah Berlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012?, dan bagaimanakah Efektifitas

Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Hukum Pelaku Usaha terhadap Perjanjian Kerja Setelah

Berlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2012 di Kota Makassar?

Selanjutnya penelitian mengenai Outsourcing juga pernah ditulis oleh Evi Rosmanasari

pada tahun 2008 dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan HukumTerhadap Tenaga Kerja

Outsourcing PT. Indah Karya Nuansa Indonesia di PT. Pertamina (Persero) UP-VI Balongan”.

Penelitiannya dilaksanakan secara yuridis empiris pada Program Pascasarjana Magister Ilmu

Hukum di Universitas Diponegoro. Dalam tulisannya menggambarkan Bagaimanakah

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing PT. INKANINDO yang

bekerja di PT. PERTAMINA (Persero) UP-VI BALONGAN?, dan hambatan-hambatan apa yang

dihadapi PT. INKANINDO sebagai Penyedia Tenaga Kerja Outsourcing dalam memberikan

perlindungan terhadap tenaga kerjanya?, serta Upaya-Upaya apa yang dilakukan untuk

menghadapi hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan tersebut ?

Untuk itu penelitian yang Penulis lakukan jelas bukan merupakan penelitian ulangan

dari peneliti sebelumnya. Dalam tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian

Outsourcing (alih Daya) Pada PT Wiratama Jaya Perkasa Kota Padang”. Dalam melakukan

penelitian ini Penulis mencoba untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam

perjanjian outsourcing atau alih daya pada PT. Wiratama Jaya Perkasa Padang, Untuk

mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Wiratama Jaya Perkasa sebagai

penyedia tenaga kerja outsourcing dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga

kerjanya. Dan mengetahui bentuk upaya yang dilakukan oleh PT. Wiratama Jaya Perkasa dalam

menghadapi hambatan-hambatan untuk memberikan perlindungan hukum tersebut.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Kata teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandangan,

pendapat dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan

sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji

(Gijssels, 1982: 134).13

Teori digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau

proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta

yang menunjukkan ketidak benaran, kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang

tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.14 Teori hukum

mempersoalkan apakah sosiologi hukum atau dogmatik hukum harus dipandang sebagai ilmu

empirik yang bersifat deskriptif atau tidak.15

Sejalan dengan hal diatas, maka terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam

tulisan ilmiah berupa tesis ini. Teori tersebut adalah:

1. Teori kesepakatan

Kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu proses penawaran

(offerte) dan penerimaan (acceptatie). Istilah penawaran (offerte) merupakan suatu

pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, yang tentunya

dalam penawaran tersebut telah terkandung unsur esensialia dari perjanjian yang akan

dibuat. Penerimaan (acceptatie) sendiri merupakan pernyataan kehendak tanpa syarat

untuk menerima penawaran tersebut.

Kata sepakat dapat diberikan secara tegas maupun diam-diam. Secara tegas dapat

dilakukan dengan tertulis, lisan maupun dengan suatu tanda tertentu. Cara tertulis dapat

dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan.

13 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, yogyakarta, 2012, hlm.4 14 Otje Salman dan Anton F Susanti, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali,

Rafika Aditama Press, Jakarta, 2004, hlm.21 15 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis,

Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm.5

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesepakatan maka perlu dilihat apa itu

perjanjian, dapat dilihat Pasal 1313 KUHPerdata. Menurut ketentuan pasal ini, perjanjian

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

satu orang lain atau lebih”. Sebab Kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentukkan

atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (Overeenkomst) yang bertujuan untuk

menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian

mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak.

Mengenai kapan saat terjadinya kata sepakat, terdapat 4 (empat) teori yang

menyoroti hal tersebut, yaitu:

(1). Teori Ucapan (Uitings Theorie)

Teori ini berpijak kepada salah satu prinsip hukum bahwa suatu kehendak baru

memiliki arti apabila kehendak tersebut telah dinyatakan. Menurut teori ini, kata

sepakat terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran telah menulis surat jawaban

yang menyatakan ia menerima surat pernyataan. Kelemahan teori ini yaitu tidak

adanya kepastian hukum karena pihak yang memberikan tawaran tidak tahu persis

kapan pihak yang menerima tawaran tersebut menyiapkan surat jawaban.

(2). Teori Pengiriman (verzendings Theorie)

Menurut teori ini, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran telah

mengirimkan surat jawaban atas penawaran yang diajukan terhadap dirinya.

Dikirimkannya surat maka berarti si pengirim kehilangan kekuasaan atas surat, selain

itu saat pengiriman dapat ditentukan dengan tepat. Kelemahan teori ini yaitu kadang

terjadi perjanjian yang telah lahir di luar pengetahuan orang yang melakukan

penawaran tersebut, selain itu akan muncul persoalan jika si penerima menunda-nunda

untuk mengirimkan jawaban.

(3). Teori Penerimaan (Ontvangs Theorie)

Menurut teori ini, terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung surat

jawaban dari pihak yang menerima tawaran.

(4). Teori Pengetahuan (Vernemings Theorie)

Teori ini berpendapat bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang melakukan

penawaran mengetahui bahwa penawarannya telah diketahui oleh pihak yang

menerima penawaran tersebut. Kelemahan teori ini antara lain memungkinkan

terlambat lahirnya perjanjian karena menunda-nunda untuk membuka surat penawaran

dan sukar untuk mengetahui secara pasti kapan penerima tawaran mengetahui isi surat

penawaran.

Dari ke empat teori mengenai kapan saat terjadinya kata sepakat, teori yang tepat

digunakan untuk perjanjian outsourcing adalah teori pengetahuan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum

alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid

Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa

hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan

moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan

moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia

yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Menurut Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah ketentuan akal

yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang

mengurus masyarakat untuk disebarluaskan. Eksistensi dam konsep hukum alam selama

ini, masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi

dalam kanyataann justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan

[aham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari

penolakkan sejumlah filosof hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih

mengganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan

suatu perbuatan yang sai-sia dan tidak bermanfaat.16

Terjadi perbedaan pandangan para filosof tentang eksitensi hukum alam, tetapi pada

aspek yang lain juga menimbulkan sejumlah harapan bahwa pencarian pada yang “absolut”

merupakan kerinduan manusia akan hakikat keadilan. Hukum alam sebagai kaidah yang

bersifat “universal, abadi, dan berlaku mutlak”, ternyata dalam kehidupan modern

sekalipun tetap akan eksis yang terbukti dengan semakin banyaknya orang membicarakan

masalah hak asasi manusia (HAM).17

Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan dari

undang-undang abadi (lex naturalis). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata

aliran hukm alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima

sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan

kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu

hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa

sesungguhnya hakikat ebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup

16 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia, Bogor, 2004, hlm 116 17 ibid

banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa

ke masa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang

berisfat universal yang bisa disebut HAM.18

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha

Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak

untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada

abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah

Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu

dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan pada kontrak sosial. Menurutnya manusia yang

melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak

hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurut Locke masyarakat yang

ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia.

Menurut Locke, hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika

kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat

kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Kalau begitu, adanya

kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya

yang mungkin mengancam, baik datang dari dalam maupun dair luar. Begitulah, hukum

yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut.19

Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara satu

dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi,

peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.

18 ibid 19 Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas

Ruang dan Generasi, Genta, Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 72,73

Pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak-hak asasi dan

kebebasan warganya, dikemukakan oleh Immanuel Kant. Bagi Kant, manusia merupakan

makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak

dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagian rakyat merupakan tujuan negara

dan hukum, oleh karena itu, hak-hak dasar itu, tidak boleh dihalangi oleh negara.20

Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi

sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak

mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak

keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau

dirampas oleh siapapun.

Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori pelindungn hukum Salmond bahwa

hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan

dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap

kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai

kepentingan di lain pihak.21

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari

suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang

pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan

prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseoranan dengan pemerintah

yang dianggap mewakili kepentingak masyarakat.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman

terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di

20 Ibid, hlm 75 21 Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti,Bandung, 2000,hlm 53

berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh

hukum.22

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat

difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan

fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.23

Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka

yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan

sosial.24

Menurut pendapat Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat

sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.25 Perlindungan hukum

yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan

pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan bwedasarkan diskresi, dan

perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk

penangananya di lembaga peradilan.26

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang

diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum

yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada

umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah

diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.27

22 Ibid, hlm 69 23 Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem,, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm

118 24 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991, hlm 55 25 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 2 26 Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal

Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm 18 27 Ibid, hlm 20

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat

merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di

samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk

mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan

tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak

terkecuali kaum wanita.

b. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian hukum normatif maupun sosiologis atau empiris, dimungkinkan

untuk menyusun kerangka konseptual yang dipiris, dimungkinkan untuk menyusun kerangka

konsepsional yang didasarkan atau diambil dari peraturan-peraturan perundang-undangan

tertentu atau norma-norma hukum yang berlaku serta pendapat-pendapat dari para ahli atau

sarjana, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan,

pengolahan, analisa dan konstruksi data.

Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus

didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang

sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum

Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal

terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam

pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga

negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu

hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Hubungan tersebut melahirkan

suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Sehingga dalam pemenuhan hak dan kewajiban

tersebut perlu adanya suatu perlindungan hukum.

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan

sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada

perlindungan terhadap kepentingankepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan

kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Dalam ilmu

hukum “Hak” disebut juga hukum subyektif, Hukum subyektif merupakan segi aktif dari

pada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum obyektif.

Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur

dan pelindung kepentingan masyarakat, Bronislaw Malinowski dalam bukunya berjudul

Crime and Custom in Savage, mengatakan “bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam

keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga

berperan pada aktivitas sehari-hari” 28.

Sedangkan, menurut Andrian Sutedi, perlindungan hukum bermaksud untuk

memberikan kepastian hukum dari pelaksanaanya dan dalam waktu bersamaan

memberikan perlindungan terhadap pekerja. Oleh karena itu, untuk menjamin

terlaksananya secara baik sehingga tercapai tujuan untuk melindungi pekerja, diperlukan

pengawas ketenagakerjaan maupun oleh masyarakat akan kesadaran dan itikad baik

semua pihak29.

b. Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri

untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.30 Sedangkan menurut M.

Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut

28 R.Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum,Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 13. 29 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 222 30 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung , 1990, hlm.4

hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan

kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.31

c. Outsourcing

Beberapa pakar serta praktisi outsourcing (Alih Daya) dari Indonesia

memberikan definisi mengenai outsourcing, antara lain menyebutkan bahwa outsourcing

(Alih Daya) dalam bahasa Indonesia disebut sebagai alih daya, adalah pendelegasian

operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan jasa

outsourcing).32

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Muzni Tambusai, Direktur

Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

yang mendefinisikan pengertian outsourcing (Alih Daya) sebagai memborongkan satu

bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang tadinya dikelola sendiri kepada

perusahaan lain yang kemudian disebut sebagai penerima pekerjaan.33

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, terdapat persamaan dalam memandang

outsourcing (Alih Daya) yaitu terdapat penyerahan sebagian kegiatan perusahaan pada

pihak lain.

d. Perjanjian Kerja

Subekti, memberikan pengertian tentang perjanjian kerja adalah Perjanjian antara

seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri, adanya

suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas

31 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6 32 Chandra Suwondo, Outsourcing; Implementasi di Indonesia, Elex Media Computindo, Jakarta, hlm 2. 33 Muzni Tambusai, Pelaksanaan Outsourcing (Alih Daya) ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan tidak

mengaburkan hubungan industrial, http://www.nakertrans.go.id/arsip berita/naker/outsourcing.php. Mei 2016.

(dierstverhanding), yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan)

berhak memberikan perintah -perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain”.34

e. Tenaga Kerja

Menurut Payaman Simanjutak, Pengertian tenaga memiliki arti yang luas

Pengertian tenaga kerja disini mencakup tenaga kerja/buruh yang sedang terkait dalam

suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. Sedangkan pengertian dari

pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan

dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja atau buruh adalah tenaga kerja yang sedang

dalam ikatan hubungan kerja.35

f. PT. Wiratama Jaya Perkasa

PT. Wiratama Jaya Perkasa merupakan suatu perusahaan yang berbentuk PT atau

Perseroan Terbatas, yang berbadan hukum sejak tanggal 31 Mei 2013 berdasarkan Akte

Pendirian No. 199 tanggal 31 Mei Tahun 2013 dibuat dihadapan Notaris Hj. Eli Satria,

Sarjana Hukum, dengan Direktur Muhammad Syaifullah.

PT. Wiratama Jaya Perkasa yang berkedudukan sesuai akte pendirian beralamat Jl.

Citarum No. 37 Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara. PT. Wiratama Jaya

Perkasa mempunyai Visi dan Misi yaitu : “Menjadi outsourcing profesional yang

bermanfaat dan bermartabat serta mampu menjembatani tenaga kerja ke dunia

kerja”. Dengan semangat tinggi, berdedikasi untuk menciptakan SDM yang memiliki

etos kerja profesional, menciptakan dunia kerja baru, memberikan manfaat terbaik bagi

customer serta mewujudkan budaya yang mempesona dalam kehidupan masa depan.

34 R. Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni Bandung , Bandung, 1977, hlm. 63 35 Simanjuntak, Payaman, J. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Lembaga Penerbit Fakultas

Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta, 2001, hlm 12

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan

maupun tekhnologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan

kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut

dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah36.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis

empiris. Untuk melaksanakan metode yuridis empiris tersebut akan digunakan langkah-langkah

sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan

serta menjelaskan suatu keadaan yang diperoleh melalui penelitian di lapangan yang dapat

mendukung teori yang sudah ada.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah :

1) Data Primer, yaitu data yang berasal dari sumber asli atau data diperoleh dari tangan

pertama melalui penelitian lapangan. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan

melakukan wawancara dengan Pihak Perusahaan yaitu PT. Wiratama Jaya Perkasa dan

beberapa tenaga kerja outsourcing atau alih daya di PT. Wiratama Jaya Perkasa.

2) Data sekunder, yaitu yang diperoleh dari bahan kepustakaan maupun dari perundang-

undangan.

b. Jenis Data

36 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 1

Jenis data yang dicari dalam penulisan ini adalah :

1) Data primer yang didapat dari hasil penelitian lapangan

2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan maupun dari peraturan

perundang-undangan.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

dan bahan hukum tersier.37

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,

artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan

dan putusan-putusan hakim.38 Dalam penulisan tesis ini bahan hukum primer yang

akan dipergunakan adalah:

(1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (2). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (3). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. (4). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang

Penyelesaian Hubungan Industrial (5). Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.KEP-

100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

(6). Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.KEP-101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia JasaPekerja/Buruh.

(7). Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.KEP-220/MEN/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

b) Bahan Hukum Sekunder

37 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994 , hlm. 118.

38 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jaklarta , 2008, hlm. 141.

Bahan hukum sekunder yakni berupa semua publikasi tentang hukum yang

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-

buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas

putusan pengadilan39. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penulisan

ini adalah : buku-buku atau literatur-literatur mengenai pertanahan, majalah-majalah

hukum dan bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang

diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti

ensiklopedia ataupun bahan-bahan non hukum yang dapat memberikan penjelasan

terhadap permasalahan yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan ada dua yaitu :

a) Studi Dokumen

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumen

yang dikumpulkan dengan mempergunakan studi pustaka sebagai alat pengumpulan data

yang dilakukan di Perpustakaan, baik melalui penelusuran katalog maupun browsing

internet. Pada tahap awal pengumpulan data dilakukan inventaris seluruh data dan atau

dokumen yang relevan dengan topik pembahasan. Selanjutnya dilakukan pengkategorian

data-data tersebut berdasarkan rumusan permasalahan yang telah ditetapkan.

b) Wawancara

39 Ibid, hlm. 141.

Teknik ini dipakai untuk memperoleh data yang dilakukan dengan Tanya jawab

dengan pihak yang terkait di PT. Wiratama Jaya Perkasa Padang dan Tenaga Kerja.

Sebelum penulis melakukan wawancara, terlebih dahulu disiapkan daftar pertanyaan yanag

akan diajukan. Wawancara dilakukan secara terstruktur (structured interview guide).

4. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Data yang digunakan adalah seluruh data yang berhasil dikumpulkan dan

disatukan. Tahap selanjutnya dilakukan editing, yaitu melakukan pengeditan seluruh data

yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi suatu pengumpulan data yang benar-benar

dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.

b) Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan

terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan rumus statistik namun berupa

kalimat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan termasuk

pengalaman peneliti, kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari

permasalahan.40

40 Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 13.