bab i pendahuluan a. latar belakang...

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam memandang bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah swt

kepada manusia agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Hal

ini didasarkan atas tugas kekhalifahan manusia dalam mewujudkan kemakmuran dan

kesejahteraan dalam kehidupan.

Manusia memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi demi menjaga

fitrahnya, seorang muslim memandang kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan di

dunia dan di akhirat serta mementingkan kesejahteraan sosial (kemaslahatan).

Menurut al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada

pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu: agama(Ad-din), jiwa(Nafs),

keturunan(Nasl), kekayaan (Maal) dan Akal(Aql). 1

Secara observatif, manusia dalam kehidupannya tidak dapat dilepaskan dari

konsepsi dan persepsi keagamaan yang dianutnya. Agama telah dipahami secara

populer mengarah ke suatu kondisi pemahaman yang menempatkan eksistensi

superioritas tuhan yang begitu menentukan. 2

Kurang lebih 12 tahun Bank yang didasarkan atas prinsip non ribawi telah

1 Adiwarman Karim,Ekonomi Mikro Islami,(Jakarta :III,2003.h.98. 2Arifin,M, Hamid, Mh. Membumikan ekonomi syariah Di Indonesia, eLSAS, cet 1. jakrta, februari, 2007 h.289

1

2

berjalan di Indonesia. Ia telah membawa angin segar kepada umat Islam. Masyarkat

telah bertransaksi secara halal. Disamping itu ia telah memberikan kontribusi kepada

masyarakat sehingga sudah banyak masyarakat Islam dapat menikmati pembiayaan

yang disalurkan oleh Bank-bank syariah.3

Nabi Muhammad SAW yang membawa Risalah islam sebagai petunjuk bagi

umat manusia, telah memberikan rambu-rambu tentang bentuk-bentuk usaha atau

perdagangan mana yang berlaku dan dapat dikembangkan pada masa berikutnya,

serta bentuk-bentuk usaha yang dilarang dalam ajaran Islam. salah satu larangan

dalam Islam adalah usaha yang mengandung riba.4sebagaimana yang diterangkan

dalam al- Qur’an.

Larangan Riba Dalam Al-Qur’an

Albaqarah: 275

☺⌧

☺

☺

☺

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata

3 Murasa Sarkaniputra, AL-iqtishadiyyah, jurnal ekonomi ialam.P3EI.2004. HAL.53-54 4 Sunarto Zulkifli, panduan praktis transaksi syariah.(Jakarta:zikrul hakim,2003),h.4.

3

(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Annisa’ ayat “ 29

⌧ ☺

Arinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Larangan Riba dalam Hadits

“Nabi bersabda : Emas untuk emas, perak untuk perak, gandum untuk gandum, anggur untuk anggur, kurma untuk kurma, dan garam untuk garam harus saling ditukarkan semisal untuk semisal, yang sama untuk yang sama, dan dari tangan ketangan, (kontan/ ditempat). Jika jenis komoditas yang saling ditukarkan berbeda, maka silahkan menjual komoditas itu sesuka kalian, jika mereka saling ditukarkan berdasarkan transaksi dari tangan ketangan.” 5

“Pengharaman jual beli dua macam uang (emas dan perak) dan beberapa bahan makanan pokok, kecuali bila berdasarkan pembayaran kontan nilai-nilai imbangan, misalnya, bukanlah suatu penjelasan mengenai riba, yang diharamkan dalam al-Qur’an, maupun suatu pembatasan (cakupan) riba pada jual beli”.6

Ayat Al-Qur’an dan Hadits di atas mengutuk praktek riba, yang esensinya

menambah tanggungan debitur yang mengalami problem dalam melunasi hutangnya

yang selanjutnya turut meningkatkan kesengsaraan hidup debitor (pihak yang

mendapat pinjaman atau berhutang), akibatnya hutang tersebut menjadi berlipat

5 Muslim, Shahih, V, h.44 6 Ridla, riba,h.11

4

ganda dan terus meningkat setelah melampaui batas yang ditentukan. Melihat realitas

ini Al-Qur’an menganjurkan untuk menolong orang-orang tersebut. Lembaga keuangan syariah pertama diindonesia adalah Bank Muamalat

Indonesia yang langkah awal berdirinya pada MUNAS IV MUI tanggal 22-25

Agustus 1990 di Hotel Syahid dan mulai beroperasi pada bulan mei 1992.7

Dalam beberapa tahun ini perbankan syariah mengalami perkembangan yang

pesat dan menggembirakan. Indikator perkembangan ini dapat dilihat dengan makin

meluasnya jaringan kantor cabang perbankan syariah baik yang merupakan jaringan

kantor yang sepenuhnya merupakan bank umum syariah maupun dari kantor unit

usaha syariah dari bank umum konvensional. Pesatnya perkembangan lembaga

keuangan syariah ini terutama di dunia perbankan dikarenakan di antaranya terdapat

produk-produk syariah yang ditawarkan tidak kalah menariknya dengan produk-

produk Bank konvensional.

Lembaga keuangan syariah diindonesia mencapai puncaknya dan tergolong

cepat dalam proses perkembangannya, alasannya karena adanya keyakinan kuat di

kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur

riba yang dilarang oleh agama Islam.

Perbankan Islam memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya.

Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam

melarang kaum muslim menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang

7 Syafii Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam,(yogyakarta:PT Dfhana BAhakti Prima Yaa

.1992.) h.84

5

membedakan sistem perbankan konvensional.

Peranan dunia perbankan dewasa ini cukup penting, karena sektor perbankan

merupakan jantung perekonomian suatu negara. Sebagai lembaga keuangan

perbankan, kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkan kembali serta salah satunya memberikan jasa-jasa bank lainnya kepada

masyarakat.

Disisi lain pemerintah memiliki tugas untuk mewujudkan kemakmuran dan

kesejahteraan bagi seluruh rakyat, salah satunya adalah melaksanakan pembangunan

perumahan dengan jumlah yang makin meningkat, dengan harga yang terjangkau

oleh masyarakat terutama golongan yang berpenghasilan rendah dengan tetap

memperhatikan persyaratan minimum bagi perumahan dan pemukiman yang layak,

sehat, dan aman.

Oleh karena itu pemerintah melalui perbankan melaksanakan pemberian

pembiayaan kredit, Bentuk pembiayaan kredit yang di berikan adalah pembiayaan

kredit kepemilikan rumah dan kredit kepemilikan Rumah Syariah Bersubsidi, dan

salah satu Bank yang melayani pembiayaan kredit pemilikan rumah adalah pada BTN

Syariah.

Pembiayaan atau financing merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu

pihak kepada pihak lain untuk mendukung infestasi yang telah direncanakan, baik

dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaaan

yang dilakukan untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan. Dalam

kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut

6

sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank indonesia aktiva produktif adalah

penanaman dana Bank syariah baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing dalam

bentuk pembiayaan, piutang, surat berharga syariah, penemparan, penyertaaan modal,

penyertaaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi.8

Salah satu cara yang mengatur hak seseorang dengan orang lain dalam hal

kepemilikan rumah adalah melalui transaksi jual beli, dalam transaksi ini dapat

menggunakan dengan cara jual beli tunai dan jual beli kredit .

Dalam memberikan pembiayaan perbankan syariah perlu memperhatikan

beberapa hal agar investasi dan pembiayaan berhasil dengan baik. Setiap pembiayaan

menginginkan keuntungan dan tidak mengandung resiko, karenanya dalam mengelola

perbankan khususnya dalam melakukan pembiayaan atau investasi berupa pemberian

pembiayaan KPR syariah bersubsidi subsidi untuk meringankan beban masyarakat.

Orientasi pembiayaan yang diberikan bank syariah adalah untuk

mengembangkan dan meningkatkan pendapatan dari pihak-pihak. Pemberian

pembiayaan produktif tanpa dianalisa terlebih dahulu akan sangat membahayakan

bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga

pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan, akibatnya jika salah

menganalisis, maka pembiayaan yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias kredit

macet.

Terdorong dari pemikiran inilah, penulis terpanggil untuk mengetahui lebih

8 Muhammad, Manajemen pembiayaan Bank Syariah,( yogyakarta:UUP AMP

YKPN,2005)h.16-17.

7

jauh Kelayakan nasabah dalam pengajuan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi pada

BTN Syariah tentang bagaimana konsep kelayakan nasabah dalam pengajuan

pembiayaan KPR Syariah bersubsidi yang dilakukan perbankan syariah dalam

memberikan pembiayaan KPR syariah bersubsidi pada nasabah. Penulis mencoba

menyusun sebuah tulisan dalam bentuk skripsi

B. PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH

1. Pembatasan masalah

Untuk mempermudah pembahasan dengan pokok permasalahan tidak melebar

kemana-mana sesuai dengan latar belakang di atas, maka pembahasan ini

terfokus pada kelayakan nasabah dalam pengajuan pembiayaan KPR Syariah

bersubsidi yang telah susuai dengan peraturan Menpera tentang pembiayaan

KPR Syariah bersubsidi.

2. perumusan masalah

Dari pokok permasalahan tersebut, penulis menuliskan beberapa rincian

permasalahan yang jawabannya akan dicari dalam penulisan skripsi yaitu:

a. Bagaiman konsep pembiayaan KPR syariah bersubsidi pada Bank BTN

Syariah?

b. Bagaimana perkembangan pembiayaan KPR syariah bersubsidi pada Bank

BTN syariah?

c. Apakah pembiayaan KPR Syariah bersubsidi yang di praktekkan di BTN

Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?

8

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Setiap masalah yang dibahas mempunyai tujuan dan manfaat, adapun tujuan

dan manfaat penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan konsep operasional pembiayaan KPR syariah

bersubsidi yang ditawarkan pada Bank BTN syariah.

2.. Untuk mengetahui perkembangan yang dijalankan dari pembiayaan KPR

Syariah bersubsidi pada pada Bank BTN Syariah.

3.. Untuk mengetahui pembiayaan KPR Syariah Bersubsidi pada Bank BTN

Syariah apakah telah sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun manfaat dari hasil penulisan skripsi ini adalah:

a. Manfaat teoritis : Hasil ini diharapkan berguna bagi kalangan pelajar,

mahasiswa, dan akademis lain.

b. Manfaat kebijakan : Hasil ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada

lembaga-lembaga yang terkait dengan permasalahan ini.

D. REVIEW STUDI TERDAHULU

Berdasarkan telaah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber

kepustakaan, penulis meliput bahwa apa yang merupakan masalah pokok penelitian

ini tampaknya sangat penting dan prospektif. Penelitian tentang Konsep kelayakan

nasabah dalam pengajuan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi pada BTN Syariah

9

menurut sepengetahuan penulis belum ada yang meneliti karena sampai dengan saat

ini penulis belum menemukan bentuk penelitian yang sama, tetapi setidaknya ada dua

penelitian yang dapat dapat dipilih penulis dalam penelitian ini. Adapun kajian yang

digunakan adalah:

No Nama penulis/

judul/tahun Substansi keterangan

1 Nur Hayati Kredit perumahan dalam perspektif Hukum Islam ( 1974613868)

Adanya perbedaan dalam keterlambatan membayar nasabah berhutang dan tidak mampu membayarnya dengan nasabah yang berhutang tetapi enggan untuk membayarnya.

Kredit hanya merupakan salah satu bentuk jual beli, targetnya adalah pembayaran yang dilakukan dengan cicilan beberapa kali, masing-masing cicilan diberikan pada waktu tertentu. Secara syariat, tidak ada bedanya antara harga tertunda dalam satu waktu dengan pembayaran tertunda dalam beberapa waktu.

2 Faridha Fani Analisa kelayakan pembiayaan mudharabah (104046101642)

Dalam pembiayaan mudharabah ini prinsip bagi hasil berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan(nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, seklipun merugi dan terjadi krisis ekonomi

Dalam pembiayaan ini keuntungan bank adalah bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah maningkat. Dan bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.

3 Qudsiyah Sistem operasional kredit kepemilikan rumah pada

Adanya perbedaan dalam pembiayaan KPR pada Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Dalam perbankan syariah terdapat akad dalam setiap transaksi dan kesepakatan bagi hasil yang sudah ditentukan.

10

Bank syariah dan bank konvensional (9946217242)

Dari beberapa skripsi diatas, sudah jelas berbeda pembahasannya dengan

skripsi yang akan dibahas oleh penuklis, penulis akan mencoba membahas tentang

Konsep kelayakan nasabah dalam pembiayaan KPR syariah bersubsidi yang ada di

BTN Syariah dan mencari apakah operasional dalam pembiayaan KPR Syariah

subsidi telah sesuai dengan ketentuan menpera.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif yaitu

penelitian yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta

yang diperoleh dilapangan secara mendalam.9 Dalam metode ini penelitian yang

dimaksud untuk membuat pencandraan(deskripsi) mengenai situasi-situasi atau

kejadian-kejadian. 10 Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, yaitu

subjek kajian dengan melakukan pengamatan langsung kelapangan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer, wawancara langtsung kepada bagian pembiayaan KPR Syariah

9 Suharsimi arikunto, managemen penelitian, (jakarta: PT) Rineka cipta,1993), cet.Kedua

h.309 10 Sumadi Suryabiata, metodologi penelitian, (jakarta: PT) Rajagrafindo 2004), cet Enam

belas, edisi, kedua ,h.76

11

bersubsidi dan beberapa pihak yang berkompeten dalanm penelitian ini. Data

primer ini juga bersumber dari peraturan Menpera tentang pembiayaan KPR

Syariah bersubsidi.

b. Data Sekunder, sumber data pendukung dan pelengkap data penelitian berupa

buku, majalah, jurnal tentang KPR Syariah bersubsidi dan lain-lain.

3. Tehnik Pengumpulan Data

a. wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.11 Tujuan

wawancara adalah untuk memperoleh informasi data yang valid dan akurat

dari pihak-pihak yang dijadikan sebagai informan. Dalam wawancara ini

menggunakan alat wawancara berupa interview guide (penduan wawancara)

b. studi kepustakaan.

Studi kepustakaan berarti melakukan penelusuran kepustakaan dan

menelaahnya.12 Sumber berupa buku, majalah, koran, internet, dokumen

dari BTN Syariah yaitu persyartan permohonan pembiayaan dan skim

formulir pengajuan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi, dan lain-lain

c. Dokumentasi

Pengumpulan data-data sekunder mengenai lahan penelitian yang didapatkan

dari berbagai tertulis seperti arsip, dokumen resmi, dan sejenisnya yang

11 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, metode penelitian Survai, (jakarta: LP#ES,1989),

edisi Revisi , h.192 12. Ibid. h.70

12

diharapkan dapat mendukung analisis penelitian.

4. Tehnik Analisis Data

Data hasil penelitian yang telah di kumpulkan sepenuhnya dianalisis secara

kualitati. Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data di lapangna secara

berkesinambungan, di awali dengan proses Klasifikasi data agar tercapai konsistensi

dilapangan dengan langkah abstraksi-abstraksi teoritis terhadap informasi lapangan,

dengan mempertimbangkan menghasilkan pernyataan yang sangat memungkinkan

dianggap mendasar dan universal.13

F. TEHNIK PENULISAN SKRIPSI

Tehnik Penulisan skripsi ini merujuk pada buku pedoman penulisan Skripsi,

tesis, disertasi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang

diterbitkan oleh UIN Jakarta press 2008, dengan pengecualian kutipan terjemahan

Al-Qur’an dan Hadist ditulis satu spasi. G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis mengklasifikasikan skripsi ini kedalam beberapa bab dengan sistematika

penulis sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: bab ini memuat tentang latar belakang masalah,

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian ,

tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Dalam bab ini dikemukakan tentang landasan teori dari bank, bab ini

13 Burhan Bagin, Metode penelitian Kualitatif (Atualisasi Metodologis Ke Arah Ragam

Varian Kontemporer), (jakarta: PT.RajaGrafindo,2004), Cet.Ke-3, h.101

13

meliputi pengertian murabahah, dasr hukum penbiayaan murabahah,

rukun dan syarat murabahah, jenis-jenis murabahah, pembiayaan

perumahan berbasis akad murabahah.

BAB III Dalam bab ini dikemukakan tentang Sejarah singkat BTN Syariah,

Visi dan misi, Struktur organisasi, Macam-macam produk dari Bank

BTN Syariah. Pembiayaan KPR Syariah bersubsidi pada BTN

Syariah.

BAB IV Analisa strategi pemasaran Bank Tabungan Negara Syariah (BTN

Syariah) dalam memberikan pembiayaan KPR syariah Bersubsidi,

prosedur pembiayaan KPR syariah bersubsidi, dan syarat-syarat calon

pembeli/pemohon KPR syariah bersubsidi,

BAB V Penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.

Bab ini memberikan penerangan tentang intisari (kesimpulan) dari

hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang

sekiranya dapat dijadikan suatu pertimbangan dan kontribusi

pemikiran.

14

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Murabahah

1. Pengertian jual beli murabahah

Secara bahasa Al-bai’(jual beli) berarti mempertukarkan sesuatu dengan

sesuatu.14 Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap

kebalikannya yakni alsyira;(membeli), demikianlah al-bai’ sering terjemahkan dengan

jual-beli.

Seorang praktisi perbankan, Muhammad Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa

”bai’almurabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengn tambahan

keuntungan yang disepakati, dalam jual beli murabahah, penjual harus memberi tahu

harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai

tambahannya.15

14 Abdurahman al-Zajairiy, Kitab al-Fiqh’ Ala Madzhabibil Arba’ah, Darul Fikri, Bairut,juz

II, hlm.141. 15 Muhammad Syafi’ib Antonio, Bank syariah : suatu pengenalan umum,(Jakarta:Tazkia

Institut,2002)cet.ke-2,h.145.

15

M Syafi’i Anwar memberi definisi murabahah yang tidak jauh berbeda, yaitu:

menjual sesuatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati

bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan.16

Pengertian yang sama diberikan oleh A.Karim bahwa cara pembayaran

murabahah dapat dilakukan baik dalam bentuk lump sum (sekaligus) maupun dalam

bentuk angsuran.17

Sedangkan Wiroso mendefinisikan murabahah sebagai salah satu bentuk jual

beli yang bersifat amanah. Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli

berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli

dan keuntungan penjualpun diberitahukan kepada pembeli.18

Adapun menurut MUI, sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa DSN

No.4/DSN-MUI/IV/2000

Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank

syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya

kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan

marjin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah.19

Dalam transaksi murabahah, penjual harus menyebutkan dengan jelas barang

yang diperjual belikan dan tidak termasuk barang haram, demikian juga harga

pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebutkan

16 M.Syafi’I Anwar,Alternatif terhadap sistem bunga ” jurnal ulumul; Qur’an ,11,9.(oktober,1991),h.13.

17 Adiwarman A.karim, Bank islam”Analisis Fiqh dan keuangan( jakarta :IIIT Indonesia,2003). Cet.ke.1,h.161.

18 Wiroso, Jual beli murabahah,( yogyakarta : III Press,2005), h.14. 19 Syafii.Antonio, Bank syariah dari teori kepraktik,

16

dengan jelas.20 dengan cara ini, si pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari

barang yang dibeli dan dikehendaki penjual.

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah

dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (inventory).21 Melalui akad

murabahah, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki

barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai lebih dulu. Dengan kata

lain, nasabah telah memperoleh pembiayaan dari bank untuk pengadaan barang yang

dibutuhkan.

Dari beberapa pengertian di atas, baik dalam literatur fiqh maupun praktisi

perbankan dapat disimpulkan bahwa pengertian murabahah adalah kontrak jual beli

barang antara penjual (Bank) dan pembeli (nasabah) dengan fasilitas penundaan

pembayaran baik untuk pembelian assset modal kerja maupun investasi dengan harga

asal ditambah dengan keuntungan dan jangka waktu yang telah disepakati kedua

belah pihak dan cara pembayarannya dapat dilakukan sekaligus (tunai) pada saat

jatuh tempo ataupun dengan cicilan(angsuran).

B. Dalil syariah mengenai jual beli

Al Imran ayat : 130

⌧

20 Zainul arifin, dasar-dasarmanajeen Bank syariah,(jakarta: Al Fabet ,2002),cet.ke-1,h.25. 21 Karnaen perwataatmadja dan Muhammad syafii Antonio, Apa dan bagaimana Bank

syariah, (Jakarta:yogyakarta,1992) cet,ke-1. h.25.

17

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda(228) dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Annisa ayat : 29

⌧ ☺

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Al-Baqarah ayat 275 yaitu:

☺⌧

☺

☺

☺

Artinya: orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila,keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan

18

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka: mereka kekal di dalamnya.

Ayat ini dengan tegas melarang kita untuk mengambil harta orang lain dengan

jalan batil tidak sah, terutama riba yang memang pada kala itu praktik riba menjadi

tradisi dalam masyarakat bahkan hingga kini), namun sebaliknya kita dianjurkan

untuk mencari harta (keuntungan) dari jalan yang diridhai Allah yakni melalui jalan

perniagaan (jual-beli, karena murabahah merupakan salah satu bentuk jual-beli maka

ayat ini dapat dijadikan landasan syariah akan kebutuhan murabahah.

b. Al- Hadist Dari suhaib ar-Rumi R. A, bahwa Rasulullah saw bersabada: tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, Muqaradhah (mudharabah). Dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual: ( HR Ibnu Majah)22

C. Rukun dan syarat murabahah

Murabahah merupakan suatu transaksi jual beli, dengan demikian rukun-

rukunnyapun sama dengan rukun jual beli, yaitu:

1. pihak yang berakad dalam hal ini penjual dan pembeli

2. objek yang diakadkan yaitu:

a. barang yang diper jual beli kan

b. harga barang yang diper jual beli kan

22 Hafidz Bin Hajar Al-Asqolani, Bulughul Maram Min Adilati Al-ahkam,( semarang : Toha

Putra.1378)h.193

19

3. Akad / sighat yaitu ijab dan qobul.23

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai rukun jual beli di atas yaitu:

Syarat-syarat pihak yang berakad yaitu:

a. Cakap hukum

b. Suka rela (ridah), tidak dalam keadaan dipaksa/ terpaksa/ dibawah tekanan

c. Yang melakukan akad itu adalah dua orang yang berbeda / tidak sama.24

Syarat-syarat Harga barang adalah:

a. Harga yang disepakati oleh kedua pihak harus jelas jumlahnya.

b. Boleh diserahkan pada waktu akad atau dibayarkan kemudian

c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan maka

barang yang dijadikan nilai tukar adalah bukan yang Diharamkan syara’

seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak ternilai dalam

syara’

D. Jenis-jenis Murabahah

Murabahah dapat dibedakan menjadi (2) macam, yaitu:

1. Murabahah tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang

beli atau tidak, Bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan

barang pada murabahah ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan

ada tidaknya pesanan atau pembeli.

23 Tim pengembangan Perbankan Syariah Institut BAnkir Indonesia, Konsep, Produk, Dan

implementasi Operasional Bank Syariah, ( jakarta: Djambatan,2003),h.66 24 Nasroen Haroen, Fiqih Muamalat, ( Jakarta: GAya Media Pratama,2000), h.115.

20

2. Murabahah berdasarkan pesanan, maksudnya Bank syariah baru akan

melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang

memesan barang sehingga penyediaan barang baru akan dilakukan jika ada

pesanan, pada murabahah ini, pengadaan barang sangat tergantung atau

terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut

E. Pembiayaan perumahan berbasis akad Murabahah.

Bank-bank islam umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan

pembiayaan jangka pendek kepada para nasabahnya guna pembelian barang

meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. 25

Murabahah sebagai suatu jual beli dengan pembayaran tunda, dapat terjadi

baik pada harga tunai, dengna mennghindari segala bentuk mark-up pengganti waktu

yang ditundakan untuk pembayaran, ataupun pada harga tunai plus mark-up untuk

pengganti waktu penundaan pembayaran26

Memiliki rumah sendiri kini bukan lagi sesuatu yang sulit, karena saat ini

sudah ada fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) di Indonesia yang saat ini dikenal

ada dua jenis KPR:

a. KPR Syariah, yaitu suatu kredit yang diperuntukan kepada masyarakat

berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan

25 Abdullah saeed, PhD, Menyoal bank syariah, paramadina,2006 cet III. Hal.120 26 IAIB,100 Questions and 100 Answers, h.385.

21

perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki.

Bentuk subsidi yang diberikan :

Subsidi meringankan kredit dan subsidi menambah dana pembangunan atau

perbaikan rumah, kredit subsidi ini diatur sendiri oleh pemerintah, sehingga tidak

setiap masyarakat yang menganjurkan kredit dapat diberikan fasilitas ini. Secara

umum pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam memberikan subsidi

adalah penghasilan pemohon dan maksimum kredit yang diberikan.

b. KPR non subsidi, yaitu suatu KPR yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat,

ketentuan KPR ditetapkan oleh bank, sehingga penentuan besarnya kredit

maupun suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan27

Manfaat subsidi dari pembiayaan KPR syariah bersubsidi ini Nasabah

mendapatkan potongan dari uang muka dalam pembiayaan KPR Syariah bersubsidi

tersebut. Dan semakin nasabah berpenghasilan rendah akan mendapatkan subsidi dari

pemerintah semakin besar.28

1. Tata cara pelaksanaan KPR Syariah Bersubsidi.

Prosedur operasional pembiayaan Kredit pemilikan Rumah syariah

bersubsidi pada Bank Tabungan Negara Syariah yang pertama dilakukan adalah

nasabah mendatangi bank BTN Syariah untuk mengisi formulir permohonan

pembiayaan perorangan, selanjutnya nasabah diminta untuk melengkapi data untuk

27 Brosur, Ayo ke Bank, memiliki rumah sendiri dengan KPR, sahabat konsumen bank 2008

28 Ibid

22

memudahkan dalam proses persyaratan pembiayan subsidi dalam Kepemilikan

Perumahan Rakyat, setelah semuanya lengkap, nasabah menyerhkan data-data yang

dibutuhkan untuk pembiayaan kepemilikan rumah tersebut. Dan pihak bank akan

memverifikasi ulang mengenai data-data nasabah. Berikut proseduur operasuonal

kredit pemilikan rumah syraiah bersubsidi.

2. Syarat Pemohon KPR Syariah Bersubsidi

1. Warga negara Indonesia

2. telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dan berwenang

melakukan tindakan hukum(telah dewasa)

3. padasaat pembiayaan lunas, usia pemohon tidak melebihi 65 tahun

4. memiliki penghasilan yang dapatmenjamin kelangsungna pembayaran

kewajiban (angsuran pokok & marjin) sampai pembiayaan lunas.

Penghasilan tersebut baik berifat tetap (gaji bulanan) maupun tidak tetap

(pendapatan dari pekerjaan bebas)

5. mempunyai pekerjaan tetap atau menjalankan usahanya sendiri

(wiraswasta) dengan kerja minimum 1 tahun.

6. tidak memiliki kredit/pembiayaan bermasaah baik dibank maupun dibank

lain.

7. pemohon yang masih berstatus sebagi nasabah dibank untuk jenis

kredit/pembiayaan apapun disyaratkan sesuai ketentuan babnk,

23

penghasilannya masih cukup untuk membayar kewajiban (angsuranpokok

&marjin)atas seluruh pembiayaan (baik yang telah ada maupun yang akan

diminta)

8. menyampaikan NPWP (Nomor pokok Wajib pajak) pribadi untuk

pemohon dengna jumlah pembiayaan > Rp.100 juta atau SPT pasal 21

form A1 untuk pemohon dengan jumlah pembiayaan > Rp.50 juta sampai

dengan < Rp. 100 juta atau sesuai dengan ketentuan ynag berlaku.

3. Data pemohon (nasabah pengajuan pembiayaan)

Dalam pengajuan kredit kepemilikan rumah b di BTN syraiah ini pihak

nasabah harus memenuhi persyartan yang telah ditetapkan oleh BTN Syariah antara

lain:

1. Berpenghasilan tetap/karyawan

a. Aplikasi pemohon

b. Copy KTP, copy Kartu Keluarga, copy surat nikah/cerai.pas photo

pemohon dan pasangan (suami/istri)yang masih berlaku

c. Copy slip gaji atau surat keterangan penghasilan yang telah

disahkan

d. Copy rekening tabungan /giro di BTN Syariah

e. Surat kuasa pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran kolektif

Berpenghasilan tidak tetap/wiraswasta

a. Aplikasi pemohon

24

b. Copy KTP, copy Kartu keluarga, copy surat nikah/cerai,pas photo

pemohon dan pasangan (suami /istri) yang masih berlaku

c. Copy slip gaji atau surat keterangan penghasilan yang telah

disahkan

d. Copy rekening tabungan/giro di BTN Syariah.

e. Surat kuasa pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran kolektif.


a. Aplikasi pemohon

b. Copy KTP,copy Kartu keluarga,copy surat nikah/cerai, pas photo

pemohon dan pasangan (suami/istri)ynag masih berlaku

c. Surat keterangan penghasilan

d. Copy rekening tanbungan /giro Di BTN Syariah

e. Copy akta perusahaan, izin usaha atau praktekm SIUP ( suarta izin

usaha perdagangan)/TDP ( tanda Daftar Perusahaan, NPWP

(Nomor pokok wajib pajak)

f. Laporan keuangan perusahaan.

4. Akad-akad yang digunakan adalah:

1) Dana investor yang diinvestaasikan kepada lembaga penerbit pebiayaan

adalah : menggunakan akad Mudharabah, baik muharabah Muthlaqah

maupun Mudharabah Muqayyadah atau Musayrakah:

25

2) Pembiayaan kepemilikan rumah dengan prinsip syariah adalah dengna

menggunakan akad Murabahah.

3) Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga penerbit pembiayaan kepada

pengembang dengan prinsip syraiah adalah dengan menggunakan akad

istisna’ atau musyarakah.

4) Pelaksanaan subsidi pemerintah kepada nasabah adalah dengan

menggunakan akad hawalah : yaitu dengan pengalihan sebagian kewajiban

nasabah kepada pemerintah melalui subsidi.

5. Kelompok sasaran dan pilihan subsidi

kelompok sasaran yang memenuhi syarat mendapatkan subsidi :

a. belum pernah memiliki rumah

b. belum pernah menerima subsidi perumahan

c. mempunyai penghasilan dari tempat bekerja/usaha yang didasarkan atas gaji

pokok atau pendapatan pokok per bulan paling banyak Rp.2.500.000,00 ( dua juta

lima ratus ribu rupiah), yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok sasaran,

sebagaimana diatur dalam pasal 3 peraturan menteri negara perumahan rakyat

nomor 04/PERMEN/M/2007 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman

denga dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPR Syariah bersubsidi.

Bantuan pemerintah perumahan diberikan kepada keluarga/rumah tangga

yang baru pertama kali memiliki rumah atau baru pertama kali menerima subsidi

26

perumahan dan termasuk kedalam kelompok sasaran masyarakat bepenghasilan

rendah,sesuai dengan tabel dibawah:

Tabel 2.1

Batasan Penghasilan

Kelompok sasaran Batasan penghasilan (Rp./Bulan)

I 1.700.000≤pengasilan ≤2.500.000

II 1.000.000 ≤ penghasialan <

1.700.000

III Penghasilan < 1.000.000

Sumber menpera swakelola, pemantapan dan pemutakiran skim dan mekanisme KPR bersubsidi dan KPR syariah bersubsidi.

Pembiayaan perumahan bersubsidi dengan prinsip syariah untuk masing-

masing kelompok sasaran, berupa Kredit Pemilikan Rumah Syariah Bersubsidi. Skim

subsidi yang diberikan melalui Kredit Pemilikan Rumah Syariah Bersubsidi adalah

subsidi Uang Muka, dengan besaran nilai subsidi untuk masing-masing kelompok

sasaran, berikut tabel besaran subsi di uang muka.

Tabel 2.2.

Subsidi Uang Muka

Kelompok sasaran Maksimum Nilai Subsidi/Rumah Tangga (Rp)

Subsidi uang Muka

I 8.500.000

II 11.500.000

III 14.500.000

27

Sumber MENPERA,laporan swakelola, pemantapan dan pemutakiran skim dan mekanisme KPR bersubsidi dan KPR syariah bersubsidi

6. Ketentuan KPR Syariah Bersubsidi

1. Kredit Pemilikan RumahSyariah Bersubsidi diterbitkan oleh lembaga

penerbit pembiayaan (LPP) dalam rangka pemilikan Ruamh Sederhana Sehat

(RSH) oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang merupakan kelompok

sasaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sesuai denga tabel

2.2 diatas.

2. Lembaga Penerbit Pembiayaan yang berpartisipasi dalam program

pembiayaan bersubsidi bertanggung jawab untuk menyediakan pokok

pembiayaan yang dibutuhkan. Sedangkan pemerintah bertanggung jawab

untuk menyediakan dana subsidi yang dibutuhkan bagi subsidi uangmuka.

3. Jenis rumah ynag dapat dibeli oleh masing-masing kelompok sasaran

mencakup seluruh pilihan jenis Rumah Sederhana sehat (RSH),dan sesuai

dengan batas maksimum harga rumah (tabel2.3) yang diperbolehkan untuk

dibeli melalui Kredit Pemilikan Rumah Syarih Bersubsidi.29

Tabel 2.3

Batas maksimum harga rumah

Kelompok sasaran Batas maksimum harga rumah

I 55.000.000

II 41.500.000

29 MENPERA, Pemantapan dan pemutakhiran skim dan mekanisme KPR bersubsidi dan

KPR syariah Bersubsidi. TAHUN 2008

28

III 28.000.000

Sumber MENPERA,laporan swakelola, pemantapan dan pemutakiran skim dan mekanisme KPR bersubsidi dan KPR syariah bersubsidi

Batas harga Jenis RSH yang dapat dibeli oleh masing–masing kelompok

sasaran mencakup seluruh pilihan jenis RSH, dan sesuai dengan batas harga RSH

paling banyak yang diperbolehkan untuk dibeli melalui KPR syariah bersubsidi

sebagaimana diatur dalam pasal 6 peraturan Menteri Negara perumahan Rakayat

Nomor 08/PERMEN/M/2008.tentag perubahan atas peraturan Menteri negara

perumahan rakyat nomor 04/PERMEN/M/2007 tentang pengadaan perumahan dan

permukiman dengan dukungan fasilitas subsdi perumahan melalui KPR syariah

bersubsidi. Persyaratan atas minimum uang muka dari nasabah dan maksimum

pembiayaan adalah sebagia berikut.

Tabel 2.4

Maksimum pembiayaan

kelompok

Subsidi uang muka

Minimum uang

muka (Rp)

Maksimum

pembiayaan (Rp)

Maksimum tenor

(tahun)

I 0 46.500.000 -

II 0 30.000.000 -

III 0 13.500.000 - Sumber MENPERA,laporan swakelola, pemantapan dan pemutakiran skim dan mekanisme KPR

bersubsidi dan KPR syariah bersubsidi

7. Persyaratan atas skim subsidi, dalam bentuk uang muka adalah sebagai

berikut:

29

a. Subsidi uang muka dari pemerintah diberikan untuk membayar sebagian atau

keseluruhan dari total uang muka ynag harus disediakan oleh Nasabah.

b. Apabila nilai pembiayaan lebih kecil dari maksimum subsidi dari

pemerintah,naka subsidi diberikan maksimum sebesar pembiayaan yang

disetujui oleh LPP.

c. Tingkat Marjin untuk subsidi uang muka ditetapkan oleh LPP sesuai dengan

kesanggupan LPP yang dituangkan didalam MoU dan PKO dengan

kementerian Negara Perumahan Rakyat.

d. Rumah sederhana Sehat (RSH) yang diperolehnya melalui fasilitas yaitu tidak

boleh diperjual belikan atau dipindah tangnakan dengan bentuk perbuatan

hukum apapun, kecuali :

Untuk Kepentingan LPP dalam rangka penyelamatan pembiayaan: atau Telah

melampaui jangka waktu 5 tahun sejak perolehannya.

e. pelaksanaan perihal sebagimana dimaksud pada huruf d angka (1) dan angka

(2) ditetapkan dan diatur dengan ketentuan tersendiri.

8. Tahapan pelaksanaan KPR Syariah bersubsidi

1. Tahap persiapan.

Tahap persiapan diawali dengan pemberitahuan kepada LPP Tentang program

pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan

melalui KPRS, pemberian kesempatan kepada LPP untuk mengajukan kesediaaan

dan kesanggupan menerbitkan KPRSH, serta melakukan penandatanganan

30

Memorandum kesepahaman / kesepakatan bersama (MoU) dan atau perjanjian

kerjasama operasional (PKO) .

Rincian tahapan sebagai berikut:

1. Kementerian Negara Perumahan Rakat memberitahukan kepada LPP tentang

program pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas

subsidi perumahan melalui KPRSH.

2. LPP mengajukan kesediaaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan

KPR Syariah bersubsidi.

3. atas dasar surat prnyataan kesanggupan dari LPP, kementrian negara

perumahan rakyat memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi sebagi

LPP pelkasanaan , dan apabila dipandang perlu akan dilakukan pemeriksaan

lapngan.

4. bagi LPP yang memenuhi persyaratan akan dilakukan:

a. penandatanganan MoU antara menteri/pejabat Eselon 1 Kementrian Negara

Perumahan Rakyat dengan Direktur Utama / Direksi/ ketua LPP pelaksana

tentang pelaksananan progarm pembiayaan perumahan dan pemukiman

dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui kredit pemilikan

rumah sederhana sehat (KPRSH).

2. Tahap pelaksanaan

31

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan mlai dari penerbitan KPR syariah

Bersubsidi oleh LPP pelaksana hngga pencairan subsidi30

9. Rincian tahap pelaksanaan sebagai berikut:

1. Penerbitan KPR Syariah bersubsidi dan permintaan Verifikasi.

a. LPP Pelaksana menerbitkan KPR Syariah Bersubsidi kepada nasabah yang

memenuhi ketentuan.

b. LPP pelaksana menghitung subsidi perumahan yangmenjadi hak nasabah

sesuai dengan skim yang dipilih.

c. LPP pelaksana menganjukan permintaan verifikasi sebagai tahapan

pencairan dana subsidi perumahan kepada kementrian negara perumahan

rakyat atas KPR Syariah besubsidi yang telah diterbtkan.

d. Tim Verifikasi melekukan kegiatan pemeriksaan adminstrasi yang meliputi

pengecekan kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi

nasabah penerima subsidi terhadap dokumen akad pembiayaan yang

mewakili dan apabila dianggap perlu dapat melakukan pengecekan

lapangan.

e. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan jumlah subsidi sesuai skim yang

berhak diterim nasabah dan dituangkan dalam berita acara (BA) Verifikasi.

Pemintaan pembayaran subsidi perumahan

30Mohamad yusuf asy’ari, peraturan menteri perumahan rakyat melalui KPR syariah

Bersubsidi, 24 desember.2008

32

a. LPP pelaksana mengajukan permintaan pembayaran subsidi perumahan

berdasarkan BA Verifikasi kepada kementria negara perumahan rakyat

dengan melampirkan dokumen tagihan pembayaran, yaitu kuitansi dan BA

Verifikasi.

b. sesuai dengan permintaan pembayaran dimaksud pada angka 2 huruf a,

pejabat membuat komitmen (PKK) yang ditunjuk membuat surat

permintaan pembayaran (SPP) sebagai dasar penerbitan surat perintah

membayar (SPM) dana subsidi perumahan.

c. SPP sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dan dokumen tagihan

pembayaran disampaikan oleh PKK kepada pejabat penandatanganan SPM.

d. pejabat penandatanganan SPM melakukan pemeriksaaan atas LPP,

membuat dan menendatangani SPM apabila hasil pemeriksaaan atas SPP

telah memenuhi persyaratan, dan mengajukan SPM tersebut kepada

Direktur jenderal perbendaharaan (DJP) Direktur pengelolaaan kas negara.

e. DJP Direktorat pengelolaan kas negara melakukan pengujian terhadap SPM

yang diajukan dan menerbitkan surat perintah pencaiaran dana (SP2D)

apabila SPM yang diajukan telah memenuhi persyaratan.

f. kuasa bendahara umum negara (BUN) pusat menandatangani SPD,

kemudian memindahbukukan dana dari rekening kas umum negara (KUN)

ke rekening Giro LPP pelaksana sesuai dengan usulan permintaan

pembayaran dana subsidi dai LPP Pelaksana.

2. Penyaluran subsidi perumahan.

33

a. LPP Pelaksana menerima subsidi perumahan dari rekening KUN sesuai

dengan SPD yang diterbitkan oleh kuasa bendahara umum negara (BUN)

pusat.

b. LPP Pelaksana menyalurkan subsidi perumahan, yaitu menyalurkan subsidi

uang muka kepada nasabah melalui pengembang sebagai bagian uang muka

KPR dari nasabah yang disetujui dan akan mengurangi pokok pinjaman.

10. Tahap monitoring evaluasi dan pengendalian.

Tahap monitoring, evaluasi dan pengendalian merupakan kegiatang

pengawasan dan pengendalian, agar pelaksanaan program perumahan dan

permukiman dengan dukungna fasilitas subsidi perumahan melalui KPR Syariah

bersubsidi dapat memenuhi rencana dan target yang telah ditetapkan.

Rincian tahap monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagai berikut:

1. kementrian negara perumahan rakyat bersama-sama dengan departemen

keuangan melakukan monitorig dan evaluasi atas pelaksanaan program.

2. monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan

lapangan dan melakuakn rapat-rapat kordinasi dengan LPP Pelaksana.

3. tindak lanjut kegiatan monitoring dan evaluasi adalah berupa rekomendasi

tindakan koreksi dan atau tindak turun tangan atas kinerja pelaksanaan

program.

4. rekomendasi tindakan koreksi dana atau tindak turun tangan untuk

pengendalian progaram adalah berupa:

a. surat peringatan

34

b. pencabutan dan pengembalian subsidi.

c. Proses hukum terhadap penyimpangan yang terjadi sesuai dengan

ketetuan peraturan perundangan yang berlaku.

11. Pengajuan KPR syariah bersubsidi oleh kelompok sasaran

1. Kelompok sasaran secara langsung atau kolektif mengajukan KPR syariah

bersubsidi ke LPP pelaksana, dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagi

berikut:

a. surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja atau kelurahan.

b. surat pernyataan belum perah menerima subsidi perumahan yang

ditandatangani diatas materai secukupnya dan disahkan oleh kelurahan

atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1.

c. surat pernyataan tidak akan memindahtangankan RSH sebelum 5 (lima)

tahun yang ditandatangani diatas materai secukupnya dengan

menggunakan Format A2.

2. KPR Syariah bersubsidi diberikan kepada kelompok sasaran yang memenuhi

batas harga RSH dan memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh pihak

terkait.

12. Ketentuan pelaksanaan.

Kerentuan LPP

1. Lembaga Keuangan Bank

35

a. Bank syariah nasional atau unit usaha syariah bank umum atau bank swasta

nasional atau bank pembangunan daerah atau bank perkreditan rakyat

syariah(BPRS)

b. Berbadan hukum, mempunyai ijin usaha dan ijin operasi syariah dari

instansi yang berwenang

c. Mengajukan kesediaan dan persyaratan kesanggupan untuk menerbitkan

KPR syariah bersubsidi dengan menggunakan format A.

d. Khusus untuk BPRS harus melampirkan laporan keuangan 2(dua) tahun

terahir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau instansi yang berwenang.

e. Menandatangani MoU dan PKO dengan kementerian negara perumahan

rakyat

f. Mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksaaan program.

2. Lembaga keuangan non bank (LKNB/) /koperasi

a. berbadan hukum, mempunyai ijin usaha dan ijin operasi syariah dari instansi

yang berwenang

b. mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menebitkan KPR

syariah bersubsidi dengan menggunakan format A.

c. melampirkan rekomendasi sebagai pelaksana program KPR Syariah

bersubsidi dari bupati/walikota stempat dan dari instansi/asosiasi pembiana.

d. total aset paling sedikit Rp.1000.000.000.00 (satu milyar rupiah) sendiri dan

tidak diperbolehkan konsorsium.

36

e. mempunyai kemampuan menyediakan pokok pinjaman yang dibuktikan

denga aktiva lancar positif (aktiva lancar lebih besar dari hutang lancar) dan

surat dukungan dari bank.

f. sudah beroperasi dan melakukan simpan pinjam paling singkat selama 2

(dua) tahun

g. mempunyai anggota yang berminat terhadap KPR syariah bersubsidi paling

sedikit 20 (dua puluh ) orang.

h. melampirkan laporan tahunan/rapat anggota tahunan 2 (dua) tahun terakhir

yang telah disahkan oleh dinas/kantor koperasi setempat.

i. melampirkan laporan keuangan 2 (dua) tahun terahir yang telah diaudit oleh

akuntan publik atau instansi yang berwenang.

j. hasil audit laporan keuangan harus masuk kategori sehat.

k. mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama lembaga

l. mempunyai rekening giro atas nama lembaga

m. mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan uantuk pelaksanaan

program..

13. Ketentuan perpindahan Antar Kelompok Sasaran

1. kelompok sasaran dengan penghasilan lebih banyak diperbolehkan

membeli/memiliki RSH denga bats harga lebuh sedikit, sepanjang tetap

menggunakan skim an nilai subsidi yang diperuntukan bagi masing-masing

kelompok sasran asal, sebagai contoh:

37

a. kelompok sasran I membeli RSH dengan batas harga RSH paling banyak

Rp.41.500.000,00 ( empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) maka skim

dan nilai subsidinya menggunakan skim dan nilai subsidi untuk kelompok

sasaran I.

b. kelompok sasaran II membeli RSH dengan batas harga RSH paling banyak

Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) maka skim dan nilai

subsidinya menggunakan skim dan nilai subsidi untuk kelompok sasaran II.

2. kelompok sasaran dengan penghasilan lebih sedikit diperbolehkan

membeli/memiliki RSH dengna batas harga lebih banyak dengan ketentuan

besar nilai dan skim subsidi yang diterima mengikuti besar nilai subsidi

kelompok sasaran diatasnya yang dipilih, sebagai contoh:

a. kelompok sasaran II dan III membeli RSH dengan batas harga diatas

Rp.41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus riubu rupiah) dan paling

banyak Rp. 55.000.00,00 (lima puluh lima juta rupiah) maka skim dan nilai


3. penerapan skim subsidi uang muka dan pembiayaan KPR syariah Bersubsidi

pada perpindahan antar kelompok ssaran, sebagaimana tercantum pada tabel 2.

penerapan skim subsidi tersebut menggunakan asumsi harga rumah paling

banyak, uang muka paling sedikit untuk masing-masing kelompok sasran.

Tabel 2.

Perpindahan Antar kelompok sasaran untuk KPR Syariah bersubsidi dengan skim

subsidi Uang Muka.

38

Kelompok sasaran

Harga rumah (Rp)

UangMuka Paling Sedikit

Nasabah (Rp) Pembiayaan paling banyak (Rp)

I 55.000.000 41.500.000 28.000.000

8.500.000 8.500.000 8.500.000

0 0 0

46.500.000 33.000.000 19.500.000

II

55.000.000 41.500.000 28.000.000

8.500.000 11.500.000 11.500.000

*) 0 0

*) 30.000.000 16.500.000

III 55.000.000 41.500.000 28.000.000

8.500.000 11.500.000 13.500.000

*) *)

1.000.0000

*) *) 13.500.000

Ketetangan:

*) Pembiayaan sesuai dengan yang disetujui oleh LPP.

14. Proses Pencairan Dana Subsidi

1. pengajuan pencairan subsisi KPR Syariah bersubsidi dapat dilakukan setiap saat

sepanjang tahun anggaran berjalan. Untuk kemudahan administrasi dilakukan

secara periodik perbulan penerbitan KPR syariah bersubsidi.

2. LPP Pelaksana wajib menyediakan data-data untuk keperluan verifikasi antara

lain:

a. Salinan dokumen akad pembiayaan antara nasabah dengna LPP pelaksana

menggunakan format yang berlaku pada masing-masing LPP Pelaksana.

b. Surat pernyatan belum memiliki rumah dari nasabah yang ditandatangani diatas

materai secukupnya dan disahkan oleh kelurahan atau instansi tempat

vbekerja dengan menggunakn Format A1.

39

c. Surat pernyataan belum pernah meneriam subsidi perumahan dari nasabah yang

ditandatangani diatas materai secukupnya dan disahkan oleh kelurahan atau

instansi tempat bekerja dengan menggunakan format A1.

d. Surat keterangan dari instansi tempat bekerja atau kelurahan tentang

penghasilan nasabah.

e. Surat pernyataaan tidak akan memindahtangankan RSH sebelum 5 tahun yang

ditandatangani di atas materai secukupnya dengan menggunakan format A2.

f. Informasi mengenai harga RSH, tipe dan luas tanah /bangunan.

3. permohonan pencairan subsidi perumahan melaui KPR syariah besubsidi oleh

LPP diawali dengan penyampaian surat permintaan verifikasi ( Format B)

kepada kepala pusat pembiayaan perumahan dengan tembusan kepada Deputi

Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Sekretaris Menteri

Negara Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Anggaran, dan Direktur Jenderal

Perbendaharaan dengan dilampiri Daftar Realisasi Nasabah KPR syariah

bersubsidi (Format D) dan disertai soft copy dalam compact disk (CD) atau

diskete, untuk mempercepat proses konsolidasi, data nasabah ( Format D)

dalam bentuk soft copy dapat dikirim melalui internet dengan alamat

[email protected].

4. Tim verifikasi melaksanakan pemeriksaan /pengecekan data sampling nasabah

yang disiapkan oleh sekretariat verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran serta

kesesuaian data kualifikasi nasabah penerima bantuan dilokasi LPP Pelaksana

atau Kantor Kementrian Negara Perumahan Rakyat.

mailto:[email protected]

40

5. Hasil pemeriksaaan / pengecekan Tim Verifikasi tesebut dituangkan dalam berita

Acara Verifikasi sesuai Format E dan risalah verifikasi formt F dengan

dilampiri perbaikan format D , dibuat rangkap 6 (enam), 2 (dua) lembar untuk

Kementerian Negara Perumahan Rakyat,2 (dua ) lembar untuk kemnterian dan

2 (dua) lembar untuk LPP palaksana.

6. LPP Pelaksana mengajukan usulan pembayaran subsidi perumahan kepada

kepala pusat pembiayaan perumahan dengan tembusan kepada Deputi Menteri

Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Sekertaris Menteri Negara

Perumahan Rakyat, Derektur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal

perbendaharaan dengan dilengkpi dokumen sebagai berikut:

a. Surat permintaan pembayaran (Format C)

b. Foramat D (yang sudah dikoreksi dan diparaf oleh Tim Verifikasi).

c. Berita acara Verifikasi (Format E, Lampiran Format E, dan Format F)

d. Kuitansi seperti Format C1.

7. pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran anggaran belanja/penanggunag jawab kegiatan/pemegang komitmen

menerbitkan Surat Perntah Pembayaran (SPP) dan Pejabat Penguji menerbitkan

Surat Perintah Membayar(SPM), selanjutnya SPM diajukan ke Direktorat

Jenderal perbendaharaan c.q. Direktorat pengelolaan Kas Negara dengan

kelengkapan seperti pada angka 6.

8. Selanjutnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat pengelolaaan kas

negara menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) dan selanjutnya

41

memindahbukukan dana dari rekening Bendahara Umum Negara ke Rekening

Giro LPP Pelaksana.

9. LPP Pelaksana melaporkan posisi neraca pembiayaan setiap nasabah KPR

Syariah Bersubsidi kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat cq. Kepala Pusat

pembiayaan perumahan pada setiap akhir tahun selama masa subsidi sebagi bukti

penerimaan subsidi.

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK BTN SYARIAH

A. Sejarah lahirnya BTN Syariah.

BTN Syariah merupakan Strategic Bussiness Unit (SBU) dari Bank BTN yang

menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari

2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta.Pembukaan SBU

ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan

42

Syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip Perbankan Syariah, adanya Fatwa

MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004.31

Tujuan Pendirian

1. Untuk memenuhi kebutuhan Bank dalam memberikan pelayanan jasa

keuangan syariah.

2. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank.

3. Meningkatkan ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan lingkungan

usaha.

4. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan

pegawai.

B. Visi Dan Misi BTN Syariah

Visi dan Misi Bank BTN Syariah sejalan dengan Visi Bank BTN yang

merupakan Strategic Business Unit dengan peran untuk meningkatkan pelayanan dan

pangsa pasar sehingga Bank BTN tumbuh dan berkembang di masa yang akan

datang. BTN Syariah juga sebagai pelengkap dari bisnis perbankan di mana secara

konvensional tidak dapat terlayani.

41

Visi Bank BTN Syariah

"Menjadi Strategic Business Unit BTN yang sehat dan terkemuka dalam

penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan

bersama."

31 http/www.btnsyariah.com

http://www.btn/

43

Misi Bank BTN Syariah

1. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN.

2. Memberikan pelayanan jasa keuangan Syariah yang unggul dalam

pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan Syariah terkait

sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa

pasar yang diharapkan.

3. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah

sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan

lingkungan usaha serta meningkatkan shareholders value.

4. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap stakeholders

serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan

oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank.

Anggota DPS harus terdiri dari pakar dibidang syariah muamalah yang juga

memiliki pengtahuan umum bidang perbankan Persyaratan anggota DPS diatur dan

ditetapkan oleh DSN.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang

merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk

dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah

mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip

syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

44

Selain itu DPS juga mempunyai fungsi :

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha

Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait

dengan aspek syariah.

2. Sebagai mediator antara Bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan

saran pengembangan produk dan jasa dari Bank yang memerlukan kajian dan

fatwa dari DSN.

Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada Bank. DPS wajib

melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Bank Syariah yang diawasinya

kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

Prestasi yang diperoleh oleh BTN Syariah sampai saat ini diantaranya:

Penghargaan yang telah diterima oleh BTN Syariah :

Tahun 2005 :

Banking Quality Awards 2005

" The Best Customer Service and Teller 1st Rank "

Tahun 2006 :

Islamic Finance Quality Award & Islamic Financial Award 2006

" Unit Usaha Syariah Terbaik Kelompok Aset >100 Milyar Rupiah Peringkat 2 "

Islamic Finance Quality Award & Islamic Financial Award 2006

" Most Growing Earning Asset Marketing " , " Unit Usaha Syariah Kelompok Aset

45

>100 Milyar Rupiah "

Tahun 2007 :

Syariah Acceleration Award 2007

" Best Outlet Productivity "

Tahun 2008 :

Islamic Finance Award & Cup 2008

" The Best Sharia Division Asset > Rp. 500 M 2nd Rank "

D. Macam-macam produk BTN Syriah.

1. Produk pendanaan

a. Tabungan Batara IB

Tabungan Batara iB adalah Tabungan yang berdasarkan Prinsip Wadiah yang

bersifat simpanan dan bisa diambil setiap saat, tidak ada imbalan yang disyaratkan

kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang bersifat sukarela/sesuai kebijakan Bank,

tidak disyaratkan dan tidak diinformasikan baik secara lisan maupun tertulis oleh

pihak Bank.

Manfaat diantaranya

1. Mendapatkan Kartu ATM BATARA SYARIAH yang dapat digunakan

bertransaksi di lebih dari 4000 ATM Bank yang berlogo "Link"

2. Penyetoran dan Penarikan dapat dilakukan di semua Kantor Cabang Syariah

dan Kantor Layanan Syariah (on-line)

3. Tidak dikenakan biaya pengelolaan rekening

46

Dalam hal ini manfaat produk pendanaan dapat memudahkan nasabah dalam

bertransaksi setiap waktu, dan tidak memberatkan nasabah karena tidak adanya

produk pendanaan.

Persyaratan Pembukaan Rekening

1. Penabung dapat perorangan atau perusahaan/lembaga.

2. Berlaku untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.

3. Melampirkan foto copy KTP atau identitas diri lainnya.

4. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening.

5. Penabungan pertama minimal sebesar Rp.50.000,-.

6. Penabungan lanjutan minimal sebesar Rp.10.000,-.

Tabungan Investa Batara iB

Tabungan Investa Batara iB adalah Tabungan Batara Syariah Berdasarkan

Prinsip Mudharabah yang bersifat investasi atau berjangka yang penarikannya hanya

dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dengan imbalan yang disyaratkan atau

disepakati dalam bentuk nisbah yang tertuang dalam akad pembukaan rekening.

Manfaat diantaranya:

1. Mendapatkan Kartu ATM BATARA SYARIAH yang dapat digunakan

bertransaksi di lebih dari 4000 ATM Bank yang berlogo "Link".

2. Imbalan yang menarik sesuai dengan nisbah yang disyaratkan dan disepakati

bersama.

47

Dalam Tabungan investa Batara IB dapat menguntungkan nasabah karena

pihak bank dan nasabah juga sudah ada kesepakatan dalam pengambilan tabungan,

jadi nasabah tidak bisa sewaktu-waktu mengambil tabungan tersebut.


1. Penabung dapat perorangan atau perusahaan/lembaga.

2. Berlaku untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.




6. Penabungan lanjutan minimal sebesar Rp.50.000,- dan dalam kelipatan

sepuluh ribuan.

Pengambilan Kembali

Pengambilan kembali hanya dapat dilakukan setelah dana sesuai yang

diperjanjikan telah mengendap di Bank sekurang-kurangnya selama 1 (satu) bulan.

Saldo yang harus disisakan di Bank minimal Rp.100.000,-.

Bagi Hasil

a. Bagi hasil diberikan setiap akhir bulan dan dihitung berdasarkan saldo harian

yang mengendap pada bulan berjalan sesuai nisbah yang disepakati.

b. Bagi hasil dihitung melalui metode distribusi bagi hasil setiap akhir bulan dan

nisbah ini bersifat tetap, sesuai nisbah yang disepakati.


48

Secara administrasi untuk setiap pembukaan rekening, penabung diharuskan

mengisi formulir-formulir pembukaan rekening yang akan disediakan oleh petugas

Bank dengan melampirkan KTP/SIM atau Surat Keterangan Lembaga.

Tabungan Baitullah Batara iB.

Tabungan Baitullah Batara iB merupakan Tabungan yang bersifat investasi

atau berjangka yang diperuntukkan bagi calon jamaah haji dalam rangka persiapan

Biaya Perjalanan Ibadah Haji.

Manfaat

1. Memperoleh kepastian keberangkatan ibadah haji apabila kuota haji masih

tersedia dan tabungan telah mencapai syarat saldo minimal yang ditentukan

oleh Departemen Agama

2. Penyetoran dapat dilakukan di seluruh loket Bank BTN Kantor Cabang

Syariah dan Kantor Layanan Syariah

3. Tidak dikenakan biaya pengelolaan rekening


1. Penabung adalah perorangan dan Warga Negara Indonesia




5. Penabungan lanjutan minimal sebesar Rp.100.000,-.

49

Giro Batara iB

Giro Batara iB adalah Giro yang berdasarkan prinsip Wadiah Yad Dhamanah

merupakan simpanan pada Bank (perorangan atau badan hukum, dalam mata uang

rupiah atau valuta asing) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan

menggunakan Cek atau Bilyet Giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya

atau dengan pemindahbukuan.

Manfaat

1. Sarana Penitipan uang yang aman dan terpercaya

2. Menunjang aktivitas usaha dalam pembayaran dan penerimaan

3. Memudahkan aktivitas kebutuhan keluarga/ pribadi/ usaha

Dalam Giro Batara IB manfaatnya adalah jika nasabah ingin menarik saldo

dapat dilakukan setiap waktu.

a. Perorangan

1. Umur min 18 tahun/ sudah dewasa menurut hukum

2. Melampirkan foto copy KTP atau kartu identitas diri lainnya

3. Tidak termasuk dalam daftar hitam BI

4. Melampirkan Surat Referensi

5. Memiliki NPWP

6. Penyetoran pertama minimal Rp.500.000,-

b. Perusahaan/ Lembaga

1. Melampirkan foto copy Akte Pendirian Perusahaan/ Anggaran Dasar

dan Izin Usaha

50

2. Memiliki NPWP

3. Melampirkan Surat Kuasa Khusus untuk bertindak atas nama

perusahaan

4. Melampirkan surat Referensi

5. Tidak termasuk dalam daftar hitam BI

6. Penyetoran pertama minimal Rp.1.000.000,-.

Saldo Minimal

Saldo yang harus disisakan di Bank minimal sebagai berikut:

1. Perorangan Rp. 250.000,-

2. Lembaga Rp. 500.000,-

3. Joint Account Perorangan Rp. 500.000,-

Pemberian Bonus

a. Bank dapat memberikan bonus atau yang sejenis secara sukarela/sesuai

dengan kebijakan Bank kepada nasabah.

b. Pemberian bonus tidak disyaratkan atau tidak diinformasikan secara lisan

maupun tertulis.

c. Bonus dapat diberikan pada akhir bulan.

d. Atas pemberian bonus, nasabah dikenakan pajak sesuai ketentuan yang

berlaku.

e. Atas pemberian bonus juga diberikan pilihan pemotongan Zakat.

Biaya-biaya

1. Biaya penutupan rekening Rp. 20.000,-

51

2. Setiap penyerahan buku Cek atau Bilyet kepada nasabah dikenakan biaya

sebagai berikut:

Biaya materai 10 lembar x Rp. 3.000,- = Rp. 30.000,-

3. Biaya pengelolaan Rekening Koran Rp. 15.000,- per bulan.

4. Apabila saldo yang ada tidak mencukupi untuk biaya pengelolaan rekening,

maka rekening tersebut didebet sebesar sisa saldo yang ada.

5. Atas setiap Cek atau Bilyet yang ditarik melalui kliring yang ditolak karena

saldo efektifnya tidak mencukupi, dikenakan biaya tolakan Rp. 25.000,-

6. Setiap pembatalan atas Bilyet, dikenakan biaya Rp. 15.000,-

7. Atas setiap percetakan rekening koran berdasarkan permintaan Giran

dikenakan biaya administrasi Rp. 1.000,-/lembar.

8. Biaya Referensi Bank Rp. 50.000,-.

9. Biaya pengiriman rekening koran atas permintaan Giran Rp.10.000,-


Secara administrasi untuk setiap pembukaan rekening Giro diharuskan

mengisi formulir-formulir pembukaan rekening yang akan disediakan oleh petugas

Bank dengan melampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Deposito Batara iB

Deposito Batara iB adalah jenis penanaman dana nasabah pada Bank yang

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian

nasabah dengan bank. Deposito ini menggunakan prinsip Al Mudharabah Muttlaqah

yakni suatu perkongsian antara dua pihak di mana pihak pertama selaku pemilik dana

52

(shahibul maal) menyediakan dana, dan pihak kedua selaku pengelola dana

(mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Hasil keuntungan dari

pengelolaan dana itu akan dibagikan sesuai dengan nisbah/ratio yang telah disepakati

sebelumnya oleh kedua belah pihak.

Manfaat

1. Bagi Hasil yang menarik

2. Bagi Hasil dapat dikapitalisasikan ke dalam pokok

3. Bagi hasil deposito dapat dipindahbukukan untuk pembayaran angsuran

rumah

4. Jangka waktu penempatan bervariasi mulai 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12

bulan, dan 24 bulan

Dalam Deposito Batara IB bagi hasil dari deposito dapat dipindahbukukan

untuk pembayaran angsuran rumah jadi nasabah dapat membeli rumah dari bagi hasil

deposito tersebuut tanpa harus menyetorkan ke Bank.


1. Dapat dibuka atas nama perorangan atau perusahaan/ lembaga

2. Berlaku bagi Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing

3. Mengisi dan menandatangani formulir Pembukaan Rekening

4. Melampirkan foto copy KTP atau identitas diri lainnya

5. Minimum penempatan:

o Perorangan Rp.500.000,-

o Perusahaan/ lembaga Rp.2.500.000,-

53

Jangka Waktu

a. Jangka waktu 1 (satu) bulan

b. Jangka waktu 3 (tiga) bulan

c. Jangka waktu 6 (enam) bulan

d. Jangka waktu 12 (dua belas) bulan

e. Jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan

Pencairan Sebelum Jatuh Tempo

Terhadap pencairan sebelum tanggal jatuh tempo tidak dikenakan penalti,

namun Deposan tidak mendapatkan bagi hasil untuk periode bulan berjalan.

Perpanjangan

1. Automatic Roll Over (ARO)

Dapat diperpanjang secara otomatis setiap tanggal jatuh tempo atas

permintaan Deposan. Bilyet yang berlaku adalah bilyet yang diterbitkan

pertama kali, sedangkan nisbah/ratio yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku pada saat perpanjangan.

2. Non Automatic Roll Over (Non Aro)

Tidak diperpanjang pada tanggal jatuh tempo.

Perhitungan Bagi Hasil

1. Distribusi bagi hasil dihitung dengan menggunakan metode proporsional

harian berdasarkan bagi hasil bulan sebelumnya.

54

2. Bagi hasil diberikan setiap tanggal jatuh tempo dan dihitung berdasarkan

saldo rata-rata harian yang mengendap selama 1 (satu) bulan sesuai nisbah

yang disepakati.

Pembayaran Bagi Hasil Dikapitalisasi ke Pokok

Pada tanggal jatuh tempo pembayaran bagi hasil dapat langsung

dikapitalisasikan ke pokok Deposito setiap bulannya dengan pembatasan fasilitas

sebagai berikut:

1. Diberikan kepada nasabah perorangan dan lembaga berjangka waktu 1 (satu)

bulan ARO.

2. Penempatan deposito dengan kapitalisasi bagi hasil ke pokok minimal

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan harus mendapat persetujuan

Kantor Pusat.

Produk pembiayaan

Pembiayaan KPR BTN iB

Diperuntukkan bagi pemohon/ calon nasabah yang memenuhi persyaratan dan

dengan tujuan penggunaan untuk membeli rumah, rumah toko, apartemen dan jenis

rumah tinggal lainnya.

Pembiayaan KPR BTN iB berdasarkan prinsip Murabahah, di mana harga jual

didapatkan dari total harga beli dan margin (harga jual = harga beli + margin).

55

Keunggulan:

a. Angsuran tetap sampai lunas

b. Maksimal pembiayaan KPR BTN iB yang dapat diberikan adalah 80% untuk

nasabah non kolektif dan sebesar 90% untuk nasabah kolektif dari taksasi

Bank

c. Jangka waktu pembiayaan maksimal sampai dengan 10 (sepuluh) tahun

d. Lokasi rumah, rumah toko, apartemen dan jenis rumah tinggal lainnya bebas

e. Margin bersaing

f. Persyaratan mudah dan fleksibel

g. Pelunasan dipercepat tidak dikenakan penalty

h. Berdasarkan prinsip syariah

Syarat dan ketentuan:

1. Warga Negara Indonesia, usia minimal 21 tahun atau telah menikah

2. Pada saat pembiayaan lunas usia pemohon tidak melebihi 65 tahun

3. Memiliki penghasilan yang dapat menjamin kelangsungan pembayaran

kewajiban

4. Mempunyai pekerjaan tetap (sebagai karyawan atau pekerjaan lainnya yang

memperoleh gaji tetap) atau menjalankan usahanya sendiri (wiraswasta)

dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun fasidak memiliki pembiayaan

bermasalah baik di Bank maupun di Bank lain.

5. NPWP sesuai ketentuan yang berlaku

56

Pembiayaan KPR Indensya BTN IB

Pembiayaan KPR Indensya BTN iB diperuntukan bagi pemohon/ calon

Nasabah yang memenugi persyaratan dan dengan tujuan penggunaan untuk membeli

tanah dan rumah dari Bank, yang dibangun oleh pengembang berdasarkan pesanan

dari Nasabah, dimana Pengembang telah bekerjasama dengan Bank dalam hal

penyediaan Pembiayaan KPR Indensya BTN iB.

Syarat dan ketentuan:


2. Pada saat kredit lunas usia pemohon tidak lebih dari 65 tahun

3. Memiliki penghasilan yang dapat menjamin kelangsungan pembayaran

kewajiban



dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun

5. Tidak memiliki kredit bermasalah baik di Bank maupun di Bank lain


Keunggulan:

1. Angsuran tetap sampai lunas

2. Maksimal pembiayaan KPR Indensya BTN iB yang dapat diberikan adalah

sebesar 80% untuk Nsabah Non-Kolektif dan sebesar 90% untuk Nasabah

Kolektif dari taksasi Bank

3. Jangka waktu pembiayaan maksimal 10 tahun

57

4. Margin bersaing

5. Persyaratan mudah dan fleksibel

6. Pelunasan dipercepat tidak dikenakan penalty

7. Berdasarkan prinsip syariah

Pembiayaan Multiguna BTN iB

Pembiayaan Multiguna BTN iB ini diperuntukkan bagi pemohon/ calon

Nasabah yang memenuhi persyaratan dan dengan tujuan penggunaan untuk membeli

Mobil atau Motor, guna dimiliki atau dipergunakan sendiri. Harga jual yang

digunakan didapat dari total harga beli dan margin (harga jual = harga beli + margin).

Pembayaran untuk pembiayaan ini dilakukan dengan angsuran dengan jangka waktu

sebagai berikut:

a. Maksimal 5 (lima) tahun untuk pembelian mobil baru

b. Maksimal 4 (empat) tahun untuk pembelian mobil bekas

c. Maksimal 4 (empat) tahun untuk pembelian motor baru

Persyaratan Pemohon:


2. Pada saat kredit lunas usia pemohon tidak melebihi 65 tahun

3. Memilki penghasilan yang dapat menjamin kelangsungan pembayaran

kewajiban



dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun

58

5. Tidak memiliki kredit bermasalah baik di Bank maupun di Bank Lain


Keunggulan:

a. Angsuran tetap sampai lunas dalam hal ini tidak memberatkan nasabah jika

ada kenaikan harga pada mobil atau barang lainnya dan sistem

pembiayaannya Berdasarkan prinsip syariah

Pembiayaan Modal Kerja BTN IB

Pembiayaan Modal Kerja BTN iB adalah penyediaan dana oleh BTN Syariah

untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha Nasabah yang terdiri dari:

1. Memenuhi kebutuhan modal kerja usaha untuk industri sektor perumahan dan

industri ikutannya, perdagangan atau jasa

2. Pengadaan barang atau jasa atau proyek dengan Surat Perintah Kerja (SPK)

oleh Kontraktor

3. Memenuhi kebutuhan modal kerja untuk disalurkan kembali kepada

konsumen (end user)


1. Memiliki izin usaha dan izin lainnya sesuai ketentuan yang berlaku

2. Telah menjadi pemegang rekening giro di Kantor Cabang Syariah Bank BTN

Ketentuan Pembiayaan:

a. Pembiayaan yang dapat diberikan maksimal 100% dari kebutuhan modal kerja

b. Jangka waktu dapat diberikan maksimal selama jangka waktu 36 bulan

59

c. Nisbah bagi hasil ditetapkan sesuai hasil analisa usaha yang dilakukan oleh

pihak Bank dan disetujui oleh Nasabah

d. Biaya-biaya lain : Biaya Notaris, pengikatan barang agunan/ jaminan, biaya

asuransi

e. Agunan berupa barang persediaan, barang modal dan/ atau cessie atas piutang

penjualan

Pembiayaan Yasa Griya BTN iB

Pembiayaan Yasa Griya BTN iB adalah pembiayaan modal kerja untuk

pembangunan proyek perumahan kepada Pengembang/ Developer, di mana masing-

masing pihak menyertakan modal dengan berbagi keuntungan menurut nisbah yang

disepakati dan resiko kerugian usaha sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-

masing, mulai dari:

1. Biaya pembangunan Konstruksi Rumah sampai dengan finishing, dan

2. Biaya Prasarana dan sarana


1. Memiliki izin usaha dan izin lainnya untuk melakukan kegiatan pembangunan

proyek perumahan

2. Telah menjadi pemegang rekening giro di kantor Cabang Syariah Bank BTN

Ketentuan Pembiayaan:

a. Pembiayaan yang dapat diberikan maksimal 80% dari kebutuhan modal kerja

instruksi

b. Jangka waktu dapat diberikan maksimal selama jangka waktu 24 bulan

60

c. NIsbah bagi hasil ditetapkan sesuai hasil analisa usaha yang dilakukan oleh

pihak Bank dan disetujui Nasabah

d. Biaya-biaya lain: Biaya Notaris, pengikatan barang agunan/ jaminan, biaya

asuransi

e. Agunan berupa lokaso proyek yang dibiayai

Produk jasa

RTGS (Real Time Gross Settlement)

Definisi

Real Time Gross Settlement (RTGS), sesuai PBI No.6/8/PBI/2004 adalah

merupakan suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang

rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara

individual.

Jenis Layanan

• Single Credit Transaction

• Multiple Credit Transaction

Biaya Transaksi RTGS

61

Jangka waktu uang sampai

RTGS : 1 hari kerja

Kiriman Uang Rupiah (SKN)

Biaya

1. Dari Tabungan : Rp.7500,-

2. Tunai : Rp.15000,-

Waktu Kliring (hari kerja)

1. Pukul 07.30-10.00 WIB

2. Pukul 11.30-14.00 WIB

Jangka Waktu uang sampai

SKN : 2 hari kerja

BAB IV

ANALISA BANK BTN SYARIAH DALAM MEMBERIKAN

PEMBIAYAAN KPR SYARIAH BERSUBSIDI

A. Praktek Analisa kelayakan nasabah dalam pengajuan pembiayaan KPR

Syariah bersubsidi.

Analisa kelayakan pembiayaan adalah suatu kegiatan penelitian secara

mendalam terhadap suatu usaha untuk mengetahui layak tidaknya usaha tersebut

dijalankan dan menentukan seberapa besar keuntungan dan kerugian yang akan

62

timbul dari usaha tesebut. Pembiayaan yang diberikan kepada suatu usaha merupakan

sumber pendapatan besar dalam operasional lembaga keuangan. Selain dapat

mendatangkan keuntungan, pembiayaan juga mengandung tingkat resiko yang

bervariasi dan dapat mengganggu likuiditas lembaga keuangan tersebut

1. Tujuan Analisa Kelayakan Pembiayaan

Analisa kelayakan pembiayaan yang dilakukan sebelum mengambil keputusan

pembiayaan memiliki beberap tujuan sebagai berikut:32

1. Menghindari resiko kerugian

Kerugian yang akan terjadi dimasa depan merupakan suatu ketidakpastian, Ada

kerugian yang dapat diramalkan dan ada pula kerugian yang terjadi di luar

perkiraan pengusaha. Analisa kelayakan dilakukan untuk meminimalisasi resiko

yang terjadidalam kasus BTN Syariah.

2. Memudahkan perencanaan.

Segala informasi yang didapatkan dari hasil analisa kelayakan pembiayaan

digunakan dalam proses perencanaan sampai operasional usaha yang akan

dilakukan

61

3. Memudahkan pengawasan.

Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan usaha agar tidak keluar dari rencan

yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakuakn terhadap kegiatan usaha secara

menyeluruh dan dapat difokuskan kepada beberapa sektor yang dianggap kritis.

32 Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis.(jakrta:Kencana ).h.19.

63

4. Memudahkan pengendalian

Apabila dalam proses pengawasan ditemukan penyimpangan, maka harus

segera dikendalikan agar tujuan usaha untuk mendapatkan keuntungan dapat

tercapai.

2. Tata cara pelaksanaan KPR Syariah Bersubsidi pada BTN Syariah

Tata cara pelaksanaan KPR Syariah bersubsidi ini mengacu pada Peraturan

menteri negara perumahan rakyat nomor/19/PERMEN/M/2008, tanggal 24 Desember

2008. tentang :Tata cara pelaksanaan subsidi perumahan melalui KPR Syariah

bersubsidi33 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan kredit pemilikan

rumah sederhana sehat (KPRSH) adalah kredit atau pembiayaan yang diterbitkan oleh

lembaga penerbit kredit atau pembiayaan yang meliputi KPR Bersubsidi,

KPRS/KPRS Mikro bersubsidi, Atau KPR sarusuna Bersubsidi, baik konvensional

maupun dengan prinsip syariah..

Pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi dengan prinsip syariah,

selanjutnya disebut KPR Syariah bersubsidi, adalah pembiayaan yang diterbitkan

oleh lembaga penerbit pembiayaan yang telah beroperesi dengan prinsip syariah

dalam rangka pemilikan rumah sederhana sehat ( RSH) yang dibeli dari pengembang.

Setiap pemberian pembiayaan harus dibuatkan suatu perjanjian antara pihak

BTN Syariah selaku lembaga penerbit pembiayan (LPP) dan nasabah sebagai

pemohon.

33 Peraturan MENPERA, tata cara pelaksanaan subsidi perumahan .desember.24. 2008

64

Dalam pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini Bank BTN Syariah terpilih

sebagai Bank pelaksana untuk menyalurkan subsidi uang muka dari menpera atau

pemerintah, karena secara organisasi BTN Syariah masih satu induk dengan BTN

Konvensional, karena sebelumnya Bank BTN konvensional telah atau sebagai Bank

pelaksana dana subsidi tersebut maka secara otomatis BTN Syariah menganut dari

konvensional secara sistem Syariah.

Dalam jumlah keseluruhan nasabah yang mendapatkan kucuran dana dari

pemerintah setiap tahunnya sangat mengalami kemajuan yang cukup baik. Karena

dari BTN Syariah sendiri sebagai Bank penyalur dana subsidi mulai tahun 2005 dan

pada saat itu baru ada 5 (Lima) unit Bank atau nasabah yang Realisasi, dan sampai

bulan juli tahun 2009 ada hampir 5000 (Lima ribu) nasabah atau unit rumah yang

menggunakan akad KPR Syariah bersubsidi .

Dalam pengajuan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini ada beberapa

prosedur pengajuan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi pada Bank Tabungan

Negara Syariah (BTN Syariah) diantaranya Dalam persyaratan Pengajuan


2. telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dan

berwenang melakukan tindakan hukum(telah dewasa)

3. padasaat pembiayaan lunas, usia pemohon tidak melebihi 65 tahun

4. memiliki penghasilan yang dapatmenjamin kelangsungna pembayaran

kewajiban (angsuran pokok & marjin) sampai pembiayaan lunas.

65

Penghasilan tersebut baik berifat tetap (gaji bulanan) maupun tidak tetap

(pendapatan dari pekerjaan bebas)

5. mempunyai pekerjaan tetap atau menjalankan usahanya sendiri

(wiraswasta) dengan kerja minimum 1 tahun.

6. tidak memiliki kredit/pembiayaan bermasaah baik dibank maupun

dibank lain.

7. pemohon yang masih berstatus sebagi nasabah dibank untuk jenis

kredit/pembiayaan apapun disyaratkan sesuai ketentuan babnk,

penghasilannya masih cukup untuk membayar kewajiban

(angsuranpokok &marjin)atas seluruh pembiayaan (baik yang telah ada

maupun yang akan diminta)

8. menyampaikan NPWP (Nomor pokok Wajib pajak) pribadi untuk

pemohon dengna jumlah pembiayaan > Rp.100 juta atau SPT pasal 21

form A1 untuk pemohon dengan jumlah pembiayaan > Rp.50 juta

sampai dengan < Rp. 100 juta atau sesuai dengan ketentuan ynag

berlaku.

Dalam hal ini untuk pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini ada beberapa

item-item ketentuan yang sudah tercantum dari PERMEN MENPERA No.8. tahun

2008. yang merupakan pembaharuan No.4 tahun 2007 . bahwa item-item tambahan

yang bisa mendapatkan pembiayaan KPR Subsidi adalah : Nasabah yang penghasilan

pokoknya perbulan paling banyak Rp.2.500.000.-dan nasabah tersebut belum

66

mempunyai rumah yang mana ada surat keterangan yang sudah dilegalisasi dari pihak

instansi terkait seperti kelurahan/rt/rw.

Dalam pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini syarat untuk nasabah

mendapatkan dana subsidi adalah salah satu syaratanya nasabah harus membuka

rekening atau mempunyai rekening tabungan di BTN Syariah dan saldo minimum

BTN ada peraturan bahwa minimal sebesar 1X angsuran dari pembiayaan itu

perbulan dan pihak BTN akan memblokir, hal ini semata-mata karena untuk

mengantisipasi nasabah lupa tanggal angsurannya sehingga kalau nasabah lupa,

sehingga kalau sudah lewat I hari dari 1 kali angsuran perbulannya pihak BTN tinggal

membuka blokiran saldo dari nasabah yang 1 kali angsuran tersebut dan untuk

selanjutnya mengingatkan nasabah untuk mengisi saldo blokir tadi

Dari pihak BTN Syariah sendiri dalam menilai kelayakan nasabah yang

mengajukan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini mengaju pada peraturan

Menpera tentang pembiayaan KPR Syariah bersubsidi, Seperti yang layaknya

lembaga keuangan/bank yang lain bahwa BTN Syariah juga merupakan salah satu

lembaga keuangan dimana Regulasi dan aturannya harus tunduk dan patuh pada

aturan yang ditetapkan oleh BI, maka jika ada pembiayaan yang bermasalah jalan

keluarnya adalah kami mengikuti sesuai yang ditetapkan oleh BI,mungkin dalam hal

ini proses pembinaan dan seandainya nasabah tersebut ada i’tikad baik untuk

menyelesaikan pembiayaan tersebut dilakukan Rescheduling Restrukturisasi dan

selama ini pembiayaan KPR Syariah bersubsidi di BTN Syariah belum ada yang

bermasalah dan kami harapkan begitu seterusnya.

67

Selanjutnya dalam jaminan harta benda ini perlu diketahui bahwa tidak

semua harta benda memenuhi syarat sebagai collateral, melainkan ada asas-asas

tertentu sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk dapatditerima sebagai jaminan atas

suatu pembiayaan , asas tersebut dikenal dengan MAST Principles, yaitu: 34

a. Marketability, dimaksud adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan yang

bersangkutan dan dengan demikian adanya pembeli atas jaminan tersebut

cukup banyak tanpa harus terlalu membanting harga.

b. Ascertainability of Value, dimaksud dengan agar jaminan yang diberikan

tersebut mempunyai suatu standar harga tertentu.

c. Stability of Value, harta benda yang dijadikan jaminan hendaknya tidak

menurun harganya bahkan jika mungkin terus naik dimasa mendatang.

d. Transferability, dimaksud agar harta benda ynag dijaminkan harus mudah

dipindah tangankan secara fisik maupun yuridis, artinya setiap anggota

masyarakat yang mampu diizinkan untuk membeli dan memilikinya.

4. Dalam menganalisa kelayakan nasabah BTN Syariah menggunakan Prinsip

berdasarkan pada 5C, yaitu.35:

1. Character adalah sifat atau karakter dari pihak pengelola usaha. Analisis

sering kali dilakukan dengan metode wawancara langsung kepada mudharib

dan orang-orang disekitar lingkungannya.

34 Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti. Manajemen Perkreditan Bank Umum, Op.Cit.,. h.87 35 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN).h.60.

68

3. Capacity adalah: kemampuan mudharib dalam menjalankan usaha dan

mengembalikan modal yang diberikan shahibul maal.

4. Capital dalah modal yang diperlukan untuk menjalankan usaha tersebut. Yang

Terdari atas tangible asset seperti dana dan material pendukung usaha. Tapi

terdapat intangible asset yang penting untuk dimiliki pengusaha yaitu

manajemen, kehlian dan sistem teknologi.

5. Collateral adalah jaminan yang diberikan mudharib kepada shahibul maal.

Jaminan tersebut biasanya senilai atau lebih besar dari modal usaha.

6. Condition adalah keadaan usaha mudharib yang dilihat dari pangsa pasar.

trend, prospek usaha bahkan kondisi politik dan ekonomi.

Lembaga keuangan syariah memiliki beberapa pendekatan yang digunakan

dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan antara lain: 36

1. pendekatan jaminan, artinya account officer memperhatikan kuantitas dan

kualitas jaminan yang dimiliki oleh mudharib.

2. pendekatan karakter, artinya analisis kelayakan pembiayaan dilakukan untuk

mengetahui sifat dan karakater mudharib dengan cara mencermati dengan

sungguh-sungguh serta melakukan wawancara dengan orang di

lingkunagnnya.

3. Pendekatan studi kelayakan usaha, artinya account officer mempetimbangkan

keadaan usaha mudharib dan prospeknya di masa yang akan datang.

36 Ibid

69

4. pendektan fungsi LKS, artinya upaya pengaturan terhadap likuiditas dana

yang dimiliki dengan pembiayaan yang dilakukan.

Jika legalitas berkas telah memenuhi syarat, langkah selanjutnya adalah survei

lapangan terhadap calon mudharib dan keadan usahanya. Kegiatan survei di BTN

Syariah tersebut mengacu pda prinsip umum 5 C antara lain :

1. Character (Karakter)

Account officer malakukan penilaian terhadap karakter dari calon

mudharib. Proses penilaian tersebut dilakukan dengan cara wawancara

langsung terhadap calon mudharib dan orang – orang dilingkungan

usahanya. Hasil dari wawancara tersebut dapat menunjukkan sifat calon

mudharib, apakah calon mudharib tersebut tersebut dapat dipercaya dan

bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang akan diberikan.

2. Capacity ( kemampuan )

Penilaian dilakukan oleh account officer untuk menngetahui tingkat

kemampuan calon mudharib dalam mengembalikan pinjaman . Penilain

tersebut dapat dilihat dari kondisi usaha calon mudharib meliputi jumlah

omzet perhari dan volume penjualannya. Account officer juga melihat

mutasi dari rekening tabungan calon nasabah untuk mengetahui frekwensi

menabungnya.

3. Capital ( Modal)

Dalam melakukan survei lapangan, account officer melihat kegiatan usaha

dari calon mudharib. Penilaian dolakukan terhadap modal usaha yang

70

selama ini digunakan, asset ynag dimiliki dan yang paling penting adalah

komoditi usahanya harus halal dan legal. Walaupun semua aspek penilaian

memenuhi syarat tetapi terdapat komoditi barang yang tidak halal, BTN

Syariah tidak dapat memberikan pembiayaan terhadap usahanya tersebut.

4. Collateral ( jaminan)

Dalam sebuah pengajuan pembiayaan di BTN Syariah, jaminan menjadi

aspek komplementer yang turut disertakan. Disebut sebagai komplementer

karena tidak semua calon mudharib wajib mencantumkan. Jika calon

mudharib memiliki asset seperti kendaraan atau tanah maka BPKB dan

sertifikatnya menjadi barang jaminan. Account officer memeriksa

legalitasnya juga melihat langsung barang jaminan sehingga dapat diketahui

harga perolehan dari jaminan tesebut.

5. Condition (Keadaan)

Account officer melihat kegiatan usaha calon mudharib dan keadaan

lingkungannya. Penilaian dilakukan terhadap usahanya apakah sesuai dengan

keadaaan perekonomian masyarakat sekitar, apakah memiliki letak yang strategis,

apakah kegiatan usahanya masih diminati masyarakat dan memiliki market share

yang cukup besar. Penilaian ini termasuk kedalam analisis eksternal karena melihat

keadaan diluar usaha nasabah

Dalam pengajuan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini diantara syaratnya

adalah nasabah harus menyetorkan slip gaji minimal 3 bulan terahir, karena untuk

71

melihat apakah nasabah mapu untuk melakukan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi

ini sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Jika nasabah yang mengajukan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini

pedagang, maka pihak bank akan melihat adari minimal usaha itu sudah 2 tahun dan

dan jika ada pembukuan yang harus diberikan adalah minimal selama 6 bulan terahir

Keuntungan yang didapat dari BTN Syariah dari pembiayaan KPR Sayraiah

bersubsidi ini adalahBTN Syariah bisa menjadi salah satu bank pelaksana dalam

program pemerintah ini, program rumah bersubsidi untuk warga atau masyarkat dan

menurut data BTN Syariah akad Realisasi KPR Syariah bersubsidi akad itu bisa

menjadi kebanggaan bagi kami dalam hal keuntungan.

Pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini sudah sesuai dengan ketentuan

syariah, karena produk pembiayaan atau pendanaan yang di keluarkan atau di

pasarkan kemasyarakat atau sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari DPS

(Dewan Pengawas Syariah), jika sudah mendapatkan opini dari DPS, insyaAllah

sudah sesuai syariah, karena KPR Syariah bersubsidi itu sendiri menggunakan akad

jual-beli murabahah, pihak BTN Syariah membeli rumah yang dibutuhkan nasabah

dari pengembang kemudian Bank menjual kembali kepada nasabah tersebut dengan

harga jual, ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati olah pihak

Bank dan Nasabah.

B. Analisa terhadap strategi pemasaran pembiayaan KPR Syariah bersubsidi

pada BTN Syariah.

1. Tata cara pelaksanaan KPR Syariah Bersubsidi.

72

Prosedur operasional pembiayaan Kredit pemilikan Rumah syariah

bersubsidi pada Bank Tabungan Negara Syariah yang pertama dilakukan adalah

nasabah mendatangi bank BTN Syariah untuk mengisi formulir permohonan

pembiayaan perorangan, selanjutnya nasabah diminta untuk melengkapi data untuk

memudahkan dalam proses persyaratan pembiayan subsidi dalam Kepemilikan

Perumahan Rakyat, setelah semuanya lengkap, nasabah menyerhkan data-data yang

dibutuhkan untuk pembiayaan kepemilikan rumah tersebut. Dan pihak bank akan

memverifikasi ulang mengenai data-data nasabah. Berikut proseduur operasuonal

kredit pemilikan rumah syraiah bersubsidi.

Dalam pengajuan kredit kepemilikan rumah di BTN syraiah ini pihak

nasabah harus memenuhi persyartan yang telah ditetapkan oleh BTN Syariah antara

lain:

1. Berpenghasilan tetap/karyawan

a. Aplikasi pemohon

b. Copy KTP, copy Kartu Keluarga, copy surat nikah/cerai.pas photo

pemohon dan pasangan (suami/istri)yang masih berlaku

c. Copy slip gaji atau surat keterangan penghasilan yang telah disahkan

d. Copy rekening tabungan /giro di BTN Syariah

e. Surat kuasa pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran kolektif


f. Aplikasi pemohon

73

g. Copy KTP, copy Kartu keluarga, copy surat nikah/cerai,pas photo

pemohon dan pasangan (suami /istri) yang masih berlaku

h. Copy slip gaji atau surat keterangan penghasilan yang telah disahkan

i. Copy rekening tabungan/giro di BTN Syariah.

j. Surat kuasa pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran kolektif.


a. Aplikasi pemohon

b. Copy KTP,copy Kartu keluarga,copy surat nikah/cerai, pas photo

pemohon dan pasangan (suami/istri)ynag masih berlaku

c. Surat keterangan penghasilan

d. Copy rekening tanbungan /giro Di BTN Syariah

e. Copy akta perusahaan, izin usaha atau praktekm SIUP ( suarta izin

usaha perdagangan)/TDP ( tanda Daftar Perusahaan, NPWP (Nomor

pokok wajib pajak)

f. Laporan keuangan perusahaan.

Akad-akad yang digunakan adalah:

5) Dana investor yang diinvestaasikan kepada lembaga penerbit pebiayaan

adalah : menggunakan akad Mudharabah, baik muharabah Muthlaqah

maupun Mudharabah Muqayyadah atau Musayrakah:

74

6) Pembiayaan kepemilikan rumah dengan prinsip syariah adalah dengna

menggunakan akad Murabahah.

7) Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga penerbit pembiayaan kepada

pengembang dengan prinsip syraiah adalah dengan menggunakan akad

istisna’ atau musyarakah.

8) Pelaksanaan subsidi pemerintah kepada nasabah adalah dengan

menggunakan akad hawalah : yaitu dengan pengalihan sebagian kewajiban

nasabah kepada pemerintah melalui subsidi.

2. Kelompok sasaran dan pilihan subsidi

Kelompok sasaran

1. kelompok sasaran yang memenuhi syarat mendapatkan subsidi :

a. belum pernah memiliki rumah

b. belum pernah meneria subsidi perumahan

c. mempunyai penghasilan dari tempat bekerja/usaha yang didasarkan atas gaji

pokok atau pendapatan pokok per bulan paling banyak Rp.2.500.000,00 ( dua juta

lima ratus ribu rupiah), yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok sasaran, sebagaimana

diatur dalam pasal 3 peraturan menteri negara perumahan rakyat nomor

04/PERMEN/M/2007 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman denga

dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPR Syariah bersubsidiBantuan

pemerintah perumahan diberikan kepada keluarga/rumah tangga yang baru pertama

kali memiliki rumah atau baru pertama kali menerima subsidi perumahan dan

termasuk kedalam kelompok sasaran masyarakat bepenghasilan rendah.

75

Bantuan pembiayaan perumahan diberikan kepada kelompok sasaran, baik

yang berpenghasilan tetap maupun yang berpenghasilan tidak tetap, yang memenuhi

persyaratan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan melalui Lembaga Penerbit

Pembiayaan yang bersedia memberikan pembiayaan perumahan bersubsidi dengan

prinsip syariah.

Batas harga Jenis RSH yang dapat dibeli oleh masing–masing kelompok

sasaran mencakup seluruh pilihan jenis RSH, dan sesuai dengan batas harga RSH

paling banyak yang diperbolehkan untuk dibeli melalui KPR syariah bersubsidi

sebagaimana diatur dalam pasal 6 peraturan Menteri Negara perumahan Rakyat

Nomor 08/PERMEN/M/2008.tentang perubahan atas peraturan Menteri negara

perumahan rakyat nomor 04/PERMEN/M/2007 tentang pengadaan perumahan dan

permukiman dengan dukungan fasilitas subsdi perumahan melalui KPR syariah

bersubsidi. Persyaratan atas minimum uang muka dari nasabah dan maksimum

pembiayaan adalah sebagia berikut :

3. Persyaratan atas skim subsidi, dalam bentuk uang muka adalah sebagaiberikut:

f. Subsidi uang muka dari pemerintah diberikan untuk membayar sebagian atau

keseluruhan dari total uang muka ynag harus disediakan oleh Nasabah.

g. Apabila nilai pembiayaan lebih kecil dari maksimum subsidi dari

pemerintah,naka subsidi diberikan maksimum sebesar pembiayaan yang

disetujui oleh LPP.

76

h. Tingkat Marjin untuk subsidi uang muka ditetapkan oleh LPP sesuai dengan

kesanggupan LPP yang dituangkan didalam MoU dan PKO dengan

kementerian Negara Perumahan Rakyat.

i. Rumah sederhana Sehat (RSH) yang diperolehnya melalui fasilitas yaitu tidak

boleh diperjual belikan atau dipindah tangnakan dengan bentuk perbuatan

hukum apapun, kecuali Untuk Kepentingan LPP dalam rangka penyelamatan

pembiayaan: atau Telah melampaui jangka waktu 5 tahun sejak

perolehannya.

4. Rincian tahap monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagai berikut:

5. kementrian negara perumahan rakyat bersama-sama dengan departemen

keuangan melakukan monitorig dan evaluasi atas pelaksanaan program.

6. monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan

lapangan dan melakuakn rapat-rapat kordinasi dengan LPP Pelaksana.

7. tindak lanjut kegiatan monitoring dan evaluasi adalah berupa rekomendasi

tindakan koreksi dan atau tindak turun tangan atas kinerja pelaksanaan

program.

8. rekomendasi tindakan koreksi dana atau tindak turun tangan untuk

pengendalian progaram adalah berupa:

a. surat peringatan

b. pencabutan dan pengembalian subsidi.

c. Proses hukum terhadap penyimpangan yang terjadi sesuai dengan

ketetuan peraturan perundangan yang berlaku.

77

5. Pengajuan KPR syraiah bersubsidi oleh kelompok sasaran

1. Kelompok sasaran secara langsung atau kolektif mengajukan KPR syariah

bersubsidi ke LPP pelaksana, dengan melengkapi dokumen persyaratan

sebagi berikut:

a. surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja atau kelurahan.

b. surat pernyataan belum perah menerima subsidi perumahan yang

ditandatangani diatas materai secukupnya dan disahkan oleh kelurahan

atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1.

d. surat pernyataan tidak akan memindahtangankan RSH sebelum 5 (lima)

tahun yang ditandatangani diatas materai secukupnya dengan

menggunakan Format A2.

2. KPR Syariah bersubsidi diberikan kepada kelompok sasaran yang memenuhi

batas harga RSH dan memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh pihak

terkait.

6. Ketentuan perpindahan Antar Kelompok Sasaran

1. kelompok sasaran dengan penghasilan lebih banyak diperbolehkan

membeli/memiliki RSH denga bats harga lebuh sedikit, sepanjang tetap

menggunakan skim an nilai subsidi yang diperuntukan bagi masing-masing

kelompok sasran asal, sebagai contoh:

a. kelompok sasran I membeli RSH dengan batas harga RSH paling banyak

Rp.41.500.000,00 ( empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) maka skim

78


sasaran I.

b. kelompok sasaran II membeli RSH dengan batas harga RSH paling banyak

Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) maka skim dan nilai


2. kelompok sasaran dengan penghasilan lebih sedikit diperbolehkan

membeli/memiliki RSH dengna batas harga lebih banyak dengan ketentuan besar

nilai dan skim subsidi yang diterima mengikuti besar nilai subsidi kelompok

sasaran diatasnya yang dipilih, sebagai contoh:

a. kelompok sasaran II dan III membeli RSH dengan batas harga diatas

Rp.41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus riubu rupiah) dan

paling banyak Rp. 55.000.00,00 (lima puluh lima juta rupiah) maka skim


sasaran II.

3. penerapan skim subsidi uang muka dan pembiayaan KPR syariah Bersubsidi

pada perpindahan antar kelompok ssaran, sebagaimana tercantum pada tabel 2.

penerapan skim subsidi tersebut menggunakan asumsi harga rumah paling

banyak, uang muka paling sedikit untuk masing-masing kelompok sasran.

7. Proses pencairan dana subsidi.

permintaan Verifikasi pencairan Subsidi perumahan.

79

1. pengajuan pencairan subsisi KPR Syariah bersubsidi dapat dilakukan setiap saat

sepanjang tahun anggaran berjalan. Untuk kemudahan administrasi dilakukan

secara periodik perbulan penerbitan KPR syariah bersubsidi.

2. LPP Pelaksana wajib menyediakan data-data untuk keperluan verifikasi antara

lain:

a. Salinan dokumen akad pembiayaan antara nasabah dengna LPP pelaksana

menggunakan format yang berlaku pada masing-masing LPP Pelaksana.

b. Surat pernyatan belum memiliki rumah dari nasabah yang ditandatangani

diatas materai secukupnya dan disahkan oleh kelurahan atau instansi tempat

vbekerja dengan menggunakn Format A1.

c. Surat pernyataan belum pernah meneriam subsidi perumahan dari nasabah

yang ditandatangani diatas materai secukupnya dan disahkan oleh kelurahan

atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan format A1.

d. Surat keterangan dari instansi tempat bekerja atau kelurahan tentang

penghasilan nasabah.

e. Surat pernyataaan tidak akan memindahtangankan RSH sebelum 5 tahun yang

ditandatangani di atas materai secukupnya dengan menggunakan format A2.

f. Informasi mengenai harga RSH, tipe dan luas tanah /bangunan.

3. permohonan pencairan subsidi perumahan melaui KPR syariah besubsidi oleh

LPP diawali dengan penyampaian surat permintaan verifikasi ( Format B)

kepada kepala pusat pembiayaan perumahan dengan tembusan kepada Deputi

Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Sekretaris Menteri

80

Negara Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Anggaran, dan Direktur Jenderal

Perbendaharaan dengan dilampiri Daftar Realisasi Nasabah KPR syariah

bersubsidi (Format D) dan disertai soft copy dalam compact disk (CD) atau

diskete, untuk mempercepat proses konsolidasi, data nasabah ( Format D)

dalam bentuk soft copy

4. Tim verifikasi melaksanakan pemeriksaan /pengecekan data sampling nasabah

yang disiapkan oleh sekretariat verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran serta

kesesuaian data kualifikasi nasabah penerima bantuan dilokasi LPP Pelaksana

atau Kantor Kementrian Negara Perumahan Rakyat.

5. Hasil pemeriksaaan / pengecekan Tim Verifikasi tesebut dituangkan dalam berita

Acara Verifikasi sesuai Format E dan risalah verifikasi formt F dengan

dilampiri perbaikan format D , dibuat rangkap 6 (enam), 2 (dua) lembar untuk

Kementerian Negara Perumahan Rakyat,2 (dua ) lembar untuk kemnterian dan

2 (dua) lembar untuk LPP palaksana.

6. LPP Pelaksana mengajukan usulan pembayaran subsidi perumahan kepada

kepala pusat pembiayaan perumahan dengan tembusan kepada Deputi Menteri

Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Sekertaris Menteri Negara

Perumahan Rakyat, Derektur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal

perbendaharaan dengan dilengkpi dokumen sebagai berikut:

a. Surat permintaan pembayaran (Format C)

b. Foramat D (yang sudah dikoreksi dan diparaf oleh Tim Verifikasi).

c. Berita acara Verifikasi (Format E, Lampiran Format E, dan Format F)

81

d. Kuitansi seperti Format C1.

7. pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran anggaran belanja/penanggunag jawab kegiatan/pemegang komitmen

menerbitkan Surat Perntah Pembayaran (SPP) dan Pejabat Penguji menerbitkan

Surat Perintah Membayar(SPM), selanjutnya SPM diajukan ke Direktorat

Jenderal perbendaharaan c.q. Direktorat pengelolaan Kas Negara dengan

kelengkapan seperti pada angka 6.

8. Selanjutnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat pengelolaaan kas

negara menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) dan selanjutnya

memindahbukukan dana dari rekening Bendahara Umum Negara ke Rekening

Giro LPP Pelaksana.

9. LPP Pelaksana melaporkan posisi neraca pembiayaan setiap nasabah KPR

Syariah Bersubsidi kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat cq. Kepala Pusat

pembiayaan perumahan pada setiap akhir tahun selama masa subsidi sebagi bukti

penerimaan subsidi.

82

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa

kesimpulan hasil pembahasan masalah konsep pembiayaan KPR Syraiah bersubsidi

melalui BTN Syariah. Didalam prekteknya serta beberapa saran dan bentuk

sumbangan pemikiran yang hendaknya dapat diperhatikan bersama, terutama bagi

pihak-pihak instansi yang terkait dibidang ini, dari uraian diatas dapat dirangkai

kesimpulan sebagai berikut:

a. Konsep pembiayaan KPR syariah bersubsidi pada Bank BTN Syariah

83

BTN Syariah memberikan persyaratan bagi calon nasabah yang akan mengajukan

pembiayaan KPR Syariah bersubsidi diantaranya :

Yang berhak mendapatkan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini adalah:

Kelompok sasaran Batasan penghasilan (Rp./Bulan)

I 1.700.000≤pengasilan ≤2.500.000

II 1.000.000 ≤ penghasialan < 1.700.000

III Penghasilan < 1.000.000

Syarat Pemohon KPR Syariah Bersubsidi 82


2. Telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dan berwenang

melakukan tindakan hukum(telah dewasa)

3. Padasaat pembiayaan lunas, usia pemohon tidak melebihi 65 tahun

4. Memiliki penghasilan yang dapat menjamin kelangsungan pembayaran kewajiban

(angsuran pokok & marjin) sampai pembiayaan lunas. Penghasilan tersebut baik

berifat tetap (gaji bulanan) maupun tidak tetap (pendapatan dari pekerjaan bebas)

5. Mempunyai pekerjaan tetap atau menjalankan usahanya sendiri (wiraswasta)

dengan kerja minimum 1 tahun.

84

6. Pemohon yang masih berstatus sebagi nasabah dibank untuk jenis

kredit/pembiayaan apapun disyaratkan sesuai ketentuan babnk, penghasilannya

masih cukup untuk membayar kewajiban (angsuranpokok &marjin)atas seluruh

pembiayaan (baik yang telah ada maupun yang akan diminta)

7. menyampaikan NPWP (Nomor pokok Wajib pajak) pribadi untuk pemohon

dengna jumlah pembiayaan > Rp.100 juta atau SPT pasal 21 form A1 untuk

pemohon dengan jumlah pembiayaan > Rp.50 juta sampai dengan < Rp. 100 juta

atau sesuai dengan ketentuan ynag berlaku.

b. Perkembangan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi pada Bank BTN

Syariah

Perkembangan dari program KPR Syariah bersubsidi dari pemerintah ini

sangat mengalami perkenmbangan yang sangat cepat, dari awal tahun 2005 nasabah

yang mengajukan pembiayaan kPR syariah bersubsidi di BTN syariah baru 5

nasabah, dan sampai tahun 2009 jumlah keseluruhan sudah ada 5000 nasabah.

c. Pembiayaan KPR Syariah bersubsidi yang di praktekkan di BTN Syariah telah

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena apapun produk pembiayaan atau

pendanaan yang dikeluarkan atau dipasarkan kemasyarakat sebelumnya sudah

mendapatkan persetujuan dari DPS(Dewan Pengawas Syariah), dari akad

pebiayaan KPR Syariah bersubsidi ini menggunakan akad murabahah, jadi

BTN Syariah membeli rumah yang dibutuhkan nasabah dari pengembang

kemudian pihak BTN syariah menjual kembali kepada nasabah tersebut

dengna harga jual, ditambah dengan marjin (keuntungan) yang telah

85

disepakati, Jadi sudah sesuai dengan prinsip syariah.

B. Saran.

1. Bagi lembaga BTN Syariah diharapkan lebih meningkatkan pelayanan,

membuat inovasi-inovasi baru yang tidak melaggar syariat islam. Tingkatkan

sosialisasi produk-produk BTN Syariah khususnya program KPR Syariah

bersubsidi ini kepada msyarakat baik melalui media masa, elektronik maupun

dilakukan secara langsung. Agar masyarkat yang tidak punya cukup uang

untuk memiliki rumah bisa terbeli dengan bantuan subsidi dari pemerintah.

2. Bagi akademis diharapkan dapat lebih menigkatkan kualitas kurikulum dalam

bidang perbankan syariah, dan dapat menigkatkan kualitas SDM yang handal

dan professional dalam bidang perbankan syraiah serta dapat diterima dengan

baik dalam masyarkat luas. DAFTAR PUSTAKA

REFERENSI BUKU

Al-Qur’an dan terjemahannya

Karim, Adiwarman. Ir., SE., MBA., MAEP., Ekonomi Mikro Islami,(Jakarta

:III,2003.h.98.

Hamid, M. Arifin., Dr., H., Mh. Membumikan ekonomi syariah Di Indonesia, eLSAS,

cet 1. jakrta, februari, 2007 h.289

Sarkaniputra., Sarkaniputra., AL-iqtishadiyyah, jurnal ekonomi ialam.P3EI.2004.

HAL.53-54

Zulkifli, Zulkifli., panduan praktis transaksi syariah.(Jakarta:zikrul hakim,2003),h.4.

86

Muslim, Shahih, V, h.44

Ridla, riba,h.11

Antonio., Syafii, Apa dan Bagaimana Bank Islam,(yogyakarta:PT Dfhana BAhakti

Prima Yaa .1992.) h.84

Muhammad, Manajemen pembiayaan Bank Syariah,( yogyakarta:UUP AMP

YKPN,2005)h.16-17.

Suharsimi arikunto, managemen penelitian, (jakarta: PT) Rineka cipta,1993),

cet.Kedua h.309

Suryabiata, Sumadi., metodologi penelitian, (jakarta: PT) Rajagrafindo 2004), cet

Enam belas, edisi, kedua ,h.76

Singarimbun., Masri., dan Effendi,sofian., metode penelitian Survai, (jakarta:

LP3ES,1989), edisi Revisi , h.192

Bagin, Burhan., Metode penelitian Kualitatif (Atualisasi Metodologis Ke Arah Ragam

Varian Kontemporer), (jakarta: PT.RajaGrafindo,2004), Cet.Ke-3, h.101

Al-Zajairiy, Abdurrahman., Kitab al-Fiqh’ Ala Madzhabibil Arba’ah, Darul Fikri,

Bairut,juz II, hlm.141.

Syafi’i., M. Antonio, Bank syariah : suatu pengenalan umum,(Jakarta:Tazkia

Institut,2002)cet.ke-2,h.145.

Syafi’i, M. Anwar,Alternatif terhadap sistem bunga ” jurnal ulumul; Qur’an

,11,9.(oktober,1991),h.13.

A.KArim, Adiwarman., Bank islam”Analisis Fiqh dan keuangan( jakarta :IIIT

Indonesia,2003). Cet.ke.1,h.161.

87

Wiroso, Jual beli murabahah,( yogyakarta : III Press,2005), h.14.

.Antonio,Syafii., Bank syariah dari teori kepraktik,

Arifin, Zainul., dasar-dasarmanajeen Bank syariah,(jakarta: Al Fabet ,2002),cet.ke-

1,h.25.

Perwataatmadja., Karnaen dan syafii., M., Antonio, Apa dan bagaimana Bank

syariah, (Jakarta:yogyakarta,1992) cet,ke-1. h.25.

Hajar Bin Hafidz Al-Asqolani, Bulughul Maram Min Adilati Al-ahkam,( semarang :

Toha Putra.1378)h.193

Tim pengembangan Perbankan Syariah Institut BAnkir Indonesia, Konsep, Produk,

Dan implementasi Operasional Bank Syariah, ( jakarta: Djambatan,2003),h.66

Nasroen Haroen, Fiqih Muamalat, ( Jakarta: GAya Media Pratama,2000), h.115.

Abdullah saeed, PhD, Menyoal bank syariah, paramadina,2006 cet III. Hal.120

IAIB,100 Questions and 100 Answers, h.385.

Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis.(jakrta:Kencana ).h.19.

Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti. Manajemen Perkreditan Bank Umum, Op.Cit.,.

h.87

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta:UPP AMP

YKPN).h.60.

ARTIKEL DARI INTERNET

http/www.btnsyariah.com

http/www. Murabahah.com

http/www.menpera.com

http://www.btn/

88

http/www.kpr syariah bersubsidi.com

ARTIKEL DARI MENPERA

Brosur, Ayo ke Bank, memiliki rumah sendiri dengan KPR, sahabat konsumen bank

2008

MENPERA, Pemantapan dan pemutakhiran skim dan mekanisme KPR bersubsidi

dan KPR syariah Bersubsidi. TAHUN 2008

Mohamad yusuf asy’ari, peraturan menteri perumahan rakyat melalui KPR syariah

Bersubsidi, 24 desember.2008

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang menjadi kriteria dari pemerintah sehingga Bank Tabungan

Negara Syariah (BTN Syariah) terpilih sebagai Bank penerima dana subsidi

dari pemerintah?

2. Berapa jumlah nasabah Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah)

yang telah menerima kucuran dana subsidi dari pemerintah (sampai tahun

2009 ini)?

3. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi pada

Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah)?

89

4. Berapa jumlah saldo tabungan minimum di Bank Tabungan Negara Syariah

(BTN Syariah) agar nasabah dapat memperoleh pembiayaan KPR Syariah

Bersubsidi?

5. Bagaimana cara Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) menilai

kelayakan nasabah dalam pengajuan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi?

6. Apakah dalam menilai kelayakan nasabah dari segi perhitungan pendapatan

perbulan harus dilampirkan slip gaji?

7. Bagaimana cara Bank BTN Syariah (BTN Syariah) menilai Kelayakan

nasabah dari segi perhitungan jika dilihat dari profesi pedagang?

8. Apa keuntungan dan kerugian yang didapat oleh Bank Tabungan Negara

Syariah (BTN Syariah) dalam menerapkan pembiayaan ini ?

9 Apakah subsidi yang diberikan nasabah sampai saat ini sudah 100% diberikan

oleh nasabah?

10. Apakah Pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini telah sesuai dengan

ketentuan syariah?

90

HASIL WAWANCARA

Nama : Putri Alfarista L.

Jabatan : Staff Financing Service Officer Pembiayaan KPR Syariah Bersubsidi

Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Pusat-Divisi Syariah

Hari/tgl : 30 November 2009

Tempat : Gedung Menara Bank BTN lantai 19, Jl. Gajah Mada No.1 jakarta

pusat 10130

1. Apa yang menjadi kriteria dari pemerintah sehingga Bank Tabungan Negara

Syariah (BTN Syariah) terpilih sebagai Bank penerima dana subsidi dari

pemerintah?

Jawab

Bank BTN Syariah terpilih sebagai Bank pelaksana untuk menyalurkan

subsidi uang muka dari menpera atau pemerintah, karena secara organisasi

BTN Syariah masih satu induk dengan BTN Konvensional, karena

sebelumnya Bank BTN konvensional telah atau sebagai Bank pelaksana dana

subsidi tersebut maka secara otomatis BTN Syariah menganut dari

konvensional secara sistem Syariah.

2. Berapa jumlah nasabah Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) yang

telah menerima kucuran dana subsidi dari pemerintah (sampai tahun 2009

ini)?

Jawab

BTN Syariah telah melakukan KPR Syariah bersubsidi mulai tahun 2005 dan

pada saat itu baru 5 (Lima) unit Bank atau nasabah yang Realisasi dan sampai

bulan juli tahun 2009 ada hampir 5000 (Lima ribu) nasabah atau unit rumah

yang menggunakan akad KPR Syariah bersubsidi .

91

3. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi pada

Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah)?

Jawab

Dalam persyaratan Pengajuan tidak ada bedanya dengan BTN Non Subsidi

atau Komersil. Hanya kalau pada KPR Syariah bersubsidi ada beberapa item-

item ketentuan yang sudah tercantum dari PERMEN MENPERA No.8. tahun

2008. yang merupakan pembaharuan No.4 tahun 2007 . bahwa item-item

tambahan yang bisa mendapatkan pembiayaan KPR Subsidi adalah :

1. Nasabah yang penghasilan pokoknya perbulan paling banyak

Rp.2.500.000.-

2. Ia belum mempunyai rumah yang ada surat keterangan yang sudah

dilegalisasi dari pihak instansi terkait seperti kelurahan/rt/rw.

4. Berapa jumlah saldo minimum di bank tabungan Negara syariah (BTN

Syariah) agar nasabah dapat memperoleh pembiayaan KPR syariah

bersubsidi?

Jawab

Salah satu syarat untuk mendapatkan KPR atau pembiayaan KPR Ataupun di

BTN Syariah adalah salah satu syaratanya nasabah harus membuka rekening

atau mempunyai rekening tabungan di BTN Syariah dan saldo minimum BTN

ada peraturan bahwa minimal sebesar 1X angsuran dari pembiayaan itu

perbulan dan pihak BTN akan memblokir, hal ini semata-mata karena untuk

mengantisipasi nasabah lupa tanggal angsurannya sehingga kalau nasabah

lupa, sehingga kalau sudah lewat I hari dari 1 kali angsuran perbulannya pihak

BTN tinggal membuka blokiran saldo dari nasabah yang 1 kali angsuran

tersebut dan untuk selanjutnya mengingatkan nasabah untuk mengisi saldo

blokir tadi

5. Bagaimana cara bank tabungan Negara syariah menilai kelayakan nasabah

dalam pengajuan pembiayaan KPR Syraiah bersubsidi?

Jawab:

92

Seperti yang layaknya lembaga keuangan/bank yang lain bahwa BTN Syariah

juga merupakan salah satu lembaga keuangan dimana Regulasi dan aturannya

harus tunduk dan patuh pada aturan yang ditetapkan oleh BI, maka jika ada

pembiayaan yang bermasalah jalan keluarnya adalah kami mengikuti sesuai

yang ditetapkan oleh BI,mungkin dalam hal ini proses pembinaan dan

seandainya nasabah tersebut ada i’tikad baik untuk menyelesaikan

pembiayaan tersebut dilakukan Rescheduling Restrukturisasi dan selama ini

Alhamdulilah pembiayaan KPR Syariah bersubsidi di BTN Syariah belum ada

yang bermasalah dan kami harapkan begitu seterusnya.

6. Apakah dalam penilaian kelayakan nasabah dari segi perhitungan pendapatan

perbulan harus dilampirkan slip gaji?

Jawab:

Dalam pengajuan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini diantara syaratnya

adalah nasabah harus mnyetorkan slip gaji minimal 3 bulan terahir, karena

untuk melihat apakah nasabah mapu untuk melakukan pembiayaan KPR

Syariah bersubsidi ini sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

7. Bagiamana cara bank Tabungan Negara syariah (BTN Syariah) menilai

kelayakan nasabah dari segi perhitungan jika dilihat dari profesi pedagang.

Jawab:

Jika nasabah yang mengajukan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini

pedagang, maka pihak bank akan melihat adari minimal usaha itu sudah 2

tahun dan dan jika ada pembukuan yang harus diberikan adalah minimal

selama 6 bulan terahir

8. Apa keuntungan dan kerugian yang didapat oleh Bank Tabungan Negara

Syariah (BTN Syariah) dalam menerapkan pembiayaan ini ?

Jawab

Keuntungan yang didapat dari BTN Syariah, Kami bisa menjadi salah satu

bank pelaksana dalam program pemerintah ini, program rumah bersubsidi

untuk warga atau masyarkat dan menurut data BTN Syariah akad Realisasi

93

KPR Syariah bersubsidi akad itu bisa menjadi kebanggaan bagi kami dalam

hal keuntungan.

9. Apakah subsidi yang diberikan sampai saat ini sudah 100% diberikan kepada

nasabah?

Jawab:

Sampai saat ini bank tabungan Negara syariah telah memberikan subsidi

untuk nasabah 100% dari pemerintah. Langsung dari defeloper

10. Apakah pembiayaan KPR Syariah ini telah sesuai dengan ketentuan syariah?

Jawab:

Pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini tentu saja sudah sesuai dengan

ketentuan syariah, karena apapun produk pembiayaan atau pendanaan yang

kami keluarkan atau kami pasarkan kemasyarakat atau sebelumnya sudah

mendapatkan persetujuan dari DPS (Dewan Pengawas Syariah), tentu saja jika

sudah mendapatkan opini dari DPS, insyaAllah sudah sesuai syariah karena

KPR Syariah bersubsidi itu sendiri menggunakan akad jual-beli murabahah,

bahwa kami ingin membeli rumah yang dibutuhkan nasabah dari pengembang

kemudian Bank menjual kembali kepada nasabah tersebut dengan harga jual,

ditambah dengan margin keuntungan, jadi sudah sesuai dengan prinsip

syariah.

bab i pendahuluan a. latar belakang...

Documents