analisis undang-undang ipu

Rizky Irfano Aditya : E0011272

Sartika BaniKharisma : E0011282

Triyani : E0011319

Ilmu Perundang-Undangan F

Analisia Sistematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial Berdasar Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan

A. Judul

Penulisan dalam judul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

kesejahteraan sosial, judul undang-undang yang tertulis adalah sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Dalam Lampiran I UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan mengenai hal teknik pembuatan judul undang-undang, dijelaskan dalam

beberapa Pasal :

2. Judul Peraturan Perundang–undangan memuat keterangan mengenai jenis,

nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang–

undangan.



Triyani : E0011319


Dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, jenis Peraturan

Perundang-Undangannya adalah Undang-Undang, dimana dalam Undang-Undang

itu tertulis


nomor dan tahun penetapan atau pengundangannya tertulis

NOMOR 11 TAHUN 2009

sedangkan nama peratura perundang-undanganya adalah


serta dalam judul tersebut di tambahkan kata penghubung

TENTANG

dalam hal kata penghubung semua Peraturan Perundang-Undangan menggunakan

kata tersebut untuk menghubungkan jenis, nomor, serta tahun penetapan atau

pengundangan dengan nama peraturan perundang-undangan. Jenis, nomor, tahun

pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang–undangan

ditulis masing-masing dengan jarak 1 enter spasi.

3. Nama Peraturan Perundang–undangan dibuat secara singkat dengan hanya

menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah

dan mencerminkan isi Peraturan Perundang– undangan.

Dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, nama Peraturan

Perundang–undangan sudah dibuat secara singkat menggunakan satu kata yaitu


4. Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital

yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.



Triyani : E0011319


Dalam UU no. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, judul Peraturan

Perundang-undangannya sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan yaitu seluruh

hurufnya ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa

diakhiri tanda baca, hal ini bisa dilihat pada judul UU no. 11 Tahun 2009 tentang

kesejahteraan sosial yang telah tertulis diatas.

5. Judul Peraturan Perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau

akronim.

Dalam judul UU no. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial seperti yang

telah tertulis diatas, tidak ditemukan akronim atau singkatan.

6. Pada nama Peraturan Perundang-undangan perubahan ditambahkan frasa

perubahan atas di depan judul Peraturan Perundangan-undangan yang diubah.

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial seharusnya dituliskan sebagai

berikut :


NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1974

TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KESEJAHTERAAN SOSIAL

B. Pembukaan

Pembukaan Peraturan Perundang–undangan terdiri atas:



Triyani : E0011319


a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;

b. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan;

c. Konsiderans;

d. Dasar Hukum; dan

e. Diktum.

a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Pengaturan dalam Lampiran I UU No.11 tahun 2009 tentang pembentukan

peraturan perundang-undangan, Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

ditulis sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Perundang–undangan serta

ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin.

Dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial tertulis sebagai

berikut:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

dari penulisan tersebut, Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa sudah

sesuai dengan yang ditentukan dalam teknik penulisan frasa, karena penulisan

frasa diatas ditulis sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Perundang–

undangan, seluruh hurufnya ditulis dengan kapital, dituliskan ditengah marjin,

serta tanpa tanda baca apapun.

b. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan



Triyani : E0011319


Dalam Lampiran I UU No.11 tahun 2009 tentang teknik pembentukan

peraturan perundang-undangan, jabatan pembentuk Peraturan Perundang–

undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah

marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Dari frase UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang telah

tertulis diatas, jabatan pembentuk Peraturan Perundang–undangan sudah ditulis

seluruhnya dengan huruf kapital yaitu


dan juga telah ditulis ditengah marjin serta sudah menggunakan tanda koma di

akhir kata

INDONESIA.

c. Konsideran

Pokok pikiran pada konsideran memuat unsur filosofis, sosiologis, dan

yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang

penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Dalam UU no. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, konsiderannya

sudah memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis serta penulisannya pun

sudah berurutan yaitu dari unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis. Penulisannya

dalam No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosialyaitu sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan

negara mempunyai tanggung jawab untuk

melindungi segenap bangsa Indonesia dan

memajukan kesejahteraan umum dalam rangka



Triyani : E0011319


mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia;

b. bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak

dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas

kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya

kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan

pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial

secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga

perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

membentuk Undang-Undang tentang Kesejahteraan

Sosial;

dalam konsideran tersebut, unsur fisiologis terdapat dalam poin (a), sosiologis dalam poin

(b), serta yuridis dalam poin (c). Kemudian dalam konsideran ini juga secara penulisan sudah

sesuai dengan ketentuan karena diawali dengan kata “Menimbang” kemudian diikuti dengan

tanda titik dua (:) dan langsung masuk pada poin-poin unsur fisiologis, sosiologis, dan yuridis

secara berurutan yang diawali kata “bahwa” serta diakhiri dengan tanda titik koma (;) per

poinnya.



Triyani : E0011319


d. Dasar Hukum

Dasar pembentukan UU no. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial tertulis

sebagai berikut:

Mengingat : Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27

ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2),

dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.”

dari penulisan tersebut, maka penulisan dasar hukum UU no. 11 Tahun 2009

tentang kesejahteraan sosial sudah sesuai dengan ketentuan karena diawali dengan

kata “Mengingat”, kemudian setelah kata “Mengingat” diikuti dengan tanda titik

dua (:). UU no. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial merupakan usulan

dari Presiden, hal ini dapat kita lihat dari dasar hukum tersebut yaitu Pasal 5 ayat

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bila dilihat

dari frasa Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

sudah sesuai dengan ketentuan karena ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir

dan kedua huruf “u” ditulis dengan huruf kapital. Dasar hukum dalam UU no. 11

Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial hanya berasal dari Undang–Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

e. Diktum

Diktum terdiri atas:

a. kata Memutuskan;

b. kata Menetapkan; dan

c. jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan



Triyani : E0011319


dalam No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosialpenulisan diktum adalah

sebagai berikut:

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.

bila disinkronkan dengan aturan yang ada, maka diktum dalam UU no. 11 Tahun 2009

tentang kesejahteraan sosial sudah sesuai dengan aturan yaitu terdiri atas kata

“Memutuskan”, “Menetapkan”, kemudian disertai dengan jenis dan nama Peraturan

Perundang-undangannya tanpa disertai dengan nomor dan tahun ditetapkan serta

diakhiri dengan tanda titik (.), yaitu “UNDANG-UNDANG TENTANG

KEIMIGRASIAN”. Sesuai dengan ketentuan bila jenis peraturannya adalah Undang-

Undang, maka sebelum kata “Memutuskan” ditulis frasa “Dengan Persetujuan

Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA” yang ditulis atau diletakkan ditengah marjin

serta penulisan jabatan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, penulisan frasa

tersebut secara berurutan yaitu kalimat “Dengan Persetujuan Bersama” kemudian

(enter 1 spasi) “DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA”

kemudian (enter 1 spasi) “dan” kemudian (enter 1 spasi) “PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA” tanpa disertai dengan tanda baca apapun. Kata “memutuskan” ditulis



Triyani : E0011319


dengan huruf kapital seluruhnya tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri dengan

tanda titik dua (:) serta diletakkan ditengah marjin.

C. Batang Tubuh

Dalam UU no. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial terdapat sanksi

administratif, yaitu pada :

Pasal 49

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan

Pasal 48 dikenai sanksi

administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara dari kegiatan;

c. pencabutan izin; dan/atau

d. denda administratif.

Pengelompokkan materi muatan UU no.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial

disusun secara sistematis yaitu dalam bab dengan bagian dan pasal atau beberapa

pasal tanpa paragraf, beberapa contohnya adalah sebagai berikut:

BAB III

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum



Triyani : E0011319


Pasal 4

selain itu contoh lainnya :

BAB V

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

dalam penulisan tersebut, penulisan “bab” diberi nomor urut angka Romawi dan diikuti

dengan penulisan judul yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Penulisan “bagian”

disertai dengan nomor urutan yang ditulis dengan huruf serta diikuti dengan judul, penulisan

“bagian”, nomor urut, serta judul tersebut ditulis dengan awalan huruf kapital. Untuk kata

Pasal seperti yang telah tertulis diatas, sudah diawali dengan huruf kapital dan diikuti dengan

angka arab. Penulisan dari mulai bab hingga nomor Pasal sudah sesuai dengan peraturan

teknik penulisan karena ditulis ditengah marjin.

Pasal-pasal yang ada dalam UU no. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial

memiliki perincian-perincian yang terdapat dalam ayat-ayat. Penulisan ayat tersebut diberi

nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.

Sebagai contoh antara lain sebagai berikut:

Pasal 16



Triyani : E0011319


(1) Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang,

keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.

(2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk

penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 17

(1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang

menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar

pengadilan.

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk

pembelaan dan konsultasi hukum.

Penulisan kata “ayat” yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil

seperti terlihat dalam contoh Pasal 17 diatas. Ayat-ayat yang ada dalam UU no. 11

Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial juga memuat rincian ayat yang berbentuk

tabulasi, sebagai contoh sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:

a. perseorangan;

b. keluarga;

c. kelompok; dan/atau



Triyani : E0011319


d. masyarakat.

(2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara

kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

a. kemiskinan;

b. ketelantaran;

c. kecacatan;

d. keterpencilan;

e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;

f. korban bencana; dan/atau

g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi

Pasal 12

(1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk:

a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang

mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi

kebutuhannya secara mandiri.

b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi

dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.



Triyani : E0011319


(2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. peningkatan kemauan dan kemampuan;

b. penggalian potensi dan sumber daya;

c. penggalian nilai-nilai dasar;

d. pemberian akses; dan/atau

e. pemberian bantuan usaha.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakuka

dalam bentuk:

a. diagnosis dan pemberian motivasi;

b. pelatihan keterampilan;

c. pendampingan;

d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;

e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;

f. supervisi dan advokasi sosial;

g. penguatan keserasian sosial;

h. penataan lingkungan; dan/atau



Triyani : E0011319


i. bimbingan lanjut.

(4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan

dalam bentuk:

a. diagnosis dan pemberian motivasi;

b. penguatan kelembagaan masyarakat;

c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau

d. pemberian stimulan

rincian-rincian ayat diatas bila diperhatikan sudah sesuai dengan teknik

penulisan peraturan perundang-undangan yaitu pada setiap awal rincian diurutkan

dengan menggunakan huruf kecil dan diikuti dengan tanda baca titik (.), setiap frasa

diawali dengan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda titik koma (;) kecuali dalam

rincian akhir diberi tanda titik (.), selain itu dalam rincian yang tertulis diatas juga

tertulis kata “dan” yang ditulis setelah tanda titik koma (;) sebelum rincian yang

paling akhir, hal ini menunjukan bahwa perincian tersebut bersifat kumulatif. Selain

itu terdapat pula kata “atau” serta “dan/atau” yang juga ditulis setelah tanda titik koma

(;) sebelum perincian yang paling akhir, hal ini berarti perincian tersebut bersifat

alternatif (atau) serta alternatif dan kumulatif (dan/atau).

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum dalam UU no. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial

terdapat dalam Bab I, Ketentuan umum dalam UU no. 11 Tahun 2009 tentang

kesejahteraan sosial berisi:



Triyani : E0011319


batasan pengertian atau definisi, contoh ketentuan umum yang berisi

pengertian yaitu dalam Pasal 1 angka 1 ,9 dan 15 :

1. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,

spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

9. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah

dan menangani risikodari guncangan dan kerentanan sosial.

15. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan sosial

sedangkan ketentuan umum yang berisi definisi contohnya antara lain ada

pada Pasal 1 angka 2 dan10 yaitu :

2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah,

terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah

daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi

kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial,

jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

10. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk

menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai

daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya

Sedangkan contoh akronim terdapat dalam Pasal 1 angka 5, yaitu

5. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik

yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang

pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang



Triyani : E0011319


sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan

atau tanpa imbalan

Ketentuan umum dalam UU no. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosia;

diawali dengan kalimat “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:”. Selain

itu, penulisan ketentuan umum dalam UU no. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan

sosial masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali

dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik. Hal ini sudah sesuai

dengan teknik penulisan peraturan perundang-undangan.

b. Materi Pokok yang Diatur

Dalam UU no. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, terdapat beberapa

materi pokok yang diatur, materi pokok yang diatur dalam UU tersebut terbagi dalam

beberapa bab yaitu dari Bab II sampai Bab XII. Materi pokok yang diatur yaitu:

1. Bab III mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial

2. Bab IV mengenai penanggulangan kemiskinan

3. Bab V mengenai tangung jawab dan wewenang

4. Bab VI mengenai sumber daya penyelenggaraan sosial

5. Bab VII mengenai peran masyarakat

6. Bab VIII mengenai pendaftaran dan perizinan lembagakesejahteraan

sosial

7. Bab IX mengenai akreditasi dan sertifikasi

8. Bab X mengenai pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan

evaluasi

c. Ketentuan Pidana



Triyani : E0011319


Ketentuan pidana tidak diatur dalam Dalam UU no. 11 Tahun 2009 tentang

kesejahteraan sosial

d. Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan tidak diatur Dalam UU no. 11 Tahun 2009 tentang

kesejahteraan sosial

e. Ketentuan Penutup

Dalam UU no. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial terdapat ketentuan

penutup yang terdapat dalam Pasal 57 sampai Pasal 60, bunyi Pasalnya yaitu:

Pasal 57

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3039) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) yang ada pada

saat diundangkannya Undang-Undang ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

atau diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 59

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu)

tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 60

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Triyani : E0011319


dalam ketentuan penutup tersebut, didapat penjelasan tentang pencabutan peraturan

perUndang-Undangan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial yang tidak sesuai dan

bertentangan dengan UU no. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yaitu dalam Pasal

57. Selain itu, dalam ketentuan penutup ini juga terdapat ketentuan waktu penetapan

peraturan pelaksanaan Undang-Undang no. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial,

yaitu dalam Pasal 59 yang menyatakan bahwa penetapan peraturan pelaksanaan harus

dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Penetapan

peraturan pelaksana tersebut sudah sesuai dengan dengan peraturan karena penetapan

peraturan pelaksanaan ditetapkan setelah pengundangan sebuah undang-undang. Sedangkan

pemberlakuan undang-undang no. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial terdapat dalam

Pasal 60, yang menyatakan bahwa Undang-Undang no. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan

sosial mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

D. Penutup

Undang-Undang no. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial perintah pengundangan dan

penempatannya dalam lembaran negara, hal ini dapat dilihat pada penutup UU no. 11 Tahun

2009 tentang kesejahteraan sosial yang berbunyi “Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia”. Bila dilihat dari penulisannya, rumusan perintah

pengundangan dan penempatan tersebut di tengah marjin yang condong kekanan. Hal ini

sudah sesuai dengan aturan pada teknik pembuatan peraturan perundang undangan.

Untuk penandatanganan pengesahan atau penetapan Undang-Undang no. 11 Tahun

2009 tentang kesejahteraan sosial, terdapat rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau

penetapan diletakkan di sebelah kanan marjin, antara tempat dan tanggal dipisahkan oleh 1



Triyani : E0011319


spasi enter, awalan kata “Disahkan” menggunakan huruf kapital, kemudian jabatan presiden

ditulis seluruhnya dengan huruf besar dan diakhiri oleh tanda koma, hal ini seluruhnya sudah

sesuai dengan aturan pada teknik pembuatan peraturan perundang undangan. Namun pada

penulisan nama pejabat ada ketidaksesuaian karena seharusnya gelar tidak dituliskan, tapi

untuk penulisan nama pejabat sendiri sudah tepat karena sudah ditulis dengan huruf kapital.

Rumusan pengundangan Undang-Undang no. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan

sosial tertulis sebagai berikut:

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

Dalam rumusan pengundangan tersebut, sudah sesuai dengan ketentuan aturan pada

teknik pembuatan peraturan perundang undangan karena rumusan tersebut terletak

dibawah rumusan pengesahan atau penetapan serta ditulis di kiri marjin. Terdapat

juga tempat dan waktu pengundangan yang dipisahkan 1 spasi enter tanpa tanda

baca apapun, kata “diundangkan” diawali dengan huruf kapital, serta penulisan

jabatan dan nama pejabat yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital serta diakhir

nama jabatan diberi tanda koma (,), sedangkan nama pejabat tanpa gelar dan

diakhiri tanpa tanda baca juga merupakan sebuah penulisan yang tepat.



Triyani : E0011319


Penulisan lembaran negara juga sudah sesuai dengan ketentuan aturan pada

teknik pembuatan peraturan perundang undangan karena sudah ditulis seluruhnya

dengan huruf kapital, yaitu “LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2009 NOMOR 12”

Daftar Pustaka :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial

analisis undang-undang ipu

Documents