tata susunan masyarakat adat di indonesia

Tata Susunan Masyarakat Di Indonesia

By : Kelompok 2

Persekutuan Hukum (Rechts Gemeennschap)

Menurut Prof. Dr. R. Soepomo, SH. Dijelaskan bahwa Van Vollenhoven di dalam orasinya tanggal 2 Oktober 1901, menegaskan :

“Bahwa untuk mengetahui hukum, maka yang terutama perlu diselidiki adalah pada waktu dan bilamana serta di daerah mana

sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum di mana orang-orang

yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari “

Lanjutan,,,,

Jadi...Persekutuan Hukum atau Masyarakat

Hukum adalah :

“ Sekelompok orang-orang yang terikat sebagai suatu kesatuan dalam suatu susunan yang teratur, yang bersifat abadi dan memilikki pimpinan serta

kekayaan sendiri baik berwujud maupun tidak berwujud dan mendiami atau

hidup di atas wilayah tertentu “

Lanjutan,,,,

Example :“persekutuan hukum Fammilie di

Minangkabau”Karena :1. Memilikki tata susunan yang tetap;2. Mempunyai pengurus sendiri; dan3. Harta pusaka sendiri.

Struktur Persekutuan Hukum

Sebelum kita membahas masalah struktur persekutuan hukum, perlu bagi kita untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang merupakan dasar yang mengikat dari masyarakat hukum yang dimaksud. Secara teoritis dapat kita bedakan adanya 2 faktor utama yang menjadi dasar ikatan yang mengikat anggota-anggota persekutuan yaitu :

1. Faktor Genealogis (keturunan)2. Faktor Teritorial (wilayah)

Kepengurusan Masyarakat Adat

Setiap masyarakat adat atau persekutuan adat baik yang bersifat teritorial maupun geneologis, ataupun dalam bentuknya yang baru seperti organisasi Perkumpulan Adat Keagamaan, Kekeluargaan di Perantauan, Kekaryaan, dll. Yang diatur menurut hukum adat (kebiasaan) mempunyai susunan pengurus yang menyatu dengan kepengurusan resmi atau terpisah berdiri sendiri.

Lanjutan,,,,

Dengan berlakunya,,,Undang-Undang No. 5 Tahun 1979

tentang “ Pemerintahan Desa”

Maka terjadilah pergeseran atau perubahan dalam kepengurusan pemerintahan di Desa, dari bentuknya yang lama (zaman Hindia Belanda) ke bentuk yang baru.

Lanjutan,,,,

Di Sumatera Selatan...Terdiri dari orang : Palembang, Ogan,

Pasemah, Semendo, dan Komering yang merupakan suatu daerah yang disebut MARGA sebagai satu kesatuan dari beberapa Dusun.

Kepala MARGA di sini disebut Pasirah dengan gelar Pangeran atau Depati, sedangkan Kepala Dusun disebut Krio atau Mangku atau Prowatin. Dan para staff pembantu disebut Punggawa.

Lingkaran Hukum Adat (Adatrechtskringen)

Lingkaran hukum adat atau disebut juga lingkungan hukum adat atau wilayah hukum adat sangat erat kaitannya dengan persekutuan hukum adat atau masyarakat hukum adat.

Lanjutan,,,,

Example:Di Sumatera Selatan, lingkungan hukum

adat meliputi :1. Bengkulu (rejang)2. Lampung (abung paminggir, pubian,

rebang, godongtataan tulang bawang)3. Palembang (anak lakitan, jelma daya,

kubu)4. Jambi (penduduk daerah bathin atau

penghulu)

Tata Susunan Persekutuan Hukum

Dasar-dasar tata susunan Persekutuan Hukum, Menurut Van Vollenhoven dan Ter Haar Bzn, secara umum adalah sbb :

1. Segala badan persekutuan hukum ini dipimpin oleh kepala-kepala rakyat;

2. Sifat dan susunan pimpinan itu erat hubungannya dengan sifat serta susunan tiap-tiap jenis badan persekutuan yang bersangkutan.

Lanjutan,,,,

Example :Di daerah Banten...

“terdiri dari beberapa Ampian atau Kampung. Ampian atau Kampung dikepalai oleh Kepala Desa yang

disebut JARO”

Sifat Pimpinan Kepala-kepala Rakyat

Kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan badan-badan persekutuan hukum berada di bawah pimpinan Kepala-kepala Rakyat yang bertugas memelihara jalannya hukum adat sebagai mana mestinya.

Lanjutan,,,,

Aktivitas Kepala Rakyat, meliputi tiga hal, yaitu:1. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah

berhubungan dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan yang menguasai tanah itu;

2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum, supaya hukum dapat berjalan sebagai mana mestinya; dan

3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu di langgar.

Lanjutan,,,,

Example : Tugas pemeliharaan atau penyelenggaraan hukum

Kapala Rakyat ini meliputi seluruh lapangan hukum adat, seperti : di Jawa

Di Jawa – desa, mengenal pembagian warga desa dalam golongan-golongan,sbb :

1. Sikep, Gogol, yaitu golongan yang berkewajiban penuh terhadap segala gawe desa;

2. Kuli Gandok (Indung), yaitu hanya memikul separuh dari gawe desa; dan

3. Orang-orang tua dan anak-anak,golongan yang bebas dari gawe desa.

Suasana Tradisonal Masyarakat Desa

Relegieus“Menurut kepercayaan tradisonal Indonesia, setiap masyarakat diliputi oleh kekuatan ghaib yang harus di

pelihara agar masyarakat itu tetap bahagia”

Kekuatan ghaib di Jawa disebut Sekti atau Kesekten, di tanah Batak disebut Tondi, yang menurut kepercayaan terdapat di dalam benda-benda keramat, seperti :

a. Pusaka Keraton (Jawa);b. Kalompowang (Makasar);c. Arajang (Bugis);dand. Punen (Mentawai).

Lanjutan,,,,

Kemasyarakatan (Komunal)

“Ciri utamanya adalah kepentingan bersama lebih diutamakan daripada hak-

hak perseorangan “Example :

Orang yang mempunyai pekarangan luas wajib memperbolehkan tetangganya berjalan melalui pekarangan tsb (jika perlu untuk pergi ke jalan umum)

Lanjutan,,,,

Demokratis

“Ciri utamanya adalah kepentingan bersama lebih diutamakan daripada

hak-hak perseorangan “Example :

Kepala Desa dalam mengambil keputusan harus melakukan musyawarah terlebih dahulu, demi kepentingan bersama

Perubahan-perubahan Dalam Suasana Desa

Penyebab :1. Adanya campur tangan

pemerintahan Belanda, saat penjajahan dulu;

2. Modernisasi, perkembangan zaman.3. Pengaruh Globalisasi.

Penggolongan Rakyat

Berbicara mengenai penggolongan rakyat, secara umum kita berbicara mengenai ruang lingkup berlakunya Hukum adat bagi setiap Golongan yang berbeda-beda. Itulah tujuan dari adanya penggolongan masyarakat.

Lanjutan,,,,

Example : Pada masa Hindia Belanda,Masyarak Di bagi atas tiga golongan, yaitu :1. Golongan Eropa;2. Golongan Timur Asing;3. Golongan Bumiputra.

“Tujuannya adalah untuk membedakan peraturan adat manakah yang dipakai, jika

salah satu anggota golongan tsb yang melakukan pelanggaran”

THANK YOU.....