sosialisasi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi...
Post on 28-Jun-2019
224 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si
Inspektur Utama Badan POM
SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN BADAN POM
Hotel Grand Mercure Kemayoran, 16 Mei 2019
OUTLINE
BAB I. PENDAHULUAN
BAB II. LATAR BELAKANG
BAB III. PELAKSANAAN RB DALAM PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM
BAB IV. MONEV RB
BAV V. KESIMPULAN
BAB VI. PENUTUP
2
3
BAB IPENDAHULUAN
Harapan dan Tantangan APIP
Indeks Persepsi Korupsi
Peran Inspektorat Utama
Dasar Hukum
4
TREN INDEKS PERSEPSI KORUPSI, INDEKS KEMUDAHAN BERUSAHA, DAN INDEKS EFEKTIVITAS PEMERINTAH INDONESIA
5
Harapan dan Tantangan APIP Ke Depan
Kemampuan adaptasi terhadap
penggunaan IoT dalam
penyelenggaraan pelayanan
publik
Internet of Things (IoT)
Digitalisasi pelayanan publik yang
akan menggeser pelayanan
publik konnvensional
Digital Ekonomi
Pemahaman terhadap
perubahan kebijakan dalam
rangka implementasi
program dan kegiatan
BPOM
Kebijakan
Pelayanan yang Adil
Independen
Pemerintah yang Akuntabel
HARAPAN
TANTANGAN
Peningkatan
Pemahaman Hukum
Ketidakpastian dalam
berbagai level dan dimensi
Emerging Risk
NN6
INTERNAL CONTROL
FRAUD CONTROL
GOVERNANCE
RISK MANAGEMENT
ASSURANCE
AUDIT
REVIU
EVALUASI
PEMANTAUAN
KONSULTASI
BIMBINGAN TEKNIS
PENGAWALAN
PENDAMPINGAN
CONSULTING
PERAN INSPEKTORAT UTAMA
Dasar Hukum
Peraturan Presiden
Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand
Design Reformasi
Birokrasi 2010-2015
Peraturan Presiden
Nomor 80 Tahun
2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan
Makanan (Lembaga
Negara Republik
Indonesia Tahun
2017 Nomor 180)
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi
Instansi Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
14 Tahun 2014 tentang Pedoman
Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi
Pemerintah
1.
2.
3.
7
Dasar Hukum
Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 11 Tahun
2015 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi
2015-2019
5.
8
Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pedoman
Pembangunan ZI Menuju
WBK/WBBM di Lingkungan
Instansi Pemerintah
4.
Dasar Hukum
Peraturan Presiden Nomor
81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2015
Peraturan Badan
Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 26 Tahun
2017 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan
Makanan
Peraturan Badan
Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 12
Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana
Teknis di Lingkungan
Badan Pengawas Obat
dan Makanan
6.7.
9
Latar Belakang
11
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
• Kendala:
a.Penyalahgunaan Wewenang
b.Praktek KKN
c.Lemahnya Pengawasan
Peraturan Presiden
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
• Sasaran hasil utama:
a.Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi
b.Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
c.Peningkatan Layanan Publik
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di BPOM
• Diperlukan pedoman sebagai upaya menyiapkan Unit Kerja untuk membangun Zona Integritas pada masing-masing Unit Kerja
Untuk memberikan panduan dan keseragaman pemahaman
dan tindakan bagi Unit Kerja di lingkungan BPOM dalam
melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka pembangunan
ZI Menuju WBK WBBM.
12
Tujuan
Meningkatkan komitmen dan konsistensi pimpinan Unit Kerja terhadap pelaksanaan program RB di unitnya
Mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel pada Unit Kerja di lingkungan BPOM
Meningkatkan pelayanan internal dan eksternal yang diberikan oleh Unit Kerja di lingkungan BPOM
Membangun ZI Menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di lingkungan BPOM
Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi BPOM
13
Sasaran
1.
2.
3.
4.
5.
Pedoman RB wajib menjadi acuan Unit Kerja BPOM untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangkapembangunan ZI Menuju WBK/WBBM sesuai dengan
Road Map RB BPOM.
14
Ruang Lingkup
Reformasi Birokrasi (RB) adalah upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasarterhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.
Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK WBBM melalui RB.
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu Unit Kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu Unit Kerja yang sebelumnya telah mendapat predikat WBK dan memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
15
Pengertian Umum
16
BAB IIIPELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
Pembentukan Tim RB Unit Kerja
Pencanangan Pembangunan ZI
Perencanaan Reformasi Birokrasi
Unit Kerja
Target, Indikator, dan Output
Pelaksanaan RB pada Unit Kerja
Dilakukan oleh instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh atau sebagianbesar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas
Dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas
Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan ZI di lingkunganBPOM dilaksanakan oleh Kepala BPOM, pejabat pimpinan tinggi madya, dan Kepala Unit Kerja.
17
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
Dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja dilaksanakan secaraterbuka dan dipublikasikan secara luas
Pelaksanaan tugas Tim RB Unit Kerja mengacu Pola Koordinasi Tim RB BPOM
Dalam hal Unit Kerja telah ditetapkan sebagai Unit yang mengembangkanZI Menuju WBK/WBBM, Tim RB Unit Kerja berperan sebagai Tim Kerja ZI Menuju WBK/WBBM Unit Kerja di lingkungan BPOM.
18
Pembentukan Tim RB Unit Kerja
19
Perencanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja
PenataanTatalaksana
Penataan Manajemen SDM
Penguatan Pengawasan
PenguatanAkuntabilitas Kinerja
20
Target, Indikator, dan Output Pelaksanaan RB pada Unit Kerja
KOMPONEN PENGUNGKIT
Manajemen Perubahan
Penguatan Tata Laksana
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Penguatan Pengawasan
Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
21
KOMPONEN PENGUNGKIT
Manajemen Perubahan
(5%)1. Meningkatnya komitmen pimpinan dan
pegawai di Unit Kerja dalam melakukan RB2. Menurunnya risiko kegagalan yang
disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan, baik resistensi oleh internal Unit Kerja, maupun stakeholders eksternal Unit Kerja
3. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja Unit Kerja
Mengubah secara sistematis dan konsistendari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau Unit Kerja sesuai dengan tujuan dan sasaran RB
TUJUAN
TARGET
22
KOMPONEN PENGUNGKIT
Penguatan Tata Laksana
(5%)1. Meningkatnya efisiensi dan
efektivitas proses manajemenpemerintahan di Unit Kerja
2. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Unit Kerja
3. Meningkatnya kinerja di Unit Kerja4. Meningkatnya kualitas pengelolaan
arsip Unit Kerja
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses bisnis, dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur di Unit Kerja
TUJUAN
TARGET
23
KOMPONEN
PENGUNGKIT
Penataan Sistem
Manajemen SDM
Aparatur(15%)
1. Meningkatnya ketaatan dalam implementasi sistem merit dalam manajemen SDM aparatur Unit Kerja sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur Unit Kerja
3. Meningkatnya disiplin SDM aparatur Unit Kerja
4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur Unit Kerja
5. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur Unit Kerja
Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur Unit Kerja, yang didukung oleh implementasi sistem merit dalam manajemen SDM aparatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
TUJUAN
TARGET
24
KOMPONEN
PENGUNGKIT
Penguatan
Akuntabilitas
Kinerja(10%)
1. Meningkatnya kinerja Unit Kerja
2. Meningkatnya akuntabilitas Unit
Kerja
Meningkatkan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja Unit Kerja.
TUJUAN
TARGET
25
KOMPONEN
PENGUNGKIT
Penguatan
Pengawasan(15%)
1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di Unit Kerja
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara di Unit Kerja
3. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara organisasi BPOM
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaanwewenang di Unit Kerja
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di Unit Kerja
TUJUAN
TARGET
26
KOMPONEN
PENGUNGKIT
Penguatan
Kualitas
Pelayanan
Publik(10%)
Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik Unit Kerja secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan/atau pelanggan serta membangun kepercayaan masyarakatterhadap penyelenggara pelayanan publik
TUJUAN
TARGET 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) Unit Kerja
2. Meningkatnya jumlah unit/jenis layanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di Unit Kerja
3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dan/atau pelanggan terhadap penyelenggara pelayanan publik oleh Unit Kerja
28
KOMPONEN
HASIL
Terwujudnya BPOM yang Bersih
dan Bebas KKN (20%)
• Indeks tentang persepsi korupsi
• Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) oleh Inspektorat/BPK/BPKP.
INDIKATOR
Laporan Monitoring dan Evaluasi Hasil PemeriksaanInspektorat/BPK/BPKP minimal 70% (tujuh puluh persen) temuan hasil pemeriksaan APIP/BPK/BPKP telah ditindaklanjuti dan berstatus “Sesuai Saran”.
OUTPUT
29
KOMPONEN
HASIL
Terwujudnya
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan Publik (20%) Laporan hasil survei
eksternal dan/atau internal tentang Persepsi dan/atau Indeks Kualitas Pelayanan di Unit Kerja.
INDIKATOR
OUTPUT
Nilai persepsi kualitaspelayanan
30
BAB IVMONITORING, EVALUASI, DAN
PELAPORAN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI PADA UNIT KERJA
Evaluasi
Monitoring
Pelaporan Pelaksanaan RB
31
Monitoring
Survei kepuasan
masyarakat
Pertemuan rutin dengan
Pimpinan Unit Kerja
Pengukuran target kegiatan
RB
Pengisian LKE monitoring dan
evaluasi pelaksanaan RB
Unit Kerja
Pertemuandalam rangka PMPRB Unit
Kerja
Dapat dilakukan dengan:
1.
2.
3.
4.
5.
32
Evaluasi
Evaluasiberdasarkan
hasil monitoring
pelaksanaan RB pada
Unit Kerja
Pertemuan rutin dengan
Pimpinan Unit Kerja
Survei kepuasan
masyarakat
Pengukuran target kegiatan
RB
Pertemuan dalam rangka PMPRB
Dapat dilakukan dengan:
1.
2.
3.
4.
5.
Evaluasi pelaksanaan RBpada Unit Kerja juga
dilakukan melalui PenilaianMandiri PelaksanaanReformasi Birokrasi
(PMPRB) berdasarkan kategori berikut:
33
Evaluasi
No. KategoriNilai
InterprestasiAngka
1 AA > 90 - 100 Istimewa
2 A > 80 - 90 Memuaskan
3 BB > 70 - 80 Sangat Baik
4 B > 60 - 70 Baik, perlu sedikit perbaikan
5 CC > 50 - 60 Cukup (memadai), perlu
banyak perbaikan yang tidak
mendasar
6 C > 30 - 50 Kurang, perlu banyak sekali
perbaikan dan perubahan yang
sangat mendasar
7 D > 50 - 60 Sangat kurang, perlu banyak
sekali perbaikan dan
perubahan yang sangat
mendasar
34
Pelaporan Pelaksanaan RB
Laporan hasil
pengisian
Lembar Kerja
Monitoring dan
Evaluasi
Pelaksanaan RB
Laporan hasil
PMPRB Unit
Kerja
Koordinator Tim
Asesor PMPRB dan
Monev RB BPOM dilaporkandilaporkan
a. Paling lambat tanggal 20 April
untuk triwulan I setiap tahunnya.
b. Paling lambat tanggal 20 Juli
untuk triwulan II setiap tahunnya.
c. Paling lambat tanggal 20 Oktober
untuk triwulan III setiap tahunnya.
d. Paling lambat tanggal 20 Januari
tahun berikutnya untuk triwulan IV
setiap tahunnya.
Paling lambat
tanggal 20 Januari
tahun berikutnya
bersamaan dengan
penyampaian
laporan monitoring
dan evaluasi
triwulan IV
Birokrasi BPOM harus dikelola berdasarkan prinsip tata
pemerintahan yang baik dan profesional.
Pedoman diharapkan menjadi panduan bagi Unit Kerja di lingkungan BPOM dalam
melaksanakan RB sekaligussebagai upaya BPOM untuk
membangun ZI Menuju WBK WBBM.
Dengandiimplementasikannya
pedoman ini, diharapkandapat mendorong perbaikan
dan peningkatan kinerja birokrasi di lingkungan
BPOM.
36
Kesimpulan
38
Pengawasan Intern
• Lebih Dini, Lebih Tinggi, Lebih Peduli
• Assurance dan Consulting
• Meningkatkan Tata Kelola, ManajemenRisiko dan Pengendalian Intern Unit
• Meningkatkan Kinerja BPOM
Pengawalan Reformasi Birokrasi
• WTP Lestari
• Indeks Reformasi Birokrasi > 85
• Indeks SAKIP > 85
• WBK/WBBM 8 Unit Kerja
• Unit Yanblik Zona Hijau
Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK)
• Digitalisasi Manajemen PengawasanIntern
• Pembangunan Continuous Audit melaluipengembangan SKP KIA
Kapabilitas APIP
• Menuju APIP Level 4
INSPEKTORAT UTAMA 2020
Arah Kebijakan
• Pengarusutamaan Tata Kelola
• Mengawal Pengarusutamaan Tata Kelola pada RPJMN 2020 sd 2024– Kualitas Manajemen ASN
– Evektifitas Tata Kelola Pemerintahan
– Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
39
Trusted Advisor
Inspektorat Utama terus mewujudkan dirisebagai organisasi APIP “Trusted Adviser”
Menyediakan layanan bernilai tambah dan saran strategis proaktif untuk organisasi, jauh melampaui pelaksanaan rencana audit yang efektif dan efisien.
Kegiatan Prioritas
• Kegiatan Prioritas Inspektorat Utama Tahun 2020 disusun untuk mendukung Kebijakan dan Program Kepala Badan POM dapat terlaksana denganefektif, efisien, dan akuntabel
Arah Kebijakan Ittama 2020 :
• Peningkatan efektifitas tata kelola, pengendalian intern dan manajemen risiko
• Pengembangan maturitas SPIP dan Kapabilitas pengawasan intern
• Pengembangan pengawasan intern berbasis teknologi informasi dan penggunaan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK)
• Penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan budaya anti korupsi untuk mewujudkan aparatur yang, berkinerja dan berintegritas
PENUTUP
top related