phi soal b s uud negara ri 1945

UUD Negara RI Tahun 1945

UUD Negara RI Tahun 1945

Jawablah Betul atau Salah…..!!

Penyebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 belum termasuk perubahannya. Oleh karena itu, perlu disebutkan Undang-Undang

Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya.

1

2Dengan perubahan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara

mewajibkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara.

3Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR lah

yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

4Tiap-tiap penduduk berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan

negara.

5Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu terdiri dari kabupaten dan kota, yang tiap-tiap

provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah,

yang diatur dengan undang-undang.

6Sebelum perubahan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR merupakan

lembaga tertinggi negara yang berwenang memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap seluruh putusan MPR, dan seluruh

putusan MPR tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara mana pun, walaupun tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

7

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala

pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara

demokratis. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota dilaksanakan secara demokratis maka harus dipilih secara langsung oleh rakyat di daerahnya.

8Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan secara

bertahap pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, berarti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah 4

(empat) kali diubah.

9Indonesia menganut sistem

pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

10Dimasukkannya rumusan HAM

ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dilatarbelakangi oleh isu global yang makin

menganggap pentingnya HAM

11Setelah perubahan Undang

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan

sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk, yang berwenang menguji undang-undang

terhadap Undang Undang Dasar adalah Mahkamah Agung.

12

Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan

akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan

beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau

pembentukan undang-undang harus dengan memperhatikan pertimbangan

DPR.

13Dengan perubahan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hanya

Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang memutus

pembubaran partai politik.

14Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran

hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka DPR menyelenggarakan

Sidang Paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden

dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Dan MPR wajib

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

15DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan anggaran pendapatan

dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama.

16Prajurit Tentara Nasional

Indonesia tunduk terhadap kekuasaan peradilan militer,

baik dalam pelanggaran militer maupun pelanggaran pidana

umum.

17

Setelah perubahan UUD 1945 MPR masih diberi kewenangan untuk

mengubah UUD 1945 lagi apabila diperlukan.

18Setelah perubahan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden

dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Oleh sebab itu, MPR tidak akan

pernah lagi memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden.

19Di dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas tercantum

otoritas moneter dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI).

20

Karena MPR terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD, maka setiap

sidang MPR harus dihadiri oleh anggota yang berasal dari DPR dan

anggota yang berasal dari DPD. Sidang MPR yang dihadiri hanya oleh anggota DPR saja walaupun

telah mencapai kuorum maka sidang tersebut dinyatakan tidak

sah.

Jawaban 1 : Salah

ATURAN TAMBAHANPasal II

• Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

Jawaban 2 : Salah[Pasal 31 (4)****]

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan

sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan

penyelenggaraan pendidikan nasional [Pasal 31 (4)****]

Jawaban 3 : Benar

Ketetapan MPR RI No III/MPR/2000Tentang

Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 5 ayat (1)• MPR berwenang menguji undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR

Jawaban 4 : SalahPasal 30

• Ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

• Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia disebut sebagai penduduk Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jawaban 5 : Salah

Pasal 18• (1) Negara Kesatuan Republik

Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabu paten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Jawaban 6 : Benar

• Ketetapan MPR RI No II/MPR/1999Tentang Peraturan Tata Tertib MPR RIPasal 4 b. MPR RI berwenang memberikan pejelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan MPR

• Ketetapan MPR RI No V/MPR/2001Tentang Perubahan Ketiga Atas Ketetapan MPR RI No II/MPR/1999 Pasal 12. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan garis-garis besar daripada haluan negara

Jawaban 7 : Salah

Pasal 18• Ayat (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota

masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

• Ketentuan itu mengandung arti bahwa pemilihan itu harus dilakukan dengan cara yang demokratis, yang menjamin prinsip kedaulatan rakyat, seperti dipilih secara langsung atau cara lain sesuai dengan keistimewaan atau kekhususan daerah yang diatur dengan undang-undang, tetapi tetap kedaulatan ada di tangan rakyat.

Jawaban 8 : Salah

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengalami 4 (empat) kali perubahan tetapi 1 (satu) kali perubahan yang berkesinambungan karena hal-hal yang telah diubah diperubahan sebelumnya tidak diubah kembali pada perubahan selanjutnya.

Jawaban 9 : Benar

• Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung

• [Pasal 30 (2)**]

Jawaban 10 : Salah

• Masuknya rumusan HAM (Bab XA) merupakan sala satu ikhtiar Bangsa Indonesia menjadikan UUD 1945 menjadi undang undang yang makin modern & demokratis karena HAM sala satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tk demokrasi, & tk kemajuan suatu bangsa

Jawaban 11 : Benar

ATURAN PERALIHANPasal III

• Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Jawaban 12 : Salah

Pasal 11• Ayat (2) Presiden dalam membuat

perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pem ben tukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Jawaban 13 :Benar

Pasal 24C• Ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perse li sihan tentang hasil pemilihan umum.

Jawaban 14 : Salah

Pasal 7B• Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil

Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR

• Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilakukan dengan proses impeachment oleh MPR jika proses hukum (forum previlegiatum) telah ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi, yang sebelumnya harus didahului dengan pernyataan pendapat oleh DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Dengan demikian, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya haruslah melalui tiga tahap. Pertama, pernyataan pendapat dari DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, adanya putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pendapat DPR tersebut terbukti benar.

• Ketiga, pemberhentian oleh MPR jika MPR berketetapan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden itu layak dijatuhi hukuman pemberhentian. Jadi, MPR tidak harus memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden meskipun putusan Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tertentu menurut konstitusi.

Jawaban 15 : Salah

• Pasal 22D• Ayat (2)Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran penda patan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

• Ayat (3)Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekar an dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendi dikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawas annya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

• Pendidikan

dapat mengajukan

ikutmembahas

memberi pertimbanga

n

dapat melakukan

pengawasan

● ●●● ●

●●

● ●

● ●

●

●●

●●

●●

● ●● ●

●

●

BAB VIIA. DEWAN PERWAKILAN DAERAHKewenangan DPD

KEWENANGAN DPD

I. RUU yang berkaitan dengan:

• Otonomi daerah• Hubungan pusat dan

daerah • Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah• Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya

• Perimbangan keuangan pusat dan daerah

• RAPBN• Pajak

II. Pemilihan anggota BPK

• Agama

20

Jawaban 16 : Salah

Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000

Tentang Peran TNI dan POLRIPasal 3

Susunan dan Kedudukan TNI• a. Prajurit TNI tunduk kepada

kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.

MPR

BAB XVI. PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASARPerubahan Pasal-Pasal

Khusus mengenaibentuk Negara

Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan

[Pasal 37 (5)****]

Putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% + 1 anggota dari seluruh anggota MPR

[Pasal 37 (4)****]

sidang MPR dihadiri oleh sekurang-

kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR

[Pasal 37 (3)****]

diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan

jelas bagian yang diusulkan untuk diubah

beserta alasannya[Pasal 37 (2)****]

Usul perubahan diajukan oleh sekurang-

kurangnya 1/3 dari jumlah

anggota MPR[Pasal 37 (1)****]

42

Jawaban 17 : Benar

Jawaban 18 : Salah

Pasal 8• Ayat (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden

mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewa jibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perta hanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Jawaban 19 : Salah

Pasal 23D• Negara memiliki suatu bank

sentral yang susunan, kedu dukan, kewenangan, tanggung jawab, dan indepen den sinya diatur dengan undang-undang

Jawaban 20 : Salah

• Indonesia tidak menganut sistem bikameral sehingga kuorum untuk sidang MPR tidak mengharuskan kehadiran kedua unsur keanggotaan DPR dan DPD.