BADAN INFORMASIGEOSPASIAL

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH ACEH

DAN

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

TENTANG

PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATANINFORMASI GEOSPASIAL DI ACEH

NOMOR : 06/MOU/2015NOMOR : B-30.1/KA/PK/9/2015

Pada hari ini, RABU tanggal TIGA PULUH bulan SEPTEMBER tahun DUA RIBULIMA BELAS bertempat di BANDA ACEH yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ZAINI ABDULLAH

II.PRIYADI KARDONO

Gubernur Aceh, berkedudukan di Jalan T. NyakArief Nomor 219 Banda Aceh, dalam hal inibertindak untuk dan atas nama PemerintahAceh, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Kepala Badan Informasi Geospasial,berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM46 Cibinong, Bogor, dalam hal ini bertindakuntuk dan atas nama Badan InformasiGeospasial, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan DaerahOtonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan PropinsiSumatera Utara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Halaman 1 dari 6

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara PelaksanaanKerja Sama Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;

9. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan InformasiGeospasial;

10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan InformasiGeospasial Nasional; dan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang PetunjukTeknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK,secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa Nota Kesepahaman ini didasariatas pertimbangan bahwa pembangunan Aceh membutuhkan dukunganuntuk penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data daninformasi geospasial; dan

b. PARA PIHAK dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalandengan Nota Kesepahaman ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK saling setuju dan mufakatuntuk membuat suatu Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syaratsebagai berikut:

PASAL 1MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah melakukan kerja sama dalampenyelenggaraan, pengembangan, pemanfaatan data dan informasigeospasial di Aceh.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah mengoptimalkan data dan informasigeospasial untuk pembangunan di Aceh.

Halaman 2 dari 6

PASAL2RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:a. Penyelenggaraan informasi geospasial antara lain:

1) Pembangunan basis data geospasial;2) Penyelenggaraan dan pemanfaatan jaring kontrol geodesi; dan3) Penyelenggaraan informasi geospasial dasar dan tematik.

b. Pengembangan informasi geospasial antara lain:1) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang informasi

geospasial;2) Penelitian dan pengembangan dalam bidang informasi geospasial dan

teknologi aplikasinya; dan3) Pembangunan dan pengembangan Jaringan Informasi Geospasial

Nasional.c. Pemanfaatan bersama sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan

PARA PIHAK.d. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL3PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentukPerjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariNota Kesepahaman ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengaturlebih lanjut tentang tugas PARA PIHAK serta hal-hal lain yang dipandangperlu.

(3) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa dan wewenang kepadaKepala Satuan Kerja Perangkat Aceh dan Kabupaten/Kota di lingkunganPIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat,menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

(4) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimanadimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada KepalaUnit Kerja di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan fungsinyauntuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian KerjaSama.

Halaman 3 dari 6

PASAL4PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan NotaKesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai denganperaturan perundang-undangan.

PASAL5JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitungdari tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan dapatdiperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK terlebih dahulumelakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baruselambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya NotaKesepahaman ini.

(3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri NotaKesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya,selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya NotaKesepahaman ini.

(4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karenapermintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupunkarena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak akanmempengaruhi kewajiban dan hak masing-masing pihak yang harusdiselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atasdasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

PASAL6HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasildari Nota Kesepahaman ini diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7TRANSPARANSI

Kerja sama yang didasarkan pada Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakanberlandaskan pada prinsip-prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik,transparansi dan anti korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman 4 dari 6

PASAL8KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan,atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman iniharus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsungoleh PARA PIHAK.

(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAKsebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)AcehJalan Tgk. H.Mohd. Daud Beureu-eh Nomor 26 BandaAceh 23121Telepon: (0651) 21440; (0651) 22308Faksmili: (0651) 33654; (0651) 22308

PIHAK KEDUA : Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama,Badan Informasi GeospasialJalan Raya Jakarta Bogor KM. 46 Cibinong, Bogor16911Telepon : (021) 87908988Faksmili : (021) 87908988

PASAL9PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan NotaKesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakatoleh PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

(2) Jika perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapatdiselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakatmenyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan kesepakatan PARAPIHAK dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam NotaKesepahaman ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan(Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NotaKesepahaman ini.

Halaman 5 dari 6

PASAL 11PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup,masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang samasetelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh PARA PIHAK, masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

KEDUA

I KARDONO

Halaman 6 dari 6